JUMAT, 6 SEPTEMBER 2013
32 HALAMAN/Rp3.000,-
Satu Untuk Semua
FOTO ALAM ISLAM
MINIM KOORDINASI: Suasana rapat dengar pendapat antara PLN dan DPRD Lampung kemarin.
Problem PLN Selalu Terulang BANDARLAMPUNG – General Manager PT PLN Distribusi Lampung I Made Artha di hadapan anggota Komisi IV DPRD Lampung mengaku siap memaksimalkan kinerjanya. Termasuk meminimalisasi pemadaman di Lampung. Menurut dia, ada beberapa penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di Lampung beberapa hari terakhir. Antara
ORMAS ANCAM CHAOS Gelar Demo Besar Tolak Miss World
lain adanya pengurangan beban sehubungan dengan adanya pemeliharaan pada boiler dalam periode 1-8 September 2013. Kemudian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 1 yang sudah jatuh tempo untuk menjalani pemeliharaan tahunan (first year inspection).
JAKARTA - Pimpinan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) Abdullah Ricko menyerahkan surat resmi permintaan pembatalan izin penyelenggaraan Miss World yang dihelat 4-28 September di Bali ke Mabes Polri. Baca ORMAS Hal. 4
FOTO AFP
Baca PROBLEM Hal. 4
EKSPLOITASI PEREMPUAN: Pengunjuk rasa menggelar aksi menolak kontes Miss World 2013 di Jakarta kemarin. Hari ini, massa dengan jumlah besar akan kembali turun ke jalan.
Formasi CPNSD Diskriminasi METRO – Rekrutmen calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) belum resmi dibuka, gelombang protes sudah lebih dahulu muncul. Salah satunya di Kota Metro. Ratusan alumni dan mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) STAIN Jurai Siwo Kota Metro menggelar unjuk rasa di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pemkot Metro kemarin (5/9).
Mereka menilai pemerintah setempat telah diskriminasi terhadap lulusan PGMI perguruan tinggi agama Islam (PTAI). ’’Lulusan S1 PGMI tidak dianggap kesetaraannya dengan lulusan S1 PGSD. Buktinya, lulusan PGMI tidak diberi kesempatan pada penerimaan CPNSD tahun ini. Pemerintah tidak memasukkan formasi PGMI. Kenapa hanya PGSD? Kalau seperti ini, percuma kami kuliah,” ujar koordinator
aksi Arifin Ahyar Hidayat. Padahal, lanjut Ahyar, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan tidak ada lagi diskriminasi perlakuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Pemerintah mengakui MI sama dengan SD. Kemudian pada tahun 2006 juga sudah terbit kesepakatan bersama antara Badan
KUESIONER ALAT VITAL
Dua Menteri Geram KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tampak geram dengan polemik pendidikan di daerah belakangan ini. Setelah sebelumnya muncul polemik tes keperawanan, kini menyusul penerapan pengisian kuesioner kesehatan reproduksi bagi siswa baru kelas 1 SMP. Kuesioner ini disebut tidak pantas karena terlalu detail menggambarkan kondisi alat reproduksi siswa. Dalam kuesioner itu digambar beragam bentuk payudara, alat kelamin perempuan, dan laki-laki. ’’Kami akan mengecek ke daerah. Musliar Kasim Karena makin banyak kejadian di sekolah yang aneh-aneh,” kata Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim. Dia mengatakan akan meminta Pemda Aceh untuk menghentikan kuesioner ini jika tidak memiliki alasan yang bisa diterima. Baca DUA Hal. 4
Rusak Mobil dan Ancam Bunuh Jurnalis
Divonis Paling Berat, Serda Ucok Banding
Baca TEBAR Hal. 4
HAMBALANG
Baca FORMASI Hal. 4
Perambah Lepas Kendali
Tebar Teror untuk Preman JOGJAKARTA - Serda Ucok Tigor Simbolon, terdakwa kasus penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, divonis 11 tahun penjara dan dipecat sebagai anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan. Majelis hakim Pengadilan Militer II/11 Jogjakarta menilai terdakwa terbukti melakukan penyerangan berencana yang mengakibatkan
Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan), Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Di mana dalam kesepakatan penyaringan/ testing penerimaan CPNS, khususnya untuk calon guru di MI dan SD, diberikan peluang yang sama antara lulusan PGSD dengan lulusan PGMI.
ANTIPREMAN Serda Ucok Tigor Simbolon memberikan salam komando seusai menjalani sidang putusan. Ia divonis 11 tahun penjara dan dipecat dari kesatuan.
BANDARLAMPUNG – Aksi perambah Register 45 sudah melampaui batas. Tidak hanya melempari rumah ibadah dan membakar pos polisi kehutanan, mereka juga mengancam membunuh awak media elektronik. Sejumlah organisasi profesi, mulai Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, dan Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Lampung, menyesalkan aksi tersebut. ’’PWI secara tegas melakukan pembelaan terhadap setiap kejadian yang menyangkut keprofesian wartawan dalam hal ancaman maupun pembatasan ruang untuk peliputan. Secara organisasi itu tegas dan berlaku universal,” kata Wakil Ketua Bidang Pembelaan
Wartawan PWI Lampung Adolf Ayatullah pada program Hallo Lampung yang disiarkan langsung Radar Lampung TV kemarin. Senada, Sekretaris IJTI Lampung Sugianto mengatakan, secara organisasi pihaknya mengecam tindakan dan perbuatan yang mengancam wartawan. ’’Yang diancam semuanya memang wartawan televisi. Sejak awal, massa tidak nyaman dengan adanya pemberitaan. Mereka merasa ada bahasa yang tidak tepat. Padahal, itu sesuai fakta di lapangan,” tegasnya. Sementara Ketua AJI Bandarlampung Yoso Mulyawan menyatakan, ketika wartawan berada di daerah rawan konflik, ia harus menunjukkan sikap rendah hati. Baca PERAMBAH Hal. 4
FOTO GUNTUR AGA/JPNN
Siap Ditahan KPK RENCANA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Andi Mallarangeng dipastikan tidak mendapat perlawanan. Sebab, mantan menteri pemuda dan olahraga (Menpora) itu sudah ’’lelah’’ dengan status hukumnya yang berlarut. Malah, pihak Andi menyebut semakin cepat ditahan, semakin baik. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini sudah menyerahkan audit kerugian negara yang diminta oleh KPK. Jadi, lembaga antirasuah itu bisa segera melakukan penahanan. Namun, sampai ANDI saat ini ternyata belum ada surat panggilan MALLARANGENG untuk Andi. ’’Belum ada. Siap menerima (surat penahanan),” kata kuasa hukum Andi Mallarangeng, Harry Pontoh. Dia melanjutkan, kliennya merasa terbebani dengan status tersangka yang sudah melekat sejak tahun lalu. Baca SIAP Hal. 4
Pascavonis Anggota Kopassus Penyerang Lapas Cebongan
Istri Pingsan, Ayah Bangga, Massa Support Lima terdakwa penyerang tahanan Lapas II B Cebongan tiba di Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta kemarin (5/9). Prajurit Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartasura ini akhirnya dijatuhi vonis beragam. Laporan Wartawan JPNN, BANTUL SIDANG tersebut merupakan agenda putusan dalam berkas dua. Kelima terdakwa itu diputus
bersalah karena membantu eksekutor utama, yakni Serda Ucok. Oleh majelis hakim, mereka divonis 1 tahun 9 bulan. Kelima terdakwa itu adalah Sertu Tri Juwanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Paulus, Sertu Suprapto, dan Sertu Herman Siswoyo. Sebelumnya, Oditur Militer menuntut kelima terdakwa dengan ancaman masing-masing dua tahun. Namun setelah pemaparan berkas sidang dan mempertimbangkan keterangan
kelima terdakwa, majelis hakim memberikan vonis 1 tahun 9 bulan dipotong masa tahanan dan tanpa pemecatan dari satuan. Baca ISTRI Hal. 4 HARU Kerabat memeluk istri dan anak Serda Ucok, anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan yang menjadi terdakwa dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan. FOTO GUNTUR AGA/JPNN
http://www.radarlampung.co.id
Berlangganan, Hubungi: 0721 - 782306-7410327