Konstruksi pupr issue 3rd 2017 by Artoio Gomes

Media Informasi & Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Edisi 3 Tahun 2017

n iam a or iratm m Me . W H I In r. Ir KO UKS A .D of TO STR ESI Pr N N KO NDO I

Kementerian PUPR

Kembali Sertifikasi 813 Tenaga Kerja Konstruksi pada Proyek Internal dan Eksternal Kementerian PUPR

Australia Meminta

Sektor Jasa Konstruksi Indonesia Terbuka Lebih Liberal pada Perundingan IA-CEPA Putaran ke-7

UUJK No.2 Tahun 2017 Dalam Perspektif Usaha Penyedia Bangunan

3| BERITA UTAMA

Australia Meminta Sektor Jasa Konstruksi Indonesia Terbuka Lebih Liberal pada Perundingan IA-CEPA Putaran ke-7

galeri FOTO

Salam redaksi...! Salam sejahtera...!, kami ucapkan kepada pembaca setia Buletin Ditjen Bina Konstruksi. Pada edisi III Tahun 2017 kali ini Tim Redaksi memberikan ulasan menarik terkait regulasi sektor konstruksi di Indonesia. Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah lahir sejak awal Januari 2017 lalu. Bersamaan dengan lahirnya UU Jasa Konstruksi baru tersebut, harapan baru pembinaan sektor konstruksi pun turut terbit. Salah satu harapan tersebut adalah Usaha Penyediaan Bangunan (UPB) yang merupakan pengembangan dari usaha jasa konstruksi yang dibentuk untuk meningkatkan daya saing infrastruktur nasional dan untuk me-leverage pembangunan infrastruktur itu sendiri. Usaha Penyediaan Bangunan lahir sebagai upaya terobosan dari pemerintah dalam membiayai infrastruktur yang menekankan bahwa pembiayaan infrastruktur tidak hanya bertumpu dari APBN/D namun juga perlu partisipasi swasta dan juga masyarakat. UPB merupakan pengembangan dari usaha jasa konstruksi yang bisa dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerjasama. Meski demikian masih banyak bottleneck dalam pelaksanaan UPB terutama dalam hal regulasi investasi di bidang ini. Lebih lanjut ulasan menarik mengenai bagaimana mengurai kendala tersebut dapat disimak di edisi kali ini. Tidak kalah menarik tulisan mengenai perundingan IA-CEPA putaran ke-7 yang akan diulas lebih dalam terutama pada isu dimana pemerintah Australia meminta sektor konstruksi Indonesia lebih terbuka secara liberal. Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit pembiayaan perbankan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang memiliki prospek bisnis yang baik akan dibahas pula pada edisi ini. Pembahasan tentang tindak lanjut sosialisasi UUJK No.2 Tahun 2017 juga menjadi pilihan bacaan bagi pembaca setia Ditjen Bina Konstruksi. Selain itu, terdapat juga kerjasama PT. Brantas Abipraya dengan Ditjen Bina Konstruksi dalam melakukan uji sertifikasi operator alat berat melalui Balai Peralatan dan Material Ditjen Bina Konstruksi dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang akan bekerja ke Negeri Jiran, Malaysia. Dan yang tidak boleh ketinggalan pada edisi ini kami akan membawa pembaca sekalian kembali mengenang salah satu Tokoh Konstruksi Indonesia yang telah berpulang ke rahmatullah beberapa waktu lalu, Prof. Wiratman Wangsadinata. Dari ulasan khusus tentang karya-karya yang telah dihasilkannya, kami berharap akan membawa kembali semangat dan kebanggaan akan dunia konstruksi Indonesia. Semoga sajian pada edisi ke 3 tahun 2017 ini dapat menjadi penyemangat untuk berkarya, menggiring impian menuju sektor konstruksi Indonesia yang handal dan berdaya saing. Selamat membaca !

Redaksi

berita utama

6| Perberdayaan Sektor Konstruksi Melalui Dukungan Kredit Usaha Rakyat Sektor Konstruksi

berita terkini

8| UU No. 2 Tahun 2017 Dalam Perspektif Usaha Penyediaan Bangunan 10| Potensi Pemberdayaan Investasi Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Investment Grade Indonesia 24| Peningkatan Kualitas Jabfung Pembina Jasa Konstruksi Untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur 26| Pembinaan Jasa Konstruksi Yang Terarah

liputan khusus

14| Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia yang Berkiprah di Malaysia 16| Balai Material dan Peralatan Konstruksi Melaksanakan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Operator Alat Berat Kerjasama dengan PT. Brantas Abipraya 18| Ditjen Bina Konstruksi Percepat Turunan Pelaksana UU No 2 Tahun 2017 Dengan Libatkan Para Stakeholder 20| Mengenang Tokoh Konstruksi Indonesia

kilas berita

27| Kementerian PUPR Kembali Sertifikasi 813 Tenaga Kerja pada Proyek Internal dan Eksternal PUPR 30| Ditjen Bina Konstruksi Berikan Santunan Sertifikasi 813 Tenaga Kerja Proyek

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dewan Redaksi: Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi; Direktur Bina Investasi Infrastruktur; Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan. Pemimpin Umum: Hambali. Pemimpin Redaksi: Kristinawati Pratiwi Hadi. Penyunting /

Editor: Indri Eka Lestari, Mirza Ayu Anindita, Hari Mahardika. Redaksi Sekretariat: Thyoria Mariska Girsang, Agus Raharyo, Emy Zubir, Vita Puspitasari,Maria Ulfa. Administrasi dan Distribusi: M. Aldenny, Tri Berkah, Agus Firngadi. Desain dan Tata Letak: Dagu Komunika. Fotografer: Sri Bagus Herutomo.

2 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Alamat Redaksi: Gedung Utama Lt. 10 Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tlp/Fax : 021-72797847, E-Mail : hukumdatakompu.djbk@gmail.com

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

BERITAUTAMA

Australia Meminta Sektor Jasa Konstruksi Indonesia Terbuka Lebih Liberal pada Perundingan IA-CEPA Putaran ke-7 - Denik Haryani, ST, M.Sc dan Femmy Aprilia, S.IP

erundingan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22-26 Mei 2017 di Hotel Shangri-La Jakarta, telah memasuki putaran ke- 7. Dalam perundingan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deddy Saleh (Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan), sementara Delegasi Australia dipimpin oleh Trudy Witbreuk (Assistant Secretary North Asia Investment and Services Branch, Department of Foreign Affairs and Trade). Sebagaimana telah disepakati kedua negara saat reaktivasi perundingan IA-CEPA pada Maret 2016 menyepakati perundingan tersebut akan digenjot untuk rampung pada akhir tahun 2017. Perundingan IA-CEPA merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang komprehensif dan modern yang sifatnya bukan free trade agreement (FTA) tradisional. Elemen penting yang ditekankan pada IA CEPA adalah "kerja sama" dan "kemitraan" yang berdasarkan pada hubungan strategis antar kedua Negara. Perundingan putaran ke-7 ini merupakan kelanjutan dari perundingan putaran ke-6 yang dilaksanakan pada 20-24 Februari 2017 lalu di Canberra, Australia. Adapun putaran ke-8 akan diselenggarakan di Australia pada 31 Juli-4 Agustus 2017 mendatang. Sebagaimana yang telah disepakati sejak awal, Perundingan IA-CEPA akan terdiri dari berbagai pertemuan Negotiating Groups (NGs) dan Sub-Negotiating Groups (Sub-NGs) yang berfokus pada Perdagangan Barang (termasuk Ketentuan Asal Barang, Prosedur Kepabeanan, dan Fasilitasi Perdagangan, Hambatan Teknis Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Perdagangan, Sanitasi dan Phitosanitari, Perdagangan Jasa (termasuk Jasa Keuangan, Pergerakan Perseorangan, Jasa Keuangan, Telekomunikasi, Jasa Konstruksi), Investasi, Perdagangan Elektronik, Persaingan Usaha, dan Ketentuan Kerangka Kelembagaan. Hal unik lainnya dari IA-CEPA adalah adanya early outcomes, yaitu pengaturan yang dapat diimplementasikan langsung tanpa harus menunggu selesainya perundingan lain di dalam perjanjian ini.

Isu Strategis NGTIS IA-CEPA Isu strategis yang dibahas dalam perundingan Negotiating Group on Trade in Services atau disingkat NGTIS kali ini adalah request Australia untuk memasukkan Mode 3 Perdagangan Jasa (Trade in Services) ke dalam Chapter Investasi (Investment). Request seperti ini bukan merupakan yang pertama kali dihadapi oleh Indonesia,

Perundingan IACEPA merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang komprehensif dan modern yang sifatnya bukan free trade agreement (FTA) tradisional. mengingat Uni Eropa dalam perundingan Indonesia â&#x20AC;&#x201C; European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) juga memberikan usulan yang sama kepada Indonesia.

2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 3

BERITAUTAMA

Australia berpandangan bahwa Investment Chapter mencakup seluruh investasi barang, jasa, dan intellectual property (IP), sehingga Mode 3 Perdagangan Jasa yang secara notabene-nya berada di dalam Trade in Services Chapter dapat dimasukkan dalam Investment Chapter. Indonesia kemudian merespons dengan tetap pada posisi untuk menerapkan model konvensional dimana seluruh Mode of Supply (Mode 1 â&#x20AC;&#x201C; 4) perdagangan jasa berada di dalam Trade in Services Chapter. Posisi Indonesia ini ternyata memancing pihak Australia untuk me-request lebih ambisius untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan Australia terhadap Indonesia, seperti request Australia agar Indonesia menyetujui untuk memasukkan Pasal Investment Protection (terkait Prohibition of Performance Requirement, dan Senior Management Board of Director) yang terdapat dalam Investment Chapter untuk dicantumkan dan diberlakukan juga pada Mode 3 perdagangan jasa dalam Trade in Services Chapter. Australia menyampaikan bahwa pihaknya akan menyetujui posisi Indonesia agar Mode 3 perdagangan jasa tetap berada di dalam Trade in Services Chapter, apabila Indonesia menyetujui request Australia tersebut. Hal serupa juga terjadi dalam pembahasan format Schedulling Approach. Menariknya, dalam pembahasan ini, scheduling dalam initial offer yang disampaikan oleh Indonesia menggunakan format Positive List, sedangkan Australia 4 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

menyampaikan initial offer dalam format Negative List. Sejak awal perundingan IA-CEPA ini direaktivasi kembali, Australia memang mengusulkan untuk menggunakan pendekatan Negative List sebagai format Scheduling. Namun Indonesia menolak usulan tersebut mengingat Indonesia belum memiliki pengalaman dalam menggunakan format Negative List karena selama ini dalam seluruh forum perundingan liberalisasi perdagangan jasa Indonesia selalu menggunakan pendekatan Positive List. Pembahasan format scheduling pun tidak menemukan titik temu, sehingga pada perundingan NGTIS putaran ke-5 (Bandung, 31 Oktober â&#x20AC;&#x201C; 4 November 2016) kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing dengan memberikan offer menggunakan Scheduling Approach yang berbeda.

Pada perundingan NGTIS putaran ke-7 ini, akhirnya Indonesia pun menyetujui penggunaan Negative-List sebagai scheduling approach sebagaimana yang diusulkan oleh Australia. Namun dengan catatan bahwa format yang digunakan akan dimodifikasi dengan penambahan pada Annex II (Reservation List). Penambahan tersebut berupa Sub Annex II yang berisi daftar komitmen dalam format Positive-List.

Sektor Jasa Konstruksi dalam IA-CEPA Delegasi Indonesia dalam kelompok perunding perdagangan jasa dipimpin oleh Herliza, Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan RI sedangkan delegasi Australia dipimpin oleh Caroline McCarthy, Director for Services and Negotiations Section, Department of Foreign Affairs and Trade. Untuk Perundingan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Sektor jasa konstruksi merupakan sektor yang termasuk dalam Negotiating Group on Trade in Services. Dalam pertemuan intersesi IA-CEPA pada tanggal 3-7 April 2017 yang lalu, Australia telah menyampaikan request yang cukup ambisius, antara lain dibukanya foreign equity participation (FEP) hingga 67% Putaran Ke-7 ini, delegasi dari Kementerian PUPR diwakili oleh Ir. Kimron Manik, M.Sc (Kepala Subdirektorat Pasar Infrastruktur), Tisky Anisha Azwen, SE, M.Bus(Adv) (Kepala Seksi Pasar Internasional), Denik Haryani, ST, M.Sc dan Femmy Aprilia, S.IP (Staf Pasar Internasional). Agenda yang dibahas dalam perundingan NGTIS kali ini adalah isu-isu terkait market access, professional services dan draft text Chapter Trade in Services. Sektor jasa konstruksi merupakan sektor yang termasuk dalam Negotiating Group on Trade in Services. Dalam pertemuan intersesi IA-CEPA pada tanggal 3-7 April 2017 yang lalu, Australia telah menyampaikan request yang cukup ambisius, antara lain dibukanya foreign equity participation (FEP) hingga 67% (sesuai dengan current regime di Indonesia), dihapuskannya persyaratan pembentukan joint operation dan joint venture bagi badan usaha jasa konstruksi asing (BUJKA), dan permintaan klarifikasi atas beberapa persyaratan bagi BUJKA dalam National Treatment. Perlu diketahui bersama bahwa pada putaran perundingan ke-6, Indonesia Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

menyetujui untuk memberikan Initial Offer kepada Australia sebagaimana Offer Indonesia dalam perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal ini berdampak pada meningkatnya FEP pada Offer yang diberikan oleh Kementerian PUPR untuk sektor/subsektor jasa bisnis yang semula 49% menjadi 51%, dan penambahan CPC 86742 (Landscape architectural services) sebagaimana dalam RCEP. Sedangkan untuk FEP pada jasa konstruksi adalah 55%. Offer ini merupakan offer tertinggi yang diberikan Kementerian PUPR pada kerja sama bilateral. Kementerian PUPR selaku pembina jasa konstruksi pada negosiasi tersebut menekankan bahwa FEP sektor jasa konstruksi akan bertahan pada angka 51% untuk jasa bisnis dan 55% untuk jasa konstruksi dan belum dapat membuka FEP hingga 67%, mengingat Kementerian PUPR masih menginginkan adanya Policy Space antara Domestic Regulation dengan komitmen yang menjadi offer Kementerian PUPR dalam IA-CEPA. Penghapusan terkait ketentuan j.o dan j.v juga tidak dapat dipenuhi mengingat hal tersebut secara tegas diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Australia Mengajukan Pengakuan Kesetaraan Profesi Insinyur Dan Arsitek Pada Perundingan Putaran Ke-7 IACEPA ini, Australia meminta Indonesia untuk mempertimbangkan dibukanya komunikasi antara kedua badan profesional yang mengurusi sertifikasi/pengembangan profesi engineer dan architect di kedua Negara, mengingat Australia dan Indonesia telah menyepakati adanya registrasi internasional untuk engineer dan architect pada forum kerja sama Asia Pacific Economic

Cooperation (APEC). Australia menambahkan bahwa selama ini pengembangan profesi insinyur sudah berjalan, namun untuk profesi arsitek belum optimal, untuk itu Australia berminat untuk mengoptimalkan kerja sama antara kedua badan pengembangan profesi tersebut di kedua Negara. Terkait hal tersebut di atas, Indonesia menanggapi bahwa Indonesia saat ini belum akan berpartisipasi untuk melaksanakan skema Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan Negara lain di luar ASEAN, mengingat pelaksanaan MRA di tingkat ASEAN masih menghadapi banyak kendala. Selanjutnya dalam pembahasan draft teks professional services, pasal yang mengatur tentang Engineering dan Architectural Services dimasukkan dalam pending issues yang akan dibahas dalam putaran perundingan berikutnya. Australia dalam hal ini mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan pengaturan tentang pengakuan adanya skema MRA bagi kedua Negara yang telah disepakati dalam forum kerja sama APEC.

Langkah Tindak Lanjut Dalam menghadapi request yang ambisius dari Australia terhadap dibukanya akses pasar jasa konstruksi, Kementerian PUPR selaku pembina jasa konstruksi perlu untuk terus berupaya meningkatkan daya saing dan juga untuk melindungi pelaku jasa konstruksi di dalam negeri. Konsultasi dan bimbingan teknis kepada penyedia jasa maupun asosiasi harus gencar dilakukan, karena suka atau tidak suka, seluruh elemen industri konstruksi nasional harus segera bergegas dan menyiapkan diri untuk menghadapi masuknya BUJKA asing. k

2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 5

BERITAUTAMA

Perberdayaan Sektor Konstruksi

Melalui Dukungan Kredit Usaha Rakyat Sektor Konstruksi - Hendro Widodo, ST., MT., Decki R. Firdiansyah, M.Sc., M.Ec.Dev.

ektor konstruksi adalah salah satu sektor Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk Nasional terbesar, di mana setiap tahun mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan menyumbang sekitar 10% dari total PDB Nasional dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor (BPS, 2016). Pertumbuhan sektor konstruksi selalu di atas usaha produktif, yang ditetapkan oleh Kementerian rata-rata pertumbuhan sector ekonomi di 9 (sembilan) Koordinator Perekonomian setelah berkoordinasi sektor lainnya. Dalam laporan Asia Construction Outlook dengan Kementerian sektoral. Penyaluran KUR dapat (AECOM, 2014), Indonesia menjadi pasar jasa konstruksi dilakukan langsung di mana UMKM dan Koperasi terbesar di ASEAN dan nomor 4 di kawasan Asia dengan mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang nilai sebesar USD 267 Miliar. Pembantu Bank Pelaksana. Selain itu, penyaluran KUR Dengan melihat potensi pasar yang ada, tantangan dapat juga dilakukan secara tidak langsung melalui sektor konstruksi di Indonesia berikutnya adalah Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi, atau memperkuat daya saing agar mampu melalui kegiatan linkage program lainnya merebut pasar konstruksi yang ada. Posisi yang bekerja sama dengan Bank daya saing global Indonesia sendiri Pelaksana. Korea $154 menurut laporan World Economic Tujuan utama Kredit Usaha trillion Japan Forum periode 2016-2017 berada Rakyat (KUR) sektor konstruksi $1.78 $742 Pakistan Bangladesh pada posisi ke-41 sedangkan adalah peningkatan akses $8.4 $24 Taiwan untuk daya saing infrastruktur pelaku jasa konstruksi $42 India Hongkong Indonesia berada pada posisi pada sumber pembiayaan $17 $427 ke-60. Posisi ini sangat jauh untuk UMKM dan Koperasi. Vietnam $16 Thailand apabila dibandingkan dengan Melalui peningkatan akses $33 Philipine $26 Malaysia daya saing infrastruktur tersebut diharapkan dapat $32 Singapore Malaysia yang berada pada meningkatkan kapasitas daya $24 posisi ke-24. saing Usaha Mikro, Kecil, dan Dalam salah satu paparannya, Menengah (UMKM) sektor Indonesia Pamulu (2014) menyampaikan konstruksi serta mendorong $267 bahwa sektor konstruksi nasional pertumbuhan ekonomi dan di Indonesia masih memiliki problem penyerapan tenaga kerja konstruksi. Indonesia adalah pasar mendasar dalam hal 10 elemen utama Sasaran utama KUR sektor jasa konstruksi terbesar di daya saing konstruksi. Daya saing sektor konstruksi adalah pelaku jasa konstruksi ASEAN konstruksi nasional dianggap masih perlu kualifikasi menengah dan kecil. Hingga diperbaiki karena belum efisien dan mandiri. saat ini berdasarkan data LPJK, jumlah Gambar 1. Problem-problem mendasar salah satunya adalah akses kontraktor nasional masih didominasi oleh Gambaran Pasar permodalan dan penjaminan sektor konstruksi yang Konstruksi Kawasan Asia kualifikasi kecil dengan jumlah sebanyak 139.192 dianggap masih mahal sehingga menambah risiko usaha atau sekitar 88,96% dari total kontraktor. Jumlah sektor konstruksi. kontraktor nasional kualifikasi menengah juga cukup Memperhatikan hal tersebut, diperlukan suatu langkah banyak yaitu sekitar 15.874 atau sekitar 10,14%. strategis dalam hal pemberdayaan sektor konstruksi Dari jumlah tersebut, jumlah kontraktor spesialis khususnya dalam akses permodalan/pendanaan. Melalui kualifikasi kecil hanya berjumlah 10.076 atau sekitar akses permodalan tersebut diharapkan para pelaku 6,44%. Ada pun jumlah kontraktor spesialis kualifikasi industri konstruksi dalam negeri dapat meningkatkan menengah berjumlah 2.615 atau sekitar 1,67%. kapasitas daya saingnya. Salah satu langkah strategis Tabel 1. Jumlah Kontraktor Nasional berdasarkan Kualifikasi dan Klasifikasinya tersebut adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor KUALIFIKAS I/ PERkonstruksi.

China

billion

KLASIFIKASI

Gambaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Konstruksi Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang feasible tapi belum bankable. 6 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Kontraktor umum/general

Kontraktor spesialis

ORANGAN

KECIL

MENENGAH BESAR JUMLAH

129.116

13.259

1.241

143.627

0.70%

82.52%

8.47%

0.79%

91.80%

10.076

2.615

139

12.830

0.00%

6.44%

1.67%

0.09%

8.20%

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Pelaksanaan Pembinaan dalam Rangka Pemanfaatan KUR

Kontraktor kualifikasi menengah dan kecil dipilih sebagai sasaran utama KUR karena mereka umumnya mempunyai hambatan dalam hal sumber daya baik permodalan, alat, maupun tenaga ahli. Usaha kecil dan menengah konstruksi umumnya bekerja sebagai subkontraktor demi mendapatkan kesempatan kerja dan mengembangkan kemampuan. Dalam pasar konstruksi, kontraktor spesialis lebih sering menjadi subkontraktor jika dibandingkan kontraktor umum. Selain itu, kontraktor spesialis diarahkan untuk menjadi subkontraktor (subpenyedia jasa) karena sertikat yang dimiliki hanya satu sub bidang dan jarang ada pemecahan paket-paket pekerjaan sesuai spesialisasi. Kontraktor yang sudah menjadi spesialis juga tidak boleh memilih klasifikasi umum. Hambatan utama di dalam pengembangan kontraktor spesialis adalah kemudahan mendapat modal dan kecukupan akan sumber daya yang diperlukan seperti kebutuhan peralatan. Kedua faktor tersebut harus diatasi oleh kontraktor spesialis untuk dapat berkembang. Melalui dukungan Kredit usaha Rakyat (KUR) sektor konstruksi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan akses pendanaan yang besar untuk mengatasi hambatan tersebut.

Program pemberdayaan akses dilakukan pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. SIKP memiliki peran penting dalam mendukung program KUR di mana salah satunya sebagai alat monitoring dan evaluasi KUR dalam proses pelaksanaannya. SIKP diproyeksikan menjadi basis data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian/ Lembaga berkewajiban melakukan pembinaan meliputi: 1. Menetapkan kebijakan dan prioritas penerima penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Konstruksi. 2. Melakukan upload data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Konstruksi potensial untuk dapat dibiayai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Konstruksi ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). 3. Mengidentifikasi data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Konstruksi yang diupload oleh penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Konstruksi dan perusahaan penjamin. 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Konstruksi maupun yang belum menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Konstruksi. 5. Memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

Tabel 2. Deskripsi KUR Konstruksi KUALIFIKASI KECIL

KUALIFIKASI MENENGAH

MIN

100 Juta

>500 Juta

MAX

500 Juta

2 Miliar

9% p.a

DESKRIPSI PLAFON :

SUKU BUNGA JANGKA WAKTU INVESTASI

5 Tahun

MODAL KERJA

4 Tahun

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor konstruksi diatur menurut plafon, suku bunga, dan jangka waktu investasi/modal kerja. Sasaran KUR sektor konstruksi adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) kualifikasi kecil dan menengah. Untuk BUJK kualifikasi kecil plafon KUR diatur berkisar antara Rp.100 juta sampai dengan Rp. 500 juta. Ada pun untuk BUJK kualifikasi menengah plafon KUR berkisar antara lebih dari Rp.500 juta hingga Rp. 2 Miliar. Suku bunga KUR flat senilai 9% per annum sedangkan jangka waktu untuk kredit investasi adalah 5 tahun dan kredit modal kerja adalah selama 4 tahun. Prasyarat utama BUJK yang hendak menjadi debitur KUR konstruksi adalah mempunyai IUJK yang masih berlaku dan mempunyai kontrak kerja atau surat perintah kerja (SPK). Calon debitur juga harus mempunyai usaha produktif dan layak minimal dalam jangka 6 bulan terakhir. Syarat-syarat lainnya yaitu BUJK calon debitur harus menjadi anggota asosiasi badan usaha, tidak sedang menerima kredit pembiayaan dari bank manapun, serta memiliki rencana kerja atas penggunaan dana pinjaman. Ada pun prosedur memperoleh KUR dapat dilihat pada gambar 2. Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Pembinaan oleh Kementerian/Lembaga tersebut diperkuat oleh peran asosiasi badan usaha dalam pemanfaatan KUR. Peran asosiasi tersebut meliputi sosialisasi kepada anggota tentang KUR Konstruksi, identifikasi calon penerima KUR Konstruksi, fasilitasi dan koordinasi dengan lembaga pendukung, serta pendampingan dan pemberian advokasi terhadap penerima KUR. k

ASOSIASI

KEMENTERIAN PUPR

PENYALUR KUR

Mulai Daftar usulan BUJK kualifikasi kecil dan menengah penerima KUR potensial Tidak

Tidak

SKIP (Sistem Informasi Kredit Program)

Memenuhi syarat calon debitur?

Tidak

Evaluasi dan analisa kredit usaha BUJK calon debitur Layak? Ya Persetujuan kredit Pencairan kredit

Gambar 2. Prosedur Memperoleh KUR

2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 7

BERITAterkini

UU No. 2 Tahun 2017

Dalam Perspektif Usaha Penyediaan Bangunan

- DR. Putut Marhayudi

dan Denik Haryani, ST, M.Sc

orld Economic Forum 20162017 melaporkan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 60 di dunia, naik beberapa peringkat dari tahun sebelumnya, namun belum dapat terbilang memuaskan. Di tingkat ASEAN, Indonesia masih kalah dari Malaysia dan Thailand, padahal potensi Indonesia untuk berkembang melalui pembangunan infrastrukturnya sangatlah besar, terlihat dari pasar konstruksi Indonesia yang menempati posisi ke-4 di Asia dan terbesar di ASEAN. Tantangan terbesar Indonesia dalam membangun infrastrukturnya terletak pada lemahnya kapasitas fiskal pemerintah, untuk itu mutlak dibutuhkan adanya creative financing untuk membiayai program pemerintah khususnya sektor infrastruktur. Selama ini, creative financing dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat terfokus pada kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, dimana pihak swasta diundang untuk dapat berpartisipasi menyediakan layanan infrastruktur melalui kerja sama dengan Penanggungjawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam periode tertentu. Namun dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan kendala dan hambatan sehingga Pemerintah harus mampu mencari inovasi baru dalam pembiayaan investasi infrastruktur. Jika kita melihat kepada UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang terbit menggantikan UU Nomor 18 Tahun 1999, dimana salah satu amanatnya adalah tentang 8 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Selama ini banyak permasalahan dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Bangunan yang menjadi bottleneck investasi infrastruktur

Usaha Penyediaan Bangunan. Usaha penyediaan bangunan merupakan pengembangan dari usaha jasa konstruksi yang dibentuk untuk meningkatkan daya saing infrastruktur nasional dan untuk me-leverage pembangunan infrastruktur itu sendiri. Usaha Penyediaan Bangunan (UPB) lahir sebagai upaya terobosan dari pemerintah dalam membiayai infrastruktur yang menekankan bahwa pembiayaan infrastruktur tidak hanya bertumpu dari APBN/D namun juga perlu partisipasi swasta dan juga masyarakat. Usaha Penyediaan Bangunan tidak lain merupakan pengembangan dari usaha jasa konstruksi yang bisa dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan. Dengan konsep ini, diharapkan tidak ada celah sumber pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk menyediakan bangunan, baik itu untuk membangun bangunan gedung maupun bangunan sipil. Selama ini banyak permasalahan dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Bangunan yang menjadi bottleneck investasi infrastruktur Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

antara lain terdapatnya resistensi publik terhadap penyediaan gedung/properti, kendala penyediaan lahan untuk infrastruktur, kepastian hukum yang rendah, potensi pembiayaan infrastruktur non APBN/D belum tereksplorasi, adanya tumpang tindih peraturan, sistem tata kelola penyediaan bangunan belum ada, iklim usaha untuk KPBU masih rendah, dan lain sebagainya. Kesemua permasalahan ini harus dapat terjawab ketika amanat untuk menyusun pengaturan terkait UPB dilandasi dengan permasalahan penyediaan bangunan. Sebagai bagian dari pengembangan usaha jasa konstruksi, banyak pelaku yang terlibat dalam usaha penyediaan bangunan, antara lain kontraktor, konsultan, dan kontraktor terintegrasi. Pada prinsipnya, usaha penyediaan bangunan akan melibatkan dua pihak: pemilik bangunan dan penyedia bangunan. Bila pemilik bangunan memiliki cukup modal untuk menyediakan bangunan, maka usaha penyediaan bangunan dapat dikerjakan melalui pembiayaan sendiri. Namun bila pemilik bangunan perlu untuk mengundang pihak lain untuk berinvestasi, maka usaha penyediaan bangunan dapat dijalankan melalui perjanjian penyediaan bangunan dengan berbagai pola kerja sama. Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Selain pola KPBU yang telah diatur dalam Perpres 38/2015, terdapat pola kerja sama lain yang dapat dikembangkan yaitu kerja sama pemerintah dengan masyarakat, kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan masyarakat, ataupun kerja sama badan usaha dengan masyarakat. Untuk mewujudkan implementasi dari usaha penyediaan bangunan, terdapat beberapa substansi pokok yang perlu diatur kemudian sebagai berikut: (1) usaha penyediaan bangunan yang terdiri dari jenis dan kategori bangunan, pengusahaan/tata niaga bangunan, serta pelaku usaha penyediaan bangunan; (2) penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan termasuk di dalamnya tahapan dan proses, transaksi usaha, model/cara usaha/ delivery model; serta (3) perjanjian penyediaan bangunan yang melingkupi muatan perjanjian, standar bentuk perjanjian, dan penyelesaian sengketa. Tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya usaha penyediaan bangunan akan turut mengintervensi dalam meregulasi bangunan yang dibiayai oleh swasta, tidak lain dengan maksud agar kepentingan semua pihak dapat terjamin. Masyarakat sebagai end user tentunya perlu untuk dilindungi hakhaknya dalam usaha penyediaan bangunan. Hal lain yang seyogyanya dimasukkan dalam unsur usaha penyediaan bangunan adalah proses seleksi bagi penyedia jasa ataupun pengembang/developer agar prinsip-prinsip transparansi, kompetisi, dan alokasi risiko dapat terakomodasi. Usaha penyediaan bangunan pada dasarnya bukan merupakan konsep yang klasik dan sempit, melainkan merupakan konsep baru yang dapat dieksplor lebih luas segala unsur di dalamnya agar mampu menjawab kendala-kendala dalam pembiayaan investasi infrastruktur selama ini. k

Perspektif Usaha Penyediaan Bangunan dalam UU No.2 tahun 2017

2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 9

BERITAterkini

10 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Potensi Pemberdayaan Investasi Infrastruktur

Dalam Rangka Mendukung Investment Grade Indonesia - Decki R. Firdiansyah, M.Ec.Dev., M.Sc.

Tabel 1. Tingkatan dalam Credit Rating Moody's

S&P

Fitch

Prime

Grade

Aaa

AAA

Aa1

AA+

High grade

Aa2

Aa3

AA-

AAA+

Upper medium grade

aru-baru ini, lembaga-lembaga pemeringkat internasional telah menaikkan outlook rating Indonesia menjadi positif dari sebelumnya stabil. Lembaga terakhir yang memberikan pemeringkatan positif tersebut adalah Standard & Poor's (S&P) yang menaikkan peringkat Indonesia pada level BBB-/stable outlook per 19 Mei 2017. Banyak pengamat ekonomi menaruh harapan atas perbaikan outlook rating tersebut sebagai pintu gerbang bagi perbaikan rating Indonesia ke depan. Dalam laporannya, Fitch Ratings menilai sejumlah perbaikan sektor ekonomi telah dilakukan pemerintah Indonesia, baik melalui sejumlah kebijakan ekonomi maupun reformasi struktural. Berbagai macam inisiatif yang dilakukan pemerintah dipandang secara gradual memperbaiki iklim usaha dan investasi di Indonesia. Sebagai manfaat positifnya, Indonesia kini menjadi salah satu target investor asing dalam hal penanaman modal. Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Lower medium grade Non investment grade

A+

A-

Baa1

BBB+

Baa2

BBB

Baa3

BBB-

Ba1

BB+

Ba2

Ba3

BB-

B+

Highly speculative

B+

Substansial risks

Caa1

CCC+

Caa2

CCC

Caa3

CCC-

Extremly speculative

In default with little

Prospect for recovery C

In default

D DD DDD

Not rated

Sumber: http://countryeconomy.com/ratings

2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 11

BERITAterkini Sovereign Credit Rating dan Manfaatnya Menurut laman Investopedia, Sovereign Credit Rating adalah pemeringkatan atas kelayakan atas kredit (creditworthiness) yang dilakukan oleh peminjam baik atas hutang secara umum ataupun atas obligasi finansial. Dalam hal ini, yang dinilai oleh lembaga-lembaga pemeringkat tersebut adalah creditworthiness sebuah negara atau entitas berdaulat lainnya. Sovereign Credit Rating memberikan masukan kepada para investor mengenai tingkat risiko investasi pada suatu negara, termasuk risiko politik. Lembaga pemeringkat, atas permintaan suatu negara, akan mengevaluasi kondisi ekonomi dan politik untuk menentukan peringkat kredit (credit rating) yang representatif. Lembaga-lembaga pemeringkat internasional menilai bahwa rating Indonesia mencapai tingkatan (grade) Lower Medium Grade. Moodyâ&#x20AC;&#x2122;s memberikan penilaian Baa3 sedangkan S&P dan Fitch Ratings memberikan rating BBB-. Rating Baa3 versi Moodyâ&#x20AC;&#x2122;s dianggap setara dengan rating BBBversi S&P dan Fitch Ratings. Rating tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara tujuan investasi yang layak bagi investor. Peringkat Indonesia naik setingkat daripada tahun sebelumnya yang hanya mencapai level non-investment grade speculative.

Hubungan Credit Rating dengan Potensi Investasi di Suatu Negara Credit rating mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan premi risiko ekuitas suatu negara (equity risk premium). Semakin baik nilai credit rating, semakin kecil pula equity risk premium suatu negara. Semakin kecil equity risk premium suatu negara, maka umumnya makin banyak pula investor yang akan tertarik untuk berbisnis di negara tersebut. Equity risk premium (ERP) sendiri adalah perbedaan antara tingkat pengembalian dari suatu investasi bebas risiko (misal: obligasi negara) dengan tingkat pengembalian dari investasi suatu usaha pada waktu yang sama. ERP menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor atas suatu usaha yang dijalankannya apakah layak atau tidak, dihitung dari jika misalnya investor tersebut menanamkan modalnya pada investasi bebas risiko. Dengan kata lain, ERP digunakan sebagai salah satu variabel penentu kelayakan usaha di suatu negara. Hubungan antara credit rating dengan equity risk premium (ERP) suatu negara dapat dilihat pada mekanisme perhitungan ERP pada gambar 1. Beberapa variabel 12 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

menghubungkan credit rating dengan equity risk premium suatu negara, di antaranya: rating-based default spread untuk negara tersebut sesuai hasil credit rating yang dikeluarkan lembaga pemeringkat, asumsi premi risiko ekuitas yang sudah mature (mature market risk premium), dan volatilitas relatif pasar modal negara-negara berkembang. Umumnya, asumsi premi risiko ekuitas yang sudah mature mengacu pada equity risk premium Amerika Serikat.

dari pemerintah AS, selisih (spread) antara keduanya melebar. Variabel kedua yang menghubungkan credit rating dengan equity risk premium suatu negara adalah premi risiko ekuitas yang sudah mature. Salah satunya adalah dengan menghitung premi risiko ekuitas harga saham gabungan S&P 500. Cara tercepat untuk melakukan hal ini adalah dengan melihat hasil perhitungan pakar ekonomi Damodaran di situsnya http://www.

Gambar 1. Mekanisme Perhitungan Equity Risk Premium

Selain credit rating, lembaga pemeringkat juga mengeluarkan ratingbased default spread suatu negara sesuai credit rating negara tersebut. Sebagai contoh, nilai rating-based default spread Indonesia per 5 Januari 2017 versi Moodyâ&#x20AC;&#x2122;s adalah sebesar 254 basis poin (2,54%) karena credit rating-nya mencapai Baa3. Karena menggunakan rating-based default spread, maka ada kemungkinan negara yang mendapatkan credit rating sama oleh Moodyâ&#x20AC;&#x2122;s, nilai country risk premiumnya akan sama. Istilah default spread/credit spread adalah selisih imbal hasil antara obligasi/ surat utang penerbitan pemerintah Amerika Serikat dan obligasi/surat utang yang dikeluarkan oleh lembaga yang sama di negara lain dengan tingkat jatuh tempo yang sama. Selisih kredit (credit spread) antara obligasi pemerintah AS dan penerbitan obligasi lainnya diukur dalam basis poin, dimana selisih 1% dianggap sama dengan selisih 100 basis poin. Surat utang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang Amerika Serikat digunakan sebagai patokan di industri keuangan karena status bebas risiko, didukung oleh kepercayaan penuh dari pemerintah AS. Seiring risiko default (gagal bayar) dari emiten/peminjam meningkat pada obligasi penerbitan bukan

damodaran.com. Equity risk premium Amerika Serikat sering menjadi acuan karena kondisi pasar saham di Amerika Serikat dianggap sudah mature. Per 5 Januari 2017, equity risk premium Amerika Serikat adalah sekitar 5,69%. Tabel 2. Rating-based Default Spread Rating

Default spread in basis points

139

Aa1

Aa2

Aa3

Aaa

520

636

751

Ba1

289

Ba2

347

Ba3

416

Baa1

184

Baa2

220

Baa3

254

1386

Caa1

866

Caa2

1040

Caa3

1155

Sumber: https://www.moodys.com/

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Variabel volatilitas relatif pasar ekuitas negara-negara berkembang dapat dihitung dari rasio antara volatilitas indeks pasar ekuitas negara-negara berkembang dan volatilitas indeks pasar obligasi negaranegara berkembang. Volatilitas indeks (standar deviasi) pasar ekuitas negara berkembang adalah indeks relatif pasar ekuitas negara-negara berkembang versi lembaga pemeringkat (misal S&P) sedangkan volatilitas indeks pasar obligasi negara-negara berkembang adalah indeks relatif pasar obligasi negaranegara berkembang versi Merrill Lynch. Merrill Lynch adalah divisi korporat dan perbankan investasi Bank of America. Bank ini menyediakan jasa penggabungan dan pengambilan alih, pasar modal saham dan obligasi, peminjaman modal, perdagangan saham, manajemen risiko, penelitian, dan manajemen likuiditas dan pembayaran. Per 5 Januari 2017, volatilitas relatif pasar modal negara-negara berkembang adalah sekitar 1,23. Langkah berikutnya adalah mendapatkan country risk premium dengan mengalikan rating-based default spread dengan volatilitas relatif pasar ekuitas negara-negara berkembang. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa country risk premium Indonesia per 5 Januari 2017 adalah sekitar 3,13%. Equity risk premium Indonesia dapat diperoleh dengan menambahkan hasil perhitungan country

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

risk premium dengan equity risk premium Amerika Serikat dengan hasil sekitar 8,82%. Nilai equity risk premium Indonesia per 5 Januari 2017 tersebut mengalami penurunan dibandingkan nilai equity risk premium Indonesia per 1 Juli 2016 sebesar 9,71%. Artinya, risiko usaha yang harus ditanggung oleh investor dipandang lembaga pemeringkat sudah mengalami penurunan.

semua pemangku kepentingan sektor ke-PUPR-an dapat diberdayakan untuk memanfaatkan basis data yang ada agar penyelenggaraan investasi dapat berjalan dengan baik.

Alternatif Tindak Lanjut yang Dapat Dilakukan Dengan memperhatikan kondisi yang ada, seyogyanya terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan dalam pembinaan investasi infrastruktur. Pertama, terdapat potensi untuk mengembangkan suatu risk register berupa basis data risiko untuk masing-masing sektor ke-PUPR-an. Selanjutnya semua pemangku kepentingan sektor ke-PUPR-an dapat diberdayakan untuk memanfaatkan basis data yang ada agar penyelenggaraan investasi dapat berjalan dengan baik. Hipotesa yang dikembangkan adalah basis data yang ada dapat menurunkan premi risiko ekuitas (ERP) pada sektor ke-PUPR-an. Dengan semakin turunnya premi risiko ekuitas bidang PUPR diharapkan dapat memberikan dukungan pada kenaikan credit rating negara Indonesia secara umum. Potensi kedua adalah dengan mengembangkan basis data rating kinerja investor/kontraktor. Rating kinerja dihitung berdasarkan kinerja keuangan dan operasional investor/kontraktor. Semakin baik kinerjanya, semakin tinggi rating kinerjanya sehingga kepercayaan lembaga pembiayaan (perbankan/non-perbankan) akan semakin tinggi. Hal tersebut pada akhirnya dapat menurunkan default/ credit spread yang pada akhirnya dapat memberikan konstribusi pada kenaikan investment grade negara kita.

2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 13

liputankhusus

Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia yang Berkiprah di Malaysia - Indri Eka Lestari & Esthi Dwinda

enaga kerja konstruksi memegang peran yang sangat penting bagi keberhasilan Pembangunan Infrastruktur. Untuk itulah tenaga kerja konstruksi harus dilindungi, yaitu dengan sertifikasi. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.02 Tahun 2017, yang menerangkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, dan setiap penyedia jasa wajib memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja.

14 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini menjadi pengakuan tertinggi negara terhadap kemampuan/kompetensi individu di bidangnya. Pengakuan ini ditujukkan dengan sertifikat kompetensi yang dikenal dengan Sertifikat Keahlian/Keterampilan (SKA/SKT). Kewajiban ini merupakan hal yang sudah seharusnya, karena sertifikasi tenaga kerja bertujuan untuk melindungi tenaga kerja nasional agar memiliki nilai tambah dan siap dalam menghadapi persaingan global terutama sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang di mulai sejak 1 Januari 2016 lalu. Sertifikat juga berperan dalam melindungi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional agar memiliki tenaga kerja yang kompeten dan produktif.

Kompetensi tenaga kerja Indonesia tidak berhenti pada sertifikasi saja, tetapi dengan mengasah keterampilan dengan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Misalkan, seorang tenaga kerja kontruksi terampil (tukang) yang sudah memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang kerja lapangan, dan mampu mengembangkan diri sebagai tenaga kerja konstruksi terampil (mandor) dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan sebagai mandor lapangan dan melanjutkan pada jenjang selanjutnya. Target sebenarnya adalah untuk meningkatkan management knowledge, jangan sampai pengetahuan teknologi tenaga kerja Indonesia tertinggal dengan negara lain.

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Bina Konstruksi bertugas untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada tenaga kerja konstruksi demi meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikat. Garda depan Pelatihan dan sertifikasi dilakukan melalui Balai Jasa Konstruksi yang berada di Aceh, Palembang, Jakarta, Banjarmasin, Makassar, dan Jayapura. Serta Balai Keahlian Teknologi dan Balai Material dan Peralatan.

Salah satu pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan oleh Balai beberapa waktu lalu Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya melakukan pemberdayaan dan pengawasan pada bidang jasa konstruksi dengan mendukung kegiatan pembekalan dan Uji sertifikasi Tukang dan Bangunan kepada 16 tukang yang akan bekerja sebagai tenaga kerja konstruksi di Malaysia. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari, 13 -15 Maret 2017 ini merupakan kerja sama antara Lembaga Sertifikasi Profesi Nusantara yang dibiayai sepenuhnya oleh PT. Sinar Harapan selaku pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Para peserta diberikan pembekalan keterampilan (skill) sesuai dengan jabatan kerja masingmasing peserta oleh 3 Asessor dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Jawa Timur dan tidak lupa pembekalan tentang Sistem Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Konstruksi Berkelanjutan. Para peserta dibagi menjadi 4 kelompok yang beranggotakan 4 orang peserta. Setiap kelompok memulai dengan melakukan pengisian administrasi yang di lanjutkan dengan uji tertulis dan wawancara. Terakhir para asesor melakukan wawancara kepada setiap peserta secara intern, untuk Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

mengetahui secara maksimal kemampuan para pekerja konstruksi sebelum akhirnya dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat. Seluruh kegiatan uji sertifikasi dan pembekalan ini dilaksanakan di Kantor Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya. Setiap peserta terlihat mengikuti kegiatan secara tertib dan sungguh-sungguh. Tim asessor juga melakukan studi kasus yang harus dipecahkan oleh masing-masing tim untuk melihat kerja sama dan manajemen skill dalam kelompok kecil. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Indro Pantja Pramodo mengatakan bahwa

tenaga kerja konstruksi merupakan duta konstruksi Negara Indonesia sehingga diharapkan bekerja dengan sungguhsungguh, kompeten dan profesional dalam setiap pekerjaan. Karena selain membawa nama pribadi, mereka juga akan membawa nama Negara Indonesia di mata pasar Konstruksi Internasional. Dari hasil Uji Sertifikasi dan Pelatihan yang diikuti 16 peserta, seluruhnya dinyatakan lulus dan berhak memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah Indonesia terhadap kemampuan yang dimiliki tenaga kerja konstruksi, yang sudah sesuai dengan standar Internasional. Di masa mendatang diharapkan kegiatan serupa lebih banyak dilaksanakan untuk mencapai target 750.000 tenaga kerja bersertifikat di tahun 2019. Serta menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dipandang di kancah Internasional. k 2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 15

liputankhusus

Balai Material dan Peralatan Konstruksi

Melaksanakan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Operator Alat Berat Kerja sama dengan PT. Brantas Abipraya - Z. Tolhas. P. Sidabutar, Dipl. UM, MM

enindaklanjuti instruksi dari Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam beberapa kesempatan, bahwa pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan uji kompetensi dan sertifikasi lebih diarahkan untuk dilakukan oleh para stakeholder/mitra kerja. Melaksanakan amanat tersebut, Balai-balai Jasa Konstruksi yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memfasilitasi kegiatan tersebut melalui dukungan materi bahan ajar/ modul pelatihan termasuk peralatan yang dibutuhkan, dan dapat menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Salah satu kegiatan seperti dimaksud yaitu yang dilaksanakan oleh Balai Material dan Peralatan Konstruksi bersama dengan PT. Brantas Abipraya, yang telah melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi untuk para operator alat berat dan mekanik selama 3 hari pada tanggal 26 s/d 28 April 2017. Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Operator Alat Berat merupakan kegiatan uji yang diperuntukkan bagi para operator alat berat untuk mendapatkan pengakuan secara sah atas kompetensi yang dimiliki. Para peserta uji kompetensi dan sertifikasi ini adalah para operator dan mekanik yang bekerja di PT. Brantas Abipraya dengan jumlah peserta sebanyak 39 orang, sebagai tahap pertama sesuai dengan usulan dari PT. Brantas Abipraya sebanyak 173 orang. Jenis jabatan kerja pada uji kompetensi dan sertifikasi ini adalah operator excavator, bulldozer, wheel loader, motor grader, road roller, dan mekanik alat berat dengan menggunakan fasilitas peralatan dan workshop milik Balai Material dan Peralatan Konstruksi. 16 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Foto Bersama Setelah Penyematan Tanda Peserta

Kegiatan ini dibuka pada tanggal 26 April 2017 bertempat di kantor Balai Material dan Peralatan Konstruksi, dan dibuka oleh Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Masrianto. Turut hadir pula perwakilan dari beberapa Badan Usaha Milik Negara. â&#x20AC;&#x153;Uji kompetensi dan sertifikasi operator alat berat dengan pola seperti ini perlu ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk keaktifan dan kesadaran penuh dari para stakeholder terhadap kompetensi pekerja konstruksi. Pemerintah siap memfasillitasi dan bekerja sama dengan para stakeholder untuk melaksanakan kegiatan seperti iniâ&#x20AC;? ungkap Masrianto. Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Dalam sambutannya, Manager Human Capital PT. Brantas Abipraya menyatakan bahwa kerja sama dengan Balai Material dan Peralatan Konstruksi dalam hal uji kompetensi dan setifikasi alat berat ini akan terus berlanjut. Dalam tahun ini dimungkinkan akan mencapai 3 angkatan. Kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi operator alat berat ini terdiri dari materi teori atau pembekalan dan uji kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti-bukti kompetensi peserta baik dari segi knowledge, skill, dan attitude, maka ujian dilaksanakan secara teori, wawancara, dan praktek/ observasi. Pada kegiatan ini instruktur yang memberikan pembekalan merupakan gabungan dari instruktur dari PT. Brantas

Topcon Indonesia. GNSS ini berfungsi untuk memberikan informasi secara digital yang diterima oleh operator yang terkait dengan leveling, capacity (volume), dan akurasi titik dalam pekerjaan di lapangan. Dari hasil uji kompetensi berdasarkan uji tulis, wawancara, dan praktek seluruh

peserta sebanyak 39 orang dinyatakan lulus/kompeten. Diharapkan para stakeholder atau perusahaan lainnya dapat melaksanakan kegiatan yang serupa sehingga jumlah tenaga operator alat berat yang kompeten meningkat. k

Asesor sedang melakukan uji praktek

Foto bersama di Depan Balai Material dan Peralatan Konstruksi

Abipraya dan para praktisi di Balai Material dan Peralatan Konstruksi. Sedangan para assesor yang bertugas menguji para peserta pada kegiatan ini adalah para assesor yang telah terregistrasi oleh LPJK Provinsi DKI Jakarta. Beberapa peralatan yang digunakan dalam kegiatan uji kompetensi kali ini, didukung oleh teknologi Global Navigation Satelite System (GNSS) yang diinstal pada alat berat yang ada di Balai Material dan Peralatan Konstruksi, diantaranya Bulldozer, Motor Grader, dan Excavator. Teknologi tersebut didukung oleh PT. SITECH dan PT. Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Para peserta sedang diberikan pengarahan oleh asesor sebelum melaksanakan uji praktek

2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 17

liputankhusus

Ditjen Bina Konstruksi Percepat Turunan Pelaksana UU No 2 Tahun 2017

Dengan Libatkan Para Stakeholder - Dri & Cha

JBK â&#x20AC;&#x201C; Lahirnya Undang-undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada awal Januari 2017 lalu menandai babak baru pembinaan sektor konstruksi di Indonesia. Sebab dengan adanya Undang-undang yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999 ini, otomatis ada perubahan yang yang tentunya dilakukan untuk menjadikan sektor konstruksi di Indonesia menjadi lebih baik. Perbandingan antara UUJK No.18 Tahun 1999 dengan UUJK No.2 Tahun 2017 tersebut antara lain:

18 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Wilayah Pengaturan Lingkup Konstruksi Pembinaan Lingkup Pembinaan

Klasifikasi Usaha Partisipasi Masyarakat

UU NO. 18 TAHUN 1999

UU NO. 2 TAHUN 2017

Jasa Konstruksi

Industri Konstruksi

Pengguna dan Penyedia Jasa Sentralisasi 1. Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan 2. Pengembangan (dilaksanakan oleh LPJK)

ASMET 1. Forum Jasa Konstruksi 2. Melalui Pembentukan suatu Lembaga

Jasa, Usaha Penyediaan Bangunan dan Rantai Pasok Desentralisasi 3. Penetapan Kebijakan 4. Penyelenggaraan Kebijakan 5. Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi 6. Pengembangan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Kerja sama CPC (KBLI) 3. Satu Lembaga 4. Peningkatan Peran Asosiasi 5. Forum dalam berbagai Media

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

BERITAterkini PP agar UUJK yang baru dapat segera diimplementasikan. Untuk membuat Peraturan Pelaksana tentulah perlu melibatkan seluruh stakeholders sektor konstruksi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib dalam forum Rapat Tindak Lanjut UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi beberapa waktu lalu di Bandung, bahwasanya untuk membuat peraturan pelaksanaan tersebut harus melibatkan banyak stakeholder terkait seperti peran asosiasi yang nantinya akan mampu memudahkan dalam memberikan masukan terhadap isu krusial terkait jasa konstruksi. Saat ini Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyusun Tim Pendukung yang bertujuan untuk membuat peraturan turunan Berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), peran dari asosiasi/lembaga jasa konstruksi serta stakeholder yang ikut andil dalam mempercepat tersusunnya turunan peraturan pelaksanan tersebut. Adapun lima rangkaian langkah untuk menyusun PP dan

Ibarat sepeda motor telah tersedia, namun belum dapat dioperasikan karena petunjuk manual penggunaan belum ada, demikian pula dengan UUJK No.2 tahun 2017 memerlukan Peraturan Pelaksana (PP). Untuk itulah perlu segera dibuat Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Perpres pun sudah dibuat diantara lain: 1. Menentukan kesepakatan Jumlah dan jenis PP dan Perpres sebagai Turunan UU No 2 Tahun 2017; 2. Permohonan izin Prakarsa PP dan Perpres;

Ibarat sepeda motor telah tersedia, namun belum dapat dioperasikan karena petunjuk manual penggunaan belum ada, demikian pula dengan UUJK No.2 tahun 2017 memerlukan Peraturan Pelaksana (PP).

3. Pembentukan Tim Internal PUPR; 4. Penyusunan Timeline Penyusunan RPP dan Perpres; 5. Pembuatan Konsep Substansi PP dan Perpres oleh masing-masing Unit Kerja Penanggung Jawab. Berdasarkan dari hasil Forum tindak lanjut dari Sosialiasi Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 02 Tahun 2017 tersebut pihak Asosisasi Lembaga, Praktisi hukum, telah bersepakat dan menyimpulkan untuk saling bekerja sama dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk membuat peraturan turunan UU No 2 Tahun 2017, terutama dalam isu-isu krusial secara spesifik. Semua pihak bersamasama mendukung pengaturan yang komprehensif dan melingkupi berbagai aspek dalam sektor Jasa Konstruksi. Di masa mendatang melalui kerja sama ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya kepada masyarakat jasa konstruksi. Dengan perubahan regulasi, peraturan dan payung hukum yang menguntungkan baik penyedia dan pengguna jasa konstruksi, keberhasilan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud, untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. k 2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 19

liputankhusus

Mengenang Tokoh

20 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Konstruksi Indonesia

Prof.Dr. Ir. Wiratman - indri Eka Lestari & Mirza Ayu Anindita

eski telah berpulang ke Rahmatullah, karya-karya beliau masih lekat di benak kita. Wisma Nusantara, Jembatan Ampera, Restorasi Candi Borobudur, Gedung Wisma Dharmala Jakarta, dan Pelabuhan Belawan hanya sebagian dari deretan karya Wiratman. Konsep mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS), misalnya, juga menambah deretan karya beliau yang terkenal. Bahkan Lebih dari 4.100 proyek sudah ditanganinya. Dengan keahlian yang sangat multidisipliner di bidang konstruksi, Wiratman menyandang gelar ahli beton, ahli gempa, ahli jembatan, ahli gedung tinggi, dan seterusnya. Predikat yang sangat pantas dan tidak sembarang orang mampu meraihnya. Prof. DR. Ir. Wiratman Wangsadinata dilahirkan di Jakarta pada tahun 1935 dan lulus sebagai Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1960. Kecemerlangannya sudah tampak sejak lulus dari ITB dengan langsung menjadi tenaga pengajar (luar biasa) di Jurusan Teknik Sipil ITB. Tahun 1992 ia meraih gelar Doktor dari ITB dalam bidang Rekayasa Struktur dengan predikat Cum Laude, tahun 1995 â&#x20AC;&#x201C; 2004 menjadi Guru Besar di Jurusan Teknik Sipil ITB. Tahun 1998 â&#x20AC;&#x201C; 2005 ia menjadi Guru Besar dan sejak tahun 2005 Guru Besar Emeritus di Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara.

5 April 2017, dunia konstruksi Indonesia berduka. Salah satu tokoh penting yang telah memberikan sumbangsih yang begitu banyak di dunia konstruksi, Profesor Doktor Insinyur H. Wiratwan Wangsadinata telah berpulang ke pangkuan Ilahi. Prof Wiratwan meninggal di usia 82 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah, yang kemudian dikebumikan di komplek pemakaman Nyengseret Bandung Jawa Barat.

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 21

liputankhusus Karir cemerlang juga sudah diraih Prof Wiratman semenjak di usia muda. Ia memulainya sebagai Insinyur Perencana di Jawatan Jalan-jalan dan Jembatan Dep. PU (1960 – 1965), menjadi Direktur dari PN Perencana INDAH KARYA (1965 – 1970), dan diangkat menjadi Pengawas Pemerintah untuk perencanaan dan pelaksanaan Gedung Wisma Nusantara bertingkat 30, proyek investasi Pemerintah sekaligus gedung tinggi pertama di Indonesia (1970 – 1973), kemudian ditunjuk menjadi Konsultan pada Proyek Pemugaran Candi Borobudur yang disponsori oleh UNESCO (1973 – 1983). Karya Prof. Wiratman juga menghiasi deretan karya terbaik bangsa. Prof. Wiratman telah menulis lebih dari 200 makalah teknik yang dipresentasikan dalam berbagai konperensi nasional maupun internasional, hingga menerima Adhicipta Rekayasa 1994 untuk Teknik Sipil dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan ASEAN Achievement Award 1994 for Engineering dari ASEAN Business Forum. Di tahun 2004 Departemen Pekerjaan Umum menganugerahkan Karya Tulis Konstruksi Indonesia terbaik tahun 2004 , diikuti di Tahun 2005 Prof. Wiratman menerima penghargaan dari Departemen Pekerjaan Umum berupa predikat “Tokoh Konstruksi Indonesia”. Rasanya tidak berlebihan sosok “Bapak Beton” Indonesia ini dijadikan pahlawan masa kini. Pasalnya, pernahkah terbayang jika jalanan ibukota Jakarta masih tanah dan berdebu, tanpa aspal dan jembatan. Bagaimana jika jarak tempuh dalam mendistribusi bahan pangan masyarakat Indonesia terlalu jauh atau memakan waktu berhari-hari. Butuh solusi menyambungkan pulau-pulau di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Salah satu Karya Prof. Wiratman yang perlu diketahui oleh generasi kini adalah jalan bebas hambatan Jagorawi yang menghubungkan Jakarta – Bogor – Ciawi. Dalam buku berjudul Jembatan Terindah, Wiratman menceritakan bahwa dirinya diberikan tugas oleh Presiden Soekarno untuk membuat jalan penghubung guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta yang dipasok dari kota Bogor. Melaksanakan mandat, Wiratman muda selama 7 hari 7 malam menelusuri hutan dengan berjalan kaki untuk meneliti dan merencanakan dengan cermat poyek pembangunan jalan tol tersebut. Hingga hari ini, jalan tol tersebut masih berdiri kokoh sebagai alat transportasi yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi. Tidak hanya untuk sebagai akses pemasok 22 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Dengan keahlian yang sangat multidisipliner di bidang konstruksi, Wiratman menyandang gelar ahli beton, ahli gempa, ahli jembatan, ahli gedung tinggi, dan seterusnya. Predikat yang sangat pantas dan tidak sembarang orang mampu meraihnya. pangan ke Jakarta, namun juga menjadi jalur utama menuju Puncak, Bogor, Cianjur dan sekitarnya bagi warga Jabodetabek yang hendak menghabiskan waktu di akhir pekan. Meski telah tiada, sebagai bangsa yang tidak lupa akan jasa-jasa para “pahlawan” yang telah tiada tidak ada kata terlambat untuk mengenal sosok Alm. Prof. Wiratman Wangsadinata. Beberapa waktu lalu Tim Redaksi (kami) bertemu dengan putri sulung beliau Melanie Dewiyana Wangsadinata. Pertemuan singkat tersebut cukup memberikam kami gambaran seperti apa seorang pria asal Sumedang, Jawa barat ini dalam bekerja untuk bangsa Indonesia, mengajar untuk anak didiknya, sekaligus sebagai pemimpin bagi keluarga kecil tercinta.

Sebagai penyelenggara sektor konstruksi di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kedekatan tersendiri dengan pria kelahiran 25 Febuari 1935. Karena beliau merupakan mantan pegawai negeri sipil Departemen Pekerjaan Umum di masa pemerintahan Presiden Soekarno dan mengakhiri tugas serta pengabdiannya sebagai PNS di tahun 1973. Namun, keluar dari PNS bukan berarti mimpi Wiratman untuk membangun Infrastruktur Untuk Negeri sirna. ‘Memberi nilai tambah dan selalu berinovasi” adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan semangat Ayah dari dua orang anak ini. Melanie bercerita setelah mengakhiri tugas sebagai pegawai negeri sipil, mimpi sang ayah untuk membangun Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

negeri tidak punah. Bersama ketiga rekannya Ir. Paul Retika dan Ir. Teddy Boen mendirikan Biro Konsultan Perencanaan dengan nama PT. RBW. Namun, dikutip dalam Buku 35 tahun Inovasi Untuk Negeri, Wiratman mengatakan bahwa “Membangun perusahaan itu seperti membangun rumah tangga. Seperti jodoh, perlu ada harmoni dan keselarasan” ungkapnya. Pada masa itu, belum lazim sebuah instansi menggunakan jasa konsultan untuk membantu tugas-tugas pemerintah, hingga di sekitar tahun 1965 hingga 1980, terjadi perkembangan yang mengawali sistem swakelola penyelenggaraan konstruksi di instansi pemerintah dalam mengerjakan penataan ruang dan konstruksi. Sejak saat itu barulah bermunculan jasa konsultan perencanaan kecil-kecilan (Hendropranoto Suselo, Sejarah Penataan Raung Indonesia). Sempat terpuruk pasca bubarnya PT. RPW Wiratman muda tidak patah semangat untuk berinovasi demi kemajuan bangsa Indonesia. Pria lulusan Institut Teknologi Bandung Fakultas Teknik Sipil ini memilih mendirikan asosiasi yang berbasis keahlian dan pekerjaan sektor konstruksi bersama Ir. Paul Retika dan mengajak Ir. Daud Tegasan bergabung bersama. Melalui Wiratman & Associated (W&A) yang berdiri sejak 1970-an dan bergerak dalam bidang jasa konsultan teknik sipil. Dengan nama besar dan pengalaman yang sudah ia miliki banyak proyek pekerjaan yang masuk dan membutuhkan jasa perencanaan konstruksi oleh suami dari Rohani Wangsadinata tersebut. Selanjutnya, Wiratman muda mendapat kepercayaan menangani beberapa proyek besar seperti Wisma Harapan (17 tingkat), Garden Hotel di Surabaya (17 tingkat), Ratu Plaza (32 tingkat), Wisma Bumi putra (20 tingkat), Thamrin Building, Wisma Antara, dan Redesain Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Tidak hanya terjun sebagai seorang perencana dalam menghitung kokohnya bangunan bertingkat. Dengan pengalaman yang didapat Wiratman juga mengembangkan diri untuk membangun gedung tinggi. Salah satu karya yang menjadi kebanggaan yaitu pada tahun 1970, saat beliau pertama kalinya mendapatkan proyek gedung tinggi. Disaat itu, belum ada teknologi pembangunan gedung tinggi di Indonesia. Alhasil, Wiratman muda menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuannya dengan belajar pada konsultan Jepang yang turut menjadi tim dalam pembangunan gedung tersebut. Seperti diketahui bersama Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Memberi nilai tambah dan selalu berinovasi adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan semangat Ayah dari dua orang anak ini. Jepang memiliki nilai geografis yang kerap mengalami gempa, sama seperti di Indonesia gempa juga sering muncul meski tidak sesering di jepang. Untuk itu Wiratman menambahkan kemampuannya dengan belajar tentang ilmu gempa, sekaligus menjadikan dirinya sebagai pengagas peraturan gempa Indonesia. Prinsip untuk selalu memberikan inovasi dalam setiap pekerjaannya selalu ditekankan Wiratman semasa hidupnya. Menurutnya, setiap proyek selalu memiliki kasus unik, sehingga selalu ada ruang untuk berinovasi walaupun porsinya sedikit. Seperti saat melakukan perhitungan pada pembangunan Gedung Balai Kota Jakarta pada tahun 1972. Meskipun sudah berpengalaman membangun gedung tinggi, Wiratman tidak mau menggunakan metode yang sama pada pembangunan kali ini. Perhitungan Wiratman terbukti, Gedung Blok G Balai Kota karyanya masih berdiri kokoh hingga saat ini. Bukan hanya aktif sebagai profesional bidang konstruksi, Prof. Wiratman juga memberikan ilmu yang ia punya kepada anak didiknya di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat. Di kampus almamaternya tersebut pria bernama kecil Broerie ini aktif mengajar sejak 1995 hingga 2004 sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil ITB. Dan di tahun 2005, Prof. Wiratman menjadi Guru Besar Emeritus Fakultas Tenik Sipil Universitas Tarumanegara. Dalam Buku 35 Tahun Inovasi Anak Negeri Wiratman mengatakan menjadi profesional dan pengajar adalah pasangan yang cocok, “Apa yang saya Ajarkan, Saya Praktekkan” ujar Prof. Wiratman. Semua kemampuannya dalam bidang teknik sipil, perencanaan proyek konstruksi dan ilmu gempa ia berikan kepada anak-anak Indonesia. agar kelak anak-anak Indonesia mampu membangun Infrastruktur Untuk Negeri Indonesia tercinta. Hampir semua pekerjaan ia kerjakan dengan hasil yang memuaskan seperti proyek jalan, jembatan,

terowongan, dan gedung tinggi sudah ia lakukan untuk mempermudah seluruh masyarakat Indonesia dalam beraktifitas sehari-hari. Namun, sayang terdapat satu keinginan yang belum sempat ia wujudkan, ialah untuk membangun jembatan Selat Sunda. Jembatan yang menghubungkan dua pulau besar di Indonesia Jawa-Sumatera. Banyak perdebatan yang masih menjadikan proyek tersebut belum juga dilaksanakan, meski banyak pihak juga yang tidak sedikit mendukung proyek tersebut. Padahal, tokoh konstruksi Indonesia ini telah mencurahkan semua pemikiran, penelitian, perencanaan dan perhitungan untuk melaksanakan megaproyek ini. Wiratman berpendapat Jembatan Selat Sunda ini akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan lebih kuat di daerah paling padat penduduk (Jawa) dan paling kaya sumber alam (Sumatera). Selain itu, terdapat kritik anggaran dana yang mencapai Rp 100 Triliun selama 10 tahun, meski terlampau mahal dan dalam waktu pengerjaan yang cukup panjang. Jembatan Selat Sunda menjadi sarana penghubung yang lebih cepat yaitu hanya dengan 20 menit jika dibandingkan dengan feri yang memerlukan waktu 2 jam perjalanan. Masyarakat juga diberikan moda angkuatan jalur kereta api, jalan raya untuk berkendara, dan jalan untuk berjalan kaki. “Biarlah generasi selanjutnya yang akan mewujudkan mimpi Bapak Beton Indonesia dalam membangun jembatan penghubung Pulau Jawa-Sumatera” tutup Melanie kepada kami sebelum menutup pertemuan siang itu. Semoga kelak di masa mendatang akan lahir kembali anak Indonesia yang mampu mengembangkan sektor konstruksi Indonesia menjadi yang lebih kokoh, kreatif, dan inovatif dari yang ada saat ini. Jika bukan anak Indonesia sendiri yang membangun Negeri ini, lalu siapa lagi. 2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 23

BERITAterkini

24 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Peningkatan Kualitas Jabfung Pembina Jasa Konstruksi Untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur - Meylina Hasbullah

eberapa waktu lalu, pada acara Penyegaran Jabatan Fungsional dan Bimbingan Teknis E-hrm di Tangerang, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Panani Kesai mengingatkan kembali peran pejabat fungsional Pembina jasa konstruksi dalam mendukung kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Menurut Panani, pejabat fungsional memiliki peran penting untuk mewujudkan good governance dan mendukung terciptanya reformasi birokrasi. “Keberadaan pejabat fungsional harus dioptimalkan terutama dalam menyusun kajian-kajian terkait kebijakan”, demikian disampaikan Panani. Lalu, bagaimanakah sebenarnya pejabat fungsional (jabfung) yang ada di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dalam Peraturan Menteri PAN RB No. 38 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional (Jafung) Pembina Jasa Konstruksi, telah diatur formasi di lingkungan Kementerian PUPR : 128 orang - 292 orang, di lingkungan instansi pusat selain Kementerian PUPR 10 orang - 20 orang, di setiap provinsi 2 orang – 10 orang, dan di setiap kabupaten/kota 10 orang – 20 orang. Lalu bagaimanakah dengan Jabfung di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Terhitung pada Maret 2017, sebanyak 217 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menjadi Pembina Jasa Konstruksi yang berasal dari lintas satminkal di lingkungan Kementerian PUPR. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional tersebut, melalui penyesuaian/Inpassing yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap I periode 1 Juni 2014 - 31 Mei 2015 sebanyak 157 orang dan tahap II periode 1 Agustus 2016 - 27 Februari 2017 sebanyak 60 orang. Tugas pokok pembina jasa konstruksi adalah menyelenggarakan pembinaan yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Keberadaan pejabat fungsional harus dioptimalkan terutama dalam menyusun kajiankajian terkait kebijakan dan pengembangan pembinaan jasa kontruksi. Dengan demikian unsur utama dari kegiatan jafung pembina jasa konstruksi adalah perencanaan program, pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, pengawasan jasa konstruksi dan pengembangan jasa konstruksi. Kompetensi teknis yang diharapkan ada untuk menunjang tugas dan fungsi struktur unit eselon II dan III dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, antara lain: 1. Direktorat Bina Investasi (Manajemen Investasi Infrastruktur, Manajemen Resiko, Manajemen Penyelesaian Sengketa, Manajemen Pembinaan Pasar Konstruksi, Manajemen Industri Konstruksi) 2. Direktorat Bina Penyelenggaraan Konstruksi (Manajemen Konstruksi, Manajemen Rantai Pasok/Supply Chain Management, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajement Mutu) 3. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (Manajemen Kelembagaan, Manajemen Usaha, Manajemen Teknologi) 4. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi (Manajemen SDM Konstruksi) 5. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (Manajemen Operasi)

6. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Statisitik, Kebijakan Publik, Monev dan Pelaporan) 7. Balai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Perencanaan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi, Pengelolaan Informasi Sumber Daya Jasa Konstruksi, Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi, Pengendalian Mutu Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi, Pengelolaan Kerja sama Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi, Pengelolaan Kerja sama Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi, Diseminasi Teknologi Konstruksi, Pengelolaan Data dan Aset). Demi meningkatnya kualitas layanan infrastruktur PUPR yang didukung oleh pejabat fungsional yang profesional dan berintegitas terus dilakukan upaya, diantaranya: 1. Dalam jangka pendek adalah tersusunnya rumusan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional serta Pedoman Pelaksanaan Inpassing. 2. Dalam jangka menengah (selama tahun anggaran 2017) adalah terbitnya Peraturan Menteri PUPR tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional dan terlaksananya sosialisasi. 3. Dalam jangka panjang (sampai dengan tahun 2019): • Tersosialisasikannya Peta Jabatan, Uraian Tugas Jabatan Fungsional, dan Pedoman Inpassing serta diimplementasikan pada unit kerja terbatas serta bertambahnya jumlah pejabat fungsional yang ditugaskan pada setiap UPT; dan • Meningkatnya peran serta pejabat fungsional di masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan infrastruktur PUPR. • Bertambahnya jumlah fungsional baik di pusat maupun di daerah. Diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas jabatan fungsional tersebut, tugas Pembinaan sektor konstruksi di Indonesia dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dan dengan tercapainya pembinaan sektor konstruksi, Pembangunan Infrastruktur dapat terlaksananya sesuai program Pemerintah demi kesejahtaraan rakyat. *** (Meylina Hasbullah/dari berbagai sumber saat Penyampaian Informasi Administrasi Kepegawaian Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi di Ditjen Bina Konstruksi di Jakarta, 5 Mei 2017) 2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 25

BERITAterkini

Pembinaan Jasa Konstruksi yang Terarah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan baru terbitnya Undangundang Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi menjamin

masyarakat dalam melakukan investasi dan aktivitas yang berdampak pada ekonomi, sosial dan budaya. Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017 baru disahkan, dan disosialisasikan agar kesinambungan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut dapat segera terjadi. Kesamaan pemahaman ini penting, tidak hanya di pemerintahan namun juga dengan stakeholder terkait. Dalam beberapa tahun kedepan sedang dipersiapkan peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut untuk menjamin mekanisme pelaksanaan di lapangannya. Kesinambungan antara program kerja pemerintah pusat dan daerah ini penting, mengingat kerja sama yang kompak dan efisien diperlukan untuk mencapai sasaran. Ibarat kerja semut, gotong royong yang terarah mencapai tujuan dengan tiap peran yang berbeda. ***

ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini ditegaskan dalam pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam berbagai kesempatan sejak menjadi Presiden RI di tahun 2014, Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Blusukan yang dilakukannya untuk melihat kondisi secara langsung, agenda prioritas dalam Nawacita yang diterjemahkan dalam program kerja pemerintahan pusat dan daerah adalah untuk memastikan jalannya komitmen tersebut. Infrastruktur yang terbangun otomatis membangkitkan minat investor dan

Pembangunan infrastruktur perlu didukung dengan kapasitas dan kualitas konstruksi nasional seperti sektor jasa konstruksi.

- Meylina Hasbullah

embangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak 2014, Presiden RI Joko Widodo mencanangkan 9 (sembilan) agenda pokok pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang kerap disebut Nawacita dalam pembangunan nasional. Tiap kementerian dan lembaga negara dengan dikoordinasikan oleh Bappenas menterjemahkan Nawacita tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat program prioritas pembangunan RI, yang kemudian bersama dengan Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk program-program tersebut. Money follow function pun beralih menjadi money follow program. Kebijakan money follow program dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk menjamin bahwa alokasi dana yang dikucurkan memang pada program yang merupakan prioritas dan terarah. Terlebih dana pemerintah yang terbatas, memang sebaiknya diperuntukkan dalam program prioritas yang nantinya memberikan stimulasi dari efek domino ekonomi pada pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan penting dalam terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royang. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dalam bentuk fisik, namun perlu didukung dengan kapasitas dan kualitas konstruksi nasional seperti sektor jasa konstruksi. Dalam Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017 disebutkan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Disebutkan juga bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 26 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

kilasberita

Kementerian PUPR Kembali Sertifikasi 813 Tenaga Kerja Konstruksi pada Proyek Internal dan Eksternal Kementerian PUPR Kementerian PUPR kembali melaksanakan Uji Kompetensi Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil pada Proyek Internal dan Eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Uji kompetensi ini merupakan kegiatan Tahap I dengan melibatkan 813 pekerja yang bekerja pada proyek strategis di Internal dan Eksternal Kementerian PUPR, yang dilakukan secara on the job training selama dua hari yaitu 15 dan 16 Juni 2017. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Panani Kesai yang membuka acara ini, Kamis (15/6) di Jakarta, mengatakan bahwa Kementerian PUPR sangat mendorong kegiatan percepatan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi seiring gencarnya Pembangunan Infrastruktur yang sedang dilaksanakan Pemerintah saat ini. “Kita ketahui hingga saat ini baru 10% dari total 7,7 juta pekerja konstruksi yang telah bersertifikat. Sedangkan Pembangunan Infrastruktur sangat membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang tidak hanya memenuhi kuantitas tapi juga kualitas. Sedangkan kualitas ini hanya bisa dijamin dengan adanya sertifikat”, ujar Panani. Tidak hanya itu, sesuai amanat UndangUndang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017, sertifikat tenaga kerja konstruksi adalah wajib. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, dan kepada Pengguna dan Penyedia Jasa diwajibkan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Adapun sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah berupa pemberhentian tenaga kerja dari tempat kerja, serta sanksi denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi bagi pengguna maupun penyedia jasa. Sertifikasi pun berfungsi untuk melindungi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan ASEAN 2015 dan Asia Pasifik 2020. Sebab dengan memiliki sertifikat, maka tenaga kerja konstruksi mendapat pengakuan, dengan pada gilirannya mendapatkan remunerasi yang lebih baik. Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Pembangunan Infrastruktur sangat membutuhkan tenaga kerja konstruksi berkualitas yang bisa dijamin dengan sertifikat “Namun untuk bisa melaksanakan sertifikasi tidak mungkin dikerjakan Pemerintah sendiri. Butuh kerjasama dari stakeholders konstruksi. Untuk itu saya sangat mengapresiasi atas terlaksananya sertifikasi ini, yang merupakan kerjasama Pemerintah dalam hal ini Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Kementerian PUPR dengan kontraktor. Semoga semakin banyak stakeholders konstruksi lain yang melaksanakannya”, ungkap Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi. Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Riky Aditya Nazir mengatakan bahwa kerjasama sertifikasi ini dibiayai sebagian besar dari kontraktor. Beberapa kontraktor

yang terlibat antara lain: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), DAELIM, SCG, dan seterusnya. Sebanyak 813 orang peserta Sertikasi Tenaga Kerja Terampil (SKTK) meliputi : Tukang, Mandor, Drafter, Surveyor, Operator Pelaksana dan Pengawas, dengan rincian peserta sebagai berikut : 1. PT Ciputra Residence sebanyak 118 Peserta dari 19 Kontraktor dan 2 Lokasi Proyek yakni Citra Garden City dan Citra Lake Suites; 2. Satuan Kerja Pembangunan Bendungan Karian sebanyak : 144 orang peserta; 3. Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu diusulkan sebanyak 437 peserta; 4. Satuan Kerja Pembangunan Bendungan Leuikeris BBWS Citanduy diusulkan 41 peserta; 5. Satuan Kerja Pembangunan Rumah Susun Pasar Rumput sebanyak 31 Peserta; 6. Satuan Kerja PJN Metro I Jakarta Pekerjaan Rehabilitasi Jl. TB Simatupang dan Jl. Cakung-Cilincing sebanyak 25 peserta; 7. Pembangunan Apron dan Taxiway Cargo Bandara Soekarno Hatta diusulkan sebanyak 17 peserta. * 2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 27

kilasberita

Daya Saing Bangsa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Saat ini sektor konstruksi tercatat menempati posisi ketiga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang 2016 The Global Competitiveness Report 20162017 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat 60, naik dua peringkat dari data tahun 20152016, namun masih tertinggal di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini harus menjadi fokus perhatian bersama, mengingat daya saing menjadi faktor utama bagi Indonesia untuk dapat mengambil peran aktif pada perdagangan internasional. â&#x20AC;&#x153;Daya saing akan mengantar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menghasilkan devisa melalui ekspor barang dan jasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan Negara dan kesejahteraan rakyatâ&#x20AC;?, demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib pada pembukaan Focus Group Discussion Forum Nasional Strategi Peningkatan Produktivitas Konstruksi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamis (15/6) di Jakarta. Untuk itulah perlu strategi pembinaan sektor konstruksi yang tepat, sehingga mampu meningkatkan produktivitas konstruksi dalam rangka mendorong daya saing. Hal ini sangat penting mengingat Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu tingkat daya saing Nasional itu sendiri. Infrastruktur yang terintegrasi dan berkualitas akan menunjang aspek konektivitas yang memudahkan pergerakan barang, jasa, dan manusia, serta berdampak pada efisiensi biaya transportasi dan logistik. 28 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

â&#x20AC;&#x153;Dengan adanya konektivitas rakyat lebih terjamin keamanannya dan lebih meningkat kesejahteraannya, sebab dengan konektivitas seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kemudahan akses untuk memperoleh kebutuhan dasarâ&#x20AC;?, terang Yusid. Saat ini sektor konstruksi tercatat menempati posisi ketiga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang 2016, dengan kontribusi sebesar 0,51 %, setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Bahkan Data Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa sektor konstruksi berkontribusi cukup signifikan sebesar 10,38 persen di dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan daya saing yang semakin meningkat akan turut meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Forum Nasional Investasi Infrastruktur pada tahun 2016 lalu, bahwa Pemerintah saat ini mendorong investasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional. Untuk meningkatkan produktivitas konstruksi Infrastruktur, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR tidak mungkin melaksanakannya sendiri. Perlu keterlibatan seluruh stakeholders konstruksi dan seluruh lapisan masyarakat. Untuk itulah Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berupaya untuk mengikutsertakan peran stakeholder terkait lainnya, mengingat sektor ini mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebagaimana tergambarkan di

dalam indikator pilar daya saing terpilih, seperti kelembagaan, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi perdagangan barang, efisiensi tenaga kerja, kesiapan teknologi, maupun pencapaian inovasi. Peran aktif stakeholder lain yang lebih berkompeten akan mendukung tersusunnya suatu strategi peningkatan produktivitas konstruksi yang tepat sasaran. Dengan alasan tersebut perlu Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR merancang strategi peningkatan produktivitas konstruksi melalui kegiatan Forum Nasional Strategi Peningkatan Produktivitas Konstruksi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Forum Nasional tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) di industri konstruksi Nasional agar dapat bersamasama mengupayakan peningkatan daya saing sektor konstruksi yang pada akhirnya dapat berkontribusi di dalam meningkatkan daya saing Nasional pada Global Competitiveness Index. Melalui Forum Nasional ini, diharapkan akan tersusun suatu gambaran yang lengkap mengenai potret kondisi sektor konstruksi Indonesia khususnya yang terkait dengan indikator pilar daya saing beserta akar permasalahannya yang diperkuat dengan data, fakta, dan temuan, sehingga pada akhirnya dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas tindakan yang terukur sebagai langkah nyata bagi memastikan industri konstruksi Nasional semakin produktif dan berujung kepada peningkatan daya saing global.* Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Djbk Sampaikan Capaiannya Pada Konreg 2017

Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib menyampaikan capaian Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada Konsultasi Regional Kementerian PUPR yang diselenggarakan pada Jumat (9/6) di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa lima target Renstra sudah tercapai. Target-target yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tersebut antara lain; meningkatnya kapitalisasi konstruksi nasional oleh investor, meningkatnya BUJK berkualifikasi besar, meningkatnya tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi pada proyek di lingkungan PUPR, meningkatnya jumlah SDM konstruksi yang kompeten, dan meningkatnya utilitas produk unggulan beton pracetak. Tidak hanya itu, meskipun DJBK termasuk ke dalam Direktorat Jenderal yang baru berdiri selama dua tahun, DJBK berhasil mengerjakan program-program strategis. Pertama yaitu penerbitan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 1999. Yusid menyampaikan bahwa terkait rencana penyelesaian peraturan turunan dari UU No. 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi, akan disusun 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, 11 (sebelas) Peraturan Menteri dan 2 (dua) Peraturan Daerah selama periode tahun 2017 hingga 2018. â&#x20AC;&#x153;Oleh karena itu, kami membutuhkan masukan dari Bapak Menteri dan Bapak/Ibu sekalian dalam proses penyusunan dan harmonisasi peraturan perundangan iniâ&#x20AC;?, ujar Yusid. Hasil kinerja DJBK juga telah berhasil mengantarkan proses pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dimulai dari proses rekruitmen, seleksi, pemilihan, hingga pengukuhan. Selanjutnya, tercatat terdapat 15 NSPK yang telah berhasil disusun oleh DJBK. Untuk memperluas pelatihan dan uji kompetensi, DJBK menyediakan Mobile Training Unit (MTU) yang serahkan kepada seluruh provinsi di Indonesia, dimana hingga saat ini telah dilakukan penyerahan MTU kepada 20 Provinsi, dan tercapai 19.663 orang tenaga kerja konstruksi yang disertifikasi menggunakan MTU. DJBK juga terus memaksimalkan pelatihan tenaga kerja konstruksi, hasilnya pada Maret 2017 telah tercapai 56.000 tenaga kerja bersertifikat baru. Keberadaan SIBIMA Konstruksi (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi) menjadi salah satu upaya DJBK untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan jarak jauh. SIBIMA juga menjadi kebanggaan Kementerian PUPR karena telah berhasil masuk dalam Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berupaya meningkatkan pembinaan konstruksi di Indonesia, sehingga kedepannya diharapkan sektor konstruksi Indonesia menjadi semakin handal dan berdaya saing tinggi. (cha/tw)

Penandatangan Pakta Komitmen Implementasi Pelaksanaan Amanat UU No.2 Tahun 2017 DJBK-TANGGERANG. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR melakukan Penandatangan Pakta Komitmen Implementasi Pelaksanaan Amanat UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dengan 30 Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Penandatangan ini disaksikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Panani Kesai bersama Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan Dudi Suryo Bintoro, Jumat (16/6) di Tangerang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi terhadap pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi mendukung kewajiban sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi; mendukung peningkatan kinerja badan usaha agar berdaya saing baik secara nasional dan

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Internasional; mendukung penerapan Keamanan Keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan mendukung pemagangan program Link and Match antara kebutuhan dunia industri dengan dunia pendidikan. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dimaksud antara lain: Adhi Karya, Hutama Karya, Brantas Abipraya, Intiland Development, Agung Sedayu Group, Blue Scope, Ciputra Development, Holcim Indonesia, Inti Karya Persada Teknik, Jaya Konstruksi Mandala Pratama, Kajima Indonesia, Karya Mentari Seraya, Krakatau

Wajatama, Multistructure, Nindya Karya, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan, Perum Perumnas, Sasana Global Indonesia, Waskita Karya, Yasa Pratya Perkasa. Diharapkan dengan Implementasi Undang-Undang No.02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dapat menghadirkan industri konstruksi yang tertib, handal, dan mampu meningkatkan roda perekonomian Indonesia. (dri/tw)

2017 | Edisi 3 | KONSTRUKSI | 29

galerifoto Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim Ditjen Bina Konstruksi

Sertifikasi 813 Tenaga Kerja Konstruksi pada Proyek Internal & Eksternal Kementerian PUPR

30 | KONSTRUKSI | Edisi 3 | 2017

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR