SABTU, 1 SEPTEMBER 2012 SAB
28 HALAMAN/Rp3.000,-
Satu Untuk Semua
Pelaku Teror Solo Ditangkap Baku Tembak, Tiga Tewas, Termasuk Personel Densus
FOTO DONI KURNIAWAN/JPNN
BANTU EVAKUASI: Tim gabungan yang di antaranya dari Brigif 3 Marinir Lampung ikut membantu proses evakuasi salah satu imigran ke Pelabuhan Indah Kiat, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, kemarin. Sebanyak 150 imigran tenggelam di perairan Panaitan, Merak, satu tewas.
SOLO – Terlibat baku tembak, dua pelaku teror dan Bripda Suherman, personel Densus 88, tewas. Satu pelaku teror lainnya berhasil diamankan dalam penyergapan di kawasan Tipes, di Jalan Veteran, Solo, tadi malam. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih melakukan penyisiran di lokasi. Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang mendapat kabar tersebut langsung melaporkan baku tembak ini ke Presiden SBY. ’’Pelaku adalah kelompok yang melakukan teror penembakan tanggal 17, 18, dan 30 Agustus lalu. Mereka ini jaringan,’’ kata Juru Bicara Kepresidenan Julian
Aldrin Pasha tadi malam. Saksi mata menyebutkan kontak tembak terjadi begitu cepat. Ketika itu, pelaku yang mengendarai sepeda motor tampak duduk-duduk di sebuah angkringan tak jauh dari warung tenda. Tiba-tiba 10 petugas sudah mengepung. ’’Si pengendara motor dan rekannya mengeluarkan senjata, tetapi langsung diberondong petugas,’’ kata seorang pembeli angkringan. Sementara, suasana berkabung tampak di Mabes Polri kemarin. Khatib memandu ratusan perwira dan pejabat yang menunaikan ibadah salat Jumat untuk berdoa. Mereka ’’mengirim’’ surat Al Fatihah untuk Bripka Dwidata Subekti yang meninggal diberondong peluru Kamis (30/8) malam. Baca PELAKU Hal. 4
KPK Acungi Jempol Larangan Kepala Daerah Berpolitik JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memberi dukungan terkait larangan kepala daerah menjadi bagian dari partai politik. Menurutnya, untuk mencegah beradunya kepentingan saat menjalankan tugas, memang lebih baik pejabat negara melepaskan jabatan partainya.
’’Saya acungkan jempol. Saat seseorang terpilih menjadi pejabat negara, sebaiknya harus melepaskan diri dari partai politik. Idealnya seperti itu,’’ kata Abraham di gedung KPK kemarin (31/8). Dia menambahkan, tidak jarang penyalahgunaan kewenangan terkait dengan jabatan politik terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti yang diketahui, ada beberapa kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dan kasusnya ditangani KPK. Di antaranya kasus Wali Kota Bekasi
Mochtar Mohammad yang menjabat ketua DPD PDIP Bekasi. Kemudian yang masih hangat, kasus dugaan suap penerbitan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit yang menyeret Bupati Buol Amran Batalipu. Amran adalah ketua DPD Partai Golkar Buol. Karena itu, lanjutnya, ketua partai sebaiknya tidak menjadi pejabat negara agar tak menyalahgunakan jabatanya. ’’Sejumlah ’’Sejumla ah kasus korupsi menunjukkan adanya p pe penyalahgunaan enyalahgunaan jabatan yang
dilakukan pejabat negara,’’ tandasnya. Pernyataan Abraham sejalan dengan apa yang dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie beberapa waktu lalu, yang mendukung jika nantinya kepala daerah di seluruh tanah air juga dilarang menjadi anggota parpol seperti yang akan diterapkan di Daerah Istimewa Jogjakarta. Marzuki menilai hal itu bisa saja berlaku di 33 provinsi bahwa semua kepala daerah Baca KPK Hal. 4
FOTO ARIEF/JPNN
DIKEBUMIKAN: Jenazah Bripka Dwidata Subekti saat akan dibawa ke Pemakaman Astana Temu Ireng, Karanganyar, kemarin.
BBM SUBSIDI
Jaksa Agung Rombak 11 Kajati
Tak Siap, Dipaksakan MESKI mengakui masih banyak kekurangan, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan ikut ketetapan pemerintah terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk angkutan perkebunan dan pertambangan. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Lampung Prihatono G. Zein menegaskan, pemprov tetap akan membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi angkutan perkebunan dan pertambangan terhitung hari ini (1/9). ’’Tetap jadi diberlakukan sesuai peraturan menteri,’’ kata dia kepada Radar Lampung kemarin. Sebelumnya, Prihatono mengakui pemberlakuan tersebut memang perlu dicermati lagi untuk Provinsi Lampung. Di samping karena Lampung merupakan salah satu provinsi yang didominasi sektor perkebunan, regulasi pengawasan pembatasan juga dinilai masih belum memadai.
JAKARTA - Gerbong mutasi besar-besaran kembali terjadi di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebanyak 11 kejaksaan tinggi (kejati) menjadi sasaran perombakan. Sedikitnya sembilan kepala kejati (Kajati) baru dilantik, sedangkan 11 pucuk pimpinan kejati lainnya diganti. Mereka adalah Kajati Jawa Barat Yuswa Kusumah yang dimutasi menjadi sekretaris Badan Diklat Kejagung. Posisi Kajati Jabar digantikan Soemarno yang sebelumnya merupakan inspektur I pada jaksa agung muda pengawasan (Jamwas). Baca JAKSA Hal. 4
Baca TAK Hal. 4
Pelunasan Tahap II Dibuka 3-7 September JAKARTA - Masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler tahap I ditutup kemarin (31/8) pukul 16.00 WIB. Setelah direkapitulasi, ada 11.360 calon jamaah haji (CJH) reguler yang belum melunasi BPIH. Mereka diberi kesempatan sekali lagi pada masa pelunasan tahap II pada 3-7 September mendatang. Kasubbag Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Taufik Erwin Haryadi menjelaskan, dengan ketetapan yang sudah diterbitkan Kemenag,
jika masih ada calon jamaah yang belum melunasi BPIH reguler pada tahap I, maka
akan diberi kesempatan pada tahap II. Masa pelunasan BPIH tahap II ini akan
dijalankan pada 3-7 September. Jika pada tahap II nanti tetap tak me lunasi, maka jatah daerah akan diambil oleh Kemenag. Selanjutnya, setelah ditambah dengan tambahan kuota haji, akan dikembalikan lagi ke daerah untuk diisi CJH dengan umur yang lebih dari 80 tahun. ’’Tetapi untuk kepastiannya, tunggu ketentuan nanti,’’ kata Taufik kemarin. Baca PELUNASAN Hal. 4 FOTO JPNN
SUKSES MELUNCUR
Keppres Diteken Mepet, Komisioner Komnas HAM yang Sudah Packing pun Kembali Kerja
Papan Nama di Pintu Ruangan Akhirnya Batal Dicopot Keputusan presiden (keppres) turun saat semua barang pribadi para komisioner sudah dikardus dan inventaris kantor telah dikembalikan. Mereka berharap perpanjangan masa jabatan tak lebih dari sebulan. Laporan Sekaring Ratri, JAKARTA HAMPIR seluruh ruangan para komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah tampak dikosongkan pada Kamis pagi lalu (30/8). Sejumlah properti pribadi seperti literatur, penghargaan, cenderamata, hingga foto keluarga tidak lagi mengisi sebelas ruangan berukuran sekitar 2 x 3 meter persegi yang dihuni para komisioner. Mereka memang sudah packing dua hari sebelumnya. Menurut salah seorang komisioner, Ridha Saleh, kebanyakan di antara mereka langsung mengemasi baranghttp://www.radarlampung.co.id
FOTO SEKARING RATRI A/JJPNN
BERESKAN BARANG: Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh sedang menata dokumen-dokumen, setelah sehari sebelumnya mengemasi barang-barang pribadinya, di ruangannya di gedung Komnas HAM, kemarin.
Kapal Stealth jenis Trimaran yang diberi nama KRI Klewang 625 ini merupakan kapal perang tercanggih se-Asia Tenggara yang dimiliki TNI-AL. Ini kapal cepat rudal pertama yang dimiliki Angkatan Laut RI. Kapal seharga Rp114 miliar ini tergolong canggih dan diklaim siluman karena tidak mudah dikenal dan tak bisa dideteksi oleh radar lawan.
CATUT BPK RI
barang pribadi setelah menerima surat dari Sekjen Komnas HAM. Surat tersebut berisi imbauan bagi para komisioner agar segera mengembalikan inventaris kantor. ’’Pokoknya sebelum 29 Agustus, kami harus mengembalikan semua inventaris kantor seperti laptop dan printer,’’ jelas dia saat ditemui di ruangannya kemarin (31/8). Maklum, per 30 Agustus, masa jabatan mereka resmi berakhir. Ruangan Ridha yang akrab disapa Edang itu juga tergolong sudah bersih. Tidak ada bingkai foto, piagam penghargaan, hingga deretan buku yang biasanya menghiasi ruang kerja. Sejumlah dokumen negara dan kasus memang masih memenuhi brankas serta meja kerjanya. Namun, rak di dinding dan lemari kaca tempat menyimpan barang-barang pribadinya sudah kosong melompong.
MENGAKU sebagai ketua tim intelijen dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung, Wahid Riswanto, S.E. dilaporkan oleh Agustiawan, S.E. ke Polres Lampung Utara. Agustiawan melaporkan Wahid pada 10 Agustus 2012 ke Polres Lampura dengan laporan nomor LP/840/B/VIII/2012/POLDA LAMPUNG/SPKT RES LU. Kini laporan korban masih ditindaklanjuti oleh penyidik polres. Menurut korban, pelaku melakukan penipuan dengan penggelapan uang sebesar Rp425 juta dengan dalih sanggup memberikan proyek milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa jalan di Kabupaten Tulangbawang senilai Rp14,9 miliar. Agustiawan mengungkapkan bahwa uang Rp425 juta itu diberikan kepada Wahid secara bertahap. Pelaku memakai seluruh dana tersebut untuk melobi pihak berkompeten di Pemprov Lampung agar dapat merealisasikan proyek jalan sebanyak empat paket.
Baca PAPAN Hal. 4
Baca MENIPU Hal. 4
Menipu Rp425 Juta
Berlangganan, Hubungi: 0721 - 782306-7410327