www.ipc.or.id / www.kebebasaninformasi.org DISKUSI TERBATAS
TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI UU KIP DI DPR RI Kerangka Acuan Kegiatan Latar Belakang Sejak UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diberlakukan pada tahun 2010, DPR RI telah membuat sejumlah pembenahan terhadap pelayanan informasi, seperti membuat Peraturan tentang Implementasi UU KIP di DPR RI, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, membentuk kantor khusus untuk pelayanan informasi, membuat dan mempublikasikan laporan tahunan, membuat prosedur standar operasional pelayanan informasi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagian besar upaya pembenahan ini, merupakan inisiatif dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Harapan kami, langkah-langkah positif dari Sekretariat Jenderal DPR RI ini terus meningkat di masa yang akan datang, sehingga proses pelayanan informasi di DPR, semakin baik. Beberapa yang dapat memudahkan relasi DPR dan publik dalam pelayanan informasi, antara lain adanya daftar informasi yang berada di bawah kewenangan DPR, adanya klasifikasi informasi, adanya uji konsekwensi atas informasi yang dinyatakan dikecualikan, adanya mekanisme yang baku antara PPID dengan sekretariat fraksi dan alat kelengkapan, terfungsikannya website untuk penyediaan informasi publik, dan lain-lain. Selain IPC, tentu ada banyak pihak lain yang melakukan permintaan informasi ke DPR RI. Mereka tentu memiliki pengalaman tersendiri, yang bisa menjadi masukan bagi DPR. Karena itu, kami dari Indonesian Parliamentary Center (IPC) bermaksud menggali pengalaman dan masukan beberapa kalangan masyarakat terkait pelayanan informasi di DPR RI, dan memfasilitasi sejumlah masyarakat lainnya agar mengetahui ha katas informasi dan mekanisme pelayanan informasi di DPR RI.