Laporan Studio Analisis Wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah by Azhura Dellamitha

laporan

STUDIO ANALISIS WILAYAH kabupaten wonogiri

wonogiri 1

KABUPATEN WONOGIRI SATU

wonogiri 1

NADIA FAUZIA R 14/367312/TK/42466

Pandu Setiabudi 14/369704/TK/42659

PUTU SRI RONITA DEWI 14/364330/TK/41955

REZA DWI MULYA AZHURA DELLAMITHA 14/363454/TK/41572

14/367189/TK/42387

LISA HESTU N 14/364356/TK/41963

BASANDA ETAVITA 14/363754/TK/41780

kata pengantar Syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan-Nya, sehingga kami boleh belajar dan berkarya dalam proses penyusunan Laporan Analisis Kabupaten Wonogiri. Laporan ini adalah salah satu produk pembelajaran dari Mata Kuliah Studio Analisis Wilayah, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada Periode 2016/2017. Kami berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moral dan materil dalam penyusunan laporan ini. Kami mendapatkan berbagai pengalaman pembelajaran yang berharga dari tahap pra survey, survey, dan pasca survey. Terima kasih kami ucapkan kepada: 1. Bapak Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing kelompok penyusun. 2. Segenap dosen pembimbing dalam Mata Kuliah Studio Analisis Wilayah, yaitu Bapak Ir Suryanto, MSP., Bapak Doddy Aditya Iskandar, ST., MCP, Ph.D, Ibu Ratna Eka Suminar, S.T., M.Sc, Ibu Sri Tuntung Padangwati, ST., MSc. 3. Segenap jajaran SKPD Kabupaten Wonogiri, seperti Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA), Badan Pusat Statistik, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Penanaman Modal Daerah, dan berbagai instansi lainnya yang telah memberikan berbagai input data, observasi, dan hasil wawancara. 4. Orang tua kami di rumah atas segala dukungan dan harapan atas cita-cita kami. 5. Teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2014 serta senior yang telah memberikan pertukaran ide, saran, dan masukan dalam proses belajar bersama ini Dalam proses penyusunannya, kami memperoleh banyak pembelajaran yang baik dalam tahapan proses perencanaan, teoritis dan praktis, pembelajaran. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Kami mengharapkan, berbagai kritik dan saran yang membangun sebagai sumber pembelajaran terus menerus untuk meningkatkatkan kapasitas kami secara akademik dan profesi. Semoga hal ini dapat memberi manfaat bagi kita bersama. Salam.

daftar isi BAB I | PENDAHULUAN LATAR BELAKANG TUJUAN PENULISAN SASARAN PENELITIAN LANDASAN HUKUM RUANG LINGKUP METODE ANALISIS SISTEMATIKA PENULISAN

3 4 4 4 5 5 8

BAB iI | PROFIL, KARAKTERISTIK, POTENSI DAN MASALAH FISIK DASAR KEPENDUDUKAN EKONOMI SARANA PRASARANA STRUKTUR RUANG POLA RUANG PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI karakteristik problem tree potensial tree

11 14 17 20 24 32 37 40 41 42

BAB Ii | review dokumen Tahap I Relevansi dan tingkat ketercapaian antara RTRW - rpjd

Tahap II Tingkat relevansi antara RPJPD - rpjmd

Tahap III Tingkat relevansi dan efektif antara Program-program Pemerintah - masalah wonogiri

BAB iv | isu strategis Pembangunan Pabrik Semen di Kawasan Karst Gunung Sewu Pengoptimalan Hutan Produksi Untuk Kebencanaan Kekeringan dan Longsor Potensi dan Tantangan Keanggotaan UNESCO Global Geopark Network (GGN) Gunung Sewu Belum Optimalnya Sektor Pariwisata di Kabupaten Wonogiri Fenomena Sedimentasi Waduk Gajah Mungkur Potensi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Wonogiri Peluang dan Tantangan Pembanguan Industri TPT di Kabupaten Wonogiri

51 55 61 67 71 77 83

BAB v | arah pengembangan Arah Pengembangan

BAB 1

Pendahuluan

LATAR BELAKANG Perencanaan Wilayah merupakan suatu ilmu yang mengkaji suatu wilayah, dengan batasan wilayah dapat berupa batasan ďŹ sik ataupun batasan administrasi. Perencanaan baik untuk skala kawasan, kota, maupun wilayah memerlukan kajian yang mendalam. Sehingga nantinya dalam proses perencanaannya, program dan rencana yang dihasilkan bisa tepat sasaran. Dalam hal ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari data, baik berupa data primer yang didapatkan dari survey langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada dan bertanya pada warga masyarakat yang ada di sana. Dan data sekunder yang didapatkan dari instansi-instansi terkait. Adapun langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data, ialah melakukan analisis. Analisis yang mendalam dan menyeluruh menjadikan lebih banyak informasi yang didapatkan, baik dari ďŹ sik dasar, demograďŹ , ekonomi, sarana dan prasarana serta social budaya. Yang selanjutnya informasi tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan. Dengan output berupa laporan, peta dan media lainnya,

menjadikannya mudah untuk dipelajari dan digunakan sebagai kajian dalam perencanaan. Begitu pun yang dilakukan dalam perencanaan wilayah Kabupaten Wonogiri. Diawalai dengan survey primer dan survey sekunder, kemudian menganalisis data dan menyajikannya sebagai informasi yang menarik dan mudah untuk dipahami. Kabupaten Wonogiri, merupakan kabupaten yang berada di pesisir selatan Jawa Tengah. Dengan lokasinya yang diapit oleh dua provinsi, yakni Provinsi DIY di bagian barat dan Provinsi Jawa Timur di bagian timur, jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri sebanyak 25 kecamatan, hal tersebut menjadikan Kabupaten Wonogiri menjadi kabupaten ke-2 terluas di Jawa Tengah. Selain itu, Kabupaten Wonogiri juga memiliki bentang alam yang unik, mulai dari pesisir, perkotaan, dan perbukitan menjadikan prospek dan tantangan yang cukup besar. Hal itulah yang menyebabkan analisis wilayah Kabupaten Wonogiri perlu untuk dilakukan, agar potensi dan masalah yang ada dapat diidentiďŹ kasi dan diberikan solusinya.

TUJUAN PENULISAN 1. Melakukan kompilasi data Fisik Dasar, Kependudukan, Sosial dan Budaya, Ekonomi, Sarana Prasarana dan Fisik Ruang berdasarkan kondisi eksisting Kabupaten Wonogiri. 2. Menganalisis proﬁl Kabupaten Wonogiri. 3. Menganalisis kompilasi data Kabupaten Wonogiri untuk mengetahui potensi, masalah yang terjadi. 4. Menganalisis isu Kabupaten Wonogiri berdasarkan potensi dan masalah yang ditemukan. 5. Menarik kesimpulan sebagai proﬁl dari hasil analisis Kabupaten Wonogiri untuk kemudian diberi rekomendasi/solusi.

SASARAN PENULISAN Sasaran dari penyusunan laporan studio Analisis Wilayah Kabupaten Wonogiri adalah wilayah Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan, yang meliputi kondisi ﬁsik dasar, ﬁsik ruang, kependudukan dan social budaya, perekonomian, sarana dan prasarana. Pada tahap selanjutnya akan ditarik kesimpulan untuk menentukan potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan wilayah pada tahap selanjutnya

LANDASAN HUKUM 1. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. UU no31 Tahun 2004 tentang Perikanan 3. UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 4. UU No.41 Tahun2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 10. Peraturan Pemerintah no. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 11. Peraturan Menteri Perindustrian RI No 35/MIND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri 12. Peraturan Menteri Pekerajaan Umum no. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya 13. Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permantan/0y.1409/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Jawa Tengah 2009-2029 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 16. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 17. The Framework for Land Evaluation oleh FAO 1976 18. Keppres No. 32 Tahun 1990 Tentang Kawasan Lindung dalam Penataan Ruang 19. SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

Ruang Lingkup

Fisik Dasar

1. Ruang Lingkup Spasial Lingkup spasial dalam laporan ini ialah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Bagian Utara : Kabupaten Sukoharjo Bagian Timur :Kabupaten Pacitan Bagian Selatan : Samudera Hindia Bagian Barat : Kabupaten Gunungkidul

a. Kesesuaian Lahan Metode yang dilakukan yaitu melakukan pembobotan curah hujan, jenis tanah, dan kelerengan sesuai aturan SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980 dan No. 683/KPTS/UM/8/1981. Setelah itu, tahapan overlay dilakukan di GIS sehingga menghasilkan skor yang diklasiﬁkasikan ke dalam 3 kategori yaitu, Kawasan Lindung, Budidaya dan Penyangga.

2. Ruang Lingkup Substansial Lingkup substansi analisis dan perencanaan Kabupaten Wonogiri mencakup ﬁsik dasar, kependudukan, ekonomi, sarana, prasarana, keruangan berupa pola dan struktur ruang, dan isu-isu strategis.

b. Daya Dukung Lingkungan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah.

3. Ruang Lingkup Temporal Lingkup temporal terbagi menjadi dua, yaitu a) Lingkup waktu data primer : 4-9 September 2016 b) Lingkup waktu data sekunder : tahun 2005 – 2025

Metode Analisis Wilayah Proses penulisan laporan ini melalui beberapa tahap kegiatan dengan metode sebagai berikut: Fisik Dasar.

DDL = (7 x DDLh) + (3 x DDA) 1. Daya Dukung Air DDA = SA/DA Ketersediaan Air SA = 10 x C x R x A Keterangan : SA : Ketersediaan air (m3/tahun) C : Koeﬁsien Limpasan Tertimbang R : Rata-rata curah hujan (mm/tahun) A : Luas wilayah (Ha) Kebutuhan Air DA = N x KHLA N : Jumlah penduduk (Jiwa) KHLA : Kebutuhan air untuk hidup layak (1,600 m3/kapita/tahun)

2. Daya Dukung Lahan LTb = LB + Ltp

DDLB =

a x Lw Ltb

Keterangan : DDLB : daya dukung lahan untuk bangunan LW : Luas wilayah (Ha) a : KoeďŹ sien luas lahan terbangun maksimal 70% LTb : Luas lahan terbangun (Ha) LB : Luas lahan bangunan (Ha) LTP : Luas lahan untuk infrastruktur = 10% LB a. Daya Tampung Daya tampung dihitung dengan rumus berikut:

Lw = [

P H x Dt 0.01]+[ x Dt 0.01] P+H P+H

Keterangan: Lw : Luas Wilayah (asumsi luas lahan budidaya) P : Jumlah penduduk non pertanian (jiwa) H : Jumlah penduduk pertanian (jiwa) Dt : Daya tampung 0,01 : Kebutuhan lahan non pertanian (hektar/jiwa) 0,03 : Kebutuhan lahan pertanian (hektar/jiwa)

Kependudukan 1. Proyeksi Penduduk Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan menggunakan rumus proyeksi geometri, seperti berikut:

Pt = Po (1 + r)t Keterangan: Pt : Jumlah penduduk pada tahun t Po : Jumlah penduduk tahun awal r : Laju pertumbuhan penduduk t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun

2. IPM Indeks pembangunan manusia merupakan suatu indeks untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah dilihat dari perbandingan hidup dan angka harapan hidup, melek huruf, lama pendidikan, dan besar konsumsi per kapita dari suatu wilayah.

Ekonomi a. Struktur Ekonomi Analisis struktur ekonomi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan suatu sektor terhadap PDRB Kabupaten Wonogiri. Struktur ekonomi per sektor diperoleh melalui persentase perbandingan antara nilai PDRB ADHK tiap sektor dengan PDRB ADHK total. b. Sektor Unggulan Karakter ekonomi Kabupaten Wonogiri juga dapat dilihat dari kedudukan sektor ekonomi unggulan dan potensial di Provinsi Jawa Tengah. Penentuan sektor unggulan dilakukan dengan metode Tipologi Klassen, Local Quotient, dan Shift Share. Tipologi Klassen merupakan metode yang membandingkan rataâ&#x20AC;&#x201C;rata laju pertumbuhan dan konstribusi sektor antara kedua wilayah. Metode LQ berfungsi untuk melihat tingkat spesialisasi suatu sektor Wonogiri terhadap Jawa Tengah. Sedangkan shift share menganalisis kekuatan kontribusi sektor dengan melihat komponen pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat pertumbuhan sektoral (PS), dan tingkat kompetitif sektoral (DS).

Sarana dan Prasarana Kebutuhan PSU (Prasana, Sarana Utilitas) Standar kebutuhan sarana prasarana dihitung berdasarkan SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dengan rumus sebagai berikut : Standar Kebutuhan =

jumlah penduduk per kecamatan (jiwa) jumlah penduduk pendukung

af : Luas lahan akhir tahun ai : Luas lahan awal tahun t : Jumlah tahun pengamatan 3. Evaluasi sumberdaya ďŹ sik terkait dengan land capability dan land suitability. 4. Rekomendasi pola ruang dirumuskan dengan pencapaian 30% peruntukan budidaya.

Struktur Ruang Keruangan 1. Pola Ruang Analisis pola ruang dilakukan dengan melakukan kajian guna lahan eksisting dan relevansinya dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Tujuan utama dari analisis pola ruang adalah sebagai penilaian terhadap upaya Kabupaten Wonogiri menjaga keseimbangan dan keberlanjutan daya dukung dan daya tamping lingkungannya Hal ini dilakukan dengan menghitung peruntukan fungsi lindung, budidaya, dan tingkat konversi lahan yang ada.. Instrumen yang digunakan dalam analisis ini mempergunakan software analisis keruangan, ArcGIS. Dalam prosesnya, dilakukan overlay antara peta guna lahan (land use map), peta tutupan lahan (land cover map), dan analisis land capability serta land suitability. Terdapat 3 kerangka pikir utama dalam analisis pola ruang : 1. Evaluasi Pemanfaatan Ruang Aktual (Land use dan Land Cover). 2. Evaluasi Tingkat Pertambahan KonversiLahan dilakukan dengan rumus :

(

)

(af - ai) t -1 x 100% d= ai Keterangan : d : Persentase pertambahan konversi lahan

Analisis struktur ruang dilakukan menggunakan beberapa metode untuk menggambarkan distribusi simpul-simpul pusat kegiatan dan permukiman. Analisis struktur ruang dilakukan dengan tujuan utama tentang gambaran hubungan keterkaitan (linkage) pada pemanfaatan ruang yang ada dengan peran pelayanan, kualitas konektivitas, dan aksesibilitas keterjangkauannya. Terdapat 3 kerangka pikir utama dalam analisis struktur ruang yaitu : 1. Evaluasi struktur/hirarki pusat-pusat kegiatan (ekonomi dan sosial) 2. Evaluasi jaringan dan konektivitas antar pusat kegiatan 3. Evaluasi ketersediaan infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) Analisis struktur ruang tersebut dilakukan dengan tahapan, yaitu : 1. Tinjauan relevansi kondisi eksisting dengan rencana struktur ruang pada dokumen RTRW 2011-2031 Kabupaten Wonogiri. Hal ini dilakukan sebagai dasar pengetahuan simpulsimpul permukiman dan pusat kegiatan wilayah Kabupaten Wonogiri. Tinjauan relevansi ini ditindak lanjuti dengan tahap pembobotan performa pelayanan pusat kegiatan hasil analisis survei primer dan sekunder.

2. Metode Skalogram sebagai piranti/instrument penghitung ketersediaan sarana-prasarana di pusat-pusat kegiatan sebagai penentuan hirarki pelayanan secara teoritis. 3. Penghitungan Indeks Konektivitas dan Aksesibilitas sebagai penilaian kinerja jaringan jalan berdasarkan SK Men Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001.

Sistematika Penulisan BAB I Pendahuluan Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, metode, dan sistematika penulisan. BAB II Profil dan Karakteristik Terdiri dari profil tiap aspek, karakteristik kabupaten, dan potensi masalah dari kabupaten. Profil merupakan hasil dari analisis tiap aspek yaitu fisik dasar, kependudukan, ekonomi, sosial budaya, keruanagn dan sarana prasarana utilitas. BAB III Review Dokumen Perencanaan Dokumen yang direview yaitu dokumen tata ruang dan dokumen pembangunan berupa

RTRW, RPJPD, dan RPJMD. BAB IV Isu Strategis Isu – isu pembangunan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Bab V Rekomendasi Rencana Pembangunan Rekomendasi perencanaan awal dari hasil analisis wilayah yang bertujuan melakukan perbaikan maupun peningkatan dari pertumbuhan di Kabupaten Wonogiri

BAB II

PROFIL, KARAKTERISTIK, POTENSI DAN MASALAH

FISIK DASAR

Wonogiri memiliki bentang alam beragam dari dataran rendah, cekungan, dan perbukitan Kars Selatan Pulau Jawa, serta memiliki kerawanan bencana kekeringan dan tanah longsor.

Persebaran penduduk Wonogiri tidak merata dan didapati laju pertumbuhan yang cenderung menurun dengan kondisi IPM yang meningkat setiap tahun.

KEPENDUDUKAN Sektor basis Wonogiri adalah sektor pertanian, kehutanan, dan pertanian. Namun, saat ini terjadi pergeseran struktur ekonomi ke sektor industri pengolahan dan sektor jasa pendidikan.

EKONOMI

Dari infrastruktur kebutuhan dasar Wonogiri, ketercukupan dan persebaran sarana pendidikan masih kurang.

Sarana Prasarana

â&#x20AC;&#x153;Struktur ruang eksisting Wonogiri berbentuk pistol dan menunjukan pola acak dan tersebar tidak merata, sehingga memiliki kebutuhan jaringan perhubungan dan transportasi yang tinggiâ&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;Peruntukan pola ruang Kabupaten Wonogiri terdiri dari hutan lindung, hutan produksi terbatas dan tetap, permukiman, serta pertanian lahan basah dan kering dimana peruntukan pertanian lahan basah paling besarâ&#x20AC;?

FISIK DASAR Kesesuaian Lahan

Karakteristik GeograďŹ s 7 32' - 8 15' LS 110 41' - 111 18' BT

24 C - 32 C Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Samudera Hindia

kecamatan Curah hujan rata-rata 17.7 mm/ hari

Luas 182.236,02 ha

U S

106 - 600 Mdpl

T B

Kab. Karanganyar Kab. Ponorogo (Jawa Timur) Daerah Istimewa Yogyakarta Kab. Klaten

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan ini dilakukan untuk mengetahui lahan yang sesuai untuk budidaya, penyangga maupun lindung. Analisis ini dilakukan dengan metode skoring dengan mengoverlay data dan Peta Jenis Tanah, Kelerengan, dan Curah Hujan sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980 dan No. 683/KPTS/UM/8/1981. Berdasarkan peta Kesesuaian Lahan diatas maka di diperoleh luasan untuk masing-masing kawasan sebagai berikut: 1. Kawasan Lindung : 10840 Ha 2. Kawasan Penyangga : 52335 Ha 3. Kawasan Budidaya : 119061 Ha

kawasan penyangga

Peta Administrasi sumber : BPBD Kabupaten Wonogiri

Jenis Tanah yang terdapat di Kabupaten Wonogiri yaitu Aluvial, Latosol, Regosol, Andesol, Grumusol, Mediterian dan Litosol TopograďŹ terdiri dari pegunungan yang berbatu gamping, terutama di bagian Selatan, termasuk jajaran Pegunungan Sewu yang merupakan Kawasan lahan Karst. Kelerengan, KlasiďŹ kasi lereng dibagi menjadi 5 yaitu 0-4%, 4-8%, 8-16%, 16-28%, dan > 28% kelerengan yang tingkat kecuramannya rendah adalah Baturetno, dan yang paling tinggi adalah Tirtomoyo dan Kismantoro

kawasan budidaya kawasan lindung Waduk Gajah Mungkur Laut

Peta Kesesuaian Lahan sumber : Analisis Kelompok (2016)

Neraca Sumber Daya Alam Neraca Sumber daya Alam adalah perhitungan cadangan sumber daya alam yang ada dalam suatu Wilayah, dan akan menjadi pertimbangan dalam pengolahannya agar sumberdaya alam tersebut tetap ada dan berkelanjutan. Pada Studio Analisis Rencana Kabupaten Wonogiri mengkaji 7 sektor yang berpotensi untuk di kaji NSDAnya, yaitu Pertanian Pangan, Pertanian Holtikultura, Perikanan Air Tawar, Peternakan, Hutan Produksi, Pertambangan, dan Air Bersih.

PARANGGUPITO

GIRITONTRO

GIRIWOYO

EROMOKO

WURYANTORO

WONOGIRI

SELOGIRI

WADUK GAJAH MUNGKUR

TRANSECT WONOGIRI UTARA-SELATAN

600 500 400 300 200 100 0 6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

R NT E

22.000

24.000

26.000

28.000

UR BA N-

30.000

32.000

34.000

36.000

38.000

40.000

42.000

44.000

46.000

48.000

RURAL ZONE

RU RA L

20.000

NATURAL ZONE UR BA N

4.000

URBAN

SU B-

2.000

ZO NE

KARAKTERISTIK

KEBENCANAAN

GEOGRAFIS

SELOGIRI

PERKOTAAN

PERTANIAN LAHAN TERBANGUN

WONOGIRI

PUSAT KOTA

LAHAN TERBANGUN

WURYANTORO

PERKOTAAN

PERTANIAN LAHAN TERBANGUN

WADUK GAJAH MUNGKUR

ZONA ALAM

PERAIRAN

EROMOKO

PERKOTAAN

PERTANIAN LAHAN TERBANGUN

KEKERINGAN

GIRIWOYO

PEDESAAN

PERTANIAN

KEKERINGAN

GIRITONTRO

PEDESAAN

PERTANIAN

KEKERINGAN

PARANGGUPITO

PEDESAAN

PANTAI

KEKERINGAN

TANAH LONGSOR KEKERINGAN TANAH LONGSOR KEKERINGAN TANAH LONGSOR KEKERINGAN -

KISMANTORO

SLOGOHIMO

JATIROTO

SIDOHARJO

NGADIROJO

NGUTORONADI

MANYARAN

WURYANTORO

WADUK GAJAH MUNGKUR

TRANSECT WONOGIRI BARAT-TIMUR

800 700 600 500 400 300 200

5.000

10.000

RURAL ZONE

15.000

20.000

KARAKTERISTIK

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

RURAL ZONE

GEOGRAFIS

KEBENCANAAN

MANYARAN

PEDESAAN

PERTANIAN LAHAN TERBANGUN

WURYANTORO

PEDESAAN

PERTANIAN LAHAN TERBANGUN

TANAH LONGSOR KEKERINGAN

WADUK GAJAH MUNGKUR

ZONA ALAM

PERAIRAN

TANAH LONGSOR KEKERINGAN

NGUTORONADI

PEDESAAN

PERTANIAN

TANAH LONGSOR KEKERINGAN

NGADIROJO

PEDESAAN

PERTANIAN

TANAH LONGSOR

SIDOHARJO

PEDESAAN

PERTANIAN

TANAH LONGSOR

JATIROTO

PEDESAAN

PERTANIAN

TANAH LONGSOR KEKERINGAN

SLOGOHIMO

PEDESAAN

PERTANIAN

TANAH LONGSOR KEKERINGAN

KISMANTORO

PEDESAAN

PERTANIAN

TANAH LONGSOR KEKERINGAN

GraямБk dan Tabel Transect sumber : Google Maps dan Analisis Kelompok (2016)

25.000

NATURAL ZONE

TANAH LONGSOR KEKERINGAN

55.000

50.000

Terlihat dari potongan transect Kabupaten Wonogiri dari Barat-Timur dan Utara-Selatan, memiliki bentang alam yang beragam berupa dataran, perbukitan dan pegunungan karst. Terlihat dari potongan tersebut juga bahwa Kabupaten Wonogiri cenderung memiliki bentang alam yang lebih rendah di bagian tengah, yang menyebabkan bagian tengah Kabupaten Wonogiri dijadikan waduk.

potensi bencana

Peta Rawan Bencana Kekerigan sumber : BPBD Kabupaten Wonogiri

daya dukung lingkungan 1. Daya Dukung Air Kabupaten Wonogiri memiliki ketersedian air sebesar 1.121.877.742 m3/tahun, dan memiliki kebutuhan air untuk jumlah perkapita adalah 1.513.307.200 m3/tahun. sehingga daya dukung air pada Kabupaten ini adalah DDA = SA/DA = 1.121.877.742/1.513.307.200 = 0.74 Angka tersebut menunjukkan daya dukung air Kabupaten Wonogiri sudah terlampaui karena nilai DDA < 1 Sehingga dibutuhkan upaya untuk mengatasi keterlampauan daya dukung air ini, hal yang dapat dilakukan seperti pengaturan pemanfaatan air tanah, dan rain water harvesting (misalnya meningkatkan dan mengoptimalkan sumur-sumur resapan, lubang biopori, embung dan lainnya) serta melalui rekayasa keairan seperti recycle air kotor menjadi air baku. 2. Daya Dukung Lahan DDLB bernilai 3.12 artinya daya dukung lahan untuk bangunan tergolong aman bersyarat atau sedang. Sehingga diperlukan penanganan atau pencegahan agar daya dukung lahan tidak terlampaui nantinya. Adapun syarat-syarat peningkatan daya dukung lahan seperti, pengaturan KDB, KLB, KDH, pengendalian konversi lahan, penyediaan RTH dan RTH-P, serta pengembangan sistem vertikalisasi bangunan. 3. Daya Dukung Lingkungan DDL = (7 x DDLh) + (3 x DDA) DDL = (7 x 3.12) + (3 x 0.74) = 24.06 (artinya daya dukung lingkungan terlampaui karena skor DDL<33).

Peta Rawan Bencana Longsor sumber : BPBD Kabupaten Wonogiri

Ada 2 jenis bencana yang paling krusial di Kabupaten Wonogiri yaitu Kekeringan dan Tanah Longsor. Bencana tanah longsor kabupaten wonogiri menempati urutan 5 dalam indeks Risiko Bencana Indonesia. Potensi kerawanan tanah longsor dan kekeringan lahan tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri.

Daya Tampung Dengan luas lahan budidaya Kabupaten Wonogiri dapat menampung 5.669.571 jiwa penduduk, dimana tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri adalah 945,815 jiwa dan pada penduduk proyeksi tahun 2034 menjadi 1,022,378 jiwa (pada sub bab berikutnya). Sehingga dapat dikatakan bahwa daya tampung Kabupaten Wonogiri masih dapat menampung penduduk hingga 20 tahun ke depan (tahun 2034)

kependudukan Jumlah dan Distribusi Penduduk

GraďŹ k Jumlah Penduduk Wonogiri 2011-2015 Sumber : Analisis Kelompok

GraďŹ k Laju Pertumuhan Penduduk 2011-2015 Sumber : Analisis Kelompok

Kecamatan Jatisrono dengan kepadatan sebesar 1.148 jiwa/km2, disusul oleh Kecamatan Wonogiri dan Purwantoro. Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Paranggupito yaitu 259 jiwa/km2. Perbedaan kepadatan penduduk tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Banyaknya permintaan akan menarik pembangunan infrastruktur di suatu daerah yang nantinya akan berdampak pada struktur ruang dan kemajuan daerah tersebut. Apabila terjadi kesenjangan kepadatan penduduk, maka akan menyebabkan perbedaan pelayanan infrastruktur di daerah dengan kepadatan yang berbeda meskipun kebutuhan akan infrastruktur sama. Selain itu, kepadatan penduduk per kecamatan harus mulai diperhatikan agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri tahun 2015 sebanyak 949.017 jiwa yang tersebar di 25 kecamatan. Dalam tren 5 tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri selalu meningkat. Dari graďŹ k laju pertumbuhan penduduk, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya.

GraďŹ k Piramida Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Sumber : Analisis Kelompok

Peta Kepadatan Penduduk Bruto Per Kecamatan Sumber : Analisis Kelompok

Dilihat dari distribusinya, penduduk Kabupaten Wonogiri tersebar secara tidak merata. Berdasarkan peta kepadatan penduduk bruto, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk terpusat di bagian utara Kabupaten Wonogiri. Kepadatan penduduk tertinggi berada di

Struktur penduduk menurut jenis kelamin dan usia dapat digambarkan melalui piramida penduduk. Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Wonogiri, penduduk kelompok tua yaitu usia 65+ tahun menempati komposisi penduduk terbesar. Piramida penduduk tersebut merupakan piramida penduduk tua (konstruktif) yang menggambarkan bahwa tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian yang sangat tinggi. Hal tersebut sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus berkurang setiap tahunnya.

Sex Ratio 94,59

Dependency Ratio

51,36%

Analisis komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin: ·Rasio Jenis Kelamin Rasio jenis kelamin Kabupaten Wonogiri adalah 94,59 yang berarti bahwa dari 100 penduduk wanita terdapat 95 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin ini berfungsi sebagai salah satu data untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. · Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan Kabupaten Wonogiri adalah sebesar 51,36% dimana setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 52 penduduk usia non produktif. Angka tersebut sudah tergolong tinggi karena lebih dari 50%.

Diagram Presentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Sumber : Analisis Kelompok

Pada tahun 2015, sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan merupakan sektor yang paling dominan menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 54%. Setelah itu, disusul oleh sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel; sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan; serta sektor bangunan.

KUALITAS PENDUDUK

KETENAGAKERJAAN 1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Graﬁk IPM Wonogiri Sumber : Analisis Kelompok

Diagram Presentase Angkatan Kerja Wonogiri 2015 Sumber : Analisis Kelompok

Angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Wonogiri menunjukkan lebih dari setengah penduduk usia kerja telah terlibat kegiatan produktif. Angka pengangguran terbuka menunjukkan bahwa masih ada 3% angkatan kerja atau sekitar 16.015 jiwa yang belum bekerja.

Graﬁk IPM Wonogiri dan Jawa Tengah Sumber : Analisis Kelompok

IPM Kabupaten Wonogiri selalu meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Wonogiri mencapai angka 67,76. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan daya beli Kabupaten Wonogiri juga meningkat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri selalu meningkat. Namun, apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah, IPM Kabupaten Wonogiri tertinggal sekitar 3% yang menunjukkan bahwa kualitas SDM di Wonogri masih di bawah dari rata-rata kualitas SDM di Jateng.

kepadatan penduduk Kabupaten Wonogiri hanya meningkat sebesar 30 jiwa/km2. Dari hasil proyeksi penduduk tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2035 terjadi ketimpangan kepadatan penduduk yang cukup besar dimana Kecamatan Jatisrono memiliki kepadatan 1.215 jiwa/km2 sedangkan Kecamatan Karangtengah hanya 288 jiwa/km2.

Proyeksi Penduduk Proyeksi penduduk dihitung dengan menggunakan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonogiri sebesar 0,0038. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, rata-rata

Tabel Proyeksi Penduduk Sumber : analisis kelompok

Rankuman Proyeksi Penduduk Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis Kelompok

ekonomi PDRB KABUPATEN WONOGIRI Analisis sektor ekonomi Kabupaten Wonogiri dilakukan berdasar dari data Produk Domestik Bruto dan data tenaga kerja. Analisis ini selajutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan proďŹ l ekonomi wilayah Kabupaten Wonogiri yang dapat dilihat sebagai

Tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014 (Juta rupiah) Sumber : PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2015

Dari PDRB Kabupaten Wonogiri tersebut, dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun. Sektor pertanian menyumbang

rata-rata 35% dari total PDRB Kabupaten Wonogiri. Pada posisi kedua dan ketiga disusul oleh sektor perdagangan besar & eceran; reparasi mobil & sepeda motor dan sektor industri pengolahan.

Diagram Struktur PDRB ADHK Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014 Sumber : PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2015

Secara PDRB ADHK, kontributor terbesar pada perekonomian wilayah Kabupaten Wonogiri adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara struktur ekonomi, sektor industri pengolahan dan sektor jasa pendidikan adalah sektor yang selalu mengalami peningkatan persentase paling banyak tiap tahunnya. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan persentase. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran sektor ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier di Kabupaten Wonogiri. Diagram persentase PDRB Sektor Pertanian Se- Jawa Tengah Tahun 2011 - 2014 Sumber : Olahan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah tahun 2014

pertumbuhan PDRB kabupaten Wonogiri ﬂuktuatif, tapi secara linear tampak pertumbuhan positif. Rata – rata pertumbuhan ekonomi di Kabupeten Wonogiri dari tahun 20102014 yaitu sebesar 4.89% Graﬁk Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2014 Sumber : PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2015

terdapat kegiatan ekonomi yang naik turun tapi secara trend mengalami peningkatan Graﬁk Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2014 Sumber : PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2015

PERSENTASE PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN KAB WONOGIRI DI JAWA TENGAH Persentase PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan se-Jawa Tengah akan menunjukkan posisi kontribusi sektor pertanian Kabupaten Wonogiri terhadap provinsi Jawa Tengah. Hasil menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri penyumbang terbanyak ke-tiga setelah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pati. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki potensi yang besar dalam kontribusi sektor pertanian,kehutanan dan perikanan di Jawa Tengah.

Tabel Nilai LQ tiap sektor di Kabupate Wonogiri terhadap Provinsi Jawa Tengah Sumber : Hasil Analisis Kelompok

Berdasarkan hasil analisis LQ pada sektor di Kabupaten Wonogiri didapatkan bahwa nilai LQ sektor yang kurang dari 1 yaitu industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas; konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; real estate; serta informasi dan komunikasi. Nilai LQ di sektor lebih besar dari 1 artinya bahwa laju pertumbuhan sektor di Kabupaten Wonogiri lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor di provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, sektor tersebut dapat dikatakan basis ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Kabupaten Wonogiri. Dan sektor yang mempunya nilai LQ terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai 2.29 â&#x20AC;&#x153;Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memang menjadi sektor basis. Namun terjadi pergeseran struktur ekonomi ke sektor industri pengolahan dan sektor jasa pendidikan.â&#x20AC;?

DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR WILAYAH Perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar wilayah (antar kecamatan)

Pada perbedaan tingkat pendapatan per kapita, terdapat 12 kecamatan yang memiliki PDRB per kapita kecamatan diatas rata rata PDRB Perkapita Kab Wonogiri dengan kecamatan Wonogiri adalah kecamatan PDRB perkapita tertinggi. Sedangkan 13 kecamatan lainnya masih berada di bawah PDRB perkapita kabupaten, dengan kecamatan Slogohimo adalah kecamatan pdrb perkapita terendah. Dengan menggunakan metode Tipologi Klassen, disparitas daerah didapatkan hasil sebagai berikut

Tabel analisis disparitas pendapatan berdasarkan Tipologi Klassen Sumber : Olahan PDRB Kecamatan Kabupaten Wonogiri tahun 2013-2014

Terdapat 7 dari 25 kecamatan atau sekitar 28% daerah tergolong daerah relatif tertinggal . Namun setelah dikaitkan dengan perhitungan Indeks Wiliamson, nilai yang didapatkan yaitu 0.22. Ini berarti tingkat ketimpangan antar kecamatan di Wonogiri dapat dikatakan rendah.

PROYEKSI PDRB Tabel proyeksi PDRB Kabupaten Wonogiri 20 tahun mendatang (2014-2034) Sumber : Olahan PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2014

Metode regresi atau kecenderungan trens merupakan metode yang dilakukan dengan mencari trend atau pola dari data yang bersifat time series. Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan proyeksi PDRB Kabupaten Wonogiri pada tahun 2034 yaitu 31,355,022.76 juta rupiah.

sarana PRASARANA Sarana Kesehatan

kecamatan Wonogiri dan Ngadirojo, yang jumlahnya masih kurang jika melihat dari SNI dengan masing-masing berjumlah satu. Sedangkan untuk posyandu jumlahnya sudah mencukupi untuk setiap kecamatannya. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sarana kesehatan di Kabupaten Wonogiri sudah mencukupi seluruh penduduknya baik dari sarana kesehatan dengan skala regional maupun skala lokal.

Sarana PENDIDIKAN

Tabel Perhitungan Sarana Kesehatan Sumber : Analisis Kelompok

Peta Persebatan SMP dan SMA Sumber : Analisis Kelompok

Peta Persebaran Puskesmas dan RS Sumber : Analisis Kelompok

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Wonogiri meliputi Rumah Sakit Umum, Puskesmas, dan Posyandu. Untuk Rumah Sakit Umum, di Kabupaten Wonogiri terdapat 9 RSU. Dengan jumlah penduduk sebesar 949,017 jiwa maka jumlah rumah sakit tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan satu kabupaten Wonogiri. Untuk sarana kesehatan yang lain hampir semua sudah mencukupi, hanya puskesmas pada

Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Wonogiri meliputi TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Dari jumlah sarana pendidikan yang diperinci dalam setiap kecamatan kemudian dianalisis menggunakan SNI. Dengan membagi antara jumlah penduduk per kecamatan dengan SNI. Sehingga akan didapatkan angka yang menunjukkan standar kebutuhan dan ketercukupan sarana pendidikan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri.

sarana REKREASI Kabupaten Wonogiri memiliki beragam jenis sarana rekreasi. Sarana rekreasi ini dapat berupa destinasi wisata. Terdapat 43 obyek wisata yang tersebar dan terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu gunung, gua, hutan, pantai, sendang, telaga, air terjun, peninggalan sejarah, agrowisata, wisata spiritual, wisata edukasi dan spiritual, dan tirta (waduk). Meskipun memiliki banyak obyek wisata yang dapat dikembangkan, sampai saat ini baru 6 obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan. Jika dilihat dari sisi jumlah pengunjung destinasi wisata, jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan darimtahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Graﬁk Jumlah Pengunjung Wisata Sumber: Proﬁl Kabupaten Wonogiri tahun 2015, BAPPEDA

PRASARANA AIR BERSIH

limbah, dan pembuangan sampah di lingkungan perumahan.

Sumber: Statistik dalam angka tahun 2015

Pada tahun 2014 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonogiri sudah menggunakan fasilitas pembuangan kotoran manusia dan terjadi peningkatan dar tahun 2013, hanya sekitar 0,06% yang belum menggunakan fasilitas tersebut dan dari seluruh rumah tangga hanya 73,76% rumah tangga yang menggunakan tanki/SPAL sebagai tempat pembuangan air tinja.

PRASARANA SAMPAH

Sumber air bersih di Kabupaten Wonogiri pada umumnya berasal dari mata air, sumur dalam, sumur gali, dan air permukaan. Sistem air yang digunakan untuk mensuplai air bersih melalui perpipaan dan non perpipaan.

Graﬁk Volume Sampah Sumber : Analisis kelompok

Sumber: Proﬁl Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Dinas Kesehatan

prASARANA SANITASI Sanitasi merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan ruang yang sehat. Upaya peningkatan kualitas sanitasi meliputi pembangunan, perbaikan, dan penggunaan sarana sanitasi, yaitu pembuangan kotoran manusia (jamban), saluran pembuangan air

Dari data persampahan di atas dapat dilihat bahwa pada Kecamatan Wonogiri menghasilkan sampah yang paling tinggi dibandingkan dengankecamatan lain di Kabupaten Wonogiri. Hal ini selaras dengan jumlah penduduk kecamatan Wonogiri yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Walaupun sampah yang dihasilkan tinggi namun sampah yang terangkut juga banyak, sehingga tidak menumpuk.

Tabel Sarana pendidikan Sumber :Analisis kelompok

Sarana NIAGA Sarana perniagaan yang menjadi fokus analisis adalah pasar dan koperasi. Kabupaten Wonogiri memiliki pasar dimasing-masing kecamatannya, baik pasar umum dan pasar desa. Sementara koperasi banyak terdapat di seluruh kecamatan. Berdasarkan jenisnya, koperasi di Kabupaten Wonogiri yaitu, Koperasi Unit Desa (KUD), KPN, non KPN, Koperasi RT. Berdasarkan pada standar pelayanan no. 03-1733-2014, analisis ketercukupan sarana perniagan berdasarkan data tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Sumber: Kabupaten Wonogiri dalam angka tahun 2015

Dari tabel di atas, setelah dianalisis dapat dilihat bahwa masih terdapat banyak sarana pendidikan yang belum memenuhi sesuai dengan standar kebutuhan. yaitu TK, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Ketidak tercukupan tersebut berada dihampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogri. Sedangkan untuk sarana pendidikan Sekolah Dasar semua kecamatan sudah terpenuhi kebutuhannya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikakn di Wonogiri masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang ada.

Sedangkan di beberapa kecamatan terdapat sampah yang tidak terangkut. Hal ini menandakan bahwa sistem persampahan di Kabupaten Wonogiri masih belum menjangkau seluruh kecamatan.

Tabel TPA Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis Kelompok

Di Kabupaten Wonogiri sendiri memiliki 5 Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu di Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Baturetno, Kecamatan Slogohimo, Kecamatan Purwantoro, dan Kecamatan Pracimantoro. TPA Ngadirojo merupakan yang paling luas dengan luas lahan 8,6 ha. Pada TPA ini sudah menggunakan sistem Controlled LandďŹ ll dan sekarang akan sedang direncanakan untuk menggunakan sistem Sanitary LandďŹ ll. Sedangkan untuk TPA yang lain masih menggunakan sistem Open Dumping. Saat ini terdapat isu pemindahan TPA Pracimantoro dikarenakan pada kawasan karst tidak boleh terdapat TPA (Pracimantoro termasuk dalam kawasan Gunungsewu) sehingga nantinya TPA ini akan dipindahkan ke Kecamatan Wuryantoro yang sekarang sedang dalam tahap pembebasan lahan.

PRASARANA TRANSPORTASI

terminal bus terbesar di KabupatenWonogiri. Terminal ini merupakan tempat pemberangkat utama untuk bus yang menuju Kabupaten lain. Di Kecamatan Purwantoro, Baturetno, dan Pracimantoro terdapat terminal pembantu yang dimana terdapat trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan juga Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Di kecamatan Purwantoro trayeknya menghubungkan Wonogiri dengan Kabupaten Ponorogo. Untuk kecamatan Baturetno trayeknya langsung dari SoloWonogiri-Baturetno. Sedangkan pada kecamatan Pracimantoro menhubungan Wonogiri dengan Kabupaten Pacitan.

Selain terminal di Kabupaten Wonogiri juga terdapat stasiun Wonogiri. Stasiun Wonogiri ini masuk dalam stasiun kelas 3/kecil. Stasiun ini hanya menlayani satu trayek yaitu Solo Purwosari-Wonogiri. Armada transportasi lainnya dalam Kabupaten Wonogiri adalah angkutan perdesaan. Dalam trayek angkutan perdesaan ini sudah hampir menjangkau seluruh kecamatan, hanya pada bagian Utara dari Kabupaten Wonogiri yang masih belum dilewati oleh trayek angkutan ini,yaitu pada kecamatan Girimarto, Slogohimo dan Puhpelem. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Wonogiri ini masih kurang dalam segi transportasinya dalam skala regional, sedangkan untuk skala lokal (dalam kabupaten) sudah cukup baik.

Peta Persebaran Termnal dan Stasiun Sumber : Survey 2016

Peta di atas menunjukkan letak dari pusat simpul perhubungan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Pada Kecamatan Selogiri terdapat

struktur ruang Evaluasi struktur ruang wilayah merupakan hal yang penting dalam tahapan formulasi rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang merupakan salah satu faktor yang menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang menggambarkan hubungan

simpul-simpul pusat permukiman. Pusat permukiman dalam hal ini berasosiasi dengan kawasan-kawasan yang memiliki peran utama sebagai pusat pelayanan infrastruktur, barang, dan jasa. Struktur ruang yang baik adalah struktur ruang yang mampu mengakomodasi aliran barang, jasa, dan manusia dengan aksesibilitas dan konektivitas yang optimal. Dalam hal ini, skala pelayanan suatu fasilitas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan pembangunan sosial.

Tahap IdentiďŹ kasi Struktur Ruang Eksisting

Tahap Evaluasi Struktur Ruang Eksisting

A. PROSES IDENTIFIKASI STRUKTUR RUANG Proses identiďŹ kasi struktur ruang Kabupaten Wonogiri menggunakan dua metode pendekatan, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara penentuan orientasi simpul-simpul permukiman eksisting melalui agregasi permukiman, agregasi fasilitas, dan jaringan penghubung. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan melalui Teknik Skalogram, yaitu inventarisasi fasilitas-fasilitas wilayah untuk menentukan hirarki/tingkatan dari simpulsimpul permukiman yang ada. Hasil pendekatan menggunakan Teknik Skalogram digunakan untuk mendukung fakta kondisi lapangan berdasarkan analisis kualitatif. Simpul permukiman identik bersifat perkotaan dan memiliki fasilitas yang lengkap. Berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010 Tentang KlasiďŹ kasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, kriteria wilayah perkotaan adalah persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan, yang dimiliki suatu desa/kelurahan untuk menentukan status perkotaan suatu desa/kelurahan. Fasilitas perkotaan yang dimaksud, meliputi: a. Fasilitas pendidikan, e. Hotel dan jasa (bilyar, diskotek, panti pijat, seperti taman kanaksalon) kanak, sekolah menengah pertama, f. Persentase rumah tangga yang sekolah menengah menggunakan telepon umum b. Pasar dan pertokoan g. Persentase rumah tangga yang c. Bioskop menggunakan listrik d. Rumah sakit

Peta Perkotaan Sumber: BPS

a. Agregasi permukiman Analisis agregasi permukiman dilakukan dengan penghitungan indeks tetangga terdekat, hal ini dilakukan untuk mengetahui pola permukiman Kabupaten Wonogiri.

Peta Agregasi Permukiman Sumber: Analisis Kelompok

Dengan demikian, berdasarkan klasiďŹ kasi BPS tentang perkotaan dan perdesaan didapati Kabupaten Wonogiri memiliki 11 simpul permukiman utama. Berikut adalah nama-nama simpul perkotaan dalam analisis:

a. Agregasi fasilitas Analisis agregasi fasilitas adalah tahapan dalam mengidentiďŹ kasi persebaran fasilitas dan radius jangkauan pelayanannya di Kabupaten Wonogiri. Hal ini dilakukan dengan proses : Tahap 1 Melakukan inventarisasi fasilitas-fasilitas

pendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk yang meliputi: a. b. c. d. e.

Fasilitas pendidikan Fasilitas kesehatan Fasilitas peribadatan Fasilitas perdagangan Industri

f. Rekreasi g. Fasilitas perkantoran h. Simpul transportasi (terminal, stasiun) I Fasilitas persampahan

Tahap 2: Melakukan pemetaan persebaran fasilitas dan radius jangkauannya berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Fasum Fasos

Tahap 3: Melakukan overlay peta jangkauan pelayanan dari fasilitas-fasilitas yang ada, di mana warna gelap menunjukan agregasi pelayanan fasilitas yang semakin tinggi.

Peta Simpul Perkotaan Sumber: Analisis Kelompok

a. Hirarki Wilayah Kabupaten Wonogiri IdentiďŹ kasi hirarki/orde wilayah Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan Metode Skalogram. Dalam hal ini, Metode Skalogram berkedudukan

2.Indeks penduduk dihitung:

3.Indeks aksesibilitas dihitung:

sebagai analisis kuantitatif yang mendukung metode kualitatif sebelumnya (metode agregasi permukiman dan agregasi fasilitas) dalam proses identiďŹ kasi struktur wilayah Kabupaten Wonogiri. Metode Skalogram diperkenalkan oleh Gultzman untuk mengukur tingkat kekotaan suatu wilayah yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu: 1. Fasilitas 2. Aksesibilitas 3. Jumlah/kepadatan penduduk Proses yang dilakukan dalam analisis Skalogram kelompok adalah: 1. Indeks fasilitas dihitung melalui: a. Pendataan/inventarisasi fasilitas di simpulsimpul permukiman yang ada b.Pendekatan ada-tidak (ada = 1, tidak = 0) untuk menentukan bobot tiap fasilitas. Sebagai contoh, Universitas memiliki bobot hirarki yang lebih tinggi dibanding TK.

4.Indeks Kumulatif dan Penetapan Hirarki Penentuan hirarki perkotaan Kabupaten Wonogiri ditentukan dengan cara melakukan akumulasi (indeks kumulatif) dari indeks kumulatif dari indeks fasilitas, indeks aksesibilitas, dan indeks penduduk yang telah diberikan bobot. Dalam hal ini ditentukan bahwa indeks fasilitas memiliki nilai 3, indeks penduduk memiliki nilai 2, dan indeks aksesibilitas bernilai 1 untuk menunjukan derajat pengaruhnya sebagai penciri sifat kekotaan (urbanism). KlasiďŹ kasi hirarki/orde ditentukan dengan rumus perhitungan: a.Jumlah kelas = 1 + 3.22 Log N = 4.35 = 4 kelas b.Interval kelas = (IPK tertinggi - IPK terendah)/ jumlah kelas = (199.9 - 47.45)/4 = 38.13

a. Pembagian hirarki dan status berdasarkan interval Penetapan status eksisting sebagai PKL, PKLp, dan PKK ditentukan berdasarkan klasiﬁkasi interval hirarki dan mempertimbangkan ranking persebaran fasilitas di lapangan.

b. PROSES EVALUASI STRUKTUR RUANG

PKL PKL PKLp PKK

PESAT BERKEMBANG POTENSIAL TERTINGGAL

Semakin detour indeks mendekati angka 1, maka konektivitas antar simpul wilayah semakin eﬁsien.

Peta Hirarki Struktur Eksisting Sumber: Analisis Kelompok

a. Konektivitas dan Mobilitas

Hirarki I 199.9 - 161.86 Hirarki II 161.85 - 123.72 Hirarki III 123.71 - 85.58 Hirarki IV 85.57 - 47.45

Konektivitas didefinisikan sebagai derajat kualitas saling terhubungnya simpul-simpul permukiman wilayah oleh jaringan transportasi dengan peran fungsionalnya. Analisis konektivitas Kabupaten Wonogiri menggunakan indeks detour dan indeks beta. Indeks detour (DI) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari jaringan transportasi terhadap jarak antar simpul permukiman wilayah. Sedangkan indeks beta digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari jumlah simpul (nodes) dan jumlah jaringan penghubung (links) dalam suatu wilayah.

Dari perhitungan Detour Indeks konektivitas antar simpul Kabupaten sudah eﬁsien, namun masih ada beberapa konektivitas yang belum eﬁsien.

Peta Hirarki dan Jarak Sumber: Analisis Kelompok

Beta indeks Kabupaten Wonogiri kurang dari satu, maka konektivitas antar simpul permukiman di wilayah Kabupaten Wonogiri bisa dikatakan kurang baik. b. Aksesibilitas Aksesibilitas dideďŹ nisikan sebagai tingkat keterjangkauan suatu fasilitas dalam memberikan pelayanannya. Analisis aksesibilitas Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan cara overlay pemetaan persebaran fasilitas dan radius jangkauannya sesuai dengan SNI. Hal ini dilakukan untuk mengklasiďŹ kasikan simpul permukiman yang ada ke dalam suatu kelas permukiman sesuai dengan indeks aksesibilitasnya. Kelas Aksesibilitas

c. Interaksi Model gravitasi digunakan untuk mengukur tingkat interaksi antar dua simpul permukiman wilayah.

mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehingga valuasi ekonomi struktur ruang berpengaruh pada travel cost (harga perjalanan). Penentuan travel cost Hal ini dideďŹ nisikan bahwa,

Jadi interaksi tertinggi antara simpul permukiman terjadi antara simpul A-B yang merupakan perkotaan Wonogiri dan perkotaan Selogiri. Perkotaan Wonogiri merupakan ibukota Kabupaten Wonogiri. Sehingga, melalui analisis ini dapat diperkirakan pengaruh jarak terhadap interaksi dengan Ibukota ( C) untuk perkembangan simpul permukiman lainnya. d. Fungsi Ekonomi terhadap Kinerja Struktur Wilayah Struktur wilayah berpengaruh terhadap kinerja ekonomi wilayah dalam hal konektivitas distribusi manusia, barang, dan jasa untuk

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Hasil analisis hirarki simpu-simpul permukiman secara eksisting kemudian diperbandingan dengan rencana struktur ruang pada RTRW Kabupaten Wonogiri 2011-2031 dalam Dokumen Perda Kabupaten Wonogiri No. 9 tahun 2011. Terdapat beberapa simpul permukiman yang masih belum mencapai rencana RTRW 20112031, khususnya Baturetno dan Purwantoro yang diusulkan sebagai simpul pengembangan PKLp namun secara eksisting masih berkinerja PPK. Selain itu, didapati penemuan rekomendasi Selogiri yang memiliki status PPK pada dokumen RTRW Kabupaten Wonogiri namun secara eksisting menunjukan potensi pengembangan PKLp.

Peta Hirarki Struktur RTRW Sumber: Analisis Kelompok

Rekomendasi yang diberikan untuk rencana struktur ruang Kabupaten Wonogiri adalah: 1. Rencana aglomerasi perkotaan dan industri antara simpul perkotaan Wonogiri dan Selogiri agar dapat memberikan kolaborasi pelayanan komersil, jasa, dan industri dengan optimal. 2. Rencana peningkatan kinerja simpul-simpul perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Wonogiri 2011-2031 yang saat ini belum sesuai lebih rendah agar lebih baik secara aktivitas ekonomi dan pembangunan. 3. Rekomendasi peningkatan kualitas jaringan infrastruktur antar simpul-simpul perkotaan.

Peta Hirarki Struktur Eksisting Sumber: Analisis Kelompok

pola ruang Berdasarkan Undang-Undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sementara kawasan budidaya adalah kawasan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kerangka berpikir

input

proses

output

hutan gedung permukiman hutan

tegalan

permukiman

belukar/semak empang

identiďŹ kasi

guna lahan

rumput

pert. lh. kering

pola ruang eksisting

pert. lh. basah

rawa

pert. tan. tahun

sawah irigasi sawah t. hujan kebun

curah hujan

kawasan lindung overlay

kelerengan skoring

kesesuaian lahan

jenis tanah

kawasan penyangga kawasan budidaya

kerawanan longsor

sesuai overlay

evaluasi pola ruang

kerawanan kekeringan

tidak sesuai

hukum dan peraturan

best use guna lahan

hutan perikanan potensi NSDA

perkebunan hortikultura tan. pangan

Kerangka Berpikir Sumber: analisis kelompok

best use potensi NSDA

rencana pola ruang

IdentiďŹ kasi Pola Ruang PengidentiďŹ kasian pola ruang berdasarkan tutupan lahan dan penggunaan lahan ini, dilakukan dengan menerapkan metode analogis yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. Sehingga delineasi pola ruang berdasarkan tutupan lahan dan penggunaan lahan didapatkan hasil sebagai berikut: Peta Guna Lahan Eksisting Sumber: analisis kelompok

Tabel luasan pola ruang kabupaten wonogiri Sumber: BPBD Kabupaten Wonogiri dan Analisis Kelompok

Pola ruang adalah delineasi ruang berdasarkan tutupan lahan, dan aktivitas yang ada di atasnya. Tutupan lahan di Kabupaten Wonogiri terdiri dari belukar/semak, empang, gedung, hutan, dan lain-lain yang luasannya terdapat dalam tabel berikut ini:

Pada peta diatas, menerangkan bahwa pola ruang eksisting kabupaten wonogiri yang terdiri dari hutan, permukiman, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan pertanian tanaman tahunan. Dari lima peruntukan pola ruang tersebut, peruntukan yang paling besar adalah peruntukan pertanian lahan basah yang dan yang paling kecil adalah peruntukan hutan produksi tetap.

Evaluasi Evaluasi pola ruang adalah sebuah cara untuk mengetahui sudah sesuai atau tidaknya penggunaan lahan disuatu kawasan atau wilayah. Evaluasi pola ruang wilayah kabupaten wonogiri dilakukan dengan menggunakan metode tumpang tindih (overlay) beberapa aspek seperti pola ruang eksisting, kesesuaian lahan, kerawanan longsor, dan kerawanan kekeringan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan menteri pekerjaan umum no. 41 tahun 2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya. Berikut adalah ketentuan-ketentuan dan pedoman teknis peruntukan kawasan budidaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 41 tahun 2007 dan analisis kelompok.

Tabel luasan tutupan lahan Kabupaten Wonogiri Sumber: BPBD Kabupaten Wonogiri

Peta Pola Ruang Eksisting Sumber: analisis kelompok

Proyeksi

Ketentuan teknis kawasan lindung dan budidaya Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 41 tahun 2007 dan analisis kelompok

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka didapatkan sebuah evaluasi pola ruang yang menerangkan kelas sesuai dan tidak sesuainya pola ruang tersebut. Dari total luasan lahan di Kabupaten Wonogiri, sebanyak 20,32 persen tidak sesuai berdasarkan aspek kesesuaian lahan, kerawanan longsor, dan kerawanan kekeringan. Ketidaksesuaian terbesar adalah peruntukan lahan pertanian lahan kering, sebanyak 41,26 persen peruntukan pertanian lahan kering tidak sesuai dikarenakan berada pada kawasan dengan tingkat kerawanan longsor dan kering yang tinggi.

Analisis Potensi Sumber Daya Alam Dalam melakukan analisis potensi sumber daya alam di Kabupaten Wonogiri dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, potensi-potensi sumber daya alam yang diwujudkan dalam peta dilakukan metode tumpang tindih (overlay) sehingga menghasilkan peta potensi sumber daya alam Kabupaten Wonogiri. Namun, peta tersebut belum dapat digunakan untuk melakukan analisis selanjutnya dikarenakan dibeberapa titik lokasi menunjukkan potensi sumber daya alam lebih dari satu, sehingga harus dilakukan pemilihan satu potensi yang sesuai untuk wilayah tersebut. Pemilihan sumber daya alam disuatu wilayah dilakukan dengan metode best use yang menerapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah guna lahan eksisting yang paling sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya alam yang memiliki nilai moneter potensi yang palong besar yang keseluruhannya dilakukan per kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri yang berguna untuk spesialisasi sumber daya alam per kecamatan. Hasil akhir dari analisis sumber daya alam ini adalah didapatkannya peta potensi sumber daya alam.

Tabel luasan evaluasi pola ruang kabupaten wonogiri Sumber: analisis kelompok

Peta Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Wonogiri Sumber: Analisis Kelompok

Analisis Guna Lahan Guna lahan merupakan delineasi lahan yang dikelompokkan atas dasar kesamaan penggunaan lahan yang ada di atasnya. Dari tutupan lahan di di Kabupaten Wonogiri, dapat ditentukan penggunaan lahan di Kabupaten Wonogiri dapat dikategorikan menjadi:

Proyeksi guna lahan di Kabupaten Wonogiri ini didasarkan atas evaluasi pola ruang, analisis best use guna lahan, dan juga analisis best use potensi sumber daya alam yang ada.

Tabel luasan guna lahan Kabupaten Wonogiri Sumber: BPBD Kabupaten Wonogiri

Tabel luasan proyeksi guna lahan Kabupaten Wonogiri Sumber: BPBD Kabupaten Wonogiri

Peta Guna Lahan Eksisting, Sumber: Analisis Kelompok

Penggunaan lahan terbesar adalah penggunaan lahan sebagai sawah dengan persentase sebesar 37,34% dari luas total Kabupaten Wonogiri. Jika dilihat penggunaan lahan perkecamatan, penggunaan lahan hutan terluas berada di Kecamatan Eromoko dan Kecamatan Manyaran dan juga peruntukan lahan perkebunan yang terluas berada di Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Manyaran.

Proyeksi Guna Lahan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proyeksi adalah perkiraan tentang suatu keadaan dimasa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada (sekarang). Proyeksi guna lahan merupakan analisis perkiraan penggunaan lahan dimasa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada, dalam hal ini proyeksi guna lahan kabupaten wonogiri dilakukan dengan analisis best use untuk penggunaan lahan dan juga analisis best use untuk potensi sumber daya alam. Penentuan best use guna lahan di Kabupaten Wonogiri disadarkan pada aspek kesesuaian lahan, kerawanan longsor, dan kerawanan kekeringan. Kriteria-kriteria best use di Kabupaten Wonogiri terdiri dari:

tabel kriteria best use lahan Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis Kelompok

Peta Guna Lahan Eksisting Sumber: analisis kelompok

Peta Guna Lahan Proyeksi Sumber: analisis kelompok

kesimpulan Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang yang meliputi peruntukan kawasan lindung dan peruntukan kawasan guna lahan. PengidentiďŹ kasian pola ruang terhadap tutupan lahan Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan beberapa metode analogis. Luasan pola ruang terbesar adalah peruntukan lahan pertanian lahan basah dengan persentase sebesar 37,28% atau seluas 67691,37 Ha. Dari seluruh peruntukkan lahan yang ada di Kabupaten Wonogiri, setelah dilakukan evaluasi pola ruang dengan melibatkan indikator kesesuaian lahan, kerawanan bencana longsor, dan kerawanan bencana kekeringan, didapatkan hasil bahwa

sebesar 20,32% peruntukan lahan di Kabupaten Wonogiri tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut adalah beberapa peruntukan lahan yang berada di area rawan bencana longsor dan kekeringan dengan tingkat yang tinggi hingga sangat tinggi. Proyeksi guna lahan dilakukan dengan cara mengidentiďŹ kasi guna lahan di Kabupaten Wonogiri dan juga menambahkan aspek potensi sumber daya alam. Dengan menggabungkan antara potensi sumber daya alam dan guna lahan eksisting didapatkan hasil proyeksi berupa penggunaan lahan terluas adalah penggunaan lahan pertanian/sawah dengan persentase sebesar 37,34% atau seluas 67.802,46%.

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI Proyeksi ekonomi berdasarkan PDRB dan penambahan NSDA Langkah â&#x20AC;&#x201C; langkah proyeksi PDRB yaitu: 1. Proyeksi PDRB berdasarkan tren 2. Perhitungan Cadangan NSDA 3. PDRB Baru I 4. Penentuan sektor basis 5. Multiplier Effect 6. PDRB baru 2 Langkah 1 Proyeksi ekonomi berdasarkan tren dari pertumbuhan PDRB

Tabel diatas menunjukkan besaran nilai moneter cadangan dari setiap sub-sektor yang telah dihitung masing-masing. Selanjutnya dilakukan perhitungan besaran cadangan yang digunakan setiap sub-sektor nya untuk dapat dimanfaatkan dalam 20 tahun mendatang. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan persentase cadangan yang digunakan adalah sebagai berikut : 1) Nilai moneter 2) Waktu produksi sumber daya alam 3) Kondisi lahan saat ini (sudah sesuai atau masih perlu pengolahan) Pertimbangan diatas dipakai dalam menyusun besaran persentase yng digunakan oleh Wonogiri dalam 20 tahun mendatang. Persentase pemanfaatan cadanagn sumber daya alam tiap sub sektor adalah sebagai berikut Pertanian hortikultura buah Pertanian pangan Perkebunan Kehutanan Perikanan

Tabel proyeksi PDRB 2034 sumber : Analisis Kelompok (2016)

Langkah 2 Perhitungan cadangan NSDA Sumber daya alam suatu daerah terutama daerah di kabupaten Wonogiri dilakukan perhitungan jumlah cadangan yang masih tersedia, sumber daya yang dihitug yaitu pertanian hortikutura, pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan. Hasil perhitungan yang didapatkan yaitu

: 10% : 15% : 10% : 10% : 25%

Perkebunan menjadi sub-sektor yang mejadi prioritas karena memiliki nilai moneter tertinggi, disusul oleh pertanian pangan dengan tingkat moneter yang kedua di nilai moneter tiap subsektor. Subsektor kehutanan juga memiliki nilai moneter yang tinggi, namun karena waktu produktivitas satu buah pohon memerlukan waktu yang panjang, maka diputuskan bahwa cadangan moneter hutan hanya dipakai 10% saja untuk menjaga agar tahun mendatang masih terdapat hutan-hutan produksi yang dapat

Langkah 3 PDRB baru I Perhitungan PDRB I ini adalah proses perhitungan pertama, yaitu proyeksi PDRB berdasarkan tren dijumlah kan dengan nilai cadangan yang telah dihitung. Nilai moneter cadangan yang hanya dihitung dalam laporan ini hanyalah sektor pertanian. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Maka nilai proyeksi ekonomi Kabupaten Wonogiri pada tahun 2034 didapatkan nilai yaitu Rp. 70.651.403.731.062,80 atau sekitar 70 triliun rupiah yang artinya mengalami peningkat hampir 2 kali lipat dari proyeksi sebelum nilai moneter cadangan dimasukkan.

Tabel perhitungan PDRB batu I yang mengahsilkan nilai 5.658.732,90 juta rupiah. Ini mendapat nilai tambahan hanya sektor pertanian Multiplier Effect Dengan menggunakan koeďŹ sien dari Tabel input output Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 oleh BPS.(Proses ada pada lampiran) PDRB baru 2 Setelah melakukan input output analisis dan mendapatkan nilai-nilai yang ada maka dilanjutkan dengan mencari PRDB setelah input output dari cadangan telah ditambhakan. Hasil didapatkan sebagai berikut :

Proyeksi Ketenagakerjaan Dalam memproyeksikan tenaga kerja pada 20 tahun mendatang didapatkan dengan cara menghitung elastisitas tenaga kerja dengan mengolah data PDRB yang ada. Hasil perhitungan elastisitas didapatkan bahwa elastisitas tenaga kerja Kabupaten wonogiri yatu 0.35 yang artinya jika pertumbuhan ekonomi menigkat 1% maka akan meningkatkan kesempatan kerja sebesar 35%. Hasil proyeksi tenaga kerja didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel proyeksi Tenaga kerja sumber : Analisis Kelompok (2016)

Dari perhitungan tersebut, didapatkan bahwa proyeksi tenaga kerja berdasarkan asumsi tingkat elastisitas tenaga kerja sama setiap tahunnya serta menambahkan nilai cadangan sumber daya ala yang tersedia dengan baik, maka nilai pdrb dapat meningkat daripada pertumbuhan trend yang ada yaitu terdapat 944.435 orang tenaga kerja.

Perbandingan hasil proyeksi berdasakan trend dan penambahan cadangan Hasil proyeksi pertumbuha ekonomi, penduduk, tenaga kerja dari Kabupaten Wonogiri pada tahun 2034 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel perbandingan proyeksi antara proyeksi trend dengan proyeksi trend+cadangan sumber : Analisis Kelompok (2016)

Hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signiďŹ kan setelah cadangan NSDA ditambahkan sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dalam melakukan analisis proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi di semu aspek yang dihitung yaitu penduduk, tenaga kerja, PDRB, PDRB/perkapita, dan PDRB/Tenaga kerja dengan masing masing peningkatan yaitu 41%; 46%; 125%; 60%; 54%. Ini adalah hasil proyeksi dengan target optimis dimana nilai cadangan sumber daya alam dimasukkan dengan asumsi dapat digunakan sesuai keinginan dalam 20 tahun maendatang (tidak ada faktor penghambat). Hasil ini membuktikan bahwa

Kabupaten Wonogiri dapat lebih mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Denagan produktivitas dan kemanfaatan lahan yang dioptimalkan maka akan menghasilkan dampak yang baik mulai dari peningkatan ekonomi daerah, ekonomi penduduk, serta mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya, hasil cadangan yang ada dapat ditingkatkan nilai cadangannya dengan mengolahnya kembali terlebih dahulu sebelum dijual sebgaia barang mentah di pasaran. hal ini tentu akan meningkatkan nilai jual dan menjadi nilai tambah dalam PDRB selanjutnya.

KARAKTERISTIK Kabupaten Wonogiri sebagai Kabupaten Agraris dan Pendukung Irigasi Subosukawonosraten yang terletak di Jajaran Pegunungan Kapur Selatan Jawa

Kabupaten Wonogiri, salah satu kabupaten di Jawa Tengah memiliki keberagaman dalam topograďŹ wilayahnya, yang mana Wonogiri terletka di perpanjangan jajaran pegunungan kapur selatan Pulau Jawa. Berkarakteristik Agraris dengan ditunjukkan pada pemanfaatan lahan wilayah didominansi oleh persawahan. Hasil produksi sektor pertanian wilayah juga menjadi kontributor tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. komoditi yang menjadi unggulan yaitu palawija, khususnya ubi-ubian dan kacang-kacangan. Fungsi kabupaten agraris

ini menjadi karakter Wonogiri dalam ketahanan pangan hingga menjadi kluster basis pertanian di Jawa Tengah. Selain itu, di dalam wilayah ini terdapat sebuah waduk yang besar yang dikelola oleh pemerintah nasional dengan nama Waduk Gajah Mungkur. Waduk ini awalnya bertujuan untuk membendung aliran ke sungai terpanjang di pulau jawa yaitu Sungai Bengawan Solo. Selain itu, waduk ini juga berfungsi mengairi empat kabupaten disekitarnya yaitu Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, dan Sragen.

PROBLEM TREE AKIBAT

Pertumbuhan ekonomi rendah

MASALAH

Tingginya Angka Pengangguran

Pendapatan Perkapita Rendah

Aksesibilitas dan Konektivitas Rendah

Kualitas SDM Rendah

Minimnya Prasarana perhubungan

Minimnya Sarana Kesehatan dan Pendidikan

PENYEBAB

Pembangunan infras terhambat

TopograďŹ Bergelombang

Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten yang ada bagian ujung Timur bagian Selatan dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri memiliki bentukan ďŹ sik yang cukup berbukit bukit, hal ini ditambah dengan cukup banyaknya lahan yang kritis meskipun dan sampai saat ini pembangunan yang ada dirasa masih belum cukup untuk mengakomodir kondisi alam yang ada. Kondisi bentang alam yang cukup berbukit-bukit membuat pembangunan infrastruktur cukup terhambat, tidak hanya itu. Banyak wilayahwilayah yang rawan dilanda bencana seperti tanah longsor dan kekeringan, varietas produksi

Paparan Rawan Bencana Tinggi

Penguasaan Teknologi Rendah

Pertumbuhan Penduduk Tinggi

Keragaman Produksi Komoditas Rendah

Lahan kritis tinggi

pertanian yang bisa diproduksi pun kurang beragam. Tehambatnya pembangunan infrastruktur tersebut mengakibatkan konektivitas dan aksesibilitas yang ada kurang efektif dan eďŹ sien. Dengan minimnya pendidikan baik formal maupun non-formal yang ada, tersebut berpengaruh terhadap kualitas SDM yang ada kurang bisa berkembang. Menyebabkan penduduk kurang bisa memilih peluang kerja yang berpenghasilan tinggi. Implikasinya, pendapatan masyarakat Wonogiri relatif rendah berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi yang ada.

POTENSIAL TREE Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi

Jajaran geopark pegunungan karst selatan Jawa Ketersediaan lahan sampai dengan proyeksi belum TopograďŹ beragam

Pengembangan Industri Pengolahan

Peluang hubregion

Pertumbuhan ekonomi terhambat

Potensi geotourism tinggi

Pengembangan sektor pariwisata terhambat

Jumlah tenaga kerja melimpah Dilalui oleh jalanjalan antar-provinsi dan antar-

Kemiskinan

Potensi Ekonomi

Potensi Utama 1

Potensi Fisik Dasar

Potensi Utama 2

Potensi Kependudukan

Potensi Utama 3

Berefek pada.... (1) Berefek pada.... (2) Berefek pada.... (3) Memecahkan masalah..

Potensi Sapras

Meskipun sampai saat ini Kabupaten Wonogiri masih memiliki rata-rata pendapatan perkapita yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan perkapita kabupaten-kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi Kabupaten Wonogiri memiliki potensi yang cukup besar, dan bisa memajukan perokonomian Kabupaten Wonogiri jika bisa dikelola dengan baik. Seperti sektor pertanian kehutanan dan perikanan yang menjadi basis di Jawa Tengah, lahan yang masih cukup tersedia dan belum mencapai over capacity 20 tahun kedepan, serta jumlah tenaga kerja yang tersedia masih banyak bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri pengolahan yang mana hal tersebut bisa mengentaskan permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Lalu jajaran Geopark yang ada di bagian Selatan Kabupaten Wonogiri, serta topograďŹ yang beragam yang dimiliki Kabupaten Wonogiri, mulai dari pantai, waduk, hingga pegunungan jika bisa dikekola dengan lebih baik lagi dan memasarkannya menjadi obyek wisata yang menarik maka hal tersebut juga bisa berpotensi menjadi geotourism yang besar. Dengan adanya industri wisata yang saat ini marak digalakan

oleh pemerintah daerah terbukti juga akan berpengaruh pada meningkatnya perekonomian daerah, karena secara tidak langsung permintaan turis akan tempat tinggal sementara, makanan dan pelayanan lainnya akan meningkat, jika hal tersebut direspon dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat Wonogiri tentunya itu bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan dan pengembangan sektor pariwisatapun membaik. Yang terakhir adalah dilaluinya Kabupaten Wonogiri oleh jalan antar provinsi dan antar kabupaten. Letaknya Wonogiri yang berada diujung timur bagian selatan Provinsi Jawa Tengah membuatnya menjadi diapit oleh dua provinsi. Hal ini juga menjadi sebuah peluang yang besar Kabupaten Wonogiri untuk menjadi Hub-region. Ditambah saat ini sedang dibangunnya Jalan Jalur Lintas Selatan yang digadang-gadang pemerintah untuk bisa menjadi pemicu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada di Jawa bagian Selatan, selain menjadi jalur utama pantai Utara Jawa. Dengan demikian diharapkan permasalahan mengenai pertumbuhan ekonomi yang terhambat bisa teratasi

BAB III REVIEW DOKUMEN RPJMD, RPJPD, RTRW

Tahap I. Relevansi dan tingkat ketercapaian antara RTRW Kabupaten Wonogiri tahun 2011-2031 dengan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 Tahap pertama yang dilakukan dalam melakukan review adalah membandingkan antara dokumen RTRW dengan RPJPD Kabupaten Wonogiri. Dimana dalam dokumen RTRW memuat indicator target pembangunan dari beberapa aspek, sepert struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis pembangunan. Sedangkan dokumen RPJPD memuat tentang misi dan arahan pembangunan Kabupaten Wonogiri. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua dokumen tersebut saling mendukung dan memiliki hubungan dengan melihat kerelevansian dan tingakat ketercapaiannya. Tahapan Analisis: a. Tabel vertikal adalah tabel indikator RTRW dan tabel horizontal adalah tabel arah pembangunan RPJPD (tabel terlampir) b. Skoring dilakukan dengan mengisi angka 1 untuk arah pembangunan yang relevan dan angka 0 untuk arah pembangunan yang tidak relevan. c. Penjumlahan skoring untuk tabel arah pembangunan RPJPD secara horizontal, untuk skoring tabel ketercapaian indikator secara vertikal. d. Mengeliminasi arah pembangunan: arah pembangunan dengan skor <2 tidak lolos tahap selanjutnya, sedangkan â&#x2030;Ľ2 lolos tahap selanjutnya. e. Penilaian arah pembangunan dengan jumlah skor 1-3 tidak sesuai, 4-6 cukup sesuai, dan 7-9 sangat sesuai (sama untuk semua misi) f. Penilaian tingkat ketercapaian (berbeda untuk setiap misi) Misi 1 0-18 = kurang sesuai 19-36 = cukup sesuai 37-52 = sangat sesuai Misi 2 0-15 = kurang sesuai 16-30 = cukup sesuai 31-44 = sangat sesuai

Misi 3 0-6 = kurang sesuai 7-13 = cukup sesuai 14-19 = sangat sesuai Misi 4 0-4= kurang sesuai 5-8 = cukup sesuai 9-13 = sangat sesuai

Misi 1 Relevansi antar Dokumen Dari 52 arah pembangunan, tidak terdapat arahan yang sangat sesuai, 12 arahan cukup sesuai,dan 40 arahan tidak sesuai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat relevansi antara RPJP misi 1dengan RTRW Kabupaten Wonogiri sebesar 23,07 %. Tingkat Ketercapaian - Misi 1 mendukung rencana struktur ruang yang tercantum dalam RTRW sebesar 45,51 %. - Misi 1 mendukung rencana pola ruang yang tercantum dalam RTRW sebesar 34,61 %. - Misi 1 mendukung rencana kawasan strategis kabupaten yang tercantum dalam RTRW sebesar 3,36 %.

Misi 2 Relevansi antar Dokumen Dari 44 arah pembangunan, terdapat 21 arahan sangat sesuai, 22 arahan cukup sesuai, dan 1 arahan tidak sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat relevansi antara RPJP misi 2 dengan RTRW Kabupaten Wonogiri sebesar 97,7%. Tingkat Ketercapaian - Misi 2 mendukung rencana struktur ruang yang tercantum dalam RTRW sebasar 98%. - Misi 2 mendukung rencana pola ruang yang tercantum salam RTRWsebesar 61%. - Misi 2 mendukung rencana kawsan strategis yang tercantum dalam RTRW sebesar 68%

Misi 3 Relevansi antar Dokumen Pada misi ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonogiri tingkat relevansi rata-rata adalah kurang sesuai sebanyak 13 arahan pembangunan, sementara arahan pembangunan yang sesuai sebanyak 2 arahan dan yang cukup sesuai sebanyak 4 arahan. Hal ini dikarenakan rahan pembangunan pada misi ke 3 berupa upaya untuk melestarikan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat relevansi antara RPJP dan RTRW sebesar 31,57%.

Tingkat Ketercapaian - Misi 3 mendukung rencana struktur ruang yang tercantum dalam RTRW sebasar 28,07%. - Misi 3 mendukung rencana pola ruang yang tercantum salam RTRWsebesar 36,84%. - Misi 3 mendukung rencana kawsan strategis yang tercantum dalam RTRW sebesar 24,21%.

maupaun kawasan strategis. Hal ini disebabkan karena arah pembangunan pada setiap misi tersebut belum relevan sepenuhnya dengan rencana tata ruang. Tingkat relevansi yang rendah akan berdampak pada rendahnya tingkat ketercapaian implementasi rencana tata ruang pada RTRW melalui arah pembangunan pada RPJP.

Misi 4 Relevansi antar Dokumen Dari 13 arah pembangunan, terdapat 3 arahan sangat sesuai, 9 arahan cukup sesuai, dan 1 arahan tidak sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat relevansi antara RPJP misi 4 dengan RTRW Kabupaten Wonogiri sebesar 92,3%. Tingkat Ketercapaian - Misi 4 mendukung rencana struktur ruang yang tercantum dalam RTRW sebasar 85%. - Misi 4 mendukung rencana pola ruang yang tercantum salam RTRWsebesar 50%. - Misi 4 mendukung rencana kawsan strategis yang tercantum dalam RTRW sebesar 44%

Hasil analisis: Dari 128 arah pembangunan, 103 arah pembangunan lolos (80%) dan 25 arah pembangunan tidak lolos (ditunjukkan dengan warna merah)- pada Lampiran Relevansi Antar Dokumen RTRW dan RPJP Kabupaten Wonogiri. Secara keseluruhan dari misi 1 hingga misi 4 dapat disimpulkan bahwa tingkat relevansi antara dokumen RTRW dan RPJP sebesar 61,16%. Jadi, dapat dikatakan bahwa kedua dokumen tersebut cukup relevan (berada pada kategori persentase 33,33%66,66%) Tingkat Ketercapaian · Tingkat ketercapaian struktur ruang dengan keseluruhan misi yang terdapat di RPJP yaitu 45,51%. · Tingkat ketercapaian pola ruang dengan keseluruhan misi yang terdapat di RPJP yaitu 45,61%. · Tingkat ketercapaian kawasan strategis dengan keseluruhan misi yang terdapat di RPJP yaitu 34,88%.

Tahap II. Tingkat relevansi antara RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 Tahap kedua yang dilakukan dalam melakukan review adalah membandingkan antara dokumen RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015. Dimana dalam dokumen RPJPD memuat arahan pembangunan pada setiap misi yang relevan dengan dokumen RTRW dan sudah dieliminasi (tahap I). Sedangkan untuk dokumen RPJMD memuat Program-program dari setiap misi yang ada. Analisis Tahap II ini untuk melihat relevansi antara arah pembangunan RPJPD dengan program RPJMD Tahapan analisis: a. Tabel vertikal adalah tabel Program-program RPJMD dan Tabel horizontal adalah tabel Arah Pembangunan RPJPD (tabel terlampir) b. Skoring dilakukan dengan mengisi angka 1 untuk program yang relevan dan angka 0 untuk program yang tidak relevan c. Penjumlahan skoring tabel Program-program RPJMD secara horizontal, untuk mengeliminasi program yang tidak relevan d. Mengeliminasi program: program dengan jumlah skor <10 tidak lolos, sedangkan program dengan skor ≥10 lolos ke tahap analisis ketiga Hasil analisis: Dengan total 115 arah pembangunan, terdapat 50 program yang relevan dan 65 program yang tidak relevan dengan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Wonogiri. Untuk presentase tingkat kerelevansian antara program-program dan arah pembangunan yaitu sebesar 43%.

Dari hasil tersebut, dapat dikatakan arah pembangunan pada misi dalam RPJPD Kabupaten Wonogiri belum mencapai target optimal (target 100%) dari rencana tata ruang yang ada, baik struktur ruang, pola ruang,

Tahap III. Tingkat relevansi dan efektif antara Program-program Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan masalah yang terdapat di Kabupaten Wonogiri Tahap ketiga yang dilakukan dalam review adalah membandingkan antara Programprogram dengan masalah Kabupaten Wonogiri yang dimana keduanya terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015. Program-program yang masuk dalam matriks ini adalah program relevan yang sudah dieliminasi pada tahap sebelumnya (tahap II). Tahap ini dilakukan guna melihat tingkat apakah Programprogram yang direncanakan dalam RPJMD akan dapat mengatasi masalah yang ada di Kabupaten Wonogiri, selain itu dapat pula melihat berapa persen masalah yang dapat di atasi dengan program yang relevan tersebut. Tahapan Analisis: a. Tabel vertikal adalah tabel Program-program RPJMD yang relevan dan tabel horizontal adalah tabel masalah Kabupaten Wonogiri (tabel terlampir) b. Skoring dilakukan dengan mengisi angka 1 untuk program yang relevan, 0 poin untuk program yang tidak relevan. c. Penjumlahan skoring pada tabel Programprogram RPJMD secara horizontal dan penjumlahan tabel masalah secara vertikal. d. Tabel Horizontal: Program dengan jumlah skor 0 berarti tidak ada relevansi, jumlah poin 1-13 efektif, dan jumlah poin 14-26 sangat efektif e. Tabel Vertikal: Masalah dengan jumlah skor 0 belum dapat diatasi, skor >1 sudah dapt diatasi Hasil analisis: Terdapat 5 program yang tidak relevan (10%), 44 program yang efektif (88%), dan 1 program sangat efektif (2%). Sedangkan untuk yang permasalahan dari 26 masalah terdapat 6 masalah (23%) yang belum dapat diatasi dengan Program relevan dan 20 masalah (77%) yang akan dapat diatas dengan program relevan. Selanjutnya membandingkan Program yang relevan dan efektif dengan masalah hasil analisis yang kami dapatkan. Masalah tersebut diambil dari akar-akar pohon masalah yang sudah dilampirkan pada bab sebelumnya. Dimana hal ini untuk melihat apakah masalah yang kami temukan akan dapat diatasi dengan programprogram yang relevan.

Hasil analisis: Terdapat 44 program yang tidak relevan (88%) dan 6 program yang efektif (12%). Sedangkan untuk yang permasalahan dari 3 masalah tersebut akan dapat diatasi dengan program yang relevan dan efektif.

Kesimpulan: Dari hasil analisis review program RPJMD Kabupaten Wonogiri 2010-2015,

88%

program sudah efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Wonogiri.

Dengan demikian diharapkan dalam penyusunan RPJMD kedepannya bisa lebih memperhatikan unsur spasial dan memprioritaskan program-program yang lebih tepat guna dan relevan dengan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Wonogiri saat ini, agar pembangunan yang ada bisa lebih besar manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat Wonogiri.

Tabel skoring ada pada lampiran

BAB IV

isu

STRATEGIS

Pembangunan Pabrik Semen di Kawasan Karst Gunung Sewu

Pengoptimalan Hutan Produksi Untuk Kebencanaan Kekeringan dan Longsor

Potensi dan Tantangan Keanggotaan UNESCO Global Geopark Network (GGN) Gunung Sewu

Belum Optimalnya Sektor Pariwisata di Kabupaten Wonogiri

Fenomena Sedimentasi Waduk Gajah Mungkur

Potensi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Wonogiri

Peluang dan Tantangan Pembanguan Industri TPT di Kabupaten Wonogiri

PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI KAWASAN KARST GUNUNGSEWU

Apakah pembangunan pabrik semen akan merugikan atau menguntungkan bagi Kabupaten Wonogiri? Dan langkah-lamgkah apa yang dapat dilakukan ketika pabrik semen jadi dibanguna atau tidak jadi dibangun.

LISA HESTU N 14/364356/TK/41963

5 kecamatan kawasan karst Gunungsewu

Kabupaten Wonogiri memiliki kawasan karst yang bernama Kawasan Karst Gunungsewu. Dimana kawasan karst ini mempunyai luas 338,74 km2 atau 18,6% dari luas Kabupaten Wonogiri, yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Pracimantoro, Eromoko, Giritontro, Giriwoyo dan Paranggupito. Banyak terjadi di daerah-daerah lain ketika daerah itu memiliki kawasan karst atau batu kapur menjadikan daerah itu incaran para investor untuk pembangunan pabrik semen. Hal ini pun juga terjadi di Kabupaten Wonogiri. Isu pembangunan pabrik semen di Kabupaten Wonogiri ini berawal dari tahun 2011. Pada awalnya sasaran kawasan pembangunan berada di Kecamatan Giriwoyo, lalu beredar kabar ada perubahan Kecamatan Giriwoyo sebagai tempat bahan baku dan pabrik berada di Kecamatan Eromoko. Sejauh ini belum ada tidak lanjut yang pasti mengenai isu pembangunan pabrik semen di kedua kecamatan tersebut.

INFO KAWASAN KARST Persebaran desa yang dibangaun pabrik semen Sumber: caves.or.id/arsip/816 Kawasan Karst Wonogiri merupakan bagian dari Kawasan Karst Gunungsewu yang membentang dari Kabupaten Gunungkidul, Wonogiri dan Pacitan dan sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai jajaran Geopark Karst GunungSewu. Geopark sendiri dideďŹ nisikan sebagai area konservasi dan warisan geologi, peruntukan riset, dan edukasi, serta implementasi pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan lokasi tambang semen tersebut sebagian masuk dalam kawasan Geopark dan luas total 10.000ha jika terealisasikan. Namun sejauh ini dalam RDTRK Giriwoyo tercatat desa Guwotirto 688 ha, Desa Tirtoswara 865 ha, Desa Girikikis 923ha, dan Desa Giriwoyo 403 ha.

Persebaran desa yang dibangaun pabrik semen Sumber: caves.or.id/arsip/816

Kerangka Berpikir

Kabupaten Wonogiri memiliki tujuh area Geosite sebagai Geopark, yang meliputi Sungai Bengawan Solo Purba, Goa Tembus, Goa Sodong, Goa Potro Bunder, Goa Sonyo Ruri, Pantai Sembukan dan Museum Karst. Kecamatan Giriwoyo juga menjadi dalah satu sumber air yang luar biasa. Airnya yang mengalir ke utara menjadi sungai permukaan yang kemudian masuk Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Sementara airnya yang mengalir ke selatan menjadi sungai bawah tanah dan mengarah ke Pantai Nampu, Fungsi kawasan karst ternyata penting bagi kehidupan manusia. Kawasan karst identik dengan daerah yang kering dan tandus, namun ternyata karst merupakan akuifer air yang baik. Dimana langsung berpengaruh pada kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Diketahui bahwa lapisan batu gamping dalam kawasan karst memiliki kemampuan untuk menyimpan air dalam kurun waktu yang lama. Kawasan Karst Gunungsewu merupakan akuifer air alami yang berperan penting terhadap suplai hidrologi bagi daerah sekitarnya. Dan selama ini telah memenuhi kebutuhan air baku bagi 120.000 jiwa.

Museum Karst Wonogiri Sumber : https://infomawan.com/wp-content/uploads/2016/04/museum-karst.jpg

Kawasan karst Gunungsewu juga berfungsi sebagai hunian ďŹ&#x201A;ora dan fauna. Kehidupan hayati merupakan hal menonjol dari kawasan karst dimana terdapat ekosistem goa. Selain itu kawasan karst juga dapat berfungsi sebagai pengendali banjir karena adanya zona epikarst yang merupakan zona yang mampu menyimpan air palung banyak dalam suatu batu gamping. Dan di Wonogiri sendiri saat ini memiliki Museum Karst Wonogiri yang berada di kecamatan Pracimantoro dan museum ini juga merupakan museum karst dunia.

REGULASI TERKAIT PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN

sebuah kawasan yang diperuntukkan untuk zona pabrik semen. 4. Pemerintah Kab Wonogiri telah menerbitkan IUP Eksplorasi batu gamping No 545.21/006/2011 dan IUP Eksplorasi tanah liat No 545.21/007/2001 kepada PT Ultratech Mining Indonesia (PT.UMI) Dari beberapa regulasi dan dokumen terkait dengan kawasan karst Gunungsewu, dapat dilihat bahwa beberapa tidak mendukung adanya aktivitas pertambangan dan pembangunan pabrik semen. Sementara disisi lain juga teerdapat aturan dan dokumen yang memperbolehkan aktivitas penambangan untuk pembangunan pabrik di Kabupaten Wonogiri.

DIAGRAM DAMPAK Adanya kawasan karst di Kabupaten Wonogiri sendirii telah memberikan dampak seperti adanya isu pembangunan pabrik di kawasan tersebut. Bagaimana dengan dampak yang ditimbulkan ketika pabrik semen itu terbangun atau tidak. Skenario yang penulis lalukan ada dua ketika 'ya' pabrik itu akan dibangun dan 'tidak' ketika pabrik itu tidak jadi dibangun. Skenario 'ya' Ketika pembangunan pabrik semen ini jadi dibangun akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja. Artinya semakin banyak masyarakat Wonogiri yang dapat bekerja di pabrik ini.

1. RTRW Kabupaten Wonogiri tahun 2011-2031 terdapat ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi dimana kawasan karst (5 Kecamatan) Kelas I tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan, sedangkan diperbolehkan kegiatan lain dalam dengan syarat tidak merubah fungsi utama yaitu sebagai kawasan cagar alam. Untuk kawasan karst Kelas II diperbolehkan adanya pertambangan dan kegiatan lain, namun tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya. 2. Dalam pasal 68 angka 12 huruf I, Perda RTRW Kab. Wonogiri No 9 Tahun 2011, disebutkan: tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman 3. RDTRK Giriwoyo Pasal 14 angka 2 terdapat Diagram Presentase Angkatan Kerja Wonogiri 2015 Sumber : Analisis Kelompok

Peralihan guna lahan akan terjadi ketika pabrik semen ini dibangun. Nantinya di kawasan terdapat permukiman dan komersil. Dan nantinya terdapat peningkatan akses seperti jalan dan fasilitas umum lainnya. Dampak yang ditimbulkan juga meningkatkan pendapatan sektor industri. Diketahui jika Wonogiri akan beralih sektor dari pertanian menjadi sektor industri. Dengan adanya pabrik semen ini dapat mendukung meningkatkan dari segi ekonominya.

bahwa proyek pembangunan pabrik semen ini menguntungkan, dan menghasilkan proďŹ t yang cukup besar. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pada sektor industry Kabupaten Wonogiri. Perhitungan tersebut dilakukan dengan asumsi:

Skenario 'tidak' Dampak ketika skenario 'tidak' adalah kita menyelamatkan kerusakan lingkungan di kawasan karst tersebut dimana diketauhi kawasan karst sendiri dapat ditumbuhi berbagai tumbuhan, dan sebagai tempat tinggal satwa, selain itu fungsinya yang dapat memenuhi kebutuhan air para masyarakat disekitar kawasan karst. Selain itu dapat mengembangkan ke arah lain, contohnya ke arah pariwisata. Diketahui saat ini sudah terdapat museum karst dunia, namun nyatanya belum banyak dikunjungi hal ini dapat dikembangkan lagi agar menarik minat pengunjung, Selain itu fakta bahwa terdapat beberapa goa menjadi peluang yang bagus untuk mengembangkan kawasan karst.

a. AMDAL Amdal merupakan janji tertulis dari pemrakarsa kegiatan untuk melaksanakan seluruh rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan. AMDAL pada dasarnya mengatur upaya menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk menuju pembagunan yang berkelanjutan. Seluruh dampak terhadapa komponen kependudukan, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat tertera dalam dokumen ini. Berikut pembahsanan AMDAL tentang pembangunan pabrik semen di kawasan karst Gunungsewu.

PEMBAHASAN

1. Kegiatan industri/pabrik semen Masalah utama yang muncul dalam kegiatan pabrik smen adalah adanya sebu, kebisingan, pencemaran air, pencemaran udara, bangkitan kendaraan, dan kerusakan jalan. Dapat diketahui sendiri bahwa dikawasan karst ini terdapat summber mata air bawah tanah. Salah satunya di Kecamatan Giriwoyo yang akan digunakan sebagai tempat penmabangan batu kapur. Jika dilakukan penmabangan dikecamatan ini nantinya dapat terjadi perubahan bentang alam dan tanah yang antinya akan berdampak pada kebutuhan air yang merupakan sumber penghidupan masyrakat untuk kebutuhan sehari-hari, pertanina, dan perkebunan akan kering.

a. Metode Net Present Value *Disc Rate 6% NPV: 694.620.434.448 atau 694 Milliyar

Jika menggunakan metode NPV dapat terlihat

Metode NPV Sumber: analisis penulis (2016)

2. Kegiatan penambangan batu kapur Kegiatan penambangan batu kapur meliputi beberapa tahapn yaitu pra konstruksi, konstrukssi dan tahapan operasional. Pada tahap prakonstruksi terdapat aktivitas sumber dampak: segii lapangan, pembebasan lahan. Sementara pada konstruksi terdapat aktivitas sumber dampak yaitu: Mobilisasi tenaga kerja,mobilisasi alat, pengolahan lahan, pekerjaan sipil, pembuatan jalan, pekerjaan mekanikal dan elektrikal dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu pada tahap operasional yang meliputi kegiatan: penyediaan bahan baku, penggilingan bahan baku, penggilingan akhir, pengantongan semen. Setiap aktivitas-aktivitas tersebut dianalisis dampaknya.

KESIMPULAN Terkait dengan pembahsan pembangunan pabrik semen di kawasan karst Gunung Sewu dapat disimpulkan bahwa sisten regulasi terkait kawasan karst masih kurang tegas digalakkan. Terkait dengan dampak yang ada lebih berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan. Ketika scenario 'ya' menguntungkan ekonomi dan merugikan lingkungan. Skenario 'tidak' menguntungkan lingkungan, dan tidak ada perubahan dari segi ekonomi Saran yang dapat penulis sampaikan adalah ketegasan aturan dan kebijakan perdetail di Kabupaten Wonogiri perlu ditingkatkan. Pengawasan jika pabrik tetap dibangun harus diperketat, dan jika tidak dibangun pengembangan kawasan karst ini ke arah pariwisata

PENGOPTIMALAN HUTAN PRODUKSI UNTUK KEBENCANAAN KEKERINGAN DAN LONGSOR

AZHURA DELLAMITHA 14/363454/TK/41572

Perencanaan pola ruang memiliki tujuan untuk mencapai penggunaan ruang yang ideal, termasuk diantaranya dengan meminimalisir kebencanaan yang ada. Wonogiri sebagai Wilayah yang sering mengalami bencana seperti kekeringan dan tanah longsor. Pada Pola Ruang adanya sektor-sektor yang dapat menetralisir adanya ancaman kebencanaan tersebut, salah satunya dengan adanya sektor kehutanan, baik itu hutan Lindung maupun Hutan Produksi. Hutan Produksi memiliki komoditi tertentu yang dapat meningkatkan ekonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan juga sangat memberikan manfaat untuk kehidupan manusia, secara tidak langsung manfaat hutan adalah sebagai penghasil O2, penahan air tanah, penghambat Erosi, serta sebagai tempat rekreasi, lalu manfaat hutan yg lainnya seperti pemanfaatan hasilnya yaitu terutama Kayu. Kabupaten Wonogiri, khususnya bagian selatan pada musim kemarau merupakan daerah yang

sering mengalami kekeringan, hal ini disebabkan belum ditemukannya sumber mata air yang mampu memenuhi kebutuhan warga, sedangkan air telaga kian menyusut. Selain kekeringan, satu potensi bencana khususnya musim hujan di kabupaten Wonogiri adalah bencana tanah longsor. Hampir di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan kawasan rentan longsor kecuali wilayah selatan yang merupakan kawasan karst dimana wilayah tersebut rentan kekeringan ketika musim kemarau. Adapun jenis tanah longsor di Kabupaten Wonogiri menempati peringkat 5 dalam ranking nasional. Banyak sekali dampak yang terjadi seperti menurunnya kualitas pertanian, peternakan, kritisnya kerentanan terhadap ekonomi, banyaknya infrastruktur yang rusak dll. Cukup banyak kerugian yang dialami oleh Kabupaten Wonogiri. Sektor Kehutanan merupakan sektor yang sangat penting dan mempunyai peranan yang strategis di Kabupaten Wonogiri. Dapat dilihat bahwa kondisi wilayah wonogiri yang bergunung-gunung dan mempunyai lahan kritis yang luas. Pengembangan sektor kehutanan ini berfungsi upaya pelestarian lingkungan hidup dan mampu memberikan sumbangan terhadap PDRB dan perdapatan untuk masyarakat.

Luas Guna Lahan pada Lahan Rawan Bencana Sumber : analisis penulis (2016)

Luas Lahan Rawan Bencana Sumber: BPBD

Setelah dilakukannya perhitungan luasan pada Kawasan yang terncam rawan bencana, lebih dari 6000 Ha yang merupakan lahan Rawan bencana kekeringan dan Longsor. Dan ada Lahan yang juga memiliki bencana Kekeringan dan Longsor. Secara persentase lebih kurang 27% luas lahan dari luas lahan keseluruhan yang terindikasi rawan bencana.

Dengan mengoverlay peta rawan bencana dengan peta Guna lahan, maka dapat diketahui sektor apa saja yang akan mengalami kerugian, telah di analisis bahwa ada 3 sektor yangakan terncam kerugiannya yaitu sektor pertanian yang dibagi menjadi lahan basah dan lahan kering, dan permukiman. Permukiman dianggap sangat krusial karena permukiman merupakan tempat tinggal permanen untuk penduduk Kabupaten Wonogiri, sehingga sangat harus diperhatikan ancaman yang terjadi untuk permukiman tersebut. Lalu untuk sektor pertanian juga sangatpenting, karena sektor ini merupakan sektor yang unggul di Kabupaten Wonogiri, sektor Pertanian memiliki Jumla yang paling besar dari sektor-sektor yang lainnya. Sehingga sektor pertanian ini tetap harus dijaga agar Keberlangsungan perekonomian di Kabupate Wonogiri tetap stabil

Guna lahan pada Lahan rawan bencana Sumber : analisis penulis (2016)

Berikut adalah perhitungan kerugian untuk Permukiman:

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 54823 jiwa yang terancam akibat adanya kebencanaan ini, jumlah sekian didapat dari gunala lahan permukiman yang ada di kawasan indikasi rawan bencana dengan melihat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Selanjutnya setelah mengetahui jumlah penduduk yang akan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dilihat dengan di uangkan, dengan asumsi 1 KK yang berada pada satu rumah kehilangan kerugian sebesar 5 juta rupiah, rincian sebagai berikut:

metode Replacement cost untuk permukiman Sumber : analisis penulis (2016)

Total kerugian yang akan didapat untuk seluruh penduduk yang terkenan bencana adalah sebesar 54 Milyar, tentu ini sangat merugikan masyarakat, dan pemerintah juga akan mengeluarkan biaya dalam perbaikan kondisi permukiman tersebut. Selanjutnya adalah menghitung Kerugian yang terjadi pada sektor pertanian, dengan asumsi komoditi unggulan pada Kabupaten Wonogiri.

metode Replacement cost untuk sektor pertanian Sumber : analisis penulis (2016)

Kerugian yang ada pada sektor pertanian ini cukup besar, karena luas lahan yang tercancampun cukupbesar khusus nya pada pertanian lahan kering, dimana komoditi yang unggul pada sektor ini adalah ubi kayu, dan produktivitasnya juga melebihi padi. Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui bahwa kerugian yang terjadi akibat adanya bencana Kekeringan dan Longsor ini sangat besar, dengan total kerugian untuk pertanian dan Permukiman sebesar 2,079,659,194,399, ini merupakan angka yang sangat besar untuk

dikeluarkan dalam satu tahun, dan angka tersebut belum termasuk dengan kerusakkan yang terjadi pada infrastruktur daerah, sarana dan prasarana.

Analisis Hutan Produksi

Berdasarkan Perhitungan neraca cadangan lahan Hutan Produksi di Kabupaten Wonogiri, di dapat hasil masih terdapat lahan seluas 76292,5 Ha untuk Lahan Hutan Produksi, hal ini melihatkan bahwa masih banyak lahan yang belum digunakan secara optimal. Pengembangan lahan cadangan ini dapat dimanfaatkan untuk penggunaan lahan hutan produksi kedepannya. Wonogiri memiliki luas lahan sebesar 182.236,02 Ha, maka lahan yang berpotensi untuk menjadi Hutan produksi sebesar 45,76% dari luas keseluruhan Kabupaten Wonogiri. Dilihat dari luas Hutan Produksi eksisting di kabupaten Wonogiri sebesar 8181,7 Ha, masih banyak lahan yang dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk menjadi hutan produksi. Sehingga hutan produksi di kabupaten ini menjadi sektor unggulan. Guna meningkatkan ekonomi daerah. A. Neraca Moneter Lahan

Nerava Moneter Lahan Hutan Produksi Sumber : analisis penulis (2016)

Berdasarkan hasil perhitungan neraca sumberdaya hutan produksi secara moneter disumpulkan bahwa semua lahan yang

dimanfaatkan secara maksimalka berpotensi untuk menambah hasil keuntungan sebesar 8 Trilliun. Neraca moneter ini memberikan gambaran mengenai pemilihan untuk pengembangan hutan produksi apabila ingin di kembangkan secara optimal di masa depan. B.Neraca Moneter Produksi

Perhitungan tabel diatas memperlihatkan total neraca moneter sumberdaya hutan produksi. Cadangan sumberdaya hutan produksi tersebut memiliki pendapatan sebesar 1,2 Trilliun rupiah. .Pendapatan ini tentu akan bertambah jika kegiatan hutan produksi terus didukung tingkat produktivitasnya, sehingga dapat mempengaryhi perekonomian daerah. Jumlah sekian merupakan hasil yang didapat dengan produksi kayu lebih kurang 20 tahun, karena umur kayu yang cukup matang untuk di tebang sekita 20 tahunan, namun pohon tersebut melakukan penjarangan untuk 5 tahun sekali, dan harga jualnya sekita 25% dari harga total produksi kayu.

Neraca Moneter Produksi Hutan Produksi Sumber : analisis penulis (2016)

Lahan Potensial Hutan Produksi untuk bencana

Setelah dilakukannya overlay antara cadangan lahan hutan produksi dengan lahan rawan bencana, maka dapat terlihat bahwa hutan produksi dapat dikembangkan di lahan yang memiliki potensi rawan bencana, lahan hutan produksi ini dominan menutupi kebencanaan kekeringan yang banyak terdapat dibagian bawah atau selatan dari Wonogiri, sedangkan untuk lahan yang rawan bencana Longsor, ada yang dapat dikembangkan hutan produksi, dana ad

juga yang tidak, hal ini karena dipengaruhi oleh kesesuian lahan untuk hutan produksi yang memang tidak cocok untuk tumbuh di lkawasan yang tidak menutupi lahan rawan Longsor tersebut, kawasan yang memiliki rawan longsor dan tidak dapat dikembangkan olrh Hutan Produksi tersebut, berada di bagian timur, dan perbatasan antara Kabupaten Wonogiri dan Ponorogo serta Pacitan.

Berikut adalah kondisi kebencanaan yang dipulihkan oleh kesesuaian lahan yang ditanami oleh sektor hutan Produksi

ilustrasi pengurangan bencana proyeksi pengurangan bencana untuk 20 tahun kedepan

Hutan Produksi ini cukup baik dalam mengurangi ancaman bencana seperti Kekeringan dan Longsor, karena hutan produksi ini dapat menahan air tanah yang ada dan jugan mengurngi erosi dengan mengkita kepadatan tanah tersebut. Dan disisi lain Hutan Produksi juga akan menguntungkan untuk pedapatan daerah dengan hasil kayunya.

KESIMPULAN jadi Upaya untuk meminimalisir kebencanaan kekeringan dan longsor, dengan solusi pengoptimalan Hutan Produksi pada Kabupaten Wonogiri, dilihat cukup mampu untuk mengurangikebencanaan kekeringan, karena kriteria peruntukkan lahan Hutan Produksi sesuai dengan lokasi lahan yang memiliki rawan bencana kekeringan yang tinggi, dan untuk bencana longsor, memang kesesuaian lahan untuk hutan produksi tidak memenuhi kriteria. lalu jika dilihat dri kerugian, tentunya kebencanaan ini memiliki kerugian yang cukup besar, dari upaya pengoptimalan hutan produksi tadi, hutan ini memiliki keuntungan yang hampir menutupi kerugian dari kebencanaan tersebut. selain itu hutan produksi ini juga akan menurunkan jumlah lahan kritis yang cukup tinggi diKabupaten Wonogiri, sehigga selain optimalnya hutan produksi ini, juga mampu untuk mengoptimalkan lahan-lahan kritis yang mungkin mampu dalam pertanian.

Potensi dan Tantangan Keanggotaan UNESCO Global Geopark Network (GGN) Gunung Sewu di Kabupaten Wonogiri

BASANDA ETAVITA 14/363754/TK/41780

1. Pendahuluan Kawasan Pegunungan Karst Gunung Sewu telah ditetapkan sebagai global geopark oleh UNESCO, badan organisasi di bidang pendidikan, sains, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations), dan telah mengikuti keanggotaan jaringan geopark dunia dalam wadah Global Geopark Network (GGN) sejak September 2015. Jajaran kawasan Gunung Sewu memanjang dari barat ke timur yang mencangkup 3 kabupaten dalam 3 provinsi, yaitu Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi DIY, Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur. Kabupaten Wonogiri berada di titik tengah formasi jajaran Geopark Gunung Sewu tersebut. Selain itu, 15 persen Kabupaten Wonogiri merupakan kawasan karst yang berbukit-bukit yang ditetapkan sebagai Wisata Pendidikan dan Penelitian (Research and Education) dalam RIPPARKAB Wonogiri 2013-2028. Geopark dideďŹ nisikan sebagai perwujudan bentang alam dengan karakter yang khas sebagai area konservasi dan warisan geologi, peruntukan riset dan edukasi, serta implementasi pembangunan berkelanjutan. Konsep geopark mulai didengungkan sejak awal era 2000an sebagai kepedulian konservasi warisan geologi (geological herritage) dengan integrasinya dalam tata ruang. Keberadaan geopark memberikan potensi pengembangan geotourism. Namun demikian, pengembangan tersebut mempertemukan dua keadaan ekstrim, yaitu dampak positif sebagai pembangkit ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga membawa ancaman pada aspek kelestarian identitas geograďŹ s kawasan. Dalam hal ini, warisan geologi (geoherittage) memiliki makna penting sebagai bentang alam berpanorama indah, khas, unik, dan mengagumkan, namun tidak dapat diperbaharui. Konsep geopark merupakan integrasi Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG) yang menjadikan kawasan geoheritage menjadi geowisata yang melengkapi dirinya dengan atribut konservasi. Dalam PP No. 26/2008 tentang RTRW Nasional terdapat aturan peruntukan KCAG boleh dikembangkan namun dilaksanakan secara terbatas terbatas. Agar pengembangan geotourism yang dimaksud adalah pariwisata

yang berkelanjutan dalam hal keselarasan konservasi natural, kearifan lokal, dan sosial ekonomi. Sehingga dibutuhkan keterpaduan aspek konservasi geoherritage, pengembangan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Anggota GGN (Global Geoparks Network) harus memastikan eksploitasi dan pembangunan yang dilakukan terhadap kawasan geopark dilakukan melalui Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

2. Dasar Hukum dan Teori a. PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional b. Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO's assistance to join the Global Geoparks Network (GGN) c. Permen ESDM No. 17 Tahun 2002 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst

3. Kerangka Berpikir Kerangka analisis performa kerja pengelolaan geopark dalam kajian ini menggunakan pendekatan evaluasi performa (Performance Evaluation). Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif spasial. Evaluasi performa kerja dilakukan dengan analisis SWOT dan pengkajian input, proses, output, serta outcome dari pengelolaan geopark Gunung Sewu bagi Kabupaten Wonogiri. Analisis ini mengkaji beberapa tolak ukur GGN (Global Geoparks Network) wadah khusus UNESCO tentang global geopark dalam pengembangan kawasan geopark.

setting dan Luas Kawasan

proteksi dan konservasi

manajemen, kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat lokal

pembangunan ekonomi

Tolak ukur pengelolaan geopark oleh UNESCO

TANGGUNG JAWAB KEANGGOTAAN GGN

1. Pembahasan 1.1 Kondisi Fisik dan Setting

Kawasan Geopark Gunung Sewu sumber : geoparks.id

Formasi Gunung Sewu merupakan formasi geologi gunung kapur/gamping di selatan Pulau Jawa yang terbentuk dari sisa-sisa batu karang pada masa lalu geologi sepanjang 120 km. Secara morfologi, Geopark Gunung Sewu berbatasan dengan Samudra Hindia di bagian selatan dan karakter cekungan/depresi di bagian utara yang berbatasan dengan Gunung Merapi dan Gunung Lawu sebagai kawasan vulkanik aktif. Geopark Gunung Sewu memiliki elevasi 5700 meter dari permukaan laut dan luas 1,802 m2. Jajaran Gunung Sewu dihuni oleh 805.000 penduduk dengan sektor kegiatan utama yaitu pertanian dan jasa. Dalam hal ini, 15% dari wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan bagian dari jajaran Pegunungan Sewu yang berupa perbukitan gamping.

Intensitas bukit karst di Kabupaten Wonogiri, semakin gelap semakin banyak.

1.1 Aspek Manajemen dan Kelembagaan Pengembangan dan pengelolaan kawasan geopark Gunung Sewu ditangani oleh komponen yang multistakeholders. Hal ini terjadi karena di dalam geopark tidak hanya mencangkup keragaman hayati, geologi, dan biologi, namun juga mencangkup pada keragaman budaya, sosial ekonomi, dan tata ruang. Di Indonesia, pengelolaan geopark dipayungi oleh Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) dalam bagian Kementrian ESDM Badan Geologi dan Direktorat Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tabel Manajemen dan Kelembagaan sumber : KESDM, 2012

Lebih dari itu, pengelolaan geopark harus didukung oleh keterlibatan masyarakat lokal melalui proses bottom-up yang kuat. Masyarakat lokal memegang peran penting dalam komitmen perencanaan dan implementasi program pengelolaan geopark agar seimbang dan selaras antara kepentingan ekonomi lokal dan proteksi bentang alam lingkungannya. Geopark harus melibatkan kerjasama beragam elemen stakeholders, yaitu pemerintah, komunitas lokal, dan swasta. Selain itu, inisiasi dan pengelolaan geopark harus didampingi oleh badan geologi nasional serta institusi riset, universitas, dan edukasi dalam kegiatan perencanaan dan perancangan kawasan geopark. Ragam stakeholders tersebut menjadi representasi bidang keilmuan, kultur, konservasi, dan sosial ekonomi. 1.1 Pembangunan Ekonomi Geopark menjadi strategi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi lokal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Geopark memberikan potensi pengembangan geo-tourism/geowisata di mana pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan di dalamnya membutuhkan kerjasama yang multidisiplin. Pariwisata pada umumnya akan membangkitkan inovasi usaha mikro kecil dan menengah (small medium enterprises), akomodasi, transportasi, dan jasa yang menciptakan lapangan pekerjaan baru. Geopark juga mampu meningkatkan “pride of place” dan “sense of belonging” masyarakat lokal terhadap lingkungan bentang alamnya, sehingga secara langsung akan berdampak pada proteksi peninggalan geologi secara swadaya. 1.2 Edukasi Hal ini dapat dilakukan melalui strategi komunikasi dan presentasi, publikasi, dan branding yang konsisten untuk mencapai pemahaman dalam bidang ilmu bumi, lingkungan, dan kearifan lokal pada masyarakat umum. Keberhasilan kegiatan edukasi dan sosialisasi geopark tidak hanya mencangkup pada substansi program pariwisata yang ada, kompetensi dan kualiﬁkasi sumberdaya manusia, dan infrastruktur pengunjung, namun juga mencapai pemahaman dan kontak yang intensif kepada masyarakat, lapisan media, dan

pengambil keputusan (decision makers). Beberapa pengembangan instrumen sosialiasi yang dapat dilakukan dalam mempromosikan geopark:

Museum Karst sumber : geoparks.id

a. Ekskursi siswa dan guru b. Geo-edukasi, misalnya, melalui museum, jalur pariwisata, pemanduan wisata, literatur populer, media sosial modern, pusat studi, dan kolaborasi riset penelitian dengan universitas dan pakar c. Seminar, konferensi, dan lecturing tentang daya tarik bentang alam dan budaya 1.1Proteksi dan Konservasi Keberadaan geopark pada umumnya merupakan kawasan konservasi yang agak berbeda dengan kawasan lindung lainnya, seperti taman nasional atau cagar alam yang memiliki regulasi budidaya yang sangat ketat. Namun demikian, pengelolaan geopark tetap memerlukan adanya konsistensi instrumen legalitas dan regulasi secara lokal, daerah, dan nasional. Cangkupan ﬁsik konservasi geopark meliputi bentang peninggalan geologi, seperti: a. singkapan batuan in situ b. sumberdaya mineral dan fosil c. landforms dan landscapes

1.1 Tanggung jawab Anggota GGN Jaringan geopark dunia diwadahi dalam organisasi Global Geopark Network (GGN) di bawah payung UNESCO (United Nations Education, Science, and Cultural Organization). Keikutsertaan dalam GGN akan memberikan dampak positif dalam pengembangan kawasan

1.1 Analisis SWOT Berdasarkan kajian dari kriteria yang telah ditetapkan UNESCO dalam pengelolaan dan pengembangan geopark, maka dilakukan kajian SWOT terhadap potensi dan tantangan Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian dari jajaran geopark Gunung Sewu.

Bagan tingkat pengelolaan Geopark sumber : AnalisiS pribadi Analisis SWOT sumber : Analisis pribadi

5.Kesimpulan dan Rekomendasi Kajian isu diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan perhatian terhadap potensi dan dampak pengembangan geopark dan geowisata Gunung Sewu di Kabupaten Wonogiri yang masih kurang. Terdapat 3 elemen kunci dalam pengembangan dan pengelolaan geopark, yaitu: 1. Konservasi warisan geologi 2. Pembangunan ekonomi 3. Pengembangan masyarakat

upaya konservasi nilai natural, kearifan lokal, dan sosial. Sehingga manajemen aset potensi geopark, yang meliputi upaya proteksi, improvemen, dan ekspansi dapat dilakukan dengan baik untuk mencapai geotourism yang berbasis konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

sumber : Analisis pribadi

Terdapat potensi pengembangan geowisata untuk menanggapi tantangan geopark Gunung Sewu bagi Kabupaten Wonogiri. Pengembangan geowisata yang dimaksud adalah pariwisata yang berkelanjutan dalam

sumber : Analisis pribadi

Rekomendasi yang diberikan kepada Kabupaten Wonogiri untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dalam pengelolaan dan pengembangan geopark dilakukan melalui rekomendasi performa kerja (performance evaluation) sebagai berikut:

Belum optimalnya sektor pariwisata di Kabupaten Wonogiri

REZA DWI MULYA 14/367189/TK/42387

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor unggulan dibeberapa daerah di Indonesia dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Wonogiri pada masa mendatang akan terus meningkatkan sektor pariwisata untuk memberikan kontribusi pada peningkatan

Pendapatan Asli Daerah dan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar obyek wisata. Pendapatan asli daerah kabupaten wonogiri yang berasal dari retribusi pariwisata juga tergolong tinggi, seperti pada tabel berikut:

Pendapatan asli daerah kabupaten wonogiri Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan yang tersebar diseluruh Kabupaten Wonogiri, mulai dari wisata rekreasi, pegunungan, sampai dengan pantai. Terdapat sekitar 95 potensi obyek wisata di Kabupaten Wonogiri yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata minat khusus, dan lain-lain. Banyaknya obyek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri, apabila

dikelola dengan baik maka akan meningkatkan perekonomian wilayah kabupaten wonogiri yang pada saat ini kabupaten wonogiri bertumpu pada kegiatan perekonomian yang memiliki nilai PDRB tertinggi ketiga di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Namun dalam pengembangannya, terdapat 6 obyek wisata di Kabupaten Wonogiri, yaitu Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur, Girimanik, Kahyangan, Goa Putri Kencono, Pantai Sembukan, dan Kawasan Museum Karst.

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga kabupaten wonogiri

Gambar graďŹ k kunjungan wisatawan Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonogiri

Dari keenam tujuan wisata yang dikembangkan di Kabupaten Wonogiri, semua mengalami peningkatan jumlah pengunjung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Namun terdapat penurunan jumlah pengunjung di Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur yang cukup drastis dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dan tidak mengalami peningkatan sama sekali. Kebanyakan wisatawan mengunjungi obyek wisata yang terdapat di kabupaten wonogiri pada bulan juni â&#x20AC;&#x201C; agustus dimana terdapat libur lebaran untuk rekreasi keluarga.

Aksesiblitas Akses merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi sebuah obyek wisata karena berhubungan dengan kelancaran dan kenyamanan wisatawan menuju lokasi obyek wisata, seperti infrastruktur, jalan, pelabuhan, bandara, dan juga faktor operasional seperti jalur/rute menuju lokasi tujuan obyek wisata. Aksesibilitas menuju destinasi wisata di kabupaten wonogiri masih kurang, hal ini dikarenakan masih banyak kualitas jalan yang kurang baik, dan juga jarak dari ibukota kabupaten terlalu jauh. Berikut adalah tabel letak dan jarak obyek wisata dari pusat kota wonogiri:

Gambar graaďŹ k pendapatan dari sektor pariwisata Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonogiri

KONSEP PENGEMBANGAN PARIWISATA Konsep pengembangan pariwisata yang digunakan adalah menggunakan konsep 3A, yaitu Attraction (Atraksi), Accesibility (Akses), dan Amenities (fasilitas). Atraksi Atraksi merupakan suatu hal dari apa yang akan kita dapatkan dari sebuah obyek pariwisata tersebut. Atraksi berkaitan dengan what to see, what to do, dan what to buy. Atraksi dapat dibagi menjadi atraksi wisata alam, atraksi wisata budaya, dan atraksi minat khusus.

Analisis aksesibilitas pengembangan pariwisata Kabupaten Wonogiri Sumber: analisis pribadi

Ameniti Amenitas adalah fasilitas yang ada dan kebutuhan wisatawan saat mengunjungi destinasi wisata, misal akomodasi, restoran, transportasi, aktivitas, dan fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas pendukung pariwisata yang terdapat di kabupaten wonogiri berupa rumah makan, hotel dan penginapan, dan juga jasa tour wisata. Selain itu, amenitas internal dari destinasi wisata juga merupakan faktor pendukung pengembangan pariwisata, seperti toilet umum, rest area, tempat parkir, sarana ibadah, dan lainlain.

TIPOLOGI KLASSEN Aspek-aspek dalam pengembangan kepariwisataan tersebut kemudian dilakukan skoring untuk mengetahui tingkat keoptimalan sebuah destinasi wisata dengan tipologi klassen. Skor yang digunakan adalah 3 untuk skor tertinggi, 2 untuk skor sedang, dan 1 untuk skor terendah. Adapun aspek yang dilakukan skoring adalah fasilitas, sarana penunjang, atraksi, jarak dari pusat kota, dan kondisi jalan, serta jumlah pengunjung dan pendapatan dari obyek dan destinasi wisata kabupaten wonogiri.

Skoring tipologi klassen Sumber: analisis pribadi

baik, dan kurangnya fasilitas penunjang kegiatan pariwisata.

Rekomendasi

Hasil analisis tipologi klassen Sumber: analisis pribadi

tinggi

kuadran I

tinggi

rendah

kuadran III

wisata optimal

wisata potensial

(Kawasan museum karst, dan Waduk Gajah Mungkur)

(Girimanik, Setren)

kuadran II

kuadran IV

wisata belum optimal

wisata terbelakang (Kahyangan, Goa putri kencono, pantai sembukan)

kuadran hasil tipologi klassen sumber : analisis pribadi

Dari hasil tipologi klassen yang sudah dilakukan, hanya terdapat dua dari enam obyek wisata yang dikembangkan dengan optimal, sementara tiga obyek wisata yang lain masih terbelakang serta satu obyek wisata yang tergolong jenis wisata yang potensial. Masih terbelakangnya beberapa obyek wisata diakibatkan pendapatan dan juga akses menuju lokasi destinasi wisata masih terlalu rendah, kondisi jalan yang masih kurang

Rekomendasi yang dapat diajukan untuk peningkatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut. a. Meningkatkan kualitas jalan akses menuju destinasi wisata, dan penambahan penanda jalan, serta penerangan jalan. Kondisi jalan yang sempit dan konstruksi jalan yang tidak bagus menurunkan daya tarik sebuah obyek wisata sehingga pengunjung tidak mau untuk mengunjungi destinasi wisata. b. Promosi yang baik akan meningatkan jumlah kunjungan wisatawan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui media cetak ataupun media elektronik, dan juga pengemasan wisata menjadi satu hal yang menarik untuk wisatawan memilih alternatif wisata. c. Pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata, nantinya kelompok inilah yang mengeksekusi dan mengatur perkembangan sebuah destinasi wisata, serta menjaga aset wisata yang ada.

FENOMENA SEDIMENTASI WADUK GAJAH MUNGKUR

NADIA FAUZIA R 14/367312/TK/42466

Waduk merupakan danau buatan atau salah satu upaya pembendungan sungai untuk menyimpan air. Waduk merupakan salah satu infrastruktur wilayah yang memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangungan wilayah. Waduk-waduk besar banyak dibangun sekitar puluhan tahun yang lalu. Waduk tersebut merupakan megaproyek sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan program ketahanan pangan. Program tersebut disusun karena pertanian menjadi fokus pembangunan utama pada era tersebut, sehingga waduk diharapkan dapat menjadi infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Waduk terdiri dari beberapa jenis, yakni waduk lembah, waduk sisi sungai, dan waduk pelayanan. Waduk lembah merupakan bendungan yang dibangun di lembah dengan bagian pinggir lembah berfungsi sebagai tembok penahan dan bagian tersempit berfungsi sebagai bendungan. Waduk sisi sungai dibangun melalui proses eskavasi tanggul dan air didapatkan melalui proses pemompaan air sungai. Sedangkan waduk pelayanan merupakan waduk yang dibangun di dekat titik distribusi dengan air yang sudah steril. Ekosistem waduk tak lepas dari kondisi sungai yang mengalir menuju daerah aliran sungai (DAS). DAS merupakan kesatuan ekosistem yang dibatasi pemisah air yang mempunyai sistem penampung air hujan. Waduk dan DAS pada umumnya merupakan suatu kesatuan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Pada prakteknya, pembangunan waduk hanya fokus pada saat sebelum dan saat proyek dilaksanakan. Setelah waduk tersebut selesai dibangun, penanganan pasca konstruksi diabaikan. Padahal, waduk juga perlu dirawat agar tidak menimbulkan masalah yang dapat mempersingkat umur waduk sehingga dapat menimbulkan kerugian pada wilayah yang lebih luas. Kerusakan menyebaban pengurangan luas area penyangga air karena adanya erosi tanah.

FAKTA EMPIRIS Waduk Gajah Mungkur merupakan waduk lembah, yaitu waduk yang dibangun di lembah dengan memanfaatkan topograďŹ wilayah. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur

direncanakan sejak tahun 1964 sebagai waduk serbaguna untuk berbagai tujuan. Waduk dibangun mulai tahun 1976 dan selesai pada tahun 1981. Luas perairan Waduk Serba Guna â&#x20AC;&#x153;Gajah Mungkurâ&#x20AC;? adalah 8.800 Ha dengan daerah pasang surut seluas 6.000 Ha. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pengelolaan Bengawan Solo, sumber air utama waduk adalah Kali Keduang, Bengawan Solo, Tirtomoyo, dan Kali Melati.

Gambar Waduk Gajah Mungkur Sumber: Dokumentasi Kelompok, 2016

Waduk Gajah Mungkur dibangun dengan tujuan utama mengendalikan banjir di daerah hilir dengan mengampung air hujan di daerah hulu Sungai Bengawan Solo. Selain itu, waduk juga memiliki beberapa fungsi lain, yakni irigasi untuk lahan seluas 30.000 Ha sawah yang tersebar di Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Sragen, dan Ngawi, pembangkit tenaga listrik, perikanan tangkap dan budidaya, penyedia air minum, dan pariwisata. Waduk Gajah Mungkur memiliki manfaat yang sangat besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di kawasan DAS Bengawan Solo dan pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri. Waduk Gajah Mungkur mengalami masalah berupa sedimentasi selama beberapa tahun terakhir. Sedimen tersebut memberikan dampak negatif yang cukup besar. Sedimen dapat mengurangi umur efektif waduk. Selain itu, akibat pendangkalan, pada tahun 2008 terjadi banjir besar di aliran Bengawan Solo. Banjir tersebut tidak terjadi di Kabupaten Wonogiri, melainkan kabupaten di bawahnya, seperti Solo dan Sragen hingga Ngawi dan Gresik. Oleh karena itu, sedimentasi merupakan salah satu masalah yang harus segera ditangani, karena dampaknya tidak hanya merugikan Kabupaten Wonogiri namun juga kabupaten di sekitarnya.

METODE PENELITIAN DATA BESARAN SEDIMENTASI

DAMPAK TERHADAP WADUK GAJAH MUNGKUR

ANALISIS DAMPAK SEDIMENTASI PENYEBAB SEDIMENTASI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI DAMPAK TERHADAP WILAYAH YANG LEBIH LUAS

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1. Sedimentasi Waduk Gajah Mungkur

Gambar Sedimen di Waduk Sumber : https://akcdn.detik.net.id/customthumb/2014/11/30/1034/ bendunganwonogiri4.jpg?w=650&q=90

a. Besaran Sedimentasi Sedimentasi yang terjadi di waduk merupakan perubahan tutupan lahan dari air menjadi tanah. Waduk Gajah Mungkur direncanakan untuk memiliki kemampuan maksimal penyimpanan sedimen (dead storage) sebesar 120 juta m3. Pada awalnya, laju sedimentasi lumpur direncanakan sebesar 2 mm/tahun. Namun, realitanya laju sedimen hingga saat ini sudah mencapai angka 8 mm/tahun. Pada tahun 2008, jumlah sedimen yang mengendap di waduk mencapai 100 juta m3. Berdasarkan studi dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Direkterorat Jendral Sumber Daya Air (DSDA) Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo (PBS) rata-rata sedimen tahunan periode 19932004 yang masuk ke bendungan sebesar 3,18 juta m3 per tahun,

dengan rincian sebagai berikut: Mengendap (di bendungan) = 2,7 juta m3/tahun Mengalir (melalui spillway) = 0,48 juta m3/tahun a. Penyebab Sedimentasi Sedimentasi atau erosi terjadi sebagai akibat dari pengelolaan tanah yang melebihi batas kemampuan dan tidak adanya konservasi. Laju erosi yang tinggi disebabkan karena kondisi lahan secara topograďŹ s merupakan lahan kritis, karena terletak di bagian lereng gunung. Faktor lain yang mempengaruhi adalah perubahan penggunaan lahan di sekitar area DAS. Perubahan penggunaan lahan di sepanjang sungai dan daerah tangkapannya terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan lahan garapan. Awalnya, daerah di sekitar DAS ditutup oleh beragam jenis vegetasi. Namun, kemudian terjadi konversi lahan menjadi area pertanian, perladangan, dan permukiman. Konversi lahan tersebut dilakukan oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap keseimbangan alam dan merusak ekosistem di suatu DAS. Kerusakan tersebut kemudian menyebabkan perubahan luas penggunaan lahan yang berperan sebagai penyangga air sehingga proses erosi terjadi semakin cepat. Tabel Penggunaan Lahan di Sekitar DAS Sumber : (Murtiono, 2009)Pada tahun 2008, terjadi banjir yang diakibatkan pendangkalan waduk. Pendangkalan tersebut disebabkan karena sedimentasi sungai yang bermuara ke waduk, yaitu Sungai Keduang, Wiroko, Solo Hulu, Alang, dan Wuryantoro. Sungai Keduang merupakan penyumbang sedimen terbesar yaitu 1.218.580 m3/tahun, sedangkan Solo Hulu menyumbang sekitar 604.990 m3/tahun.

Tabel Penggunaan Lahan di Sekitar DAS Sumber : (Murtiono, 2009)

adalah 17 tahun. Padahal umur waduk saat ini belum mencapai angka 40 tahun. Oleh karena itu, sedimentasi harus segera diatasi karena jika waduk ini hanya bertahan dalam jangka waktu 20 tahun lagi, akan menimbulkan dampak negatif pada wilayah yang lebih luas. - Menurunnya daya tampung Tingginya sedimentasi juga berdampak pada berkurangnya daya tampung air efektif waduk dan daya tampung banjir. Hingga tahun 2011, daya tampung air efektif berkurang sebesar 30%. Penurunan tersebut dapat dilihat dari graďŹ k berikut.

GraďŹ k daya tampung air efektif 1981-2011 Sumber : (Yudhi, 2013)

Gambar sub DAS waduk Sumber : (Murtiono, 2009)

1. Analisis Dampak Sedimentasi a. Dampak terhadap Waduk Gajah Mungkur - Berkurangnya Umur Efektif Waduk Waduk Gajah Mungkur direncanakan hingga berumur 100 tahun atau sekitar tahun 2081. Namun, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, laju sedimentasi waduk lebih besar dari yang direncanakan. Bahkan hanya dalam jangka waktu 20 tahun, volume sedimentasi Waduk Gajah Mungkur telah melampaui jumlah yang diperkirakan. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan volume air waduk yang berfungsi untuk mengendalikan banjir berkurang menjadi 67% dari luas yang direncanakan sebesar 220 juta m3. Sedimentasi yang terjadi di Waduk Gajah Mungkur akan berdampak pada pengurangan umur efektif waduk. Umur efektif waduk tersebut dicari dengan membagi volume waduk (14.951.520 m3) dengan volume sedimen yang mengendap (881.703,09 m3). Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, didapatkan bahwa jangka waktu waduk penuh dengan sedimen

- Penurunan Operasional Waduk Sedimen memperburuk kinerja PLTA yang berperan dalam memproduksi listrik interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali). Normalnya, PLTA dapat mendistribusikan daya listrik sebesar 12,4 MW. Namun, karena adanya sedimentasi yang berada di dekat intake, pada tahun 2014, listrik yang diproduksi berkurang hingga separuhnya. Apabila dioperasikan, dikhawatirkan sedimen justru masuk ke saluran pemutar turbin dan dapat merusak turbin secara permanen. a. Dampak terhadap Wilayah yang Lebih Luas - Dampak bagi Kabupaten Wonogiri Apabila sedimentasi yang terjadi di waduk tidak segera ditangani, dikhawatirkan waduk benarbenar akan mati dalam jangka waktu 20 tahun. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan kerugian pada Kabupaten Wonogiri. Pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri akan berkurang secara tidak langsung. Hal tersebut dikarenakan Waduk Gajah Mungkur berfungsi sebagai tempat penangkapan dan budidaya perikanan. Subsektor perikanan merupakan salah satu penyumbang yang besar dalam sektor pertanian PDRB Kabupaten Wonogiri.

Matinya waduk tentunya juga akan berpengaruh pada penurunan produktivitas pertanian. Hal tersebut disebabkan karena waduk juga berperan untuk mengairi sawah yang ada di Kabupaten Wonogiri. Penurunan produktivitas tersebut akan berdampak pada penurunan nilai PDRB sektor pertanian. Padahal, saat ini sektor pertanian Wonogiri merupakan penyumbang ketiga terbesar pada sektor pertanian Jawa Tengah. Selain itu, waduk ini terkenal sebagai tempat wisata di Kabupaten Wonogiri. Apabila waduk ini mati, maka pendapatan daerah yang berasal dari sektor pariwisata juga akan berkurang. - Subosukawonosraten Waduk Gajah Mungkur menjadi kawasan penyangga air bagi kabupaten di sekitarnya. Waduk ini selain dirancang untuk mengendalikan banjir juga berfungsi sebagai sumber air bagi lahan pertanian seluas 23.600 ha di beberapa kabupaten, yaitu Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Sragen, dan Karanganyar. Apabila waduk ini mati, maka irigasi pertanian di beberapa kabupaten tersebut akan terhambat dan akan berdampak

pada penurunan produktivitas pertanian. Akibatnya, pendapatan kabupaten dari sektor pertanian juga akan berkurang. - Wilayah sepanjang aliran Bengawan Solo Waduk Gajah Mungkur dirancang untuk mengendalikan bencana banjir yang disebabkan oleh luapan air Sungai Bengawan Solo. Waduk dapat mengendalikan banjir dari 4.000 m3/detik menjadi 400 m3/detik. Namun, karena adanya sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan, pada tahun 2008 terjadi banjir di sepanjang aliran Bengawan Solo. Banjir tersebut tidak hanya melanda Kabupaten Wonogiri dan Solo Raya, namun juga dapat berdampak pada Kabupaten Ngawi bahkan hingga ke wilayah hilir yang terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Terjadinya banjir karena adanya sedimentasi tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian bagi kabupaten/kota. Banjir akan menyebabkan kerusakan atau kerugian di beberapa bidang, seperti permukiman, sarana prasarana sosial, ekonomi produktif, infrastruktur, dan sektor lainnya.

POHON MASALAH

Pohon Masalah Sumber : olahan pribadi, 2016

KESIMPULAN DAN SARAN Sedimentasi di Waduk Gajah Mungkur merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Hingga tahun 2008, jumlah sedimentasi mencapai 100 juta m3. Sedimentasi terjadi karena erosi sungai yang alirannya bergerak menuju waduk. Erosi tersebut disebabkan karena waduk terletak di lahan kritis, ditambah lagi dengan perubahan penggunaan lahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia di sekitar waduk. Sedimentasi yang terjadi di waduk menimbulkan dampak negatif bagi waduk dan Kabupaten Wonogiri maupun bagi wilayah yang lebih luas, seperti Subosukawonosraten dan wilayah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo. Sedimentasi menyebabkan umur efektif waduk berkurang hingga 40 tahun dan menyebabkan gangguan operasional pada PLTA. Oleh karena itu, pendapatan daerah Wonogiri akan berkurang karena hilangnya sektor perikanan dan pariwisata. Selain itu, keperluan irigasi di kabupaten di sekitarnya akan terhambat sehingga menyebabkan penurunan produktivitas pertanian. Sedimentasi juga memicu banjir yang akan melanda wilayah di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Banyaknya dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung oleh sedimentasi, menyebabkan masalah ini merupakan salah satu isu strategis dari Kabupaten Wonogiri selama beberapa tahun terakhir Rekomendasi yang diberikan atas terjadinya sedimentasi tersebut adalah · Penanganan konservasi secara vegetatif yang akan berdampak pada kelestarian alam jangka panjang. Penanganan vegetatif tersebut dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman yang produktif dan bernilai ekonomi, seperti jarak, kakao, mete, tebu, jeruk, dan rumput gajah. · Penanganan sementara dengan membuat bangunan pengendali sedimen. Sebenarnya, pemerintah sudah membangun beberapa bangunan, seperti Spillway dan Check Dam. Namun, ke depannya akan dibangun Closure Dike dan Overﬂow Dike. · Pengelolaan DAS yang bersifat memanipulasi

sumber daya alam dan manusia yang ada di daerah aliran sungai. Pengelolaan mencakup identiﬁkasi keterkaitan dengan tata guna lahan, tanah, dan air, serta keterkaitan dengan daerah hulu dan hilir. Diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa kerusakan sumber daya air dan tanah.

Potensi Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Wonogiri

Pandu Setiabudi 14/369704/TK/42659

1. Latar Belakang Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Jalan sudah menjadi urat nadi untuk kehidupan ekonomi, sosial, politik masyarakat. Seringkali maju dan tidaknya suatu daerah, berkembang dan tidaknya suatu daerah sangat dipengaruhi dengan cukup atau tidaknya prasarana jalan yang bisa digunakan untuk menuju daerah tersebut. Kebutuhan akan prasarana jalan yang baik terus meningkat seiring meningkatnya mobilisasi masyarakat yang dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor. Namun, seringkali pembangunan prasarana jalan juga kerap kali terhambat oleh banyak hal. Seperti kondisi ﬁsik lahan yang berbukit-bukit sehingga menyulitkan proses pembangunan dan membutuhkan biaya konstruksi yang lebih banyak hingga masalah pembiayaan yang kerap kali berakibat pada terhentinya pembangunan karena keterbatasan dana. Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten yang diapit oleh dua provinsi, yakni Provinsi DIY dibagian barat dan Provinsi Jawa Timur di bagian timur. Dengan letaknya yang seperti itu menjadikan Kabupaten Wonogiri sebagai kabupaten yang memiliki peran yang cukup penting sebagai penghubung DIY – Jawa Tengah – Jawa Timur, khususnya untuk lintas selatan. Dewasa ini pemerintah sedang menggiatkan

pembangunan Jalan Jalur Lintas Selajat Jawa, yang ditujukan untuk memperlancar mobilisasi barang maupun penumpang di Pulau Jawa khususnya bagian selatan. Jalan Jalur Lintas Selatan yang direncanakan menghubungkan Jakarta – Malang tersebut, melalui Kabupaten Wonogiri. JJLS tersebut membentang sepanjang 30,4 km di Kabupaten Wonogiri dan melalui tiga kecamatan, yakni Kecamatan Giritontro, Pracimantoro, dan Giwiroyo. Pembangunan JJLS yang menjadi rencana pembangunan nasional itu mendukung salah satu misi yang tertuang dalam Rencana Pembangungan Jangka Panjang Kabupaten Wonogiri yakni “Terwujudnya ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah”. Adanya pembangunan JJLS ini pastilah memberi dampak terhadap wilayah-wilayah yang dilalauinya, tak terkecuali Kabupaten Wonogiri. Hanya saja dampak yang nantinya akan dirasakan kabupaten Wonogiri masihlah perlu dianalisis baik buruknya. Agar nantinya jika dampak yang dirasakan adalah dampak yang baik maka bisa diarahkan agar dampak baik tersebut bisa berlangsung dengan berkelanjutan. Dan jika memang dampak yang dirasakan adalah dampak yang buruk, hal tersebut sudah bisa diditeksi sejak dini dan diberikan arahanarahan pembangunan untuk Wonogiri bagian selatan agar dampak buruk tersebut bisa diminimalisir.

kerangka berpikir

Alih Fungsi Lahan

Degradasi Lingkungan

Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan

Kesimpulan dan Rekomendasi

Meningkatkan Aksesibilitas Wonogiri Selatan

Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Wonogiri

Mempercepat Pengembangan Pariwisata

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

1. Analisis dan Pembahasan 1.1 Kondisi Eksisting JJLS Kabupaten Wonogiri Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) merupakan bagian dari rencana pemerintah pusat untuk membangun jalan lintas selatan jawa sepanjang 1270 km. Kabupaten Wonogiri dilalui JJLS sepanjang 30,4km dari 212,25 km JJLS yang melintasi Jawa Tengah. JJLS yang dibangun di Kabupaten Wonogiri ini, membelah 3 kecamatan yang ada, yakni Kecamatan Giritontro, Pracimantoro, dan Giwiroyo. Sampai saat ini, pembangunan JJLS di Kabupaten Wonogiri masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada Juli 2017. 1.2 Potensi keuntungan yang didapat dari adanya pembangunan JJLS Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan adanya pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di Kabupaten Wonogiri. Keuntungan yang bisa didapatkan adalah sebagai berikut: a. Meningakatnya aksesibilitas di Jawa bagian selatan Dengan dibangunnya JJLS diharapkan akan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mendistribusikan baik barang maupun jasa dengan lebih besar dan lancar. Selain meningkatkan distibusi barang dan jasa, dengan adanya JJLS juga akan membuka akses kawasan yang ada di Jawa Bagian Selatan, dengan demikian akan banyak potensi ekonomi yang akan dimanfaatkan dengan lebih optimal. Dengan adanya JJLS akan menjadi jalur alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat selain Jalur Pantai Utara, yang tentunya itu juga akan mengurangi beban yang ditanggung oleh Jalur Pantura. b. Meningkatnya Perekonomian Kabupaten Wonogiri Axial Growth Ada sejumlah teori tentang pertumbuhan kota (urban development), namun salah satu teori yang kiranya relevan dalam pengembangan kawasan kali ini adalah teori â&#x20AC;&#x153;Axial Growthâ&#x20AC;?. Teori ini menyebutkan bahwa suatu kota dapat bertumbuh dan berkembang pertamanya karena

lokasi yang dekat dengan sistem tranportasi, misalnya jalan raya, jalur kereta api, dll. Teori ini menerangkan bahwa sejalan dengan pergerakan aktivitas ekonomi akan terkonsentrasi pada suatu jalur transportasi maka pembangunan juga akan terjadi pada jalur tersebut. Pengembangan kawasan atau kota karenanya dapat dikontrol dengan penyediaan fasilitas transportasi. Pada sepanjang jalur transportasi ini akan muncul kawasan-kawasan perkotaan sejalan dengan transportasi utama yang dibangun, dan itu akan berbentuk seperti pola bintang kalau dilihat dari atas. Teori Axial merekomendasikan untuk perluasan pengembangan kota dapat didorong dengan pembukaan jalur transportasi yang baru, selain pertumbuhan yang berpola radial dari kota yang sudah terbangun. Sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan diatas, maka dengan adanya pembangunan JJLS diharapkan nantinya akan membentuk suatu simpul perkotaan baru yang juga menjadi simpul perekonomian baru, ataupun meningkatkan dari simpul perkotaan yang sudah ada. Akan terdistribusikan dengan lebih merata pergerakan yang selama ini didominasi di bagian utara Wonogiri. Pembangunan infrastruktur yang ada pun juga akan lebih diperhatikan, yang selanjutnya akan meningkatkan daya tarik dari wilayah-wilayah yang dilalui JJLS. Meningkatnya volume pergerakan yang ada di bagian selatan Wonogiri ini tentunya juga akan berdampak pada kebutuhan akan permintaan pengguna jalan akan layanan-layanan penunjang. Seperti tempat peristirahatan, stasiun pengisian bahan bakar, serta rumah-rumah makan dan toko-toko kecil lainnya. Hal ini jika bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dengan kerjasama yang baik pula dengan pemerintah tentunya akan membawa dampak yang baik pula untuk perekonomian Kabupaten Wonogiri. Akan lebih banyak kesempatan kerja yang bisa didapatkan masyarakat Wonogiri, akibatnya PDRB perkapita pun meningkat. Kegiatan ekonomi yang selama ini cenderung lebih berkembang di bagian utara Wonogiri akan secara perlahan diimbangi dengan adanya pembangunan JJLS.

Adanya pembangunan JJLS akan menimbulkan dampak perubahan pemanfaatan lahan yang ada di sekitarnya. Seperti yang digambarkan pada ilustrasi di atas, terlihat ada 3 zona yang kemungkinan mengalami perubahan yang paling jelas. Dengan zona pertama yang akan sangat mengalami perubahan seluas 23,75 km2 lalu diikuti dengan zona kedua yang akan cukup mengalami perubahan seluas 24 km2 dan zona ketiga yang mengalami perubahan sedang seluas 24,64 km2 . Hal ini menunjukan potensi lahan untuk kegiatan ekonomi relative besar pada lahan yang langsung bersinggungan dengan jalan. Semakin jauh dengan jalan, maka potensi perubahan jalan juga akan semakin berkurang. c. Mempercepat Pengembangan Pariwisata Potensi Wisata yang ada di Kabupaten Wonogiri juga akan lebih bisa berkembang, seperti wisata kawasan karst maupun pantai-pantai yang saat ini dinilai masih belum cukup optimal, karena akses yang masih sulit dan atraksi dari potensipotensi wisata yang ada belum dikembangkan. Dengan adanya JJLS, diharapkan akan bisa membantu pengembangan pariwisata yang ada dari segi akses menuju lokasi wisata. d. Mempercepat pembangunan infrastruktur Dengan adanya JJLS itu artinya akan meningkatkan volume lalu lintas yang ada. Dengan demikian kebutuhan akan sarana seperti

tempat ibadah, tempat peristirahatan, dan stasiun pengisian bahan bakar dan fasilitas lainnya akan meningkat. Kebutuhan yang meningkat itupun akan mendorong banyak pihak yang akan berinvestasi dengan membangun fasilitas tersebut, mulai dari masyarakat umum, pengusaha dan pemerintah. Perhatian pemerintah untuk jaringan utilitas juga akan semakin meningkat, seperti penambahan jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi dan penerangangan jalan umum serta rambu-rambu yang diperlukan sepanjang jalan. Selain itu, dengan adanya JJLS yang akan meningkatkan kelas jalan menjadi jalan arteri akan memugkinkan infrastruktur-infrastruktur vital lainnya akan lebih mudah terbangun. Seperti pelabuhan ataupun infrastruktur vital yang lain. 1.1 Potensi kerugian dengan dibangunnya JJLS Dengan adanya pembangunan JJLS tentunya ada dampak buruk yang harus diterima oleh Kabupaten Wonogiri. Dampak negatif yang diterima oleh Kabupaten Wonogiri dengan dibangunnya JJLS yakni alih fungsi lahan yang ada. Bisa dipastikan setiap pembangunan akan dibarengi dengan alih fungsi lahan. Hanya saja yang ditakutkan adalah dampak lanjutan dari pembanguna JJLS berupa alih fungsi lahan yang begitu besar sehingga mengganggu keseimbangan alam yang ada.

Pekerjaan pembangunan JJLS Sumber : Dokumetasi Kelompok (2016)

1. Kesimpulan dan Rekomendasi Dari analisis-analisis terkait pengaruh pembanagunan JJLS, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pembangunan JJLS yang melewati Kabupatwn Wonogiri memiliki dampak pada perubahan pemanfaatan lahan dari kegitaan pertanian menjadi kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa. Hal ini berpeluang untuk meningkatakan PDRB di sektor perdagangan jasa, sekaligus akan membantu mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri secara bertahap.

rekomendasi Area yang berada di kawasan strategis ekonomi harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, hal ini kaitannya dengan aspek lingkungan. Selain itu, diharapkan dorongan dan kerja sama yang aik dari pemerintah daerah dalam pembangunan JJLS dan fasilitas pendukungnya, agar outcome baik dari pembangunan JJLS akan segera dirasakan oleh masyarakat.

Peluang dan Tantangan Pembanguan Industri TPT di Kabupaten Wonogiri

PUTU SRI RONITA DEWI 14/364330/TK/41955

Latar Belakang Setiap wilayah tentunya menginginkan pertumbuhan yang lebih baik setiap masanya. Pertumbuhan suatu wilayah biasanya dilihat dari segi ekonomi. Hal ini karena ekonomi dengan satuan uang dapat lebih mudah untuk diukur dan valuasi ke nilai ekonomi (uang) lebih mudah dibandingkan satuan lainnya. Hal ini pun melahirkan persepsi di masyarakat bahwa apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat, maka dianggap mencerminkan kemajuan suatu wilayah. Hal ini berlaku juga untuk Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri, salah satu kabupaten di Jawa Tengah, memilih bahwa untuk pertumbuhan wilayahnya berfokus pada perbaikan ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Wonogiri salah satunya yaitu pro-investasi. Pro-investasi yang dimaksud adalah dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi di Kabupaten Wonogiri seperti perijinan, area lahan untuk pabrik, dan sebagainya. Alhasil, pada tahun 2014 hingga sekarang, banyak investor yang tertarik untuk membangun usahanya di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data dari BPMPP Kabupaten Wonogiri, hingga tahun 2016 terdapat 7 perusahaan besar tekstile dan produk tektile (TPT) dibangun pada wilayah ini. Pabrik â&#x20AC;&#x201C; pabrik tekstile tersebut tersebar di beberapa kecamatan yaitu Ngadirojo, Selogiri, dan Wonogiri. Pembangunan pabrik ini pun dapat menyerap tenaga kerja Wonogiri sehingga mengurangi angka pengangguran. Pembangunan industri tekstil di beberapa kecamatan ini tentunya memberikan dampakdampak bagi sektor lainnya, salah satunya sektor lingkungan. Kabupaten Wonogiri saat ini dikenal sebagai kabupaten agraris, dan salah satu kluster pertanian di Jawa Tengah, penyumbang PDRB sektor pertanian yang cukup besar. Sektor pertanian dalam hal ini tentu akan mendapatkan dampak dari arah pembangunan Kabupaten Wonogiri saat ini. Suatu pembangunan akan memiliki dampak pada berbagai sektor. Saat ini, untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan maka perlu diperhatikan dampak-dampak pembangunan yang ada. Tidak hanya dari sektor ekonomi,

tetapi juga memperhatikan faktor lingkungan dan sosial. Kegiatan pembangunan pabrik yang sedang terjadi di Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu 2 tahun ini tentu memberikan dampak pada sektor lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui peluang dan tantangan dari pembangunan tersebut. Peluang dan Tantangan ini akan menjad salah satupertimbangan dalam memutuskan arah pengembangan wilayah di masa depan.

kerangka berpikir

Peluang Tantangan

Analisis dan Pembahasan 1. Prediksi tingkatan daerah yang mengalami perubahan penggunaan lahan

Prediksi tingkatan daerah yang mengalami perubahan aktivitas pengunaan lahan dilakukan dengan metode skoring daerah dengan melihat 3 indikator yaitu kedekatan dengan lokasi industri; jenis penggunaan lahan; dan kedekatan dengan fasilitas jalan provinsi dengan tiap indikator mempunyai bobot yang berbeda dan masing-masing indikator dibagi menjadi 3 katerigori dengan skoring masing-masing 1:3:5. Hasil dari skoring yang dilakukan, terlihat dalam peta berikut ini :

Prediksi tingakatn daerah yang mengalami perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dimaksud adalah desa-desa yang berpotensi mengalami perubahan kondisi sosial dan ekonomi karena adanya pembangunan industri tekstile di Kecamatan Ngadirojo. Terdapat 3 indikator yang dipakai untuk memprediksi daerah yang terkena dampak, yaitu mata pencaharian penduduk, kedejatan dengan fasilitas jalan provinsi, kedekatan dengan lokasi industri. Kedekatan dengan lokasi industri adalah indikator dengan bobot terbesar karena dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat terdekatnya. Dan mata pencaharian penduduk yang difokuskan adalah petani, dimana masyarakat yang berprofesi sebagai petani dinilai lebih rawan untuk beralih profesi ke buruh pabrik dengan bobot lebih rendah.

Semakin gelap warna nya maka semakin tinggi tingkat perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Ngadirojo ini. Dan berdasarkan peta tersebut, terdapat tiga desa yang mengalami perubahan guna lahan tingkat tinggi yaitu Kerjolor, Mlokomaniswetan, dan Ngadirojolor. Dan tingkat sedang dialami di desa Pondok dan Kerjokidul.

Dari hasil overlay tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 3 daerah yang mengalami potensi tingkat pertumbuhan kawasan yang tinggi yaitu desa Kerjolor, Mlokomaniswetan, dan Ngadirojolor. Pertumbuhan kawasan yang dimaksud adalah pertumbuhan baik ďŹ sik maupun non ďŹ sik. Pertumbuhan ďŹ sik terjadi dengan meningkatnya lahan â&#x20AC;&#x201C;lahan terbangun sebagai permukiman warga. Sedangkan non ďŹ sik yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin baik karenaa masyarakat mendapatkan dampak dari adanya industri yang ada. Berdasarkan hasil analisis yang ada, keberadaan sebuah industri memang memberikan dampak bagi daerah sekitarnya. dampak tersebut dapat

berupa perubahan penggunaan lahan maupun kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya sehingga berdampak pula pada tingkat pertumbuhan dari daerah tersebut. Semua hal tersebut akan mendatangkan peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa depan, yaitu: Peluang 1. Penyerapan tenaga kerja Industri yang terbangun memberikan dampak dengan penyerapan tenaga kerja. apabila kualitas SDM masyarakat memenuhi kriteria yang diinginkan industri tersebut, maka prediksi pertumbuhan daerah yang dilakukan akan lebih meluas dari perkiraan.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Ketika jumlah penggangguran berkurang, maka hal diduga sebagai salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diperbaiki. 3. Pengurangan penduduk migrasi keluar Wonogiri untuk bekerja Masyarakat Wonogiri yang memiliki keahlian dan kemampuan tidak perlu mencari ke luar kabupaten, karena lapangan pekerjaan yang baik sudah ada di dalam kabupaten sendiri. Hal ini akan memberikan dampak positif karena SDM â&#x20AC;&#x201C; SDM Wonogiri yang unggul akan bersama sama membangun dan bekerja di Wonogiri bukan di daerah lain. Tantangan 1. Alih fungsi lahan Dilihat dari hasil dan pembahasan sebelumnya, bahwa akan terjadi peralihan guna lahan yang terjadi di sekitar daerah lokasi industri yang ada. Hal ini biasanya terjadi pada lahan â&#x20AC;&#x201C; lahan pertanian yang dialuhfungsikan sebagai permukiman. Hal ini perlu diperhatikan mengingat Wonogiri secara kabupaten di Jawa Tenagh masih memiliki potensi yang besar di sektor pertanian. Maka dari itu penting menjaga dan menetapkan daerah-daerah yang menjadi daerah pertanian tetap (abadi) 2. Minat bekerja di sektor primer menurun Karena bekerja sebagai pagawai di industri akan memiliki gaji yang konstan tiap bulannya lebih menjanjikan daripada sebagai petani yang sanagt tergantung dari hasil produksi sawah/kebun yang bergantung pada kondisi alam yang saat ini sangat tidak menentu. Hal ini perlu diperhatikan, walaupun lahan-lahan pertanian sudah dilindungi, tetapi tidak ada SDM yang ingin mengerjakannya makan lahan-lahan ini akan â&#x20AC;&#x153;,magkrakâ&#x20AC;? tidak terfungsikan seoptimalnya. Dan dikhawatirkan lahan pertanian tersebut lambat laun akan diubah menjadi permukiman juga.

3. Persiapan n tenaga kerja ahli Tenaga kerja ahli harus dipersiapkan, mengingat masyarakat Wonogiri yang sebagian besar berkeahlian sebagia petani, dan butuh proses untuk beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik.

Rekomendasi 1. Pemerataan lokasi industri tpt Melihat peluang yang ada karena dibangunnya industri cukup besar, maka untuk ke depannya jika ada pembangunan industri tpt kembali, perlu diberikan jarak dengan industri tpt sebelumnya. Hal ini sebagai upaya untuk memperluas dampak positif yang diberikan dari adanya industri ini. 2. Pembuatan RDTR untuk kecamatan lokasi industri TPT Jika lokasi keberadaan industri dilakukan pemerataan, maka perlu dilakuakn pembuatan RDTR untuk kecamatan kecamatan yang menjadi lokasi pembanguann industri TPT ini. Hal ini terkait melindungi guna lahan seperti pertanian subur dan penataan kawasan agar tidak membentuk pertumbuhan yang sprawl. Karena industri adalah suatu tarikan baru yang akan mendatangkan banyak pengaruh baik positif dan negative, maka diperlukan suatu bentuk pengendalian untuk mencegah dampak-dampak buruk yang terjadi di aspek keruangan. 3. Pengembangan SMK sebagai pembentuk SDM yang berkualitas SMK atau sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu sarana yang dapat membentuk masyarakat Wonogiri khususnya para pelajar agar siap dalam terjun ke lapangan pekerjaan nantinya. Hal ini pun sebagai upaya membentuk SDM yang berkualitas dan unggul sesuai yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

BAB V ARAH PENGEMBANGAN

Tujuan akhir dari analisis proﬁl Kabupaten Wonogiri adalah memberikan rekomendasi arah pengembangan. Arah pengembangan ini bertujuan sebagai acuan dari proses perencanaan, pembangunan, dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Wonogiri. Hal ini diformulasikan berdasarkan karakteristik setiap sektor, isu strategis, potensi dan masalah Kabupaten Wonogiri agar pengembangan yang dilakukan menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Karakteristik tiap sektor kewilayahan Kabupaten Wonogiri, yaitu: Fisik Dasar: Wonogiri memiliki bentang alam beragam dari dataran rendah, cekungan, dan perbukitan Kars Selatan Pulau Jawa, serta memiliki kerawanan bencana kekeringan dan tanah longsor. Kependudukan: Persebaran penduduk Wonogiri tidak merata dan didapati laju pertumbuhan yang cenderung menurun dengan kondisi IPM yang meningkat setiap tahun. Ekonomi: Sektor basis Wonogiri adalah sektor pertanian, kehutanan, dan pertanian. Namun, saat ini terjadi pergeseran struktur ekonomi ke sektor industri pengolahan dan sektor jasa pendidikan. Sarana Prasarana: Dari infrastruktur kebutuhan dasar Wonogiri, ketercukupan dan persebaran sarana pendidikan masih kurang. Struktur Ruang: Struktur ruang eksisting Wonogiri berbentuk pistol dan menunjukan pola acak dan tersebar tidak merata, sehingga memiliki kebutuhan jaringan perhubungan dan transportasi yang tinggi. Pola Ruang Peruntukan pola ruang Kabupaten Wonogiri terdiri dari hutan lindung, hutan produksi terbatas dan tetap, permukiman, serta pertanian lahan basah dan kering dimana peruntukan pertanian lahan basah paling besar. Dengan demikian, rekomendasi tema arah pengembangan Kabupaten Wonogiri yaitu, “Pembangunan infrastruktur guna meningkatkan produktivitas wilayah di berbagai sektor.” Tema arah pembangunan ini muncul sebagai respon dari penilaian kinerja setiap sektor saat ini masih belum optimal. Sektor-sektor yang dimaksud

adalah sektor ﬁsik dasar, kependudukan, ekonomi, sarana prasarana, dan ﬁsik ruang. Peningkatan infrastruktur menjadi kunci untuk membangkitkan produktivitas kegiatan ekonomi wilayah dan akses peningkatan kapasitas pembangunan manusia di dalamnya. Dari tema tersebut kami merekomendasikan beberapa hal terkait pembangunan infrastruktur pada setiap sektor:

1. Fisik Dasar Dengan adanya topograﬁ yang beragam, maka pembangunan infrastruktur yang menyesuaikan bentuk lahan dikabupaten Wonogiri, disamping itu upaya dalam pemulihan lahan akibat kebencanaan dengan pemilihan gunalahan yang tepat 2. Kependudukan Peningkatan kualitas SDM memiliki peran yang penting untuk meningkatkan produktivitas suatu wilayah. Peningkatan kualitas SDM bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan (dengan menambah sarana pendidikan dan meningkatkan kualitas pengajar), meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menambah lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penguasaan teknologi. 3. Ekonomi Beralihnya sektor ekoonomi dari pertanian ke industri sebagai salah satu upaya penyerapan tenaga kerja lebiih banyak. Industri yang dikembangkan industri pengolahan makanan, industri TPT. Industri pengolahan makanan dapat mengolah hasil produksi pertanian sehingga nilai jual lebih tinggi. Sedangkan industri TPT dapat menyerap tenaga kerja tanpa menyrap sumber daya alam secara berlebihan (karena bahan produksi yang berasal dari luar daerah) 4. Sarana-Prasana Penambahan jumlah sarana pendidikan, dan peningkatan kualitasnya. Selain itu dari sarana yang lain seperti kesehatan, peribadatan, rekreasi perlu ditingkatkan dari segi kauntitasnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, dan juga diimbangi dari segi kualitasnya. Sedangkan untuk prasarana seperti jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan pengoptimalannya dengan memperluas area layanan, agar tidak ada berada di pusat-pusat perkotaan namun juga dapat menjangkau seluruh masyarakat yang jauh dari pusat perkotaan.

5. Struktur Rencana aglomerasi perkotaan dan industri antara simpul perkotaan Wonogiri dan Selogiri agar dapat memberikan kolaborasi pelayanan komersil, jasa, dan industri dengan optimal. Selain itu, dilakukan penambahan performa infrastruktur ekonomi dan kebutuhan dasar di setiap simpul perkotaan strategis serta peningkatan kualitas jaringan jalan untuk memperbaiki aspek aksesibilitas dan konektivitas wilayah. 6. Pola Pola ruang Kabupaten Wonogiri masih ditemukan 20.32% are di kabupaten ini memiliki pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kesesuaian lahan yang baik dari aspek geograďŹ , morfologi, klimatologi, geologi serta kebencanaan. Oleh karena itu sebaiknya arahan perbaikan yaitu menetapkan lahan â&#x20AC;&#x201C;lahan yang tidak sesuai tersebut menjadi lahan tidak terbangun dengan pemanfaatan sebagai lahan lindung atau hijau. Serta memanfaatkan lahan â&#x20AC;&#x201C; lahan yang belum terbangun tetapi sesuai untuk dibudidayakan menjadi sumber daya alam baru (memanfaatkan cadangan lahan sumber daya alam yang ada) sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Wonogiri.

DAFTAR PUSTAKA Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2011-2016 Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2010-2015 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonogiri tahun 2013-2014 Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri tahun 2013-2014 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonogiri Menurut Lapangan Usaha 2011-2015 RTRW Kabupaten Wonogiri tahun 2011-2031 RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2025 RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2015 RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021 Tinjauan PDRB Kabupaten Kota se-Jawa Tengah tahun 2013-2014 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang http://omahkendeng.org/2012-07/418/mengenal-fungsi-kawasan-karst-dan-upaya-perlindungannya/ caves.or.id/arsip/816 Kajian_dokumen_amdal_pembangunan_pabrik.pdf Evaluation, Some Tools, Methods & Appoaches. 2013. US Department of State Washington, D.C. www.socialimpact.com Geoparks â&#x20AC;&#x201C; Promoting Earth Heritage, Sustaining Local Community Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO's assistance to Join the Global Geoparks Network (GGN). 2010. UNESCO. www.globalgeoparksnetwork.org dan www.unesco.org. Gunung Sewu Global Geopark Announcement. 2015. http://geoparks.id/on-september-19-2015-unescoannounced-gunung-sewu-area-as-global-geopark-network-follows-mount-batur-area/. Memuliakan Warisan Bumi Untuk Mensejahterakan Masyarakat. Sekretariat Gunung Sewu Geopark. 2015. http://gunungsewugeopark.org Hilman, Road. Geotourism and Geoparks A Tourism Development Opportunity for Australia. www.ecotourism.org.au Oktariadi, Oki. Geopark dan Penataan Ruang. 2012.. Badan Geologi Kementrian Sumber Daya Mineral. www.landspatial.bappenas.go.id. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. ProďŹ l Kondisi Fisik Kabupaten Wonogiri. Inventarisasi dan Penyelidikan Sumber Daya Air Tanah Kabupaten Wonogiri 2009. Statutes of the International Geoscience and Geoparks Programme. www.globalgeoparksnetwork.org Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Workshop Nasional Pengelolaan Kawasan Karst. 2015. Kementrian Lingkungan Hidup. www.menlh.go.id/workshop-nasional-pengelolaan-kawasan-karst.

92 90

LAMPIRAN

INPUT OUTPUT PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI

NILAI TAMBAH PADA TAHUN KE-5

NILAI TAMBAH PADA TAHUN KE-10

NILAI TAMBAH PADA TAHUN KE-15

NILAI TAMBAH PADA TAHUN KE-20

REVIEW DOKUMEN

LAMPIRAN TABEL PERHITUNGAN Tahap I. Relevansi dan tingkat ketercapaian antara RTRW Kabupaten Wonogiri tahun 20112031 dengan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 Misi 1

Misi 2

Misi 3

Misi 4

Keterangan: a. Tabel arah pembangunan berwarna puntih adalah arah pembangunan yang lolos b. Tabel arah pembangunan berwarna merah adalah arah pembangunan yang tidak lolos c. KS: Kurang Sesuai CS: Cukup Sesuai SS: Sangat Sesuai

Tahap II. Tingkat relevansi antara RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 Keterangan: a. Tabel arah pembangunan yang berwarna putih adalah program yang relevan dengan arah pembangunan b. Tabel arah pembangunan berwarna merah adalah program yang tidak relevan dengan arah pembangunan Misi 1

Misi 2

Misi 3

Misi 4

Misi 5 dan 6

Tahap III. Tingkat relevansi dan efektif antara Program-program Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan masalah yang terdapat di Kabupaten Wonogiri Keterangan: a. Tabel Program yang berwarna putih adalah program yang relevan dan efektif untuk mengatasi masalah Kabupaten Wonogiri b. Tabel Program yang berwarna merah adalah program yang relevan dan efektif untuk mengatasi masalah Kabupaten Wonogiri Misi 1

Misi 2

Misi 3

Misi 4

Permasalahan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan RPJMD tahun 2010-2015 a. Urusan Pendidikan b. Urusan Kesehatan c. Urusan Pekerjaan Umum d. Urusan Perumahan e. Urusan Penataan Ruang f. Urusan Perencanaan dan Pembangunan g. Urusan Perhubungan h. Urusan Lingkungan Hidup i. Urusan Pertanahan j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak l. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera m. Urusan Sosial n. Urusan Keternagakerjaan o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah p. Urusan Penanaman Modal q. Urusan Kebudayaan r. Urusan Kepemudaan dan Olahraga s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umun, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Persandian u. Urusan Ketahanan Pangan v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa w. Urusan Statistika x. Urusan Kearsipan y. Urusan Komunikasi dan Informatika z. Urusan Perpustakaan

Tahap 1V. Tingkat relevansi dan efektif antara Program-program Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan masalah hasil analisis studio kelompok Keterangan: a. Tabel Program yang berwarna merah adalah program yang relevan dan efektif untuk mengatasi masalah Kabupaten Wonogiri berdasarkan analisis b. Tabel Program yang berwarna putih adalah program yang relevan dan efektif untuk mengatasi masalah Kabupaten Wonogiri berdasarkan analisis Misi 1

Misi 2

Misi 3

Misi 4, 5, 6

Permasalahan hasil analisis : a. TopograďŹ Bergelombang b. Penguasaan Teknologi Rendah c. Lahan Kritis tinggi

Lampiran Arah Pembangunan dalam dokumen RPJPD 2005-2025 Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 - 2025 dalam rangka mewujudkan Wonogiri yang Sejahtera, Demokratis dan Berdayasaing selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut: Misi 1 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bermartabat dan berdaya saing, melalui: 1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan berkualitas yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan; 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki jati diri dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan pasar pada semua jenjang pendidikan; 3. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualiďŹ kasi dan kompetensi serta inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar nasional dan internasional; 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun; 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan non formal yang setara dengan pendidikan formal; 6. Peningkatan kerjasama antarlembaga pendidikan, dunia usaha maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan melalui penelitian dan pengembangan; 7. Peningkatan fungsi dan peran aktif swasta dalam menyediakan pelayanan pendidikan non formal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 8. Menyelaraskan dan melengkapi kurikulum dengan aspek-aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi wilayah Wonogiri; 9. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai SNP dan RSBI; 10. Pengembangan keterpaduan sistem pendidikan â&#x20AC;&#x201C;ketenagakerjaan - potensi wilayah sebagai model pengembangan wilayah berbasis potensi daerah dan sumberdaya manusia; 11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan; 12. Peningkatan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya 13.Peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk perbaikan gizi masyarakat; 14.Perwujudan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara bertahap; 15.Peningkatan pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkup keluarga, institusi pendidikan dan institusi kesehatan yang berorientasi pada kepedulian lingkungan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sikap dan budaya yang melekat dalam kehidupan bersama; 16. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat; 17. Peningkatan proporsi masyarakat yang mempunyai derajat kesehatan tinggi; 18. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan dengan memanfaatkan potensi daerah; 19. Peningkatan fungsi dan peran aktif masyarakat dalam menyelenggarakan sistem kesehatan daerah; 20. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan; 21. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera khususnya melalui pembudayaan keluarga berencana yang menjangkau segenap lapisan dan golongan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, etika dan sosial budaya masyarakat; 22. Peningkatan kualitas generasi muda agar dapat mandiri, unggul dan berdaya saing, kuat dan tangguh; 23. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kewirausahaan dan kepemimpinan generasi muda; 24. Penciptaan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi diri melalui organisasi kemasyarakatan;

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38.

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Pemasyarakatan olahraga sebagai faktor penentu kualitas pembangunan sumberdaya manusia; Peningkatan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat; Peningkatan prestasi olah raga bagi generasi muda; Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana olahraga; Pengendalian laju pertumbuhan penduduk khususnya pada wilayah yang memiliki daya dukung lahan terbatas; Pengembangan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan; Peningkatan peran perempuan dan organisasi perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga; Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; Pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak; Pembangunan dan pengembangan sikap mental masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai agama, sosial dan budaya; Pengembangan budaya inovatif dan etos kerja yang tinggi yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai budaya yang tinggi;1 Peningkatan budaya dan etos kerja yang tinggi dalam rangka meningkatkan produktivitas, eďŹ siensi, efektivitas dan kewirausahaan melalui berbagai kegiatan pemberian motivasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keprofesionalan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja berdasarkan rencana ketenagakerjaan daerah yang harus disempurnakan secara terarah, terpadu dan menyeluruh; Pembinaan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pengembangan kebudayaan daerah disamping pelestarian kawasan budaya melalui pelestarian dan perlindungan nilai-nilai luhur budaya daerah; Pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala, sistem nilai dan normanorma yang berlaku dalam masyarakat; Pengembangan kesenian tradisional dan kreasi baru sebagai perwujudan identitas daerah dan penunjang pariwisata daerah; Pengembangan pelayanan umum yang makin adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, penyediaan sandang, pangan dan papan yang memadai; Peningkatan ketahanan sosial dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Peningkatan pemahaman masyarakat rawan bencana dan kepedulian terhadap korban akibat bencana; Peningkatan kepedulian sosial terhadap penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, kelompok rentan sosial serta lanjut usia. Peningkatan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara; Peningkatan peran aktif masyarakat akan fungsi dan tanggung jawab sosial secara bersama-sama memperkukuh sikap mental yang berlandaskan nilai-nilai agama, sosial dan budaya; Peningkatan kerukunan hidup beragama dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama; Peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat; Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana ibadah; Peningkatan usaha pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan; Penyediaan lapangan kerja dalam rangka penurunan angka pengangguran.

Misi 2 Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan IPTEK serta mampu bersaing di pasar global, melalui: 1. Peningkatan kecukupan dan ketahanan pangan yang diarahkan pada pengadaan keragaman sumberdaya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna yang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan; 2. Pengembangan komoditas unggulan dengan membangun dan mengembangkan revitalisasi kelengkapan sarana dan infrastruktur dasar wilayah pertanian, membangun sistem jaringan produksi, koleksi distribusi antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah; 3. Pengembangan komoditas unggulan dan diversiďŹ kasi produk pertanian berbasis kekuatan ekonomi masyarakat yang berorientasi keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, pemasaran dan pelayanan prima; 4. Penguatan kelembagaan dan infrastruktur pendukung produk dan olah pertanian untuk mewujudkan petani yang kuat, dinamis, mandiri dan berdaya saing; 5. Peningkatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan melalui peningkatan pengenalan dan penerapan teknologi dalam budidaya pertanian maupun pengelolaan pasca panen; 6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha agar berorientasi agribisnis-agroindustri dan mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha; 7. Pemberdayaan dan pengembangan peternakan rakyat untuk mendorong diversiďŹ kasi produk dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani; 8. Perluasan jaringan pemasaran hasil usaha peternakan dan peningkatan pengawasan ternak melalui pengawasan ternak melalui pengawasan lalu-lintas ternak, dan pencegahan dini penyakit ternak; 9. Peningkatan pembangunan perikanan yang diarahkan pada usaha agribisnis-agroindustri perikanan meliputi benih ikan, ikan konsumsi, ikan hias, penanganan pasca panen dan diversiďŹ kasi produk olahan perikanan; 10. Perluasan jaringan pemasaran hasil usaha perikanan; 11. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan; 12. Perwujudan pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka keseimbangan ekologis dan biologis seperti sumber pakan dan pupuk organik; 13. Perwujudan perkebunan sebagai bagian ketahanan ekonomi dengan berasaskan kelestarian (usaha dan ekosistem); 14. Pengubahan dari pola kerja tradisional ke pola kerja modern perlu dilakukan secara bertahap; 15. Pengembangan kelembagaan yang diarahkan pada pemberdayaan petani; 16. Pengembangan kelembagaan yang modern untuk menghubungkan kepentingan petani dengan pengelolaan oleh pemerintah daerah; 17. Peningkatan pengelolaan lahan kritis untuk mempertahankan kesuburan tanah, memelihara dan mempertahankan sumber air; 18. Perwujudan kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan kelangsungan fungsi serta mutu lingkungan hidup dalam rangka memperkuat perekonomian rakyat; 19. Pelestarian hutan dengan prioritas di daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung; 20. Pengembangan dan peningkatan energi alternatif melalui pemanfaatan potensi sumber energi yang tersedia; 21. Peningkatan pembangunan jaringan listrik pedesaan melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan masyarakat yang lebih adil; 22. Penciptaan dan pengembangan industri yang bertumpu pada pemanfaatan dan pengolahan bahan baku daerah dari hasil pertanian dan peternakan sebanyak mungkin yang menghasilkan input bagi proses produksi dan olah pertanian; 23. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor; 24. Pengembangan koperasi dan UMKM dengan menitikberatkan pada aspek permodalan, sumberdaya manusia, kelembagaan dan pemasaran agar menjadi unit yang tangguh dan lebih mampu berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing; 27. Peningkatan kelembagaan koperasi untuk mampu bersaing dengan pelaku ekonomi yang lain dan mampu menembus pasar nasional, serta menjadi tulang punggung perekonomian daerah;

28. Pengembangan investasi terutama dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri yang terkait dengan jenis perdagangan, industri yang sudah ada dan merupakan potensi lokal yakni di bidang pertanian dan peternakan; 29. Peningkatan kerjasama perusahaan domestik dan asing berskala besar dengan perusahaan lokal untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Wonogiri; 30. Peningkatan sistem dan manajemen transportasi sebagai faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 31. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran arus manusia, barang dan jasa dengan melibatkan peran aktif swasta dan masyarakat; 32. Pengembangan sarana transportasi pedesaan dan perkotaan secara terpadu untuk menunjang pengembangan desa-desa yang terletak di perbatasan, dalam konteks upaya pengembangan wilayah secara keseluruhan; 33. Pengembangan pariwisata melalui pendekatan yang terpadu untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata; 34. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; 35. Peningkatan ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran dengan memanfaatkan kerjasama kepariwisataan antarwilayah secara optimal; 36. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang kepariwisataan; 37. Pengembangan sistem pengoperasionalan kepariwisataan daerah yang berjatidiri dan berorientasi pada pembinaan perekonomian daerah; 38. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang tangguh, terampil dan menguasai teknologi; 39. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja melalui pengembangan UKM serta peningkatan dan pemerataan pembangunan yang berbasis potensi lokal yakni sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak serta meningkatkan pendapatan masyarakat; 40. Penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja serta pelatihan tenaga kerja yang terus dikembangkan dan ditingkatkan agar menjangkau setiap warga masyarakat dan terarah pada terwujudnya angkatan kerja yang terampil dan tangguh; 41. Penciptaan kesempatan kerja yang terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta didukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar ketenagakerjaan serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualiďŹ kasi yang dipersyaratkan; 42. Peningkatan pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja yang didukung informasi ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta perencanaan tenaga kerja yang komprehensif dengan memperhatikan kemampuan dan kualitas tenaga kerja; 43. Peningkatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan untuk memajukan nilainilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 44. Pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan melalui lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, serta pemagangan di lingkungan kerja; Misi 3 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, melalui: 1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan; 2. Pemanfaatan sumberdaya alam melalui pengelolaan yang berbasis pada kelestarian lingkungan dan kesinambungan antar generasi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup khususnya generasi muda sehingga tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 4. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui pendidikan, perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan, penegakan hukum, peningkatan kelembagaan pengelola sumberdaya alam dan lingkungan, perluasan etika

5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk memfasilitasi terjadinya keseimbangan ekosistem yang dapat melestarikan keanekaragaman hayati; 6. Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu, eďŹ sien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; 7. Perwujudan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan supply management untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, dan pendekatan demand management untuk meningkatkan efektivitas dan eďŹ siensi penggunaan air; 8. Penguatan kelembagaan sumberdaya air untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; 9. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumberdaya air. 10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi, mengantisipasi dan penanganan bencana dan pasca bencana; 11. Penyusunan rencana dan melaksanakan penataan ruang secara transparan dengan melibatkan masyarakat; 12. Pemanfaatan ruang secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati; 13. Pengembangan produk-produk perencanaan tata ruang yang lebih rinci di kawasan strategis dan prioritas sebagai instrumen pengendalian lahan dan kepastian investasi; 14. Pengembangan aturan hukum pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan keteraturan ruang hidup wilayah sebagai ruang hunian masyarakat yang nyaman, tenang dan menyenangkan; 15. Peningkatan penatagunaan tanah yang berasaskan keterpaduan, kemanfaatan, keserasian, keselarasan, keterbukaan, keadilan dan keberlanjutan; 16. Peningkatan pengendalian penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat berdasarkan rencana tata ruang; 17. Pengembangan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang semakin handal sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dna kepastian hukum; 18. Perwujudan tertib pertanahan; 19. Peningkatan pengelolaan perijinan pertanahan dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas; Misi 4 Mewujudkan ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah, melalui: 1. Peningkatan jalan dan pengembangan kapasitas jalan antar desa, antar kecamatan dan antar pusatpusat pertumbuhan untuk kemajuan sektor utama yakni pertanian, peternakan dan pariwisata; 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran untuk menekan biaya produksi sehingga pada akhirnya akan tercapai harga jual yang kompetitif; 3. Pengembangan jaringan jalan untuk pembukaan wilayah secara lebih memadai; 4. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan; 5. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembang dalam membangun infrastruktur pelengkap dalam rangka meningkatkan sanitasi dan konservasi lahan dan lingkungan; 6. Pembangunan infrastruktur permukiman khususnya rumah layak huni dan sehat secara merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan rencana tata ruang; 7. Pengembangan infrastruktur permukiman oleh pemerintah serta swadaya masyarakat; 8. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam manajemen lingkungan permukiman; 9. Pembentukan peraturan daerah tentang manajemen permukiman yang relevan dengan RTRW; 10. Peningkatan respons masyarakat dan pengembang untuk cenderung melakukan pengembangan vertikal; 11. Pembentukan peraturan zonasi yang jelas mengenai wilayah yang tidak dapat didirikan bangunan perumahan (untuk perlindungan hutan); 12. Peningkatan pengadaan air bersih berkualitas; 13. Peningkatan pelayanan air bersih baik aspek kaualitas maupun kuantitas;

wonogiri 1