KAMIS, 11 OKTOBER 2012 K
28 HALAMAN/Rp3.000,-
Lampung Darurat Politik BANDARLAMPUNG – Darurat politik di Lampung akan terjadi pada awal 2013. Masa jabatan gubernur habis pada 2 Juni 2014, sementara masih ada perdebatan payung hukum yang pasti dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub). Sesuai dengan sifatnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) akan menjadi solusi untuk mengatasi kedaruratan politik Lampung. Kapan waktunya, pemerintah pusat harus sudah mulai menghitung penerbitan Perppu itu. Pengamat pemilu dari FISIP Universitas Lampung Dr. Ari Darmastuti, M.A. mengatakan, Perppu tidak mungkin keluar sekarang ini. Jika pemerintah pada akhirnya memang menghendaki Pilgub
Lampung digelar pada 2013, usulan Perppu harus sudah dipersiapkan. Karena tahapan pilgub harus sudah dimulai pada delapan bulan sebelum pemungutan suara, Ari m e n g h i - tung, paling tidak Maret atau paling lambat April 2013 Perppu harus sudah keluar. ’’Itu sudah darurat hitungannya. Kalau sekarang belum darurat,’’ kata Ari kepada Radar Lampung di Emersia Hotel and Resort Bandarlampung kemarin. Lulusan Iowa State University, Amerika Serikat, ini melanjutkan, tanpa ada amandemen UU Pemda, Perppu, maupun terbitnya UU Baca LAMPUNG Hal. 4
Suap Rp10 Juta Terpa Kasipidsus FOTO MUHAMMAD ALI/JPNN
DUKUNG BERANTAS KORUPSI: Kelompok Artis Sinetron dan Film mendatangi gedung KPK, Jakarta, kemarin. Mereka mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
Jabatan Kapolda Bengkulu Aman KPK Tidak Bisa Tahan Brigjen Didik JAKARTA – Pidato Presiden SBY rupanya benar-benar manjur bagi perkembangan kasus Kompol Novel Baswedan. Bareskrim Mabes Polri secara resmi telah menunda
kasus ini. Tak hanya itu. Kapolda Bengkulu Brigjen Benny Mokalo juga mendapat sanksi. Namun, desakan pencopotan elemen terhadap Benny Mokalo tak bisa diwujudkan. ’’Karena memang secara hukum, dia tidak salah. Secara etika mungkin. Bentuknya berupa teguran (dari Kapolri, Red),’’ ujar
Kabareskrim Komjen Pol. Sutarman di Jakarta kemarin. Dia tidak menyebutkan secara pasti kapan teguran Jenderal Timur Pradopo disampaikan dan dalam bentuk apa. Sutarman tetap meyakini anak buahnya di Direktorat Reserse Umum Polda Bengkulu tidak salah. Sebab, mereka menyidik kasus
Novel berdasar fakta-fakta baru yang diperoleh di lapangan. ’’Tapi, karena ada desakan dan instruksi presiden, kami memahami bahwa memang waktunya belum sekarang,’’ kata mantan Kapolwiltabes Surabaya ini.
BANDARLAMPUNG – Suap dalam penegakan hukum bukan barang baru lagi. Utamanya di korps Adhyaksa. Aroma ini pun menyeruak di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung. Bukan miliaran rupiah, hanya Rp10 juta! Penyidik yang diduga dan disebut-sebut telah menerima suap Rp10 juta dalam perkara dugaan korupsi PDAM Way Rilau melalui seorang pengacara adalah Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Bandarlampung Teguh Haryanto.
Tudingan ini langsung dibantah Teguh. Dia mengaku sama sekali tak pernah menerima uang Rp10 juta dari salah seorang pengacara yang membela terdakwa Haris Munandar. ’’Saya tidak pernah menerima uang itu. Saya tidak tahu,’’ ketus Teguh singkat di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang sambil menuju mobilnya kemarin. Informasi yang dihimpun Radar Lampung, Teguh menerima uang Rp10 juta dari keluarga terdakwa Haris Munandar Baca SUAP Hal. 4
Baca JABATAN Hal. 4
INDEKS DEMOKRASI
Merujuk Radar Lampung PENINGKATAN Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Lampung secara nasional mengalami kenaikan, meski tidak signifikan. Data sementara menunjukkan cenderung stagnan. Pada beberapa aspek penting bahkan mengalami penurunan. Tim ahli IDI Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Syarif Hidayat menyampaikan data IDI itu. Meski merupakan data IDI 2009 dan 2010, masih data sementara lantaran menunggu launching secara resmi. ’’Ini data sementara. IDI Lampung 2009 dalam skala nasional sebesar 67,47 persen. Sedangkan IDI 2010 sebesar 67,80 persen. Tapi, ini data sementara. Belum finalisasi. Sebab, pada beberapa aspek seperti kebebasan sipil justru ada kecenderungan menurun,’’ ungkap Syarif pada
Mabes Korek Kasus Syahidan Alzier: Tidak Masalah, Laporan Tidak Terbukti
santai terkait gelar perkara yang dilakukan penyidik di hadapan tim Mabes Polri di ruang Rupatama, Mapolda Lampung, kemarin.
BANDARLAMPUNG – Ketua DPD Partai Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie menanggapi
Baca MABES Hal. 4
DARI MUSIBAH LONGSOR YANG RENGGUT CUCU DAN NENEK
Baca MERUJUK Hal. 4
’’Bapak dan Ibu Syahfa Belum Tahu Syahfa Meninggal’’
MUSAWIR SUBING
Sejak dirawat pada Selasa (9/10), hingga kemarin Janatun (26) belum juga sadarkan diri. Sesekali, dia mengigau memanggil Syahfa (3), buah hatinya yang tewas bersama sang nenek.
MA Tolak Kasasi JPU KEPOLISIAN dan kejaksaan, tampaknya, harus merehabilitasi nama baik mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Tengah Musawir Subing. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) tegas menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejari Bandarlampung. Perkara dengan No. 1681 K/PID.SUS/2011 diputus pada 3 April 2012. Sayangnya, putusan ini terkesan ditutup rapat-rapat oleh kejaksaan. Bisa jadi, kejaksaan ’’malu’’ lantaran kalah di tingkat banding dan kasasi. Dengan putusan ini, majelis kasasi yang terdiri atas Sophian Marthabaya, Syamsul Rakan Chaniago, dan Zaharuddin Utama menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk mantan Sekkab Lamteng Baca MA Hal. 4
FOTO ARI SURYANTO
MASIH KRITIS: Janatun terbaring lemah di RSUDAM Bandarlampung kemarin.
Laporan Ari Suryanto, BANDARLAMPUNG ’’SYAHFA...Syahfa…Syahfa...,’’ kata Janatun lirih. Lalu, kembali hening. Hanya nama itu yang kerap terucap dari bibir Janatun yang dirawat di ruang VIPC kamar 21C Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung. Barangkali pada masa kritisnya, Janatun masih terngiang gemuruh longsoran yang menerjang dirinya, ibu, dan Syahfa, anaknya.
Siang itu, Janatun ditunggui Agus Setiawan (28), sang kakak. Sedangkan orang tua Agus dan Janatun, Sarip (50), mempersiapkan pemakaman Sadem (48) dan Syahfa. Selama menunggui Janatun, Agus menuturkan, sesekali adiknya terbangun dari alam bawah sadarnya. ’’Di mana Syahfa? Aku ingin memeluknya,’’ ujar Agus menirukan ucapan Janatun. Baca BAPAK Hal. 4
Warga di Kawasan Penjarahan Minyak di Sumsel di Antara Cemar dan Cemas
Mengungsi Seminggu setelah Pipa Depan Rumah Bocor Pencemaran akibat penjarahan minyak menyebabkan sumber air bersih sekaligus kesehatan warga terganggu. Mereka rata-rata tahu siapa pencurinya, tapi memilih bungkam karena diancam.
Laporan Titik Andriyani, MUSI BANYUASIN FOTO JPNN
TOLAK PREMANISME Beberapa wartawan melakukan tabur bunga sebagai bentuk keprihatinan terhadap aksi kekerasan terhadap wartawan di Bogor, Jawa Barat, kemarin. Aksi itu sebagai protes terhadap pengeroyokan wartawan Radar Bogor Faturahman S. Kanday yang dilakukan sejumlah anggota ormas Pemuda Pancasila. http://www.radarlampung.co.id
SEJAK sebelum bulan puasa lalu, warga Desa Simpangtungkal, Kecamatan Tungkaljaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tak bisa lagi memanfaatkan air sungai yang mengaliri desa mereka. Maklum, air sungai itu tercemar akibat pencurian minyak
FOTO FEDRIK TARIGAN/ JPNN
TERCEMAR: Sungai Simpangtungkal yang tercemar minyak akibat illegal taping di Desa Simpangtungkal, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu (7/10). Sungai ini tercemar sejak maraknya illegal taping di desa itu.
(illegal taping) yang marak terjadi di sepanjang jalur pipa minyak Tempino-Plaju, Sumsel. ’’Pipanya jebol dibolong orang. Jadi, sudah dua bulan kami tidak bisa mandi dan cuci pakaian di sungai ini,” keluh Solikhah, salah seorang warga, yang diamini ibuibu lain ketika ditemui Jawa Pos (grup Radar Lampung) seusai pengajian di musala desa setempat, Minggu (7/10). Tempat mereka mencuci dan mandi biasanya di bagian sungai yang mengalir tak jauh dari musala itu. Parahnya lagi, sumur warga juga terkena dampak penjarahan itu. Alhasil, untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari, warga harus membeli air. Satu tangki air seharga
Rp170 ribu. ’’Itu bisa dipakai mandi dan mencuci pakaian seminggu,” tutur Jamiatun, warga lain. Kesulitan yang dialami penduduk Simpangtungkal itu hanyalah salah satu dampak buruk yang terjadi di sepanjang jalur pipa Pertamina di dekat perbatasan antara Sumsel dan Jambi. Mereka tak ikut menjarah minyak, tapi terkena getahnya. Selain kesulitan mendapatkan air bersih, mereka harus hidup dalam kecemasan terhadap kemungkinan kebakaran atau ledakan. Belum lagi suasana ketakutan karena intimidasi para pencuri. Baca MENGUNGSI Hal. 4
Berlangganan, Hubungi: 0721 - 782306-7410327