Diskusi Terbatas Desain Riset Keterbukaan Informasi di Penyelenggara Pemilu Jakarta, 7 Februari 2014
Kerangka Acuan Kegiatan
Latar belakang UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), mewajibkan lembaga penyelenggara pemilu untuk mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat standar pelayanan informasi, mendata informasi apa yang berada dalam kewenangannya, membuat klasifikasi informasi dan melayani permohonan informasi. Artinya, UU KIP ini menjadi panduan bagi badan publik untuk mengimplementasikan keterbukaan secara benar. Di sisi lain, UU ini juga memberikan jaminan hukum kepada warga untuk mendapatkan informasi publik, secara mudah. Dalam konteks pemilu, ada dua ranah informasi publik. Pertama, terkait penyelenggaraan pemilu (Informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan pemilu). Kedua, terkait penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu sebagai badan publik). Pada ranah pertama, Komisi Informasi sedang merumuskan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu, yang intinya menghendaki adanya percepatan dalam pelayanan informasi pemilu. Sementara, untuk ranah kedua, tetap menggunakan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Apa urgensi keterbukaan dalam dua ranah di atas? Alasan mendasarnya adalah informasi merupakan hak publik. Kedua, keterbukaan penting untuk menciptakan proses dan hasil pemilu yang akuntabel. Kita perlu mengambil pembelajaran dari pemilu 2009, dimana Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak profesional. Indikasinya; KPU tidak terbuka pada sejumlah informasi terkait tahapan pemilu seperti hasil pemilu 2009 per TPS, kisruh informasi jumlah TPS, dan informasi daftar pemilih tetap (DPT). Demikian pula halnya, dengan informasi terkait KPU sebagai badan publik, seperti anggaran dan rencana kerja. Potensi masalah yang terjadi pada pemilu 2009 masih tetap tersimpan jika KPU sebagai badan publik tidak terbuka sebagaimana tuntutan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Antara lain: informasi mengenai anggaran KPU Pemilu untuk tahapan Pemilu 2013 KPU menganggarkan sebesar Rp 7,3 triliun. Lalu untuk tahapan tahun 2014, anggaran yang diajukan sebesar Rp 14 triliun. Karena itulah, diperlukan riset untuk meneliti sejauhmana KPU mengimplementasikan UU KIP, baik terhadap informasi tahapan pemilu maupun KPU sebagai badan publik. Ada dua hal yang akan diteliti yaitu regulasi dan praktik (implementasi). Harapannya, dari hasil penelitian ini, akan diketahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dari KPU. Hasil yang diharapkan 1. Adanya masukan peserta terhadap metodologi penelitian 2. Adanya masukan peserta terhadap rumusan permasalahan 3. Adanya masukan peserta terhadap capaian riset Waktu dan Tempat Waktu
: Kamis, 13 Februari 2014 Pukul 12.00-16.00 WIB
Tempat
: Hotel Haris Tebet, Jl. Dr. Saharjo Jakarta Selatan
Peserta 1. Perludem 2. JPPR 3. KIPP 4. Media Link 5. Sekretariat Foini 6. ICEL 7. KRHN 8. ICW 9. TI Indonesia 10. Mova Al-Afgani Fasilitator Ahmad Hanafi, Wakil Direktur IPC Penutup Demikian Kerangka acuan kegiatan ini dibuat. Semoga bisa menjadi acuan awal kegiatan. Jakarta 7 Februari 2014.