SENIN, 25 AGUSTUS 2014
36 HALAMAN/Rp4.000 HALAMA
Setoran Parpol Hantui Aleg
Baru Empat Instansi Siap Terima Pelamar pendudukan (NIK) yang ada di KTP (kartu tanda penduduk). Pelamar diminta mencermati formasi-formasi yang akan dituju sebelum meng-input data dalam laman atau website pendaftaran. Sistem pendaftaran yang dibuka secara online dan terpusat cukup mudah mendeteksi
BANDARLAMPUNG - Kursi parlemen benar-benar tergolong mahal. Para caleg tidak hanya mengeluarkan banyak uang ketika sosialisasi hingga kampanye pemilihan umum legislatif. Saat terpilih, mereka juga masih wajib menyetor ke kas partai politik (parpol) masingmasing. Jumlah setoran bervariasi. Bergantung kebijakan partai masing-masing. Ada yang menghitung berdasarkan gaji pokok yang diterima per bulan. Ada juga yang menghitung berdasarkan total pendapatan dari gaji pokok dan tunjangan. Khusus untuk tingkat Kota Bandarlampung, legislator menyetor Rp1 juta–Rp2 juta ke
Baca | BARU | Hal. 8
ILUSTRASI HANDOKO/RADAR LAMPUNG
JAKARTA - Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Tes CPNS 2014 mengingatkan skema pendaftaran lintas formasi. Pada aturan baru, satu pelamar diperbolehkan memilih hingga tiga formasi, tapi hanya di satu instansi. Pelamar dituntut teliti karena hanya diperbolehkan satu kali melakukan entry pendaftaran. Data kunci yang dipakai oleh Panselnas untuk proses pendaftaran adalah nomor induk ke-
kas parpol. Ini belum termasuk sumbangan untuk kegiatan tertentu. ’’Semakin banyak anggota (aleg, Red), maka semakin sedikit iurannya. Tapi, semakin sedikit biasanya semakin banyak. Mungkin untuk aleg kota sekarang Rp2 juta atau Rp2,5 juta. Kalau nggak ada ini (setoran, Red), bagaimana parpol bisa jalan?” kata sumber Radar Lampung kemarin. Nah, untuk level DPRD provinsi dan pusat, jumlahnya lebih besar lagi. DPRD provinsi, menurut dia, ada di kisaran Rp2 juta. Sementara anggota DPR RI bisa mencapai Rp10 juta. ’’Memang nggak ada aturannya. Tanggung jawab kita saja selaku kader,” ucapnya. Dijelaskan, dana itu digunakan untuk belanja rutin sekretariat partai, kegiatan sosial partai, pelatihan untuk peningkatan kapasitas kader, dan kegiatan kepengurusan lainnya seperti agenda rapat partai. ”Itu kami anggap tanggung jawab setelah terpilih,” ungkapnya. Adanya setoran untuk parpol ini dibenarkan oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Ismet Roni. Menurut Ismet, kewajiban untuk membayar iuran secara teknis tak tertulis besarannya dalam aturan. Hanya, lanjut dia, besarannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. ’’Besarannya disesuaikan. Tak ada keharusan harus sama dengan daerah lain,” ungkapnya. Ia juga membenarkan kisaran iuran untuk DPRD provinsi
berada di angka Rp2 juta. ’’Besarannya ada di angka Rp2 juta. DPR RI bisa lebih,” ucapnya. Terpisah, Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis menyatakan, iuran bagi anggota dewan ke partai adalah wajib sifatnya. ’’DI PKS ada iuran wajib anggota dewan,” ucapnya. Sayangnya, Gufron enggan membeber berapa pastinya besaran iuran yang ditetapkan bagi anggota DPR asal PKS itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Lampung, untuk DPRD kota/kabupaten besarannya menyentuh angka Rp1 juta. Sementara DPRD provinsi hingga Rp3 juta. Sedangkan untuk level anggota DPR RI, besarannya mencapai Rp10 juta per bulan. Kondisi serupa juga terjadi di Partai Demokrat. Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najjah Ahmad mengatakan, untuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari Partai Demokrat diwajibkan menyetorkan 15 persen dari gajinya ke partai. Kepada Radar Lampung, pria yang biasa disapa Fajar ini menjelaskan, terkait hal itu sudah tercantum dalam peraturan organisasi (PO) dari DPP Partai Demokrat. ”Lupa tepatnya PO-nya. Kalau tidak salah tidak lebih dari 15 persen gaji pokok anggota dewan. Kewajiban itu sudah berlaku sejak periode 2004–2009,” katanya kemarin. Fajar mengungkapkan, 15 persen dana sumbangan itu akan digunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan partai. Baca | SETORAN | Hal. 8
MANUFACTURING HOPE 141
Beribu Keruwetan untuk 8.000 Ha Lahan Berbuat atau tidak berbuat Berbuat berisiko Tidak berbuat tidak berisiko Berbuat? Tidak perlu berbuat? ***
Oleh
DAHLAN ISKAN Menteri Negara BUMN
BERBUAT atau tidak berbuat. Itulah yang harus diputuskan untuk mengurai kekusutan 8.000 hektare (ha) lahan perkebunan BUMN di Medan. Sudah bertahun-tahun lahan itu diduduki orang.
FOTO ILMI/JPNN
PERTAMAX ECERAN: Sulitnya mendapatkan BBM jenis premium dirasakan juga oleh para pedagang bensin eceran di Kota Cirebon. Para penjual eceran pun kini terpaksa beralih menjual BBM jenis pertamax.
Jokowi Siap Alihkan Subsidi BBM
Baca | BERIBU | Hal. 8
Ke Sektor Produktif
Tidak Terbukti, Terduga ISIS Dilepas BANDARLAMPUNG – Sempat satu hari diamankan aparat, keempat simpatisan paham Islamic State Iraq and Syiria (ISIS) akhirnya dilepas kemarin. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat, keempatnya tidak terbukti menganut paham ISIS yang dilarang oleh Kementerian Agama untuk masuk ke wilayah Indonesia. Baca | TIDAK | Hal. 8 FOTO YUDA PRANATA/RADAR LAMPUNG SKETSA
TEPATI JANJI: Salamun berusaha menghapus gambar bendera ISIS di tembok samping rumahnya.
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih akan mempertimbangkan sejumlah hal sebelum membuat keputusan berkaitan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selain pertimbangan fiskal, kalkulasi politik dan sosial juga termasuk yang ikut dihitung. ”Harus banyak kalkulasi, belum bisa diputuskan,” ujar Jokowi di sela menghadiri acara akad nikah relawan Jokowi-JK di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, kemarin (24/8). Meski demikian, dia mengungkapkan, skenario utama
yang sedang dalam penghitungan adalah mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif. Upaya itu dilakukan karena pertimbangan kondisi keuangan negara saat ini. ”Kondisi ruang fiskal kita tidak memungkinkan untuk semua subsidi BBM itu. Kami akan coba geser ke sektor produktif,” bebernya. Dia mencontohkan, subsidi BBM nantinya bisa dialihkan pada subsidi untuk pupuk petani, solar, kapal nelayan, UMKM, dan sektor produktif lainnya. Baca | JOKOWI | Hal. 5
PAHLAWAN BANGKA Sketsa wajah Depati Amir yang akan diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional asal Provinsi Kepulauan Bangkabelitung. Selama ini, nama Depati Amir telah disematkan sebagai nama bandar udara di Kota Pangkalpinang, provinsi setempat.
TAGIHAN INA CBGS
RS Diduga Markup PEMERINTAH perlu segera merampungkan revisi tarif pembayaran rumah sakit (RS) atau INA CBGs (Indonesia Case Base Groups) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, di lapangan, RS diindikasi sudah mulai melakukan kecurangan untuk menutupi anggaran mereka. Modus yang paling sering digunakan adalah me-markup tagihan obat. Direktur Eksekutif Indonesian Hospital and Clinic Watch (INHOTCH) Fikri Suadu mengatakan, dugaan RS nakal ini muncul dari keuntungan yang diperoleh oleh pihak RS. Pasalnya, tarif yang dikatakan sangat Baca | RS | Hal. 8 http://www.radarlampung.co.id
Melihat Keseharian Pasutri Salamun dan Mutaharoh yang Dituding Simpatisan ISIS
Sempat 6 Bulan Merantau ke Bekasi, Dikenal Rajin Beribadah Pasangan suami-istri (pasutri) Salamun (26) dan Mutaharoh (24) yang sebelumnya sempat dituduh menganut paham ISIS telah dibebaskan kemarin. Keduanya tidak terbukti menganut paham ISIS. Seperti apa keseharian mereka?
Laporan Yuda Pranata, KALIREJO
FOTO YUDA PRANATA/RADAR LAMPUNG
PENUH CORETAN: Kondisi kamar yang ditempati Salamun.
PENANGKAPAN empat warga Kalirejo, Lampung Tengah, yang sebelumnya diduga sebagai simpatisan paham ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) benar-benar membuat heboh warga setempat. Berita penangkapan itu sudah menyebar tanpa dapat dicegah. Hampir semua warga sudah mengetahui tentang penangkapan ini. Buktinya, ketika Radar Lampung mencari kediaman Salamun kemarin. Hanya dengan beberapa kali bertanya, Radar sudah berhasil menemukannya. ”Iya Mas, kemarin (Sabtu,
Red) mereka ditangkap polisi. Tadi (kemarin, Red) juga banyak yang ngomongin kok, Mas,” kata seorang perempuan yang belakangan diketahui bernama Nani ketika Radar bertanya kediaman Salamun kemarin (24/8). Ketika Radar sampai di kediaman Salamun, tempat itu sudah ramai dengan warga yang ikut penasaran. Mereka kompak menunggu kedatangan Salamun beserta istri dan dua warga Kalirejo lain yang juga diamankan aparat polisi. Baca | SEMPAT | Hal. 8
Berlangganan, Hubungi: 0721 - 782306-7410327