JUMAT, 7 SEPTEMBER 2012 JU
28 HALAMAN/Rp3.000,-
Satu Untuk Semua
Endus Dirjen Dikti Terlibat BANDARLAMPUNG - Lolosnya Dr. H. M. Basrowi, M.S., M.Pd. menjadi anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) memunculkan persoalan baru. Guru Besar Senior Fakultas Pertanian Universitas Lampung (FP Unila) Prof. Dr. Ir. Ali Kabul Mahi, M.S. mencium adanya keterlibatan Dirjen Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Ali, Dirjen Dikti menerapkan standar ganda. Semestinya, Basrowi tidak lolos dalam struktur keanggotaan BAN S/M. Jika mengacu pada kasus terdahulu, Dirjen Dikti-lah yang melaporkan plagiarisme yang dilakukan Basrowi. Tetapi kini, Dirjen Dikti justru meloloskan Basrowi sebagai anggota BAN S/M. ’’Dengan diterimanya Basrowi sebagai angota BAN S/M Dirjen Dikti adalah suatu yang tidak wajar. Jika dia benar-benar dilantik, bagaimana dengan kualitas pendidikan Baca ENDUS Hal. 4
Belum Tentu Cagub BANDARLAMPUNG Hasil survei internal Partai Golongan Karya (Golkar) menyebutkan M. Alzier Dianis Thabranie memiliki suara tertinggi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung mendatang. Namun, itu bukan jaminan dia ditetapkan sebagai calon gubernur (cagub) dari partai beringin ini. Dia harus bersaing dengan Riswantony D.K. dan Aziz Syamsuddin yang juga populer di Lampung. ’’Semua berdasarkan juklak (petunjuk pelaksanaan). Makanya dia (Alzier) belum tentu ditetapkan (sebagai cagub),’’ kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat konferensi Alzier pers di ruang VIP Bandara Radin Inten II, Natar, Lampung Selatan, kemarin. Ical –sapaan akrab Aburizal– mengatakan, pilgub baru digelar 2 Oktober 2013. Untuk itu, semua kandidat gubernur, termasuk
FOTO AFP
Baca BELUM Hal. 4
BAYI PENGUNGSI: Kekejaman Tentara Suriah berlanjut. Warga Suriah pun melakukan eksodus ke perbatasan Jordania. Di sana, pasukan Jordania mengawal para pengungsi itu.
Kloter Lamtim Pertama, Bandarlampung Terakhir Hari Ini Deadline Pelunasan BPIH Tahap II BANDARLAMPUNG - Penentuan jadwal keberangkatan kelompok terbang (kloter) atau qur’ah dimulai kemarin (6/9). Hasilnya, kloter 10 asal Lampung Timur (Lamtim) yang pertama bertolak ke tanah suci. Yakni pada 28 September mendatang. Sedangkan kloter 39 yang terdiri calon
jamaah haji (CJH) asal Bandarlampung dan Lampung Utara menjadi kloter paling akhir yang akan berangkat, yakni pada 15 Oktober (selengkapnya lihat grafis, Red). Sebelumnya, mereka transit di Asrama Haji Rajabasa pada 27 September. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung Drs. Hi. Abdurahman, M.Ag. mengatakan, penentuan kloter ini sebelumnya diatur langsung. Namun, untuk tahun ini, penentuan kloter dilakukan dengan melibatkan kabupaten/kota. Dalam tek-
nisnya, qur’ah dilaksanakan dengan cara perwakilan mengambil nomor urut di dalam kotak. Nomor urut yang terambil itulah yang dijadikan patokan untuk menentukan kloter dan maktab. ’’Mudah-mudahan dengan hasil qur’ah yang dilakukan ini tak ada lagi warga yang komplain tentang waktunya. Dan hasil qur’ah ini ditandatangani serta dibuat berita acara. Artinya, hasil hari ini (kemarin) tak bisa ditukar atau digeser, digeser kecuali memang mendesak,” terangnya. terangnya Dalam qur’ah sempat ada perwakilan
TALKSHOW
Jika Terbukti Curang saat CPNS JAKARTA - Menteri Penda yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar meminta kepala daerah dan kepala instansi pemerintah pusat sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak melakukan manipulasi hasil seleksi CPNS. Termasuk Pemkab Tulangbawang yang besok (8/9) menggelar seleksi. Sebab, praktik haram tersebut kini bakal lebih mudah dideteksi karena panitia pusat telah menggandeng konsorsium perguruan tinggi negeri untuk mengolah hasil ujian. ’’Memang PPK yang mengumumkan hasilnya, tetapi yang mengolah hasil ujian orang lain, sehingga diharapkan
Hakim Incaran KPK Dimutasi ke Lampung JAKARTA – Belum sempat menjalani pemeriksaan KPK, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang Sutjahjo Padmo Wasono dimutasi Mahkamah Agung (MA) ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sutjahjo merupakan ’’bos’’ dari hakim Kartini Marpaung yang ditangkap KPK bersama hakim PN Tipikor Pontianak Heru Krisbandono dan pengusaha Sri Dartutik belum
lama ini. MA menduga Sutjahjo merupakan tokoh di balik layar tujuh putusan bebas terhadap para terdakwa korupsi di Jawa Tengah yang dijatuhkan oleh majelis hakim Tipikor Semarang, termasuk Kartini dan Heru. Baca HAKIM Hal. 4
Baca TERAPKAN Hal. 4
DPRD KONTRA BUPATI
Gugatan Lolos Verifikasi PENGADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung meloloskan berkas gugatan DPRD Waykanan terhadap Bupati setempat Bustami Zainuddin. Terhitung kurang dari 14 hari, perkara ini masuk tahap persidangan. Saat ini, majelis hakim yang menangani perkara tersebut sudah ditetapkan. Yakni Baherman, S.H., Rahmi Afriza, S.H., M.H., dan Tamado Darmawan, S.H., M.H. ’’Tidak semua gugatan itu dapat lolos untuk disidangkan. Berkas tersebut harus melalui tahap verifikasi. Karena memenuhi Bustami Zainuddin unsur gugatan, maka akan kami sidangkan,” terang Ketua PTUN Bandarlampung Amir Hamzah saat ditemui di ruangannya kemarin (6/9). Meski ada sejumlah kekurangan, lanjut Amir, itu tidak memengaruhi substansi berkas gugatan. Baca GUGATAN Hal. 4 http://www.radarlampung.co.id
Baca KLOTER Hal. 4
Ancam Batalkan NIP
Terapkan Politik Santun SELAMA ini, politik dikenal dengan menghalalkan segala cara. Tetapi bukan berarti tidak bisa diubah. Politik santun dan beretika berdasarkan nuansa agama bisa dilakukan. Terobosan ini yang diterapkan Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung Hj. Eva Dwiana Herman H.N. ’’Saya hanya ingin mengenalkan bahwa politik itu juga bisa santun,” kata Bunda Eva –sapaan akrabnya– dalam acara Bincang Bersama Bang Aca (BBBA) di studio Radar TV (grup Radar Lampung) tadi malam. Contoh kecil, setiap melakukan rapat partai, dia selalu memberikan kebebasan terlebih dahulu kepada peserta. ’’Itu sebagai keterbukaan dalam berpolitik,” ujarnya seraya Eva Dwiana menyatakan, pihaknya juga melakukan langkah-langkah prorakyat lewat program Demokrat Peduli bedah rumah. Diketahui, jauh sebelum suaminya Drs. Hi. Herman H.N., M.M. menjadi wali kota Bandarlampung, dia sudah berkiprah dalam berbagai bidang, terutama sosial dan keagamaan. Bunda Eva mengawali dari lingkungan tempat tinggalnya di Korpri, Sukarame, pada 2008.
dari Kabupaten Lampung Barat yang meminta agar keberangkatan untuk Lambar dilakukan terakhir dengan alasan melaksanakan pilkada. Namun, alasan pilkada tersebut langsung ditolak, mengingat jadwal keberangkatan tidak merusak jadwal pilkada serentak tiga kabupaten, yakni Tulangbawang, Lambar, dan Tanggamus. ’’Pilkada dilaksanakan pada 27 September. Dan jadwal keberangkatan untuk kloter
Baca ANCAM Hal. 4
Heboh Kabar Penjualan Pulau Gambar dan Gili Nanggu
Kapal Sulit Menjangkau karena Penuh Karang Tajam Pengelola Gili Nanggu membantah telah menawarkan pulau tersebut. Kondisi geografis Pulau Gambar juga membuatnya hampir mustahil untuk dikembangkan jadi resor wisata. Laporan Hendri-Asri-Farida, PONTIANAK SEPANJANG hari kemarin (6/9), telepon seluler Muslim berkali-kali berdering. Pihak dari Jakarta, tepatnya dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan PulauPulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, tiga kali menelepon. Belum lagi dari media, kenalan, atau publik yang penasaran. Inti pertanyaan mereka sama: Benarkah Pulau Gili Nanggu yang terletak di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok
FOTO JPNN
PULAU GILI NANGGU: Pulau indah inilah yang membuat kabinet SBY kalang kabut karena disebut akan dijual dalam situs internet.
Barat, Nusa Tenggara Barat, dijual –seperti termuat di situs www.privateislandonline.
com. Muslim menjadi sasaran pertanyaan karena dirinya adalah Kasi Tata Ruang dan
Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat (Lobar). ’’Kepada semua yang bertanya, saya tegaskan, kabar tersebut hanya isapan jempol dan ulah dari para broker yang mungkin ingin mengganggu stabilitas nasional,” katanya kepada Lombok Post (grup Radar Lampung). Selain ditanya lewat telepon, Muslim pun menerima kunjungan enam petugas dari direktorat yang sama, yang juga diterjunkan ke Gili Nanggu. ’’Tim ini bagibagi tugas. Ada yang ke Gili Nanggu, berkoordinasi dengan Pemkab Lobar, dan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk meluruskan kabar tersebut. Mereka ingin menanyakan status pulau itu dan kondisi terakhir di sana,” ujar dia. Baca KAPAL Hal. 4
Berlangganan, Hubungi: 0721 - 782306-7410327