KAMIS, 6 DESEMBER 2012 K
28 HALAMAN/Rp3.000,-
INFO HAJI
Sukses dengan Catatan MESKI pelaksanaan ibadah haji tahun ini diklaim lebih baik dibandingkan tahun lalu, masih ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi. Masalah yang banyak dikeluhkan para jamaah haji asal Lampung, di antaranya terkait menu dan jadwal konsumsi serta keterbatasan obat-obatan dan masalah transportasi selama para jamaah berada di tanah suci. ”Secara umum, perjalanan haji semuanya sesuai rencana. Hanya, kita terkendala menu makanan. Kita minta agar makanan yang diberikan bervariasi, khususnya soal lauk,” ujar Yazid, salah seorang perwakilan kloter 032, pada rapat evaluasi haji di aula Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Lampung kemarin. Pada acara yang dihadiri oleh perwakilan anggota DPRD Lampung, Dinas Sosial, maupun ketua rombongan dari masing-masing kloter kabupaten/kota itu, Yazid juga berharap agar Kanwil Kemenag melakukan penguatan evaluasi kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dinilai menjadi biang kerok pelaksanaan ibadah haji. ”Ini yang terjadi di kloter kami. Kemungkinan di kloter-kloter lain juga ada” katanya. Ia mencontohkan, seperti yang terjadi pada evakuasi jamaah haji dari Mina menuju Muzdalifah. Justru ketua KBIH Baca SUKSES Hal. 4
PEMERASAN BUMN FOTO BAY ISMOYO/AFP
TUNTUT KESEJAHTERAAN: Ribuan pekerja dari berbagai elemen menggelar aksi ke beberapa kedutaan asing, seperti Jepang dan Korea Selatan, di Jakarta kemarin. Mereka memprotes aturan outsourcing oleh perusahaan multinasional. Para pekerja itu mengancam bila tuntutan mereka tak dipenuhi, maka 10 juta buruh akan mogok pada awal 2013. Aksi ini sempat memicu kemacetan panjang di ruas-ruas jalan protokol. Pekerja Indonesia semakin menuntut upah lebih tinggi dan kondisi yang lebih baik karena perekonomian Indonesia tumbuh 6,5 persen tahun lalu serta diperkirakan tetap di atas enam persen selama dua tahun ke depan.
’’Saya ikut langsung dalam rapat itu,’’ urai Yuswanto. Salah satu alasan bahwa pilgub tidak dapat digelar pada 2013 karena tidak ada yang memerintahkan KPU Lampung untuk menyusun program, tahapan, dan jadwal pilgub pada 2 Oktober 2013. Kewenangan KPU itu, kata dia, memang diatur dalam UU No. 32/2004 dan perubahannya UU No. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah.
BADAN Kehormatan (BK) DPR sudah menuntaskan seluruh penyelidikan dan sidang etika terkait dugaan pemerasan BUMN oleh anggota dewan. BK menganggap semua informasi yang digali sudah cukup. Tadi malam (5/12), sebelas anggota BK mengadakan rapat tertutup di Wisma Kopo DPR, Puncak, Jawa Barat, untuk membuat keputusan final. Berdasar informasi yang diperoleh Jawa Pos (grup Radar Lampung), rapat berjalan sangat alot. Beberapa anggota dewan yang dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan memang terbukti melanggar etika. Perdebatan keras itu muncul terkait dengan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. Misalnya, apakah ada pembedaan sanksi antara pelanggaran etika yang terjadi di luar gedung DPR dan di dalam gedung DPR. Salah satu bentuk sanksi yang diusulkan adalah pemindahan dari alat kelengkapan. Sewaktu dikonfirmasi, Ketua BK M. Prakosa hanya berkomentar singkat. ”Yang jelas, keputusannya akan diambil sekarang (tadi malam, Red),” ujarnya sewaktu dihubungi kemarin.
Baca RESISTENSI Hal. 4
Baca BK Hal. 4
Resistensi Tuai Kecaman BANDARLAMPUNG – Resistensi Komisioner KPU Lampung Edwin Hanibal terhadap hasil rapat penyelesaian waktu pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) langsung menuai reaksi dari berbagai kalangan. Staf Ahli Gubernur Lampung Dr. Yuswanto, S.H., M.H. mengatakan, rapat yang dimediasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini sudah menghasilkan islah dan pilgub tidak dapat digelar pada 2013. ’’KPU sudah tanda tangan kesepakatan
ini. Edwin tidak bisa begitu. Saya rasa itu bukan sikap KPU secara kelembagaan, tapi pribadi,’’ kata Yuswanto kepada Radar Lampung kemarin. Pria yang menjabat ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung ini melanjutkan, jika pilgub digelar pada 2013 seperti yang dikemukakan Edwin, itu justru tidak memiliki dasar hukum. Hal ini pun sudah dibahas dalam rapat mediasi di Ballroom Hotel Sheraton, Bandarlampung, Senin (3/12).
BK Jatuhkan Sanksi
Nasib Penyidik di Tangan Presiden JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan bisa segera meneken revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi itu akan menjadi solusi atas krisis penyidik yang dialami lembaga antikorupsi tersebut. ”Jika disetujui presiden, PP ini menjadi
keputusan politik terpenting untuk mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi KPK, seperti penarikan penyidik yang belum pada waktunya,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di sela-sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta kemarin. Baca NASIB Hal. 4
Akses Mulai Terbuka PENCARIAN KORBAN BAKAL DIHENTIKAN
FOTO GATRA YUDA PRAMANA
MULAI LANCAR: Jalan lintas Liwa–Krui, Lampung Barat, yang sebelumnya tertutup timbunan longsor mulai dapat dilewati kemarin. Ini setelah puluhan ton material longsor berhasil disingkirkan.
LIWA – Kerja keras Pemkab Lampung Barat membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup longsoran akhirnya membuahkan hasil. Setelah sempat dua hari terputus karena tertimbun material longsor, jalan Liwa–Krui kemarin sudah bisa dilintasi kendaraan, baik roda dua maupun empat. Sama halnya dengan jalan lintas Liwa– Krui yang sudah dapat dilewati kendaraan, jembatan Way Basoh dan ruas jalan di Kecamatan Pesisir Selatan yang sebelumnya juga terputus kini sudah bisa dilalui kendaraan. Ini setelah masyarakat dibantu pemerintah secara bergotong-royong me-
nimbun jalan yang terputus agar dapat dilalui kendaraan. Meski demikian, masih ada pemberlakuan batasan untuk beban kendaraan yang akan melintas di jalan itu. ”Penimbunan ini jelas sifatnya sementara agar warga dapat kembali beraktivitas menggunakan jalan itu. Namun, untuk kendaraan berat seperti truk dan fuso, kami harapkan jangan dahulu menggunakan jalan ini karena ruas jalan belum kuat. Ini sambil menunggu upaya dari Dinas PU provinsi ataupun pusat memperbaikinya,” FOTO AFP
Baca AKSES Hal. 4
TARIK PENGUNJUNG Sebuah Easter Bunny raksasa terbuat dari cokelat kecil ditampilkan di perusahaan cokelat Jerman, Rausch, di Peine, Jerman Tengah, mulai 22 November 2012.
Kisah Pasukan M, Pelaku Pertempuran Laut Pertama dalam Sejarah RI
Baru Sebulan Lalu Belanda Tahu Dalang Sesungguhnya Suatu hari pada April 1946, pasukan laut Indonesia yang diwakili Pasukan M (Markadi) berhasil memukul pasukan Belanda di perairan Bali. Itulah pertempuran laut pertama yang dimenangi pasukan Indonesia sejak kemerdekaan. Kisah heroik itu tertuang dalam buku berjudul Pasukan M yang menjadi kado Hari Armada 2012 kemarin.
Laporan Ridlwan H., JAKARTA WAJAH Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Soeparno tampak sangat semringah. Di pelataran gedung utama Mabes TNI-AL Cilangkap, Senin (3/12), orang nomor satu di korps baju putih itu dengan antusias menyambut seorang ibu http://www.radarlampung.co.id
FOTO RIDLWAN/JPNN
KENANG JASA: KSAL Laksamana Soeparno dan Ny. Oni Markadi (baju hijau), istri almarhum Kol. (Pur.) Markadi, melihat dua unit ambulans sumbangan keluarga Markadi untuk TNI-AL belum lama ini. Insert foto Kol. (Pur.) Markadi.
KORUPSI DISPENDA
Risman Huni Sel C9
sepuh yang masih tampak anggun. Meski berjalan dengan perlahan, ibu itu mengumbar senyum kepada Soeparno. ’’Bagaimana kabarnya, Ibu? Sehat selalu ya?” kata Soeparno. Tangan laksamana asal Surabaya itu menjabat dengan erat. Ibu itu adalah Oni Markadi, istri almarhum Kolonel (Pur.) Markadi Pudji Rahardjo. Hari itu, keluarga Markadi memberikan bantuan hibah kepada keluarga besar TNI-AL. Selain KSAL, tampak Wakil KSAL Laksamana Madya Marsetio, Kadispenal Laksamana Pertama Untung Suropati, dan para pejabat teras TNI-AL. Keluarga Markadi memberikan dua unit ambulans dan peralatan ICU untuk RSAL Mintohardjo. ”Bapak Markadi adalah senior dan
TIM penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bergerak cepat menuntaskan perkara dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai honorer Dispenda Lampung tahun anggaran 2010. Setelah menahan mantan Kadispenda Risman Sesunan, kejati langsung melakukan pengkajian terhadap kasus yang merugikan negara sebesar Rp2,03 miliar itu. Kasipenkum Kejati Lampung Heru Widjatmiko mengatakan, sebelum memproses penyidikan lebih lanjut terkait perkara Dispenda, pihaknya akan mengkaji dahulu untuk menentukan langkah-langkah yang Risman Sesunan akan diambil dalam proses penyidikan. ”Kami mau mengkaji dahulu perkara ini dengan melakukan ekspose internal. Dari hasil ekspose
Baca BARU Hal. 4
Baca RISMAN Hal. 4 Berlangganan, Hubungi: 0721 - 782306-7410327