Satu untuk Semua
RABU, 5 NOVEMBER 2014
32 HALAMAN/Rp4.000
Ini Akibat Ulahmu PLN!
”
Karena pasti ada tambahan biaya operasional untuk beli solar di luar budget yang harusnya bisa jadi per putaran modal,” Ketua Apindo Lampung Yusuf Kohar
UKM Rugi Rp15 Miliar, Semalam 10 Rumah Hangus
BANDARLAMPUNG - Berapa kerugian masyarakat Lampung akibat blackout (pemadaman menyeluruh) sejak Jumat (31/10) hingga kemarin? Sedikitnya sudah Rp15 miliar! Hitungan-hitungan itu pun hanya dari sekitar 10 ribu sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Lampung.
Belum termasuk kebakaran, aksi kriminalitas yang terjadi akibat pemadaman, dan kerusakan elektronik. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar mengatakan, pemadaman yang terjadi belakangan memberikan pukulan telak bagi pelaku usaha. Khususnya untuk
angka Rp15 miliar dimaksud. Selama pemadaman, per hari satu pengusaha kecil butuh 50 liter solar atau setara Rp300 ribu. ”Kalikan dengan lima hari, kalikan dengan sekitar 10 ribu UKM di Lampung,” bebernya. Baca INI Hal. 7
sektor UKM. ”Karena pasti ada tambahan biaya operasional untuk beli solar di luar budget yang harusnya bisa jadi perputaran modal,” sesalnya kepada Radar Lampung kemarin (4/11). Yusuf lalu memaparkan hitunghitungan kasarnya sehingga keluar
Proyek JSS Batal, Tol Laut Gantinya JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan Jembatan Selat Sunda (JSS) skala prioritas kerjanya. Sebagai gantinya, sektor pelayaran dimaksimalkan dengan peremajaan kapal dan pembangunan dermaga. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, pemerintahan Jokowi ingin mengedepankan sektor maritim. Karena itulah, Selat Sunda dijadikan percontohan pembangunan transportasi laut. Selat Sunda, menurut dia, merupakan kawasan sangat sibuk. Sehingga tepat untuk show case guna menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara maritim. Karena itu, pelayanan di laut dan dermaga mendapat prioritas utama. Selama ini, ia menilai sektor maritim belum mendapat perhatian utama. Akibatnya, transportasi laut, termasuk di dalamnya masalah pelayanan,
Menelisik Carut-Marut Aset Milik Pemprov Lampung
Astaga, Tarif Rumdis di Perda Seharga Bakso
Baca PR PROYEK Hal. 7
Pemprov Lampung harus serius menata aset jika ingin keluar dari predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan 2013. Salah satu penyebab lantaran murahnya sewa rumah dinas (rumdis). Gubernur M. Ridho Ficardo pun langsung bergerak dan memerintahkan jajarannya menertibkan masalah ini.
ILUSTRASI HANDOKO/RADAR LAMPUNG
Laporan Eka Yuliana, BANDARLAMPUNG
Mantan Man ntan Kepala DKP Tuba Dipenjara Ditahan Dita ahan Be Bersama Dua Kontraktor, Diduga Tilap APBD Rp1,2 M MENGGALA MENG GGALA A - Penyidikan P kasus penyalahgu gunaan unaan Ang Anggaran Pendapatan dan Belanjaa Daerah (APBD) ( Tulangbawang 2011 yang ya ang didug diduga merugikan negara Rp1,2 miliar m memasuki mem babak baru. Kejaksaan Kejaks saan Nege Negeri (Kejari) Menggala
kemarin (4/11) menahan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tuba Algiber Sihombing. Dua kontraktor proyek, Yanto dan Sukir, ikut dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bawanglatak, Menggala. Baca MANTAN Hal. 7
WAJAR jika pemasukan dari sewa rumah dinas (rumdis) sejak Januari hingga Oktober 2014 hanya Rp70 juta. Pasalnya, target pendapatannya dari tahun ke tahun memang tak pernah melebihi nominal itu. Bahkan tahun lalu cuma Rp50 juta. Baca ASTAGA Hal. 7
Mumpung Tamu Lagi Limbung AMSTERDAM – Dua A kekalahan kek k beruntun di Liga Prim Primera m menjadi aib bagi Barcelona. Hasil negatif itu membuat mereka terlempar dari puncak klasemen sementara. punca Dala lam kondisi seperti itu, Barca harus bertandang Ba ke Amsterdam untuk k meladeni tuan rumah Ajax pada match day keempat grup F Liga Champions dini hari nanti. na
HINDARI WARTAWAN Mantan Kepala DKP Tuba Algiber Sihombing (kemeja biru kotak-kotak) dibawa ke mobil tahanan.
Baca MUMPUNG Hal. 7 LUIS SUAREZ
FOTO YUSUF A.S./ RADAR LAMPUNG
Uang Living Cost Haji Dihapus JAKARTA A Arab Saudi Sa memberlakukan sejumlah sejum mlah aturan atura baru untuk penyelenggaraan penyelenggar raan haji tahun depan. Di antaranya, jjamaah ha harus mendapat katering selam selama ma di Makkah. Ma Selama ini layanan itu ittu hanya b berlaku ketika mereka dii Arafah dan d Mina.
Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Mochammad Jasin menuturkan, aturan baru itu sudah disampaikan pemerintah Saudi ke seluruh perwakilan negara pengirim jamaah haji. ”Pe-
nyediaan makanan haji jadi tanggung jawab pemerintah asal jamaah,” katanya di Jakarta kemarin (4/11). Jasin menjelaskan, hingga kini Kemenag masih menggodok dua opsi sebagai tindak
lanjut aturan anyar itu. Pertama adalah layanan katering menjadi satu paket dengan sewa pemondokan atau hotel. Dengan opsi itu, penyedia pemondokan harus bersedia sekaligus menyiapkan makanan untuk jamaah di tempat mereka. Baca UANG Hal. 7
BASUKI HADIMULJONO
Ketika Thailand Menatap Pasa Pasar Bebas ASEAN 2015
Pacu Industri Kecil, Bangun Pelabuhan Khusus Otomotif Tinggal setahun lagi, ASEAN Economic Community (AEC) diberlakukan. Thailand bisa jadi merupakan negara yang paling siap dalam era pasar bebas (free trade zones) di kawasan Asia Tenggara itu. Berikut catatan Agus Muttaqin, wartawan Jawa Pos (grup Radar Lampung) yang baru saja mengunjungi Negeri Gajah Putih itu. PASAR bebas ASEAN resmi diberlakukan mulai 31 Desember 2015. Tapi, Thailand sudah jauh-jauh hari menyambut era baru itu. Krisis politik 2013-2014 yang diikuti kudeta militer seolah tidak menyurutkan persiapan mereka. Geliat ekonomi menyambut AEC tetap berjalan. Kesepakatan AEC diteken pada 3–4 Mei 2007 di Brunei Darussalam. http://www.radarlampung.co.id
Sejak saat itu pula, Thailand mulai menyiapkan cetak biru menghadapi pasar tunggal ASEAN tersebut. Pada 2012, PM Thailand Yingluck Shinawatra menyerukan pentingnya konektivitas negaranya ke negara lain untuk memacu investasi. Infrastruktur jalur transportasi tradisional Singapura, Malaysia, Thailand, hingga ke Laos dan Kamboja
FOTO JPNN
SIAP EKSPOR: Mobil nasional Thailand yang siap diekspor untuk pasar internasional.
pun diperkuat. ”Di sini (Thailand), jalan raya antarkota juga berkualitas setara jalan tol di Indonesia. Rata-rata empat lajur,” kata K. Johari, warga Indonesia yang sudah sekitar 22 tahun tinggal di Bangkok. Industri manufaktur, khususnya otomotif, juga berbenah. Thailand selama ini memang tidak memiliki merek mobil nasional sebagaimana Malaysia. Meski demikian, pertumbuhan industri otomotif di sana tidak bisa dianggap sebelah mata. Thailand menduduki peringkat pertama total produksi mobil di Asia Tenggara. Sesuai dengan data Thai Automotive Institute (TAI), Thailand
memproduksi 2.463.000 unit mobil selama 2013. Lebih dari separo (54,1 persen) jumlah mobil itu diekspor untuk pasar internasional. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya memproduksi 1.401.000 unit mobil pada 2013, sedangkan Malaysia dan Filipina masing-masing memproduksi 601.407 unit dan 79.169 unit. Tidak heran bila sektor otomotif menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi GDP Thailand. Persentasenya mencapai 9,09 persen. ”Kontribusi itu bisa naik bila kami memaksimalkan kapasitas produksi hingga 2,8 juta mobil per tahun. Bahkan, bila pemerintah mengizinkan, kami siap menambah produksi Baca PACU Hal. 7
Berlangganan Cukup SMS ke 0811790544, Rp105.000.- Per Bulan