32 HALAMAN/Rp3.000,-
KAMIS, 10 JANUARI 2013 K
RSBI Salah sejak Awal
setop!
BANDARLAMPUNG – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut status rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) mendapat respons positif dari pengamat pendidikan Lampung Dr. Agus Pahrudin, M.Pd. Menurutnya, hal itu memang harus dilakukan agar tidak ada lagi pembedaan perlakuan terhadap siswa. Sebab, tugas sekolah/madrasah adalah mencerdaskan seluruh anak bangsa, bukan hanya yang mampu atau pintar. ’’Konsep RSBI ini dari awal memang sudah salah kaprah. Perumusannya tidak melibatkan para pakar pendidikan dan pemberlakuannya juga tergesa-gesa. Sehingga banyak kelemahan dan ketidakadilan dalam sistem tersebut. Jadi wajar kalau sekarang MK menganulirnya,’’ tukas pria yang menjabat rektor Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) ini. Dia mencontohkan kurikulum yang digunakan RSBI mayoritas meniru dari luar negeri. ’’Padahal, kita ini bangsa yang besar. Bangsa yang harus memiliki dignity atau kewibawaan. Kenapa tidak kita desain kurikulum sendiri yang berbasis
PP Pengendalian Produk Tembakau Disahkan JAKARTA - Kemasan produk tembakau atau rokok bakal dilengkapi dengan gambar-gambar peringatan kesehatan. Hal itu menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP Nomor 109 Tahun 2012 itu sebenarnya sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 24 Desember 2012. Namun, publikasinya baru muncul mulai dini hari kemarin (9/1). Pengesahan itu bisa jadi melegakan. Pasalnya, pembahasannya banyak diwarnai tarik-ulur dan memakan waktu hampir tiga tahun. ’’Walaupun tertatih-tatih, akhirnya kita masuk menjadi negara yang mulai beradab karena sudah punya peraturan pemerintah yang mengatur
tentang pengendalian rokok,” kata Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo di Jakarta kemarin. Inti dari PP tersebut adalah memberikan batasan yang ketat bagi peredaran rokok. Termasuk di dalamnya mengatur tentang iklan dan penjualan produk tembakau. Juga diatur mengenai ketentuan produksi dan impor, perlindungan khusus bagi anak dan perempuan, serta kawasan tanpa rokok. Aturan soal gambar peringatan kesehatan misalnya. Pasal 14 PP itu menyebutkan, setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia
wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Peringatan itu tercetak menjadi satu dengan kemasan produk. Gambar yang berisi informasi mengenai bahaya merokok tersebut bahkan harus ditampilkan cukup mencolok. Misalnya dicantumkan pada sisi bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40 persen serta diawali dengan kata ’’peringatan’’ dengan huruf putih dan dasar hitam. Baca SETOP! Hal. 4
keunggulan bangsa kita,” tandas Agus saat ditemui di kampusnya kemarin. Misalnya, imbuh dia, tapis yang merupakan hak paten orang Lampung. ’’Harusnya kita kembangkan tapis dalam pembelajaran di sekolah hingga bisa terkenal sampai mancanegara. Dengan begitu, nama daerah dan bangsa akan terangkat di dunia internasional,” ujar pria yang juga menjabat ketua Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia (Hipkin) Lampung ini. Selain itu, terusnya, dalam perspektif pendidikan tidak ada anak yang bodoh. Yang ada anak yang cepat dan lambat dalam menerima pelajaran. ’’Sedangkan dalam RSBI kan hanya menerima anak yang cerdas. Sehingga terdapat pengelompokan dalam memperlakukan siswa. Hal ini bertentangan dengan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa,” tegas dia. Belum lagi, sambung Agus, sisi eksklusivitas dalam sekolah RSBI itu akan melahirkan kesombongan pada diri siswanya. Sementara siswa di sekolah umum/madrasah akan menjadi minder. Baca RSBI Hal. 4
FOTO WAHYU SYAIFULLAH
MEGAH: Suasana gedung baru SMPN 2 Bandarlampung yang status RSBI-nya dicabut. Meski begitu, putusan MK tidak memengaruhi kegiatan belajar-mengajar di sana.
KPK Telusuri Gratifikasi Seksual
POLRI DINILAI GAGAL
Konflik Lampung Tertinggi PEKERJAAN rumah Polri tahun ini dinilai lebih berat. Selain setahun menjelang pemilu, kerusuhan sosial diperkirakan juga marak. ’’Melihat kinerja polisi tahun lalu, tahun ini lebih membahayakan,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Sanusi Pane di Jakarta kemarin (9/1). IPW memprediksi konflik, kerusuhan, dan ancaman keamanan lain akan semakin marak, mengingat 2013 adalah masa persiapan menjelang Pemilu dan Pilpres 2014. Neta menambahkan, keamanan Indonesia selama 2012 tergolong rawan karena
Ada Sinyalemen, Belum Ada Laporan
Baca KONFLIK Hal. 4
babak baru pemprov versus bupati
Sekprov Masih Akui Kesuma Dewangsa BANDARLAMPUNG – Pemberhentian sementara Sekretaris Kabupaten Pesawaran Kesuma Dewangsa oleh Bupati Aries Sandi Darma Putra berbuntut panjang. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Sekprov Ir. Berlian Tihang, M.M. menyatakan prihatin dan bakal menegur kebijakan orang nomor satu di Pesawaran itu. ’’Saat ini sedang kita pelajari celah hukumnya,” kata Berlian kepada wartawan di Lapangan Korpri Pemprov Lampung
Gadget terbaru Panasonic HX-A100 yang memungkinkan pengguna menempatkan kamera di telinga, helm, topi, maupun ransel. A100 ini dirancang untuk dapat berkolaborasi dengan smartphone maupun tablet guna melakukan aktivitas pengambilan gambar.
VONIS SANG PUTRI
Nasib Koster Dipertaruhkan HARI ini, nasib Angelina Sondakh, terdakwa kasus korupsi di Kemendikbud dan Kemenpora, ditentukan. Bertempat di Pengadilan Tipikor Jakarta, Angie –sapaan akrabnya– akan menghadapi vonis hakim. Oleh jaksa penuntut umum (JPU), dia dituntut 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, serta membayar uang pengganti Rp12,58 miliar dan USD2,35 juta (Rp22,7 miliar). Ternyata, pagi ini tidak hanya menjadi penentu nasib Angie. I Wayan Koster, anggota Komisi X DPR Baca NASIB Hal. 4 http://www.radarlampung.co.id
pemberhentian itu,” tegasnya. Berlian menyatakan, dalam proses pemberhentian pejabat tidak bisa semena-mena dan semau pimpinan. Menurutnya, jika tanpa kesalahan fatal lantas seorang pejabat karir diberhentikan begitu saja dari jabatannya, akan berimbas buruk. ’’Nah, ini yang perlu dipelajari pihak lain juga agar tidak semena-mena,’’ ucapnya. Baca SEKPROV Hal. 4
secara panjang mekanisme yang digunakan dalam menjerat pemberi atau penerima gratifikasi seks. Apakah menggunakan cara seperti pemberian barang dan uang, atau yang lain. ’’Tetap kita tindak lanjuti. Yang jelas, 30 hari gratifikasi tidak dilaporkan akan menjadi pindana,” tegasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan bahwa pihaknya belum memiliki aturan baku mengenai gratifikasi seks. Sebab, selama ini belum ada laporan ke KPK mengenai hal itu. Dia berharap ke depannya unsur seksual juga bisa dirumuskan menjadi aturan baru. ’’Selama ini yang diatur hanya batasan rupiah. Kalau dijadikan ukuran rupiah (gratifikasi seks) bisa menarik. Sayang, aturan kami masih seperti itu (terbatas benda dan uang),” katanya. Makin kelihatan harus diperbaiki kalau aturan yang ada sekarang dibandingkan dengan regulasi internasional mengenai pem be rantasan korupsi. (jpnn/p2/ c1/ary)
Sumantri Tirto, Orang ’’Indonesia’’ yang Jadi Penerjemah Pelatih tih Rusia
Selama 43 Tahun Menderita di Negeri Orang rang Kehidupan pertama Sumantri Tirto di Rusia telah membawanya untuk kembali pulang ke rumah. Indonesia layaknya kehidupan kedua bagi WNI yang puluhan tahun ’’terdampar’’ di negeri yang dulu berpaham komunis itu. Laporan Agung P.I., JAKARTA SORE itu (3/1), pelatih lompat galah asal Rusia Anatoly Chernobay berkumpul dengan para pelatih dan atlet Indonesia di tribun belakang Stadion Madya Senayan, Jakarta. Pelatih senior itu memberi instruksi dalam bahasa Rusia kepada mereka. ’’Delat prispobablemie dlya tremilovki,” katanya. Seorang lelaki yang berdiri di
samping Chernobay kemudian menerjemahkan, ’’Anatoly bilang buat alat-alat bantuan untuk latihan”. Para pelatih dan atlet lantas berdiskusi tentang bagaimana memasang katrol dan merancang alat latihan untuk persiapan SEA Games 2013 di Myanmar. Lelaki yang berdiri di samping Chernobay itulah Sumantri Tirto.
Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Rambutnya yang penuh uban ditutupi topi. Namun, peran dia sangat penting dalam latihan tersebut. Dia adalah translator (penerjemah) yang menjelaskan setiap instruksi Chernobay kepada para pemain dan pelatih yang menjalani pelatnas (pemusatan latihan nasional) atletik. Maklum, pelatih lompat galah itu hanya bisa berbahasa Rusia. Sumantri belum lama bekerja mendampingi Chernobay. Dia baru memulainya pada Desember 2012. Saat itu seorang teman lamanya di Surabaya membaca Jawa Pos (grup Radar Lampung) yang memberitakan bahwa seorang pelatih dari Rusia membutuhkan penerjemah bahasa. ’’Saat itu saya sedang berada di Solo. Teman itu menyarankan saya
untuk melamar,” katanya lantas tersenyum.. PB PASI (Pengurus rus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) memangg sempat kesulitan mencari penerjemah bahasa Rusiaa untuk Chernobay. Bukan n karena di Indonesia tidak ada yang bisa berbahasa Rusia, ia, tetapi PASI tak punya anggaran nggaran yang banyak untukk membayar tenaga profesional fesional itu. Sebab, biasanya ya tarifnya dihitung per jam. am. Bak peribahasaa Jawa tumbu oleh tutup, p, lamaran Sumantri langangsung diterima PASI. SI. Baca SELAMA Hal. al. 4
Sumantri Tirto
FOTO AFP
CAMCORDER MINI
kemarin (9/1). Menurutnya, pemberhentian sementara memang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, lanjutnya, gubernur Lampung sebagai pembina kepegawaian tentu harus mengetahuinya. ’’Ya, pastinya kita tegur kalau keluar dari koridor hukum yang berlaku. Dan yang pasti tidak akan kita akui
JAKARTA - Menghindari endusan penegak hukum membuat gratifikasi makin beragam bentuknya. Yang ramai dibicarakan saat ini adalah pemberian hadiah dalam bentuk kenikmatan seksual. KPK mengaku siap mengusut laporan karena UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut pemberian gratifikasi bisa dalam bentuk apa pun. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, gratifikasi seksual pernah terjadi di beberapa negara seperti Korea dan Singapura. Atas dasar itu, dia menyebut kalau pola serupa bukan tidak mungkin terjadi juga di Indonesia. ’’Tetapi, sampai sekarang belum pernah ada laporan ke KPK,” ujarnya. Padahal, Johan menyebut kalau sinyalemen pemberian hadiah berupa pemuas nafsu itu ada. Namun, data empiris yang menyebutkan secara akurat kalau penyelenggara negara mendapat gratifikasi seks belum ada. Meski demikian, bukan berarti KPK tidak bisa mengusut jika ada laporan. Johan memang masih belum bisa menjelaskan
Berlangganan, Hubungi: 0721 - 782306-7410327