SELASA, 27 MARET 2018
20 HALAMAN /Rp3.000.-
Satu untuk Semua
Daerah Butuh Tambahan Formasi Guru KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan penambahan 100 ribu CPNS guru pada rekrutmen tahun ini. Namun, usulan itu masih dicermati oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Usulan penambahan formasi guru itu dinilai bisa menambah kualitas pendidikan di Indonesia. Ketua
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Lampung Suharto mengomentari usulan ini. Dia menilai jika disetujui, penambahan guru bisa memperbaiki mutu pendidikan terutama di
daerah-daerah. Dilanjutkannya, Kemendikbud tentu punya analisis jumlah penambahan guru tersebut. ’’Kalau kebijakan pemerintah pusat bermanfaat
memperbaiki pendidikan di daerah, khususnya Lampung, saya kira tidak masalah. Karena mereka mempunyai analisis kenapa harus ada penambahan guru,” kata kepala SMA Ne-
geri 9 Bandarlampung ini. Terkait apakah jika disetujui penambahan CPNS guru akan memengaruhi guru honorer, dia mengaku belum mengetahui. ’’Kami juga belum me-
ngetahui apakah itu pengangkatan baru atau pengangkatan guru honorer lama. Jadi kita tunggu saja informasi selanjutnya. Baca DAERAH Hal. 4
Usulkan Guru Jadi PNS Pusat JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur angkat bicara soal status pegawai negeri yang disandang guru. Pada pembekalan CPNS lingkungan Kemen terian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Asman melontarkan gagasan agar guru dijadikan pegawai
negeri yang langsung di bawah pemerintah pusat. Dia menjelaskan, negara lain seperti Korea Selatan menerapkan skema guru sebagai pegawai pemerintah pusat. Menurutnya, apabila guru jadi pegawai pusat, maka Kemendikbud bisa punya standar khusus yang dapat diterapkan secara nasional. Baca USULKAN Hal. 4
KPK Warning Anggota DPRD
Soal LHKPN, Legislator Daerah Paling Malas
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoal keaktifan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Ya, komisi antirasuah ini menilai para anggota legislatif di daerah paling malas untuk urusan melaporkan kekayaan. Padahal, tinggal lima hari lagi atau akhir Maret mendatang, batas pelaporan itu ditutup. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan penyelenggara negara terhadap kewajiban melapor harta kekayaan (LHKPN) belum maksimal. Di antara 315.561 wajib lapor, baru 77,9 persen yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Dan 72,32 persen dari 13.457 anggota dewan di daerah
tercatat belum menyerahkan LHKPN. ’’Kepatuhan terendah sampai saat ini dari DPRD,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kemarin. Belum maksimalnya kepatuhan pelaporan itu membuat KPK gerah. Kemarin, lembaga superbodi ini memasang spanduk raksasa berukuran 14 x 8 meter bertuliskan ’’Berani Lapor Hebat”
FOTO HENDRA EKA/JAWA POS/JPG
DILANTIK: Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (dua dari kiri), Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat disumpah oleh Ketua MA Hatta Ali sebagai wakil ketua MPR RI.
Pimpinan Bertambah, Anggaran Membengkak Gaji 3 Wakil Ketua MPR Baru Rp180 Juta per Bulan
Baca KPK Hal. 4
JAKARTA – Pelantikan tiga wakil ketua baru menjadikan pimpinan MPR makin gemuk. Jumlah petinggi lembaga negara itu kini menjadi delapan orang. Anggaran yang akan dikeluarkan pun membengkak. Pelantikan wakil ketua MPR baru tersebut menindaklanjuti
hasil revisi Undang-Undang MD3 (UU MD3) yang mengatur penambahan kursi pimpinan. Penambahan wakil ketua MPR itu hanya diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam Pemilu 2014 untuk urutan ke-1, 3, dan 6. Baca PIMPINAN Hal. 4
Utang Malaysia TUMBEN ini terjadi. Seumur-umur baru kali ini utang luar negeri Malaysia di ributkan. Mungkin karena di sana juga segera pemilu. Mungkin juga karena baru sekarang utang Malaysia mencapai 50 persen dari GDP. Belum pernah rasionya sebegitu tinggi. Jauh lebih tinggi dari Oleh: Dahlan Iskan utang Indonesia. Mungkin juga ribut-ribut di sana itu sekadar karena ketularan keributan di Indonesia. Waktu berobat di Singapura bulan lalu, saya menyeberang ke Johor Bahru. Baca UTANG Hal. 4 ILUSTRASI EDWIN/RADAR LAMPUNG
Politik Uang, Bawaslu Waspadai Empat Daerah BANDARLAMPUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mencatat politik uang harus jadi hal yang dicermati di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Bawaslu tak menampik politik uang bisa menyerang pemilih di perdesaan dan perkotaan. Ketua Bawaslu Lampung http://www.radarlampung.co.id
Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan, hampir semua kabupaten/kota rentan terkena politik uang. Khusus untuk daerah dengan jumlah pemilih terbanyak seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Bandarlampung akan lebih diwaspadai Bawaslu Lampung.
Lokasi lainnya yaitu Pringsewu, Tulangbawang, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Lampung Utara juga masuk dalam jajaran rawan politik uang. Tahun ini memang selama kampanye telah ditemui beberapa kasus. Namun yang berbau politik
uang hanya yang terakhir di Pringsewu. Petugas, lanjut Khoir –sapaan akrabnya, menemukan ada uang transpor yang diselipkan dalam kampanye salah satu paslon. Disinggung soal model tim pemenangan yang mulai menarik
hati pemilih dengan menggunakan uang ini, Khoir tidak bisa menggambarkan secara langsung. ’’Mereka memang banyak yang sejak masa kampanye sudah beraksi membagi-bagikan. Tidak melulu mendekati hari pemilihan. Kalau pilkada sebelumnya di Pesisir Barat memang kami menemukan kasus
politik uang mendekati hari pemilihan. Sisanya saat kampanye,” tuturnya. Diakuinya, Lampung semula dicap sebagai salah satu provinsi dengan potensi politik uang tertinggi. Baca POLITIK Hal. 4
Berlangganan Cukup SMS ke 0811790544