RADAR LAMPUNG | Jumat, 13 Februari 2015

Page 1

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015

28 HALAMAN/Rp4.000

Momentum Pembuktian Jokowi

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Kejaksaan Agung menjadikan laporan terhadap A.M. Hendropriyono sebagai pintu untuk membuka kembali kasus Talangsari. ’’Dan, kesaksian jurnalis Allan Nairn semestinya jadi salah satu alat bukti penguat jaksa agung untuk bertindak,” desak aktivis Kontras Yati Andriyani melalui sambungan telepon kepada Radar Lampung tadi malam. Selain itu, fakta baru yang diungkapkan wartawan investigasi dari Amerika Serikat tersebut dapat menjadi barometer bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk pengadilan ad hoc, untuk mengadili mantan Danrem 043/Gatam Hendropriyono yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat ini. ’’Artinya, tiga lembaga negara mesti kompak. Baik Komnas HAM sebagai penyelidik, jaksa agung sebagai penyidik, dan presiden. Sebab, Presiden Jokowi memiliki visi-misi menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara berkeadilan. Nah, inilah waktunya,” tegas dia. Menurutnya, Kontras bersama beberapa korban baru-baru ini mendatangi kantor Kejagung untuk memperingati 25 tahun tragedi berdarah tersebut. Tahun 2008, Komnas HAM telah menyerahkan berkas hasil penyelidikannya kepada Kejagung (selengkapnya lihat grafis, Red). ’’Tetapi hingga saat ini, Kejagung belum menindaklanjuti kasus tersebut,” sesalnya. Pihaknya juga sudah mengadukan kasus ini ke Komisi Kejaksaan pada Baca | MOMENTUM | Hal. 4

ILUSTRASI ILUSTRA SI HANDOKO/RAD HAND HANDOKO/RADAR OKO/RADAR AR LAMPUNG LAMP M UNG G

GANJA LAMSEL

Vonis Seumur Hidup M. DAHLAN alias Adi Ismail (38), warga Desa Kandang, Kecamatan Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, hanya bisa diam saat majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, Kamis (12/2). Majelis hakim yang diketuai Siti Yuristya Akuan dibantu anggotanya Aris Fitra Wijaya dan Muhammad Iqbal menyatakan, Dahlan melanggar pasal 115 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35/2009. Baca | VONIS | Hal. 4

Membidik Kursi Panas BE 51 Universitas Lampung (5)

Berprinsip Diplomat, Merpati, dan Naga Tersisa kurang dari enam bulan, Universitas Lampung (Unila) akan menggelar pemilihan rektor (pilrek) untuk periode 2015-2019. Sejumlah nama pun mulai bermunculan. Mereka digadang-gadang bakal ikut memanaskan suksesi ini. Siapa saja? KANDIDAT kuat untuk menduduki kursi rektor Unila keempat adalah Dekan Fakultas Hukum (FH) Unila Prof. Dr. Heryandi, M.S. Di mata Wakil Direktur I Pascasarjana Unila Dr.

Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Heryandi adalah sosok profesor muda yang mampu membawa Unila pada perubahan. Menurut pria yang pada 25 Februari mendatang dikukuhkan

menjadi guru besar hukum huku hu kum m linglin ngkungan ini, Heryan ndi me memi memiliki miliki ki kompetensi dan kemampuan kem emam mampu mpuan uan manajerial yang baik. k. ’’Saya ’’S Sayaa menmen endukung Heryandi. Apa Apalagi palagi agi be beliau eliau berasal dari fakultas yang ng sama sam dengan saya. Jika dia ia menjadi rektor, otomatis membawa nama baik almamater FH Unila. Baca | BERPRINSIP | Hal. Hal. 4

Prof. Dr. Heryandi, M.S. ILUSTRASI HANDOKO/RADAR LAMPUNG

Ponpes Nur Ulum, Sehari setelah Fatwa Sesat MUI FOTO AGUS PAMINTAHER/RNN

TERDIAM: Suasana persidangan M. Dahlan, yang terbukti mengangkut ganja seberat 4,7 ton, kemarin.

KPK V POLRI

Wakapolri Latah Kritik POLEMIK KPK-Polri kian panas. Wakapolri sekaligus Plt. Kapolri Komjen Badrodin Haiti yang awalnya memosisikan diri menengahi konflik tersebut, mulai mengkritik KPK. Dia meminta agar komisi antirasuah itu memprioritaskan upaya pencegahan terjadinya korupsi. Ditemui di ruang Rupatama kemarin (12/2), Badrodin menuturkan, polemik antara pejabat Polri dengan pimpinan KPK tersebut sebenarnya tidak akan membesar jika pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi diutamakan. ’’Jangan hanya pemberantasannya yang dibesar-besarkan,” paparnya. Baca | WAKAPOLRI | Hal. 4 http://www.radarlampung.co.id

Anggap Fitnah, Siap Lakukan Perlawanan Hampir sepekan ini, Pondok Pesantren (Ponpes) Nur Ulum di Kemiling, Bandarlampung, jadi sorotan. Ponpes pimpinan Imam Al-Ahdi Karamullah itu dituding mengembangkan ajaran sesat. Terakhir, MUI Bandarlampung mengeluarkan fatwa: ponpes sesat ini harus ditutup selamanya!

FOTO M. TEGAR/RADAR LAMPUNG

terasa seperti dingin-dingin sedap ini menyebabkan sebagian orang malas beraktivitas dan memilih bersantai bersama keluarga di rumah. Namun, hal itu tidak menghentikan aktivitas di Ponpes Nur Ulum. Aktivitas para santri di sana tetap berjalan seperti biasa. Ini terlihat ketika Radar Lampung menyambangi ponpes yang pintu gerbangnya ditutup dengan bambu melintang itu. Dua pria yang keluar dari dalam ponpes datang menyambut. Mereka mengajak wartawan koran ini ke pos penjagaan. Di sana ada tiga pria lainnya tengah duduk. Salah satunya menyodorkan buku dan meminta Radar Lampung mengisinya.

KLARIFIKASI: Jonny Anwar (kanan) dan salah satu pengurus ponpes yang akrab disapa Pak Kus.

Baca | ANGGAP | Hal. 4

Laporan Eka Yuliana, BANDARLAMPUNG HUJAN kemarin kembali mengguyur Kota Bandarlampung. Suasana yang

Berlangganan Cukup SMS ke 0811790544, Rp105.000.- Per Bulan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.