12 minute read

Tabel 9. Analisa Program Sertifikasi

guru yang tidak atau belum memiliki sertifikasi pendidik tidak dapat menerima tunjangan profesi. Tetapi mereka tetap mendapatkan tunjangan fungsional dan tunjangan lain. Tunjangan profesi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama ditentukan besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. • Tunjangan Khusus, Penghasilan lain yang diperoleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berupa tunjangan khusus. Tunjangan khusus diberikan bagi guru dan dosen yang bertugas di daerah khusus. Tunjangan khusus diberikan kepada guru dan dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi bagi yang melaksanakan tugas di daerah khusus. Besarnya tunjangan khusus bagi yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama ditentukan setara dengan satu kali gaji pokok. • Tunjangan Kemaslahatan dan Maslahat tambahan, yaitu tambahan, kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, dan bentuk kesejahteraan lain: dan atau penghasilan lain terkait dengan tugasnya sebagai guru, yang ditetapkan dengan penghargaan dan prestasi. • Tunjangan Kehormatan, Tunjangan kehormatan ini hanya diberikan kepada dosen yang memangku jabatan profesor (guru besar). Tunjangan kehormatan diberikan karena mengingat sumbangsihnya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dan akademik. Tunjangan kehormatan profesor yang diangkat oleh penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi setara dengan dua kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama. Selain itu profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lain yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat dan berhak menjadi profesor paripurna (emeritus).

Analisa Program Sertifikasi

Advertisement

Tabel 9. Analisa Program Sertifikasi

Tahun Program

2021 Program Sertifikasi Dalam Jabatan Pelaksanaan

Kemendikbudristek • Dalam proses PPG dalam jabatan yang secara terus menerus melakukan refleksi dan perbaikan adalah semangat untuk memperbaiki kualitas guru dan potensinya sehingga menjadi tanggung jawab LPTK yang mengeluarkan sertifikat pendidik. • Untuk kedepannya, PPG pra jabatan berorientasi atau berdasarkan pada kebutuhan guru yang ada pada setiap jenjang pendidikan. • Dalam satu tahun dapat dilaksanakan PPG dalam jabatan dalam 4 periode sehingga perlu ada penguatan untuk LPTK. Penguatan dosen dilakukan

dengan cara memfasilitasi beasiswa melalui LPDP dan kursus singkat ke luar negeri dengan biaya

LPDP. • Pelaksanaan studi banding untuk PPG pra jabatan dan PPG dalam jabatan sehingga seperti apa kedepannya yang akan dilakukan. • Saat belajar mandiri, guru didampingi oleh dosen dan guru pamongnya. Sehingga proses mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL dilakukan dari awal dengan siklus secara terus menerus dan tidak parsial. • Instrument inputnya selalu diperbaiki dimana saat ini sedang dikembangkan instrument seleksi masuknya sampai dengan wawancara. • Setiap pelaporan hasil kelulusan dari tim panitia seleksi nasional selalu menyampaikan hasil kelulusannya disertai dengan analisis dari berbagai segi baik dari segi kelulusan, segi input mahasiswa, segi mahasiswa lulusan LPTK mana, bahkan sampai pada LPTK penyelenggara. • Terkait dengan tracer study untuk lulusan PPG perlu dilakukan. Untuk Kemendikbudristek merupakan tanggung jawab dari satuan pendidikan dan PPK dalam hal melakukan penilain kinerja seperti apa setelah yang bersangkutan mempunyai legalitas atau sertifikat pendidik. Hal ini bisa dilihat dari rancangan SKP yang disusun dan apa yang tiap tahunnya dihasilkan. • Terkait dengan inpasing, di Kemendikbud dari tahun 2019 ada kebijakan terkait dengan mengehentikan dulu proses inpasing dan akan coba mencari mekanisme inpasing untuk guru bukan PNS sehingga bisa mempercepat efisiensi waktu dan penganggarannya.

Pak Amich Alhumami, Ph.D (Direktur APK Bappenas) • Secara konsep, kerangka kebijakan, prosedur, dan ketersediaan sarpras PPG sudah bagus. • Adakah informasi yang lebih spesifik terkait guruguru yang sudah menempuh PPG selain guru-guru PAUD terutama yang di UPI mata pelajaran apa saja yang diberikan? • Apakah ada peningkatan perbaikan kompetensi atau perubahan dari guru-guru PPG setelah menyelesaikan program PPG dalam jabatan?

• Apakah ada standar tertentu dalam penilaiannya?

b. Ibu Endang (Dit APK Bappenas) Pertanyaan untuk LPTK UPI • Upaya mengenai keterlibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru dalam realisasi saat ini seperti apa khususnya untuk PPG pra jabatan? • Kebijakan apa dari LPTK yang saat ini sedang dikembangkan dan diperkuat oleh Dikti namun masih kurang sehingga menjadi perhatian kedepannya?

c. Pak Sunartha (Bimas Hindu, Kemenag) • Bagaimana dengan guru-guru agama hindu yang belum lulus PPG? Apakah ada remedial? • Bagaimana dengan inpasing dari guru agama hindu yang sebelumnya ikut di Kemendikbud dan saat ini dari Bimas Hindu Kemenag belum mengeluarkan inpasing tersebut?

d. Pak Suprapto (Dit APK Bappenas) Pertanyaan untuk Pak Temu (Kemendikbudristek) • Dari sisi input, selama ini seperti apa terkait kecukupan unit cost terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan? Pertanyaan untuk LPTK UPI dan UIN Sunan Kalijaga • Dari segi proses, seberapa jauh inovasiinovasi dalam PPG dimungkinkan untuk dilakukan oleh LPTK? • Apakah ada konsekuensi terhadap pengukuran hasil akhir dari hasil inovasi tersebut? • Dari sisi outcome, apakah ada feedback dari para lulusan PPG pasca sertifikasi? Dan untuk mereka yang tidak lulus jika sudah tiga kali, perlakuan seperti apa yang akan diberikan?

2021 Sertifikasi Guru Dalam Jabatan UIN Sunan Kalijaga b. Prof Dr. Sri Sumarni (Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) • Terkait input, PPG pra jabatan merupakan

2021 Evaluasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kemendikbudristek PPG reguler sehingga kuotanya ditentukan oleh kementerian. Untuk PPG dalam jabatan,

Kemenag sudah menyusun instrumen uji kompetensi awal dengan melibatkan LPTK • Dari sisi proses, LPTK UIN Sunan Kalijaga memiliki dosen wali/pendamping yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan suatu kelas sampai selesai PPG.

Jika ada guru yang tidak lulus PPG maka dosen walinya pun juga ikut bertanggung jawab. • LPTK UIN Sunan Kalijaga memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya kepada para dosen untuk hadir di madrasah agar bisa melihat proses pembelajaran dan apa yang terjadi di madrasah seperti apa melalui program rekognisi pengabdian masyarakat dosen. • Dosen yang tidak hadir saat refreshment tidak akan diberi jam mengajar pada program PPG dalam rangka penjaminan mutu. • Terkait output dipilah antara PPG pra jabatan dan PPG dalam jabatan. PPG pra jabatan diperlakukan sebagaimana mahasiswa regular. • Standar kelulusan atau passing grade sama antara Kemenag dan Kemendikbudristek yaitu 70. • Untuk mengetahui perkembangan guru pasca

PPG maka perlu disusun suatu sistem yang bisa memantau apakah guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidikan betul-betul profesional dalam melaksanakan tugas mengajarnya.

Perlu adanya standar dalam kualifikasi kompetensi guru dan karena merupakan jabatan profesi maka harus mempunyai legalitas sertifikat pendidik dalam bidangnya yang diamanahkan dalam UUGD No. 14 tahun 2005, PP 74 tahun 2008, dan Permendikbud No. 38 tahun 2020. • Sistem pendidikan program PPG dalam jabatan sesuai dengan Permendikbud No. 38 tahun 2020 ada beberapa tahapan: (1) seleksi,terdiri dari seleksi administrasi tahap 1, kemampuan akademik, administrasi tahap

2; (2) pendidikan, dalam proses PPG terdapat 36 SKS dan pemenuhan beban belajar melalui rekognisi pembelajaran lampau (24 SKS) dan pembelajaran (12 SKS dalam waktu 58 hari); dan (3) PPL dan UK, PPL merupakan praktik mengajar mandiri dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing, UK dilakukan melalui uji kinerja (Ukin) dan uji pengetahuan. • Aktivitas yang harus dilakukan guru; (1) mengelaborasi tujuan pembelajaran; (2) merancang pembelajaran yang mengintegrasikan ciri masa depan, teknologi, dan kompetensi; (3) harus terus menerus melakukan refleksi untuk memperbaiki praktik pembelajaran dan asesmen yang komprehensif, autentik, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masa depan. • Untuk menunjang program pelajar pancasila,

Dit GTK memiliki beberapa transformasi program prioritas, yaitu: (1) transformasi kepemimpinan pendidikan, (2) transformasi

PPG pra jabatan, (3) mengembangkan ekosistem belajar guru di setiap provinsi, (4) komunitas pendidikan yang bergotong royong untuk tujuan yang sama dengan murid, (5) penyelarasan regulasi, tata kelola, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. • Diharapkan outcome atau luaran dari PPG pra jabatan dan dalam jabatan harusnya sama. • Profil lulusan yang diharapkan adalah guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. • Pelaksanaan PPG di tahun 2019 secara luring dengan transisi 7 CPL, uji pengetahuan berbasis TUK di LPTK, untuk uji kinerja melalui RPP dan praktik di kelas. Tahun 2020 pelaksanaan PPG dilaksanakan secara daring

menggunakan 7 CPL, uji pengetahuan berbasis TUK, uji kinerja berbentuk RPP, video, dan portofolio (4 komponen). Pada tahun 2021 pelaksanaan PPG secara daring menggunakan 7 CPL, uji pengetahuan berbasis domisili, uji kinerja pembelajaran melalui portofolio (6 dokumen). • Hasil kelulusan UKMPPG tahun 2018 dengan jumlah mahasiswa 20.562 orang yang lulus 12.154 orang, tahun 2019 dengan jumlah mahasiswa 46.861 orang yang lulus 39.479 orang, tahun 2020 dengan jumlah mahasiswa 34.396 orang yang lulus 20.060 orang, tahun 2021 dengan jumlah mahasiswa 63.983 orang yang lulus 24.323 orang (tahap 1 -3). • Perkembangan profesionalitas guru melalui: (1) guru pemula hanya bisa mengkomunikasi, (2) guru baik yang dapat menjelaskan, (3) guru yang dapat mendemonstrasikan, (4) guru yang dapat menginspirasi. • Lulusan PPG diharapkan berorientasi kepada murid dan pembelajaran mereka, memiliki kompetensi dasar guru, berkomitmen penuh pada profesi guru dengan menjadi teladan yang menjunjung tinggi kode etik guru, merupakan pembelajar sepanjang hayat yang menguasai dasar-dasar keterampilan ABAD 21, dan memiliki dasar-dasar kepemimpinan yang baik. • Walaupun PPG telah berjalan dengan baik namun tetap melalukan perbaikan-perbaikan dalam prosesnya yang mana dalam proses analisis materi, desain pembelajaran, dan praktik pembelajaran dilakukan terus menerus dan tidak terpisah-pisah pada tahun 2022.

Dr. Muhammad Zain (Dir GTK Madrasah, Ditjen Pendis, Kemenag) • Untuk retaker yang sudah 3-4 kali belum lulus maka tidak dapat diberikan toleransi namun diberikan kesempatan kepada mereka untuk retaker lebih banyak bisa 4-5 kali dalam setahun. • Tahun depan (2022), Kemenag akan memberi kesempatan lebih banyak untuk remedial bagi

yang belum lulus PPG. Salah satu cara yang dilakukan untuk retaker ini melalui try out dan harus ada perubahan mindset dari retakernya sendiri. • Persentase kelulusan retaker Kemenag tahun 2021 lebih rendah dari pada retaker

Kemendikbudristek sedangkan persentase first taker Kemenag tahun 2021 lebih tinggi dari first taker Kemendikbudristek

e. Temu Ismail (Kemendikbudristek) • Dalam proses PPG dalam jabatan yang secara terus menerus melakukan refleksi dan perbaikan adalah semangat untuk memperbaiki kualitas guru dan potensinya sehingga menjadi tanggung jawab LPTK yang mengeluarkan sertifikat pendidik. • Untuk kedepannya, PPG pra jabatan berorientasi atau berdasarkan pada kebutuhan guru yang ada pada setiap jenjang pendidikan. • Dalam satu tahun dapat dilaksanakan PPG dalam jabatan dalam 4 periode sehingga perlu ada penguatan untuk LPTK. Penguatan dosen dilakukan dengan cara memfasilitasi beasiswa melalui LPDP dan kursus singkat ke luar negeri dengan biaya LPDP. • Pelaksanaan studi banding untuk PPG pra jabatan dan PPG dalam jabatan sehingga seperti apa kedepannya yang akan dilakukan. • Saat belajar mandiri, guru didampingi oleh dosen dan guru pamongnya. Sehingga proses mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL dilakukan dari awal dengan siklus secara terus menerus dan tidak parsial. • Instrument inputnya selalu diperbaiki dimana saat ini sedang dikembangkan instrument seleksi masuknya sampai dengan wawancara. • Setiap pelaporan hasil kelulusan dari tim panitia seleksi nasional selalu menyampaikan hasil kelulusannya disertai dengan analisis dari berbagai segi baik dari segi kelulusan, segi input mahasiswa, segi mahasiswa lulusan

LPTK mana, bahkan sampai pada LPTK

penyelenggara. • Terkait dengan tracer study untuk lulusan

PPG perlu dilakukan. Untuk

Kemendikbudristek merupakan tanggung jawab dari satuan pendidikan dan PPK dalam hal melakukan penilain kinerja seperti apa setelah yang bersangkutan mempunyai legalitas atau sertifikat pendidik. Hal ini bisa dilihat dari rancangan SKP yang disusun dan apa yang tiap tahunnya dihasilkan. • Terkait dengan inpasing, di Kemendikbud dari tahun 2019 ada kebijakan terkait dengan mengehentikan dulu proses inpasing dan akan coba mencari mekanisme inpasing untuk guru bukan PNS sehingga bisa mempercepat efisiensi waktu dan penganggarannya.

2021 Kapasitas dan Kualitas LPTK dalam Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Pelaksanaan LPTK yang dikelola oleh Kemenag semuanya di bawah Prodi bersama-sama dengan 23 LPTK yang menerima SK Prodi PPG dari Kemenag pada tahap 1, dan pada tahap 2 ada 5 LPTK. • Di fakultas terdapat 8 mapel/bidang PPG, yaitu guru kelas MI, guru bahasa arab, guru PAI, guru kelas RA, guru fiqih, guru SKI, guru akidah akhlak, guru qur'an hadits. Semua prodi ini terakreditasi A. • Masing-masing prodi memiliki 2 dosen dan para dosen ini mendapatkan refreshment dari penguji UKIN sehingga mereka memiliki NRP (nomor register penguji) yang dilakukan oleh panitia nasional Kemendikbudristek yang berkolaborasi dengan panitia nasional Kemenag. • Memiliki 100 guru pamong, terkait sarparas terdapat 2 kampus, ada 5 laboratorium untuk pengembangan kompetensi pedagogic. • Bermitra dengan perguruan tinggi untuk mengelola PPG dan bermitra juga dengan sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA untuk guru PAI), Madrasah (MI, MTs, MA), RA dan TK. • Bentuk pembelajaran secara luring dimana lulusannya tidak terlalu tinggi dan blended learning lulusannya paling tinggi. • Pembelajaran full daring melalui LMS SPACE.

• Inovasi-inovasi dalam PPG, yaitu (1) inovasi dalam proses pembelajaran untuk mendukung kemampuan mengajar guru khususnya di era digital saat ini dimana para guru diberikan pelatihan mengambil video, edit video, dan upload video di youtube dengan mengundang narasumber/fasilitator dari Pusdatin

Kemendikbud; (2) inovasi dalam layanan

PPG untuk guru-guru dalam kondisi hamil. • Pada tahun 2018 saat pelaksanaannya luring kelulusannya sebesar 89%, dan pada tahun 2019 ketika pelaksanaannya blended kelulusannya 98%, dan ketika pelaksanaannya full daring tahun 2021 kelulusannya 76% untuk first taker/tahap

2021 Praktik Baik LPTK UPI a. Prof. Dr. Dinn Wahyudin, MA (Dosen UPI) • PPG level 7 KKNI sangat spesifik. • Di input ada proses perbaikan dimana komitmennya adalah agar proses PPG tidak sekedar diikuti kalau memang pesertanya dari segi input sudah menjadi guru namun belum tentu memenuhi persyaratan. Sehingga ada instrument untuk uji administrative dan uji kompetensi awal. • Inovasi input lulusan PPG pra jabatan diawali dengan tes wawancara dan pada saat pandemic covid-19 dilakukan secara daring. Instrument dan pedoman wawancara di buat oleh UPI dan dibagi ke LPTK lainnya. • Kegiatan wawancara yang dilakukan secara daring tidak berarti biayanya minimal tetapi biayanya menjadi bertambah. • Ada disiplin waktu yang dilakukan oleh dosen-dosen dalam kegiatan PPG pra jabatan dan dalam jabatan serta melibatkan guru pamong. • Dari segi pelaksanaan telah disiapkan sekolah laboratorium dan sekolah mitra yang memenuhi persyaratan akreditas minimal B. • Dari segi evaluasi terkait banyak guru yang tidak lulus PPG, universitas sebagai penyelenggara berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi jika nilainya jelek.

• LPTK UPI juga bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait pendanaan PPG dalam jabatan. • Perlu ada suatu program kedepan pasca PPG untuk bagaimana mengupdate terus kemampuan guru supaya pasca PPG guru masih dapat terus meningkatkan kemampuannya. • Secara informal, LPTK UPI juga melakukan komunikasi dengan para lulusan PPG secara system melalui google form.

2021 Kapasitas dan Kualitas LPTK dalam Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Berdasarkan hasil riset internasional baik dari Unesco (2016) dan Barber & Mourshed (2007) bahwa kualitas guru merupakan factor utama yang sangat mempengaruhi kualitas system pendidikan dan kualitas pendidikan nasional tidak melebihi kualitas gurunya. • PPG merupakan benteng terakhir perbaikan kualitas guru pada in service training program . • Pada tahun 2021 ada 75 LPTK yang diberi amanah untuk melaksanakan program sertifikasi guru melalui PPG dalam jabatan. • UPI sebagai salah satu LPTK yang dimanahkan untuk program PPG memiliki komitmen internal untuk mengawal dan melaksanakan program ini sebaik-baiknya sebagai suatu lembaga yang menguatkan para guru dalam melaksanakan program sertifikasi. • 75 LPTK ini secara internal LPTK yang bersangkutan baik pimpinan universitas, pimpinan fakultas memberikan komitmen, support dalam bentuk SDM terbaiknya dan sarana prasarana terbaiknya agar pelaksanaan PPG dalam jabatan yang diamanahkan oleh pemerintah kepada masing-masing LPTK bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. • Ada sejumlah sekolah mitra di 75 LPTK mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK. Sekolah mitra ini bisa bersama-sama dalam mengawal dan melaksanakan program PPG dalam jabatan sebagai prasyarat untuk para guru mendapatkan sertifikat sebagai hak mereka dalam melaksanakan tugas profesi. • 75 LPTK ini secara berkesinambungan

This article is from: