SELASA, 23 DESEMBER 2014
32 HALAMAN/Rp4.000,-
Satu untuk Semua
Pusat Tarik Bansos Daerah JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) akan dilakukan secara terpusat. Sebab selama ini, penyaluran dana ban-
sos melalui pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota justru menjadi ajang korupsi yang telah mengantar banyak kepala daerah dan anggota DPRD ke penjara. ’’Tidak ada anggaran bansos, itu arahan Bapak Presiden. Masingmasing provinsi dan kabupaten/ kota tidak menganggarkan bansos
(dalam RAPBD, Red),’’ ujar Tjahjo di kantornya, Senin (22/12). Namun, lanjut dia, tidak semua bansos akan ditarik ke pusat. Bansos yang dipusatkan hanya yang selama ini pembagiannya melalui DPRD ataupun instansi pemda.
Baca PUSAT Hal. 7
WASPADA BENCANA SUSULAN Banjir Bah dan Longsor Landa Kota BANDARLAMPUNG - Hujan yang mengguyur selama dua jam kemarin (22/12) menyebabkan banjir bah dan longsor di wilayah Bandarlampung. Seorang warga terluka akibat tertimpa bangunan. FOTO-FOTO FITRI DAMAYANTI/RADAR LAMPUNG
Baca WASPADA Hal. 7
BANJIR BAH: Aliran air Sungai Kepayang meluap hingga menutupi badan jalan dan jembatan. Luapan air menyebabkan 50 rumah terendam. Tidak hanya itu, tembok rumah warga juga jebol dan melukai seorang warga.
Menguak Harta Calon Kepala Daerah (22/Habis)
SPBU Asing Terancam Bangkrut
Miliki Rp5 M, Terakhir Lapor 2012 Lalu
JAKARTA - Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang menghilangkan bensin dengan research octane number (RON) 88 atau premium mengancam stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing. Apalagi kalau pemerintah mengikuti rekomendasi dengan memberikan subsidi
BANDARLAMPUNG - Pilkada 2015 di Lampung masih minim calon perempuan. Sampai saat ini, hanya dua nama tokoh perempuan yang disebut-sebut punya potensi untuk maju pilkada. Yang pertama kader Partai Golkar Mega Putri Tarmizi dan eks birokrat Pemerintah Kota Bandarlampung Zaidirina. ZAIDIRINA
Baca MILIKI Hal. 7
DAERAH PEMEKARAN
Tuntut Rekrut CPNS KEBIJAKAN moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun yang dimulai Januari 2015 terus mendapat penolakan. Daerah pemekaran yang masih kekurangan pegawai bersuara keras meminta kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk mereka. ’’Kami minta moratorium CPNS tidak diberlakukan untuk daerah pemekaran. SDM (sumber daya manusia) kami sangat terbatas dan butuh tambahan pegawai,” kata Denny, sekretaris DPRD Kabupaten Saburaijua, Nusa Tenggara Timur, saat melakukan konsultasi dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Baca TUNTUT Hal. 7 http://www.radarlampung.co.id
untuk bahan bakar RON 92 yang produknya dikenal sebagai Pertamax. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebelumnya mengusulkan besaran subsidi tetap antara Rp1.500 sampai Rp2 ribu. Kalau angka itu disetujui dan dipindahkan ke Pertamax, berarti harganya bisa turun
sampai Rp7.950 untuk Jabodetabek. Tentu saja, itu jadi mimpi buruk bagi SPBU asing yang masih menjual Rp9.950. ’’Pengalihan subsidi bisa menekan SPBU asing seperti Shell untuk menurunkan harganya,” ujar Ketua Tim RTKM Faisal Basri. Nah kalau SPBU asing tidak mau menurunkan harga
karena takut rugi, berarti mereka tetap menjual dengan disparitas harga yang cukup lumayan. Bukan tidak mungkin membuat pembeli lari. Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, rekomendasi itu Baca TUNTUT Hal. 7
Ketika Kawasan Hutan Register Diperjualbelikan (2)
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Seolah Tutup Mata KEMENTERIAN Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH) memiliki 17 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Instansi ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian LH. BPKH bertugas melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan. Sejak 2014 ini, Lampung memiliki BPKH yang masuk wilayah XX. Dengan tugas demikian, artinya saat terjadi alih fungsi lahan, instansi ini pasti mengetahuinya. Guna memastikan status lahan di kawasan Register 40 Gedong Wani yang
diperjualbelikan apakah memang masuk wilayah kawasan hutan produksi atau tidak, Radar Lampung menyambangi kantor BPKH. Berlokasi di Jalan Raden Gunawan, Hajimena, Natar, Lampung Selatan, kantor instansi ini sebuah ruko dua lantai. Di lantai satu hanya terlihat satu ruangan dengan susunan meja dan bangku berbaris. Sayangnya, Radar Lampung tidak mendapat sambutan hangat dari pegawai instansi ini. Dengan beralasan pimpinan tak berada di tempat, ia meminta Radar untuk pergi dan datang lain kali saja ke kantornya. ILUSTRASI HANDOKO/RADAR LAMPUNG
Baca BALAI Hal. 7
Berlangganan Cukup SMS ke 0811790544, Rp105.000.- Per Bulan