TRIAS POLITIKA MAGZ

Rp. 46.000,Edisi

1 - 15 November 2018

Menjaga Tegaknya Poros Pemerintahan

Bentuk dukungan Kemendagri untuk suksesnya gelaran pilkada, yaitu membentuk desk pilkada yang mengawal berjalannya setiap tahapan pilkada Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri

Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki demi melestarikan tanaman pala, salah satu jenis rempah-rempah masyhur asli bumi KieRaha.

4 Varietas Unggulan Pala Malut Varietas Ternate-1 Merupakan benih bina yang ditetapkan sejak 2004 dan telah digunakan secara luas. Dengan potensi hasil  mencapai 7.500 butir/pohon/tahun.

Pala (Myristica fragrans) merupakan satu tanaman buah yang namanya sudah mendunia sejak dahulu kala. Para pedagang kuno sudah banyak mengincar tanaman ini karena nilai jual tinggi dan permintaan kebutuhan yang sangat banyak. Bagian utama yang banyak menjadi incaran para pedagang adalah biji dan daging buahnya.

Varietas Pala Ternate-1 Berasal dari kebun sumber benih berlokasi di Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.

Pala Tidore-1 Berasal dari kebun sumber benih yang terletak di Kelurahan Jaya, Kecamatan Tidore Utara. Tanaman pala yang ada pertama kali di kelurahan Jaya dapat diidentifikasi perbedaan morfologi dari tanaman pala dalam hal ini bentuk buah, bentuk biji, warna fuli, tebal fuli, bentuk dan tebal daun serta kembar tidaknya buah diperoleh 3–7 aksesi tanaman pala yang berasal dari kelurahan ini.

Idham Umasangadji Kepala Dinas Pertanian Pemprov Malut

Geliat Maluku Utara Kembangkan Pala

Beranda

Beri Motivasi Pembaca yang budiman

K

alau orang sedang jengkel, apa saja bisa keluar dari mulutnya. Pun Presiden. Gara-gara sering dikritik, terakhir soal dana kelurahan, Presiden mengeluarkan kata ’sontoloyo’.

Kejengkelan Presiden itu kami sajikan dalam Rubrik Sorot.

Untuk edisi ini, kami kembali menyajikan laporan-laporan yang menarik untuk dibaca. Berbagai keberhasilan kinerja BUMN kami sajikan di Rubrik Korporasi guna memberi motivasi pada BUMN-BUMN lainnya agar bisa berbuat lebih.

Simak saja transformasi dan kerja keras yang dilakukan oleh PT Nindya Karya. Perusahaan BUMN ini berhasil keluar dari masa-masa sulitnya. Kini sayap bisnisnya mengepak membawa Nindya Karya terbang tinggi, meninggalkan para pesaingnya.

Sinergitas BUMN tak hanya slogan yang kuat didengungkan. Kata itu harus menjadi obat mujarab yang menyembuhkan BUMN yang sakit.

Kemudian, dalam Rubrik Olahraga kami mendengarkan keluhan para difabel yang sangat kekurangan akan sarana dan prasarana olahraga. Padahal mereka menunjukkan prestasi yang luar biasa pada Asian Para Games di Jakarta beberapa waktu lalu.

Para anggota TNI di perbatasan banyak yang menjadi guru atau tenaga pengajar sukarela bagi anak-anak usia sekolah. Sering anak-anak murid itu pulang diantar oleh anggota TNI itu menyeberangi sungai. Seharusnya ini menjadi tugas institusi lain, tapi berhubung sedikit yang mau bersusah payah menjadi guru di perbatasan yang sangat minim fasilitas, maka menumpuklah guru di kota-kota besar.

Penasaran dengan tulisan lainnya?

Selamat membaca...

Salam Redaksi

Diterbitkan oleh PT. Fajar Media Dharma Lestari ISSN: 2377-5388 SIUP: 05858 01/1.824.27 Akte Notaris: No. 1/26 Maret 2012 Sri Rahayu Kuswatiningsih, SH, M. KN No. Rek. Bank Mandiri 124 000 6266556 Cab Gedung Sucofindo Jakarta Dewan Pembina Pietra M. Paloh Pemimpin Umum Erman Tale Daulay Wakil Pemimpin Umum Lukman Hakim Erwin H Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Tb. Budi Rachman Wakil Pemimpin Redaksi M. Jul Kurniawan Redaktur Eksekutif Anis Fuadi (Non Aktif) Redaktur Senior Samsuri Sekretaris Redaktur Mulya Syahputra Staf Redaksi Fatih Akmal, Khairil, Salafudin Zuhri, Robitul Umam, Erwin H, Khotman Ahdan Mubarok, Harto, Yasir, Asrad Prayogi, Mulya S, Harri Safiari, Ismadani Rofiul Ulya, Abdul Mu’adz Pemimpin Perusahaan Lenny Marwati Tata Artistik Artoio Gomes Design/Layout Gita Puspita Sari Administrasi Keuangan Lenny Marwati Fotografer Suroto Hadis, Hanapi HRP Distributor/Sirkulasi Parmino Kepala Kantor Perwakilan Jabar: Ade Wiharyana Jl. Wastukencama No.89 Bandung Alamat Redaksi Jl. Bangka I/11B, Pela Mampang Jakarta 12720 Telp.021-7195063 Fax. 021-719 5063 Email: majalahtrias@yahoo.co.id Website: www.majalahtrias.com Percetakan PT Mukti Setia Karya Jl. Ciputat Molek III No.17 RT. 002 RW.007 Kepisangan, Kec. Ciputat Timur Tangeran Selatan - Banten Telp. 021 7470 5904

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 3

Daftar Isi

Edisi 1-15 November 2018

32 52

6 sorot

6 Dari Sontoloyo Hingga Gebuk

eksekutif 21 Meredam Potensi Konflik

10 Kalau Orang Solo Marah

12 Ganggu Stabilitas Anggaran?

24 Sinergitas BUMN Satu Rasa untuk Bersama

28 Kontribusi Nyata OJK untuk Indonesia

cover story

15 Kemendagri Menjamin Tegaknya Poros Pemerintahan 20 Wajah Baru Perbatasan Indonesia

legislatif

32 Pemuda Berani Jawab Tantangan

lintas daerah

52 Memantik Kemasyhuran Pala Maluku Utara

56 Geliat Maluku Utara Kembangkan Pala

lintas kota

61 Porprov V Banten Digelar

Stadion Benteng Menghadang

korporasi

62 Farida Rachmayanti: Depok Siap Kembangkan Wisata Alam Keluarga

36 Transformasi Kunci Keberhasilan Pelindo 1 di Bidang Maritim

41 Mengubah Peradaban Air Limbah Jakarta

sosok

44 Berkah Transformasi

PT Nindya Karya

48 Perluas Pasar, Mitra Kerinci Genjot Ekspor Teh

50 Semangat Baru

PT KIW (Persero)

64 Kadis Kominfo Kota Depok Mengintegrasi Jadi Satu Aplikasi

66 Seratus Kursi di Senayan

sosial

68 Mengajar Anak-Anak di Perbatasan Prajurit TNI Tiap Hari Seberangi Sungai

olahraga

70 NPC Harapkan PPLP Disabilitas

artis

72 Ovi Dian; Momen Langka

film

15

73 Serunya Persahabatan

triastorial

74 Jaga Pikiran dan Perbuatan

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Bentuk dukungan Kemendagri untuk suksesnya gelaran pilkada, yaitu membentuk desk pilkada yang mengawal berjalannya setiap tahapan pilkada.

4 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Surat Pembaca Lebih Banyak Mudaratnya

UMP DKI 2019 Naik

Belum lama ini KPK menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan. Sunjaya adalah kepala daerah ke-100 yang dibekuk KPK, sejak komisi antirasuah itu berdiri.

Kaum buruh dan pekerja di Jakarta akan lebih sejahtera, lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan akan mengikuti pemerintah pusat terkait pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2019.

Memang semua juga sudah tahu bahwa baik kepala daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 banyak yang mendekam di balik jeruji karena berbagai alasan. Yang jelas, mereka menyalahgunakan jabatan dan melawan hukum.

Tegasnya UMP DKI naik 1 November 2018. Rumusan ihwal besar­ an angka UMP telah ditentukan dan diteken melalui Pergub pada Jumat 26 Oktober 2018.

Salah satu sebab banyaknya pejabat daerah yang tersandung kasus karena mahalnya ongkos untuk mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2018. Karena itu sebagian masyarakat menilai pilkada langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Banyak kepala daerah yang akan mencalonkan lagi terkendala ongkos kampanye pilkada yang mahal. Entah dari mana asal duitnya, begitu terpilih dia harus berpikir bagaimana cara menggantinya.

Karena itu saya usul agar KPK mengkaji kembali laporan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus rasuah karena biaya pilkada yang terlalu tinggi. Apakah benar apa yang dipikirkan sebagian masyarakat bahwa pilkada langsung ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Lucunya semua kepala daerah yang ditahan KPK tertawa, paling tidak tersenyum ke arah kamera. Seolah apa yang mereka lakukan, mengutil uang negara, tidak berdosa. Mereka tertawa seakan-akan tidak bersalah.

Ini sungguh menyakitkan. Harusnya mereka sadar bahwa mereka telah mengkhianati sumpah jabatannya.

Ke depan para parpol harus lebih selektif dalam mengusung calonnya, baik yang duduk di legislatif maupun di eksekutif.

M. Sundul Cempaka Putih-Jakarta Pusat

Keputusan kenaikan itu berdasarkan hasil kesepakatan dengan serikat buruh dan disepakati Pemda DKI, akan memberikan kartu pekerja kepada seluruh buruh. Mereka bakal mendapatkan transportasi gratis, subsidi harga pangan, hingga memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi anaknya.

Pemda DKI ingin agar semua item itu, baik terkait dengan pangan bersubsidi, Transjakarta member di Jakgrosir, maupun fasilitas KJP bagi anak-anak para pekerja, itu menjangkau lebih banyak. Kalau dulu pemda menjangkau anak itu hanya berbasis sekolah sekarang dijaring lewat basis profesi.

Tak hanya itu, Pemda DKI akan mengupayakan untuk para buruh mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembelian rumah DP Rp0. Sehingga, hasil jerih payah mereka akan membuahkan hasil, yaitu sebuah hunian hak milik.

Kita patut memberi apresiasi yang tinggi kepada kebijakan Pemda DKI itu, sebab buruh merupakan mitra kerja sejati yang bahu-membahu dengan semua pemangku kepentingan, untuk memperlancar roda perekonomian di ibu kota.

Kepada kaum buruh pun dianjurkan untuk selalu menjadi mitra yang benar. Janganlah mudah turun ke jalan memaksakan kehendak jika ada persoalan dengan perusahaan.

Salamat Idris Jagakarsa-Jakarta Selatan

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 5

sorot

Kata ‘sontoloyo’ kerap digunakan untuk berbagai hal. Ada politikus yang melontarkan kata itu untuk mengingatkan lawan politiknya.

Bung Karno, Amien Rais, Kepala BIN Syamsir Siregar pernah mengucapkan itu.

6 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

sorot

A

ktor Krisbiantoro pernah membintangi sebuah film berjudul ‘Paul Sontoloyo’. Film yang diproduksi tahun 1974 itu juga dibintangi oleh Ratmi B-29 yang terkenal cerewet. Selain film, ada juga Tari Sontoloyo yang mengandung ejekan terhadap kerapuhan penguasa dan sekaligus sebagai syiar agama Islam.

Menurut berbagai sumber kata ‘sontoloyo’ awalnya bermakna biasa saja dalam kultur Jawa. Kata itu merujuk profesi penggembala bebek. Tapi entah siapa yang memulai dan kapan persisnya, kemudian berubah makna menjadi umpatan.

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) mencantumkan lema ‘sontolojo’, berarti bodoh sekali atau dungu.

Sementara di Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976), kata itu dimaknai sebagai kurang baik seperti konyol, tidak beres, bodoh. Begitu pun Tesamoko: Tesaurus Bahasa Indonesia (2016) susunan Eko Endarmoko, memberikan sinonim sontoloyo dengan brengsek dan konyol.

Begitu banyak arti, terserah kita mau memaknainya sebagai apa.

Di youtube muncul berderet lagu bertajuk sontoloyo dalam irama rock, campur sari, hingga gending. Salah satunya ada syair dalam Bahasa Jawa berbunyi seperti ini, "Ojo nglokro koyo sontoloyo, yen ngono yen ngono kowe kebajut ngono. Jo sontoloyo jo sontoloyo, tumandang makaryo pamrihi ojo rekoso...."

Pada tahun 1930-an, Soekarno muda telah memperkenalkan kata ‘sontoloyo’ sebagai umpatan dalam sebuah suratnya kepada A. Hasan, tokoh Persis di Bandung. Surat itu kemudan dihimpun menjadi sebuah buku berjudul "Islam Sontoloyo".

'Islam Sontoloyo' itulah yang kemudian menjadi judul buku kumpulan pemikiran pembaruan Sukarno tentang Islam yang diterbitkan Sega Arsy, Bandung, pada 2010.

Total isi buku tersebut dibagi menjadi 11 bab, yang antara lain mengupas pemikiran Soekarno soal keberadaan tabir (pemisah) pria dan wanita dalam suatu pertemuan, masalah transfusi darah yang dianggap haram oleh golongan Islam kolot saat itu, hingga pemisahan antara urusan agama dan dunia di Turki pada masa Kemal Attaturk.

Soekarno juga menyoroti perilaku para pemuka agama yang dianggapnya berbuat sewenang-wenang dengan mengatasnamakan Alquran, hadis, dan ilmu fikih yang ditelan mentah-mentah tanpa interpretasi yang luas. Sukarno mengkritik para pemuka dan tokoh agama Islam kala itu yang gampang memberi label 'kafir' kepada sesamanya hanya karena beda pendapat. Juga menganggap bid'ah terhadap segala hal yang berbau modern untuk kemajuan.

Meski tak jelas siapa yang memulai dan kapan persisnya umpatan tersebut muncul, yang pasti kemudian amat popular. Digunakan oleh banyak pihak dari berbagai strata.

Ingat, mantan Ketua PP Muhammadiyah yang juga pernah menjadi Ketua MPR, Prof Amien Rais pun pernah menggunakannya

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) ‘sontolojo’, berarti bodoh sekali atau dungu. Sementara di Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976), kata itu dimaknai sebagai kurang baik seperti konyol, tidak beres, bodoh. untuk mengumpat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Si Ahok ini memang sontoloyo, dia nggak tahu agama. Ahok itu belajar Islam yang bener dulu ya!" kata Amien di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 14 September 2016. Dua hari sebelumnya, saat menjadi khatib salat Idul Adha di Jakarta Utara, Amien mengajak warga DKI Jakarta untuk tidak memilih calon gubernur DKI Jakarta yang kerap menggusur.

Ahok yang mendapat umpatan tersebut menanggapinya santai. "Buat apa nanggapi omongan orang sudah tua!"

Pada Mei lalu, pendiri Partai Amanat Nasional, Amien Rais, juga pernah melontarkan kata 'sontoloyo'. Ia menyampaikannya seusai pengajian di alun-alun Banjarnegara. Menurut Amien, pemimpin yang tidak memikirkan rakyat tetapi menjadi agen kekuatan asing adalah pemimpin sontoloyo.

"Bung Karno dulu mengatakan kalau ada pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya malah menjadi agen kekuatan tenaga asing itu pemimpin sontoloyo. Jadi kan yang sontoloyo itu siapa," kata Amien kepada wartawan, Minggu (6/5/2018).

Seketika, para politikus di kubu koalisi pemerintah mengecam pernyataan Amien.

Ketika Jokowi menyebut kata 'politikus sontoloyo', apakah maknanya sama seperti yang pernah diungkapkan Amien Rais?

Jengkel Sepuluh tahun lalu, jagat politik di tanah air sempat geger karena kata 'sontoloyo'. Kala itu, pemicunya adalah Kepala BIN Syamsir Siregar. Dia rupanya tak tahan melihat kemunafikan segelintir menteri dari parpol penyokong SBY-JK terkait kenaikan harga BBM. Di dalam rapat kabinet semuanya seia-sekata, premium naik 28,7 persen, tapi begitu di parlemen ceritanya menjadi lain.

"Saya menyesalkan menteri dari parpol yang mengusung pemerintah dalam rapat kabinet setuju naik BBM. Eh, tiba-tiba di DPR lain bicaranya," kata Syamsir menjawab wartawan seusai mengikuti peringatan hari Antinarkoba di Istana Negara, 26 Juni 2008.

Perilaku dan tindak laku anggota kabinet ini, dia melanjutkan, secara etika tidak apik dalam menata pemerintahan yang baik. "Kalau rapat kabinet sudah putus, kok di luar ngomongnya lain.

Sontoloyo!" ujar Syamsir dengan suara meninggi.

Saat didesak siapa oknum menteri yang dimaksudnya, Syamsir yang biasa disapa Opung tak mau menyebutkannya. Toh begitu, dia tak menyembunyikan rasa jengkelnya.

"Kalau aku presidennya, chaoow dia."

Indikasi Serupa Kini, 10 tahun berselang, Presiden Joko Widodo melihat indikasi serupa. Tapi bukan di level menteri, melainkan para politisi yang menyebut diri kelompok oposisi. Pemicunya adalah polemik Dana Kelurahan.

Program itu bukan semata-mata dari Jokowi, tapi justru disampaikan para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam pertemuan di Istana Bogor, 23 Juli 2018. Sejak era

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 7

sorot reformasi, para kepala daerah termasuk wali kota tentu berasal dari banyak partai politik. Wali Kota Bogor Bima Arya yang menjadi wakil ketua Apeksi berasal dari Partai Amanat Nasional. Dia ikut memberikan testimoni ikhwal asal-usul dana kelurahan.

Jauh sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menyepakati perlunya ada dana kelurahan dalam rapat pada 25 Agustus 2016. Kesepakatan itu dipicu oleh kecemburuan pada wali kota pasca disahkannya UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa pada 2014. Kedua UU tersebut mengesampingkan kelurahan sebagai bagian elemen kota dari gerojogan dana puluhan triliun dari pusat. Padahal sejatinya, di kelurahan pun menghadapi persoalan tak kalah kompleks dengan desa.

8 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Pada masa era Soeharto, kata “gebuk� bermakna "menghancurkan sampai rata tanpa belas kasihan". Kata ini merefleksikan kegusaran Soeharto terhadap pihak-pihak yang coba merongrong kekuasaannya.

Di antaranya, para pensiunan jenderal dan politikus sipil yang tergabung dalam kelompok Petisi 50.

Lalu pada 17 Oktober 2018, tercapai persetujuan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR untuk mengalokasikan Rp3 triliun dana desa bagi dana kelurahan. Dana itu diambil dari dana desa yang semula jumlahnya sebesar Rp73 triliun.

Dalam pembahasan tersebut, tentu para politisi yang mewakili parpol di kedua kubu hadir. Karena itu dua hari kemudian, mengungkapkan ke publik bahwa dirinya akan memberikan dana kelurahan mulai 2019. Tapi para politisi di kubu oposisi kemudian menyikapinya cenderung negatif. Mereka berlagak pilon, tak tahu-menahu proses pembahasan yang sudah berjalan. Lalu menyuarakan nada minor seolah dana kelurahan terkait pilpres 2019.

"Itulah kepandaian para politikus, mempengaruhi masyarakat. Hati-hati, saya titip ini, hati-hati. Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," ujar Jokowi masygul.

Menurutnya, secara lebih detail menjelaskan bahwa politisi sontoloyo yang dimak-

sorot sudnya adalah mereka yang lebih mengedepankan adu domba, pecah belah, dan kebencian.

Jokowi ingin kampanye pemilu ke depan dilakukan dengan adu program, kontestasi program dan gagasan, adu prestasi. "Kalau masih pakai cara-cara lama seperti politik kebencian, politik adu domba, pecah belah, itu namanya politik sontoloyo."

Gebuk dan Sontoloyo Gebuk adalah bahasa kekuasaan, bukan bahasa hukum. Selain Soeharto, Jokowi pun menggunakan kata itu.

Lumrah, ketika seorang pemimpin merasa terancam atau tidak nyaman dengan gerakgerik oposannya, dia akan bersikap tegas. Presiden terdahulu, Soeharto pernah melontarkan

kata gebuk bagi lawan politik dan jenderaljenderal yang menghendaki dirinya turun dari singgasana kekuasaan.

Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan beragam kata untuk menekan sekaligus menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Salah satu dari sejumlah kata agresif paling menonjol yang pernah diucapkan Soeharto adalah ‘gebuk’.

Dalam penerbangan pulang ke Tanah Air usai lawatan ke Yugoslavia dan Uni Soviet, Soeharto secara khusus mengemukakan istilah ‘gebuk’. Kata ini dia pakai saat menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya tuntutan melakukan suksesi nasional. Seperti halnya Jokowi, Soeharto menyatakan Orde Baru sudah bertekad melaksanakan kemurnian Pancasila dan UUD 1945.

“Secara konstitusional silahkan melakukan apa saja, sampai mengganti saya; jalannya sudah ada yaitu melalui cara konstitusional… tetapi kalau dilakukan di luar itu, apakah ia seorang pemimpin politik atau sampai jenderal sekali pun, akan saya gebuk. Siapa saja akan saya gebuk karena saya harus menertibkan pelaksanaan konstitusi itu!” kata Soeharto (Kompas, 29/9/1989).

Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana dalam bukunya Dari Soekarno sampai SBY mengatakan kata “gebuk” bermakna "menghancurkan sampai rata tanpa belas kasihan". Kata ini menurutnya merefleksikan kegusaran Soeharto terhadap pihak-pihak yang coba merongrong kekuasaannya. Di antaranya, para pensiunan jenderal dan politikus sipil yang tergabung dalam kelompok Petisi 50.

“Rupanya, di mata Soeharto aktivitas politik para pensiunan Jenderal yang tergabung dalam Petisi 50 makin lama makin mengarah ke aksi makar untuk menggulingkan kekuasaannya,” tulis Tjipta.

Jakob Oetama, wartawan senior sekali­ gus pendiri Harian Kompas, turut hadir dalam pesawat yang digunakan Soeharto dari Uni Soviet dan Yugolavia. Dia mengingat kata “gebuk” digunakan Soeharto untuk merespons pertanyaan wartawan mengenai berbagai aksi unjuk rasa mahasiswa yang mirip dengan aksi mahasiswa di dekade 1970-an.

Ketika itu, ujar Jakob, Soeharto menyampaikan kata ‘gebuk’ diikuti gerakan tangan mengepal siap meninju sambil tersenyum lebar dan tertawa terbahak-bahak. Itulah Soe-

harto, kalau marah tak pernah tampak, selalu tersenyum dan tertawa sehingga sulit menerkanya.

“Soeharto mempertontonkan kekuatan,­ kekuasaan, keyakinan, kemenangan, dan posisinya dalam ketinggian terbang di atas 30.000 kaki di atas permukaan laut,” kenang Jakob seperti ditulis St. Sularto dalam Syukur Tiada Akhir: Jejak langkah Jakob Oetama.

Presiden Jokowi pun pernah melontarkan kata ’gebuk’. “Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara hukum. Kalau ada yang keluar dari koridor itu, yang pas istilahnya, ya, digebuk.”

Kalimat ini terlontar dari mulut Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Pernyataan bernada ancaman ini tidak berdiri sendiri. Jokowi mengaitkannya dengan salah satu isu yang belakangan cukup ramai jadi perbincangan yakni kebangkitan komunis.

Sebagai presiden, Jokowi berjanji tidak akan segan-segan ‘menggebuk’ pihak-pihak yang coba membangkitkan PKI dari kubur. Alasannya, PKI dilarang konstitusi.

“Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu (PKI),” ujar Jokowi.

Ada kemiripan antara cara komunikasi politik yang disampaikan Jokowi dengan apa yang pernah dilakukan Soeharto. Presiden terlama Indonesia itu menggunakan kata-kata bernada ancaman untuk menekan lawanlawan politik yang berpretensi mengganggu kekuasaannya.

Kosakata 'gebuk' kembali terdengar, ketika Jokowi mengucapkannya. Di masa Orde Baru kata gebuk juga sempat membahana.

Apa yang dilakukan Jokowi juga mirip, selain ditujukan kepada kelompok yang kurang menghargai pluralisme, kata gebuk itu dimaksudkan sebagai sinyal pada pihak, yang dengan berbagai cara, ingin melengserkannya.

Sudah menjadi cerita umum di Jakarta, bahwa upaya kudeta senyap terhadap Jokowi terus berjalan. Kita sebagai warga biasa tetap bisa tenang, Jokowi mengeluarkan kata itu sebagai upaya pembelaan diri, berbeda dengan Soeharto yang pada dasarnya memang otoriter, namun Jokowi tidak memiliki bakat otoriter.

(TP)

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 9

sorot

Kalau Orang Solo

Marah Orang Solo terkenal akan kesopanan dan kesantunannya, bicaranya lemah lembut dengan tutur kata yang halus. Tapi jangan sekali-kali menyinggung perasaannya, sebab kalau sudah marah orang Solo sangat galak.

M

ungkin bukan karena itu, kalau Presiden Joko Widodo mengaku jengkel terhadap politikus yang mengadu domba, fitnah, dan memecah belah untuk meraih kekuasaan.

Memang Jokowi tidak menyebut nama, atau dari partai mana orang yang ditujunya itu.

Namun demikian masyarakat awam mahfum kemana kata-kata itu disasar. “Cara-cara politik adu domba, cara-cara politik yang memfitnah, cara- cara politik yang memecah belah hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan, menghalalkan segala cara," ujar Jokowi.

"Makanya saya sampaikan, politikus sontoloyo, ya itu, jengkel saya," lanjut dia. Jokowi mengaku, selama ini ia menahan diri untuk tak mengeluarkan pernyataan seperti itu.

10 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Akan tetapi, menurut dia, berlangsung cara-cara politik kotor hanya demi meraih kekuasaan baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan perebutan kursi presiden.

Jokowi menegaskan, sejak merdeka 73 tahun lalu, persatuan Indonesia dalam keberagaman sudah diakui dunia. Banyak negara menga­ gumi Indonesia yang beragam suku, bahasa, adat, tradisi dan agama, tetapi bisa bersatu sebagai sebuah bangsa. "Yang menilai kan dari luar. Nilainya kita ini A loh. Kalau di perguruan tinggi, cum laude," kata Jokowi.

sorot Gara-gara mengeluarkan kata ‘sontoloyo, kritikan deras menerjang Jokowi. Keceplosan Jokowi tersebut dianggap kubu Prabowo sebagai bentuk kontrol diri yang lemah.

Sejak merdeka, lanjut dia, masyarakat di Indonesia yang beragam selalu hidup harmonis. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan cermat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kalimat-kalimat negatif yang keluar dari mulut politikus.

Gara-gara mengeluarkan kata ‘sontoloyo, kritikan deras menerjang Jokowi. Keceplosan Jokowi tersebut dianggap kubu Prabowo sebagai bentuk kontrol diri yang lemah.

"Sangat tidak pantas, saya pikir. Kenapa? karena yang namanya Presiden itu adalah pemimpin tertinggi, dia harusnya politisi yang jadi contoh, bukan cuma untuk politisi loh, seluruh anak negeri," kata koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional PrabowoSandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dihubungi, Rabu (24/10) malam.

"Jadi justru menunjukkan bagi saya, kalau pak Jokowi nyebut beliau nggak bisa nahan lagi, menunjukkan secara psikologis memang beliau berhadapan dengan masalah kontrol diri yang lemah, jadi kalau misalnya pernyataan, beliau menyampaikan, oh saya nggak bisa nahan lagi, menggunakan katakata itu, saya pikir justru sebagai pemimpin, beliau harus punya kemampuan kontrol diksi," tuturnya.

Dahnil menilai tak pantas istilah sontoloyo keluar dari mulut seorang presiden. Menurut Dahnil, pemimpin seharusnya meneduhkan dan menenteramkan masyarakat. "Kapasitas pemimpin itu adalah bagaimana beliau justru bisa meneteramkan, mengademkan, justru kemudian pernyataan itu mengesankan ada memperkeruh suasana," tuturnya.

Dahnil mengatakan Jokowi sebagai pimpinan politik tertinggi di Indonesia harus menjadi teladan bagi seluruh anak bangsa.

Istilah 'politik sontoloyo' yang keluar dari mulut mantan Gubernur DKI Jakarta itu harusnya menjadi bahan evaluasi.

"Saya pikir pimpinan politik yang tertinggi hari ini di negeri ini ya Pak Jokowi sendiri. Jadi kalau ada politisi yang paling berkuasa hari ini ya Pak Jokowi itu sendiri, berarti kalau kemudian itu bentuk kekesalannya, Anda bisa membayangkan bagaimana lagi orang lebih kesal dengan ketidakadilan yang hadir hari ini. Jadi saya mau katakan justru itu harusnya menjadi introspeksi, jadi penting, itu bagus kalimat itu di... Walaupun tentu keadaban dan etika publik nggak pantas ngomong seperti itu.

Saya nyebutnya aja berat, apalagi ini seorang presiden ngomong menggunakan pilihan diksi seperti itu," ujarnya.

Menimpali Dahnil, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, penggunaan kata itu tak pantas dilontarkan seorang Kepala Negara. "Saya kira itu kan istilah yang agak kasar," kata Fadli.

Ia juga menyayangkan jika sebutan sontoloyo itu diarahkan bagi para politisi yang mengkritik program dana kelurahan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, harusnya kritik terkait progam pemerintah cukup dijawab dengan penjelasan yang komprehensif oleh Presiden.

Fadli sendiri mengaku mengkritik program dana kelurahan karena melihat program tersebut dimunculkan secara terburu-buru tanpa payung hukum yang jelas.

Ia mengaku setuju bahwa dana kelurahan ini diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

tidak memenuhi prosedur sesuai tata aturan yang ada. Itulah yang sontoloyo," kata Fadli.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta semua pihak agar tidak anti terhadap kritik karena hal itu diperlukan dan lumrah dalam demokrasi. "Yang baiklah, kita menggunakan istilah-istilah yang baik di tengah masyarakat, dan kritik-kritik yang disampaikan para politisi itu masih sesuatu yang normal. Ada suatu kebijakan Anda kritisi, itu normal saja," kata Hinca, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10).

"Oleh karena itu, kritik itu harus dianggap sebagai vitamin lah. Tidak perlu misalnya dianggap menjadi terus berseberangan sekali.

Jadi saya kira dalam alam demokrasi yang terbuka kritik itu sangat baik," lanjut Hinca.

Hinca menilai, gaya komunikasi Presiden Joko Widodo agak berbeda dengan sebelumnya. Ia mengatakan, dinamika politik selama 5-6 bulan ke depan akan semakin dinamis dan hal itu akan membuat setiap politisi memperlihatkan karakter aslinya. Oleh karena itu, Hinca berharap semua pihak menjaga pernyataannya dan tak menyinggung pihak lain. (TP)

Perencanaan Matang Menurut orang dekat Prabowo Subianto itu, jika direncanakan dengan matang, seharusnya pemerintah bisa membuat payung hukum terlebih dahulu.

Apalagi, Presiden Jokowi menga­ kui bahwa usul dana kelurah­an ini sudah disampaikan wali kota sejak tiga tahun lalu. "Yang sontoloyo itu adalah orang yang tidak melaksanakan ini dengan baik. Yang tidak merencanakan dengan matang. Yang

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 11

sorot

Ganggu Stabilitas Anggaran?

Pemerintah perlu lebih cermat dalam menentukan sumber pembiayaan untuk dana kelurahan. Sebab, pemotongan dana desa untuk alokasi dana kelurahan berpotensi mengganggu stabilitas anggaran bagi pemerintah desa.

12 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

sorot

F

orum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memberikan sejumlah catatan terkait rencana pemerintah mengalokasikan anggaran kelurahan melalui transfer DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp3 triliun atau setiap kelurahan masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp355 juta.

Sekjen FITRA, Misbah mengatakan ada­ nya pemotongan dana desa untuk alokasi dana kelurahan berpotensi mengganggu stabilitas anggaran bagi pemerintah desa.

Menurut Misbah, dana kelurahan yang bersumber dari APBN atau pemotongan dana desa tidak perlu dilakukan. Sebab, berdasarkan PP Nomor 17 tahun 2018 dinyatakan bahwa anggaran tersebut dialokasikan dari APBD. "Alokasi anggaran untuk kelurahan seharusnya dimaksimalkan dari APBD yang bersumber dari DAU agar manfaatnya sampai ke level kelurahan," ujar Misbah melalui keterangan tertulisnya, Senin (22/10/2018).

Misbah menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 17 tahun 2018, daerah kabupaten/ kota yang tidak memiliki desa alokasinya paling sedikit 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK. Sedangkan, untuk kabupaten/ kota yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten kota tersebut. Sebab, secara subtansi status desa dengan kelurahan itu berbeda.

"Kelurahan lebih berfungsi administratif sedangkan pemerintahan desa memiliki otonomi untuk mengatur kebijakan dan anggaran bagi jalannya pembangunan desa," tuturnya.

Selain itu, lanjut Misbah, agar tidak menciptakan tendensi politis, pemerintah wajib untuk merevisi PP Nomor 73 tahun 2005 dan regulasi lain terkait dengan kelurahan.

Tujuan lainnya, agar fungsi dan kedudukan kelurahan lebih jelas dan kebijakan alokasi dana kelurahan dapat berlanjut tidak sebatas ramai di tahun politik. Misbah mengatakan, jika wacana dana kelurahan dilaksanakan pada tahun 2019, maka alokasi dana kelurahan harus diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tidak terkesan menjadi alat politik dari Petahana.

"Aspek transparansi, peruntukan dan laporan pertanggungjawaban keuangan

harus menjadi prioritas dari kebijakan ini," kata Misbah. Seperti diberitakan, pemerintah berencana mengalokasikan dana kelurahan pada 2019.

Kebijakan tersebut menyambut usulan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tentang kebutuhan dana untuk meningkatkan kinerja kelurahan. Peruntukan dana kelurahan akan berbeda untuk masingmasing kelurahan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, dan sarana prasarana pemerintahan.

Namun, muncul pro dan kontra yang beranggapan bahwa dana tersebut rawan dijadikan alat politisasi birokrasi yang mendukung Petahana. Selain itu, timbul persoalan berdasarkan pendapat dari Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa dana kelurahan bersumber dari dana desa.

Banyak pihak belum memahami mengenai kebijakan soal dana kelurahan tersebut.

Beberapa bahkan menyamakan dana kelurahan dengan dana desa. Secara terminologi, khususnya merujuk pada undang-undang yang ada, desa dan kelurahan adalah dua entitas yang berbeda.

Beda Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, merujuk pada UndangUndang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kelurahan adalah adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Adapun kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Sedangkan camat sendiri merupakan seseorang yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/wali kota.

Masih merujuk kedua peraturan tersebut, masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh dua orang yang berbeda. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung,

sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan salah satu yang membedakan dana desa dengan dana kelurahan adalah cakupan wilayahnya. Menurut dia, cakupan wilayah kelurahan lebih kecil dibandingkan desa.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berujar ada beberapa kelurahan yang memiliki anggaran kecil. Karena itu, alokasi dana kelurahan dinilai penting guna menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota. “Saat ini ternyata sejumlah kelurahan yang memang minim anggarannya dan belum mampu menempatkan sebuah posisi sebagai kelurahan di suatu kota, baik menyangkut sarana dan prasarana maupun fasilitas umumnya,� ucapnya.

Tjahjo menuturkan pemerintah kelurahan sama dengan pemerintah desa, yakni garda terdepan pemerintahan dalam negeri yang memberikan pelayanan langsung dan hadir di tengah-tengah masyarakat sepanjang waktu.

Namun, di sisi lain, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerin­ tahan terdepan (lurah dan kepala desa) sering menjadi barometer bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan. Hal inilah salah satu alasan mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai dana kelurahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan nantinya formulasi penentuan jumlah dana kelurahan yang akan diberikan bakal berbeda dengan dana desa. "Jadi tidak melakukan formulasi seperti alokasi dana desa yang ada formulanya berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan dan dari sisi bagaimana ketertinggalan mereka," kata Sri Mulyani di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Senin, 22 Oktober 2018.

Kendati demikian, Sri Mulyani belum bisa menjelaskan mengenai bagaimana formulasi tersebut. Ia mengatakan nantinya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan akan membuat keputusan terkait formula pembagian dana kelurahan. (TP)

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 13

majalah berita umum

Inspirasi Pengambil Kebijakan

Diterbitkan oleh PT Fajar Media Dharma Lestari

Jl. Bangka I/11B, Pela Mampang Jakarta Selatan 021 - 7195063

MATERI IKLAN 1. Ukuran materi iklan harus sesuai dengan ukuran halaman Majalah TRIAS 21 x 28 cm + 0,4 cm untuk tiap sisinya, pastikan semua materi (termasuk teks) aman dari semua sisi ukuran jadi (trim).

2. File iklan ber-type Illustrator, InDesign, Photoshop EPS, PDF, TIFF atau JPG. Untuk InDesign dan Adobe majalah berita file umum Illustrator harus dilampirkan font dan image.

021 - 71792923

majalahtrias@yahoo.co.id

TARIF IKLAN HARGA

UKURAN

AREA AMAN

Rp 40.000.000,-

21,8 cm x 28,8 cm

19,4 cm x 26,5 cm

Display cover 3 Tarif Iklan Rp 40.000.000,(sampul belakang dalam)

21,8 cm x 28,8 cm

19,4 cm x 26,5 cm

SAMPUL (COVER) Display cover 2 (sampul depan dalam)

Advertorial 1 halaman Rp. 30.000.000 Rp 60.000.000,- 21,8 cm x 28,8 cm 19,4 cm x 26,5 cm Display 1 halaman Rp. 30.000.000 ADVERTORIAL Inspirasi Pengambil Kebijakan 4. Hitam pekat/blok: Sisipan Rp. 60.000.000 C: 40%, M: 60%, Y: 60%, K: 100% Display 1 halaman Rp 30.000.000,- 21,8 cm x 28,8 cm 19,4 cm x 26,5 cm Diterbitkan oleh PT Fajar Media Dharma Lestari Sampul depan dalam Rp. 40.000.000 5. Materi iklan sudah Final Art (FA).

DISPLAY FULL PAGE Redaksi tidak menerima revisi materi Sampul belakang dalam Rp. 40.000.000 Bangka I/11B, iklan dalamJl. bentuk apa pun.Pela MampangHalaman tengah spread Rp 40.000.000,- 42,8 cm x 28,8 cm 38,8 cm x 26,5 cm Jakarta Selatan Sampul 6. Materi iklan dapat disimpan dalam 1 Halaman Rp belakang 30.000.000,- 21,8 cm x 28,8Rp. cm 60.000.000 19,4 cm x 26,5 cm 021seperti - 7195063 bentuk digital, media cakram Sisipan Rp 60.000.000,21,8 cm x 28,8Rp. cm 40.000.000 19,4 cm x 26,5 cm Halaman tengah spread padat (compact disk/CD), memory 021 - Atau 71792923 stick, flash disk. dikirim melalui KOLOM Iklan kolom Rp. 125.000 email ke: majalahtrias@yahoo.co.id 3. File PDF, TIFF dan JPEG, berformat CMYK dengan resolusi 300 dpi (Press Quality)

gomesdisain@gmail.com majalahtrias@yahoo.co.id

Display cover 4 (sampul belakang)

Kolom

Rp

125.000,-

3 kol x 58 mm

cover story

Kemendagri Menjamin

Tegaknya Poros Pemerintahan Penyelenggaraan 3 (tiga) kali pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Tahun 2015, 2017 dan 2018 berhasil dilaksanakan secara aman, tertib dan lancar dalam 4 (empat) tahun terakhir era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari salah satu capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan politik dalam negeri.

S

ebanyak 33 provinsi, 415 kabupaten dan hadap pembiayaan (NPHD) yang tercukupi, Kam93 kota sudah melaksanakan gelaran tibmas, hak pilih masyarakat, partisipasi pemilih, pilkada di tahun 2015, 2017 dan dukungan mobilitas logistik, netralitas Aparat 2015 2018 dengan berjalan sukses.

Sipil Negara (ASN) dan peran pejabat/peja70% Hal tersebut tidak hanya berkat dubat sementara kepala daerah. Selain itu, kungan bantuan fasilitasi Pemerintah, membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan tetapi juga dari profesionalisme kerja dan Evaluasi Perkembangan Politik di 2017 2018 jajaran penyelenggara (KPU, Bawaslu Daerah Khusus terkait tingkat partisipasi 74,5% dan DKPP) serta Mahkamah Konstitusi. pemilih pada pilkada serentak. Rata-rata 73,24% Demikian juga kunci dari terjaganya secara nasional tahun 2015 sebesar 70%, stabilitas pelaksanaan pilkada berkat tahun 2017 sebesar 74,5%, dan tahun sinerginya jajaran TNI/Polri, BIN, Kejak2018 sebesar 73,24%. Sedangkan target saan, Satpol PP dan Sentra Gakumdu. tingkat partisipasi pemilih yang ditetapkan Bentuk dukungan Kemendagri penyelenggara sebesar 77,5%. untuk suksesnya gelaran pilkada, Berdasarkan capaian kesuksesan yaitu membentuk desk pilkada yang penyelenggaraan pilkada tersebut, TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH mengawal berjalannya setiap tahapdiharapkan juga berlangsung pada PADA PILKADA SERENTAK an pilkada melalui pengawalan terpenyelenggaraan pemilu serentak 2019.

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 15

cover story Kemendagri konsisten mengawal setiap tahapan pemilu serentak 2019 dengan memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilu.

Kesiapan dan dukungan pelaksanaan pemilu 2019 tidak terlepas dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu 2019 untuk mengawal terselenggaranya pemilu.

Kemendagri menyelenggarakan koordinasi lintas K/L terkait untuk menyatukan persepsi kesiapan pelaksanaan pemilu serentak dengan menghadirkan Kemenko Polhukam, KPU, Bawaslu dan DKPP, Polri, TNI, Kejaksaan, BIN dan lembaga terkait lainnya.

Langkah lainnya menguatkan peran FKUB, FKDM, FPK dan Forkopimda guna memberikan jaminan pelaksanaan pemilu yang aman, tenteram dan damai sehingga tercipta pemilu yang sukses tanpa ekses.

Di bidang politik dan pemerintahan umum, selain mengawal penyelenggaraan pemilu, kemitraan dengan elemen masyarakat dimanfaatkan juga dengan baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik, wawasan kebangsaan, dan revolusi mental. Bersama dengan ormas dan elemen masyarakat lainnya. Kementerian dalam negeri telah menjalin kemitraan dengan 1.983 ormas.

Dalam rangka penguatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Mendagri selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah 4 (empat) hal yang menjadi ancaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu korupsi, terorisme dan radikalisme, narkoba, dan kesenjangan sosial dan masalah sosial.

Bentuk dukungan Kemendagri untuk suksesnya gelaran pilkada, yaitu membentuk desk pilkada yang mengawal berjalannya setiap tahapan pilkada

yang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama, 576 lembaga pengguna yang telah melakukan penandatanganan Juknis, dan 313 lembaga pengguna terkoneksi ke Data Ware House (DWH) Ditjen Dukcapil Kemendagri. Tentu ini sebuah pencapaian kerja yang harus ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya. Diharapkan ini juga bisa memacu motivasi seluruh jajaran Kemen­ terian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat.

Kemendagri melalui Tjahjo Kumolo punya gagasan dan impian besar mengintegrasikan data dalam semua proses berpemerintahan di Indonesia. Karena dengan integrasi data ini memudahkan semua proses dan proses tersebut bertahap telah dilakukan. Oleh karena itu, lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia terintegrasi datanya. Baik proses pelayanan publik, perencanaan anggaran, penegakan hukum maupun untuk pemilu.

Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk layanan publik merupakan upaya menuju single identification number.

Untuk menjamin single identification number, Kemendagri terus berupaya menggenjot kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0–18 tahun yang saat ini telah mencapai 80% atau sebanyak 71.334.651 jiwa. Pada tahun 2019, ditargetkan 85% anak Indonesia memiliki akta kelahiran.

Hal lainnya juga, Kemendagri mendorong iklim investasi yang lebih baik melalui pembatalan 3.143 aturan yang menghambat investasi. Upaya lainnya dengan meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 546 daerah. Di kecamatan juga dilakukan

Layanan Publik Salah satu bentuk layanan publik di Kementerian Dalam Negeri adalah layanan KTP-el sebagai layanan terhadap identitas warga Negara Indonesia, bukan hanya bertujuan sebagai syarat menjadi pemilih pada pilkada dan pemilu, melainkan juga sebagai data kependudukan untuk layanan publik lainnya.

Sejak tahun 2014 sampai dengan Oktober 2018, pemanfaatan data kependudukan dari Kemendagri tercatat: 42 K/L sudah menandatangani MoU, 1.128 lembaga pengguna

16 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Layanan KTP-el sebagai layanan terhadap identitas warga Negara Indonesia

cover story Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di lebih 310 kabupaten/kota.

Selain itu, Kemendagri telah menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Nomor 503/4032/SJ dan kepada Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia Nomor 503/4033/SJ tanggal 28 Juni 2018 perihal Kesiapan PTSP Daerah dalam menghadapi implementasi Online Single Submission (OSS). Untuk mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah cepat dalam menghadapi implementasi OSS melalui penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Provinsi.

Pemerintahan Kecamatan dan Desa, dan Kelurahan Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menegaskan peran camat sebagai Ketua Forpimcam sebagai langka strategis dalam rangka penanganan konflik sosial di masyarakat, pemerintahan tingkat kecamatan merupakan wilayah terdepan koordinator pemerintahan desa atau kelurahan. Camat beserta mitranya Danramil, Kapolsek, memiliki kepekaan dan kemampuan deteksi dini yang

Konfrensi pers mengenai Mantap Brata 2018 di Mabes Polri

baik, maka akan mampu mencegah terjadinya konflik di wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Komitmen Pemerintahan Kabinet Kerja yang tertuang pada butir ketiga Nawa Cita, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan� diharapkan dapat memberi

warna baru dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui peningkatan kualitas kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui beberapa metode kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa, sampai dengan Agustus 2018, telah dilaku-

Pelantikan 9 Gubernur di Istana Negara, Jakarta

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 17

cover story kan pelatihan bagi 147.325 Aparatur Desa dan Kecamatan 48.144 Kades, 44.233 Sekdes, 43.214 Bendahara Desa, 2.942 Aparat Desa Lain, 54 Pj Kades, dan 8.738 Aparatur Kecamatan.

Selain itu, Kemendagri mengeluarkan kebijakan untuk para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Kini, yang telah menyelesaikan pendidikan harus menjalani penempatan tugas di wilayah pelosokpelosok terpencil terlebih dahulu, terutama perbatasan-perbatasan wilayah. di tempat tugasnya, praja IPDN diprioritaskan membantu perangkat-perangkat desa, kelurahan, serta kecamatan daerah pelosok agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat serta untuk menguatkan spirit bahwa pamong itu guna perekat NKRI.

Reformasi Birokrasi Sesuai dengan visinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai poros pemerintahan harus tegak lurus dari pusat hingga ke daerah. Begitu pula dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasinya. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, terutama terkait dengan Nawa Cita Ke-2 yaitu, “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”.

Fokus Pemerintah tahun 2018 pada deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi, tidak efektif dan tidak efisien, meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemda, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan peran Binwas Pemda.

Kemendagri menindaklanjuti penataan deregulasi yang menghambat investasi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pada tahap pertama Kemendagri menghapus 50 Permendagri yang berpotensi menghambat investasi, menghambat pelayanan publik, tumpang tindih dan tidak efektif dan efisien melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2018. Pada tahap kedua, menghapus 50 Permendagri melalui Permendagri Nomor 34 Tahun 2018 dan pada tahap ketiga menghapus 50 Permendagri melalui Permendagri 51 Tahun 2018 bidang Pemerintahan Desa. Totalnya, 150 Permendagri sudah dihapus pada 2018 dan tercatat sejak 2015 sudah sebanyak 265 Permendagri telah dihapus.

Adapun reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri adalah pengukuran perkembangan pelaksanaan dan capaian program/kegiatan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang meliputi

Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Ketatalaksanaan, Penguatan Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selanjutnya Kemendagri, melalui BPSDM menyelenggarakan pembekalan melalui Ori­entasi Kepemimpinan dan Penyelenggara­an Pemerintahan Daerah (OKPPD). Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018, secara garis besar materi yang diberikan mencakup bidang politik, hukum, keamanan, program prioritas pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, Gerakan Revolusi Mental, daya saing serta inovasi.

Selain itu, Kemendagri telah menetapkan pusat pelatihan bagi pasukan Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dengan menerapkan kurikulum berstandar nasional.

Dari hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kemendagri meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kemendagri pada 2015 sampai 2017. (TP)

Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri), dan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan), berfoto bersama sebagai simbol Pemerintah dan KPK berkolaborasi melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia guna mewujudkan reformasi birokrasi.

18 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

cover story

Wajah Baru Perbatasan Indonesia Harapan itu kini menjadi kenyataan. Di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, perubahan mulai tergambar di sejumlah wilayah perbatasan. Infrastruktur jalan dibenahi dan sejumlah fasilitas masyarakat pun mulai disediakan. Memang belum semua terjangkau, tapi minimal ada secercah perubahan.

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 19

cover story

Beritagar

M

Ruas jalan dari Ibu Kota Kapuas Hulu menuju Badau kini sangat mulus.

tahan Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka menyadari betul kepedihan dan keprihatinan berbagai persoalan atau keterbatasan yang sering dihadapi masyarakat di seputar wilayah perbatasan. Perubahan inilah yang sejatinya ingin dihadirkan. Makanya, guna merealisasi harapan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ditunjuk sebagai Ketua Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Dan memasuki tahun ke 5 perjalanan pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, realisasi untuk mewujudkan harapan masyarakat di wilayah perbatasan mulai kentara tergambar. Memang belum maksimal, tapi realisasi ke arah tersebut bukan mustahil dilakukan.

“Selama 4 tahun perjalanan BNPP, wajah perbatasan yang diidam-idamkan oleh warga

Indonesia Border

atius, sebut saja begitu, tak pernah menyangka kalau tanah kelahirannya bakal berubah drastis. Pria warga perbatasan asal Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ini mengaku kagum dengan kinerja yang ditunjukkan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla beserta seluruh jajarannya.

Kekagumannya cukup mendasar, karena menurut perhatiannya justru pemerintah di era Jokowi inilah yang paling responsif terhadap nasib para warga di perbatasan. Memang belum semua bisa terealisasi dengan baik, tapi paling tidak ada perhatian khusus terhadap warga perbatasan dibandingkan dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya. "Kami tidak mungkin menutup mata atas perhatian serius Pak Presiden yang menjadikan pembangunan di perbatasan ini berkembang pesat," kata Matius (48) di Putussibau, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sudah berapa kali ganti presiden, baru di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dasar benar-benar diperhatikan. Saat ini ruas jalan dari Ibu Kota Kapuas Hulu menuju Badau sangat mulus, bangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Badau berdiri megah, pembangunan Rumah Sakit Bergerak dan Puskesmas yang luar biasa serta sejumlah bidang pembangunan lainnya. "Setahu saya Pak Jokowi membangun Indonesia ini melalui program Nawa Cita justru pembangunan dimulai dari pinggiran," terangnya.

Perubahan wajah di wilayah perbatasan merupakan komitmen sejak awal Pemerin-

Jalan utama di Kota Putussibau

20 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

negara Indonesia akhirnya terwujud. Hal ini juga merupakan salah satu komitmen Bapak Presiden sejak awal jalannya pemerintahan,” kata Tjahjo usai diskusi bertajuk, “Progres Pembangunan Kawasan Perbatasan”.

Berbagai capaian yang menjadi komitmen Presiden Jokowi antara lain adalah merubah wajah perbatasan. Menurut catatan BNPP, selama 3 tahun perjalanan BNPP telah dibangun 7 PLBN dari 187 kecamatan. Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah seiring dengan langkah bersama yang dilakukan BNPP dan 17 kementerian/lembaga terkait.

“Selama 3 tahun, sudah 7 PLBN yang dibangun dari total 187 kecamatan yang ada. Ini merupakan kolaborasi yang solid antar 17 kementerian/lembaga yang ikut terlibat," ungkap Tjahjo.

Selaku Ketua BNPP, Tjahjo pun mengungkapkan bahwa masih banyak hal yang harus dicapai dan belum saatnya untuk merasa puas. “Di akhir masa pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla masih banyak hal yang harus dicapai. Masih ada beberapa PLBN di perbatasan Timor Leste, Papua Nugini dan Malaysia yang harus segera diselesaikan, jangan langsung puas dulu,” tukas Tjahjo.

Tjahjo berpesan kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta mengawal program pemerintah. “Masyarakat harus aktif ikut serta mengawal setiap program pemerintah.

Ini merupakan keseriusan pemerintah agar program perencanaan pembangunan nasional dapat berjalan dari mulai pusat sampai daerah,” tutup Tjahjo. (TP)

eksekutif

MeredamPotensiKonflik Berbagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik, terutama menjelang atau pada pelaksanaan pileg dan pilpres telah diupayakan. Tapi langkah ini baru bisa berjalan optimal jika ada dukungan penuh masyarakat, tidak hanya mengandalkan kekuatan pemerintah saja.

M

endekati tahun politik suasana yang menyelimuti masyarakat kembali memanas. Saling sindir dan hujat terhadap kandidat calon presiden yang dijagokan semakin nyata terlihat. Bahkan, tidak sedikit gesekan-gesekan di tingkat bawah, semakin kentara. Situasi seperti ini memang tidak menguntungkan untuk kedua pihak, terutama di tingkat bawah.

Makanya, tidak salah kalau ada penga­ mat yang mewanti-wanti untuk selalu waspada terhadap berbagai ancaman yang saat ini semakin menyeruak tajam. Diprediksi pada 2019 potensi terbelahnya masyarakat menjelang dan pasca pemilihan presiden ­(pilpres) semakin menganga.

Penyebabnya, masyarakat sudah terpolarisasi atau terbagi dua kelompok sebagai pendukung dua bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Joko Widodo/Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto/Sandiaga Uno. Dengan adanya polarisasi ini, sangat rawan ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemajuan teknologi informasi membuat media sosial sudah melebihi kemampuan dari media massa. Kekuatan media sosial pun sudah dijadikan rujukan masyarakat dalam mencari informasi, baik itu informasi hoax ataupun informasi yang benar. Dengan kondisi seperti itu, kekuatan media sosial menjadi ancaman multidimensional.

Potensi ancaman yang semakin berkembang tersebut memang sudah mendapat perhatian sejumlah pihak, terutama bagi mereka yang berada di lingkup pengambil kebijakan, termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berbagai upaya terus dipersiapkan maksimal dan matang. Potensi konflik harus benarbenar diredam. Jangan sampai anak negeri terbelah dan jatuh banyak korban. Indonesia sebagai bangsa yang kuat harus mempunyai kewaspadaan nasional yang kuat pula sehingga dapat mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap bentuk dan potensi ancaman terhadap NKRI.

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 21

Lintas Parlemen

eksekutif

Sebagai upaya meredam berbagai potensi konflik di negeri ini, dibutuhkan pemetaan.

Hal itu penting guna mencegah potensi konflik yang dapat memunculkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Dalam rangka meredam itu, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki regulasi dan instrumen yang dapat meredam munculnya konflik. Langkah pertama tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Selain itu, juga digariskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Permendagri ini mengamanatkan untuk dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

Serta penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Melalui Permendagri ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas dan optimalisasi penanggulangan potensi konflik dan terorisme di daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dan peran serta aktif masyarakat untuk melakukan cegah dini dan deteksi dini.

Dengan adanya regulasi yang telah ditetapkan oleh Kemendagri tersebut, maka pemerintah daerah sesuai dengan lingkup

22 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Potensi konflik harus benar-benar diredam. Jangan sampai anak negeri terbelah dan jatuh banyak korban.

kewenangannya harus mengambil peran lebih aktif dengan mengoptimalkan peran Forkopimda dan mendorong pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, harus memfasilitasi pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan.

Dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pem-

IDN Times

Dr. Ali Akbar, M.Si Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas dan optimalisasi penanggulangan potensi konflik dan terorisme di daerah

Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga ketenteraman dan pesatuan NKRI guna mewujudkan pemilu dan pilpres 2019 yang damai tanpa konflik.

eksekutif bangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini.

“Menteri Dalam Negeri juga telah menekankan peningkatan koordinasi dan sinergisitas unsur Forkopimda, Timdu Penanganan Konflik, dan Satpol PP. Selain itu mendorong peningkatan peran aktif tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda melalui forum kemitraan masyarakat (FKDM, FKUB, FPK, PPWK, FPK); dan mengefektifkan serta mening­katkan pengawasan pelaksanaan Siskamling di tingkat RT/RW di lingkung­an desa dan kelurahan. Dan yang tidak kalah pen­ ting berkoordinasi aktif dengan Babinsa dan Babin­kamtibmas,” tegas Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri Dr. Ali Akbar, M.Si. kepada TRIAS.

Disesuaikan Monitoring semacam ini penting dilakukan di setiap daerah untuk mengatasi tingkat kerawanan konflik. Kami melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap segenap kebijakan yang telah dikeluarkan di Kementerian Dalam Negeri termasuk regulasi-regulasinya, ujar alumnus IPDN tersebut.

Regulasi tetap terkait antisipasi pelaksanaan pileg dan pilpres adalah tentang bagaimana melakukan penanganan konflik sosial. Sebagai ketua tim dari penanganan konflik di masyarakat, penanganan tersebut

harus disesuaikan dengan undang-undang yang tertuang dalam Permendagri No. 42 Tahun 2011.

Terkait penanganan konflik sosial di masing-masing daerah, kepala daerah berperan sebagai penanggung jawab penanganan dan ketertiban. Sehingga pihaknya juga meminta kepada masing-masing kepala daerah itu untuk membentuk tim terpadu dalam penanganan konflik sosial.

Selain itu, ia juga meminta kepada setiap pemerintah daerah untuk senantiasa melaksanakan monitoring pada wilayah masingmasing. Hal tersebut tentu dengan tetap mengacu pada Permendagri No. 61 Tahun 2011.

"Dilaksanakan pemantauan pelaporan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah.

Sehingga masing-masing daerah dapat memetakan kerawanan-kerawanan sosial yang ada di daerahnya," imbuh dia.

Akbar juga mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa melaksanakan cipta kondisi menjelang pemilu. Sehingga tidak

Pilihan boleh berbeda. Tapi masyarakat tetap harus selalu harmonis untuk menjaga wilayahnya masing-masing

Deklarasi pemilu dan pilpres 2019 damai tidak hanya melibatkan pasangan capres/cawapres, tetapi juga masyarakat sebagai pendukung calon.

sampai menimbulkan dampak-dampak sosial politik. "Pilihan boleh berbeda. Tapi masyarakat tetap harus selalu harmonis untuk menjaga wilayahnya masing-masing," ujarnya.

Menurutnya, ketika masih terdapat konflik dalam proses pilkada maupun pemilu, masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini sama-sama dirugikan. "Bupati dan Presiden sudah terpilih tetapi ketika konflik terus berlanjut, infrastruktur tidak akan pernah masuk di daerah kita. Yang dirugikan tentunya masyarakat dan pemerintah," tegasnya.

Kerawanan sosial baginya tidak hanya menjelang pileg dan pilpres, melainkan juga dapat meliputi bagaimana tingkat demon­ strasi yang ada di masyarakat, tingkat kerawanan adanya tawuran antar pelajar, kasus narkoba dan sebagainya.

Tak hanya itu, regulasi yang terus dimonitor dan dievalusi juga termasuk kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat serta kepengawasan orang asing. “Stabilitas nasional merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh stakeholder dan semua lapisan masyarakat. Itu tantangannya saat ini. Seolah-olah kalau ada kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat itu hanya tugas pemerintah, padahal semua elemen punya tanggung jawab dalam menjaga dan memeliharanya,” tambah Ali Akbar.

Maka dari itu, ke depan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk lebih mengoptimalkan lagi fungsi kewaspadaan nasional tersebut. Di antaranya dengan melakukan penguatan fungsi intelijen pemerintahan di daerah, melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan optimalisasi peran FKDM. Mendorong penyelenggaraan fungsi pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Juga mendorong pelaksanaan fungsi fasilitasi peningkatan peran Forkopimda dan Fokopimcam dalam kewaspadaan dini di daerah. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pranata adat dan pranata sosial dalam peningkatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap mitra strategis di daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewaspadaan nasional, diantaranya FKDM, FKUB, FPK, FKPT dan FPMMI (Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia). (TP)

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 23

eksekutif

Sinergitas BUMN Satu Rasa untuk Bersama Sinergitas BUMN tidak hanya slogan yang kuat didengungkan, justru sebaliknya, kata ini memiliki makna luar biasa, terutama bisa menjadi salah satu obat mujarab untuk menyembuhkan atau mengangkat eksistensi BUMN yang sempat dicap ‘sakit’. Mau bukti?

M

embangun jiwa kebersamaan dan soliditas. Langkah inilah yang terus dibangun dan digugah oleh pemerintah agar seluruh BUMN punya kepekaan yang lebih kuat lagi di antara sesamanya. Satu perusahaan BUMN saja ‘sakit’, semua harus bisa merasakan, untuk kemudian melakukan berbagai upaya guna meringankan derita yang tengah dialami badan usaha yang ‘sakit’ tersebut. Jadi tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Yang sukses tetap melambung, sedangkan yang sakit makin lemah dan terpuruk.

Semua lembaga BUMN harus memiliki kepekaan yang sama. Satu rasa dan satu lang-

24 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

kah untuk bersama melalui sinergitas yang kuat dan solid. “Kita harus membantu dengan cara bersinergi, bagi-bagi bisnis, sejauh dia mampu mengerjakan,” tegas Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kemente­ rian BUMN/Komisaris BUMN, Aloysius Kiik Ro Kepada TRIAS. Kepekaan melalui sinergitas ini penting untuk diasah, sebab ketika sebuah badan usaha negara terpuruk, yang terkena imbas tidak hanya aset dan direksinya saja, tapi juga karyawan dan keluarganya. Siklus efek ini yang harus lebih direnungkan mendalam agar sesama badan usaha ini saling membantu dan tumbuh bersama. Paling tidak

eksekutif

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 25

eksekutif

Semua lembaga BUMN harus memiliki kepekaan yang sama. Satu rasa dan satu langkah untuk bersama melalui sinergitas yang kuat dan solid. ketika mereka melakukan restrukturisasi, ada badan usaha lain yang ikut membantu. Dari 13 sektor BUMN, mereka memiliki langkah masing-masing, yang hakikatnya bisa saling menunjang dan membantu. “Dan kita percaya ini sudah terjadi,” tegas pria kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur 1961 tersebut.

Bukti konkret yang sukses dapat dilihat dari sinergitas membangkitkan kembali Djakarta Lloyd.

PT Djakarta Lloyd (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang didirikan di Tegal, Jawa Tengah, pada 18 Agustus 1950 oleh

26 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

beberapa ‘pejuang’ yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Mereka mengusung cita-cita mulia untuk mendirikan perusahaan pelayaran samudera.

Di awal perjalanannya, Djakarta Lloyd mengoperasikan dua buah kapal uap, yaitu; SS Jakarta Raya dan SS Djatinegara. Bahkan pada tahun 1999 hingga 2008, Djakarta Lloyd meng­operasikan 14 unit kapal.

Namun sejak 2008, perkembangan perusahaan mengalami stagnasi bahkan berhenti beroperasi karena alat produksi tidak dapat diutilisasi. Berbagai upaya sempat dilakukan tapi tak membuahkan hasil.

Masa sulitnya berakhir setelah Djakarta Lloyd berhasil merestrukturisasi keuangan dan organisasi. Kini Djakarta Lloyd hadir menawarkan keunggulan lebih kompetitif dengan organisasi bisnis yang ramping dan sistem yang memadai untuk fokus menjalankan kegiatan pelayaran dan logistik angkutan curah (bulk carrier).

Dari sisi pendapatan, perusahaan pelayaran niaga milik pemerintah ini terus mendulang laba. Diprediksi, tahun 2018 ini, perusahaan pelayaran negara itu mampu mendulang pendapatan bersih lebih dari Rp70

an miliar, atau dua kali lipat dari keuntung­ tahun 2017 sebesar Rp37,5 miliar.

Hal ini membuktikan bahwa dukungan dan kepercayaan Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp350 miliar guna meningkatkan kinerja perusahaan melalui pembelian kapal dan modal kerja perusahaan telah digunakan dengan baik sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG).

Tidak hanya bertitik tolak dari bantuan pemerintah, tentu saja peningkatan tersebut membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak lain, sebagai bentuk perwujudan siner­gi BUMN. Peran PT Bank Negara Indonesia Tbk dalam mendukung secara finansial, juga sangat besar. Sinergitas inilah yang memang diperlukan untuk memajukan BUMN di Tanah Air. Karena biar bagaimanapun BUMN merupakan tulang punggung perekonomian bangsa. Karena itu sinergitas BUMN sangat penting dalam memperkokoh perekonomian, khususnya dalam angkutan cargo curah di Indonesia, seperti halnya PT Djakarta Lloyd.

“Untuk Djakarta Lloyd kita restrukturisasi uangnya dan neracanya. Kemudian BUMN lain masuk,” tambah Aloysius.

eksekutif Untuk bisa bangkit Djakarta Lloyd yang bergerak di bidang cargo memang harus benar-benar dibantu oleh BUMN lain untuk bisa fight. Akhirnya melalui sebuah komitmen dengan BUMN-BUMN lain, seperti halnya PT PLN yang mempercayakan perusahaan ini untuk mengangkut batubara miliknya.

Semuanya berlangsung bertahap, mulai dari 500 ribu ton per tahun hingga saat ini sudah mencapai angka 2 hingga 3 juta ton per tahun.

Karena sudah memiliki kapal sendiri, Djakarta Lloyd berkiprah tidak hanya di PLN tapi juga di perusahaan-perusahaan swasta.

Jadi inilah salah satu bukti nyata bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN ini bersinergi.

Bantuannya akan lebih cepat dan mudah.

Agen Pembangunan Sejatinya BUMN yang merugi, menurut Aloysius merupakan gambaran yang biasa dalam menjalankan roda bisnis. Namun jangan lupa, yang harus diperhatikan bahwa BUMN Indonesia mengusung 2 pedoman atau misi.

Pertama, mencetak keuntungan yang berujung pada upaya melayani masyarakat pada bidangnya. Kedua menjadi agen pembangunan.

Dua hal ini harus berjalan beriringan.

Agen pembangunan ini memiliki makna penugasan pemerintah di mana di dalamnya perusahaan yang menjadi agen ini bisa memperoleh keuntungan dari penugasan yang diberikan kepadanya tersebut. Dan agen pembangunan ini memang sangat diharapkan tampil dari sosok BUMN sendiri. Contoh paling konkret tentang agen pembangunan ini adalah ketika pemerintah melakukan tender proyek

pembangunan Trans Sumatera. Beberapa kali dilakukan lelang, tidak ada perusahaan swasta yang mau mengambil. Karena itu pemerintah harus turun tangan agar pembangunan bisa terealisasi dan berjalan.

Maka dipercayakanlah proyek tersebut kepada Hutama Karya sebagai agen pembangunan melalui Keputusan Presiden (Keppres) untuk pengerjaannya. “Tapi jangan salah, tidak berarti BUMN itu kerja bakti. Harus ada hitung-hitungan keuntungannya yang layak,” tandas pria murah senyum tersebut.

Tapi keuntungan di sini bisa dibilang tidak terlalu besar, mungkin berada pada kisaran 25 hingga 30 persen saja. Karena memang BUMN mengemban misi sebagai agen pembangunan. Perusahaan swasta belum tentu mau kalau hitungannya demikian.

Mewujudkan upaya misi dari agen pembangunan ini bisa dilakukan dengan lancar karena salah satu langkah operasional yang digunakan adalah meminjam uang dengan jaminan pemerintah melalui menteri keuang­an, karena prosesnya lebih mudah dan bunga yang harus dikembalikan juga lebih murah dari biasanya. “Dan kita akan menolak kalau proyek itu merugikan. Kalau pilihannya demikian, biasanya proyek tersebut dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui dana APBN,” tandasnya.

Begitu juga halnya di bidang pertanian, terutama dalam rangka mewujudkan ketahan­an pangan. BUMN selalu bantu. Jika tidak menguntungkan, tidak ditinggal tetapi mencari alternatif atau langkah lain, misal­nya meminta bantuan dengan pihak lain. Bantuan

tidak semata-mata uang, bisa juga kemudah­an dengan garansi untuk pendanaan. Itulah dua fungsi.

Balik ke masalah BUMN sakit, tidak banyak kok yang rugi. “Saya bilang rugi laba adalah biasa. Tapi yang jadi perhatian kita rugi yang menahun,” tandas Aloysius. Taruhlah seperti PT Merpati Nusantara yang sakitnya sudah menahun. Akhirnya dengan berat harus diambil keputusan. Karena banyak orang tahu, bahwa kerugian di PT Merpati Nusantara sudah banyak dan menumpuk terlalu lama, akhirnya jadi penyakit kronis seperti kanker yang susah disembuhkan. Amputasi lebih menguntungkan. Hentikan operasi daripada dijalankan.

Dan itu sesungguhnya lebih menyusahkan manajemen dan karyawan di situ.

Makanya, belajar dari kasus PT Merpati Nusantara, untuk mengatasi persoalan ini memang tidak cukup hanya mengandalkan sinergi saja, di balik itu BUMN juga memerlukan tenaga-tenaga yang andal, kompeten, kapabilitas yang tinggi serta pengalaman yang luar biasa. Kementerian BUMN juga harus punya orang-orang yang mau ditempatkan di tempat yang tidak nyaman. (TP)

Rugi laba adalah biasa. Tapi yang jadi perhatian kita rugi yang menahun.

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 27

eksekutif

Kontribusi Nyata OJK untuk Indonesia

28 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

eksekutif Gelaran pertemuan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali pada 8-14 Oktober 2018, memang sudah berlalu.

Namun demikian, pertemuan tingkat internasional yang membahas banyak soal mengenai kondisi ekonomi terkini secara global tersebut menyisakan banyak pelajaran, terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi perekonomian dunia yang terus berkembang dewasa ini. OJK ikut berperan dalam memberikan gambaran pelajaran tersebut.

P

residen RI Joko Widodo sempat ‘menyentil’ hubungan ekonomi negara-negara maju. Dalam pembukaan Annual Meeting IMF-World Bank mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan hubungan negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti Game Of Thrones, balance of power dan aliansi antara negara ekonomi maju seperti mengalami keretakan. “Lemahnya koordinasi, terjadi banyak masalah, seperti peningkatan harga minyak, kekacauan mata uang dialami negara berkembang,” ujar Jokowi.

Dalam serial 'Game Of Thrones' terjadi pertarungan dan perebutan kekuasaan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Pertarungan itu membuat antar pihak lupa ada ancaman serius lain yang sedang membayangi. Sama halnya dengan kondisi ekonomi global, di mana perang dagang dan perubahan politik global membuat antar negara saling mengancam demi kepentingan jangka pendek. Padahal kebersamaan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan global merupakan salah satu tujuan yang tidak boleh hilang.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo.

OJK memiliki pandangan yang sama tentang persoalan ekonomi global yang berkembang dewasa ini.

Makanya, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tersebut menginisiasi berbagai kegiatan di ajang pertemuan IMF-World Bank tersebut.

Kegiatannya bersifat implementatif dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia sebagai penyelenggara, terutama bagi industri jasa keuangan Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso

Satu di antara kegiatan yang digelar dan banyak menarik perhatian adalah saat OJK menggelar seminar riset internasional bertajuk ‘Research Seminar On Financial Sector Development And Future Of Finance'. Dalam seminar tersebut, OJK menyoroti kemajuan ekonomi yang terjadi di suatu negara, salah satunya bisa dipastikan karena didukung oleh hasil riset dan data yang akurat. Oleh sebab itu, kemajuan ekonomi tidak hanya dari laju pertumbuhannya saja, namun harus dilihat juga dari seberapa besar riset dan inovasi di sektor keuangan yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan di negara tersebut.

Seminar ini juga menampilkan hasil penelitian terkini dari berbagai universitas luar negeri dan riset OJK bersama universitas dalam negeri mengenai isu di sektor keuangan yang sedang berkembang.

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 29

eksekutif

Gubernur Bank Thailand, Veerathai Santiprabhob

Selain itu OJK juga menyelenggarakan High Level Policy Dialogue Forum: The Future of Finance. Dialog ini membahas pencapaian sustainable development goals selama tiga tahun terakhir dan tantangan ke depannya hingga 2030 mandatang untuk negara berkembang dan negara maju. Selain itu juga akan dibahas mengenai disrupsi kemajuan teknologi digital ke depan terhadap ekonomi dan sektor keuangan.

Lembaga independen ini juga menggelar OJK Fintech Talk Seminar. Isinya membahas dua tema yakni mengenai ruang lingkup penggunaan platform fintech dalam mengembangkan UKMK dan inklusi keuangan serta paparan mengenai berbagai modal bisnis fintech yang bisa menjadi alternatif dalam lingkup keuangan syariah.

Financial Service Authority (FSA) of Asia Coordination Meeting juga diselenggarakan OJK. Tujuan dari pertemuan FSA Asia ini membahas berbagai isu yang berkembang dalam era transforms digital seperti tantangan kerangka pengawasan fintech dan risiko cybersecurity.

Terakhir, OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan Thailand dan Singapura untuk menindaklanjuti implementasi hasil nyata pertemuan antar pimpinan sebelumnya.

Di mata Wimboh Santoso, perjanjian kerja sama ini menjadi dasar bagi kedua otoritas dalam pengawasan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip basel yang efektif. "Perjanjian ini semakin memperkuat kerja sama tingkat tinggi antara OJK dan BOT, saya berharap

30 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

untuk terus meningkatkan hubungan konstruktif kami demi menjaga stabilitas keuangan yang aman," papar Wimboh.

Kehadiran perbankan Thailand di Indonesia sejak 1968 ketika Bangkok Bank pertama kali mendirikan kantor cabang asing yang fokus pada perbankan korporasi di Indonesia. Pada 2014, Kasikornbank juga menandai kehadirannya dengan membentuk kantor perwakilan di Indonesia. MoU menjabarkan secara lebih rinci komitmen dua otoritas untuk mendorong pertukaran informasi dan kerja sama yang lebih besar dalam bidang perizinan, pemeriksaan, pengawasan dan manajemen krisis.

Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob mengapresiasi komitmen yang sudah disepakati keduanya. "Hubungan perdagangan dan investasi antara Thailand dan Indonesia telah diperkuat selama bertahuntahun, dan membutuhkan layanan keuangan lintas batas yang aman dan efisien. MoU ini akan meningkatkan kerja sama dalam penga­ wasan keuangan antara kedua negara kami, yang selanjutnya akan menguntungkan perdagangan dan investasi, dan kemakmuran ekonomi jangka panjang," kata dia.

Ditegaskan Wimboh Santoso, kondisi industri jasa keuangan saat ini sangat solid, karena didukung dengan data pemodalan yang cukup kuat, likuiditas yang baik, dan tingkat risiko yang terkendali. Rasio kecukupan modal perbankan pun terjaga di level 23%.

Demikian juga halnya dengan tingkat pemodalan perusahaan asuransi yang berada di atas threshold. Sementara itu likuiditas

perbankan dalam kondisi yang cukup, "excess reserve" perbankan mencapai sekitar Rp518 triliun. Hal ini memberikan "buffer" yang cukup bagi sektor jasa keuangan untuk bertahan menghadapi tekanan.

Intermediasi sektor jasa keuangan juga menunjukkan tren yang meningkat. Pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 12,12% yoy dengan NPL yang cukup rendah yaitu sebesar 2,74%. Pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan pun cukup baik yaitu bertumbuh 5,82% dengan NPF sebesar 3,11%.

"Kami terus memonitor dan mengevaluasi perkembangan risiko kredit baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan untuk mencegah terjadinya krisis di sektor jasa keuangan," pungkas Wimboh. (TP)

Perjanjian kerja sama OJK dan BOT semakin memperkuat kerja sama tingkat tinggi antara kedua lembaga, terus meningkatkan hubungan konstruktif demi menjaga stabilitas keuangan yang aman.

Wimboh Santoso dan Veerathai Santiprabhob

legislatif

Prananda

Surya Paloh

Pemuda Berani Jawab Tantangan Peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober harus dimaknai secara luas oleh generasi muda sekarang. Tantangan pemuda atau generasi muda waktu itu bagaimana mempersatukan potensi seluruh pemuda di Nusantara ini untuk mengusir penjajah dan mengantar bangsa ini menuju ke pintu gerbang Kemerdekaan. Musuh mereka cuma satu, penjajah!

B

ung Karno, Sutan Sjahrir, Bung Hatta, Moh Yamin dan banyak pemuda lainnya terjun ke politik di usia yang masih relatif muda. Bung Karno pertama kali masuk organisasi politik, Jong Java pada usia 15 tahun, karier politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika berusia 25 tahun itu ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bong dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda.

Sedangkan Moh Hatta yang lahir pada 1902, memulai pergerakan politik sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921-1932.

Sutan Sjahrir pada usia 18 tahun ikut mendirikan perhimpunan pemuda nasionalis, Jong IndonesiĂŤ. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928.

32 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

legislatif Keberadaan generasi muda adalah untuk berbuat, membuktikan kata-katanya dengan perbuatan yang berguna

Prananda Surya Paloh Ketua Umum Garda Pemuda NasDem

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 33

legislatif Konsentrasi perjuangan pemuda waktu itu adalah melepaskan diri dari tangan penjajah dan mengantarkan bangsa ini menunju gerbang Kemerdekaan.

Perkembangan kini menuntut pemuda untuk lebih banyak mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memberikan kontribusi yang lebih banyak dalam pembangunan dengan segala aspeknya. Tantangan kini tentu tidak bisa disamakan dengan tantangan pada waktu Sumpah Pemuda dicetuskan. Setiap zaman mempunyai tantangan yang beda satu dengan lainnya, karena itu cara mengatasinya pun tak sama.

Namun demikian ada satu benang merah yang sama dan mempersatukan tekad pemuda dalam berkiprah demi kemajuan bangsanya, yaitu jati diri mereka Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara.

Prananda Surya Paloh, putra dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menguraikan pandangannya tentang peran pemuda di masa kini, terkait dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Setiap pemuda menurutnya, mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Para pemuda kini, akan menjadi pemimpin kelak, sebab itu mereka harus dipersiapkan dari sekarang.

Kehadiran Prananda di panggung politik bisa menjadi salah satu contoh. Dalam usia yang relatif masih muda, 30 tahun, ia duduk sebagai wakil rakyat di Komisi I DPR RI, sebuah komisi yang bergengsi.

Dengan fokus dan kemampuan diplomasi serta komunikasi yang piawai, Prananda memang sedari awal ingin mengabdikan diri di Komisi I, bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika.

Semangat kepemudaan dan keberanian yang patriotik merupakan prinsip yang dibawa Prananda di dalam tugasnya di komisi tersebut.

Karena di bidang ini pula, patriotisme dan idealisme semakin sering diuji dan harus dibuktikan. Prananda memegang teguh katakata Tan Malaka, yang menyuratkan bahwa

34 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

kemewahan bagi pemuda adalah idealismenya. Dan sejak awal masa tugasnya, Prananda kerap menyuarakan pandangannya tentang kedaulatan dan martabat negara. Hal yang juga sejalan dengan generasi muda Indonesia pada umumnya. “Keberadaan generasi muda adalah untuk berbuat, membuktikan kata-katanya dengan perbuatan yang berguna,� katanya kepada Majalah TRIAS. Menurut pandangannya, pemuda sekarang mungkin lebih kritis dibandingkan dengan pemuda zaman dulu ketika Sumpah Pemuda. Namun mungkin wawasan kebangsaan pemuda sekarang belum bisa menyamai wawasan kebangsaan pemuda dulu, karena memang zamannya beda. Tapi yang jelas pemuda sekarang jauh lebih kritis.

Tetap Kritis Kepekaan mereka terhadap sesuatu permasalahan bangsa atau yang ada lingku­ ngannya harus diarahkan agar tidak melenceng sehingga tidak merugikan banyak pihak. “Mereka memang kritis tetapi tidak memahami esensinya, mungkin juga wawasan perpolitikan mereka tidak sepenuhnya memberikan jaminan para pemuda itu kritis yang terarah,� kata Prananda.

Di dalam era reformasi ini masih banyak yang perlu dibenahi sehubungan dengan peran serta pemuda dalam pembangunan.

Temasuk juga bagaimana sebetulnya reformasi ini banyak membawa nilai positif.

Prananda menunjuk jika ada atau sedang dilantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, berapa banyak pemuda yang memberikan apresiasinya. Banyak di antara mereka bahkan acuh tak acuh. Sungguh ini suatu sikap yang menyedihkan, di mana rasa kebangsaan mereka?

Tentu ini ada yang tidak pas. Kemudian pendidikan kewarganegaraan yang perlu dihidupkan lagi di sekolah-sekolah. Semua ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap wawasan kebangsaan generasi muda.

Wawasan kebangsaan itu harus ditanamkan dari hal-hal yang kecil.

Prananda mengingatkan kita sekarang sudah menjadi sebuah negara yang demokratis, bahkan sangat demokratis setelah Amerika dan India.

Konsekuenasinya, wawasan kebangsaan para pemuda harus terjaga dan tumbuh berkembang sesuai perkembangan zaman.

Sebagai negara besar dan demokratis, generasi muda ini harus dibentengi dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Kesempatan memperoleh pendidikan harus terbuka selebarlebarnya, lapangan kerja pun demikian, kemudian pertumbuhan ekonomi jangan sampai malah menimbulkan kesenjangan ekonomi.

Memperoleh informasi kini bisa dicapai dengan sangat cepat. Dalam hitungan menit bahkan detik, kita sudah bisa

legislatif mengetahui perkembangan di mana saja, tanpa batas. Namun tetap kita harus mempunyai saringan yang ketat sehingga tidak semua informasi itu tertelan bulat-bulat.

Prananda sebagai wakil rakyat di Komisi I yang juga membidangi informasi dan komunikasi mengingatkan generasi muda untuk senantiasa menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Jangan hanya sebuah sumber berita datang dari media terkenal di luar negeri terhadap Indonesia, diterima begitu saja.

Akses pendidikan, informasi dan selfbelonging merupakan tiga hal yang ditekankan Prananda terhadap generasi muda sekarang.

Pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap tiga hal ini, sebab Prananda menilai pemerintah kurang memberikan perhatian maksimal terhadap upaya membangkitkan nasonalisme pemuda. “Kalau pun ada, sifatnya hanya semu atau formalitas. Bagaimana kita menumbuhkan kembali semangat rasa patriotisme pemuda.

Tentu bisa pada upacara bendera tanpa menyebut wajib militer seperti di Singapura,� kata Prananda.

Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu menyarankan berilah kesempatan anak muda kini ikut latihan dasar gerakan pramuka, selama dua minggu. Dalam kurun waktu yang singkat itu, juga diberi pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Ini penting sebab Indonesia akan menjadi negara maju, bukan lagi negara berkembang seperti sekarang.

Peran Sentral Bagi pemuda kelahiran 2000, atau yang kini berusia 17, 18, 19 tahun akan memainkan peranan sangat strategis dan sentral di tahun 2045. Tahun di mana Indonesia berusia seratus tahun atau satu abad.

Bagaimana pemuda Indonesia nanti, di mana mereka harus memikul tanggung jawab yang sangat luas, sangat tergantung dari bagaimana pemerintah sekarang menyiapkan mereka. Pemuda itu harus diayomi dan pemerintah harus bisa menciptakan iklim yang kondusif sehingga mampu melahirkan generasi muda yang mumpuni di 100 tahun Indonesia.

Untuk itu perlu pertumbuhan ekonomi yang merata, stabilitas nasional dan kondisi sosial politik yang kondusif. “Itu kuncinya. Kalau ini sudah benar-benar dimainkan mungkin oleh senior-senior atau

Prananda saat memeriksa barisan Garda Pemuda NasDem.

pemerintah sekarang untuk mengawal sampai 2045, saya rasa sudah pada arah yang benar dan baik, secara general garis besar sudah cukup baik,� tambah Prananda.

Pemerintah boleh datang silih berganti, namun pembangunan harus berjalan terus secara berkesinambungan ke arah yang sudah direncanakan. Untuk itu perlu semacam GBHN, jadi tidak salah menurut Prananda jika pemerintah sekarang menerapkan atau menghidupkan kembali GBHN seperti waktu lalu.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi peran masyarakat dalam pembangunan, maka keberhasilannya akan mendekati sempurna. Karena jangan lagi menempatkan masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan tapi sebagai subyek. Pembangunan jangan hanya mengandalkan pemerintah, tetapi rakyat, seperti yang dikatakan JFK, jangan bertanya apa yang negara Anda telah berikan kepada Anda, tapi apa yang Anda sudah berikan kepada negara Anda.

Mengenai peran parpol, menurut Prananda selama kita masih menganut negara demokrasi, peran parpol masih sangat diperlukan. Memang, apresiasi masyarakat terhadap parpol kini menurun sebab di sana-sini terlihat oknum parpol yang terlibat korupsi. Sungguh ini suatu yang mengenaskan manakala

parpol juga sebagai lembaga yang memberikan pendidikan politik bagi kader-kadernya.

Panggung politik kita pernah diisi hanya tiga parpol, pernah pula sampai puluhan parpol dan kini hanya 10 parpol. Jika citra buruk yang menimpa parpol sekarang karena banyak kader yang diduga terlibat korupsi, maka NasDem datang ingin membawa perubahan. Yaitu ingin mencitrakan bahwa keberadaan parpol akan sangat berguna bagi tatanan kehidupan berpolitik di negeri tercinta ini.

Soal keberadaan lembaga survei Prananda mengingatkan lembaga-lembaga survei yang melakukan survei juga tidak semua independen tapi ada yang bekerja sebagai pesanan.

Inilah yang harus diwaspadai sebab hasil survei seperti itu bisa menyesatkan.

Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu juga menyoroti saling silang pendapat antar elite parpol yang menjurus kekurangdewasaan mereka. Jadi kalau Gus Dur pernah mengatakan DPR seperti taman kanak-kanak, barangkali ada benarnya, mungkin juga dia lupa waktu itu dia presiden.

Masuk ke gelanggang politik bagi Prananda Surya Paloh adalah suatu keniscayaan. Ia mengingatkan jangan mencari keuntungan finansial jika terjun ke politik, gelanggang politik adalah suatu pengabdian bagaimana mencerdaskan bangsa. (TP)

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 35

korporasi

P

T Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan saat ini telah mengelola 16 pelabuhan di empat provinsi yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Utara serta Batam. Perusahaan berplat merah ini pun terus berbenah dalam bidang maritim. Pembenahan dilakukan untuk meningkatkan dan memberikan yang terbaik dalam jasa pelayanan laut dan kepelabuhanan. Sebelum tahun 2008, Pelindo 1 hanya memfokuskan pada pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, pengusahaan kawasan pabean. Memasuki era 2008, Pelindo 1 melebarkan sayapnya dalam pengembangan bisnis diantaranya ekspedisi dan konstruksi kepelabuhanan.

lautan dan memiliki banyak pelabuhan dan dermaga.

Dalam proses distribusi, pelabuhan menjadi salah satu titik yang memegang peran penting dalam proses tersebut, di mana di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang harus dilalui oleh komoditas baik impor maupun ekspor hingga berhasil melabuhkan kapalnya. Bisa dibayangkan jika fasilitas yang dimiliki oleh pelabuhan tidak memadai, maka yang terjadi adalah antrian panjang para pelaku bisnis. Yang pada ujungnya adalah pengendapan komoditas dalam waktu yang cukup lama dan tentu saja merugikan pihak-pihak terkait.

Sehingga Pelindo 1 sangat serius dalam pembangunan infrasuktrur di Selat Malaka tersebut.

itu sangat penting untuk diperhatikan adalah kualitas peralatan pelabuhan, kapasitas pelabuhan, proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) yang menjangkau semua lini operasional.

Khusus Pulau Tanjung, sejak 2014 pelabuhan penghubung atau hub port sudah dilaksanakan pada kuartal pertama April. Kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara. Presiden Jokowi menugaskan Pelindo 1 untuk membangun dan mengoperasikan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung.

Mengingat Kabupaten Batubara merupakan daerah yang strategis dan memiliki potensi alam luar biasa yang jarang dimiliki daerah

Transformasi Kunci Keberhasilan Pelindo 1

di Bidang Maritim Dalam mengoptimalisasi sumber daya, Pelindo 1 sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan wewenang atau mandat mengelola jasa kepelabuhanan di Indonesia bagian barat, memiliki wilayah operasi di 4 provinsi dan berkantor pusat di Medan. Dukungan lokasi strategis di Selat Malaka, yang merupakan selat tersibuk dalam lalu lintas perdagangan dunia, Pelindo 1 tak hanya mengembangkan kompetensi pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan penumpang dan jasa kepelabuhanan lainnya melainkan juga berupaya terus meningkatkan produktivitas pelayanan secara berkesinambungan, melakukan inovasi dengan menambahkan peralatan dan perpanjangan fasilitas dermaga untuk meningkatkan produktivitas yang lebih efektif dan efisien, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya terpisah oleh

36 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Saat ini Pelindo 1 sedang mengoptimalisasi pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan Hub Port Indonesia bagian barat.

Menurut Direktur Utama Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana, pihaknya akan segera merealisasikan peran Pelindo 1 sebagai kunci dalam poros maritim sehingga untuk mewujudkan itu Pelindo 1 akan fokus dalam optimalisasi 4 pelabuhan selain Kuala Tanjung diantaranya Belawan, Dumai dan Lokhseumawe.

Pelindo 1 dalam pengembangan kepelabuhan di empat wilayah Selat Malaka tersebut, sangat perlu modernisasi pelabuhan agar pelayanan yang diberikan maksimal. Ada beberapa wilayah yang akan dilakukan modernisasi di antaranya Belawan dan Dumai. Modernisasi yang dilakukan menyeluruh yang menyangkut pengembangan infrastruktur fisik berupa pembangunan cart terminal, terminal curah kering, terminal antarpulau, terminal servis dan perluasan peti kemas. Selain

lain. Potensi inilah yang tepat untuk dijadikan kawasan industri serta pelabuhan barang peti kemas bertaraf internasional untuk Indonesia bagian barat.

Bambang menjelaskan, dalam pengembangan Kuala Tanjung, Pelindo 1 mengusung tema self generating cargo di mana pembangunannya akan dilakukan dalam 4 tahap.

Pertama membangun terminal multipurpose yang penyelesaiannya telah mencapai 93,99% di sisi laut. Terminal multipurpose Kuala Tanjung berkapasitas 600 ribu TEUs. Berbagai fasilitas dan peralatan bongkar muat barang yang ada di terminal, di antaranya 3 unit Ship to Shore (STS) Crane, 8 unit Automated Rubber Tyred Gantry (ARTG) Crane, 21 unit truck terminal, dan 2 unit MHC serta Terminal Operating System (TOS) Peti Kemas maupun curah cair.

Tahap kedua, pembangunan kawasan industri terintegrasi yang memiliki keunggulan antara lain lokasi yang strategis, berada di Selat

korporasi Malaka dengan lahan yang cukup luas, 3.000 ha. Tahap ketiga, pembangunan pelabuhan hard, dan tahap terakhir adalah membangun komersil area. Modernisasi yang dilakukan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Menurut Bambang, kehadiran mega proyek di Pulau Tanjung ini berdampak positif bagi kehidupan masyarakat Sumetara Utara terutama bagi warga Batubara. Secara geografis Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Bambang Eka Cahyana Direktur Utama Pelindo 1

Pembangunan infrastruktur transportasi bukan hanya akan mempermudah konektivitas antarwilayah di Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga bisa mendorong laju perekonomian daerah sekitarnya agar lebih cepat lagi.

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 37

korporasi “Untuk memaksimalkan Pelindo 1 di Kuala Tanjung, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya pengelolaan Kuala Tanjung harus best practice dunia, standard international dan untuk memudahkan pelaksanaannya maka manajemen Pelindo 1 akan bekerja sama dengan international operator,� lanjut Bambang.

Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi hubungan internasional yang dapat menggerakkan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Bambang kembali menjelaskan bahwa dalam pembangunan Kuala Tanjung tidak bisa dilaksanakan sendiri, akan tetapi harus terintegrasi di mana pelabuhan akan digabungkan dengan industri.

Sehingga pelabuhan dengan interline harus terkoneksi tidak saja dengan pelabuhan laut melainkan dengan jalan tol, kereta api bahkan tidak menutup kemungkinan pelabuhan dapat berhubungan langsung dengan bandara. Pembangunan infrastruktur transportasi bukan hanya akan mempermudah konektivitas antarwilayah di Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga bisa mendorong laju perekonomian daerah sekitarnya agar lebih cepat lagi.

Transformasi Pelindo 1 Modernisasi pelabuhan tidak saja meliputi perangkat keras infrastruktur dan peralatan pelabuhan, akan tetapi modernisasi proses bisnis atau birokrasi serta pengelolaan pelabuhan melalui otomasi proses dengan perangkat teknologi informasi. Saat ini sedang marak teknologi industri 4.0 di mana industri ini menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Hampir semua proses yang berjalan di suatu lembaga sanggup diotomasikan ke dalam sistem untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan.

Menyimak hal ini, Bambang menjelaskan bahwa pihaknya menyadari bagaimana pengembangan industri sangat penting jika ditunjang dengan digitalisasi industri. Karena dengan adanya integrasi teknologi digital dan fisik di semua bidang bisnis, produksi, komunikasi maka revolusi industri 4.0 akan mewakili pergeseran luas dan menyeluruh sehingga perlu ditangani secara komprehensif jika perusahaan ingin berkembang. Oleh karena itu Pelindo 1 memiliki komitmen akan mengembangkan dan mengimplementasikan

38 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

seluruh bisnisnya ke dalam IT Base. Dan untuk mewujudkan itu ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan di antaranya transformasi Pelindo. Di mana konsep transfomarsi ini meliputi 3 pilar yakni pengelolahan sumber saya manusia, organisasi dan budaya perusahaan, proses bisnis dan bisnis model.

Sejak tahun 2015, Pelindo 1 menyusun training needs analysis untuk memenuhi dan mengisi kebutuhan leadernya di mana Pelindo 1 menggunakan cara dengan menempatkan talent pada posisi tertentu dan dilakukan training. Cara ini dilakukan untuk mengejar transformasi bisnis. Training yang di dapat bisa dalam bentuk magang, pendidikan ke luar negeri atau dalam negeri. Terobosan yang dilakukan ini berhasil merangsang karyawan untuk lebih aktif dalam kemajuan bisnis perusahaan, sekaligus menciptakan para pekerja yang dinamis dan terbaik.

Keterkaitan antara SDM dan pencapaian bisnis sangatlah besar, di mana jika manajemen SDM dikelola secara profesional maka akan menjadi ujung tombak keberhasilan suatu perusahaan, dan itu terbukti di Pelindo 1. Padahal jika ditarik ke belakang, Pelindo 1 sempat mengalami masa suram di mana situasi pengelolaan organisasi tahun 20042014 yang sangat tidak kondusif. Terjadi pencopotan direksi di tengah jalan, tim yang tidak kompak, belum lagi dari sisi kompensasi serta hubungan antar pegawai. Nah karena situasi itulah, pemerintah pada tahun 2014 merombak tim direksi yang bertugas menyelesaikan segala permasalahan yang ada sehingga motivasi karyawan dapat pulih kembali. Salah satu yang dilakukan Pelindo 1 adalah transformasi yang sangat efektif dan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahan lain.

Pasca melakukan transformasi dalam tubuh perusahaan, tahun 2015 Pelindo berha-

sil menciptakan laba bersih Rp715 miliar, jauh di atas target yang dibebankan oleh Kemen­ terian BUMN sebesar Rp600 miliar. Angka itu juga peningkatan 33% dari laba bersih tahun sebelumnya. Selain itu, meski kondisi bisnis port dan shipping secara makro sedang lesu, Pelindo 1 masih mampu menaikkan pendapatan usaha di atas 10% menjadi Rp2,34 triliun.

Hingga akhir 2017 saja, perusahaan yang berbasis di Medan, Sumatera Utara itu menargetkan laba usaha sebanyak Rp1,12 triliun.

Kinerja pendapatan Pelindo 1 didorong oleh peningkatan volume dan perluasan usaha.

Dalam tiga tahun terakhir, Pelindo 1 tidak menaikkan tarif jasa meski dalam dua tahun dimungkinkan menaikkan tarif. Selain itu nilai Good Corporate Governance yang ditorehkan Pelindo mencapai angka yang cukup tinggi yakni 94. Menurut Bambang, hasil yang diperoleh tersebut karena menerapkan transparansi, akuntabilitas serta responsibilitas yang jelas. �Tiga hal itu harus dipenuhi. Jika kita bicara transparansi maka peran SOP harus terdefinisikan dengan jelas yang diwujudkan dalam IT Base. Kalau sudah IT semua akan transparan, begitu pula akuntablitasnya,� jelas Bambang.

Kedepannya Pelindo 1 diharapkan dapat menjadi nomor satu dalam bisnis kepelabuhan di Indonesia dan menjadi pintu gerbang utama dalam jalur ekspor impor. Harapan yang diucapkan oleh Bambang disampaikan secara lugas dan sederhana bahwa kelak Pelindo 1 dapat menjadikan Indonesia sebagai ujung tombak dalam poros maritim di mana pelabuhan yang dikelola Pelindo 1 bisa menjadi komplemen pelabuhan yang ada di Singapura dan Malaysia. Dengan demikian lalu lintas pergerakan barang dan orang di Indonesia bisa dikelola dengan baik. (TP)

Pembangunan dermaga dan trestle Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara

korporasi

Pelabuhan Belawan

Pintu Gerbang Perekonimian Nasional

M

asyarakat Sumatera Utara khususnya Belawan patut berbangga memiliki Pelabuhan sekelas Belawan Internasional Container Terminal. Bagaimana tidak, letaknya yang sangat strategis di perairan Selat Malaka di mana selat ini merupakan jalur tersibuk dan terpadat dunia dalam perdagangan laut, ditambah Bandar Deli bertetangga dengan negara maju seperti Singapura dan Malaysia.

Tidak menghe­rankan Pelindo 1 sangat serius dan antusias membenahi Pelabuhan Belawan yang cikal bakalnya dari Labuhan Deli di mana merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Deli.

Keberadaan Pelabuhan Belawan yang saat ini masuk 5 pelabuhan utama di Indonesia selain Tanjung Priok, Tanjung Perak, Benoa dan Makasssar tentu sangat menguntungkan bagi roda perekonomin nasional maupun daerah dan menjadikan Belawan sebagai pintu gerbang atau pintu masuk wisatawan dan perdagangan barang dan jasa baik domestik maupun luar negeri sekaligus menjadikan Medan sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat.

Menyadari pentingnya keberadaan Pelabuhan Belawan, maka Pelindo 1 saat ini tengah menggenjot pembangunan Pelabuhan Belawan agar menjadi pelabuhan utama di pintu timur Sumatera.

Dermaga Belawan Internasional Container Terminal memiliki panjang 550 meter mampu melayani pasar Internasional dengan kemampuan kapasitas bongkar muat 45 kapal per hari. Pelindo 1, saat ini tengah membangun terminal serbaguna (multipurpose) di Pelabuhan Belawan. Terminal itu terdiri dari terminal curah kering, terminal general cargo, dan dermaga IKD (Industri Kimia Dasar). Selain itu, Pelindo 1 sedang mengerjakan pembangunan terminal khusus untuk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan terminal kendaraan. Kapasitas bongkar muat CPO di terminal khusus akan mencapai 1,8 juta ton per tahun.

Pelindo 1 juga yang telah membangun 4 unit cold storage hortikultura untuk aktivitas ekspor bahan makanan. Dengan adanya fasilitas cold storage di terminal khusus hortikultura ini bakal menekan biaya logistik untuk produk tersebut.

Pelindo saat ini tengah menggenjot pembangunan Pelabuhan Belawan agar menjadi pelabuhan utama di pintu timur Sumatera.

Rubber Tyred Gantry Crane (RTG Crane) untuk memenuhi peningkatan pelayanan pertumbuhan bongkar muat peti kemas di pelabuhan Belawan.

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 39

korporasi Keberadaan Pelabuhan Belawan yang saat ini masuk 5 pelabuhan utama di Indonesia selain Tanjung Priok, Tanjung Perak, Benoa dan Makasssar tentu sangat menguntungkan bagi roda perekonomin nasional maupun daerah

Kapal Pandu Cepat Sriwijaya memiliki PK 1.200, biasanya kapal yang ke dermaga memakan waktu 45 menit, dengan kapal ini bisa dipercepat 25 menit.

Dari sisi kenyamanan penumpang, fasilitas pelayanan Terminal Penumpang Bandar Deli saat ini sudah dilengkapi dua unit garbarata, yang akan memudahkan penumpang untuk naik turun dari kapal menuju dermaga.

Selain garbarata, terminal Bandar Deli, juga dilengkapi beberapa fasilitas lain di antaranya, guest house, ruang tunggu VIP, ruang tunggu ekonomi, ruang ibu menyusui, balai kesehatan, ruang merokok, kantin, ruang kedatangan dan anjungan, ruang salat, toko cindera mata, toilet dan tanda bahaya. Kedepannya diharapkan terminal Bandar Deli tidak saja bisa langsung berhubungan dengan jalur angkutan darat akan tetapi dapat terkoneksi dengan kereta api. (TP) Terminal Curah Kering memiliki fasiitas layanan dengan kapasitas bongkar muat yang dapat ditingkatkan dari 600 menjadi 1.000 ton per jam membuat waktu sandar kapal dapat dipersingkat dari 2 hari kerja menjadi hanya 25 jam saja.

Lahan Pelabuhan Belawan yang digunakan untuk penampungan Terminal Curah Cair/TCC (CPO)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa pelabuhan khususnya jasa pemanduan, manajemen Pelindo 1 Pelabuhan Belawan menambah investasi 3 unit Kapal Pandu Cepat yang diberi nama Kapal Sriwijaya. Dengan adanya tambahan Kapal Pandu Cepat diharapkan mampu memberikan kepastian pelayanan kapal keluar masuk pelabuhan, sehingga pelayanan jasa pemanduan dapat mendekati pelayanan zero waiting time.

40 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Dalam rangka berkompetisi guna memberikan pelayanan jasa yang maksimal dan menjadi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi, Pelindo 1 melihat peluang pemanfaatan ti lahan untuk dijadikan bisnis lain seper­ pemakaian lahan penampungan Terminal Curah Cair. Lahan tersebut digunakan untuk bisnis curah cair di mana Pelindo 1 turut mengambil bagian dari fasilitas yang ada di pelabuhan seperti gudang, terminal, pelayanan kapal besar dan lain-lain sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Jadi ada beberapa segmen usaha yang akan segera digenjot.

Terminal Penumpang Bandar Deli telah dilengkapi garbarata, ruang tunggu serta automatic gate.

korporasi

Mengubah Peradaban Air Limbah Jakarta Kerja keras PD PAL Jaya untuk menjadikan lingkungan Jakarta sehat dan bersih melalui manajemen pengelolaan air limbah patut diapresiasi. Mereka berkomitmen agar masyarakat Jakarta hidup sehat dengan sanitasi plus melalui banyak hal, seperti infrastuktur, sedot tinja, IPLT dan IPAL hingga perpipaan.

K

omitmen Subekti untuk mengoptimalkan manajemen pengelolaan limbah di Ibu Kota Jakarta begitu kuat. Tekad Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta (PD PAL Jaya) itu juga sudah semakin bulat. Dia dan jajarannya harus bisa berperan aktif dalam upaya membantu memperbaiki lingkungan yang terdampak akibat air limbah di Jakarta yang selama ini tidak terkelola dengan baik.

Apalagi, PD PAL Jaya diminta berperan langsung untuk fokus menangani air limbah di wilayah ibu kota negara, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 1992. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan menginginkan adanya perubahan peradaban, terutama dalam pengelolaan air limbah di wilayahnya.

Dalam situasi yang terus berkembang dibutuhkan penyediaan sarana pengelolaan air limbah sistem perpipaan/sistem terpusat untuk mengatasi masalah pencemaran air tanah dan air permukaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Mengenai pengelolaan limbah, setidaknya ada dua pendekatan yang dilakukan PD PAL Jaya yaitu melalui off site atau perpipaan dan on site atau sistem setempat/non perpipaan.

Merujuk pada Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 1992 tadi, bahwa setiap bangunan yang berada di daerah yang sudah terpasang pipa air limbah wajib membuang air limbahnya ke pipa tersebut melalui pipa sambungan persil.

Dengan membuang air limbah ke saluran perpipaan PD PAL Jaya, masyarakat tidak perlu membuat septic tank atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setempat. Air limbah dari bekas cucian (grey water) dan dari buangan biologis seperti tinja manusia (black water) akan dialirkan melalui sistem perpipaan menuju IPAL terpusat. Air limbah yang masuk ke IPAL selanjutnya diolah sampai memenuhi baku mutu untuk dibuang ke badan air penerima (sungai).

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 41

korporasi Keuntungan menggunakan sistem perpipaan tadi, mampu memperkecil pencemaran air tanah dari limbah tinja akibat kebocoran septic tank. Sistem ini juga mampu menjaga keseimbangan biota air permukaan, karena limbah yang dialirkan ke sungai sudah melalui proses pengolahan. Selain itu, lahan kosong penempatan septic tank atau IPAL dapat dimanfaatkan untuk peggunaan ruang lainnya seperti parkir atau lahan hijau.

Sebagai bentuk upaya keseriusan dalam perubahan peradaban tersebut, Pemprov DKI Jakarta menuangkan program penanganan air limbah ini ke dalam Kegiatan Strategis Daerah.

Peran penting itu hampir setara dengan peran pembangunan infrastruktur MRT di Jakarta.

“Konstruksinya mulai dibangun tahun 2020,” sergah Subekti kepada TRIAS. Dalam masterplan pengelolaan air limbah ini, kata Subekti dibagi menjadi 15 zona. Kalau dipetakan, mulai dari zona 0 hingga zona 14.

Skala prioritas dari seluruh zona tersebut, ada di zona 1 dan zona 6.

Saat ini jaringan perpipaan yang sudah terpasang berada di zona 0 sepajang 98 kilometer, mencakup kawasan Jl. HR Rasuna Said, Mega Kuningan, Jalan Jenderal Sudirman, SCBD, Senayan, Jalan Gatot Subroto, Mangga-

Subekti, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta (PD PAL Jaya)

rai dan Guntur. Pipa air limbah ini bermuara di Waduk Setiabudi. Setelah melalui pengolahan dan memenuhi standar, air dialirkan kembali ke sungai.

Pada 2020-2025 rencananya mulai membangun jaringan perpipaan di dua zona, yaitu zona 1 dan zona 6. Zona 1 membentang dari

kawasan Menteng hingga Pluit, sedangkan zona 6 mencakupi kawasan Slipi, Grogol hingga Kosambi. “Saat ini kita sedang tahap ­Detail ­Engineering Design (DED) dengan rencana kapasitas ­perpipaan di sana bisa mengolah air limbah 200 kubik per hari. Proyek ini didanai pinjaman Jepang. Dan nanti 20% dari APBD. Nilai investasinya untuk tahap ini saja Rp8,5 triliun,” imbuh Subekti.

Disamping zona 1 dan 6, masih ada zona-zona prioritas lainnya, seperti zona 2 Muara Karang. Kemudian zona 5 di Sunter dan Kemayoran dan zona 8 Marunda.

Konsistensi Bicara mengenai pengelolaan air limbah domestik, setidaknya ada dua pendekatan yang dilakukan PD PAL Jaya yaitu melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) atau dikenal dengan sistem off site (perpipaan) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau dikenal dengan system on site (non perpipaan). SPALD-T di sini berarti mengalirkan air limbah domestik menggunakan jaringan pipa air limbah dari sumber (rumah/ gedung) secara kolektif ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air per-

42 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

korporasi mukaan. Sedangkan, SPALD-S berarti mengo­ lah air limbah domestik di lokasi sumber, yang dimulai dari septic tank milik rumah warga, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut (truk tinja) untuk dibuang di Water Treatment Plant (WTP) di mana terdapat Instalasi Pengo­lah Lumpur Tinja (IPLT).

“Ada 2 juta septic tank warga Jakarta yang direvitalisasi. Karena sebagian besar septic tank itu sudah bocor. Sebagian besar rembes.

Rembes itu berarti bakteri bisa ke manamana. Artinya ketika septic tank bocor kemudian beberapa tetangga itu ambil air tanah berarti yang digunakan air tanahnya sudah tercemar bakteri E. coli tadi. Dan sebagian besar di Jakarta adalah tercemar bakteri E. coli. Sehingga memang revitalisasi septic tank menjadi yang utama,” ujarnya.

Saat ini IPAL terpusat baru terdapat di zona 0 yaitu IPAL Setiabudi sedangkan IPLT berada di 2 lokasi yaitu IPLT Duri Kosambi dan IPLT Pulo Gebang. Hasil olahan IPLT digunakan menjadi produk bermanfaat seperti briket dan pupuk.

PD PAL Jaya memproduksi dan menjual produk pengolahan air limbah setempat bertajuk BIOPAL. Penggunaan BIOPAL ini terus digencarkan untuk digunakan sebagai septic tank. Sebab, BIOPAL dibuat dari bahan khusus anti-bocor agar air limbah tidak mencemari air tanah di lingkungan permukiman. Saat ini terdapat empat tipe BIOPAL yang diproduksi yakni, tipe 1 dengan kapasitas 1,125 meter kubik, tipe 2 berkapasitas 3,3 meter kubik,

Instalasi Pengelolaan Air Limbah

tipe 3 berkapasitas 1,125 meter kubik dan tipe 4 berkapasitas 2 meter kubik. Harga jual Biopal tipe 1 Rp4.380.000/unit, tipe 2 Rp17.940.000/unit, tipe 3 Rp3.000.000/unit, tipe 4 Rp12.500.000/unit (harga belum termasuk ppn).

Dan ternyata produk ini mendapat respons positif dari masyarakat. Belum lama ini ada pesanan khusus dari Kalimantan. Inilah yang sedang dikembangkan teman-teman PD PAL. Di Jakarta ada 500 ribu warga yang tidak punya septic tank. Jadi ada 5% dari warga Jakarta yang tidak punya akses ke toilet. Artinya mereka BAB di mana? Di kebon, di kali, di

laut? Ini yang harus kita atasi,” tandasnya.

Hal senada dilakukan melalui off site. PD PAL Jaya telah melakukan proyek percepatan infrastruktur khususnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) melalui sistem perpipaan secara komunal. Beberapa gedung dibuatkan satu IPAL perpipaan yang tentunya lebih ekonomis dari sisi harga karena memadukan air limbah dan air minum melalui daur ulang air (water cycle). Program ini, proyek percontohannya di kawasan Antasari wilayah Jalan TB. Simatupang, mengolah air limbah yang kemudian dialirkan ke waduk atau danau (badan air) supaya terjadi proses alam, dan danau itu sebagai sumber air baku yang digunakan sebagai bahan air minum.

Sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 991 Tahun 2012, sudah diatur mengenai tarif jasa pelayanan pembuangan air limbah dan tarif biaya penyambungan pipa air limbah (Rp per m2 luas bangunan per bulan). Sesuai regulasi tersebut, tarif jasa pelayanan pembuangan air limbah dibagi menjadi kategori rumah tangga dengan tarif Rp131–Rp289 per m2 luas bangunan per bulan, kategori niaga Rp525 per m2 luas bangunan per bulan, kategori niaga besar Rp578–Rp840 per m2 luas bangunan per bulan, kategori sosial Rp53–Rp315 per m2 luas bangunan per bulan , dan kategori industri Rp548–Rp788 per m2 luas bangunan per bulan. (TP)

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 43

korporasi

Berkah Transformasi PT Nindya Karya Transformasi dan kerja keras yang dilakukan PT Nindya Karya mampu menarik hati Dewi Fortuna untuk menyelimutinya. Perusahaan BUMN ini mampu keluar dari masa sulit yang menderanya. Sayap bisnisnya menggeliat dan mengembang luas.

Eksistensinya pun makin diakui oleh pesaing-pesaingnya.

A

gustus 2014, waktu itu PT Nindya Karya (Persero) masih terjerat masalah finansial. Dalam kondisi demikian, sudah bisa ditebak kalau perusahaan milik negara ini sulit mendulang laba. Sebaliknya, karena Dewi Fortuna belum berpihak pada perusahaan, kerugian demi kerugian selalu menyelimutinya. Sambutan konsumen masih negatif. Perolehan kontrak kerja pun masih sangat rendah. Lantaran rendah dan kecil nilai proyek yang diperoleh, otomatis pengembangan sumber daya manusia sebagai mesin penggeraknya juga ikutikutan melambat.

Indradjaja Manopol selaku Direktur Utama yang saat itu baru saja menjabat, mau tidak mau harus mengambil langkah cepat dan tegas agar perusahaan tidak karam di tengah badai menghantam. Dia memutuskan untuk mengambil langkah perubahan (transformasi). Semua ditata kembali dengan baik. Apa yang dirasakan masih kurang, terus ditambah.

Dan yang sudah baik, lebih ditingkatkan lagi.

Pokoknya gairah perubahan untuk lebih baik terus dikedepankan. Sehingga performa perusahaan tampil lebih meyakinkan dan prima.

44 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Dan ternyata benar. Belum genap satu tahun perubahan dilakukan, Dewi keberuntungan mulai menyambangi. Kalau di 2014 perolehan nilai kontrak PT Nindya Karya hanya bertengger di kisaran Rp2,5 triliun, justru setelah adanya perubahan itu, tepatnya di 2015, kenaikannya hampir berada di angka Rp10 triliun. “Jadi waktu itu yang kita genjot adalah perolehan kontraknya,” tegas Indradjaja kepada TRIAS. Untuk mampu memperoleh kontrak di atas nilai dari rata-rata sebelumnya, Indradjaja sengaja mempersiapakan orang-orang yang dianggap piawai untuk bisa memperoleh proyek. Tidak hanya bakat alami yang dijadikan modal, orang-orang ini dibekali pelatihan khusus, terutama bagaimana menguasai rambu-rambu bisnis agar tidak terjebak dalam pusaran persoalan hukum. Mereka juga dilatih teknik negosiasi, presentasi, kemampuan berbicara dan persuasi suasana. “Alhamdulillah langkah ini mampu meningkatkan pendapatan kontrak,” ujar Sarjana Teknik Sipil Gedung

tahun 1980, Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) ini.

Pertanyaannya mengapa perolehan kontrak lebih diutamakan Indradjaja untuk bisa menepis hantaman badai terhadap perusahaan yang dipimpinnya? Kalau tidak ada kontrak apa yang mau diporoduksi, tegas pria berkulit sawo matang tersebut. Kalau pun kontrak sudah didapat, tinggal bagaimana memproduksi dengan baik dan berkualitas.

Untuk bisa memperoleh capaian produksi seperti itu, PT Nindya Karya sudah mempersiapkan sumber daya manusia yang cakap dan andal. Mereka juga dididik dan dilatih dengan maksimal, baik di lingkup internal maupun di berbagai perusahaan lain agar ada transfer knowledge. Bahkan ada yang dilatih khusus di Universitas Prasetya Mulya dan IPB. Ini sebagai bentuk komitmen PT Nindya Karya dalam menjalankan produksinya sesuai spesifikasi dan kontrak yang disepakati serta menjalankan proses produksi dengan benar, sehingga angka kecelakaan dapat diminimalisir. “Itu yang kita jaga,” ungkap peraih CEO Terbaik kategori Strategic versi Anugerah BUMN 2017 ini.

korporasi

Dengan langkah dan komitmen perubahan, PT Nindya Karya sejak 2017 membukukan laba hampir Rp250 miliar.

Hal ini diakui Indradjaja sebagai perubahan keuangan yang memang sejak lama menjadi impian.

Indradjaja Manopol Direktur Utama PT Nindya Karya

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 45

korporasi

Perbatasan Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin di NTT, proyek yang dikerjakan PT Nindya Karya

Dengan langkah dan komitmen perubahan tadi, PT Nindya Karya sejak 2017 membukukan laba hampir Rp250 miliar.

Hal ini diakui Indradjaja sebagai perubahan keuangan yang memang sejak lama menjadi impian. Dampak dari ini semua, perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang Jasa Konstruksi, Engineering Procurement Construction (EPC) dan Investasi ini juga memperoleh kepercayaan besar dari sejumlah perbankan.

Bahkan, yang lebih membanggakan lagi Perusahaan BUMN di bidang Konstruksi ini sudah mengantongi deviden kepada pemegang saham. “Mungkin ini yang disebut dengan Nindya Karya bertransformasi. Keluar dari kondisi sulit dengan upaya maksimal dan bersama-sama, serta pada akhirnya kita bisa atasi berbagai kesulitan itu. Sekarang Nindya Karya mulai diperhatikan oleh pemberi kebijakan dan diakui eksistensinya oleh para pesaing,� tandas pria murah senyum tersebut.

Perubahan Diakui Indradjaja, menggerakkan Nindya Karya atau perusahaan-perusahaan yang dalam kondisi tidak stabil, langkah yang paling utama adalah bagaimana menyiapkan

46 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Flyaover Pancoran, salah satu proyek yang sedang dikerjakan PT Nindya Karya (Persero)

SDM itu dengan benar. Seluruh awak SDM ini mendapat perhatian, bahkan kalau yang dinilai berprestasi memperoleh perlakuan khusus. SDM yang sudah ada tidak dikeluarkan. Bahkan kalau performanya bagus, tapi sedikit lagi menjelang masa pensiun, masa kerjanya diperpanjang. Semuanya dilatih terus menerus, tidak hanya sekadar teori saja.

Bahkan seluruh jajaran direksi pun ikut turun tangan untuk memberikan bekal pelatihan.

Langkah ini sebagai bentuk bahwa SDM yang

ada tidak bekerja sendirian. Mereka mendapat dukungan langsung dari seluruh jajaran pimpinan. Ada timbal balik. Sehingga motivasi mereka untuk bisa bekerja lebih baik menjadi semakin meningkat. Jadi tidak usah kaget kalau ketika dihadapkan pada target yang ditentukan, mereka bisa bekerja lebih cepat dari biasanya. Contoh, proyek pembangunan Flyover Pancoran, Jakarta Selatan.

Pengerjaan proyek ini diakui Indradjaya jauh lebih cepat selesainya dibandingkan dengan

korporasi proyek-proyek infrastruktur di Jakarta yang waktu pengerjaannya bersamaan. Begitu juga dengan pembangunan jembatan, bendungan dan beberapa proyek lainnya yang bisa dilakukan SDM PT Nindya Karya lebih cepat penyelesaiannya dari waktu yang ditentukan.

Ini semua dilakukan untuk menunjukkan bahwa PT Nindya Karya berbeda dengan perusahaan konstruksi lainnya di Indonesia. Wajah dan performa kinerjanya terus berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. “Coba kalau kita bekerja biasa-biasa saja, pasti tidak ada orang yang memperhatikan. Tidak ada yang bisa dibanggakan,” tambah Indradjaja puas.

Jika faktor SDM sudah terenuhi dengan baik, langkah kedua yang perlu diperhatikan adalah sistem menejemennya. Selain memperkuat SDM, PT Nindya Karya juga mengu­ bah sistem manajemen. Istilahnya, kalau sebelumnya banyak menunggu dan berjalan apa adanya, kini tidak lagi. Sistem manajemen diubah untuk lebih agresif dan dinamis.

Sistem pekerjaan harus disesuaikan dengan proses yang benar.

Ke depan, lanjut Indradjaja, PT Nindya Karya bakal banyak melakukan ekspansi. Terutama bagaimana bisa keluar atau tidak dari PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA merupakan pemegang 99% saham Nindya Karya sejak perusahaan konstruksi ini masuk dalam

program restrukturisasi PPA tahun 2012. “Kita berharap PPA akan melepas kita dengan benar. Agar di mana tahun 2020 Nindya Karya jadi BUMN murni. Kalau sudah murni BUMN maka para bank ini akan bilang kita benar sudah siap. Sehingga kita bisa kembangkan di bidang usaha lain,” harap Indradjaja.

Saat ini Nindya Karya sudah mengembangkan diri dengan mengembangkan usaha Nindya Beton yang dikelola oleh anak perusahaan. Selain itu juga mengembangkan Nindya

Horison Hotel di Semarang, Jawa Tengah dengan 11 lantai.

Nantinya perusahaan ini juga memiliki 5 pilar bisnis yang pengembangannya di bidang konstruksi. Bahkan sudah ada rencana untuk mengembangkan sayap untuk bergerak di bidang properti dan royalti, seperti pendirian hotel, apartemen dan office building. Bahkan saat ini tengah diupayakan untuk masuk ke bisnis energi terbarukan yang tidak mengganggu lingkungan.

Mock up project Horison Nindya Hotel, Semarang

PT Nindya Karya juga tengah mengembangkan bisnis di bidang manufaktur yang berhubungan dengan konstruksi. InsyaAllah tahun ini sudah bisa memberikan keuntungan.

Perusahaan ini juga berencana menjadi badan usaha jalan tol. Fokusnya pada kerja sama konstruksinya, untuk kemudian ikut mengoperasikan. “Nanti dalam waktu tertentu apabila sudah cukup waktunya dengan margin bisa kita lepas, tandas Indradjaja optimis. (TP)

Horison Nindya Hotel, Semarang dalam tahap pengerjaan.

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 47

korporasi

Perluas Pasar,

Mitra Kerinci Genjot Ekspor Teh M

PT Mitra Kerinci salah satu anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang agroindustri teh kembali melakukan ekspor teh ke Taiwan. Pelepasan ekspor grade teh hitam ini merupakan pengiriman kontainer ke-5 (lima) dari target 10 (sepuluh) kontainer tahun ini.

48 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

enurut Direktur PT Mitra Kerinci, Yosdian Adi saat ditemui di kantornya, Padang, Minggu, 16 September 2018, saat ini Mitra Kerinci terus berupaya meningkatkan volume ekspor produk tehnya guna memperluas pasar dan meningkatkan angka penjualan. “Pasar teh luar negeri masih sangat menjanjikan dengan total permintaan volume ekspor 180.000 ton atau senilai Rp5,9 miliar per tahun. Negara Taiwan dan Eropa menjadi tujuan utama kami,� ujar Yosdian.

korporasi mendapatkan margin yang lebih besar serta optimalisasi devisa ekspor.

Sekilas PT Mitra Kerinci

Dirut PT RNI Didik Prasetyo (kanan) bersama Direktur PT Mitra Kerinci, Yosdian Adi lakukan potong teh perdana

Pembeli Grade Black Tea Mix yang merupakan grade unggulan Mitra Kerinci ini merupakan pembeli baru dari Taiwan. “Pengiriman telah dilakukan, Jumat, 14 September 2018, dari pelabuhan Belawan. Kami berupaya memastikan pengiriman perdana kepada buyer baru ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sebagai bentuk servis perusahaan kepada pembeli,” jelas Yosdian.

Direktur PT Mitra Kerinci Yosdian Adi, saat melepas ekspor teh hitam ke Taiwan di Pelabuhan Belawan.

Menurut Yosdian, dalam rangka memenuhi permintaan pasar yang tinggi, Mitra Kerinci terus berupaya memaksimalkan produksi pabrik tehnya yang berlokasi di Perkebunan Teh Liki, Solok Selatan tersebut. Saat ini, produksi Mitra Kerinci sebesar 4.600 ton teh jadi dalam 1 (satu) tahun.

“Guna meningkatkan produksi agar dapat memenuhi permintaan pasar teh dalam negeri serta luar negeri, kami melakukan berbagai upaya seperti pembibitan ulang, mekanisasi, kerja sama dengan petani rakyat dan perkebunan lain,” ungkapnya.

Selain teh hitam, Mitra Kerinci telah me­ lakukan ekspor teh hijau ke Belanda, Prancis­dan Amerika. Naiknya nilai dolar terhadap rupiah menjadikan peluang untuk

PT Mitra Kerinci merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang mengelola sekitar 2.025 hektar perkebunan dan pabrik pengolahan teh di Desa Sungai Lambai Kecamatan Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat.

Perkebunan Teh Liki (sebutan untuk kebun teh PT Mitra Kerinci) pertama kali dibangun oleh Kolonial Belanda pada tahun 1940 dan yang selanjutnya dikelola menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mulai tahun 1990. Karakter tanahnya yang unik, berada di antara zona kering dan basah pada ketinggian 600–1.100 m di atas permukaan laut, membuat teh dari perkebunan Liki memiliki kualitas yang tinggi, quick brewing, kadar tanin yang tinggi, seduhan warna yang menarik dan dengan karakter rasa sepat yang kuat. Teh hasil dari perkebunan Liki memiliki komposisi tanin tertinggi dibanding umumnya perkebunan teh di Indonesia, yaitu sebesar 17%. Tanin ini merupakan zat anti oksidan yang sekaligus memperkuat rasa teh itu sendiri.

Kini Perkebunan Teh Liki berhasil menghasilkan 18 juta kg daun teh segar setiap tahunnya yang diolah menjadi 5 juta kg teh untuk kebutuhan dalam dan luar negeri.

Dengan kapasitas produksi sebanyak 75 ribu kg teh hijau per hari, Perkebunan Teh Liki merupakan penghasil teh hijau terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. (TP)

Pabrik pengolahan teh hijau PT Mitra Kerinci di Solok Selatan, Sumatera Barat

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 49

korporasi

Semangat Baru PT KIW (Persero) Menapaki usianya yang ke-30 tahun, PT Kawasan Industri Wijayakusuma berusaha untuk semakin matang dan solid. Wajah baru dalam performa pengembangan bisnis terus ditingkatkan melalui upaya transformasi di tubuh perusahaan.

50 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

S

enin 15 Oktober 2018, Gedung RamaShinta, Hotel Patrajasa, Semarang tidak seperti biasanya. Ramai dan dipenuhi tokoh-tokoh penting. Sekitar 350 tamu hadir memenuhi undangan. Di antara yang terlihat merupakan pemegang saham dan dewan komisaris. Ada juga pelaku usaha dari Kawasan Industri BUMN maupun swasta, Pengurus Himpunan Kawasan Industri Mitra BUMN, investor, mantan direksi serta perwakilan instansi-instansi terkait. Mereka membaur jadi satu untuk menghadiri dan memeriahkan pagelaran puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW-Persero) ke-30, yang dibungkus melalui event Business Gathering dan Resepsi.

PT KIW merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha penjualan kavling industri dan persewaan gudang. Didesain dengan

Business Gathering dalam rangka memperingati HUT PT KIW yang ke-30 tahun.

mengusung konsep kawasan industri yang terpadu, mandiri, ramah lingkungan, bebas banjir dan siap pakai. Berdiri di atas lahan seluas lebih kurang 250 ha dan merupakan lingkungan yang strategis di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Perusahaan plat merah yang dikomandani Rachmadi Nugroho selaku Direktur Utama ini memang tengah giat-giatnya mengembangkan bisnis. Berbagai upaya perbaikan dalam upaya pengembangan terus dilakukan hingga saat ini. Makanya, tema yang diangkat pada peringatan HUT ke-30 kali ini, “Transformasi Bisnis Menjadi Korporasi Unggul.� Maksudnya, transformasi bagi PT KIW (Persero) merupakan

Donor darah dalam rangka memperingati HUT PT KIW yang ke-30 tahun.

korporasi titik tolak pembentukan semangat dan tekad baru untuk terus meningkatkan kualitas dan performa kerjanya guna menjadi perusahaan unggul dalam bidang pengembang dan pe­ngelola kawasan industri.

Ke depannya, PT KIW (Persero) berharap mampu menjadi perusahaan kawasan industri yang terpadu, komprehensif dan dinamis, sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan investor maupun perkembangan bisnis yang begitu cepat dari waktu ke waktu.

Dan upaya untuk mewujudkan langkah tersebut tengah dijalani. Buktinya, di tahun ini perusahaan yang berkantor pusat di Semarang, Jawa Tengah tersebut tengah merencanakan pembangunan BPSP (Bangunan Pabrik Siap Pakai) baru untuk memenuhi kebutuhan investor dalam pengembangan bisnis.

Prosesinya sudah dilaksanakan bebera­ pa waktu lalu di BPSP IX KIW yang dimiliki PT KIW (Persero). Peletakan batu pertama ini juga sekaligus menjadi salah satu rangkaian acara dalam memperingati Hari Ulang Tahun PT KIW (Persero) ke-30 tahun.

Pembangunan BPSP IX PT KIW (Persero) ini bekerja sama dengan PT Amarta Karya (Persero) yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Kerja sama antar BUMN ini sekaligus menjadi upaya mewujudkan sinergi BUMN yang merupakan program Kementerian BUMN. BPSP IX berdiri di atas lahan 10.050 m2. Diberi nama Graha Wiajaya Utama I. Dan nantinya akan langsung disewa dan digunakan oleh PT Silueta, perusahaan PMA dari Srilangka.

PT Silueta sendiri telah memesan BPSP IX sejak April 2018. Tidak hanya PT Silueta saja, namun sudah ada beberapa perusahaan yang mengantri untuk memesan BPSP di PT KIW (Persero).

PT KIW (Persero) yang berdiri di atas lahan seluas 250 ha, saat ini masih memiliki 78 ha lahan yang siap dikembangkan. Perusahaan ini juga menyewakan bangunan pabrik/gudang siap pakai. KIW memiliki delapan unit Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) dengan total luas lantai 48.388 m2 dan terus melakukan pembangunan BPSP untuk memenuhi kebutuhan investasi para investor.

Mengembangkan bisnis Selain mengangkat momentum transformasi bisnis, dalam puncak peringatan hari jadinya ke-30 tahun, perusahaan BUMN ini

juga memperkenalkan anak perusahaannya yang lahir sejak 1 Oktober 2018, yaitu PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS).

Bidang usaha perusahaan ini dikelola secara fleksibel dan dinamis serta beroperasi pada skala nasional maupun internasional.

Dengan bidang usaha dan pengelolaannya yang profesional, PWS diharapkan mampu menjadi perusahaan pengembang dan pengelola kawasan industri baru. Apalagi, bisnis pendukungnya meliputi jasa (trading, jasa konstruksi/konsultan, transportasi) dan property (batching plan, warehouse, perumahan).

Sehingga dengan hadirnya PT PWS, diharapkan mampu mengembangkan sayap bisnis PT KIW (Persero) terutama dalam memperluas

Kegiatan Pasar Murah yang menyediakan 300 paket sembako

Memaksimalkan program sinergi BUMN dengan ditandai penandatanganan MoU dengan sepuluh mitra BUMN

ekspansinya di luar pembangunan kawasan industri. Dalam lima tahun ke depan PT KIW (Persero) akan merambah lini bisnis lain seperti ekspor impor, logistik, properti, jasa dan industri turunan. Basis bisnisnya di Semarang, tapi jangkauannya bisa secara nasional. Salah satunya dengan mengandalkan PT PWS. Anak perusahaan ini juga akan dijadikan fasilitas untuk menjalankan bisnis di luar kawasan industri. Pasalnya, jika PT KIW (Persero) digunakan dalam menjalankan bisnis turunan tersebut, dikhawatirkan akan terbentur oleh aturan yang diberlakukan kepada perusahan BUMN. Sebagai ungkapan rasa syukur atas hari jadinya yang ke-30 tahun, PT KIW (Persero) juga melaksanakan beberapa rangkaian ke-

giatan, di antaranya Groundbreaking BPSP IX “Graha Wijaya Utama.” Kemudian, donor darah yang diikuti oleh 200 peserta dari warga sekitar dan pegawai perusahaan-perusahaan di lingkungan KIW. Penyerahan bantuan renovasi rumah untuk 7 karyawan PT KIW (Persero) dan bantuan pembayaran uang muka rumah karyawan. Sosialisasi pencegahan korupsi dan penandatanganan pakta integritas yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI, Alexander­ Marwata. Selain itu juga menyelenggarakan khitanan massal yang diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari Kecamatan Tugu, Ngaliyan, Boja dan Mijen, serta kegiatan Pasar Murah yang menyediakan 300 paket sembako seharga Rp25.000 untuk masyarakat di sekitar KIW. (TP)

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 51

lintas daerah

Memantik Kemasyhuran Pala Maluku Utara

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki demi melestarikan tanaman pala, salah satu jenis rempah-rempah masyhur asli bumi Kie Raha. Kepala Dinas Pertanian Pemprov Malut, Idham Umasangadji, mencurahkan segala perhatiannya untuk pengembangan budidaya pala secara modern. Idham membanggakan langkah pemerintah pusat yang mencanangkan pengembalian kegiatan rempah-rempah di Maluku Utara. Maluku Utara telah ditetapkan juga oleh pemerintah pusat sebagai 1 dari 6 provinsi prioritas pengembangan pala nasional. Malut secara all out berupaya melestarikan kejayaan pala seperti di masa lampau melalui berbagai program, antara lain mening­katkan produktivitas, menambah luas areal, dan menaikkan mutu komoditas pala asli Malut.

P

ala dan Maluku Utara sejatinya tak terpisahkan dalam lipatan sejarah perdagangan lintas benua. Dalam catatan sejarah internasional, Maluku Utara adalah bumi penghasil rempah-rempah terbaik sedunia. Karena itulah bangsa-bangsa Eropa berlomba menjelajah setengah bumi hanya untuk menjalin hubung­an dagang dengan wilayah nusantara yang kaya akan rempah-rempah, khususnya Maluku Utara.

Penjajahan bangsa asing ke bumi Malut tak lain dan tak bukan karena kepentingan ekonomis negara-negara kolonialis pada rempah-rempah terutama pala yang dimiliki Malut di masa itu.

Pala merupakan komoditas penting dan potensial dalam perekonomian nasional. Penting karena menjadi penyumbang pendapatan utama antara lain bagi petani di wilayah Timur Indonesia, khususnya di daerah

52 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Pala Tidore

sentra produksi pala. Disebut potensial karena mampu menyuplai 60%-75% kebutuhan pasar dunia dan memberi banyak manfaat baik dalam bentuk mentah maupun produk turunannya.

Sejak 2004, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) telah mengembangkan sistem pertanaman pala yang dimulai dengan

lintas daerah pembudidayaan varietas pala unggulan lokal.

Kepala Dinas Pertanian Pemprov Malut, Idham Umasangadji mengatakan, bahwa pemerintah pusat telah mencanangkan pengembalian kegiatan rempah-rempah di Maluku dan Maluku Utara. Malut telah ditetapkan juga oleh pemerintah pusat seba­ gai 1 dari 6 provinsi prioritas pengembangan pala nasional. “Khusus untuk Maluku Utara, saat ini merupakan penghasil komoditas pala terbesar di Indonesia. Dari enam provinsi yang menjadi prioritas pengembangan pala nasional, Malut paling besar produksi palanya.

Begitu pun volume ekspor pala, Malut yang terbesar.

Sayangnya, kita belum memiliki pelabuhan

Idham Umasangadji Kepala Dinas Pertanian Pemprov Malut

ekspor,� tutur Idham kepada Majalah TRIAS, di Ternate, belum lama ini.

Dewasa ini, Malut secara all out berupaya melestarikan kejayaan pala seperti di masa lampau melalui berbagai program, antara lain meningkatkan produktivitas, menambah luas areal dan menaikkan mutu komoditas pala asli Malut.

Bersamaan dengan itu, Pemprov Maluku melalui Dinas Pertanian saat ini sedang giatgiatnya membina para penangkar benih unggulan pala lokal Malut agar bisa mandiri. “Alhamdulillah benih pala Malut yang kita tangkar itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia dan itu mandiri diusahakan oleh petani tanpa dukungan APBD ataupun APBN,� tutur Idham.

Jadi pembudidayaan komoditas pala yang dikembangkan Pemprov Malut meliputi kegiatan-kegiatan yang komprehensif, mulai tahap pembenihan, peremajaan, perluasan areal lahan pertanian, diversifikasi, sampai proses integrasi komoditas di mana benih pala ditanam di bawah pohon-pohon kelapa.

Sebagai catatan, sudah berlangsung turun-temurun, petani pala di Malut berorientasi ke tanaman perkebunan. Karenanya, Pemprov Malut mengembangkan perkebunan pala berbasiskan kawasan.

Khusus untuk komoditas pala, kawasan pengembangan di Malut ditetapkan di Kabupaten Halmera Utara, Halmera Tengah dan Halmera Selatan.

Harga pala Malut tidak pernah turun.

Selalu naik terus dibandingkan dengan komoditi lain. Hal ini berkaitan dengan mutu pala yang dihasilkan di Malut. Dan mutu ini tak bisa dilepaskan dari benih pala unggulan yang ditanam oleh para petani di Malut.

Penjajahan bangsa asing ke bumi Malut tak lain dan tak bukan karena kepentingan ekonomis negara-negara kolonialis pada rempahrempah terutama pala yang dimiliki Malut di masa itu.

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 53

lintas daerah

Syarifudin, Penangkar Benih Pala

Produk olahan pala

“Petani pala di Malut sudah paham jika ingin mendapatkan hasil panen pala yang bermutu maka yang ditanam adalah benih pala yang bagus, yakni benih yang bersumber dari pohon induk terpilih dan sudah betul-betul terseleksi,� jelas Idham.

Inovasi di bidang benih unggul ini, sangat diperhatikan oleh Dinas Pertanian Malut di bawah kepemimpinan Idham Umasangadji.

Idham menunjuk satu inovasi pembenihan pala yang dipusatkan di Kabupaten Halmera Utara, yakni pengembangan benih pala unggulan dengan metode sambung pucuk.

Diharapkan, pengetahuan soal benih sambung pucuk ini akan tersebar luas dan dite­ rapkan oleh seluruh petani pala di Malut.

Karena pengembangan komoditas pala diorientasikan untuk tujuan ekspor juga, maka tentu saja ada beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) yang ikut dilibatkan.

Pembibitan Pala secara modern

54 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Kita para penangkar dan pembudidaya benih pala di Maluku Utara menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas niat baik dan dukungan pemerintah pusat selama ini.

Kami sebagai penangkar benih pala berharap usaha kami semakin berkembang.

Saya baru masuk tahun ketiga menjadi penangkar benih pala. Alhamdulillah sudah ada banyak peru­ bahan dalam kehidupan ekonomi keluarga. Saya sudah punya mobil dan rumah.

Saya awalnya menanam sedikit-sedikit dengan memanfaatkan lahan milik

Ada stakeholder yang terlibat dalam perdagangan hingga karantina. Semua pihak dari seluruh kabupaten/kota se-Malut termasuk dari Dewan Rempah bahu-membahu untuk mengembangkan pala ini.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama para stakeholder pala di Malut. Berbagai pelatihan bagi petani pala digelar secara intensif. Jadi sebelum diberikan bantuan, para petani pala men-

orangtua. Alhamdulillah, benih-benih yang saya tangkar banyak diminati dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kurun 3 tahun terakhir ini, permintaan akan benih pala datang dari Yogyakarta, Makassar, Bali, Palembang, Manado, Gorontalo

jalani pelatihan-pelatihan yang dibiayai oleh APBD ataupun APBN. Sejauh mana profil pertanian pala di Malut secara umum? Idham mengatakan, rata-rata petani pala di Malut memiliki lahan seluas 2-3 hektar.

Pengembangan komoditas pala, menurut hemat Idham, relatif tidak sulit mengingat komoditas pala sudah sangat familiar bagi warga Malut jika dibandingkan komoditas

lintas daerah tanaman pangan dan komoditas holtikultura lainnya.

“Pala adalah komoditas kearifan lokal Maluku Utara. Jadi berbekal pengetahuan yang mumpuni, para petani sejak dini telah mampu mengidentifikasi mana pala yang bisa dijadikan bibit unggulan,” cetus Idham.

Singkatnya, petani pala dituntut harus memahami dan mengenali bibit pala yang bermutu. Jangan sampai salah pilih bibit.

Sebab, begitu mereka salah pilih bibit, maka mereka yang nantinya selama 6 tahun itu hanya menunggu pala yang tidak akan menghasilkan buah. Jadi mubazir saja selama 6 tahun penantian itu. Sementara biaya pera­ watan selama periode 0-6 tahun itu tidaklah sedikit.

“Berarti petani rugi dari sisi waktu. Berbeda dengan komoditas cengkeh yang pasti akan berbuah walaupun tidak seperti yang diharapkan kualitas dan kuantitasnya. Akan halnya pala, jika dari awal tidak diseleksi maka dipastikan petani yang menanamnya akan rugi banyak,” terang Idham.

Apalagi khusus untuk pala, rentang waktu 0-6 tahun itu adalah periode belajar berbuah.

Sedangkan usia 8-10 tahun, pohon pala baru bisa disebut produktif apabila 1 pohon menghasilkan 1 kg–3 kg. Dan itu baru bisa diklaim pala sebagai sumber pendapatan.

Sebagai konsekuensi dari pembinaan kepada para petani pala di Malut, Idham selalu ingin memastikan bahwa bibit yang diberikan dan ditanam oleh petani pala bukan bibit pala yang jantan.

“Saya selalu tegaskan, secara dini kita sudah mengidentifikasi mana pala jantan dan

pala yang berbuah,” papar Idham.

Para penangkar benih pala menjadi mitra strategis Dinas Pertanian Malut dalam upaya mengembangkan komoditas pala di Malut.

Rata-rata para penangkar benih sudah berpengalaman dan juga mempunyai pohonpohon indukan.

Para penangkar benih ini juga merupakan pelaku kebun. Mereka juga menanam pala walaupun itu sifatnya meneruskan kebun secara turun temurun. (TP)

Kebon pala masyarakat di Ternate

Fadli, Penangkar Benih Pala Dengan kegiatan sebagai penangkar ini, terus terang saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang budidaya benih pala yang baik.

Alhamdulillah luar biasa bapak-bapak dari Dinas Pertanian Maluku Utara, termasuk dari BP2STP, selalu mengontrol kegi­ atan penangkaran benih pala yang saya jalani.

Pihak pertanian selalu kontrol kita punya

pekerjaan apakah benih yang kita ambil itu benih pohon induk atau tidak, baru mereka sertifikasi yang sudah diatas 30 cm itu baru bisa memenuhi syarat.

Penyemaian benih dilihat dari pohon induk, yang biasanya dilihat dari pohon yang buahnya banyak. Yang sampelnya betul-betul bagus. Pohon semacam itulah yang kita tetapkan sebagai pohon

induk.

Bibit-bibit itu kita ambil terus kita semai. Setelah satu bulan lebih sudah tumbuh kemudian kita pindahkan ke polibet.

Untuk pengisian polibet kita manfaatkan ibu-ibu, jadi dari 100 polibet kita manfaatkan 20 orang ibuibu, nanti kerja yang lain itu untuk laki-laki. 100.000 minimal 8 bulan, kalau tahun ini kita sudah lebih dari 100.000.

Varietas Pala Tidore 1

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 55

lintas daerah

Geliat Maluku Utara Kembangkan Pala

P

ala (Myristica fragrans) merupakan satu tanaman buah yang namanya sudah mendunia sejak dahulu kala.

Para pedagang kuno sudah banyak mengincar tanaman ini karena nilai jual tinggi dan permintaan kebutuhan yang sangat banyak. Bagian utama yang banyak menjadi incaran para pedagang adalah biji dan daging buahnya.

Konon, buah dan biji Pala sudah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi berkuasa di seperempat bagian bumi. Biji pala yang sudah dike­ ringkan adalah bahan utama pembuatan berbagai masakan, biasanya biji pala ini akan digerus dan dibentuk menjadi bubuk.

Salah satu penyebab Pala menjadi istimewa adalah minyak atsiri yang terkandung dalam buahnya secara alami.

Provinsi Maluku Utara tengah gencar-gencarnya menggapai kejayaan masa lampau sebagai daerah kepulauan legendaris penghasil rempah terbaik dan tersohor di seantero dunia. Sesuai perkembangan zaman, budidaya penanaman pala diterapkan dengan teknik modern di daerah berjulukan ‘Tanah Seribu Pulau’ ini.

56 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Sudah sejak lama, tanaman pala dikenal sebagai tanaman rempah-rempah dan mempunyai kedudukan penting sumber minyak atsiri yang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri seperti, industri makanan, obatobatan, parfum, kosmetik, dan lain-lain.

Indonesia patut berbangga karena menjadi salah satu penghasil pala tersubur yang pernah ada di muka bumi. Tidak heran bila para pedagang Arab sudah lama menjajaki wilayah Indonesia untuk berdagang rempah populer ini. Bahkan, penjajahan yang terjadi di Nusantara oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol dan Belanda disebabkan oleh hasrat monopoli perdagangan rempah-rempah seperti pala.

Indonesia telah menduduki posisi pertama penghasil pala dunia, karena sebagian besar kebutuhan pala dunia disuplai dari

lintas daerah

negeri ini. Hasil pala Indonesia lebih disukai oleh pasaran luar negeri karena memberikan aroma khas dan memiliki rendemen minyak yang tinggi.

Pala merupakan salah satu tanaman rempah yang menjadi rebutan bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia seperti Portugis pada tahun 1511. Biji dan kulitnya dibawa ke Eropa dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Harga yang tinggi ini merupakan perangsang bagi bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia.

Pada zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (V.O.C), sebuah persekutuan dagang asal Belanda yang didirikan pada tahun 1602, sistem tata niaga pala dan cengkeh telah tertata dengan baik, sehingga pala bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang signifikan bagi negeri Belanda.

Kemudian pada tahun 1748 tanaman ini dikembangkan ke daerah Minahasa dan Kepulauan Sangir Talaud, Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian menyusul di Jawa, Aceh dan Lampung.

Pada zaman kekuasaan Inggris, tanaman ini disebarkan ke beberapa daerah jajahan

nguasai Ternate pada 1510 karena tertarik dengan rempahnya.

Dalam catatan sejarah internasional, Maluku Utara adalah bumi penghasil rempahrempah terbaik sedunia. Karena itulah bangsabangsa Eropa berlomba menjelajah setengah bumi hanya untuk menjalin hubungan dagang dengan wilayah Nusantara yang kaya akan rempah-rempah, khususnya Maluku Utara. tetapi tidak berhasil baik. Di Malaya pala dikalahkan oleh komoditas karet. Namun di pulau kecil India Barat (Grenada), pala dapat dikembangbiakkan dengan baik sehingga daerah ini menjadi saingan Indonesia dalam ekspor pala di dunia. Rempah yang satu ini menguasai semua bursa perdagangan di Eropa karena memiliki harga jual yang sangat tinggi, setara dengan emas.

Salah satu daerah yang tersohor sejak dahulu kala sebagai penghasil Pala di Nusantara adalah Maluku Utara. Tanaman tropis ini tumbuh subur di tempat ini.

Sejak dulu, pala menjadi primadona. Pada Abad X-XII, pala asal Maluku Utara tersohor sampai Eropa dan Timur Tengah. Pala dan Maluku Utara tak terpisahkan dalam lipatan sejarah. Bagaimana Portugis berusaha me-

Keunggulan Komparatif Pala Komoditas pala merupakan komoditas penting dan potensial dalam perekonomian nasional. Penting karena menjadi penyumbang pendapatan utama antara lain bagi petani di wilayah timur Indonesia, khususnya di daerah sentra produksi pala. Potensial karena mampu menyuplai 60%-75% kebutuhan pasar dunia serta mempunyai banyak manfaat baik dalam bentuk mentah maupun produk turunannya.

Pala termasuk tanaman yang mempunyai keunggulan komparatif alamiah karena berumur panjang, daunnya tidak pernah mengalami musim gugur sepanjang tahun sehingga baik untuk penghijauan dan dapat tumbuh dengan pemeliharaan minim.

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 57

lintas daerah Dengan demikian potensi pala cukup kompetitif dan dapat diandalkan dalam membantu pertumbuhan perekonomian di daerah sentra produksi. Bagian tanaman pala yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah biji, buah dan fulinya yang digunakan sebagai bahan industri minuman, makanan, farmasi dan kosmetik.

Pengusahaan tanaman pala di Indonesia merupakan pertanaman rakyat dan sudah sejak lama diusahakan. Pada tahun 2017 luas areal tanaman pala 169.587 hektar dengan jumlah produksi 34.602 ton.

Perkembangan volume ekspor biji pala Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) mengalami peningkatan, ekspor pada tahun 2012 sebesar 12.849 ton dengan nilai US$122.372.000 meningkat hingga tahun 2016 menjadi 17.027 ton dengan nilai US$100.141.000. Bentuk komoditas pala yang diekspor oleh Indonesia adalah bentuk biji pala dan fuli.

Pengembangan Pala di Maluku Utara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) sejak 2004 telah mengembangkan sistem pertanaman pala yang dimulai

Pohon pala, cengkeh dan kayu manis tumbuh berdampingan di Ternate. Kekayaan rempah-rempah ini terus dikembangkan dengan budidaya modern.

58 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Sektor perkebunan Maluku Utara angkat kesejahteraan masyarakat.

dengan pengajuan varietas unggulan lokal.

Kepala Dinas Pertanian Pemprov Malut, Idham Umasangadji mengatakan, bahwa Malut bersama 5 provinsi lainnya di Indonesia, yakni Maluku, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Aceh termasuk dalam 6 (enam) provinsi prioritas pengembangan pala nasional.

Idham menuturkan, ada beberapa alasan yang mendasari penetapan daerah prioritas pengembangan pala nasional. Kepemilikan areal perkebunan pala yang luas merupakan salah satu indikatornya.

Selain itu, banyak petani di provinsi bersangkutan yang menjadikan pala sebagai sumber penghasilan serta selama ini memiliki kontribusi besar terhadap perdagangan komoditas pala di Indonesia, baik untuk kebutuhan industri dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.

Gubernur dari 6 provinsi tersebut barubaru ini melakukan rapat koordinasi di Ternate untuk membahas program pengembang­an pala, di antaranya mengenai program pengembangan pala berbasis kawasan. “Pemerintah Pusat melalui Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan penuh dalam pengembangan pala di ke enam provinsi tersebut, baik dari segi perluasan lahan, peningkatan kualitas produksi maupun pemasarannya,� terang Idham Umasangadji kepada Majalah TRIAS, di Ternate, belum lama ini.

Bagi Malut sendiri, lanjut Idham Uma-

sangadji, sebagai provinsi prioritas pengembangan pala nasional, ada keinginan besar untuk dapat mengembalikan kejayaan Malut sebagai penghasil rempah yang melegenda sejak masa kolonial dahulu.

Para petani pala di Malut juga diharapkan akan semakin meningkat penghasilannya, karena nantinya harga pala yang selama ini hanya sekitar Rp60.000-an/kg untuk biji pala, bisa meningkat di atas Rp80.000-an.

Ia menambahkan, Pemprov Malut terus pula mengupayakan masuknya investor untuk membangun industri pengolahan pala di Malut, agar selain meningkatkan nilai tambah komoditas itu, juga dapat membuka banyak lapangan kerja.

4 Varietas Unggulan Pala Malut Obsesi besar Malut untuk kembali meraih kejayaan sebagai daerah penghasil pala bukanlah tanpa usaha keras. Sebagaimana dikatakan Idham Umasangadji, sampai saat ini pihaknya telah mengembangkan sekitar 4 (empat) Varietas Unggulan Pala Lokal meliputi: Varietas Pala Ternate-1, Varietas Pala Tidore-1, Varietas Pala Tobelo-1, dan yang terbaru adalah Varietas Pala Makian.

Varietas Ternate-1 sendiri merupakan benih bina yang ditetapkan sejak 2004 dan telah digunakan secara luas. Dengan potensi hasil  mencapai 7.500 butir/pohon/tahun.

Varietas Pala Ternate-1 berasal dari kebun sumber benih berlokasi di Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.

lintas daerah Teknik Penangkaran/Perbanyakan Sangat berhubungan dengan ketersedia­an benih, hal lain yang mendapat penekanan khusus dari Pemprov Malut adalah penangkaran benih/bibit. Pembenihan/pembibitan merupakan salah satu unsur teknik budidaya tanaman untuk meningkatkan presentase bibit yang hidup, menghindari kematian tanaman muda dan yang paling utama adalah memperoleh bibit bermutu.

Produksi benih pala meliputi perbanyakan benih pala yang berasal dari kebun induk dan Blok Penghasil Tinggi (BPT). Perbanyakan bahan tanam pala dapat menggunakan benih varietas unggul yang telah dilepas serta ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan/atau Benih Unggul Lokal.

Kunjungan Anggota Komisi IV DPR RI dan Dirjen Perkebunan, Ir. Bambang, M.M.

Adapun Varietas Pala Tidore-1 berasal dari kebun sumber benih yang terletak di Kelurahan Jaya, Kecamatan Tidore Utara. Tanaman pala yang ada pertama kali di kelurah­an Jaya dapat diidentifikasi perbedaan morfologi dari tanaman pala dalam hal ini bentuk buah, bentuk biji, warna fuli, tebal fuli, bentuk dan tebal daun serta kembar tidaknya buah diperoleh 3–7 aksesi tanaman pala yang berasal dari kelurahan ini.

Topografi lokasi adalah bergunung terjal dengan ketinggian 100-500 m dpl, dengan sistem tanam monokultur dan polikultur. Variasi Pala dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: (1) Berdasarkan bentuk biji/buah, dan (2) Berdasarkan ketebalan Fuli.

Varietas Pala Tobelo 1 berasal dari pohon terbaik pala Marikrubu Ternate, sebanyak 278 bibit, ditanam di kebun BPT Constantien Bela di Desa Wari, dan BPT Fery Kusuma di Desa Wosia Tobelo, yang penanamannya dilakukan sejak tahun 1953.

Pertanaman pala yang tumbuh baik di kebun BPT Wari sebanyak 63 pohon. Hasil seleksi dari populasi tersebut diperoleh pohon induk pala Tobelo 1, yang diusulkan sebagai Varietas Tobelo dengan ciri khas pangkal tangkai buah lonjong. Turunannya telah dikembangkan ke berbagai lokasi di pulau Halmahera.

Malut tersebut senantiasa menjadi perhatian utama. Demi memenuhi ketersediaan benihbenih tersebut, Dinas Pertanian Malut membangun Blok Penghasil Tinggi/Pohon Induk Terpilih (BPT/PIT).

Untuk menjaga ketersediaan benih Pala Varietas Unggul Tidore-1, dibangunlah BPT dan PIT di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Malut.

Selanjutnya, ketersediaan benih Pala Varietas Unggul Ternate-1 dan Tobelo-1 dibangun BPT dan PIT di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Malut.

Sedangkan, untuk menjaga ketersediaan benih Pala Varietas Unggul Makian dibangun BPT dan PIT di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Malut.

Pengembangan Tanaman Pala Dalam analisis SWOT, pengembangan tanaman pala di Provinsi Malut relatif menghadapi sejumlah kondisi obyektif. Antara lain, masih minimnya pengetahuan petani mengenai teknik budidaya, panen dan pascapanen yang baik. Kemudian, kurangnya sarana pendukung pascapanen (gudang penyimpanan, alat/mesin pascapanen) Selanjutnya, waktu panen yang tidak sesuai (belum matang fisiologis) sehingga potensial menurunkan kualitas pala, terbatasnya pendampingan/pembinanaan dan pelatihan kepada petani/gapoktan, serta masih adanya ketergantungan tinggi pada tengkulak dalam rantai pemasaran produk pala.

Kendati demikian, lepas dari kondisi kelemahan obyektif tersebut, dalam 5 tahun terakhir (2013-2017), ada tren sangat positif

Benih Tanaman Pala Idham menjelaskan, aspek ketersediaan benih dari keempat varietas unggulan pala

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 59

lintas daerah yang menunjuk pada semakin meningkatnya luas areal tanaman pala, produksi, produktivitas pala, dan bahkan jumlah petani pala di Provinsi Malut.

Gambaran 5 tahun terakhir tersebut, menurut hemat Idham, merupakan pertanda yang sangat bagus bahwa pala bakal kembali menjadi komoditas kebanggaan dan andalan warga Malut dalam meraih kesejahteraan ekonominya.

Sekadar catatan statistik, pada tahun 2013, luas areal pertanian pala di Malut mencapai 38,509 hektare. Pada 2014, naik menjadi 40,059 hektare. Pada 2015, kembali naik luasnya menjadi 42,672 hektare. Kemudian pada 2016, luas areal tanaman pala di Malut meningkat sebanyak 44,712 hektare. Pada 2017, jumlah areal sebanyak 45,113 hektare.

Indikator pertumbuhan lainnya bisa dilihat dari aspek jumlah petani pala di Malut dalam rentang 2013-2017. Pada 2013, jumlah petani pala di Malut sebanyak 24,025 KK (kepala keluarga).

Warga Malut yang beralih profesi menjadi petani pala bertambah jumlahnya pada 2014 yakni sebanyak 24,277 KK. Kemudian pada 2015, petani pala Malut semakin bertumbuh menjadi 26,869 KK. Pada 2016 dan 2017, sebanyak 26,878 KK di Malut yang berprofesi sebagai petani pala.

60 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Pemasaran Hasil Pemasaran dan perdagangan pala di Provinsi Malut Selatan masih berpusat di tingkat pedagang pengumpul. Pintu keluar pala sebagian besar melalui pusat perdagangan yang berada di Ternate dan Tobelo. Perdagangan pala hanya sebatas pada perdagangan fuli kering dan biji kering melalui pedagang pengumpul yang ada di daerah masing-­masing­ yang kemudian dibawa ke Ternate atau Tobelo. Selanjutnya oleh pedagang pengumpul besar dijual di Surabaya, Jawa Timur dan/ atau Manado, Sulawesi Utara.

Kembali ke Idham. Ia menggarisbawahi bahwa pengembangan tanaman pala berbasis kawasan berarti penguatan dan pengembangan sistem agribisnis pala.

Penguatan tanaman pala dimaksudkan agar seluruh komponen subsistem dalam sistem agribisnis yang telah tersedia di lokasi kawasan diperkuat atau ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu mendorong pertumbuhan kawasan agribisnis.

Akan halnya pengembangan tanaman pala menunjuk pada peningkatan skala komponen subsistem dalam sistem agribisnis yang telah tersedia agar dapat bersaing secara ekonomis dan sosial.

Melalui penguatan dan pengembangan ini, secara keseluruhan sistem agribisnis ta-

naman pala dapat berjalan dengan terpadu dalam pengembangan kawasan.

Penguatan dan pengembangan tanaman pala itu sendiri dilakukan dalam rangka (1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pala yang dikembangkan; (2) Meningkatkan aktivitas pasca panen dan kualitas produk pala; (3) Meningkatkan aktivitas pengolahan dan nilai tambah produk pala; (4) meningkatkan jaringan pemasaran komoditas pala; (5) Meningkatkan pendapatan pelaku usaha komoditas pala; (6) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha di bidang agribisnis dan agroindustri pala; dan (7) Meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan, pasar input dan output, teknologi dan informasi agribisnis pala. (TP)

kan

lintas kota Stadion Benteng sampai saat ini belum diserahkan oleh kabupaten.

Akhirnya kondisi sekarang itu kian kurang terawat dan banyak venue-venue lain masih milik kabupaten Persiapan untuk perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten sudah mencapai tahap final. Tapi sejumlah kalangan masih menilai bakal ada kendala dalam penyelenggaraan ajang olahraga provinsi tersebut, khususnya menyangkut keberadaan Stadion Benteng yang sampai sekarang nasibnya masih terkatung-katung.

P

emerintah Kabupaten Tangerang bersiap menyelenggarakan perhelatan besar. Maklum pada 4-11 November 2018 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Banten.

"Alhamdulillah venue-venue yang kita bangun ini sudah mencapai tahap finishing.

Mudah-mudahan akhir Oktober semua sudah siap dan sudah dilakukan percobaan sebelum pertandingan," ucap Bupati Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sendiri menargetkan akan menyelesaikan seluruh arena olahraga pada akhir Oktober 2018. Tapi sekalipun begitu, ter-

Porprov V Banten Digelar Stadion Benteng Menghadang pancar keraguan dari Anggota DPRD Kota Tangerang, Anggiat Sitohang, S.E. Keraguan yang ditunjukkan wakil rakyat dari Partai NasDem tersebut tertuju pada sejumlah venue di Kota Tangerang yang bakal dijadikan tempat berlaga bagi sejumlah atlet. Masih ada sejumlah venue yang tersangkut masalah hingga terbengkalai pegelolaannya. Satu di antara bukti tersebut perihal nasib dari Stadion Benteng yang pengelolaannya masih tarik menarik antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota.

Anggota DPRD Kota Tangerang, Anggiat Sitohang, S.E.

lak Pemkab Tangerang dengan alasan merupakan aset lama yang masih digunakan untuk kepentingan Pemkab.

Setelah Arief R jadi Wali Kota Tangerang, masalah ini sudah tidak disinggung lagi. Apalagi Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang masih keluarga dengan Arief R, makanya masalah ini tidak diributkan lagi. “Yang paling utama Stadion Benteng ini. Kalau yang lain karena sudah ada GOR dan stadiun jadi memang bisa dilaksanakan di sana,� ujar Wakil Rakyat Dapil Kota Tangerang 2 tersebut.

Dengan persoalan tersebut apakah perhelatan olaraga di tingkat Provinsi Banten ini bakal berjalan mulus? "Saat ini masih ada sejumlah venue yang masih dibangun yakni stadion sepak bola, lapangan softball, squash, voli, voli pasir, dan menembak. Semua lagi dalam tahap finishing. Kalau renang kemudian olahraga bela diri semua sudah siap," kata orang nomor satu di Kabupaten Tangerang ini.

Yang jelas, menurut Ketua KONI Banten, Rumiah Kartoredjo, Porprov Banten merupakan ajang mencari atlet terbaik untuk dipertandingkan dalam skala nasional. "Porprov ini antara lain targetnya untuk persiapan atletatlet potensial dari seluruh cabor (cabang olahraga) pada saat nanti hasil akhir Porprov ini diharapkan bisa mencapai titik maksimal dalam seleksi PON 2020," kata Rumiah. Sebanyak 39 cabor nantinya akan dipertandingkan dalam Porprov V Banten 2018 tersebut. (TP)

“Stadion Benteng yang sampai saat ini kan belum diserahkan oleh kabupaten. Akhirnya kondisi sekarang itu kian kurang terawat dan banyak venue-venue lain masih milik kabupaten. Ini sebetulnya yang menjadi kendala untuk pelaksanaan Porprov. Kalau dari segi yang lain sudah siap. Tapi kita sebagai tuan rumah jika ada venue yang belum siap kan jadi masalah juga,� tegas Anggiat kepada TRIAS. Stadion Benteng diresmikan pada 11 Januari 1989. Setelah 20 tahun lebih Kota Tangerang berdiri dan terpisah dari Kabupaten Tangerang, sengketa sejumlah aset, termasuk Stasion Benteng belum juga terselesaikan.

Pemkot Tangerang berencana mengambil alih pengelolaan stadion tersebut tetapi dito-

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 61

lintas kota Anda pernah ke Depok?

Bagi sebagian pencari nafkah di Jakarta, kota Depok sangat tidak asing.

Sebab banyak warga Depok yang bekerja di ibu kota.

K

ota Depok berbatasan dengan Jakarta sehingga warga Depok atau warga Jakarta saling berkunjung atau saling melintasi perbatasan kedua kota menjadi hal sangat biasa. Di harihari kerja, alur lalu lintas dari Depok ke Jakarta sangat padat, begitu pun sebaliknya ketika jam kantor usai.

Ketika muncul pertanyaan, Depok apanya yang menarik? Jawabannya bisa beragam; kulinernya, pemandangannya, suasana kotanya dan lain sebagainya. Depok sebagai salah satu kota tujuan wisata, mungkinkah?

Depok sejatinya menyimpan potensi wisata yang tak kalah menariknya jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Jawa Barat.

Farida Rachmayanti, anggota DPRD Kota Depok menaruh harapan besar Depok akan menjadi salah satu kota tujuan wisata yang mampu bersaing dan menarik wisatawan.

Dalam pemikirannya, Depok akan dikembangkan sebagai wisata alam untuk rekreasi keluarga. Potensi ke arah itu ada, pertama karena secara umum ada beberapa sumber daya alam yang dapat dikelola untuk menjadi wahana rekreasi keluarga. Misalnya, keberadaan Setu, Taman Hutan Raya, Sungai Ciliwung dan potensi pengembangan ikan hias.

Farida Rachmayanti:

Depok Siap Kembangkan Wisata Alam Keluarga 62 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Kedua, bahwa dibutuhkan upaya konservasi berbasis pariwisata terhadap sumber daya alam tersebut. Agar bisa terjaga dan tidak rusak. Ketiga, kebijakan pembangunan Kota Depok yang ramah keluarga menuntut konsekuensi logis kebutuhan ruang publik yang ramah keluarga, di antaranya obyek rekreasi bagi keluarga.

Apalagi selama ini dia melihat warga Depok sangat haus akan kebutuhan rekreasi setempat. Kenapa warga Depok harus jauhjauh pergi ke luar kota untuk menikmati suasana yang aman dan nyaman untuk liburan keluarga bernuansa alami.

Tengoklah jika hari-hari libur, mall-mall yang ada di Kota Depok ramai dikunjungi warga, begitu pun pusat-pusat kuliner. Depok yang ramai di hari kerja, kiranya bisa bertambah ramai di hari-hari libur. Banyak warga Jakarta dan sekitar Depok menyerbu Depok.

Kehadiran sebuah ruang rekreasi bagi keluarga sangat diperlukan, sebuah wahana yang mampu bisa lebih mempererat tali silaturahmi antarkeluarga. Membangun suatu wahana rekreasi keluarga tak perlu mahal.

“Dan ingat satu dari 10 variabel indeks kebahagiaan adalah ketersediaan waktu luang,” katanya kepada Majalah TRIAS. Beberapa sumber daya alam di wilayah Depok sangat berpotensi untuk menjadi rekreasi keluarga. Dan secara bertahap bisa dikembangkan untuk destinasi wisata alam.

Jika berbicara 10 indikator Indeks Kebahagiaan maka kita akan mendapatkan ketersediaan waktu luang salah satunya. Indeks Kebahagiaan atau dikenal juga dengan Index

istimewa

lintas kota

Setu Pengasinan Depok, salah satu sumber daya alam yang dimiliki Kota Depok untuk destinasi wisata keluarga.

of Happiness adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteran masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Secara umum biasanya ketersediaan waktu luang sangat erat hubungannya dengan aktivitas hobi, kebutuhan rekreasi, kebutuhan membangun relasi, bergabung dengan komunitas dan lain sebagainya.

Tentu dengan hadirnya sebuah wahana rekreasi keluarga di Depok, maka diharapkan warga Depok tidak keluar kota jika hari libur.

Dengan tetap di Depok, maka uangnya bisa dinikmati pedagang Depok.

Dengan dikelolanya sumber daya alam yang dijadikan tempat rekreasi, bisa menjadi rintisan destinasi yang menarik. Pada sisi lain akan memacu pemberdayaan ekonomi. Namun diingatkan, jangan sampai

pengembangan pariwisata mengabaikan kebutuhan konservasi alamnya.

Pengelolaan Taman Hutan Raya di Pancoran Mas misalnya, prosentase luas area konservasi tetap mendominasi, karena menjadi salah satu paru-parunya Kota Depok.

Jadi perlu dibuat zona, termasuk zona edukasinya karena di sana tumbuh berbagai spesies tanam­an.

Jika ada yang bertanya apakah Depok masih layak untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi wisata alam? Justru ini strategi untuk menjadikan Depok tetap terjaga alamnya, bukan masalah layak tidak layak. Karena de facto ada beberapa setu yang sudah mulai berubah fungsinya. Seperti ada setu yang tercemar sampah. Itulah sebabnya DPRD berinisiasi menyusun Perda Kota Depok No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Alam Kota Depok.

Perda itu mengatur mulai perencanaan, pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan. Diharapkan dalam jangka dua tahun ke depan ada satu atau dua potensi wisata alam yang siap untuk dijadikan tempat rekreasi keluarga dan masyarakat.

Secara umum hampir setiap kecamatan di Depok memiliki potensi wisata alam, tinggal dilakukan kajian mana potensi yang paling memungkinkan, mana yang dapat memberi nilai tambah.

Selain itu dibutuhkan ketelatenan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Mengingat secara aturan potensi tersebut adalah milik provinsi dan pusat. (TP)

Taman Hutan Raya di Pancoran Mas, sumber daya alam cocok untuk dijadikan destinasi rekreasi keluarga di wilayah Depok.

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 63

lintas kota

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Sidik Mulyono.

Kadis Kominfo Kota Depok Mengintegrasi Jadi Satu Aplikasi Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, itulah inti keberadaan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok. Berbagai langkah terobosan dilakukan antara lain membangun depok single windows, SILO dan Sigap. Apa itu?

T

ugas menantang berada di depan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok. Salah satu tugas itu adalah bagaimana Diskominfo ini memainkan perannya dalam membantu pencapaian visi pertama dari pemerintah Depok, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus

64 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

pencanangan Depok sebagai kota cerdas atau smart city.

Sejak tahun lalu Diskominfo Kota Depok melakukan berbagai macam pengembangan aplikasi terkait upaya meningkatkan pelayanan publik di mana euforia dari smart city ini di hampir semua Organisasi Perangkat

Daerah (OPD). Sayangnya, semangat euforia tersebut tidak dibarengi dengan integrasi dari masing-masing aplikasi. Untuk itu, bagaimana Diskominfo mengintegrasi seluruh aplikasiaplikasi yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik? “Sejak saya menjabat setahun lalu, saya melihat ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda-tunda,� kata Kepala Dinas Kominfo Kota Depok Sidik Mulyono kepada Majalah TRIAS. Bisa dibayangkan kalau semua OPD memiliki satu aplikasi kemudian masyarakat disuruh mendownload aplikasi tersebut maka handphone masyarakat Depok akan penuh.

lintas kota Karena itu Diskominfo Kota Depok mengu­bahnya menjadi satu aplikasi yang terintegrasi baik inti datanya maupun tampilannya, dengan nama depok single windows, yang berisi semua pelayanan publik mulai dari kesehatan, pendidikan, PDAM dan berbagai informasi lainnya.

Berhubung masih baru, layanan itu mungkin masih terbatas, namun ke depan secara bertahap layanan-layanan yang bisa diintegrasikan ke dalam depok single windows, akan meningkat terus. Misalkan untuk Dinas Sosial bagaimana mendata panti-panti sosial yang ada, berapa kapasitasnya. Jika selesai dan bagus diintegrasikan ke depok single windows.

Selain Dinas Sosial, RSUD juga sudah membuat aplikasi untuk pendaftaran rumah sakit kapasitas berapa kamar tersedia yang kosong kemudian juga rujukan termasuk juga puskesmas. “Nah ini nanti semua kita akan integrasikan sehingga masyarakat lebih dimudahkan urusannya,” tambah Sidik.

Selain itu ada juga yang namanya Sistem Informasi Layanan Online atau SILO di setiap kelurahan dan kecamatan. Pelayanan melalui sistem ini mencakup urusan Dukcapil, urusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBB dan lain sebagainya. Proses sosialisasi sistem SILO ini sudah hampir selesai tinggal diimplementasikan.

Diskominfo Kota Depok sedang mencari kelurahan atau kecamatan mana yang siap untuk diimplementasikan, karena pada prinsipnya setiap aplikasi mudah dibangun.

Yang sulit, menurut Sidik adalah bagaimana mengkoordinasikan jika yang merespons lebih dari satu OPD. Artinya harus diujico-

Sidik Mulyono mewakili Pemkot Depok dalam menerima penghargaan kategori Ekosistem Inovatif dan Sosial Cerdas dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

bakan bagaimana koordinasinya, sehingga tidak berseberangan. Misalkan puskesmas ada rujukan ke rumah makit, nah rumah sakitnya sudah siap belum menerima rujukan itu. Ini yang harus diujicobakan dulu, kalau ini udah semuanya oke, dicek baru dimasukkan dalam depok single windows ini.

Dengan aplikasi SILO diharapkan masyarakat bisa menikmatinya. Kita menyadari bahwa selama ini ada kelemahannya mungkin ada aparat kelurahan yang belum siap. Untuk itu Dinas Kominfo dalam tahapan uji coba, akan memberi bantuan apa yang mereka perlukan. Mungkin mereka membutuhkan perangkat seperti scaner dan komputer sederhana.

Kemudian Diskominfo bisa memberi pelatih­an kepada SDM kelurahan. Semua diajarkan, kenapa? Karena tidak semua masyarakat atau para manula bisa menggunakan gadget (hp). Dengan bantuan, mereka yang tidak bisa menggunakan hp akan terbantu bagaimana menscan dokumen dan lain sebagainya.

Sigap

Aplikasi SIGAP

Ada juga satu aplikasi yang cukup membantu Diskominfo Kota Depok dalam mening­ katkan kualitas pelayanan, yakni Sistem Integrasi Pengaduan Maupun Juga Aspirasi Masyarakat atau Sigap. Sistem ini bisa didownload di play store. Jika masyarakat ingin mengeluarkan keluhannya terhadap atau

Dengan aplikasi SILO diharapkan masyarakat bisa menikmatinya.

Kemdati selama ini masih ada yang belum siap. terkait dengan pelayanan publik pemerintah Kota Depok itu bisa sambil difotonya. Foto itu langsung dibuatkan laporannya kemudian dikirim melalui Sigap. Nanti si pengirim itu akan berkomunikasi dengan orang yang akan melakukan respons. Melalui komunikasi yang intens akan terlacak terus dan terselesaikan.

Kalau memang itu memungkin bisa diselesaikan secara cepat, namun ada juga yang membutuhkan waktu.

Sigap ini akan terus diimprove lagi, apabila tidak direspons oleh pihak yang harus merespons, maka akan secara otomatis laporan itu jatuh ke pimpinannya. Nah, pimpinannya itu akan memberikan minimal penguatan, dan memberi teguran.

“Intinya kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Sidik Mulyono menutup pembicaraannya. (TP)

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 65

sosok Agus Roni

Ketua DPW NasDem Jambi

Seratus Kursi di Senayan

Sebagai partai yang masih terhitung baru di panggung perpolitikan nasional, NasDem sekarang tumbuh dan berkembang lebih baik. Dan ini menimbulkan kepercayaan di setiap kader NasDem bahwa partai ini akan menjadi lebih baik di waktu-waktu mendatang.

K

iprah kader partai NasDem harus sejalan dengan revolusi mental.

Untuk itu, yang pertama dilaksanakan adalah konsolidasikan kekuatan internal sekaligus menanamkan rasa cinta kepada organisasi dan Tanah Air, kepada seluruh elemen dan komponen struktural partai NasDem Jambi, sebagaimana digariskan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Keberadaan NasDem bukan sekedar partai yang melengkapi pemilu atau partai yang untuk lolos parliament threshold. Tapi partai yang besar dan menjadi besar untuk menang di pemilu 2019. Karena itulah NasDem selalu kerja turun ke masyarakat untuk pilkada sampai pileg dengan membentuk tim pemilu yaitu saksi sampai TPS di tingkat RT RW dan seterusnya.

Kita saling memupuk rasa saling menghormati, menghargai, dan kepercayaan, kemudian diawasi sehingga mereka bisa berimprovisasi sesuai dengan konten daerahnya. Satu daerah walaupun satu provinsi bisa berbeda-beda cara pandang dan cara meyakinkan masyarakatnya untuk bersimpatik dan memilih partai NasDem di pemilu 2019.

Masalah daerah itu biasa dalam berdemokrasi apalagi sekarang dalam pemilu 2019 serentak ada pemilu presiden maupun pileg.

Namun sangat disayangkan saat ini komoditi hoax hanya memberikan informasi kepada masyarakat bukan porsi berdemokrasi. Sebaliknya malah ikut memberikan fakta-fakta negatif yang hanya akan memecah-belah kerukunan dan kesatuan yang memang sudah digariskan dan diserukan oleh pendahulu negeri ini.

NasDem berharap bisa mengatasi masalah

66 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

pemberitaan hoax ini, dengan mengadakan pendekatan persuasif kepada masyarakat termasuk para kader NasDem, dalam menjalankan amanah.

Kedua, NasDem peduli dan cepat tanggap jika ada masalah yang terjadi di masyarakat seperti bencana alam atau masalah sosial lainnya. Ketiga, NasDem berkomitmen untuk melaksankan tugas dan tanggung jawab.

NasDem mematok taget yang tinggi pada pemilu 2019, yakni 100 kursi di DPR RI. Agus Roni, Ketua DPW NasDem Jambi, yakin sasaran itu akan tercapai. Mengingat NasDem bukan partai dibentuk dari atas, tapi tumbuh dari bawah seperti yang dikemukakan Surya Paloh saat pembentukan partai ini beberapa tahun

lalu di Kemayoran, Jakarta.

Target 100 Kursi Jika target 100 kursi itu tercapai berarti tidak ada daerah pemilihan atau dapil yang kosong. Bahkan diharapkan ada dapil yang mendapat bonus, tadinya 1 kursi menjadi 2 kursi.

Partai NasDem mempunyai andil besar di Senayan dalam upaya memperbaiki, mencerahkan dan menumbuhkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar; harus ada restorasi. Contoh, kita menganut sistem pemerintahan presidensil, tapi kita mengambil kebijakan secara nasional, meniru parlementer untuk jabatan Panglima TNI,

sosok Kapolri dan Gubernur BI karena harus melalui fit and propertest di Senayan. Hal ini menurut Agus perlu diperbaiki, harus ada perubahan bagaimana berdemokrasi yang baik.

Dalam beberapa kali pilkada, NasDem terjun langsung ikut mengawasi jalannya pemilihan, termasuk dalam pemilihan Gubernur Jambi. Ini merupakan satu modal bukan tolok ukur, tinggal bagaimana mengembangkan amanah masyarakat jangan sampai mereka tersakiti. Karena saat mereka meng­ ambil sikap, mereka adalah panglimanya dan hakimnya, kalau mereka merasa tidak cocok lagi dengan apa yang divisi-misikan, mereka

Keberadaan NasDem bukan sekedar partai yang melengkapi pemilu atau partai yang untuk lolos parliament threshold.

akan dijalankan.

Agus Roni sudah delapan tahun menggalakkan restorasi perubahan di Indonesia.

Dia sejak awal dipercaya menjadi pembina Garda Pemuda NasDem Jambi yang dipimpin Prananda Surya Paloh.

Sesuai dengan tugasnya, Agus memberikan pencerahan kepada masyarakat Jambi akan fungsi dan peran anggota DPR. Menjadi anggota parlemen merupakan penyambung harapan masyarakat itu yang harus dipedomani dan dipahami. Sebagai anggota Dewan Agus mengingatkan, jangan sekali-kali menga­baikan harapan dan pesan rakyat yang memilih kita.

Jadi apa yang mesti kita bawa sebagai

orang daerah untuk memperjuangkan aspirasi daerah seperti anggaran, dan Provinsi Jambi supaya lebih maju lagi ke depan, memiliki daya saing yang ada di negeri ini. Masyarakat Jambi yang pasti membutuhkan jaminan, kedua memiliki akses pendidikan.

Secara umum, Jambi sekarang sudah jauh lebih maju dan karenanya harus memiliki daya saing yang kuat. Untuk itu yang harus diperhatikan ke depan adalah akses pendidikan bagi semua masyarakat Jambi. Karena pendidikan ini merupakan langkah awal mendidik suatu generasi yang akan menjadi aset nasional yang harus diperjuangkan, apalagi sekarang sudah di era modernisasi.

Provinsi ini memiliki potensi pertanian,

dan sarana prasarana transportasi sehingga mempermudah pendistribusian barang dari satu daerah ke daerah lain. Meski tol Sumatera belum tersambung namun infrastrukturnya sudah baik sampai ke Bakaheuni.

Jambi termasuk yang teraman dari tindak kriminalitas narkoba karena masyarakat tidak mudah terprovokasi berbagai etnis dan agama. Mereka hidup rukun dan saling bahumembahu, tidak ada kubu-kubuan.

Kepada generasi muda diserukan agar mereka siap bersaing, apalagi sekarang persaingan bebas dan global, di mana kita harus lebih menjunjung nilai-nilai kebhinekaan berbangsa dan bernegara. (TP)

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 67

SOSIAL Kekurangan guru bukan hal baru, meski Kementerian Pendidikan Nasional menyebut jumlah guru relatif cukup, hanya penyebarannya yang tidak merata.

Mengisi kekosongan tenaga guru di berbagai tempat, termasuk di wilayah perbatasan, TNI turun tangan.

S

atuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI AD memang memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan melaksanakan patroli patok-patok batas negara secara rutin. Termasuk melakukan pencegahan terhadap kegiatan ilegal di perbatasan.

Selain itu, prajurit-prajurit ini juga melaksanakan pembinaan teritorial kepada masyarakat yang ada di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal inilah yang terus dilakukan oleh Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia, Batalyon Infanteri 320/Badak Putih yang ada di Pos Pamtas Klawik, Dusun Klawik, Desa Labian

Irang, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Salah satu anggota Pos Pamtas Klawik, Praka Nanang Agus, selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai penjaga kedaulatan Negara, dia juga membantu mencerdaskan anak-anak Dusun Klawik dengan menjadi tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Bakul.

Ini semua dilakukan oleh Praka Nanang karena terbatasnya jumlah guru yang ada sekolah tersebut. Juga atas program dari Dansatgas Pamtas Yonif 320/BP, Letnan Kolonel Inf Imam Wicaksana. Yaitu untuk membantu segala kesulitan yang dialami oleh masyarakat sekitar Pos Pamtas.

Mengajar Anak-anak di Perbatasan, Prajurit TNI Tiap Hari

Seberangi Sungai

68 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

SOSIAL hubungan kelas kecil.

Layaknya seorang guru, salah satu personel satgas memberikan beberapa pembekalan mata pelajaran ke beberapa anak Papua meskipun tempatnya sangat sederhana di pos Kombut.

Keikhlasan dan ketulusan dari Praka Nanang untuk turut memberikan pendidikan pada anak-anak Dusun Klawik tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai, terlebih dengan infrastruktur jalan.

Setiap hari Praka Nanang harus menyeberangi sungai Dusun Klawik untuk menuju ke SDN 04 Bakul bersama anak didiknya. Setiap pagi pula dia harus menyeberangkan anakanak yang mau berangkat ke sekolah.

Pada saat musim hujan, sungai ini relatif sulit untuk diseberangi karena air meluap dan arus besar,” ujar Danpos Pamtas Klawik Sertu Zaka Apriansyah, Selasa (23/10/2018).

Dansatgas Pamtas Yonif 320/BP, Letnan Kolonel Inf Imam Wicaksana, berencana untuk membuat jembatan demi memudahkan anakanak Dusun Klawik pergi ke sekolah. "Saat ini kami sedang mengupayakan pembuatan jembatan agar anak-anak dan masyarakat mudah menyeberangi sungai," tuturnya.

Dalam situasi tertentu prajurit TNI terkadang dituntut harus mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapi masyarakat. Misal di perbatasan RI-PNG, di sana masyarakat Papua masih banyak dijumpai yang tidak mengenyam bangku sekolah sama sekali. Sehingga tidak jarang satuan yang bertugas di sana akan menyiapkan satu tim prajurit untuk menjadi guru dan mengajar di daerah tersebut.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh Yonif Raider 500/Sikatan, di bawah kepemimpinan Letkol Inf Sidik Wiyono beberapa prajurit disulap menjadi guru dadakan dan mengajar dalam

“Mulai dari membaca, hingga berhitung dan menulis. Semuanya kami ajarkan ke anakanak di sini,” ujar Perwira Penerangan (Papen) Satgas Pamtas Yonif Raider 500/Sikatan, Letda Kav Bill Klinton Manurung. Dijelaskannya, tak hanya belajar saja, akan tetapi, selama meng­ ajar, prajurit Satgas Pamtas juga tak segansegan untuk mengajak anak-anak bercanda.

“Kita selingi sambil bercanda. Biar tidak terkesan kaku, supaya bisa memudahkan mereka untuk menerima pelajaran yang kita sampaikan,” tuturnya.

Selama memberikan pelajaran, nantinya para personel akan bergantian. Pelajaran tambahan itu, diberikan ketika anak-anak yang berada di kampung Kombut, selesai mengikuti pelajaran di sekolah, tepatnya pada sore hari. “Guru pembimbingnya bergantian,” tandasnya.

Dimanjakan Usai mengikuti proses belajar yang diberikan oleh satgas, para murid juga dimanjakan dengan adanya berbagai makanan yang disediakan secara cuma-cuma oleh para personel Satgas Yonif Raider 500/Sikatan. “Semuanya kita berikan untuk anak-anak di sini, kita juga memperhatikan pola gizi anak-anak,” tambahnya.

Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi menyatakan siap melatih TNI untuk mengajar beberapa pelajaran tertentu di sekolah di perbatasan. "Tentara akan kita latih untuk bisa mengajar pelajaran tertentu," kata Muhadjir.

Hal itu dilakukan Muhadjir karena menurutnya sangat sulit untuk menaikkan status guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini dirancang karena sulit untuk menaik­ kan guru menjadi PNS. Ketimpangan dalam sistem zonasi memang salah satunya dalam penyebaran guru. Pasalnya, menurut Muhadjir, selama ini telah terjadi kastanisasi sekolah favorit dan non-favorit. Sehingga, selain di perbatasan, menurutnya, ketimpangan juga terjadi di daerah­-daerah lainnya.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, pemba­ ngunan di wilayah perbatasan Indonesia merupakan wujud nyata bahwa negara hadir untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

"Ketika hidup masyarakat kita di perbatasan sudah baik, maka mereka dengan sendi­ rinya akan berpikir tentang keamanan," kata Moeldoko di Jakarta.

Kata dia, sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalahmasalah di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal.

Dalam konteks tersebut, Moeldoko menjelaskan, bahwa pemerintah akan menggunakan dua model pendekatan, yaitu kese­ jahteraan dan keamanan. Kurang tepat bila batas negara dikelola dari sisi keamanan.

“Lebih efisien mana kalau kita bangun basis perekonomian di daerah itu?” katanya lagi. (TP)

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 69

OLAHRAGA

NPC Harapkan PPLP Disabilitas

Pesta olahraga Asian Para Games di Jakarta baru saja berakhir. Indonesia mencatat hasil yang gemilang.

Namun masih ada catatan tercecer di mana para atlet difabel itu belum punya pusat TC seperti atlet normal.

K

omite Paralimpiade Nasional (NPC) Indonesia berharap kehadiran Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) khusus untuk membina kaligus menemukan atlet-atlet disabilise­ tas nasional pada tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

"Kami tidak akan kesulitan untuk mene­ mukan atlet-atlet disabilitas jika terdapat

70 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

PPLP khusus di setiap provinsi. Sudah ada beberapa provinsi yang siap menyelenggarakan PPLP khusus disabilitas," kata Ketua NPC Indonesia Senny Marbun.

Harapan kehadiran PPLP khusus disabilitas pada tingkat provinsi menyusul prestasi kontingen Indonesia dalam Asian Para Games 2018. Indonesia sukses memboyong 37 medali emas, 47 medali perak dan 51 medali perunggu yang mengantarkan pada peringkat lima Asia.

"Setelah ada PPLP setiap provinsi lalu digelar pertandingan antar-PPLP. Atlet terpilih dari pertandingan itu lantas masuk Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Disabilitas di Surakarta," kata Senny.

Keberadaan PPLP khusus disabilitas di setiap provinsi di Indonesia, menurut Senny, akan mendorong pembinaan dan pelatihan yang lebih terukur, data-data atlet yang lebih lengkap, serta kemampuan untuk mengukur kemampuan lawan dan diri sendiri melalui "sport intelligence" berdasarkan data atlet-atlet internasional.

"Kami juga butuh dukungan menyeluruh dari semua pihak agar prestasi yang telah dicapai Indonesia dapat dipertahankan. Apalagi, kami harus menyiapkan diri jelang Paralimpiade 2020," katanya.

NPC Indonesia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, terutama Kemente­ rian Pemuda dan Olahraga atas penyelenggaraan Asian Para Games 2018 di Jakarta serta pemberian bonus yang bernilai setara bagi atlet-atlet disabilitas.

Senny berharap NPC Indonesia menjadi lembaga yang setara dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan mendapatkan bantuan dana bersumber dari Kemenpora setiap tahun.

"Jika kami mendapatkan dukungan anggaran rutin setiap tahun yang mampu mencukupi kebutuhan, kami mungkin tidak meminta kontribusi total sebesar 30 persen dari setiap bonus yang didapatkan atlet. Pengurus NPC

OLAHRAGA juga tidak perlu mengeluarkan dana pribadi untuk pengembangan dan pembinaan olahraga disabilitas nasional," katanya.

Senny mengaku optimistis pemerintah akan memberikan dukungan anggaran bagi organisasi NPC Indonesia dan bukan hanya bagi pelatnas atlet-atlet disabilitas. Begitu pula dengan dukungan dari pihak ketiga berupa sponsor.

NPC Indonesia, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memotong total 30 persen dari bonus yang diterima atlet-atlet disabilitas. Alokasinya, NPC pusat akan mendapatkan 15 persen, NPC provinsi mendapatkan 10 persen, dan NPC kabupaten/ kota mendapatkan lima persen dari bonus yang diperoleh setiap atlet.

Minimnya sarana olahraga untuk para difabel ini juga dikeluhkan di daerah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng, Bali, menyatakan para atlet difabel di lingkung­annya masih terkendala sarana dan tempat latihan.

“Selama ini, kami memang mengakui cukup kesulitan untuk membawa atlet menuju ke beberapa fasilitas olahraga saat latihan.

Karena hampir semua fasilitas olahraga tidak disediakan akses untuk difabel,” kata Ketua

National Paralympic Commite (NPC) Buleleng I Komang Sarira.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih peka tehadap kondisi akses tersebut, sebelum disampaikan langsung oleh para difabel.

Karena dalam undang-undang dijelaskan tentang pengaturan dan penyediaan akses untuk difabel ini.

Tak Masalah Terbatasnya sarana dan prasarana bagi penyandang cacat atau para difabel, bukan

alasan untuk tidak mengajak mereka untuk tetap menjaga kebugaran dengan berolahraga. Dengan keterbatasan yang mereka miliki justru mereka harus tetap dalam kondisi bugar, dan hal itu bisa diperoleh dengan berolahraga.

Sumaryanti, pakar kebugaran untuk anak berkebutuhan khusus dari FIK Universitas Negeri Yogyakarta mengatakan hal itu kepada para intrusktur olahraga yang sedang mengikuti Bimbingan Teknis Instruktur Olahraga Penyandang Cacat, di Hotel Agas, Solo. Bimtek ini digelar Asdep Olahraga Layanan Khusus Kemenpora.

"Fasilitas dan peralatan untuk penyandang cacat terbatas, tidak masalah. Lakukan di ruang kelas, atau di halaman, dengan iring­an musik seadanya. Yang penting para difabel dapat melakukan gerakan-gerakan untuk menjaga kebugaran. Dengan berjalan dan setengah berlari pun cukup, asalkan kegiatan olahraga itu dilakukan sesering mungkin.

Jangan cuma sekali dalam sepekan," katanya.

Menurut Fatimah, Asdep Olahraga Layan­ an Khusus Kemenpora, selama ini memang perhatian pemerintah terhadap para penyandang cacat masih belum optimal untuk tidak mengatakan kurang.

"Karena itu kita kesulitan mencari bibit atlet difabel. Untuk mengikuti Paralympic di London beberapa waktu lalu, kita hanya mengirimkan 4 atlet. Dan salah satunya bisa memperoleh medali perunggu untuk cabor tenis meja. Hal ini menunjukkan sebenar­ nya atlet-atlet difabel kita memiliki potensi apabila perhatian kita kepada mereka lebih di­tingkatkan lagi," kata Fatimah. (TP)

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 71

artis

Ovi Dian

takut digosipin. Barangkali sudah punya pacar juga kan, takut cemburu," timpalnya lagi.

Bagi Ovi, sosok Adipati merupakan laki-laki yang enak diajak berdiskusi. Ovi juga memuji Adipati sebagai artis yang sopan kepada lawan mainnya dan banyak membantu dalam berakting. "Orangnya asik banget," lanjut Ovi. Diajak diskusi enak, diajak ngobrol juga enak. Hal itu pulalah menurut Ovi yang mempermudah menghadirkan chemistry antara dirinya dengan Adipati dalam berakting. Terutama peran mereka yang sebagai suami istri di film 3 dara 2 ini.

"Namanya suami istri kan harus punya chemistry, Jadi membangun chemistry-nya itu enak karena Adipati juga asik diajak komunikasi." tutupnya. (TP)

Momen Langka Presenter cantik Ovi Dian kini mulai melebarkan sayapnya dengan menjajal dunia akting. Belakangan Ovi diketahui ikut bermain dalam film 3 Dara 2.

Baginya ini pengalaman yang luar biasa. Dia bisa mengasah kemampuan dengan aktor-aktor yang sebelumnya memang dikenal piawai dalam berakting, satu di antaranya adu akting bareng Tora Sudiro dalam penggarapan film layar lebar tersebut.

Benar-benar ini momen langka, tandas wanita berparas cantik yang saat itu langsung menerima tawaran untuk berkecimpung di film besutan sutradara Monty Tiwa ini.

W

anita yang memiliki nama lengkap Ovi Dian Aryani Putri itu mengaku harus bekerja ekstra keras untuk bisa mengimbangi lawan-lawan mainnya. Harus bisa menyesuaikan diri dan mampu melepaskan gestur pembawa acara saat di lokasi syuting. Kalau sebelumnya lebih banyak script hoosting, sekarang harus akrab dengan script shooting. Dan ini benar-benar berbeda. Jadi harus ada penyesuaian dan banyak belajar. Karena agak susah ya sebenarnya, kalau hosting kan kebiasaan baca skrip, jadi gesturnya masih suka kebawa pas akting. Jadi di awal banyak belajar itu sih," sambung jebolan Miss Indonesia 2012 ini.

Kendati begitu, runner-up Miss Indonesia 2012 ini tak kenal menyerah dan berusaha membuktikan bila dirinya bisa berakting.

Apalagi pada film terbarunya yang bertajuk 3 Dara 2, Ovi dibantu para pemain senior yang sangat piawai dalam dunia akting. “Nyerah sih enggak, sempet kaya down juga karena lawan main udah pada aktor-aktor, yang udah lamakan, sempet minder terus langsung aktingnya sama mereka-mereka ini. Dan ternyata mereka semua sangat membantu, banyak belajar dari mereka semua untuk menjadi seorang istri (ibu). Tantangannya jadi ibu aja. Luar biasa ngebantu untuk ngebedah script, pokoknya Pak Monty yang banyak ngebantu untuk ini,� tukasnya.

Ovi berperan sebagai Grace, istri dari Jay yang diperankan oleh Adipati Dolken di film tersebut. Menjalani syuting bersama Adipati, diakui Ovi bikin deg-degan. "Apalagi Adipati kan banyak penggemarnya, terutama wanita ya," ujar Ovi Dian tertawa. "Jadi, deg-degan, Ovi Dian Aryani

72 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

film

Serunya Persahabatan Film '3 Dara 2' bercerita tentang tiga orang sahabat, yakni Afandi (Tora Sudiro), Jay (Adipati Dolken) dan Richard (Tanta Ginting) yang kembali dikutuk menjadi Suami Rumah Tangga. Ini membuat mereka kembali berurusan belanja kebutuhan dapur, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan menyiapkan sarapan untuk istri-istri mereka, Aniek (Fanny Fabriana), Kasih (Rania Putrisari) dan Grace (Ovi Dian).

S

emua ini bermula ketika Afandi, Jay dan Richard mencoba untuk berbisnis dengan Pak Bowo (Dwi Sasono), namun harapan mendapat untung malah buntung, uang miliaran hilang. Akibat dari bisnis yang gagal. Semua tabungan, rumah, kendaraan ludes digadaikan.

Karena tidak mempunyai tempat tinggal, Jay, Adrian dan Richard dengan para masingmasing istrinya terpaksa tinggal di rumah Eyang Putri (Cut Mini) yang dikenal galak dan tidak menyukai Afandi. Ditambah lagi asisten-

nya yang tidak kalah menyebalkan bernama Jentu (Soleh Solihun). Inilah yang membuat hari-hari tinggal di rumah Eyang Putri dirasa bagai neraka oleh Jay, Adrian dan Richard.

Lalu, bisakah, Jay, Afandi dan Richard bertahan hidup di rumah Eyang Putri? Bisakah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tidak pernah bisa mereka lakukan sebelumnya? Nah untuk tahu jawaban kese­ ruannya, bisa langsung menyaksikannya di bioskop-bioskop terdekat, mulai akhir Oktober tahun ini.

Menurut produser eksekutif MNC Pictures, Mohammad Toha bahwa film 3 Dara 2 berbeda cerita dengan film sebelumnya namun tetap pada benang merah jalan cerita ketiga pria yang bersahabat tersebut.

"Awalnya kan dikutuk menjadi perempuan.

Kali ini, Afandi, Jay dan Richard menghadapi kegalauan diri menjadi Bapak Rumah Tangga," kata Mohammad Toha dalam jumpa pers film '3 Dara 2' di XXI Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Alasan pihaknya mengangkat sebuah cerita tentang tiga suami yang harus menghadapi pertukaran roda kehidupan dengan istri, karena sangat berhubungan dengan kisah nyata.

Toha mengatakan bahwa jalan cerita film 3 Dara 2, merupakan sebuah curahan hati para istri akan pekerjaannya di rumah, yang selalu dikecilkan oleh para suami.

Mengingat dalam film tersebut ingin memberikan kesan bahwa tidak mudah menjadi istri yang bekerja untuk mempersiapkan kebutuhan suami dan keluarga kecilnya, serta memiliki beban yang besar.

"Karena para suami harus menerima dirinya bekerja di dalam rumah dan istri bekerja mencari uang. Itulah kehidupan nyata yang sangat dekat dengan masyarakat," ucapnya. Meskipun dibalut dengan komedi, film ini banyak memberikan pesan moral bagi setiap orang. (TP)

1 - 15 November 2018 | TRIAS Politika | 73

triastorial

Tubagus Budi Rachman

Pemimpin Redaksi Majalah Trias

Jaga Pikiran dan Perbuatan

P

residen Jokowi belum lama ini melontarkan kejengkelannya lantaran hampir setiap kebijakan dan ucapannya selalu dikomentari miring pihak sebelah.

Sering komentarnya itu, menurut Jokowi dan pihakpihaknya kurang atau tidak tepat, tidak berdasarkan fakta dan data.

Sehingga ia menilai ini bisa menimbulkan kekurangpercayaan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dikerjakan pemerintah selama 4 tahun. Tentu bisa diraba motif timbulnya kejengkelan itu. Sebab mau tak mau, sadar atau tidak sadar, semua bisa bermuara di pemilu 2019.

Bermula ketika presiden mengatakan akan menggelontorkan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun. Uang sebesar itu diambil dari dana desa yang jumlahnya Rp73 triliun. Timbul pro dan kontra, yang pro tentu setuju, tidak masalah, namun yang menentang?

Jika ditelaah, sebenarnya program itu bukan semata-mata dari Jokowi, tapi justru disampaikan para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam pertemuan di Istana Bogor, 23 Juli 2018.

Jauh sebelumnya, DPD, Kemendagri dan Kemenkeu pada 2 Agustus 2016 setuju perlunya ada dana kelurahan. Lalu pada 17 Oktober 2018, tercapai persetujuan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR untuk mengalokasikan Rp3 triliun dana desa bagi dana kelurahan.

Dalam pembahasan tersebut, tentu para politisi yang mewakili parpol di kedua kubu hadir. Karena itu dua hari kemudian, presiden mengungkapkan ke publik bahwa dirinya akan memberikan dana kelurahan mulai 2019.

Tapi para politisi di kubu oposisi kemudian menyikapinya cende­ rung negatif. Mereka seperti acuh tak acuh, tak tahu-menahu proses pembahasan yang sudah berjalan. Lalu menyuarakan nada minor seolah dana kelurahan terkait pilpres 2019.

Ini yang membuat Jokowi geram, sehingga keluar dari mulutnya kata ‘sontoloyo’.

Jokowi menekankan keinginannya agar kampanye pemilu dilakukan dengan adu program, kontestasi program dan gagasan, adu prestasi.

74 | TRIAS Politika | 1 - 15 November 2018

Janganlah memakai cara-cara lama seperti politik kebencian, politik adu domba, pecah belah.

Sebenarnya keinginan presiden itu adalah keinginan kita semua.

Kampanye seharusnya mengadu program, prestasi dan gagasan, bukan sebaliknya malah menjatuhkan atau saling menjatuhkan.

Tentu kita berharap apapun kritikan yang dilontarkan kepada siapapun haruslah tetap dalam format menjaga kesantunan kerukunan.

Inilah yang sekarang menjadi sesuatu yang langka dan mahal. Kritik tidak bisa disampaikan begitu saja tanpa fakta dan data, kalau bisa dengan usulan jalan keluar sehingga kritikan yang disampaikan akan punya nilai tersendiri.

Kepada para pemimpin dan elite yang dikritik juga jangan tipis kuping, sehingga balas-membalas tanpa ujung yang jelas. Tentu ini sangat memalukan, kepada masyarakat dipertontonkan atau disuguhkan debat kusir yang tak ada habisnya.

Masyarakat sesungguhnya sudah lelah dan jemu melihat para elite bertikai di layar kaca, bantah-berbantah tanpa ujung yang jelas.

Seharusnya kepada masyarakat disuguhkan bagaimana etika politik yang santun, tanpa saling menjelekkan.

Dua puluh tahun setelah reformasi seharusnya kita sudah dewasa dalam berpolitik. Bukan makin sebaliknya seperti taman kanak-kanak.

Harus diingat bahwa dinamika politik selama 5-6 bulan ke depan akan semakin dinamis dan hal itu akan membuat setiap politisi memperlihatkan karakter aslinya. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak menjaga pernyataannya dan tak menyinggung pihak lain.

Bagi seorang pemimpin, selayaknya menciptakan iklim yang teduh dan sikap serta ucapannya mampu memberi ketenteraman bagi masyarakat.

Kembali ke masalah dana kelurahan, marilah semua pihak berhenti berpolemik. Sebab, dana tersebut memang untuk penguatan dan pemerataan pembangunan di daerah. Jika ditelisik sebetulnya banyak juga kelurahan di kota-kota yang masih butuh perhatian khusus. Pastinya dana kelurahan itu untuk rakyat, yang untung juga mereka.