Satu untuk Semua
RABU, 16 JANUARI 2013
32 HALAMAN/Rp3.000,-
Honorer Palsu Tuba Dilacak Akhirnya, Moratorium Penerimaan CPNS Dicabut JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebar tim pemeriksa untuk menginvestigasi 32 daerah yang dilaporkan memalsukan data honorernya. Satu di antaranya adalah Pemkab Tulangbawang. BPKP mendapati ada 81 honorer KI di Pemkab Tuba yang validitas datanya dicurigai. Sedangkan total keseluruhan honorer di 32 daerah bermasalah tercatat ada 8.371 honorer K1 yang sedang diinvestigasi. Turunnya tim BPKP ke lapangan ini lantaran banyaknya laporan yang masuk berkaitan dengan data itu. ’’Hasil audit investigasi ke 32 daerah ini akan dilaporkan BPKP kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno di kantornya kemarin.
Setelah itu, lanjut Eko, nantinya ditetapkan formasinya oleh menteri. Kemudian masuk ke tahap pemberkasan NIP. Hingga kemarin, baru 52 ribu honorer K1 yang telah mendapatkan formasi. Sisanya 18.839 honorer sedang dalam tahap quality assurance, audit tujuan tertentu (ATT), dan verifikasi validasi tahap dua. ’’Dari jumlah 18.839 orang itu, ada 8.371 orang yang sedang dicek ke lapangan, terutama kebenaran dokumennya. Sebab, banyak laporan yang mengatakan, data honorernya palsu. Artinya, mereka bukan honorer yang dibayarkan dengan APBN/APBD,’’ tuturnya. Bagaimana dengan honorer K1 lainnya? Menurut Eko, Baca HONORER Hal. 4
Ombak Masih Tinggi, Kapal Dilarang Berlayar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx JAKARTA – Kementerian PerhuJAKARTA A –melarang Sidang kasus suap jenis yang bungan masih beberapa diduga dilakukan Hartati Mur daya kapal berlayar sehubungan cuaca ekstrem terhadap Bupati Buol Batalipu yang menyebabkan geAmran lombang tinggi memasuki akhir. Kemarin di di hampir setahap luruh pe rairan Indonesia. Pengadilan Tipikor,itubos PT Larangan berlayar termuat Hardaya Inti Plantation dalam maklumat pela(HIP) dituntut yaranitu yang berlima tahun laku sejak 14 penjara. p pen jara. jar a.Ja n u a ri–16
Januari 2013. Tidak hanya itu. Hukumannya bisa ’’Sampai sekarang cuaca masih ditambah empat bulan denkita da buruk, gelombang tinggi.jika Masih Rp200 berlayar juta tidakuntuk dibayar. Dalam berkas larang kapal-kapal jenis tuntutan setebal 300 halaman itu, jaksa tertentu,’’ ujar Dirjen Perhubungan penuntut umum (JPU) menyebut Hartati Laut Leon Muhammad kemarin. terbukti sah dan meyakinkan Dalamsecara Maklumat Pelayaran Dirjen kukan tindak mela Per hubungan Lautpidana Nomorkorupsi. 15/I/DNJPU suap Rp3 miliar yang 2013 itu,yakin, dia menginstruksikan agar diberikan diberi dib erikan kanmenunda kepada kepad ke pada a pemberian A Amra Amran mran n terk tterkait erkait ait jajarannya surat pengurusan p pen en g gur ur usa sa n h hak a ak k g gun guna n a u usaha sa sah h a ( (HGU) H HGU GU GU ) persetujuan berlayar (SPB) untuk kkebun keb eb bun un kkel ke kelapa elapa pa p sawit sawit sa wit m wi mi milik ilik lik H Ha Hartati. arta arta rta rtati tatti. tii. i. sementara waktu.
Dikeluarkannya maklumat pelayaran pidana penjara itu,’’Menjatuhkan lanjut Leon, merupakan tindak selama lima tahun dikurangi masa lanjut prakiraan Badan Meteorologi, tahanan. Denda juta subsider Klimatologi, danRp200 Geofisika (BMKG) empat penjara,’’ ujar JPUserta Edy ten tangbulan adanya cuaca ekstrem Hartoyo. ge lombang tinggi di perairan Indonesia Jaksa beralasan hukuman lima tahun mulai 11–16 Januari 2013. ’’Maklumat penjara dengan sikap tidak ini juga setimpal sebagai langkah antisipasi terpuji Hartati. unsur rutin kalau terjadiBerbagai cuaca ekstrem seperti perorangan, unsur sepert sep erti i p eroran ero rangan g gan , u unsu nsur r dan gelombang tinggi,’’ katanya. membe memb me mem berik be rika ri rikan ikan ik an sesuatu sessu ses uat attu kepada kepa ep pa p ada da Terkait dengan kondisi itu, penyelenggara pe p pen en enye yyel eelleng en nggga gar arra n negara, ega ggaarra, raadiin, dan daan d pihak syahbandar
struksikan untuk tidak memberikan unsur untuk berbuat sekapal, suatu yang SPB bagi beberapa jenis bertentangan dengan jabatan bisa selamaOMBAK jalannya Hal. 4 dibuktikan Baca persidangan. Atas dasar itu,
PASCA PENETAPAN NOMOR
PENGAKUAN DEWAN NYABU
Parpol Lampung Tancap Gas
Wah…Urine Mengandung Amphetamine, Jimmy Tak Tahu
SEHARI setelah mendapatkan nomor urut peserta Pemilu 2014, seluruh partai politik (parpol) mulai tancap gas. Beberapa di antaranya bersyukur mendapat nomor yang dianggap hoki serta mempersiapkan atribut parpol untuk sosialisasi dan kampanye. Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung Pattimura Danial mengaku tidak mempermasalahkan nomor urut. Menurutnya, mendapat nomor berapa pun tidak ada masalah. Selanjutnya, tinggal menyosialisasikan nomor 6 kepada masyarakat. ’’Yang paling penting adalah bagaimana Partai Gerindra memberi manfaat untuk rakyat,” kata mantan anggota KPU Lampung ini melalui pesan singkatnya. Sedangkan Sekretaris DPD Partai Demokrat (PD) Lampung Fajrun Najjah Ahmad juga bersyukur mendapat nomor 7. Baca PARPOL Hal. 4
FOTO WAHYU SYAIFULLAH
BANDARLAMPUNG – Anggota DPRD Bandarlampung Jimmy Khomeini yang tersangkut dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu (SS) memenuhi panggilan badan kehormatan (BK). Anggota komisi A ini datang tanpa pengawalan pada pukul 10.30 WIB. Jimmy diperiksa secara tertutup. Di dalam ruangan ada lima orang anggota BK, di antaranya Ketua BK Ratna Hapsari Barusman, Wakil Ketua BK Hanafi Pulung, beserta anggota Benny H.N. Mansyur, Yusuf Effendi, dan Ayub Sulaiman.
Satu jam berada di ruangan BK, Jimmy yang ketika itu mengenakan baju safari berwarna biru tua keluar dari ruangan. Dirinya mempersilakan puluhan wartawan yang sudah menunggu untuk mewawancarai hasil pemeriksaan yang dilakukan BK. Jimmy bersikeras kalau dirinya mengakui sebagai pengguna narkoba. Ia ditangkap Polresta Bandarlampung dan telah menjalani pemeriksaan di ruang penyidik atas asas praduga tak bersalah. Baca WAH Hal. 4
PROAKTIF: Berawal dari survei yang menempatkan Metro sebagai kota terendah dalam pelayanan publik, Wali Kota Metro Lukman Hakim (kiri) akhirnya bertekad memberangus gratifikasi.
Metro Dulu Terendah, Kini Berbenah NU Desak Hukuman Berat Penerima Gratifikasi Seks
FOTO AJI SAKTIYANTO
RINGSEK: Mobil Avanza hitam BE 2569 YG yang terlibat lakalantas di Jl. Teuku Umar, Kedaton, Bandarlampung, sekitar pukul 21.30 WIB semalam, mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka dan gerobak gorengan menjadi hancur.
MAHKAMAH KONSTITUSI
Nyatakan Tukang Gigi Legal KABAR menggembirakan bagi para tukang gigi datang dari gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Kemarin, institusi pimpinan Mahfud M.D. itu membatalkan pasal 73 ayat 2 dan pasal 78 UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Intinya, praktik tukang gigi dianggap sah dan tidak bisa dihapuskan. Dalam putusannya, Mahfud mengatakan kalau pasal itu bertentangan dengan UUD 1945. Jadi, dia mengabulkan sepenuhnya permohonan Hamdani Prayogo, seorang tukang gigi, warga Jalan Kiruntag, Jakarta Barat. Tidak hanya itu. MK juga memerintahkan kepada pemerintah untuk membina dan memberikan izin pada tukang gigi. ’’Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Baca NYATAKAN Hal. 4 http://www.radarlampung.co.id
BANDARLAMPUNG – Wali Kota Metro Lukman Hakim mengambil sikap tegas membentuk panitia penghapusan gratifikasi. Orang nomor satu di Pemkot Metro ini menilai, gratifikasi merupakan akar dari terjadinya korupsi. Dalam acara Bincang Bersama Bang Aca di Studio Radar Lampung TV tadi malam, Lukman mengatakan bahwa panitia ini dibentuk untuk
mempersiapkan pembentukan unit pengendali gratifikasi di Kota Metro. Unit ini merupakan suatu lembaga yang khusus menangani dan melakukan langkah-langkah serta menyusun program pengendalian gratifikasi di Kota Metro. ’’Kami bekerja sama langsung dengan KPK RI. Panitia ini sudah dibentuk dan disahkan. Panitia ini terdiri atas PNS di lingkungan Pemkot Metro,’’ katanya. Lukman menambahkan, upaya ini baru dilakukan sekitar empat kota di Indonesia. Baca METRO Hal. 4
FOTO WAHYU SYAIFULLAH
PERIKSA ATAU NGOBROL?: Anggota Komisi A Jimmy Khomeini (paling kanan) di hadapan lima anggota BK DPRD Bandarlampung. Jimmy mengklaim polisi memang sejak lama ingin menangkapnya.
Ketika Anak-Anak Hi. Widayat Berebut Warisan sang Maestro
Demi Uang, 141 Lukisan Berpindah Tangan Andai saja Hi. Widayat masih hidup, mungkin dia kini dirundung malu dan sedih. Pasalnya, anakcucunya beramai-ramai berebut harta warisan yang ditinggalkan sang maestro pelukis Indonesia itu. Termasuk 141 karya lukisan Widayat yang “raib” dari museum yang didirikannya di Magelang, Jawa Tengah. Laporan Mukhtar Lutfi, MAGELANG SUATU hari, semasa hidup, Widayat tampak begitu marah. Marah sekali. Tak pernah dia semurka itu kepada anak-anaknya. Penyebabnya adalah keinginan anak-anaknya dari istri kedua Widayat, Soemini, yang hendak menjual salah satu lukisan yang dipajang di museum. Sebuah lukisan istimewa karena dibuat khusus untuk sang istri kedua itu.
SANG MAESTRO: Widayat, salah seorang pelukis legendaris Indonesia.
FOTO-FOTO MUKHTAR LUTFI/JPNN
Sebelas anak hasil pernikahan Widayat dengan istri pertama, Soewarni, maupun dengan Soemini, dikumpulkan di dalam museum. Semua datang. Tanpa basa-basi, Widayat berwasiat, “Sopo wae (Siapa saja, Red)
TUTUP SEMENTARA: Museum Hi. Widayat di Mungkid, Magelang, yang kini sepi menyusul sengketa warisan di antara sebelas anak sang maestro.
Baca DEMI Hal. 4 Berlangganan, Hubungi: 0721 - 782306-7410327