JUMAT, 15 FEBRUARI 2013
3322 HALAMAN/Rp3.000,HA AL LAM MAN AN/R /Rpp33.000,-
Mesum, Jaksa Wendy Melfa Digerebek BANDARLAMPUNG – Korps Adhyaksa Lampung tercoreng akibat ulah Anto D. Holyman (45). Jaksa yang menangani perkara dugaan korupsi mantan Bupati Lampung Selatan Wendy Melfa ini ditangkap jajaran Polsekta Tanjungkarang Barat (TkB), Bandarlampung, Kamis (14/2) pukul 02.00 WIB. Warga Jl. Raden Fatah Gg. Muhidin No. 37, Kaliawi, Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, ini terjaring operasi penyakit masyarakat (pekat) saat berduaan
di kamar 213 Hotel Grande dengan SL (17), siswi sebuah SMA di Bandarlampung. Penggerebekan langsung dipimpin Kapolsekta TkB Kompol Deden Heksaputera. Ketika itu, salah satu anggota Polsekta TkB menggedor kamar 213 yang berada di lantai dua. Ketika pintu kamar dibuka, Anto tanpa mengenakan baju keluar. Begitu tahu ada razia, Anto lantang menyatakan
’’Saya Dirayu, Lalu Dibayar Rp500 Ribu’’ SL (17), siswi kelas 2 di salah satu SMA di Bandarlampung, mengaku tak percaya terjaring dalam operasi penyakit masyarakat (pekat) saat berduaan dengan Anto D. Holyman, oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung.
FOTO AJI SAKTIYANTO
Baca MESUM Hal. 4
Baca SAYA Hal. 4
SAYA PAK!: Anto D. Holyman (kaus hitam), oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung yang terjaring Operasi Pekat 2013, saat diinterogasi Kapolsekta Tanjungkarang Barat Kompol Deden Heksaputera.
KPK Sadap Telepon Dewan DPRD Lampung Klaim Tak Gentar JAKARTA – Untuk menekan politik uang pada pemilihan gubernur (pilgub) di DPRD, pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawas. Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Johan menyatakan, pada pilgub yang dilakukan via DPRD kelak, KPK punya kewenangan penuh melakukan beragam teknik penyelidikan dan penyidikan. ’’Baik pengawasan preventif maupun represif terkait politik uang yang dilakukan oleh anggota DPRD ketika pilgub. KPK akan menyadap dan membuntuti setiap anggota DPRD Lampung yang dicurigai terlibat politik uang,’’ kata Djo –sapaan akrab Djohermansyah Johan– ketika rapat Panja RUU Pilkada di Komisi II DPR kemarin. Djo menilai, pilgub tidak langsung lebih menghemat biaya. Sebab, dalam prosesnya nanti cukup membentuk panitia pemilihan bentukan DPRD yang terdiri atas ketua dan wakil ketua DPRD, sekretaris DPRD, serta perwakilan masing-masing fraksi di DPRD. ’’Bila pemilihannya
FOTO TAWAKKAL/FAJAR/JPNN
TINJAU GKI MAKASSAR Mantan Wapres RI H.M. Jusuf Kalla (JK) mengadakan pertemuan dengan tokoh agama di Balai Kota Makassar membahas pelemparan bom molotov terhadap Gereja Toraja dan GKI Makassar kemarin. Selanjutnya, JK meninjau GKI Makassar yang berada di Jl. Samiun.
BOM MAKASSAR
Baca KPK Hal. 4
Anak Ketua Majelis Syura PKS Dicekal
Pelaku Sulit Dikenali PENYELIDIKAN untuk mengungkap pelaku pelemparan bom molotov ke gereja di Makassar dini hari kemarin masih buntu. Aparat masih kesulitan mengungkap lantaran minimnya saksi yang melihat kejadian itu. Karena itu, Mabes Polri meminta masyarakat lebih jeli dan membantu polisi mengungkap kasus semacam ini. Setidaknya, ada tiga gereja yang menjadi sasaran aksi pembakaran kemarin. Pertama, Gereja Toraja di Jl. Gatot Subroto, Kecamatan Tallom. Gereja itu dilempar bom molotov sekitar pukul 03.00 WITA tepat di bagian pintu masuk. Pintu masuk gereja pun nyaris ludes terbakar. Kedua, GKI Sulsel di Jl. Saimun, Kecamatan Ujungpandang, dilempar bom molotov sekitar pukul 04.05. Hampir bersamaan, Baca PELAKU Hal. 4
di DPRD, paling kita hanya menghabiskan Rp100 juta. Berbeda dengan pemilihan langsung yang bisa menghabiskan Rp1,2 triliun seperti pada Pilgub Jatim karena pilkada yang berputar-putar (lebih dari satu putaran, Red),’’ ujarnya. Bahkan, Djo berkeyakinan pilgub di DPRD dapat menurunkan jumlah korupsi yang dilakukan kepala daerah. Alasannya, sistem pemilihan langsung membuat bagi calon kepala daerah mengeluarkan biaya tinggi. Akibatnya, ketika kepala daerah itu sudah terpilih akan membuat praktik komersialisasi jabatan, penyalahgunaan wewenang, serta penyimpangan dalam tender pengadaan barang dan jasa untuk mengembalikan biaya politiknya tadi. ’’Kami berkeyakinan, dengan pilgub tak langsung akan mengurangi korupsi kepala daerah karena tidak mengeluarkan biaya besar,’’ ucapnya. Terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. menyambut rencana pemerintah yang akan melibatkan pihaknya sebagai pengawas pilkada. Hanya, lanjutnya, harus dipertegas dan diperjelas kewenangan KPK serta pola pengawasan yang diberikan Undang-Undang Pilkada nantinya.
FOTO MUSTAFA RAMLI/JPNN
IBAS MUNDUR: Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (kiri) menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI kepada Ketua Fraksi PD Nurhayati Assegaf di ruang Fraksi PD, Gedung Parlemen Jakarta, kemarin.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengirimkan surat permintaan cegah terkait kuota impor daging sapi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Kali ini, giliran empat orang swasta yang dilarang meninggalkan tanah air. Salah satunya adalah Ridwan Hakim, putra keempat dari Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminudin. Selain Ridwan, pihak lain yang dilarang bepergian ke mancanegara adalah Ahmad Zaky, Rudy Susanto, dan Jerry Roger. ’’Surat cegah berlaku
sejak 8 Februari 2013 dan berlaku enam bulan,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. di kantornya kemarin. Johan mengatakan, pencegahan dilakukan agar jika sewaktu-waktu penyidik ingin meminta keterangan, mereka tidak sedang berada di luar negeri. Ia tidak menyebut peran keempat orang yang dicegah ke mancanegara itu. Berdasarkan informasi, Ridwan adalah salah satu pihak yang juga menjadi perantara importir dengan pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan). Baca ANAK Hal. 4
Ibas Mundur, SBY Bangga Anas Tersangka, Tinggal Tunggu Waktu
FOTO JPNN
DISEGEL Karena belum dapat bayaran dari pemerintah daerah, kontraktor yang membangun ruang belajar SDN 002 Long Sam, Tarakan, Kalimantan, ini memalang pintu masuk menggunakan papan.
BAILOUT CENTURY
Akui Perubahan Regulasi FASILITAS Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) di Bank Indonesia (BI) yang diyakini menjadi salah satu pangkal kasus bailout Bank Century terus diperdalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk memperoleh berbagai informasi, kemarin Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad yang dimintai keterangan oleh penyidik. Setelah diperiksa, Muliaman mengatakan bahwa dirinya banyak ditanya mengenai perubahan peraturan BI (PBI). Dia dianggap tahu karena Muliaman merupakan mantan deputi gubernur BI. ”Salah satunya ditanya soal itu (perubahan aturan BI, Red),” ujarnya kepada wartawan KPK. Seperti diwartakan, Muliaman menjadi deputi gubernur BI ketika PBI No. 10/26/PBI/2008 dikeluarkan.
JAKARTA – Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, tampaknya, sudah memikirkan baik-baik langkah pengunduran dirinya dari DPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan, putra bungsunya itu telah mengonsultasikan keputusannya tersebut dengan pihak
http://www.radarlampung.co.id
permintaan dari Ibas mengundurkan dirinya dari DPR RI,’’ kata SBY menanggapi kabar mundurnya Ibas dari DPR RI di Kantor Presiden kemarin. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) itu menuturkan, pihak keluarganya tidak begitu saja menyetujui keputusan Ibas. Sebab, yang bersangkutan selama ini telah Baca IBAS Hal. 4
FOTO KHAIRIZAL ANWAR/JPNN
DIPERIKSA: Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ketika datang untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta kemarin. Luthfi diperiksa terkait kasus suap impor daging sapi.
Pasca Permohonan Ganti Kelamin Bocah Anindia Talita Putri Dikabulkan
Azril Tampak Ganteng dengan Kaus Bola JADI LAKI-LAKI Anindia Talita Putri bersama sang ibu, Tukini, ketika persidangan perubahan kelaminnya di PN Cibinong, Bogor, Jawa Barat. FOTO JPNN
Baca AKUI Hal. 4
keluarga. Meski tidak mudah menyepakati keputusan itu, SBY mengaku memahami alasan Ibas. Di mana, dia ingin berkonsentrasi melakukan penyelamatan partai. ’’Tadi malam memang Ibas berkonsultasi dengan saya dan keluarga. Sampai larut malam, saya, istri atau Ibu Ani, Agus, dan Ibas. Memang tidak mudah untuk saya beserta keluarga langsung setuju dan menerima
Pasangan Achmadi dan Tukini akhirnya lega. Pengajuan permohonan ganti status kelamin putrinya, Anindia Talita Putri (5), menjadi laki-laki dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Anindia pun berganti nama menjadi Azril Ananda Putra. Seperti apa kehidupan Azril pasca berganti status kelamin?
Laporan Saeful Ramadhan, CIBINONG TIDAK ada perayaan khusus yang digelar keluarga Achmadi
menyusul putusan hakim yang mengabulkan permohonan ganti jenis kelamin anaknya. ”Kami senang atas putusan ini. Tapi, kami tidak mau masalah ini dibesar-besarkan. Apalagi setelah beberapa kali kami lihat dan baca, isi beritanya tidak sesuai dengan fakta,” ujar Achmadi kepada wartawan koran ini di rumahnya, kompleks LIPI, Pondok Rajeg Indah, Kecamatan Cibinong, Selasa malam (12/2). Achmadi memang kesal terhadap beberapa media yang menyudutkan dirinya yang seolah-olah memaksakan agar anaknya menjadi laki-laki. Menurut dia, pihak keluarga berinisiatif mengajukan permohonan ganti Baca AZRIL Hal. 4
Berlangganan, Hubungi: 0721 - 782306-7410327