Satu untuk Semua
SABTU, 28 DESEMBER 2013
28 HALAMAN/Rp3.000,-
Polri Banyak Utang Kasus Tidak Cukup Bukti, 7.458 Perkara Di-SP3 JAKARTA - Utang kasus Mabes Polri tahun ini cukup tinggi. Nyaris separuh kasus yang ditangani tidak mampu diselesaikan korps Bhayangkara hingga akhir tahun ini. Dampaknya, tahun depan target tinggi pun dipasang, meski harus berbagi fokus dengan pengamanan pemilu legislatif dan presiden. Kapolri Jenderal Sutarman dalam paparannya ten- tang kinerja kepolisian 2013 di Mabes Polri kemarin menjelaskan, selama 2013 pihaknya menangani 305.708 kasus pidana. Namun, yang mampu diselesaikan hingga 25 Desember lalu tercatat 181.738 kasus atau
REFLEKSI KINERJA Kapolri Jenderal Sutarman memberikan keterangan terkait refleksi kinerja Polri secara umum salama tahun 2013 di Mabes Polri kemarin (27/12). Yaitu mencakup aspek pembinaan, operasional, operasi kepolisian di tahun 2013, dan prediksi perkembangan kamtibmas 2014.
FOTO MUHAMAD ALI/JPNN
hanya 59,44 persen. Selebihnya menjadi tunggakan pada 2014. ’’Tahun depan, saya harap penyelesaian kasus bisa di atas 60 persen,” tegasnya kemarin. Meski penanganan kasus masih minim, Sutarman mengklaim tahun ini tingkat kejahatan sedikit menurun jika dibandingkan dengan 2012. Penurunannya mencapai sepuluh persen. Penurunan terutama terjadi pada kejahatan konvensional. Selebihnya, untuk jenis kejahatan lain, rata-rata terjadi peningkatan dalam hal penindakan. Misalnya perkara korupsi yang selesai sebanyak 906 kasus daripada tahun sebelumnya yang hanya 657 kasus. Berarti, ada peningkatan yang cukup signifikan. Penyelamatan negara pun Baca uang POLRI Hal. 4
Dipantau KPK, Pejabat Gigit Jari Tidak Bisa Mainkan Kelulusan Tes BANDARLAMPUNG – Alasan tarikulur pengumuman hasil tes calon pegawai
negeri sipil daerah (CPNSD) di Lampung akhirnya terungkap. Penyebabnya tidak lain karena pembagian jatah pejabat. Masing-masing pejabat diduga berusaha mengegolkan CPNSD jagoannya yang telah menyetor dana berkisar Rp200 jutaRp250 juta.
BANK MUTIARA
KPK Ingatkan LPS KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), tampaknya, kurang sreg dengan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menyuntikkan dana Rp1,2 triliun ke Bank Mutiara (dahulu Bank Century). Apalagi ternyata itu dilakukan di saat masa menggaransi pengelolaan Bank Mutiara sudah habis. Dikhawatirkan, harga jual bank tersebut tidak Bambang Widjojanto cukup untuk mengembalikan uang negara. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, kewenangan LPS sebenarnya sangat terbatas. Totalnya hanya lima tahun dengan rincian dua tahun awal dan bisa ditambah satu tahun hingga tiga kali. Baca KPK Hal. 4
NARKOBA
Terjunkan Tim ke Cipinang DIREKTORAT Narkoba Polda Lampung bergerak cepat untuk membongkar komplotan narkoba yang diduga dikendalikan narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, F. Tanpa buang waktu, ditnarkoba langsung menerjunkan tim ke Jakarta untuk memeriksa F. Hal ini diungkapkan Dirnarkoba Polda Lampung Kombespol Edi Swasono. ’’Hari ini (kemarin, Red), kami telah memberangkatkan tim ke Jakarta untuk memeriksa tersangka F di (Lapas) Cipinang. Kami berkoordinasi dengan Direktorat 4 Narkoba Mabes Polri,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin. Menurut dia, setelah pengungkapan kasus kepemilikan 5 kilogram sabu-sabu dan 3.000 butir ekstasi, Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko langsung berkoordinasi dengan pihak Kemenkumham dan Kalapas Cipinang Baca TERJUNKAN Hal. 4
Kejaksaan j Terus
BURU MINDO Lihai Hindari Pelacakan JAKARTA - Perburuan terhadap perwira menengah (pamen) Mabes Polri AKBP Mindo Tampubolon yang harusnya menjalani penjara seumur hidup karena kasus pembunuhan terus dilakukan. Terakhir, mantan Wadirreskrimsus Polda Kepri itu terlacak ada di Riau. Menurut Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Mabes Polri Irjen Syafrudin, perburuan atas Mindo yang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan atas istrinya sendiri itu masih dilakukan. ’’Tim Jamintel (jaksa agung muda intelijen) dan dari propam masih mengejar,” kata Syafrudin di Mabes Polri kemarin (27/12). Petinggi Polri dengan dua bintang di pundak itu menambahkan, pelacakan untuk mengetahui keberadaan Mindo juga melibatkan peralatan elektronik. Namun, kata Syafrudin, ternyata Mindo bisa menjauhkan diri dari deteksi tim pelacak gabungan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. ’’Kemarin di Riau. Secara elektronik, dia pintar menyiasati,” ungkap Syafrudin. Baca KEJAKSAAN Hal. 4
Namun karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi, deal bagibagi kursi jatah pejabat itu pun akhirnya batal. Akibatnya, uang yang sudah masuk terpaksa mereka kembalikan utuh. ’’Saya Saya punya jatah empat orang, tetapi karena ada KPK,
terpaksa uang saya kembalikan semua,’’ keluh salah seorang pejabat kepada Radar Lampung. Hal itu terungkap dalam pertemuan pejabat-pejabat yang mengurusi masalah pejabat-pejaba CPNSD, Jumat ((27/12) malam. Seluruhnya mengeluhkan campur c tangan KPK dalam
JAKARTA - Setelah seminggu ditahan, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kembali menjalani pemeriksaan. Pejabat kelahiran Ciomas, Serang, itu mengaku sakit. KPK juga mulai menelusuri aliran transaksi mencurigakan yang dilakukan Atut melalui kartu kreditnya. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, semua hasil yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan dikonfirmasi dengan sejumlah saksi lain. ’’Yang disampaikan PPATK rahasia dan itu akan dikonfirmasikan pada saksi lain,” terang Bambang kemarin (27/12).
Seorang wanita melihat patung perunggu Daedalus, tokoh mitologi Yunani, yang ditampilkan dalam pameran arkeologi tahunan di Museum Kota Skopje, Makedonia, Kamis (26/12). http://www.radarlampung.co.id
Sebelumnya, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso membenarkan instansinya telah memberikan sejumlah data ke KPK terkait transaksi mencurigakan. ’’Sudah kami serahkan. Kami telah memantau sejak 2011,” ujarnya. Informasi yang dihimpun menyebutkan transaksi yang ditelisik PPATK di antaranya penggunaan kartu kredit gubernur perempuan pertama di Indonesia itu. Baca TELUSURI Hal. 4
FOTO DWI PAMBUDO/JPNN
SATU MOBIL: Tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa pilkada dan alat kesehatan Lebak, Banten, Ratu Atut Chosiyah (kanan) bersama tersangka kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian Maria Elisabeth Liman satu mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK kemarin.
Upaya Rini Yuniastuti dan Anaknya Bertahan dengan Golongan Darah Langka
Di Indonesia Baru Terdeteksi Seorang, Itu pun Tinggal di Eropa
Laporan Zalzilatul Hikmia, JAKARTA
TOKOH MITOLOGI
Baca DIPANTAU Hal. 4
Telusuri Aliran Uang Atut
Tidak banyak orang yang tahu istilah golongan darah Para Bombay. Apalagi bagi keluarga orang awam seperti Rini Yuniastuti (32). Namun, takdir memilih Rini dan anaknya sebagai pemilik kedua dan ketiga golongan darah itu di Indonesia.
FOTO AFP
masalah ini. ’’KPK sudah pegang data CPNSD yang lulus. Nah kalau mau diubah-ubah, kami khawatir nanti bermasalah,” ungkap pejabat yang meminta namanya tak dikorankan.
’’MINUM yang banyak ya Dik, biar kamu cepat naik berat badannya, sehat, terus kita bisa cepat pulang,” ujar Rini saat menyuapkan ASI kepada bayi perempuannya. Dengan penuh kasih sayang, dia menyuapkan perasan ASI itu sedikit demi sedikit ke mulut bayi kecilnya tersebut. Pandangannya tidak sedikit pun teralih.
FOTO ZALZILATUL HIKMIA/JPNN
BAYI LANGKA: Maryam yang masih berusia 2 minggu harus menjalani perawatan karena memiliki jenis golongan darah langka di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin.
Dia begitu asyik menyuapi putri kecilnya yang baru berumur dua minggu itu. Maryam namanya. Bayi perempuan yang lahir pada 15 Desember 2013 dengan penuh perjuangan. Baik sebelum dilahirkan hingga dia berhasil melihat dunia. Saat masih dalam kandungan, Maryam positif suspect anemia hidrofetuli sehingga harus dilahirkan sebelum waktunya. Saat itu, Maryam masih berumur 32 minggu dalam kandungan. Karena takut mengalami hal yang sama dengan kakak-kakaknya, akhirnya Rini disarankan untuk segera menjalani operasi caesar. Sebab, kakak kedua Maryam meninggal karena penyakit darah tersebut. Setelah dilahirkan, sang kakak ternyata mengalami anemia dengan kandungan hemoglobin yang sangat rendah, yaitu 3,5. Baca DI INDONESIA Hal. 4 Berlangganan, Hubungi: 0721 - 782306-7410327