Satu untuk Semua
RABU, 6 JUNI 2018
24 HALAMAN/Rp4.000,-
Radar Lampung Terus Jadi Acuan
DISKUSI: Suasana focus group discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Lampung tahun 2017 di Hotel Horison, Bandarlampung, kemarin (5/6).
Dalam Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia BANDARLAMPUNG – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Lampung tahun 2017 mulai dibahas. Kemarin (5/6), Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung
menggelar focus group discussion (FGD) bersama stakeholders. FGD yang digelar di Hotel Horison, Bandarlampung, itu dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Lampung Heri Suliyanto didampingi Kepala BPS Lampung Yeane Irmaningrum. Baca RADAR Hal. 4
FOTO M. TEGAR MUJAHID/RADAR LAMPUNG
KUNCINYA DI BAWASLU! Telusuri Dugaan Gratifikasi Dana Kampanye Paslon
BANDARLAMPUNG – Adanya aroma gratifikasi dalam dana kampanye pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Lampung ternyata juga ’’tercium” Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Kepada wartawan kemarin (5/6), Tjahjo menyatakan pendapatnya terkait hal ini. Dia menegaskan, kunci dalam mengungkap permasalahan tersebut ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), panitia pengawas pemilu (panwaslu), dan panitia pengawas kecamatan (panwascam). ’’Soal itu (aroma gratifikasi dalam dana kampanye paslon, Red), kuncinya di pengawas (Bawaslu, panwaslu, dan panwascam),” ujarnya saat ditemui usai mengisi kuliah umum di Universitas Lampung (Unila) kemarin. Baca KUNCINYA Hal. 4
Mendagri Tunggu Laporan Tim Soal Rolling Ratusan Pejabat Lampura yang Bermasalah BANDARLAMPUNG – Polemik rolling ratusan pejabat di Pemkab Lampung Utara (Lampura) yang diduga bermasalah menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Kemarin (5/6), Tjahjo meminta Pemkab Lampura menaati aturan yang berlaku. ’’Ya harus taat aturan lah!” tegasnya saat ditemui usai mengisi kuliah umum di Universitas Lampung (Unila). Tjahjo membenarkan jika Kemendagri telah mengirimkan tim untuk memantau langsung pengembalian jabatan dan pembatalan rolling ratusan pejabat di Lampura. Tim tersebut diminta melakukan evaluasi dan klarifikasi terkait rolling yang dilakukan tanpa izin. Baca MENDAGRI Hal. 4
ILUSTRASI EDWIN/RADAR LAMPUNG
SALAM METAL: Bupati Purbalingga Tasdi mengenakan rompi tahanan KPK dengan dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/6).
OLEH: Dahlan Iskan
Beda Manajemen, Beda Hasil SENIN lalu libur. Hari pahlawan di Amerika. Pahlawan yang meninggal dalam perang yang mana saja. Itu berarti libur tiga hari. Karena itu, Jumat sore sebelumnya lalu-lintas lebih padat. Penerbangan ke banyak kota penuh. Harga tiketnya naik hampir dua kali. Padahal hari-hari itu saya harus ke Dallas. Di negara bagian Texas.
Baca BEDA Hal. 4
http://www.radarlampung.co.id
FOTO ISMAIL POHAN/INDOPOS/JPG
Resmi Tersangka, Acungkan Salam Metal JAKARTA – KPK akhirnya menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan (OTT), Senin (4/6). Dia menjadi kepala daerah ke-15 yang berurusan dengan komisi antirasuah sepanjang tahun ini. Kemarin (5/6), Tasdi tiba di gedung KPK pukul
05.00 WIB. Mantan ketua DPRD Purbalingga tersebut dibawa ke Jakarta dengan menumpang kereta eksekutif. Setibanya di gedung Merah Putih –sebutan gedung KPK, Tasdi tidak berkomentar banyak. Baca RESMI Hal. 4
DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok JAKARTA – Pemberian tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS) daerah menjadi polemik. Beberapa daerah mengklaim tidak mampu membayar THR bagi PNS di wilayahnya. Terkait keluhan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penganggaran THR daerah yang masuk dalam dana alokasi umum (DAU) sudah dilakukan dan disepakati bersama DPR sejak tahun lalu. Kebijakan terkait penganggaran THR dan gaji ke-13 ini juga bukan hal yang baru bagi pemda, karena telah diatur setiap tahunnya. ’’Kebijakan ini sudah ditetapkan sejak 2016. Penganggaran THR dan gaji ke-13 bagi pemda juga telah diatur setiap tahunnya lewat permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD. Baca DAU Hal. 4 Berlangganan Cukup SMS ke 0811790544