A. Kesimpulan

dibimbing langsung oleh Dit PPPGTK sehingga program PPG dalam jabatan melalui suatu tahapan dan prosedur-prosedur, pelaksanaannya terjaga, evaluasinya dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. • Di UPI PPG dijadikan sebagai salah satu prodi di sekolah pascasarjana karena PPG merupakan suatu gerbang yang sangat strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan. • Perbaikan kualitas guru diawali dengan inovasi-inovasi yang dipikirkan dan didiskusikan secara terus menerus di bawah bimbingan Dit P3GTK dan Satgas panitia nasional. • Ada sejumlah inovasi yang dilakukan oleh 75

LPTK dalam melaksanakan program PPG, yaitu; (1) rekrutmen dan kompetensi termasuk merekrut dan menilai dosen, rekrutmen guru pamong, dan rekrutmen calon mahasiswa

PPG; (2) pendekatan dan proses; (3) advance material; (4) penguatan refleksi; (5) penerapan TPACK/cara pembelajaran; (6) integrasi HOTS.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

• PPG dalam jabatan merupakan upaya untuk meningkatkan mutu guru dan mutu pendidikan yang bisa diraih secara bersamaan baik untuk guru di Kemendikbudristek dan

Kemenag melalui LPTK. Secara kerangka konsep, upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru sesungguhnya sudah relative kokoh dan pendekatan upaya untuk memastikan bahwa lembaga yang ditunjuk dan diberi mandat untuk menyelenggarakan PPG adalah lembaga yang memiliki reputasi baik dari sisi kinerja penyelenggaraan pendidikan keguruan.

• Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Peningkatan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi program prioritas yang tertuang pada KP 3 terkait peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RPJMN 2020-2024.

• Sedangkan manfaat dari sertifikasi guru tidak hanya terkait hanya terkait dengan kualitas semata, sertifikasi guru juga berakses pada peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini banyak disindir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa imbalan uang untuk kesejahteraan yang layak dan juga tanpa bintang dari pemerintah, inilah beberapa manfaat sertifikasi guru : Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.

• Sertifikasi guru yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalitas guru. Proses Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Identifikasi Guru Yang Disertifikasi Secara umum siapa saja dalam dunia pendidikan ini yang harus di sertifikasi, maka jawabnya dengan jelas dapat ditebak yaitu tenaga pendidik.

• Menurut ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah, bahwa bagi para guru yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana dikategorikan dalam dua kelompok, Pertama bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidikan S1/D4 kependidikan atau memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang telah menempuh akta mengajar yang relevan langsung dapat mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidik; kedua, bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang belum memiliki akta mengajar yang relevan langsung wajib mengikuti pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi guru melalui kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus da memperoleh sertifikasi pendidikan. Kemudian pendanaan Sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 13 (ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan masyarakat

• Terdapat 7 aspek isu dan tantangan sertifikasi profesi guru: (1) peserta sertifikasi, masih banyak guru yang belum memenuhi syarat dari sisi kualifikasi pendidikan/masih banyak guru yang belum S1; (2) kapasitas LPTK, perlu ada pembagian komposisi/kuota yang bijak dan tepat sehingga bisa menyelesaikan guru dalam jabatan dan memberikan kesempatan kepada calon-calon guru baru untuk mengikuti PPG diawal; (3) anggaran

PPG, anggaran untuk sertifikasi guru saat ini masih cukup terbatas oleh karena itu mendorong adanya peluang kerjasama pendanaan; (4) efisiensi pelaksanaan, terkait rasio kelulusan PPG dengan standar yang ditetapkan dan tes akademik untuk menilai kesiapan guru yang diharapkan dapat meningkatkan angka kelulusan; (5) efektivitas pelaksanaan, guru senior cenderung menurun kompetensinya seiring usia guru; (6) penyediaan tunjangan profesi, melalui pemenuhan persyaratan beban mengajar guru belum pada persyaratan performance guru, kebutuhan anggaran tunjangan profesi untuk guru PNS dan

Non PNS cukup besar; (7) pendataan yang valid dan adanya sinkronisasi antar sistem dalam database misalnya dapodik.

Sebanyak 1.464.830 guru sertifikasi yang berpendidikan S1 dan masih 1.377.564 guru yang belum mengikuti sertifikasi guru. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui pendidikan profesi guru sejak tahun 2017 dan hanya meluluskan 40-50 ribu orang guru untuk PPG setiap tahunnya. Guru yang sudah sertifikasi semakin lebih baik nilai UKG daripada guru yang belum bersertifikasi namun dari segi kompetensi ada penurunan sejalan dengan usia guru.

Resume Perjalanan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dan PPG Prajabatan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan adalah Program sertifikasi guru dilaksanakan dengan berlandaskan amanat UU Guru dan Dosen 14/2005 yang menyatakan bahwa guru selain harus memiliki kualifikasi akademik, guru juga harus memiliki sertifikat pendidik (pasal 8 UU Guru dan Dosen).

Program sertifikasi guru sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2007 s.d 2008 dimana pelaksanaannya berlandaskan UU 14/2005 Guru dan Dosen dan aturan kementerian sebelum ditetapkannya PP tentang Guru yaitu: Permendiknas 18/2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Sertifikasi guru dilaksanakan melalui Portofolio dan jika belum lulus portofolio, maka guru dapat melengkapi kembali dokumen portofolionya atau dapat mengikuti PLPG.

Sasaran guru yang dapat mengikuti sertifikasi guru di periode ini adalah guru dalam jabatan yaitu mereka yang telah diangkat menjadi guru sebelum UU Guru dan Dosen ditetapkan yaitu guru sebelum 2005. Pada periode ini, aturan kementerian yang menjadi payung hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan antara lain: • Permendiknas 10/2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan • Permendiknas 11/2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan • Permendiknas 5/2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Pola pelaksanaan sertifikasi guru pada periode ini yaitu melalui PSPL, Portofolio, dan PLPG dengan sasaran peserta adalah guru dalam jabatan sebagaimana dijelaskan pada permendiknas dan dijabarkan dalam pedoman penetapan peserta.

• Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

• Penilaian persiapan pembelajaran, penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian dokumen, yaitu dokumen persiapan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru instrumen untuk melakukan penilaian disebut Instrumen

Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG 1) Penilaian dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian kinerja dalam melakukan pengelolaan pembelajaran di kelas real.

• Penjelasan Prosedur Sertifikasi bagi guru dalam Jabatan Guru berkualifikasi akademik S2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi asesor

Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung.