Laporan Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah by Azhura Dellamitha

o i d H u A Y t A S IL W A N A C N E

KABUPATEN WONOGIRI

203

BASANDA ETAVITA 14/363754/TK/41780

NADIA FAUZIA R

AZHURA DELLAMITHA

14/367312/TK/42466

14/363454/TK/41572

our team REZA DWI MULYA

LISA HESTU N

14/367189/TK/42387

14/364356/TK/41963

Pandu Setiabudi

PUTU SRI RONITA DEWI

14/369704/TK/42659

14/364330/TK/41955

Kata

Pengantar

Syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan-Nya, sehingga kami dapat belajar dan berkarya dalam proses penyusunan Laporan Rencana Studio Kabupaten Wonogiri. Laporan ini adalah salah satu produk pembelajaran dari Mata Kuliah Studio Rencana Wilayah, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada Periode 2016/2017. Kami berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moral dan materil dalam penyusunan laporan ini. Kami mendapatkan berbagai pengalaman pembelajaran yang berharga dari tahap pra survey, survey, dan pasca survey. Terima kasih kami ucapkan kepada: 1. Bapak Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing kelompok penyusun. 2. Segenap dosen pembimbing dalam Mata Kuliah Studio Analisis Wilayah, yaitu Bapak Ir Suryanto, MSP., Bapak Doddy Aditya Iskandar, ST., MCP, Ph.D, Ibu Ratna Eka Suminar, S.T., M.Sc, Ibu Sri Tuntung Padangwati, ST., MSc. 3. Segenap jajaran SKPD Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan berbagai input data, observasi, dan hasil wawancara. 4. Orang tua kami di rumah atas segala dukungan dan harapan atas cita-cita kami. 5. Teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2014 serta senior yang telah memberikan pertukaran ide, saran, dan masukan dalam proses belajar bersama ini Dalam proses penyusunannya, kami memperoleh banyak pembelajaran yang baik dalam tahapan proses perencanaan, teoritis dan praktis, pembelajaran. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Kami mengharapkan, berbagai kritik dan saran yang membangun sebagai sumber pembelajaran terus menerus untuk meningkatkatkan kapasitas kami secara akademik dan profesi. Semoga hal ini dapat memberi manfaat bagi kita bersama. Salam.

Daftar

isi BAB I - PENDAHULUAN LATAR BELAKANG TUJUAN PENULISAN LANDASAN HUKUM RUANG LINGKUP METODE PERENCANAAN SISTEMATIKA PENULISAN

2 3 3 3 4 5

BAB iI - gambaran umum wilayah proямБl wilayah potensi masalah pohon tujuan isu wilayah review dokumen rpjp, rtrw, rpjm

BAB iii - konsep pengembangan wilayah konsep Pengembangan wilayah preseden

20 23

8 12 13 14 16 17

BAB iv - rencana pembangunan jangka panjang visi misi tujuan pembangunan Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

30 30 31 32 36

BAB v - rencana tata ruang wilayah Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten rencana struktur ruang wilayah kabupaten rencana pola ruang wilayah kabupaten penetapan kawasan strategis kabupaten Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Ketentuan Pengendalian Pemanfataan Ruang Wilayah Kabupaten

38 39 46 48 49 56

BAB iv - program prioritas Program mitigasi bencana longsor pemberdayaan umkm berbasis umkm program pengembangan agrowisata program pengembangan sistem transportasi program pengentasan kekeringan program peningkatan produktivitas pertanian Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Agrobisnis Kerakyatan

71 79 87 95 103 111 117

i b ba PEN

N A U L DAHU

LATAR BELAKANG Perencanaaan merupakan sebuah strategi upaya untuk menuju sebuah tujuan yang dianggap ideal, dalam proses perencanaan tentu ada sasaran tertentu untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Perencanaan Wilayah adalah sebuah kegiatan yang mengkaji suatu wilayah dengan melihat kondisi dan keadaan wilayah tersebut sehingga didapatkan perpektif awal melihat potensi dan masalah wilayah untuk dirumuskan menjadi rencana-rencana yang tepat sasaran. Jadi sebelum melakukan perencanaan harus ada analisis Wilayah yaitu dengan mengumpulkan data terkait wilayah tersebut, dimana dta-data tersebut akan menjadi barang acuan dalam merencanakan Wilayah. Sesuai UU no.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. RTRW merupakan dokumen tentang proses perencanaan pada suatu Wilayah. Sehingga untuk masing-masing Wilayah maupun Daerah yang ada di Indonesia RTRW merupakan pedoman dalam penataan ruang. Perencanaan yang dirumuskan sesuai dengan keadaan dan Kondis dari Wilayah tersebut. Sehingga harus

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

adanay strategi yang mendukung dalam perkembangan Wilayah nantinya. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri tentu harus menjadi Kabupaten yang mewadahi kehidupan masyarakatnya sesuai dengan kondisi ďŹ sik alam dan Ruang Kabupaten ini. Dalam menuju masyarakat yang terwadahi harus ada perencanaan didalamnya dengan melihat bagaimana potensi dan masalahnya. Kabupaten Wonogiri memiliki berbagai keadaan alam yang beragam sehingga banyak sekali hal yang terjadi pada Kabupaten ini, untuk merencanakan semua permasalahan dan potensi sesuai dengan dirumuskannya sebuah isu-isu harus adanyanya data dan analisis tertentu, dengan melihat karakter pembentuk wilayah seperti ďŹ sik datasr, keruanagan, kependudukan, ekonomi, dan Infrastruktur, karakter ini akan mengarahkan perencana untuk merencakan wilayah Wonogiri tersebut, dan untuk menentukan arah perkembangan Wilayah dengan merencanakan Struktur ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Skenario yang di rencanakan.

tujuan Penulisan Ÿ

Tujuan dari Penulisan Laporan Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Wonogiri ini adalah: 1. Merumuskan Masalah dan Potensi menjadi sebah Pohon Masalah dan Pohon Potensi guna menetukan Pokok dari Tujuan Perencanaan 2. Mengkaji Isu-isu Strategis untuk menjadi acuan dalam perencanaan 3. Membuat Skenario Pilihan untuk menentukan arh perkembangan Wilayah di masa yang akan datang 4. Merencanakan Struktur dan Pola Ruang menjadi Pembentuk arahan dari Perencanaan 5. Menentukan Visi, Misi, tujuan, Sasaran, dan Indikator untuk menjadi Implementasi yang nyata dari Perencanaan.

Landasan hukum Ÿ Ÿ

Undang-undang no. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya Keputusan Menteri Permukiman dan

Ÿ Ÿ

Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal pada Lingkup Wilayah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Jawa Tengah 2009-2029 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SNI-19-6728-3-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum. lingkungan perumahan di perkotaan.

ruang lingkup Lingkup spasial Dalam laporan ini ialah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Bagian Utara : Kabupaten Sukoharjo Bagian Timur :Kabupaten Pacitan Bagian Selatan : Samudera Hindia Bagian Barat : Kabupaten Gunungkidul Ruang Lingkup Substansial Lingkup substansi analisis Kabupaten Wonogiri mencakup ﬁsik dasar, kependudukan, ekonomi, sarana, prasarana dan isu-isu strategis. Sedangkan substansi perencanaan Kabupaten Wonogiri mencakup Struktur Ruang, Pola Ruang, Skenario wilayah, Pohon Tujuan yang nantinya dikaitkan dengan Konsep yang menjadi arah pengembangan Kabupaten Wonogiri dan beberapa Kebijakan seperti RTRW, RDTR, dan sebagainya. Temporal Lingkup temporal terbagi menjadi dua, yaitu a) Lingkup waktu data Analisis : 2012 - 2015 b) Lingkup waktu Perencanaan : 2016 – 2035

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

METODE PERENCANAAN Konsep Perencanaan Konsep perencanaan Kabupaten Wonogiri dirumuskan sesuai dengan analisis dari potensi dan masalah yang akhirnya membentuk sebuah tujuan diman konsep tersebut berguna untuk mengarahkan tujuan tersebut. Adapun cara pemilihan Konsep perencanaan sebagai berikut: 1. Problem Tree and Potensial Tree Identify Untuk menentukan arah perkembangan wilayah harus mentukan core masalah dan potensi yang dilihat dari adanya skema pohon masala dan potensi, sehingga perencana mengetahui dimana titik yang harus dibenahi, untuk menentukan sebuah arah tujuan nantinya dengan sebuah tema atau konsep. 2. penyusunan Visi dan Misi Visi ditentukan berdasarkan tujuan utama yang di bentuk dari Konsep, dimana Visi ini dicapai pada tahun 2037 yang merupakan pengembangan konsep perencanaan yang telah dirumuskan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya dalam mewujudkan visi tersebut. Untuk menentukan visi dan misi berdasarkan Undang-undang republic Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. 3. Penyusunan Logical Frame Work Logical Framework ini dapat membuat aliran struktur dari konsep berdasarkan indicator tertentu sesuai dengan konsep, dengan mengidentiďŹ kasi komponen seperti visi, misi, tujuan, sasaran, dan Indikator. Sehingga program yang disusun atau diimplementasikan masih sesuai dengan konsep awalnya. 4. Inventarisasi Infrastruktur Dengan adanya program-program untuk mewujudkan konsep, dimana program ini tentu memiliki sebuah output sehingga harus disesuaikan dengan kondisi eksisting wilayah, melihat berapa pertambahan yang akan terjadi dengan adanya program-program tersebut.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Skenario Pembangunan Skenario dibuat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan dengan berbagai asumsi pendukung, skenario ini berlandaskan pada keadaan tren atau proyeksi, lalu di kolaborasikan dengan asumsi untuk mencapai tujuan sesuai dengan konsep perencanaan. Skenario yang dilalukan dalam perencanaan adalah Skenario Kependudukan, dengan melihat daya dukung wilayah sebagai acuan penduduk untuk melangsuungkan hidup, lalu ekonomi makro yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberi asumsi untuk pendapatan ekonomi daerah sesuai konsep perencanaan, dan yang terakhir adalah Ekonomi Mikro yaitu pendapatan perkapita masyarakat, berdasarkan jumlah penduduk yang ditargetkan dan pendapatan daerah yang diskenariokan Pemilihan Struktur Ruang 1. Pemetaan Komoditas Unggalan Untuk menentukan struktur Ruang, pemetaan Komoditas ini melihat unggulan dari setiap kecamatan sehingga setiap kecamatan memiliki karakteristik tertentu dalam komoditasnya. Kegiatan yang ada pada kecamatan lebih diarahkan sesuai keadaan pada kemacamatan tersebut. 2. Keunngulan Komparatif Melihat keunggulan daerah yg berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat memproduksi sebuah produk dan jasa, dimana produksi tersebut akan membentuk arus pergerakan barang dalam sebuah wilayah. 3. Pengelompokan Kluster Setelah mengetahui keunggulan dari masingmasing Wilayah maka selanjutnya adalah menentukan kluster untuk masing-masing komoditas membentuk sebuah kumpulan wilayah yang memiliki karakteristik masingmasing, hal ini berguna untuk menentukan pusat kegiatan yang berpotensi untuk dikembangkan, agar masing-masing pusat kegiatan dapat terkoneksi dengan baik. 4. Jaringan Wilayah Untuk membentuk struktur yang memiliki hirarki,

Bab III Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bab ini membahas tentang kerangka dari konsep yang di rencankan yaitu Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan, alu Indikator Sasaran Pembangunan.

karena menjadi penghubung dari semua titik pusat kegiatan, dan menjadi jalur konektivitas dari tiap daerah yang terlalui, dan melihat cara pendistribusian yang ideal. Pola Ruang Rencan Pola Ruang Kabupaten Wonogiri adalah suatu gambaran tentang pemanfaatan Ruang dan pembagian aktivitas Kabupaten Wonogiri pada masa depan yang akan datang. Rencana Pola ruang disusun berdasarkan hasil dari rencana struktur ruangdan Pengembangan arah potensi Wilayah dengan cara pertimbangan potensi dengan neraca sumberdaya alam. Sehingga Rencana Pola ruang sesuai dengan keadaan Wilayah dan memiliki kondisi yang ideal dalam pemanfaatan ruangnya. Analisis kebutuhan Infrastruktur dan Sarana Analisis kebutuhan Infrastruktur ditentukan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dengan mengacu pada kebutuhan untuk tahun 2037. Adapun rencana kebutuhan Infrastruktur dikembangkan adalah a. Rencana jaringan air bersih b. Rencana jaringan transportasi c. Rencana jaringan energy d. Rencana jaringan persampahan

Bab IV Rencana Tata Ruang Wilayah Bab ini membahas detail rentang Rencana yang tertuang dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah, Rencana Pola Ruang Wilayah, Rencana Kawasan Strategis, dan Arahan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bab V Skenario dan Tahapan Pelaksanaan Bab ini membahas tentang Skenario Wilayah yang disusun berdasarkan tren dan tahapan pelaksanaan program-program sesuai dengan arahan konsep perencanaan Bab VI Rencana Program Prioritas Bab ini membahas tentang rencana program pembangunan dalam Rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonogiri, melihat latar belakang, tujuan program, landasan hukum, metode perencanaan, kerangkaberpikir, konsep rencana, rencan detail, dan pentahapan program,

sistemtika penulisan Laporan yang merupakan hasil akhir Perencanaan Wilayah Kabupaten Wonogiri memiliki beberapa bagian antara lain: Bab I Pendahuluan Bab ini mencakup Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum, Ruang Lingkup, Pendekatan dan Metode dan Output Perencanaan Bab II Potensi, Masalah, dan Konsep Pengembangan Wilayah Bab ini membahas tentang Latar Belakang Pemilihan Konsep, Konsep Perencanaan, dan Preseden

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

bab ii m u m u n a r Gamba wilayah

KEPENDUDUKAN

profil wilayah

Jumlah dan Distribusi Penduduk Jumlah penduduk meningkat 5 tahun terakhir.

FISIK DASAR 7 32' - 8 15' LS 110 41' - 111 18' BT

kecamatan Curah hujan rata-rata 17.7 mm/ hari

Luas 182.236,02 ha

24 C - 32 C

106 - 600 Mdpl

Graﬁk Jumlah Penduduk Wonogiri 2011-2015 Sumber : Analisis Kelompok

Laju pertumbuhan penduduk menurun

U S

Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Samudera Hindia

T B

Kab. Karanganyar Kab. Ponorogo (Jawa Timur) Daerah Istimewa Yogyakarta Kab. Klaten

Graﬁk Laju Pertumuhan Penduduk 2011-2015 Sumber : Analisis Kelompok

Kepadatan penduduk Wonogiri bagian utara lebih tinggi dibanding bagian selatan Dampak : perbedaan pelayanan infrastruktur

Peta Kepadatan Penduduk Bruto Per Kecamatan Sumber : Analisis Kelompok

Peta Administrasi sumber : BPBD Kabupaten Wonogiri

Jenis Tanah Aluvial, Latosol, Regosol, Andesol, Grumusol, Mediterian dan Litosol

Sex Ratio 94,59

Kelerengan, Klasiﬁkasi lereng dibagi menjadi 5 yaitu 0-4%, 4-8%, 8-16%, 16-28%, dan > 28% kelerengan yang tingkat kecuramannya rendah adalah Baturetno, dan yang paling tinggi adalah Tirtomoyo dan Kismantoro

Dependency Ratio

51,36% Graﬁk Piramida Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Sumber : Analisis Kelompok

Pria

Wanita

Kesesuaian Lahan 119061 Ha wilayah Kabupaten wonogiri cocok untuk digunakan sebagai kawasan budidaya, 52335 Ha sebagai kawasan Penyangga dan 10840 Ha sebagai kawasan Lindung. Diagram Presentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Sumber : Analisis Kelompok

Bencana Alam, Ada 2 jenis bencana yang paling krusial di Kabupaten Wonogiri yaitu Kekeringan dan Tanah Longsor

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Angka Pengangguran

Sektor Dominan

premier

Pertumbuhan PDRB

IPM Wonogiri dan Jawa Tengah

pertumbuhan PDRB kabupaten Wonogiri ﬂuktuatif, tapi secara linear tampak pertumbuhan positif. Rata – rata pertumbuhan ekonomi di Kabupeten Wonogiri dari tahun 2010-2014 yaitu sebesar 4.89%

2014 2012

IPM WONOGIRI

70 IPM JATENG

IPM Wonogiri meningkat dalam 5 tahun (kualitas SDM naik)

Graﬁk Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2014 Sumber : PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2015

IPM Wonogiri tertinggal 3% dari IPM Jateng (kualitas SDM Wonogiri di bawah rata-rata Jateng)

PDRB Perkapita

Graﬁk IPM Wonogiri dan Jawa Tengah Sumber : Analisis Kelompok

2014

2019

2024

Jumlah (Jiwa)

945817

964402

983353

Kepadatan (Jiwa/km )

519

529

540

2029

2034

1002676 1022378 550

terdapat kegiatan ekonomi yang naik turun tapi secara trend mengalami peningkatan

561

Rankuman Proyeksi Penduduk Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis Kelompok

EKONOMI

Graﬁk Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2014 Sumber : PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2015

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun. Sektor pertanian menyumbang rata-rata 35% dari total PDRB Kabupaten Wonogiri. Pada posisi kedua dan ketiga disusul oleh sektor perdagangan besar & eceran; reparasi mobil & sepeda motor dan sektor industri pengolahan.

LQ sektor yang mempunya nilai LQ terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai 2.29 “Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memang menjadi sektor basis. Namun terjadi pergeseran struktur ekonomi ke sektor industri pengolahan dan sektor jasa pendidikan.”

Struktur Ekonomi

Disparitas Pendapatan Antar Wilayah terdapat 12 kecamatan yang memiliki PDRB per kapita kecamatan diatas rata rata PDRB Perkapita Kab Wonogiri dengan kecamatan Wonogiri adalah kecamatan PDRB perkapita tertinggi. Sedangkan 13 kecamatan lainnya masih berada di bawah PDRB perkapita kabupaten, dengan kecamatan Slogohimo adalah kecamatan pdrb perkapita terendah.

Diagram Struktur PDRB ADHK Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014 Sumber : PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2015

sektor industri pengolahan dan sektor jasa pendidikan adalah sektor yang selalu mengalami peningkatan persentase paling banyak tiap tahunnya. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan persentase. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran sektor ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier di Kabupaten Wonogiri.

Proyeksi PDRB 2014

2019

2024

2029

PDRB 16,022,449.37 23,686,155.11 19,851,731.28 (Juta 27,520,578.93 Rupiah) Tabel proyeksi PDRB Kabupaten Wonogiri 20 tahun mendatang (2014-2034) Sumber : Olahan PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2014

2034 31,355,002.76

Berdasarkan analisis yang dilakuakan, didapatkan proyeksi PDRB Kabupaten Wonogiri pada tahun 2034 yaitu 31,355,022.76 juta rupiah.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

SARANA DAN PRASARANA Kesehatan sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Wonogiri yaitu Rumah Sakit Umum, Puskesmas, dan Posyandu, RSU sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk, Puskesmas masih kurang pada kecamatan Wonogiri dan Ngadirojo, sedangkan posyandu sudah mencukupi untuk setiap kecamatannya. sarana kesehatan di Kabupaten Wonogiri sudah mencukupi seluruh penduduknya baik dari sarana kesehatan dengan skala regional maupun skala lokal.

Rekreasi Terdapat 43 obyek wisata yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri dan terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu gunung, gua, hutan, pantai, sendang, telaga, air terjun, peninggalan sejarah, agrowisata, wisata spiritual, wisata edukasi, dan tirta (waduk). Namun dari banyak obyek wisata yang dimiliki, hanya 6 obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan. Jika dilihat dari sisi jumlah pengunjung wisata, jumlah wisatawan penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2012 hingga tahun 2014.

Air Bersih Pendidikan banyak sarana pendidikan yang belum memenuhi sesuai dengan standar kebutuhan. yaitu TK, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Ketidak tercukupan tersebut berada dihampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogri. Sedangkan untuk sarana pendidikan Sekolah Dasar semua kecamatan sudah terpenuhi kebutuhannya. sarana pendidikan di Wonogiri masih kurang di setiap kecamatan

Sampah beberapa kecamatan yang masih belum terangkut sampahnya, hal ini menandakan bahwa sistem persampahan di Kabupaten Wonogiri belum menyeluruh. Untuk TPA sendiri, Kabupaten Wonogiri mempunyai 5 TPA, yang dimana didominansi dengan sistem Open dumping, namun salah satu TPA yang paling luas dengan 8,2 ha yaitu TPA Ngadirojo sudah menggunakan Controlled LandďŹ ll.

Transportasi Stasiun Wonogiri masuk dalam stasiun kelas 3/kecil, Pada Kecamatan Selogiri terdapat terminal bus terbesar, terminal ini merupakan tempat pemberangkatan utama. Di Kecamatan Purwantoro, Baturetno, dan Pracimantoro terdapat terminal pembantu. Armada transportasi lainnya adalah angkutan perdesaan dan sudah hampir menjangkau seluruh kecamatan. transportasinya masih kurang dalam skala regional, sedangkan untuk skala lokal (dalam kabupaten) sudah cukup baik.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Pada tahun 2014, ada beberapa kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang belum mendapatkan akses air bersih dari PDAM, yaitu Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Tirtomoyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Kismantoro, Kecamatan Bulukerto, Kecamatan Puhpelem, dan Kecamatan Jatipurno. Jumlah pelanggan air bersih tiap tahunnya meningkat dari tahun 2010, hingga pada tahun 2014 terdapat 30.913 pelanggan air bersih yang tercatat oleh PDAM Giri Tirta Sari.

Sanitasi Pada tahun 2014 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonogiri sudah menggunakan fasilitas pembuangan kotoran manusia dan terjadi peningkatan dar tahun 2013, hanya sekitar 0,06% yang belum menggunakan fasilitas tersebut dan dari seluruh rumah tangga hanya 73,76% rumah tangga yang menggunakan tanki/SPAL sebagai tempat pembuangan air tinja.

Sarana Niaga Sarana perniagaan kabupaten wonogiri terdiri dari pasar dan koperasi. Jika dibandingkan dengan standar pelayanan, analisis ketercukupan sarana perniagaan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2004 kebanyakan sudah tercukupi dengan keadaan eksisting, hanya ada di Kecamatan Baturetno yang belum mencukupi untuk fasilitas pasar dikarenakan pasar hanya terdapat di pusat kecamatan, tidak ada pasar kecil di tingkat desa.

STRUKTUR DAN POLA RUANG STRUKTUR RUANG Peta Hirarki Struktur Eksisting

“Struktur ruang eksisting Wonogiri berbentuk pistol dan menunjukan pola acak dan tersebar tidak merata, sehingga memiliki kebutuhan jaringan perhubungan dan transportasi yang tinggi”

Peta Hirarki Struktur Eksisting Sumber: Analisis Kelompok

POLA RUANG Peta Evaluasi Pola Ruang

“Peruntukan pola ruang Kabupaten Wonogiri terdiri dari hutan lindung, hutan produksi terbatas dan tetap, permukiman, serta pertanian lahan basah dan kering dimana peruntukan pertanian lahan basah paling besar, dan yang tidak sesuai sebesar 20,32%”

Peta Evaluasi Pola Ruang Sumber: Analisis Kelompok

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

potensi Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi Kemiskinan Jajaran geopark pegunungan karst

Pengembangan agrobisnis Pertumbuhan ekonomi terhambat

Ketersediaan lahan sampai dengan

Potensi wisata alam tinggi Pengembangan sektor pariwisata terhambat

TopograďŹ beragam

Jumlah tenaga kerja Gambar pohon potensi Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis kelompok. 2017

Potensi Ekonomi Potensi Fisik Dasar Potensi Kependudukan Potensi Sarpras

Potensi Utama 1 Potensi Utama 2 Berefek pada ... (1) Berefek pada ... (2) Memecahkan Masalah ...

Sesuai dengan hasil analisis karakteristik wilayah yang telah dilakukan, Kabupaten Wonogiri memiliki potensi baik yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Potensi dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan di Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri memiliki potensi yang besar di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masuk dalam peringkat ketiga terbesar seJawa Tengah. Hal tersebut juga didukung oleh masih banyaknya lahan yang tersedia dan belum mencapai over capacity pada 20 tahun ke depan serta jumlah tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pengembangan industri pengolahan di Kabupaten Wonogiri. Jajaran Geopark dan topograďŹ Kabupaten Wonogiri yang beragam meningkatkan potensi Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

geotourism di kabupaten tersebut. Selain itu, dengan adanya jalan antar provinsi dan antar Kabupaten yang melalui Wonogiri dapat menjadikan kabupaten ini sebagai hub-region. Harapannya dengan adanya industry pengolahan, tingginya potensi geotourism, dan terbentuknya hub region dapat menyelesaikan masalah berupa terhambatnya pertumbuhan ekonomi di Wonogiri.

masalah

Gambar pohon masalah Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis kelompok. 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Permasalahan yang ada di Kabupaten Wonogiri tentunya tidak lepas dari kondisi fisik atau karakteristik fisik yang ada di Kabupaten Wonogiri itu sendiri. Dengan kondisi fisik yang berbukit-bukit dan terdapat Waduk Gajah Mungkur yang berada di tengah – tengah wilayah. hal tersebut menjadi pemicu permasalahan berupa terbatasnya jumlah dan rendahnya kualitas sarana kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Ditambah juga dengan minimnya jalan internal wilayah baik dari segi kualitas dan kuantitas. Rendahnya kuantitas sarana kesehatan, pendidikan dan keterampilan menjadikan aksesibilitas warga masyarakat untuk bisa mengakses fasilitas tersebut menjadi terbatas. Sehingga berpengaruh terhadap kualitas Tenaga kerja yang ada. Karena hal itu maka penguasaan teknologi juga menjadi terbatas sehingga kapasitasnya untuk menghadapi bencana pun rendah. kapasitas mitigasi bencana yang rendah mengakibatkan besarnya kerugian yang ditimbulkan karena bencana tersebut. Selain rendahnya penguasaan teknologi, hal yang disebabkan oleh kualitas tanaga kerja yang rendah menjadikan jiwa wirausaha dan inovasi yang dimiliki juga rendah. sehingga kegiatan ekonomi yang ada akan memiliki diversifikasi yang rendah pula. Tenaga kerja yang kalah bersaing di dalam wilayah akan memilih untuk mengadu nasib di kota-kota besar. Minimnya prasarana perhubungan mengakibatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah rendah, dan diikuti dengan biaya produksi yang inefisien. Ketiga akar masalah tersebut menjadikan Wonogiri memiliki kerentanan baik dari segi ekonomi, kebencanaan dan juga kualitas sumber daya manusianya. Kerentanan yang tinggi tersebut akan menjadikan Wonogiri menjadi rawan gejolak ekonomi yang berakibat pada terancamnya keberlanjutan pembangunan wilayah.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Pohon Tujuan Berdasarkan pohon masalah dan potensi yang ada, kemudian dirumuskan pohon tujuan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan memaksimalkan potensi wilayah Kabupaten Wonogiri. Inti tujuan yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan Kabupaten Wonogiri adalah peningkatan produktivitas wilayah Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya peningkatan produktivitas, diharapkan adaptasi kompetisi pasar dapat membaik sehingga kapasitas adaptasi bencana dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Peningkatan kapasitas adaptasi dari segi kondisi alam dan sumber daya manusianya dapat membentuk Kabupaten Wonogiri menjadi wilayah yang tangguh. Dengan ketangguhan tersebut, diharapkan kondisi perekonomiannya stabil dan pembangunannya dapat berlangsung secara berkelanjutan

Gambar pohon tujuan Kabupaten Wonogiri 2035 Sumber : Analisis kelompok. 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

isu wilayah 1. Pengoptimalan Hutan Produksi untuk Kebencanaan Kekeringan dan Longsor Kabupaten Wonogiri bagian selatan pada musim kemarau merupakan daerah yang sering mengalami kekeringan. Sedangkan hampir seluruh wilayahnya rentan longsor. Di sisi lain, sektor kehutanan merupakan sektor yang sangat penting dan mempunyai peranan yang strategis di Kabupaten Wonogiri. Hutan ternyata juga dapat menetralisir adanya ancaman kebencanaan tersebut salah satunya dengan adanya sektor kehutanan baik itu hutan lindung maupun hutan produksi.

terpenuhi, misal akses menuju destinasi wisata masih belum memungkinkan untuk dapat dilalui karena masih sempit dan kualitas jalan yang buruk, atraksi yang disediakan di destinasi wisata masih minim, serta fasilitas pendukung kepariwisataan lainnya yang belum memadai. 4. Pembangunan Pabrik Semen di Kawasan Gunung Sewu Isu pembangunan pabrik semen berada di Kecamatan Giriwoyo, lalu saat ini para investor juga mengincar Kecamatan Eromoko yang juga memiliki potensi yang sama Kawasan Gunung Sewu memiliki wilayah karst seluas 338,74 km2 atau 18,6% dari luas Kabupaten Wonogiri. Terjadi ketidaksesuaian antar dokumen rencana dengan implementasi yang ada. Selain itu, juga belum diketahui dampak apa yang akan ditimbulkan dari pembangunan pabrik ini apabila benar-benar terealisasikan.

2. Kurangnya Perhatian dan Pemahaman akan Potensi Keanggotaan UNESCO Globlal Geopark Network (GGN) Gunung Sewu di Kabupaten Wonogiri Kawasan pegunungan Karst Gunung Sewu telah ditetapkan sebagai global geopark oleh UNESCO, Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations), dan telah mengikuti keanggotaan jaringan geopark dunia dalam wadah Global Geopark Network (GGN) sejak 2015. Keberadaan geopark memberikan potensi pengembangan geotourism yaitu sebagai pembangkit ekonomi masyarakat lokal, namun di sisi lain membawa ancaman pada aspek kelestarian identitas geograďŹ s kawasan. Pemahaman dan perhatian terhadap potensi dan dampak pengembangan geotourism Gunung Sewu bagi Kabupaten Wonogiri dinilai masih sangat kurang.

5. Fenomena Sedimentasi Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri Waduk Gajah Mungkur diharapkan berumur 100 tahun atau bertahan hingga tahun 2078. Namun, umur dari waduk ini diperkirakan tidak akan lama karena adanya erosi dan sedimentasi yang berasal dari DAS yang bermuara ke waduk sehingga terjadi pendangkalan yang cepat. Sedimentasi membuat daya tampung waduk berkurang dan menyebabkan banjir di musim hujan.

3. Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Wonogiri Kunjungan wisata di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan pada tahun 20102012 dan mengalami ďŹ&#x201A;uktuasi pada tahun 2012-2013, pendapatan dari sektor pariwisata terus meningkat. Namun dalam pengembangan kepariwisataannya, pariwisata Wonogiri masih belum optimal, hal ini disebabkan aspek-aspek dalam pengembangan kepariwisataan belum

5. Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di Kabupaten Wonogiri Adanya pembangunan JJLS pasti memberi dampak terhadap wilayah-wilayah yang dilalauinya, tak terkecuali Kabupaten Wonogiri. Hanya saja dampak yang nantinya akan dirasakan kabupaten Wonogiri masihlah perlu dianalisis baik buruknya. Agar nantinya jika dampak yang dirasakan adalah dampak yang baik maka bisa diarahkan agar dampak baik tersebut bisa berlangsung dengan

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

5. Pembangunan industri tekstile dan Produk Tekstile (TPT) di Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri saat ini dikenal sebagai kabupaten agraris, dan salah satu kluster pertanian di Jawa Tengah, penyumbang PDRB sektor pertanian yang cukup besar. Sektor pertanian dalam hal ini tentu akan mendapatkan dampak dari arah pembangunan Kabupaten Wonogiri saat ini. Kegiatan pembangunan pabrik yang sedang terjadi di Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu 2 tahun ini tentu memberikan dampak pada sektor lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan dampak pembangunan tersebut sebagai informasi awal untuk arahan pembangunan di masa depan.

Review Dokumen RPJP, RTRW, RPJM

Relevansi antar Dokumen Dari 44 arah pengembangan, terdapat 21 arahan sangat sesuai, 22 arahan cukup sesuai, dan 1 arahan tidak sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat relevansi antara RPJP misi 2 dengan RTRW Kabupaten Wonogiri sebesar 97,7%. Tingkat Ketercapaian (dengan RTRW Daerah) · rencana struktur ruang : 98%. · rencana pola ruang : 61%. · rencana kawsan strategis : 68%

3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Relevansi antar Dokumen Dari 19 arah pengembangan, terdapat 2 arahan sesuai, 4 arahan cukup sesuai,dan 13 arahan kurang sesuai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat relevansi antara RPJP misi 3 dan RTRW sebesar 31,57%. Tingkat Ketercapaian (dengan RTRW Daerah) ·rencana struktur ruang : 28,07% (kurang mendukung) ·rencana pola ruang : 36,84% (cukup mendukung) ·rencana kawasan strategis : 24,21% (kurang mendukung)

A.Relevansi dan tingkat ketercapaian RTRW dengan RPJPD Kabupaten Wonogiri Terdapat 5 misi yang tercantum di RPJP Kabupaten Wonogiri. Namun, misi ke 5 tidak di review karena tidak terdapat hubungan dengan penataan ruang. Berikut hasil review ke 4 misi:

4. Mewujudkan ketercukupan dan pelayanan sarana prasarana yang berkualitas guna menunjang pengembangan wilayah Relevansi antar Dokumen Dari 13 arah pengembangan, terdapat 3 arahan sangat sesuai, 9 arahan cukup sesuai, dan 1 arahan tidak sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat relevansi antara RPJP misi 4 dengan RTRW Kabupaten Wonogiri sebesar 92,3%.

1.Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, bermartabat, dan berdaya saing Relevansi antar DokumenDari 52 arah pembangunan, tidak terdapat arahan yang sangat sesuai, 12 arahan cukup sesuai, dan 40 arahan tidak sesuai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat relevansi antara RPJP misi 1 dengan RTRW Kabupaten Wonogiri sebesar 23,07 %. Tingkat Ketercapaian (dengan RTRW Daerah) ·rencana struktur ruang : 45,51% ·rencana pola ruang : 34,61% ·rencana kawasan strategis : 3,36% 2. Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan IPTEK serta mampu bersaing di pasar global

Tingkat Ketercapaian (dengan RTRW Daerah) ·Rencana struktur ruang : 85% (sangat mendukung) ·Rencana pola ruang : 50% (cukup mendukung) ·Rencana kawasan strategis : 44% (cukup mendukung)

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

A. Tingkat Relevansi RPJP dengan RPJMD Kabupaten Wonogiri Hasil analisis : Dengan total 115 arah pembangunan, terdapat 50 program yang relevan dan 65 program yang tidak relevan dengan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Wonogiri. Untuk presentase tingkat kerelevansian antara program-program dan arah pembangunan yaitu sebesar 43%. B. Tingkat Relevansi dan EfektiďŹ tas antara Program Pemerintah dengan Permasalahan Kabupaten Wonogiri Âˇ Membandingkan program dengan masalah pembangunan yang tercantum di RPJMD Hasil analisis: Terdapat 5 program yang tidak relevan (10%), 44 program yang efektif (88%), dan 1 program sangat efektif (2%). Sedangkan untuk yang permasalahan dari 26 masalah terdapat 6 masalah (23%) yang belum dapat diatasi dengan Program relevan dan 20 masalah (77%) yang akan dapat diatasi dengan program relevan. Âˇ Membandingkan program yang relevan dan efektif dengan masalah yang ditemukan kelompok Hasil analisis: Terdapat 44 program yang tidak relevan (88%) dan 6 program yang efektif (12%). Sedangkan untuk yang permasalahan dari 3 masalah tersebut akan dapat diatasi dengan program yang relevan dan efektif. Kesimpulan: Dari hasil analisis review program RPJMD Kabupaten Wonogiri 2010-2015, ternyata 88% program sudah efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian diharapkan dalam penyusunan RPJMD kedepannya bisa lebih memperhatikan unsur spasial dan memprioritaskan programprogram yang lebih tepat guna dan relevan dengan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Wonogiri saat ini, agar pembangunan yang ada bisa lebih besar manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat Wonogiri.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

I i i b a b E G N E P P E S KON H A Y A L I W

N A G N MBA

Konsep Pengembangan Wilayah Konsep Kerentanan Kabupaten Wonogiri Pemilihan konsep pengembangan wilayah Kabupaten Wonogiri didasarkan untuk menyelesaikan inti masalah (core problem) yang dihadapi oleh Kabupaten Wonogiri, yaitu kerentanan wilayah yang tinggi. Wilayah yang [1] rentan merujuk pada pengertian kurangnya [2] kemampuan (capacity) internal suatu wilayah [3] dalam menghadapi paparan risiko (risk exposure) yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa contoh paparan risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu wilayah:

Tabel Ragam Paparan Risiko Wilayah Sumber: Holzmann dan Jorgensen, 2000 dengan modiďŹ kasi

Berdasarkan analisis pohon masalah didapatkan bahwa kerentanan yang dihadapi oleh Kabupaten Wonogiri memiliki akar masalah pada kurangnya pelayanan infrastruktur wilayah, yang meliputi: a. Rendahnya kuantitas sarana pelayanan kesehatan. b. Rendahnya kuantitas sarana pelayanan pendidikan dan keterampilan. c. Rendahnya konektivitas jaringan perhubungan.

Kurangnya pelayanan ketiga jenis infrastruktur tersebut memberi pengaruh terhadap kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Wonogiri sebagai putra daerah yang menyokong pembangunan dan menjadi sumber tenaga kerja bagi aktivitas produksi ekonomi di Kabupaten Wonogiri. Pembangunan manusia yang rendah akan berdampak bagi produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi kemiskinan wilayah. Pemilihan Konsep Wonogiri Tangguh Untuk menyelesaikan masalah kerentanan wilayah Kabupaten Wonogiri, maka dirumuskan konsep Wonogiri Tangguh sebagai arahan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Wonogiri. Ketangguhan adalah kondisi jangka panjang suatu wilayah dalam memiliki kemampuan/kapasitas inovasi, mitigasi, dan adaptasi untuk bertahan diri (coping) dan melenting/menyembuhkan diri (recovery) dari paparan risiko. Ketangguhan adalah kondisi jangka panjang suatu wilayah untuk memiliki kapasitas daya tahan (coping)[4] dan daya lenting (recovery)[5] untuk menghadapi dan mengurangi kerugian dari perubahan internal atau pun eksternal yang terjadi. Christoperson (2010) menjabarkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketangguhan wilayah, yaitu: a. Pemahaman dan pengenalan potensi dan masalah diri wilayah. b. Tingkat inovasi sistem wilayah untuk beradaptasi secara dinamis seiring perkembangan waktu. c. Infrastruktur modern pendukung produktivitas ekonomi dan sosial. d. Keterampilan (skills) tenaga kerja dan inovasi kewirausahaan (entrepreneurship). e. Modal capital dan ďŹ nansial pendukung pengembangan wilayah. f. DiversiďŹ kasi kegiatan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan satu jenis industri tunggal ketika terjadi suatu krisis.

[1] Kerentanan: kerugian yang dinyatakan melalui jumlah kerusakan dan kehilangan karena bahaya/ bencana yang terjadi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu (Bech, 1992). Sedangkan bahaya adalah suatu kejadian luar biasa yang mampu mengganggu, mengurangi, atau mengakibatkan suatu kehilangan (Hyndman, 2010) [2] Kemampuan/kapasitas: ukuran performa kemampuan suatu atribut dari sebuah kondisi ruang dalam mendukung tercapainya kelangsungan sistem kehidupan (Urban Task Force, 1999). [3] Risiko: kerugian yang terjadi dari suatu perubahan lingkungan dan sosial karena kurang/tidak adanya kapasitas untuk beradaptasi (Adger, 2006). [4] Daya coping adalah kemampuan suatu wilayah untuk bertahan diri dan mengurangi kerugian pada suatu risiko yang terjadi. [5] Daya lenting (recovery) adalah kemampuan suatu wilayah untuk kembali (malleability) dari suatu goncangan eksternal yang terjadi ke kondisinya yang seimbang.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Strategi Penerapan Konsep Wonogiri Tangguh Untuk mencapai kondisi tangguh, suatu wilayah harus memiliki strategi upaya mitigasi, adaptasi, dan inovasi dalam menghadapi isu-isu pembangunan sosio-ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut digunakan untuk mengurangi kerugian terhadap paparan risiko yang mungkin, sedang, ataupun sudah terjadi di Kabupaten Wonogiri.

INOVASI

MITIGASI

KETANGGUHAN

ADAPTASI

Ilustrasi strategi mencapai ketangguhan wilayah Sumber: Roychansyah, 2015 dengan modiďŹ kasi

Tabel Analisis Kondisi Wonogiri

Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Pemantapan kapasitas (capacity building) mitigasi, adaptasi, dan inovasi tersebut dilakukan dengan pendekatan pembangunan hard dan soft infrastruktur. Hard infrastruktur meliputi pembangunan prasarana seperti jalan, terminal distribusi (dry port), dan juga utilitas kehidupan dasar seperti air dan listrik. Sedangkan soft

infrastruktur adalah penyediaan sarana kesehatan, pendidikan teknologi, keterampilan, dan teknologi sebagai pendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menjadi tenaga kerja ekonomi wilayah dan pelaku pembangunan wilayah Wonogiri yang handal.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Tabel Analisis Kondisi Wonogiri

Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Wonogiri Tangguh Aspek Spasial (Fisik)

Aspek Aspasial (Sosial)

kesiapan

Pilar Lingkungan/Bencana

Pilar Tata Ruang

Pilar Ekonomi

Pilar SDM

Agroforestri

Agropolitan

Agrobisnis

Tenaga Kerja Handal

Mitigasi

Adaptasi

Inovasi

Gambar Ilustrasi pilar Wonogiri Tangguh Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Dalam mencapai ketangguhan tersebut, komponen pembangunan ďŹ sik dan sosialekonomi wilayah perlu dikembangkan secara seimbang. Penerapan konsep ketangguhan wilayah Kabupaten Wonogiri dirumuskan dalam bentuk 4 pilar ketangguhan, yaitu: ketangguhan ekonomi, ketangguhan sumber daya manusia, ketangguhan lingkungan dan bencana, serta ketangguhan tata ruang. Pemantapan kapasitas (capacity building) mitigasi, adaptasi, dan inovasi tersebut dilakukan

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

dengan pendekatan pembangunan hard dan soft infrastruktur. Hard infrastruktur meliputi pembangunan prasarana seperti jalan, terminal distribusi (dry port), dan juga utilitas kehidupan dasar seperti air dan listrik. Sedangkan soft infrastruktur adalah penyediaan sarana kesehatan, pendidikan teknologi, keterampilan, dan teknologi sebagai pendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menjadi tenaga kerja ekonomi wilayah dan pelaku pembangunan wilayah Wonogiri yang handal.

Ketangguhan Ketangguhan ekonomi

Deskripsi Arahan Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM berbasis agrobisnis[6].

Peningkatan sumber daya manusia Ketangguhan yang handal melalui op malisasi sumber daya pelayanan pendidikan, manusia keterampilan, gizi dan kesehatan. Ketangguhan lingkungan dan bencana

Ketangguhan tata ruang

Pengurangan biaya kerugian kerusakan lingkungan (environmental cost) melalui peningkatan inovasi sains dan teknologi dalam mi gasi[7] bencana. Perencanaan wilayah dengan model agropolitan[8] dan penataan subsistemnya, yaitu kawasan hulu, usaha tani, hilir, dan penunjang produksi dan industri pertanian.

Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Preseden Pemberdayaan UMKM Berbasis Agrobisnis Dalam mencapai ketangguhan ekonomi Kabupaten Wonogiri, peningkatan produktivitas wilayah melalui penciptaan lapangan kerja adalah hal yang penting. Pilar ketangguhan ekonomi wilayah Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM berbasis agrobisnis. Kegiatan ekonomi kerakyatan merujuk pada peningkatan partisipasi kerja masyarakat untuk mencapai kedaulatan rakyat dalam pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi wilayah akan menciptkan iklim pertumbuhan ekonomi wilayah lebih stabil. Kestabilan pasar tersebut terjadi sebagai akibat dari diversiďŹ kasi kegiatan

ekonomi dan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat tidak lagi rentan pada ketergantungan sektor tunggal apabila terjadi krisis ekonomi. Hal ini diimplementasikan dengan mewujudkan jejaring dan sentra-sentra inovasi produksi yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pelaku usaha masyarakat melalui usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UU No. 9 Tahun 1995 mengatur tentang UMKM, dalam hal ini terdapat beberapa perkembangan pengertian UMKM: 1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. 2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 1. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 2. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). UMKM tersebut menjalankan kegiatan agrobisnis, yaitu kegiatan bisnis yang berbasis kegiatan pertanian dari hulu ke hilir. Sistem usaha agrobisnis terdiri dari subsistem kegiatan on farm dan off farm. Subsistem on farm merupakan kegiatan agrobisnis pertama kali yang meliputi kegiatan menghasilkan bahan baku (input pertanian) dan produk budidaya (proses pertanian). Sedangkan subsistem off farm meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah pada hasil produksi dan pemasaran ke konsumen.

[6] Agrobisnis adalah kegiatan bisnis berbasis usaha pertanian (KBBI) dari hulu ke hilir. Konsep ekonomi kerakyatan diartikan sebagai sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan berkedaulatan rakyat. Hal ini diimplementasikan dengan mewujudkan jejaring dan sentra-sentra inovasi produksi yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pelaku usaha masyarakat melalui usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). [7] Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan ďŹ sik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. [8] Agropolitan dideďŹ nisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang). Subsistem agropolitan terdiri dari kawasan: a.Subsistem hulu: penyedia sarana dan input proses produksi b.Subsistem usaha tani: kawasan pelaku produksi primer pertanian c.Subsistem hilir: kawasan pelaku pengolahan sekunder/industri pertanian

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Jenis Inovasi

Preseden Contoh pengembangan komunitas masyarakat berbasis agrobisnis pernah dilakukan pada usaha budidaya kentang di Wonosobo, Jawa Tengah. Pada implementasi agrobisnis tersebut didapatkan peningkatan lapangan pekerjaan, khususnya pada proses pemberian nilai tambah (value added) hasil produksi. Hal ini tampak dari adanya peningkatan harga jual dari kentang mentah menjadi snack olahan kentang seper keripik atau donat kentang dengan pemberdayaan ibu-ibu (rumah tangga) desa. Berikut adalah saluran budidaya sampai pemasaran kentang yang terjadi di Wonosobo:

UMKM Berbasis Agrobisnis

1. 2. 3. 4.

Petani > kelompok tani > ekspor r Petani > kelompok tani > pasar induk Petani > pengumpul kecil > pedagang besar Petani > pengumpul kecil > pengumpul besar > pedagang besar > pasar induk > konsumen 5. Petani > pengumpul besar > pasar induk > konsumen Dalam hal ini, pola pemasaran yang terjadi dapat diadaptasikan sebagai potensi penciptaan tenaga kerja dan kelompok UMKM untuk memberikan nilai tambah barang sebelum dipasarkan pada konsumen.

Pembangunan SDM Handal Manusia merupakan modal sekaligus pelaku dalam pembangunan, khususnya sebagai tenaga kerja kegiatan ekonomi wilayah. World Bank mendeďŹ nisikan[9], â&#x20AC;&#x153;Human development is the expansion of people's freedom to live long, healthy and creatives lives.â&#x20AC;? Pembangunan manusia merupakan suatu upaya dalam peningkatan kualitas hidup dan kemampuan

sosial-ekonomi masyarakat suatu wilayah. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pemerataan kesempatan (aksesibility) dan pelayanan di sektor pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan, serta kesehatan. Sehingga, diharapkan dengan tercapainya masyarakat yang sejahtera akan berbanding lurus dengan kehandalan kualitas tenaga kerja untuk siap melakukan adaptasi dan kompetisi pasar.

[9]

Paola Pagliani. The Human Development Approach and People with Disabilities. Online: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:22587279~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.ht ml. UNDP Materials and Publications.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Untuk mencapai ketangguhan bencana dan lingkungan Kabupaten Wonogiri dilakukan arahan peningkatan inovasi sains dan teknologi dalam mitigasi bencana. 1. Tanah Longsor : mitigasi vegetatif, rekayasa keteknikan, dan agroforestri 2. Kekeringan : pembangunan embung pertanian dan eksplorasi potensi hidrologi bawah tanah

Peningkatan Inovasi Sains dan Teknologi dalam Mitigasi Bencana UU No. 24 Tahun 2007 mendeﬁnisikan bahwa mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan ﬁsik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pada kondisi eksisting, Kabupaten Wonogiri memiliki ancaman bencana terbesar, yaitu bencana kekeringan dan tanah longsor.

Jenis Inovasi Mitigasi vegetatif

Preseden Contoh pengendalian longsor secara vegeta f diambil dari Desa Binangun, Banyumas. Pengendalian ini dilakukan melalui penanaman vegetasi yang sesuai dengan melihat variabel tekstur tanah, kelerengan, dan guna lahan di kawasan rawan longsor. Salah satu rekayasa keteknikan dalam mencegah longsor adalah menggunakan metode “S tching”, yaitu pemasangan besi dan beton penyangga kelerengan rawan longsor, seper foto di bawah ini pada lokasi rawan longsor di California.

Rekayasa keteknikan di lokasi rawan longsor

Ilustrasi Metode Stitching Sumber: Physical Geologi, 2010

Agroforestri

Agroforestri[10] merupakan pola tumpangsari yang memadukan tanaman tahunan (hutan) dengan tanaman pertanian (tanaman pangan, hor kultura, atau perkebunan). Agroforestri menggabungkan bidang kajian ilmu kehutanan dan agronomi, serta memadukan usaha kehutanan dan pembangunan pedesaan untuk menciptakan keselarasan antara intensiﬁkasi pertanian dan pelestarian hutan. Contoh beberapa penerapan agroforestri yang pernah dilakukan adalah di Amerika Tengah terdapat kebiasaan tradisional yang dilakukan oleh para petani yang menanam kelapa atau pepaya sebagai stratum ter nggi dengan pisang dan jeruk, pada stratum di bawahnya kopi atau coklat, strata berikutnya tanaman tahunan (jagung) dan stratum terbawahnya adalah labu. Di Asia (Filipina), para petani melakukan cara bertani yang lebih kompleks yang disebut shi ing cul va on. Petani melakukan pembukaan hutan yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian dan sengaja membiarkan pohon-pohon tertentu sebagai penaung. Pepohonan menjadi bagian yang dibutuhkan dari sistem pertanian di Hanunoo dan dilestarikan dengan tujuan menghasilkan sumber makanan, obat-obatan, kayu kontruksi dan kosme k (Conklin, 1957). Sistem agroforestri dapat menghasilkan manfaat pertanian intensif yang op mal bagi ruang yang terbatas dalam hutan yang rapat. Agroforestri ini juga merupakan suatu cara pemeliharaan kesuburan tanah yang dak mahal dan juga untuk mencegah erosi dan hilangnya zat-zat makanan (Ojo, 1996).

[10]

Suntoro. Peran Agroforestri Dalam Menanggulangi Banjir dan Tanah Longsor http://suntoro.staff.uns.ac.id/ﬁles/2009/04/3-agroforestri-banjir-dan-longsor-das.pdf

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Pengembangan Wilayah dengan Model Agropolitan Berdasarkan UU No 26 tahun 2007, agropolitan dideďŹ nisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Dalam hal ini, konsep pengembangan wilayah agropolitan Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan pendekatan subsistem agropolitan dari hulu, usaha tani, hilir, dan kegiatan pendukung. 1. Subsistem hulu: penyedia sarana dan input proses produksi. 2. Subsistem usaha tani: kawasan pelaku

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

produksi primer pertanian. 3. Subsistem hilir: kawasan pelaku pengolahan sekunder/industri pertanian. 4. Subsistem penunjang: penyedia sarana penunjang. Penentuan peran kawasan sebagai subsistem agropolitan di Wonogiri didasarkan pada analisis potensi komoditas atau kegiatan optimal yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Selain itu, pengembangan model agropolitan juga dibatasi oleh asas berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan eksploitasi lahan berlebihan pada kegiatan ekonomi berbasis usaha tani.

Jenis Inovasi

Preseden Ĭ MÕMO satu contoh daerah yang telah mengembangkan model agropolitan adalah Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Tomohon adalah kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Sulawesi Utara di mana agrikultur adalah sektor utamanya. Manajemen lahan adalah hal yang penting dalam pengembangan agropolitan. Kawasan agropolitan membutuhkan lahan yang memadai untuk mendukung kegiatan pertanian di dalamnya, baik secara primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dibutuhkan keseimbangan hidrologi dan pencegahan polusi/kerusakan lingkungan. Dalam pengembangan wilayah berbasis model agropolitan diperlukan suatu pendekatan sistem. Tomohon mengembangkan pembagian kawasan berdasarkan guna lahannya untuk membentuk morfologi agropolitan, yaitu:

Model agropolitan

1. Permukiman: terdiri dari rumah-rumah permanen dan semi permanen. 2. Hutan lindung: terdiri dari hutan hujan tropis yang dilindungi oleh aturan hukum. 3. Perkebunan: terdiri dari pengelolaan perkebunan secara tradisional oleh masyarakat diikuti dengan sistem agroforestri. 4. Sawah 5. Kebun bunga dan buah: lahan pertanian dengan komoditas buah-buahan dan sayur nilai tinggi 6. Semak-semak

L▄ĵ ℓĊŉĂℓ╜t ś■ĂĊĂĂ■ a ◘ŉź◘▄◘┼╜! ┼ŉ◘♫◘▄╜ĊĂ■ Ç◘▓◘╙◘■ Sumber: Poli, E. Altje, et al, 2013

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

V i b ba N A N U G N A B M E P RENCANA G N A J N A P A K G JAN

Penetapan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonogiri berlandaskan dari pohon tujuan yang diformulasikan berdasarkan hasil analisis Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari proďŹ l wilayah, isu pembangunan, masalah dan potensi Kabupaten Wonogiri. Visi Misi Tujuan dan Sasaran pembangunan

VISI â&#x20AC;&#x153;Kabupaten Wonogiri Sebagai Kabupaten Tangguh Untuk Menciptakan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera Pada Tahun 2035â&#x20AC;? Dalam visi Kabupaten Wonogiri ini terdapat kata 3 kata kunci yaitu tangguh, mandiri, dan sejahtera. Tangguh Kondisi jangka panjang suatu wilayah untuk memiliki kapasitas daya tahan (coping) dan daya lenting (recovery) untuk menyesuaikan diri/beradaptasi terhadap perubahan atau goncangan internal maupun eksternal. Kata kunci tangguh dijabarkan kembali pada 4 pilar utama yaitu : 1)Tangguh Ekonomi 2)Tangguh Sumber Daya Manusia 3)Tangguh Bencana 4)Tangguh Tata Ruang Keempat pilar ini untuk menciptakan masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera dengan pengertian masing-masing sebagai berikut Mandiri Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mempunyai kapasitas untuk menggerakkan dan mengelola secara swadaya segala potensi dan sumber daya serta sekaligus mengatasi permasalahan untuk pembangunan daerah. Sejahtera Keadaan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dengan mudah dan berkehidupan terhindar dari marabahaya. Tingkat kesejahteraan baik akan membentuk daerah yang nyaman untuk ditinggali.

MISI Demi mewujudkan visi Kabupaten Wonogiri sebagai kabupaten tangguh, maka disusun 4

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

misi sebagai usaha mewujudkan visi, sebagai berikut: 1) Mewujudkan SDM yang inovatif dan kreatif Untuk mencapai visi kabupaetn tangguh, maka diperlukan pembentukan SDM yang inovatif dan kreatif. Inovatof dan kreatif berguna dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Saat ini, pembangunan Wonogiri sangat terhambat dengan kondisi topograďŹ wilayahnya. Oleh karena itu, SDM inovatif dan kreatif diharapkan dapat mengatasi faktor penghambat tersebut sehingga pembangunan Wonogiri semakin membaik. 2) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal Tangguh ekonomi dapat diwujudkan dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal sesuai karena pembangunan ekonomi yang diinginkan adalah bertopang pada keunggulan lokal yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat.lokal secara swadaya. 3) Menciptakan wilayah tangguh bencana yang berwawasan lingkungan Untuk mencapai visi tangguh, maka ketangguhan bencana perlu diwujudkan. Mengingat, kerawanan bencana Wonogiri yang tinggi (longsor dan kekeringan). Masalah ini dapat diatasi dengan pemanfaatan lahan dengan vegetasi yang sesuai. Jadi penanganan dari lingkungan untuk lingkungan akan menciptakan ketangguhan bencana Wonogiri. 4) Mewujudkan sistem keruangan wilayah yang terintegrasi antar simpul kegiatan dengan basis agropolitan berkelanjutan Untuk mewujudkan visi Tangguh, maka aspek terakhir adalah mewujudkan ketangguhan sistem keruangan wilayah. Sistem keruangan wilayah yang berbasis agropolitan yaitu sistem yang memiliki pola keruangan membentuk kluster dengan pemanfataan berbeda, namun terintegrasi sehingga dapat mengoptimalkan fungsi setiap kluster sekaligus mengkolaborasikan fungsi kluster satu dengan lainnya dengan basis pertanian (dalam pengertian luas).

Tujuan Pembangunan 1. Pembentukan SDM mawas teknologi 2. Pembentukan tenaga kerja yang berkualitas 3. Peningkatan jumlah wirausaha baru yang inovatif dan kreatif 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam rekayasa pembangunan infrastruktur 5. Peningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan daerah 6. Terbentuknya sektor pertanian wonogiri sebagai leading sector 7. Pengembangan produk ekonomi yang sesuai dengan potensi dan ciri khas lokal dalam bentuk usaha mandiri 8. Perwujudan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berbasis potensi daerah 9. Ketangguhan wilayah terhadap bencana dengan mengaplikasikan konsep agroforestry 10. Peningkatan daya lenting masyarakat saat terjadi bencana 11. Pengentasan kekeringan untuk mendukung pengembangan wilayah Wonogiri yang berbasis sistem agrobisnis berwawasan lingkungan 12. Terciptanya kawasan dengan sistem agrobisnis dengan 4 subsistem yaitu hulu, usahatani, hilir, dan penunjang. 13. Peningkatkan aksesibilitas dan konektivitas kawasan agropolitan 14. Pengembangan simpul-simpul perekonomian. 15. Terbentuknya aksesibilitas internal wilayah yang baik 16. Terbentuknya tata ruang yang tertib

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang RPJM Tahap I (Tahun 2016-2020) Tahapan 5 tahun pertama difokuskan untuk periode produksi yaitu periode pengembangan sektor pertanian secara signiďŹ kan. Target dari periode ini adalah peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani sebagai tahap awal pengembangan konsep agropolitan. RPJM Tahap II (Tahun 2020-2025) Tahap 5 tahun kedua berfokus pada periode pengolahan dan distribusi yaitu periode pengembangan sektor industri pengolahan serta distribusi barang. Industri pengolahan dapat berskala mikro, kecil, menengah dan industri besar. Namun, yang menjadi fokus adalah pengembangan UMKM secara mandiri. Periode ini ditargetkan mewujudkan ketangguhan di bidang ekonomi dengan mengutamakan pengembangan pengolahan hasil pertanian dan produk Wonogiri yang unggul dan berdaya saing RPJM Tahap III (Tahun 2025-2030) Tahap 5 tahun ketiga berfokus pada periode pengendalian bencana yaitu periode yang berfokus pada pencapaian ketangguhan bencana alam. Pada tahun pembangunan ke 15 tahun ini ditargetkan bahwa bencana Wonogiri dapat diatasi dengan cara-cara inovatif, sekaligus memberikan keuntungan dari segi ekonomi RPJM Tahap IV (Tahun 2030-2035) Tahap 5 tahun keempat adalah periode pemantapan ketangguhan yaitu periode yang berfokus memperkuat dan memantapkan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan ketangguhan wilayah seperti ekonomi, sosial-manusia, lingkungan (kerawanan bencana), serta inovasi sains dan teknologi dalam pengembangan wilayah. Targetnya, pembangunan berfokus pada pembentukan tata ruang yang tangguh dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga terwujudnya Wonogiri yang tangguh dan berkelanjutan

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

V b a b A T A T A N A C N RE H A Y A L I W G RUAN

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tujuan Penataan Ruang Wilayah Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Wonogiri adalah terwujudnya Kabupaten Wonogiri sebagai â&#x20AC;&#x153;pusat pertumbuhan pertanian dengan memperhatikan ekologi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.â&#x20AC;? Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Wonogiri yang direncanakan dengan konsep wilayah yang tangguh melalui pengembangan agropolitan yang berkelanjutan. Selain itu, tujuan ini juga mendukung terwujudnya visi pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berlaku di wilayah Kabupaten Wonogiri. Kebijakan Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Wonogiri diatas, perlu ditetapkannya kebijakan penataan ruang. Adapun kebijakankebijakan penataan ruang yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1)Pemantapan fungsi kawasan sesuai dengan pengembangan klaster prioritas 2)Pengembangan konsep agropolitan yang terpadu di wilayah Kabupaten Wonogiri 3)Pengembangan dan pengoptimalan kawasan strategis Kabupaten Wonogiri 4)Pengembangan dan optimalisasi pariwisata 5)Pengoptimalan dan pengembangan kawasan pusat kegiatan Strategi Strategi penataan ruang wilayah adalah penjabaran dari kebijakan-kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Wonogiri yang dibuat dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan. 1)Pemantapan fungsi kawasan sesuai dengan pengembangan klaster prioritas a.Menetapkan klaster prioritas pengembangan b.Meningkatkan sarana dan prasarana

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

pendukung klaster kegiatan 2)Pengembangan konsep agropolitan yang terpadu di wilayah Kabupaten Wonogiri a.Penyediaan dan pengoptimalan sarana pendukung pertanian b.Peningkatan produktivitas, diversiďŹ kasi, dan pengolahan hasil pertanian c.Mengembangkan dan mempertahankan peruntukan lahan pertanian abadi d.Mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian dan pengolahan hasil pertanian 3)Pengembangan dan pengoptimalan kawasan strategis di Kabupaten Wonogiri a.Menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi b.Menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya c.Menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi d.Menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 4)Pengembangan dan optimalisasi pariwisata a.Mengembangkan kepariwisataan dengan memperhatikan aspek lingkungan b.Meningkatkan kualitas sarana perhubungan meuju destinasi wisata c.Emngembangkan potensi wisata Kabupaten Wonogiri 5)Pengembangan dan pengoptimalan kawasan pusat kegiatan a.Menetapkan fungsi pusat kegiatan b.Mengembangkan jaringan penghubung antar pusat kegiatan c.Mengembangkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Rencana Pusat Kegiatan Rencana struktur ruang merupakan komponen dalam mewujudkan Wonogiri Tangguh. Struktur ruang akan menentukan kecepatan pertumbuhan dan kegiatan ekonomi wilayah Kabupaten Wonogiri terkait kualitas persebaranpusat pelayanan, konektivitas, dan aksesibilitas/jangkauan infrastruktur.Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Gambar Struktur Rencana Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis kelompok. 2017

Dilakukan beberapa alternative rencana dalam mengembangkan struktur ruang rencana Kabupaten Wonogiri untuk mencapai tujuan ketangguhan wilayah, yaitu:

Struktur Ruang Eksisting Kabupaten Wonogiri berbentuk pistol yang terdiri dari 1 PKL dan 3 PKLp. Kondisi struktur ruang eksisting masih memiliki konektivitas yang rendah khususnya di sisi timur Kabupaten Wonogiri. Struktur Ruang Rencana memiliki penekanan pada perbaikan konektivitas dan aksesibilitas pelayanan. Dalam mencapaih alini, struktur ruang rencana memberikan penambahan PKLp barudan peningkatan jaringan jalan/transportasi.

1.Aspek Konektivitas Peningkatan konektivitas dilakukan dengan perbaikan hard infrastructure, yaitu penambahan jalan dan peningkatan kelas jalan di wilayah Timur Kabupaten Wonogiri. Konektivitas wilayah akan mendukung kemudahan distribusi perjalanan serta menekan adanya travel cost yang tinggi terhadap aliran barang produksi, konsumsi, dan distribusi Wonogiri. Sehingga, peningkatan konektivitas akan memacu produktivitas ekonomi Kabupaten Wonogiri. 2.AspekAksesibilitas Terdapat perencanaan dua PKLp baru untuk meningkatkan aksesibilitas pusatpelayanan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Dua PKLp baru tersebut direncanakan terletak di Kecamatan Selogiri dan Kecamatan Jatisrono. Kecamatan Selogiri dipromosikan sebagai Terrace Wonogiri yang berarti garda depan pergudangan dan dry port komoditas komersil ke kota besar lain, seperti Solo. Sedangkan Kecamatan Jatisrono dipromosikan sebagai kawasan andalan pengrajin kayu. Peningkatan aksesibilitas juga dilakukan dengan menambah persebaran fasilitas soft infrastructure, yaitu sarana kesehatan, pendidikan, keterampilan (BLK), dan sanggar belajar.

Gambar Struktur Eksisting Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis kelompok. 2016

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

3. Aspek DiversiďŹ kasi Kegiatan Ekonomi

Gambar Rencana Kluster Kegiatan Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis kelompok. 2017

Untuk mencapai ketangguhan wilayah dalam bidang ekonomi, maka dibutuhkan suatu diversiďŹ kasi kegiatan ekonomi dan pengembangan produk unggulan Kabupaten Wonogiri untuk beradaptasi dan bersaing secara pasar. Oleh karena itu, pada struktur ruang rencana dikembangkan konsep kluster. Konsep kluster dalam struktur ruang diartikan sebagai diversiďŹ kasi kegiatan dalam suatu kawasan (variety of things). Kluster dimaknai sebagai satu kesatuan lokasi dengan proximity yang dekat untuk saling bertukar asset (sharing), khususnya pengetahuan dan keterampilan, pasar, serta teknologi melalui suatu konektivitas jaringan. Michael Porter (1990), pakar ekonomi menekankan komponen kluster yaitu: 1.Linkage antara supply input terhadap kegiatan produksi dengan infrastruktur pendukung. 2.Adanya jalur dan pusat distribusi komoditas hasil distribusi. 3.Adanya rekayasa manajerial dan kelembagaan sistem linkage kegiatan ekonomi. Dalam mewujudkan konsep kluster tersebut dilakukan pemetaan kawasan andalan yang disesuaikan dengan potensi dan keunggulan komparatif kawasan di Kabupaten Wonogiri. Komoditas andalan yang ada dipengaruhi oleh karakteristik lahan, baik itu jenis tanah, asosiasi sumber irigasi, maupun risiko bencana. Rencana kluster dalam struktur ruang rencana adalah: 1) Kluster komersil: terdiri dari pusat pelayanan perniagaan utama, pergudangan, dan perindustrian. Terdiri dari Kecamatan Selogiri, Wonogiri, dan Ngadirojo

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

2) Kluster buah dan sayur: terdiri dari pemanfaatan lahan berkarakter tanah vulkanik. Terdiri dari Kecamatan Sidoharjo, Jatipurno, Girimarto, Slogohimo, Bulukerto, Puhpelem, Purwantoro, dan Kismantoro. 3) Kluster peternakan dan perikanan: terdiri dari kawasan yang mendapat pengaruh langsung dari keberadaan Waduk Gajah Mungkur. Terdiri dari Kecamatan Manyaran, Wuryantoro, dan Nguntoronadi 4) Kluster pertanian lahan kering: terdiri dari pemanfaatan lahan berkarakter bentang alam karst yang didominasi campuran tanah lempung dan gamping yang lebih cocok dibudidayakan pertanianlahan kering. Terdiri dari Kecamatan Paranggupito, Giritontro, Giriwoyo, Baturetno, Batuwarno, dan Pracimantoro 5) Kluster agroforestri: terdiri dari kawasan rawan longsor, sehingga kawasan tersebut dikembangkan sebagai kawasan budidaya tanaman keras yang dikombinasikan tanaman hortikultura. Terdiri dari Kecamatan Eromoko, Karangtengah, Tirtimoyo, Jatiroto, dan Jatisrono.

Rencana Arah Pola Perdagangan dan Jasa Sumber : Analisis kelompok. 2017

Dalam pelaksanaan akan dibuat skenario untuk arus barang dan jasa. Pola ini dibentuk berdasarkan pengklusteran yang sebelumnya sudah dibuat. Arah pola arus barang dan jasa ini dibagi menjadi dua yaitu dari PKK ke PKLp dan PKLp ke PKL sesuai dengan penetapan di dalam rencana struktur ruang Kabupaten Wonogiri. Faktor yang mempengaruhi pembentukan arah pola arus barang dan jasa yaitu kluster, karakteristik PKLp, serta faktor kedekatan dengan PKLp. Arah arus barang akan mengarah ke Kecamatan Wonogiri, karena Kecamatan Wonogiri sebagai PKL yang memiliki hirarki tertinggi dalam rencana strukur ruang wilayah Kabupaten Wonogiri.

Gambar Struktur Rencana Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis kelompok. 2017

Hambatan utama Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan pelayanan jalan adalah topograďŹ wilayah yang berkontur. Terdapat beberapa daerah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan jalan dengan optimal.Padahal, konektivitas wilayah dibutuhkan untuk mendukung kemudahan distribusi perjalanan serta menekan adanya travel cost yang tinggi terhadap aliran barang produksi, konsumsi, dan distribusi Wonogiri. Konektivitas yang baik akan memacu produktivitas ekonomi Kabupaten Wonogiri. Peningkatan konektivitas tersebut dilakukan dengan cara peningkatan kelas dan pelebaran ruas jalan yang melintasi Tirtomoyo, Sidoharjo, Jatisrono, Jatiroto, dan Kismantoro (sisi timur Wonogiri).

Rencana Jaringan Kabupaten 1.Rencana Jaringan Jalan Jaringan jalan merupakan komponen yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Keberdaan jaringan jalan akan menentukan tingkat aksesibilitas[1] (keterjangkauan) suatu pelayanan fasilitas sosial. Berdasarkan analisis pohon masalah Kabupaten Wonogiri didapatkan bahwa kurangnya pelayanan jaringan jalan berdampak pada sulitnya akses masyarakat terhadap fasilitas sosial, seperti pendidikan, keterampilan, kesehatan, serta fasilitas komersil, jasa, dan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga, peningkatan pelayanan infrastruktur jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan manusia guna menciptakan SDM handal dan produktivitas ekonomi yang dinamis.

b. Perbaikan kondisi jalan Pada kondisi saat ini, Kabupaten Wonogiri [3] memiliki jalan sepanjang 1.038,47 km dengan kondisi diaspal sepanjang 765,52 km. Dari seluruh kondisi jalan tersebut 521,29 km dalam kondisi baik, kondisi sedang 238,46 km, rusak ringan 275,82 km, dan rusak berat 2,90 km. Dibutuhkan perbaikan kondisi jalan untuk mendukung kelancaran mobilitas Wonogiri.

[2]

a.Peningkatan konektivitas

Konstruksi Jalan

Kondisi Jalan

273 521 766

Aspal

Gambar Struktur Eksisting Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis kelompok. 2016

Baik Rusak Ringan

Tidak Aspal

Sedang Rusak Berat

Sumber: Wonogiri Dalam Angka, 2015

[1]

Aksesibilitas dideďŹ nisikan sebagai tingkat keterjangkauan suatu fasilitas dalam memberikan pelayanannya.

[2]

Konektivitas dideďŹ nisikan sebagai derajat kualitas saling terhubungnya simpul-simpul permukiman wilayah oleh jaringan transportasi dengan peran fungsionalnya.

[3]

Wonogiri Dalam Angka (WDA) 2015.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

c.Persiapan jalan arteri Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang akan dilintasi jalan arteri primer JJLS. Keberadaan JJLS diprediksi akan meningkatkan produktivitas nasional yang disokong oleh daerah selatan Pulau Jawa. Hal ini, juga akan berdampak positif bagi bangkitan ekonomi Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya persiapan pembebasan lahan untuk pembangunan JJLS sebesar 30,40 km di sisi selatan Kabupaten Wonogiri. Berikut adalah rincian panjang dan rencana pembebasan tanah rencana JJLS:

Panjang (km)

Pembebasan Tanah (sd. 2010)

Wonogiri Purworejo Kebumen Cilacap

30,40 24,00 55,87 101,98

30,40 24,00 39,74 18,15

T otal (JJLS di Jaw a T engah)

212,25

112,29

Kabupaten

3) Revitalisasi perpipaan untuk pelayanan air domestik. 4) Revitalisasi Waduk Gajah Mungkur untuk memberikan tambahan penyediaan air irigasi, perikanan, dan juga akan mendukung peningkatan kinerja pembangkit listrik tenaga air. 5) Eksplorasi hidrologi bawah tanah untuk pemanfaatan sungai bawah tanah daerah karst menjadi sumur dan bendungan sebagai reservoir air baru dan pembangkit listrik alternatif. 6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengadaan tendon rain-harvesting (panen air hujan).

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2015

d. Konstruksi “Stitching” pada jalan yang rawan longsor Beberapa titik jalan di Wonogiri memiliki potensi rawan longsor. Dengan demikian, perlu adanya rekayasa keteknikan untuk mencegah kecelakaan akibat longsor. Hal ini dilakukan dengan konsep beton dan besi “stitching” yang menyangga lereng tepi jalan. 2. Rencana Jaringan Air Secara umum, Kabupaten Wonogiri memiliki kerentanan rawan bencana kekeringan. Untuk mencapai Wonogiri Tangguh dalam pilar bencana dan lingkungan, maupun pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor agrobisnis, maka perencanaa jaringan air adalah hal yang penting. Hal ini merujuk pada kapasitas mutu air secara kualitas dan kuantitas untuk mendukung usaha tani dan kebutuhan air bersih. Terdapat beberapa pengembangan infrastruktur pada sektor penyediaan air bersih dan air irigasi yang terdiri dari: 1) Modernisasi sistem irigasi. 2) Program 1000 embung.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

3. Rencana Jaringan Energi Pada saat ini, sumber energi utama Kabupaten Wonogiri ditopang oleh listrik konvensional yang disediakan oleh PLN dengan total pengguna 244.689 sebesar 371.310.610 Kwh. Perencanaan jaringan energi Kabupaten Wonogiri menekankan pada peningkatan pembangunan jaringan listrik perdesaan. Pada tahun 2015, terdapat proyek pembangunan listrik perdesaan sebanyak 2.650 jaringan baru. 4. Rencana Jaringan Transportasi Jaringan transportasi merupakan salah satu jaringan yang cukup penting untuk direncanakan guna mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam beraktiﬁtas sehari-hari. Secara umum jaringan transportasi di dalam Kabupaten Wonogiri sudah baik, yaitu memiliiki terminal tipe A di Kecamatan Selogiri dan tipe C di Kecamatan Pracimantoro, Purwantoro, dan Baturetno serta memiliki armada angkutan perdesaan. Namun permasalahan terdapat pada jangkauannya,

Rencana Jaringan Transportasi Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis kelompok. 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

5. Rencana Jaringan Persampahan Pada rencana jaringan persampahan ini akan membuat sIstem pengelolaan sampah Kabupaten Wonogiri yang baru dan akan terdapat penambahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di salah satu kecamatan. Sistem Pengelolaan sampah ini akan dibuat alur dimulai dari pengangkutan sumber sampah di lingkungan hingga sampah yang akan berakhir di TPA.Saat ini volume sampah paling banyak diproduksi oleh Kecamatan Wonogiri. Kabupaten Wonogiri sendiri memiliki 5 TPA yang didominansi dengan sistem open dumping, hanya terdapat satu TPA yang menggunakan system Controlled Landfill yanitu TPA Ngadirojo dengan luas 8,2 ha. Berdasarkan perhitungan proyeksi volume sampah penduduk tahun 2034 didapatkan hasil sebesar 3.461.267 m3. Dari volume tersebut akan didapatkan hasil kebutuhan luas area landfill yang dibutuhkan oleh Kabupaten Wonogiri yaitu seluas 48,46 hektar. Dengan luas TPA yang ada saat ini yaitu 11,25 maka luas TPA yang dibutuhkan masih kurang. Untuk itu diperlukan penambahan TPA baru bagi Kabupaten Wonogiri.Pemilihan lahan Landfill, mempertimbangkan aspek : 1.Wonogiri bagian selatan dihindari digunakan sebagai Landfill karena bertopografi karst yang rawan pencemaran air tanah 2.Wonogiri bagian Selatan dihindari digunakan sebagai Landfill, karena terdapat kawasan lindung 3.Wonogiri bagian sekitar Waduk Gajahmungkur dihindari sebagai lokasi landfill karena merupakan tubuh air Kabupaten Wonogiri 4.Wonogiri bagian Barat daya dihindari sebagai lokasi Landfill, karena merupakan permukiman padat penduduk

Rencana Jaringan Persamapahan Sumber : Analisis kelompok. 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Kriteria pemilihan lokasi landfill berdasarkan fisik dasar yang ada yaitu kelerengan 0-8 yaitu berada di daerah budidaya, karakter tanah litosol, latosol, dan podzol yang cukup subur. Jadi, lokasi yang terpilih adalah Kecamatan Jatiroto. TPA yang dibangun ini menggunakan sistem sanitary Landfill. Selain membangun TPA baru akan terdapat perubahan sistem disetiap TPA yaitu dengan sistem sanitary landfill. Untuk mendukung perubahan sistem perubahan sistem pada setiap TPA juga diperlukan skema alur pengelolaan sampah dari sumber sampah sampai ke TPA. Berikut adalah alur tersebut:

Rencana skema alur pengelolaan sampah Kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis kelompok. 2017

Hal yang ditekankan pada skema ini adalah pada bagian pengolahan dimana akan dilakukan composting dan recycle sehingga nantinya sampah yang akan dibuang ke TPA berkurang karena sudah diolah terlebih dahulu sebelum masuk ke TPA. 6. Rencana Jaringan Telekomunikasi Rencana jaringan telekomunikasi dilakukan dengan membangun pelayanan jasa akses internet tanpa kabel (wireless) Pemerintah Kabupaten Wonogiri nantinya akan bekerjasama dengan pihak swasta yang bergerak dalam bidang jasa akses internet tanpa kabel ini. Pembangunan layanan jasa ini dikarenakan melihat kebutuhan internet bagi masyarakat pada 20 tahun mendatang. Pemasangan akses internet tanpa kabel ini dapat ditempatkan di ruang publik meliputi kawasan pemerintahan, layanan transportasi, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan tempat rekreasi serta kawasan permukiman penduduk. Hal ini dilakukan pada setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Menurut Peraturan Menteri

kurang terutama pada Puskesmas Pembantu. Puskesmas sendiri akan ditambahkan pada setiap kecamatan, sedangkan untuk Puskesmas Pembantu lebih ditempatkan pada Kecamatan yang memiliki luas wilayah yang besar dan karakteristik wilayah yang sulit dijangkau Puskesamas. Puskesmas Pembantu akan ditempatkan di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Paranggupito, Kismantoro, dan Slogohimo.

Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Babel (Wireless) pada Program Kewajiban Pelayanan Universal, dalam memberikan layanan jasa akses internet tanpa kabel ini perlu menyediakan tower, perangkat radio, perangkat jaringan, server layanan hotspot, keamanan, catu daya, serta perangkat di Network Operating Centre. Untuk itu pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak swasta dalam bidang ini. Rencana Sarana 1.Sarana Pendidikan Permasalahan dari sarana pendidikan di Kabupaten Wonogiri adalah masih kurang kebutuhan sarana pendidikan jika meilihat pada jumlah penduduk Wonogiri. Dalam atruktur ruang wilayah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Perguruan Tinggi sebagai hirarki paling tinggi. Untuk itu dalam rencana sarana pendidikan perlu adanya penambahan jumlah SMA/SMK sesuai dengan kebutuhan penduduk pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Hal ini juga berlaku pada sarana pendidikan dibawah tingkat SMA namun tidak digambarkan dalam rencana struktur ruang Kabupaten Wonogiri.

Rencana Sarana Kesehatan Sumber : Analisis kelompok. 2017

3. Sarana Perniagaan Rencana perniagaan lebih mengarah pada perubahan status pasar tradisional di setiap Kecamatan. Pasar tradisional sendiri memiliki 3 status yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Dalam merencakan sarana ini melihat kembali pada rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Wonogiri. Tipe A untuk PKL yaitu pada Kecamatan Wonogiri. Tipe B untuk 5 PKLp yaitu Kecamatan Selogiri, Jatisrono, Purwantoro, Baturetno, dan Pracimantoro. Sedangkan untuk Tipe C ditempatkan pada setiap PKK yang ada di rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Wonogiri.

Rencana Jaringan Pendidikan Sumber : Analisis kelompok. 2017

2. Sarana Kesehatan Permasalahan dari sarana kesehatan ada pada jumlah serta persebaran sarana yang kurang. Untuk itu diperlukan penambahan sarana kesehatan, dalam lingkup wilayah ini dalam struktur melihat Rumah Sakit dan Puskesmas. Untuk Rumah Sakit di Kabupaten Wonogiri sudah dapat mencukupi kebutuhan penduduknya, sedangkan untuk Puskemas ini masih dirasa

Rencana Jaringan Pendidikan Sumber : Analisis kelompok. 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

pangan, pertanian hortikultura, perikanan air tawar, peternakan, hutan produksi, pertambangan dan juga air bersih.

Kondisi eksisting Pola Ruang Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2017, Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang budidaya

Peta Potensi hortikultura Sumber : Analisis Kelompok,2017

Gambar Pola Ruang Wilayah Eksisting sumber: Analisis Kelompok. 2016

Dari peta pola ruang eksisting tersebut, dapat diketahui bahwasannya pola pemanfaatan ruang eksisting meyoritas didominasi dengan pemanfaatan budidaya dengan klasisďŹ kasi pertanian lahan basah dan luasan penggunaan lahan dapat dilihat dalam matriks berikut.

= f _R BRYR_ Luas (ha) hutan lindung 834,64 hutan produksi terbatas 1159,88 hutan produksi tetap 162,33 permukiman 36966,63 pertanian lahan basah 67691,18 pertanian lahan kering 42704,49 pertanian tanaman tahunan 32043,96 TOTAL 181563,12

Peta Potensi hutan produksi Sumber : Analisis Kelompok,2017

Proyeksi Pola Ruang Kabupaten Wonogiri Proyeksi pola ruang kabupaten wonogiri ini dilakukan atas dasar pola ruang eksisting dan beberapa variable lainnya, seperti kesesuaian lahan, kerawanan terhadap bencana. Proses tersebut bertujuan untuk mengetahui luasan dan lokasi-lokasi lahan yang memiliki potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan. Potensi yang dihitung dengan menggunakan neraca sumber daya alam yakni potensi sumber daya alam berupa pertanian

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Peta Potensi perikanan Sumber : Analisis Kelompok,2017

dikembangkan sebagai berikut:

Peta Potensi perkebunan Sumber : Analisis Kelompok,2017

Peta Proyeksi Pola Ruang berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Pola Ruang Rencana Perencanaan pola ruang yang dilakukan oleh kelompok adalah dengan mempertimbangkan empat komponen yakni Peta Kesesuaian Lahan, Peta Guna Lahan Eksisiting, Peta Kerawanan Bencana dan juga Peta Proyeksi Guna Lahan berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada. Peta Potensi pertanian pangan Sumber : Analisis Kelompok,2017

Setelah mengetahui lokasi dan luasan dari lahan yang memiliki potensi sumber daya alam, maka langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah menentukan best use dari lahan-lahan yang memiliki kesesuaian untuk beberapa fungsi (overlap). Setelah melakukan pembobotan berdasarkan nilai ekonomis dari sumber daya alam yang ada dan berdasarkan beberapa pertimbangan lainnya, maka didapatkanlah proyeksi Pola Ruang Kabupaten Wonogiri berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada. Area X

FV^ R_W RReR_ Eksisting (bobot 35)

Kerangka berpikir perencanaan pola ruang kabupaten Wonogiri Sumber : Analisis kelompok.2017

Nilai Keberlanjut Askesibilitas Ekonomi an Total (bobot 30) (bobot 25) (bobot 10)

Pemanfaatan A Pemanfaatan B dll

Setelah melakukan pemilihan guna lahan yang paling sesuai dengan metode best use, maka didapatkan peta proyeksi pola ruang berdasarkan potensi sumber daya alam yang bisa

Rencana pola ruang Kabupaten Wonogiri direncanakan berdasarkan visi dan misi Kabupaten Wonogiri selama 20 tahum ke depan. Pada Pola Ruang Rencana terlihat adanya alih fungsi lahan menjadi permukiman, Industri, Pertanian Lahan Kering, Hutan Produksi terbatas dan juga Agroforestry yang bertambah dikarenakan adanya program agroforesty untuk lahan-lahan yang rawan bencana namun masih bisa dikembangkan sistem pertanian tumpang sari di dalamnya.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

menjadi lahan industri dan juga permukiman. Alih fungsi lahan menjadi lahan agroforestry banyak terjadi di wilayah Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Tirtomoyo. Hal ini disebabkan karena kedua kecamatan tersebut memiliki kerawanan longsor dan kekeringan yang tinggi, sehingga harapannya dengan diubahnya menjadi fungsi agroforestry, selain dapat mencegah terjadinya bencana, hasil bumi yang ada juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

Peta Pola Ruang Eksisting Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Peta Pola Ruang Rencana Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Guna Lahan

Luas (ha)

presen tase

849,14 2% hutan lindung 7655,53 560% hutan produksi terbatas 137,94 -15% hutan produksi tetap 40101,37 8% permukiman 46350,86 -32% pertanian lahan basah 64910,05 52% pertanian lahan kering 11108,95 -65% pertanian tanaman tahunan 9138,22 9138% agroforestry 1208,99 1209% industri dan pergudangan 102,06 102% pengolahan ikan TOTAL 181563,12 Tabel Persentase Luas Guna Lahan Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Kawasan permukiman banyak muncul di Kecamatan Baturetno, Pracimantoro dan juga Kecamatan Wonogiri sendiri. Hal itu diakibatkan karena adanya pertambahan jumlah penduduk di 20 tahun mendatang. Adanya JJLS yang melintasi kawasan selatan Pulau Jawa juga akan menimbulkan efek alih fungsi lahan

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Menurut UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten dengan wilayah memiliki potensi alam yang melimpah, namun juga memiliki tingkat kebencanaan terutama longsor dan kekeringan yang tinggi. Potensi dan masalah di Kabupaten Wonogiri menjadi bahan pertimbangan dalam penentapan kawasan strategis ini. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Wonogiri berdasarkan: a.Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten b.Nilai strategis dari aspek-aspek ekternalitas, akuntabilitas, dan eďŹ siensi penanganan kawasan c.Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup wilayah kabupaten Rencana Kawasan Strategis Sudut Pandang Ekonomi Kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi merupakan kawasan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten. Kawasan ini memiliki ciri potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Dengan kriteria tersebut, maka kawasan strategis ekonomi Kabupaten Wonogiri meliputi:

I f Uf e Pandang Ekonomi

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Perkotaan Surakarta – BoyolaliSukoharjo – Karangayar – Wonogiri – Sragen – Klaten. Kawasan perbatasan Pecitan - Wonogiri – Wonosari Kawasan Jalur Lintas Selatan & Pesisir Jawa Tengah Kawasan Agropolitan Jawa Tengah

pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi di Kabupaten Wonogiri ditentukan berdasarkan kriteria bahwa daerah tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan teknologi tinggi terkhususnya dalam pengadaan dan pemanfaatan air bersih.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kawasan Perkotaan Wonogiri

Kawasan Perkotaan Pracimantoro

Sudut Pandang

Kawasan Perkotaan Purwantoro

Pendayag unaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi

Kawasan Perkotaan Baturetno Kawasan Perkotaan Jatisrono Kawasan Terminal Penumpang Tipe A Koridor Jalan Provinsi Koridor Pantai Selatan

Sosial Budaya

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Desa Pulutan Kulon, Kecamatan Wuryantoro – Museum Wayang Desa Bulusari, Kecamatan Slogohimo – Reog Singo Mulyo Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo – Reog Singo Manggolo Kecamatan Wonogiri; - Jamasan Pusaka Mangkunegaran Kecamatan Selogiri – Jamasan Pusaka Mangkunegaran; Kecamatan Girimarto - Jamasan Pusaka Mangkunegaran; Kecamatan Tirtomoyo – Sedekah Bhumi Kahyanagan; Sendang Asri, WGM – Gebyar Gajah mungkur, ruwatan masal, kethek ogleng Pantai Sembukan, Paranggupito – Labuhan Ageng Sembukan

Kawasan Waduk Serba Guna Gajah Mungkur Daerah produksi air dengan teknologi

Rencana Kawasan Strategis Sudut Pandang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Penetapan kawasan strategis dari sudut pandang fungsi dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Wonogiri ditentukan berdasarkan kriteria bahwa daerah tersebut merupakan kawasan perlindungan keanekargaman hayati, rawan bencana alam, dan kawasan prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup

Rencana Kawasan Strategis Sudut Pandang Sosial Budaya Kawasan strategis sosial budaya merupakan kawasan dengan ciri berupa tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional, merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa, merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan, merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional, memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, dengan kriteria demikian, maka kawasan strategis sosial budaya Kabupaten Wonogiri adalah: Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Tabel Rencana Kawasan Strategis Sudut Pandang Penggunaan SDA Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Tabel Rencana Kawasan Strategis Sudut Pandang Ekonomi Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Sudut Pandang

Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kawasan sekitar Waduk Serba Guna Fungsi Gajah Mungkur dan Daya Kawasan kaki Dukung Gunung Lawu Lingkung Kawasan an Agroforestry Sudut Pandang

Meliputi

Baturetno, Ngutoronadi, Wuryantoro, Wonogiri Girimarto, Jatipurno, Slogohimo, Bulukerto

Jatiroto, Tirtomoyo, Karangtengah, Eromoko Pracimantoro, Paranggupito, Giritontro, Kawasan Karst Giriwoyo

Tabel Rencana Kawasan Strategis Sudut Pandang DDL Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan dari rencana tata ruang yang dijabarkan dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun). Pertimbangan arahan pemanfaatan ruang didasarkan oleh perwujudan struktur ruang (perwujudan pusat kegiatan dan sistem prasarana), perwujudan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya), serta perwujudan kawasan strategis kabupaten

Tabel Rencana Kawasan Strategis Sudut Pandang Budaya Sumber: Analisis Kelompok. 2017

Rencana Kawasan Strategis Sudut Pandang Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi Penetapan kawasan strategis dari sudut pandang

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Tabel Arahan Pemanfaatan Ruang Sumber : Analisis Kelompok,2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Diperbolehkan/Diizinkan

kelestarian sumber air di kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya harus dipertahankan.

diperbolehkan kegiatan yang mendukung pelestarian kawasan sepadan pantai dari abrasi maupun inďŹ ltrasi air laut ke dalam tanah.

A2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Hutan Lindung

diperbolehkan, apabila terdapat hutan produksi, dan kegiatan budidaya lainnya yang ada di dalam hutan lindung disertai dengan upaya konservasi, menjadi hutan produksi terbatas.

diperbolehkan selama kegiatan budidaya yang ada di kawasan hutan lindung tidak mengolah tanah secara intensif seperti menebang pohon untuk memanen atau mendapatkan manfaat dari pohon tersebut, dengan secara terbatas/terpilih sehingga tidak menimbulkan kerusakan alam berupa erosi dsb, atau mengubah bentang alam seperti penambangan bahan galian, perindustrian kecuali kegiatantersebut memiliki nilai ekonomi tinggi bagi kepentingan kabupaten, nasional maupun regional.

kegiatan yang dapat mengganggu atau mengurangi fungsi linfung kawasan

tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang berpontensi mempersulit perwujudan fungsi lindung seperti perwarisan lahan ataupun jual beli tanah dan membangun bangunan ďŹ sik. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana. Bangunan yang sudah ada akan tetap diperbolehkan ada selama tidak mengganggu fungsi lindung yang ada, dan memenuhi ketentuan tata bangunan yang ada. Tidak diizinkan adanya pembangunan bangunan baru. kegiatan eksplorasi dan ekploitasi yang bertujuan mengambil bahan galian di kawasan hutan atau hutan cadangan, diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri yang terkait. tidak seorangpun diperbolehkan melakukan penebanagan pohon dalam radius tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, cadangan hutan dan hutan lainnya.

Sarana prasarana yang diizinkan ada di hutan lindung berupa gazebo dan jalan setapak

Ketentuan Umum Prasarana Minimum

KDB yang diizinkan = dilarang mendirikan 10%, KLB= 10% dan KDH bangunan di kawasan =90% sempadan pantai

dilarang, apabila kegiatan budidaya yang ada di hutan lindung tidak menjamin fungsi lindung yang ada. Sehingga secara bertahap hutan KDB yang diizinkan = tersebut dikembalikan fungsinya menjadi 10%, KLB= 10% dan KDH hutan lindung, dengan proses yang =90% disesuaikan dengan kondisi ďŹ sik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak.

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat

Ketentuan Umum Kegiatan

A1. Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya

A. Kawasan Lindung

Pola Ruang Kawasan Kabupaten

Ketentuan Pengendalian Pemanfataan Ruang Wilayah Kabupaten

tanah di kawasan ini adalah milik negara, jika ada yang dimiliki oleh individu maka akan dibebaskan dengan pengganti yang layak

dilarang melakukan pemungutan hasil hutan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan dan lapangan, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan

hak atas tanah yang ada, akan dihormati dan dikuasai selama kegiatan dan penggunaan tanah memenuhi fungsi lindung

tanah rusak atau tanah gundul yang ada di hutan lindung segera dilakukan reboisasi dan penghijauan untuk yang berada di luar kawasan hutan lindung

dilarang, apabila kegiatan budidaya yang ada di hutan lindung tidak menjamin fungsi lindung yang ada. Sehingga secara bertahap hutan tersebut dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, dengan proses yang disesuaikan dengan kondisi ďŹ sik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak.

Ketentuan Umum Lainnya

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

perikanan, persawahan, ekowisata dan pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan (tanaman tahunan)

kegiatan yang dapat memperkuat tepian sungai

kegiatan perikanan dan budidaya laut yang tidak merusak lingkungan diizinkan untuk kegiatan pertanian seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai dan sarana-prasarana lainnya yang ditujukan untuk kepentingan banyak orang

kegiatan yang mendukung transportasi laut

Hutan Produksi

pemanfaatan hasil hutan dengan prinsip memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan

B1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

B. Kawasan Budidaya

kegatan yang bertujuan untuk menanggulangi kencana kekeringan

kegiatan pencegahan bencana banjir

Rawan Bencana Banjir

Rawan Bencana Kekeringan

kegiatan pencegahan bencana longsor

Rawan Bencana Longsor

A3. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan Sekitar Danau/Waduk

Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan Sempadan Pantai sempadan pantai minimal 100 meter dari pasang tertinggi

jalan setapak dan gazebo

dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis

dilarang melaksanakan kegiatan yang bisa berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan kekeringan lainnya

dilarang melaksanakan kegiatan yang bisa berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya

KDB yang diizinkan 5%, KLB 5%, KDH 95%

KDB 30-50%, KLB 3050%, KDH 50-70%

tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, dan kegiatan budidaya yang dapat KDB 30-50%, KLB 30membahayakan keselamatan manusia dan 50%, KDH 50-70% lingkungan

pembangunan infrastruktur yang diizinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan

tidak diadakan segala bentuk sarana prasarana yang mendukung kegiatan budidaya tidak diadakan segala bentuk sarana prasarana yang mendukung kegiatan budidaya diadakannya pembangunan sarana prasarana yang dapat mencegah bencana kekeringan

KDB yang diizinkan = jalan setapak dan 10%, KLB= 10% dan KDH gazebo =90% untuk bangunan yang sudah terbangun maka sempadan pantai pemerintah wajib melakukan konsolidasi minimal 100 meter dari untuk menjaga kelestarian lingkungan pasang tertinggi pada kawasan sempadan waduk yang belum terbangun, boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang mengganggu kelestarian daya KDB yang diizinkan = pemasangan reklame, tampung waduk dan menutup jalannya mata air 10%, KLB= 10% dan KDH ataupun jaringanserta kelestarian mata air. =90% jaringan yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat sempadan waduk 50-100 meter dari titik pasang tertinggi waduk mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang dapat menghambat laju air

kawasan terbangun diadakan konsolidasi dan dilarang memberikan IMB pada bangunan yang akan dibangun

pada kawasan sempadan pantai yang belum terbangun, boleh dimanfaatkan untuk pengembangan mangrove, pemasangan reklame, ataupun jaringan-jaringan yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat

hutan produksidi luar kawasan hutan yang dkelila oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan hak pakai atau hak milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak

pengembangan teknologi wajib pemerintah lakukan untuk mengatasi permasahalan bencana kekeringan

penyuluhan dan relokasi bagi mereka yang bertempat tinggal di kawasan tersebut ke daerah yang lebih aman

tanah di kawasan ini adalah milik negara, jika ada yang dimiliki oleh individu maka akan dibebaskan dengan pengganti yang layak

tanah yang timbul di sungai berstatus tanah negara bebas.

tanah di kawasan ini adalah milik negara, jika ada yang dimiliki oleh individu maka akan dibebaskan dengan pengganti yang layak

penataan dan pembinaan masyarakat yang sudah terlajur hidup di kawasan ini wajib diselenggarakan oleh pemerintah guna menjaga kelestarian kawasan.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Pemanfaatan hasil hutan dengan prinsip memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian

B4. Kawasan Peruntukan Perikanan

B3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan Pertanian Lahan Kering

Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pemanfaatan lahan yang mengganggu keseimbangan lingkungan

Diijinkan untuk pengembangan komoditas baru yang sesuai dengan kondisi lahan setempat

Pemanfaatan lahan yang mengganggu keseimbangan lingkungan

Diijinkan untuk kegiatan pemeliharaan dan pengembangan budidaya perikanan yang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan

Diijinkan kegiatan penelitian

Lahan dimanfaatkan untuk non perikanan

Minapolitan

Diijinkan pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan

Diijinkan kegiatan penelitian

Lahan dimanfaatkan untuk non perkebunan

dilarang melaksanakan pembangunan yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali dengan izin pihak yang berwenang dan sudah diawali dengan kajian terlebih dahulu

Diijinkan untuk menanam tanaman perkebunan secara kontinyu sesuai dengan daya dukung lahannya

pemanfaatan pembangunan dan pengembangan teknologi diizinkan untuk menunjang kegiatan pertanian

kegiatan penelitian diizinkan

pemanfaatan pembangunan dan pengembangan teknologi diizinkan untuk menunjang kegiatan pertanian

kegiatan penelitian diizinkan

penanaman tanaman padi dilakukan sesuai dengan pola tanaman tertentu

dilarang melaksanakan pembangunan yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali dengan izin pihak yang berwenang dan sudah diawali dengan kajian terlebih dahulu

Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negative terhadap keseimbangan

KDB 40-50%, KLB 40150, dan KDH 30-40%

alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perdesaan diizinkan

alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perkotaan diizinkan maksimum 50%

KDB yang diijinkan 5%, KLB 5%.KDH 95%

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat

Ketentuan Umum Kegiatan

pembangunan infrastruktur yang dizinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan

Diperbolehkan/Diizinkan

B2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Hutan Produksi Terbatas

Pola Ruang Kawasan Kabupaten

Jaringan jalan, pelabuhan, sentra pemasaran ikan, dan cold storage Sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lain

Jaringan jalan, listrik, air minum, irigasi, minyak, dan gas yang sesuai dengan daya dukung kawasan perkebunan

pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian

Pembangunan infrastruktur yang diijinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan

Ketentuan Umum Prasarana Minimum

perlunya pemeliharaan air dan kegiatan yang bertentangan dengan perikanan tidak diperbolehkan mengalami perluasan

Prasarana pengolahan hasil perikanan, lembaga nelayan, pengkajian teknologi minapolitan, pusat pengemasan, pergudangan, perdagangan

perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan nasioanl dan regional serta mengantongi izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah

Penebangan pohon dilakukan dengan system tebang pilih

apabila kriteria kawasan berubah, fungsinya menjadi hutan lindung

Ketentuan Umum Lainnya

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

B8. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan

B7. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

B6. Kawasan Peruntukan Industri

B5. Kawasan Peruntukan Peternakan

Pembangunan permukiman baru yang sesuai daya dukung desa tersebut

Pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan sesuai aturan kabupaten, regional, atau nasional

Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan

Pembentukan klaster permukiman

Alih fungsi bangunan diijinkan asal tidak merusak

Peningkatan kualitas permukiman melalui perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar penunjang permukiman

Penyediaan infrastruktur penunjang, perumahan baru, dan Kasiba-Lisiba

Pembangunan permukiman di area perkotaan yang sesuai dengan daya dukung lahan

Kepemilikan lahan yang tidak sejalan dengan kegiatan industri diijinkan asal tidak diperluas

Kepemilikan dan penggunaan lahan yang mendukung industri diijinkan

Pembangunan bangunan dan infrastruktur penunjang

Permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan tidak didukung oleh infrastruktur dasar permukiman

Tidak diijinkan industri yang mengganggu keseimbangan lingkungan

Tidak diijinkan pada kawasan lindung

Tidak diijinkan alih fungsi bangunan apabila merusak bentuk dan kondisinya

Pembangunan tidak disertai dengan infrastruktur dasar dan merusak lingkungan

Pembangunan perumahan dengan pola enclave

Permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran tidak diizinkan

Pemanfaatan lahan yang mengganggu keseimbangan lingkungan

Diijinkan kegiatan penelitian

Pembangunan infrastruktur penunjang peternakan

Industri pengolahan pakan dan hasil ternak

Diijinkan untuk kegiatan pemeliharaan, penyediaan pakan, dan pembiakan ternak

Bangunan produksi, KDB 50%, KLB 50%, dan penunjang, fasilitas KDH 50% pengangkutan, pos pengawasan, dan kantor pengelola Luas area permukiman, perdagangan, jasa, dan fasilitas umum maksimal 30% dari luas wilayah Semua jenis bangunan dapat dikembangkan Permukiman perkotaan kecuali industri dan KDB 70-80%, KLB 70kegiatan lain yang 240%, dan KDH 40-50% mengganggu keseimbangan lingkungan Pemanfaatan lahan untuk fasilitas umum maksimal 20% Perdagangan dan jasa KDB 80-90%, KLB 80270%, dan KDH 15-20% Fasilitas umum KDB 6070%, KLB 60-140%, dan KDH 35-40% Semua jenis bangunan dapat dikembangkan Permukiman perdesaan kecuali industri dan KDB 50-60%, KLB 50kegiatan lain yang 120%, dan KDH 50-60% mengganggu keseimbangan lingkungan Perdagangan dan jasa KDB 60-70%, KLB 60140%, dan KDH 40-50% Fasilitas umum KDB 5060%, KLB 50-120%, dan KDH 40-50%

KDB 50%, KLB 50%, dan Sarana dan prasarana KDH 50% pendukung peternakan

Perusahaan wajib memiliki izin lokasi, HGB industri, dan AMDAL

Pemerintah wajib menyediakan prasarana penunjang dan mempromosikan kawasan industri

Lokasi pada lahan non produktif dan jauh dari rumah penduduk

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Diperbolehkan/Diizinkan

Kegiatan yang diijinkan adalah pertanian, perkebunan, hutan, dan RTH

Dengan syarat tertentu

C2. Prasarana Sumber Daya Air

C3. Prasarana Energi

C4. Prasarana Telekomunikasi

Tabel Ketentuan Pengendalian Pemanfataan Ruang Sumber : DPU

Kegiatan budidaya yang memperhatikan penetapan Rumija, Rumaja, dan garis sempadan yang ditetapkan

Kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa boleh dikembangkan dengan radius 20-25m

KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan peruntukan lahan Sempadan sungai dan waduk menyesuaikan peraturan yang ada Kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa boleh dikembangkan dengan radius 20-25m

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat

Ketentuan Umum Kegiatan

C1. Prasarana Transportasi

C. Kawasan Sekitar Sistem Prasarana

Pola Ruang Kawasan Kabupaten Ketentuan Umum Prasarana Minimum

Pengendalian pembangunan harus sesuai dengan jarak minimum yang telah ditentukan

Bangunan yang didirikan bukan bangunan liar dan harus memiliki IMB

Ketentuan Umum Lainnya

i V bab N A P A H A T N SKENARIO DA AN PELAKSANA

Skenario Skenario Penduduk Jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri diproyeksikan bertambah menjadi 1.022.378 jiwa di tahun 2034. Proyeksi ini didasarkan atas tren peningkatan penduduk yang ada dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Wonogiri adalah 0,004. Skenario penduduk didasarkan atas pengklasteran kegiatan dimasing-masing kecamatan. Hal ini diasumsikan ditiap-tiap klaster membutuhkan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda. Selain berdasarkan klasterisasi kegiatan, skenario penduduk juga didasarkan atas pusat-pusat kegiatan yang direncanakan. Berikut adalah tabel matriks peningkatan pertumbuhan penduduk yang

Kecamatan Pracimantoro Paranggupito Giritontro Giriwoyo Batuwarno Karangtengah Tirtomoyo Nguntoronadi Baturetno Eromoko Wuryantoro Manyaran Selogiri Wonogiri Ngadirojo Sidoharjo Jatiroto Kismatoro Purwantoro Bulukerto Puhpelem Slogohimo Jatisrono Jatipurno Girimarto TOTAL

Pusat Kegiatan PKLp PKK PKK PKK PKK PKK PKK PKK PKLp PKK PKK PKK PKLp PKL PKK PKK PKK PKK PKLp PKK PKK PKK PKLp PKK PKK

didasarkan atas klasterisasi kegiatan dan pusatpusat kegiatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. 8 f RYUR_ Sayur PKL PKLp PKK

2 1,5 1,25

Tabel Matriks skenario peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wonogiri sumber : Analisis Kelompok, 2017

Dari tabel tersebut, peningkatan angka pertumbuhan penduduk didasarkan atas angka pertumbuhan penduduk berdasarkan tren. Sehingga didapatkan hasil peningkatan angka pertumbuhan pada skenario penduduk adalah sebagai berikut.

Klaster Pertanian Lahan Kering Pertanian Lahan Kering Pertanian Lahan Kering Pertanian Lahan Kering Pertanian Lahan Kering Agroforestri Agroforestri Peternakan dan Perikanan Pertanian Lahan Kering Agroforestri Peternakan dan Perikanan Peternakan dan Perikanan Komersial Komersial Komersial Buah dan Sayur Agroforestri Buah dan Sayur Buah dan Sayur Buah dan Sayur Buah dan Sayur Buah dan Sayur Buah dan Sayur Buah dan Sayur Buah dan Sayur

Tabel Skenario peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wonogiri dalam jangka waktu 20 tahun sumber : Analisis Kelompok, 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Peternakan Pertanian Komersil dan Lahan Agroforestri Perikanan Kering 4 3 2 2 3 2 1,5 1,75 1,5 1,5 1,25 1,5

r tren 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0057 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0040 0,0038 0,0066 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0040

r skenario 0,0057 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0086 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 0,0113 0,0158 0,0057 0,0082 0,0057 0,0047 0,0057 0,0047 0,0047 0,0047 0,0057 0,0047 0,0047 0,0061

Skenario penduduk Kabupaten Wonogiri juga memperhatikan jumlah penduduk maksimal yang dapat ditampung di Kabupaten Wonogiri. Lahan yang dapat dihuni oleh penduduk adalah seluruh lahan yang bukan lahan lindung dan lahan sawah abadi yang diukur untuk 20 tahun mendatang. Lahan sawah abadi untuk 20 tahun mendatang adalah 90% dari luas lahan sawah eksisting pada tahun 2014. Kebutuhan lahan individu adalah sebesar 9m2/jiwa. Jumlah penduduk maksimal yang dapat ditampung ini juga mempengaruhi jumlah penduduk ditiap-tiap kecamatan. Apabila jumlah penduduk maksimum yang dihitung berdasarkan skenario angka pertumbuhan penduduk melebihi batas maksimal penduduk yang dapat ditampung, makan dilakukan sistem pendistribusian penduduk. Berikut adalah hasil perhitungan skenario penduduk Kabupaten Wonogiri. Ekonomi Makro Rencana untuk Skenario pada Ekonomi merupakan perhitungan yang diputuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konsep perencanaan yang diusulkan. Penyusunan Skenario ekonomi ini berdasar pada perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan melihat PDRB eksisting, lalu melakukan Proyeksi atau Tren yang akhirnya memperhitungkan Skenario dengan berbagai asumsi sesuai dengan konsep perencanaan yang ada. PDRB tersebut di bagi menjadi 3 golongan berdasarkan fungsi dari sektornya yaitu primer meliputi sektor pertanian, sekunder meliputi sektor pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Lalu tersier meliputi 14 sektor diluar golongan primer dan sekunder. Untuk menentukan skenario ekonomi makro Kabupaten Wonogiri dengan memodiďŹ kasi proyeksi atau trend dari PDRB Kabupaten Wonogiri pada tahun 2034. Proyeksi yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi Linear dri tahun eksisting mulai tahun 2014. Berikut adalah persentase dari 3 golongan Primer, sekunder dan tersier PDRB eksisting dan proyeksi atau trend.

48.49

32.87

primer sekunder tersier

18.64 Diagram Komposisi PDRB Tahun 2014 Sumber : Wonogiri dalam Angka dan analisis Kelompok

19.80 56.39

primer sekunder

23.81

tersier

Diagram Komposisi PDRB Tahun 2034 (Tren) Sumber : Anaisis Kelompok, 2017

Dari hasil proyeksi PDRB Kabupaten Wonogiri dapat dilihat bahwa kelompok primer mengalami penurunan, dan kelompok sekunder dan tersier mengalami peningkatan, hal ini di akibat karena adanya pergeseran sektor unggulan Kabupaten Wonogiri yang diarahkan dari sektor pertanian beralih pada sektor industri pengolahan. PDRB Kabupaten Wonogiri eksisting pada tahun 2014 adalah 16,022,449 juta rupiah. Dan hasil PDRB proyeksi pada tahun 2034 adalah 31,355,002 juta rupiah.

20.10 primer sekunder

51.32 28.57

tersier

Diagram diatas merupakan skenario ekonomi dengan melihat keadaan pada proyeksi yang di beri asumsi sesuai dengan konsep perencanaan. Pada kondisi trend di tahun 2034 ekonomi primer mengalami penurunan dari 32.87% menjadi 19.8% pada skenarionya kita meningkatkan persen ekonomi primer tersebut menjadi 20.10% hal ini dikarenakan dalam konsep perencanaan Kabupaten Wonogiri dengan adanya agropolitan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

dari sektor pertanian, memberikan variasi komoditas yang unggul, sehingga ekonomi primer di asumsikan akan meningkat dari keadaan trend, sedangkan ekonomi sekunder juga ditingkatkan dari keadaan tren, yang pada tren memiliki persentase 23.81% pada skenario menjadi 28.57% peningkatan 20% dari persentase tren , peningkatan ekonomi sekunder lebih tinggi peningkatannya daripada ekonomi primer hal ini diasumsikan karena pendapatan yang dihasilkan dari industry pengolahan akan lebih tinggi bahkan berlipat kali lebih banyak dari pada hasil sumber daya alam langsung. hal ini juga mendukung dari konsep perencanaan wilayah agropolitan dimana pada konsep ini adanya pengolahan hulu dan hilir, dimana sda yang dihasilkan pada hulu sebagai modal, dan akan mengalami pengolahan pada industry pengolahan yang nantinya memiliki nilai jual lebih. Berikut adalah tabel PDRB eksisting, trend an Skenario

Eksisting (2014)

Tren (2034)

Pada keadaan eksisting PDRB perkapita masyarakat yang didapat dalam satu bulan sekitar 1.400.000 rupiah jumlah ini berada siatas rata-rata standar angka kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS yaitu pendapatan dibawah 600.000 rupiah per bulan, pada proyeksi 2034 pendapatan rata-rata masyarakat perbulan naik hingga 2.500.000 rupiah, dan skenario yang dilakukan juga naik sekitar 2.600.000 rupiah. Angka pendapatan ini cukup tinggi untuk memapankan masyarakat Kabupaten Wonogiri dan menjauhkan masyarakat dari kemiskinan dan kerentanan, sesuai dengan konsep perencanaan yang lebih mengoptimalkan masyarakat untuk memiliki bidang usaha yang mandiri dan adanya konsep agropolitan yang menjadi dasar pengembangan wilayahnya. Pada rencana pembangunan wilayah akan dilakukan pemerataan pendapatan untuk masyarakat disetiap kecamatan sesuai dengan komoditi unggulan dan lokasi strategis yang ada pada setiap kecamatan

Skenrio (2034)

Primer

5,266,837.30 6,208,463.80 6,924,611.30

Sekunder

2,985,823.20 7,466,202.60 9,843,318.50

Tersier

7,769,788.90 17,680,336.30 17,680,336.30

Tabel Skenario Ekonomi Makro Sumber : Anaisis Kelompok, 2017

Ekonomi Mikro PDRB Kabupaten Wonogiri pada tahun 2014 adalah 16,022,449 juta rupiah dengan jumlah penduduk 945817 jiwa. Keadaan tren yang sudah diproyeksikan tentu memiliki peningkatan untuk 20 tahun kedepan namun sesuai skenario ekonomi dan kependudukan yang dilkakukan adanya perubahan yang terjadi untuk skenario tersebut, berikut adalah tabel PDRB Perkapita

Eksisting (2014)

Proyeksi (2034)

PDRB (Juta 16,022,449 31,355,003 Rupiah) Jumlah Penduduk 945817 1022378 (Jiwa) PDRB perkapita 16.94 30.67 (Juta Rupiah)

Skenario (2034) 34,448,266 1068811.2 32.23

Tabel Skenario Ekonomi Mikro Sumber : Anaisis Kelompok, 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Target target pembangunan

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Program-Program Prioritas

1) Program Peningkatan Produktivitas Pertanian Melalui Optimalisasi Produksi Dan Pemberdayaan Petani 2) Program Pengembangan Sistem Transportasi Kabupaten Wonogiri 3) Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Agrobisnis Kerakyatan Kabupaten Wonogiri 4) Program Pemberdayaan UMKM Berbasis Agrobisnis 5) Program Mitigasi Bencana Longsor 6) Program Pengentasan Kekeringan Kabupaten Wonogiri 7) Program Pengembangan Pariwisata Daerah

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

i i v B A B

m a r g pro

s a t i r o i r P

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Program Mitigasi Bencana Longsor Azhura Dellamitha 14/363454/TK/41572

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

LatarBelakang Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan ﬁsik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana mencakupi adanya aktivitas yang berperan guna mengantisipasi tindakan dalam pengurangan dapak dari bencana, dan adanya usaha-usahayang dilakukan untuk mengurangi korban pada bencana tersebut. Kabupaten Wonogiri memiliki bentang alam yang beragam sehingga variatifnya bentukan lahan memberikan karakteristik tertentu pada wilayah ini, jenis tanah, kontur, kelerengan memberikan karakteristik dalam suatu wilayah, dan dapat menimbulkan adanya erosi atau longsor disaat curah hujan yang tinggi. Hampir di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan kawasan rentan longsor. Adapun jenis tanah longsor di Kabupaten Wonogiri menempati peringkat 5 dalam ranking nasional. Kecamatan yang sangat rawan akan bencana Longsor adalah Eromoko, Karangtengah, Jatiroto, Jatisrono dan Tirtomoyo. diperkuat dengan data BPBD Kabupaten Wonogiri Jumlah kerugian akibat Bencana Longsor ini sangat besa untuk setiap tahunnya, lalu menurunnya kualitas pertanian, peternakan, kritisnya kerentanan terhadap ekonomi, banyaknya infrastruktur yang rusak dll. Cukup banyak kerugian yang dialami oleh Kabupaten Wonogiri. Untuk mencapai ketangguhan bencana dan lingkungan Kabupaten Wonogiri dilakukan arahan dalam mitigasi bencana. Tanah Longsor dengan mitigasi vegetative yaitu agroforestry dan adanya teknologi dalam pembangunan infrastruktur mitigasi bencana.

Peta Rawan Longsor Kabupaten Wonogiri Sumber : BPBD Kab Wonogiri

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Keterkaitan Program dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Visi Kabupaten Wonogiri: “Kabupaten Wonogiri Sebagai Kabupaten Tangguh Untuk Menciptakan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera”

Misi Ke-3: Menciptakan wilayah tangguh bencana yang berwawaskan Lingkungan

Mewujudkan ketangguhan wilayah terhadap bencana dengan mengaplikasikan konsep agroforestry

Sistem Mitigasi Berbasis Rekayasa Vegetatif (Agroforestry) dan Teknologi

Kelembagaan Mitigasi Bencana

Keterkaitan program dengan RPJP Sumber : Analisis penulis. 2017

Tujuan Perencanaan Program perencanaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan yang terkena bencana untuk memiliki guna dan fungsi lahan yang produktif, mengurangi adanya hambatan terhadap masyrakat dalam melangsungkan kehidupan yang berkelanjutan, meminimalisir terjadinya kerusakan pada infrastruktur wilayah sehingga tidak terjadi hambatan daam meperkuat interaksi dan kegiatan wilayah, dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan Wilayah dari hasil program tersebut. Landasan Hukum Pada UU No.24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan ﬁsik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dan pada Pasal 1 ayat (6) Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 12/Menlhk-II/2015 Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa Agroforestri adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan di areal izin usaha hutan tanaman dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktiﬁtas lahan.

Metode Perencanaan a.Analisis wilayah untuk mengetahui permasalahan terkait kebencanaan Longsor dengan melihat dampak yang terjadi sesuai keadaan wilayah. Analisis ini menjadi bahan dasar dalam perencanaan program mitigasi bencana longsor b.Studi literature dilakukan untuk mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Tujuan studi literature adalah untuk meperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melalukan perencanaan program mitigasi bencana longsor c.logical framework digunakan dalam memperjelas target capaian dan indikator dari program yang direncanakan sesuai dengan visi dan misi dari wilayah d.cost-beneďŹ t analysis untuk menguji kelayakan program, program tersebut memberikan keuntungan atau tidak, serta adanya faktor valuasi untuk melihat kelayakan diluar material.

pada hutan yang saat ini keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga, melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka semua penghijauan ini berguna untuk mengikat tanah agar tidak terjadinya longsor, membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relative curam, membuat saluran pembuangan air menurut kontur tanah, saluranair ini lebih memperjelas arah air yang mengalir agar air tersebut dapat tersalurkan dengan baik, tanpa memicu terjadinya longsor pada area lainnya.

Rekayasa vegetatif Rekayasa VegetaďŹ merupakan teknik dengan penggunaan tumbuhan untuk mengurangi daya rusak tanah akibat hujan yang jatuh dan erosi. Teknik ini merupakan salah satu teknik pencegahan tanah yang efektif dan eďŹ sien bagi kondisi tanah pada lereng karena mampu memperbaiki inďŹ ltrasi lereng, dan juga memberikan keuntungan adanya vegetasi yang variatif, serta teknik pengolahannya cukup murah dan sangat mudah untuk dilakukan. Kerangka Berpikir Melalui rekayasa vegetative ini akar tanaman Masalah Bencana Longsor yang ditanam pada lereng yang rawan longsor tersebut akan mengikat dan memadatkan tanah sehingga mencegah terjadinya longsor, akar Menurunnya produktivitas lahan, Kerugian material masyarakat, tersebut akan mencengkram tanah di lapisan khususnya pertanian dan Perekonomian daerah permukaannya. Rekayasa vegetatif yang digunakan untuk teknik pencegahan tanah Rusaknya Infrastruktur, yang menghambat lalu lintas antar wilayah longsor dan konservasi tanah memerlukan jenis tanaman berakar dalam dan mencapai batuan sistem Infrastruktur dan Lembaga Mitigasi dan Kelompok dasar, perakaran rapat dan mampu mengikat Rekayasa Vegetatif Teknologi untuk Bencana Masyarakat tanggap Bencana (Agroforestry) Longsor agregat tanah, serta biomassanya ringan. Adapun di bagian puncak lereng, vegetasi Kerangka Berpikir Sumber : Analisis penulis. 2017 ditanam dengan kondisi jarang. Kekosongan Wilayah Tangguh Bencana antar vegetasi tadi kemudian diisi dengan tanaman penutup tanah (cover crop) atau rumput yang didukung kondisi drainase baik. Konsep Rencana (Tinjaun Teoritis & Preseden) Tinjauan Teoritis Agroforestri Agroforestri atau dikenal juga sebagai suatu Sistem Teknologi dan Infrastruktur sistem usahatani atau pertanian hutan Adanya Early warning system, kegiatan ini merupakan suatu sistem penggunaan lahan diadakan pada saat sebelm terjadinya bencana, secara spasial yang dilakukan oleh manusia kegiatan ini seperti pemberian tanda khusus dengan menerapkan berbagai teknologi yang pada daerah rawan longsor sesuai tinjauan petaada melalui pemanfaatan tanaman semusim, peta kerawanan, semua permukiman sebaiknya tanaman tahunan (perdu, palem, bambu, dan berada jauh dari tebing hal ini untuk mengurangi sebagainya) dan/atau ternak dalam waktu kerusakan dan korban jiwa, melakukan reboisasi

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

bersamaan atau bergiliran pada suatu periode tertentu sehingga terbentuk interaksi ekologi, sosial, dan ekonomi di dalamnya. Pemanfaatan sistem agroforestri dengan penanaman rumput-rumputan dengan semak dan pepohonan diterapkan untuk mengurangi erosi dan aliran permukaan serta memelihara kesuburan tanah sistem agroforestri dinilai tepat sebagai salah satu upaya mengurangi terjadinya longsor Pengembangan sistem agroforestri melalui stratiďŹ kasi vegetasi (multistrata) merupakan sistem paling ideal dalam konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air pada akhirnya diharapkan mampu menjaga kestabilan lereng. Sistem ini memiliki berbagai kelebihan dalam mencegah terjadinya tanah longsor, yaitu mampu membentuk bahan organik tanah, memperbaiki struktur tanah, dan membuat tanah menjadi lebih stabil. sistem agroforestri multistrata merupakan salah satu sistem penggunaan lahan dengan tanaman tajuk bertingkat Secara umum, strata/tingkat tersebut terdiri dari strata semak (umbi-umbian), perdu (pisang, pepaya, tanaman hias), dan strata pohon yang tingginya lebih dari 35 meter (damar, sengon, mahoni). Pengelolaan sistem agroforestri ini perlu dilakukan secara khusus agar antara satu tanaman dengan tanaman lainnya tidak saling merugikan Pemanfaatan sistem agroforestri multistrata dengan berbagai jenis tanaman tajuk bertingkat dinilai sebagai suatu langkah tepat dalam mitigasi tanah longsor sekaligus konservasi tanah. Preseden Penerapan agroforestry memiliki dua sisi yaitu sisi ekologi dan ekonomi, sehingga aspek pemilihan dan rencana jangka panjang akan menentukan yang dominan diantara keduanya. Banyak kasus dilapangan seperti over logging dan over area sering terjadi karena kurang memperhatikan aspek ekologi. Pendekatan ekonomi menjadikan produksi tanaman pokok yang ditanam untuk dijual akan dominan disuatu lahan menggeser tanaman kayu. Kondisi dan pengetahuan petani akan mempengaruhi penerapan agroforestry yang akan diterapkan. Pola tanam pada suatu daearah akan berbeda

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

dengan daerah lain. Hal ini dipengaruhi oleh jenis tanaman yang ditanam, kontur tanah, dan lainlain. Contoh beberapa penerapan agroforestri yang pernah dilakukan adalah di Amerika Tengah terdapat kebiasaan tradisional yang dilakukan oleh para petani yang menanam kelapa atau pepaya sebagai stratum tertinggi dengan pisang dan jeruk, pada stratum di bawahnya kopi atau coklat, strata berikutnya tanaman tahunan (jagung) dan stratum terbawahnya adalah labu. Di Asia (Filipina), para petani melakukan cara bertani yang lebih kompleks yang disebut shifting cultivation. Petani melakukan pembukaan hutan yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian dan sengaja membiarkan pohon-pohon tertentu sebagai penaung. Pepohonan menjadi bagian yang dibutuhkan dari sistem pertanian di Hanunoo dan dilestarikan dengan tujuan menghasilkan sumber makanan, obat-obatan, kayu kontruksi dan kosmetik. Sistem agroforestri dapat menghasilkan manfaat pertanian intensif yang optimal bagi ruang yang terbatas dalam hutan yang rapat. Agroforestri ini juga merupakan suatu cara pemeliharaan kesuburan tanah yang tidak mahal dan juga untuk mencegah erosi dan hilangnya zat-zat makanan. Rencana detail program Judul Program

Jangka Waktu

Mitigasi Bencana Longsor BPBD, DPU, BLH, Dinas Kehutanan dan Pertanian Misi Ke-3 Mewujudkan Wilayah Tangguh Bencana yang Berwawasan Lingkungan 5 tahun

Rencana dalam RPJP

RPJM Periode Ke-3 (Tahun 10-15)

Target area

Kecamatan rawan Longsor (Eromoko, Jatiroto, Karangtengah, Tirtomoyo)

Leading Sector Rencana pada kesesuaian misi

Peta Indikasi Program Mitigasi Bencana Longsor Sumber : Analisis penulis. 2017

Goals/Sasaran

ŒÞÖ NÑǾ Verifikasi

HŌŇÒÔMPŎǾĬ MŒMǾMŌ

menciptakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan

berkurangnya lahan yang terindikasi rawan Longsor sebesar 20%

Mewujudkan sistem Mitigasi berbasis Teknologi

Terwujudnya penerapan sistem deteksi dini terhadap bencana longsor

BPBD

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Mitigasi Bencana

Terbentuknya KMTB (Kelompok Masyarakat Tanggap Bencana) di setiap Kecamatan yang rawan bencana longor

BPBD

Terbentuknya lembaga Pengelola mitigasi-Agroforestry Mengadakan Kelembagaan pengelola dan Kualitas SDM dalam Terciptanya suatu kebijakan untuk meningkatkan pengelola lingkungan hidup profesionalitas kelembagaan Tujuan Program menurunkan tingkat kerugian masyarakat, infrastruktur dan ekonomi daerah

Outcome berkurangnya angka kerugian yang akan terjadi

BPBD, BLH

BPBD,Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Verifikasi BAPPEDA, PU, BPBD

menciptakan kemandirian wilayah dalam mengatasi bencana terciptanya wilayah yang dapat mengatasi bencana secara longsor mandiri

BPBD

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

terciptanya kondisi aman pada kehidupan masyarakat

BPBD

Mewujudkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan optimalisasi penataan ruang wilayah

mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan

BLH, BAPPEDA

Asumsi kesesuaian penggunaan lahan dan terlaksana sistem agroforestry informasi tentang deteksi bencana tersampaikan pada masyarakat adanya fasilitas untuk KMTB Adanya koordinasi dari Instansi pemerintahan Asumsi menurunya tingkat resiko bencana sistem mitigasi bencana berjalan lancar, dan masyarakat sigap bencana adanya sistem mitigasi yang melindungi tidak ada alihfugsi lahan lindung

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Output Kegiatan Kajian Penelitian Lokasi Rawan Longsor

Laporan Hasil Kajian Bencana Longsor

pengadaan sistem dan infrastruktur penunjang mitigasi bencana

Sistem peringatan dini bencana, jalur evakuasi bencana, titik kumpul evakuasi penyesuaian komoditi pertanian sesuai jenis tanah, olah lahan pertanian dengan konsep agroforestry pelatihan khusus sigap bencana pada masyarakat

konversi komoditas pertanian dan penerapan teknologi agroforestry peningkatan kualitas SDM dalam Mitigasi Bencana Longsor pembentukkan lembaga Pengelola mitigasiAgroforestry

Sumber Verifikasi

HŌŇÒÔMPŎǾ Laporan Hasil Kajian Bencana Longsor yang dihasilkan setiap tahun

BPBD

informasi peringatan dini bencana yang optimal tersampaikan pada masyarakat, jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan longsor, adanya ruang titik kumpul disetiap desa

PU, BPBD

tanaman pertanian yang cocok mendukung minimalisir lahan rawan longsor adanya pelatihan setiap tahun dan setiap generasi

adanya lembaga Pengelola Mitigasi- pembentukkan tim dan struktur kelembangaan pada setiap agroforestry kecamatan rawan bencana longsor

input/kegiatan

masyarakat turut berpartisipasi

BPBD

sistem organisasi yang legal

5.000.000.000,00

APBD

Pengembangan early warning system di kawasan longsor

1.000.000.000,00

APBD

pengadaan jalur evakuasi pada kawasan rawan longsor

2.000.000.000,00

APBD

5 00.000.000,00 2 00.000.000,00

APBD APBD

3.000.000.000,00

APBD

pengadaan bibit unggul untuk agroforestry Konversi tanaman pangan vegetatif dengan melihat kondisi iklim, lereng, dan jenis tanah pembuatan sistem drainase, Irigasi dan terasering sosialisasi rutin pencegahan dan penanggulangan bencana pendampingn kelompok masyarakat tanggap bencana monitoring dan evaluasi

biaya tersedia

BPBD

pengkajian lokasi kawasan rawan longsor

Pembangunan Balai/shelter evakuasi bencana pembuatan titik kumpul

Semua data mendukung dan proses survey lancar

Dinas kondisi alam dan Kehutanan pengadaan bibit dan Pertanian

Sumber Verifikasi

anggaran

Asumsi

3 00.000.000,00

APBD

12.000.000.000,00 2 00.000.000,00 2 00.000.000,00

APBD APBD APBD

5.000.000.000,00

APBD

Asumsi Pelakasanaan survey lancar tanpa hambatan masyarakat mendukung kegiatan referensi struktur ruang dan peta rawan bencana pembiayaan dan pengkajian area titik dinas terkait memberikan bibit pada masyarakat pemilihan lokasi yang tepat masyarakat interaktif pada program ini pemantauan yang rutin

Tabel Kerangka Kerja Logis Program Sumber : Rencana individu, 2017

Pentahapan (Pendanaan, Pelaksanaan, target) Pendanaan Cost ĦÑŊÒMPMŌ Penyusunan Rencana pengkajian lokasi kawasan rawan longsor Pengembangan early warning system di kawasan longsor pengadaan jalur evakuasi pada kawasan rawan longsor Pembangunan Balai/shelter evakuasi bencana pembuatan titik kumpul pengadaan bibit unggul untuk agroforestry Konversi tanaman pangan vegetatif dengan melihat kondisi iklim, lereng, dan jenis tanah pembuatan sistem drainase, Irigasi dan terasering sosialisasi rutin pencegahan dan penanggulangan bencana pendampingn kelompok masyarakat tanggap bencana monitoring dan evaluasi

Beneﬁt Tahun 2014 2015 2016

1,587,114,000 3,938,075,000 2,513,000,000

Total rata-rata

2,679,396,333

Pengeluaran 450,000,000 5,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 500,000,000 200,000,000 3,000,000,000 300,000,000

Kerugian Material masyarakat Sumber : BPBD Kab. Wonogiri

Peruntuk kan Padi Ubiubian

12,000,000,000 200,000,000 200,000,000 5,000,000,000

Jumlah Kerugian

produkti vitas Keuntungan (Rp) (Ton/Ha) 15011.7 10 630,491,553,006 luas lahan

33802.3 Total

1,394,344,724,726 2,024,836,277,732

Hasil produksi perkebunan Sumber : Analisis pribadi,2017

Jenis Pohon

Pembiayaan Program Sumber : Rencana individu, 2017

Sonokeling Damar

produksi volume standar (jarak Luas (Ha) produksi Harga /m3 Keuntungan (Rp) Tanam per (m3) (Rp) 4m)(Ha)

17561.6 17561.6

Hasil produksi Kayu Sumber : Analisis pribadi,2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

4390.4 4390.4

351.232 439.04

4000000 1500000 Total

1,404,928,000 658,560,000 2,063,488,000

Untuk mengetahui seberapa besar rasionalitas penyusunan sebuah program, diperlukan perhitungan kelayakan menggunakan metode Net Present Value dan Cost Beneﬁt Analysis. Pemasukkan Biaya (disc) Total Kerugian

Investasi awal

Pemasukkan Pemasukkan Total Hasil Hasil total Pemasukan produksi produksi pemasukkan (disc) pohon perkebunan

İ MOÞŌ

(1+i)t

1.00

6090

1.07

4990

4664

1.14

2440

2131

2024

1768

1.23

8290

6767

2679

2024

4703

3839

1.31

8040

6134

2679

2063

2024

6766

5162

1.40

2679

1031

2024

5734

4088

1.50

2679

2024

4703

3134

1.61

2679

1031

2024

5734

3571

1.72

2679

2063

2024

6766

3938

1.84

2679

1031

2024

5734

3119

Total

25786

Total

28618

Tabel Cost Beneﬁt Analysis Sumber: Analisis Pribadi, 2017

NPV

1.11

B/C tanpa valuasi faktor lain

2832.82

Perhitungan B/C dengan valuasi faktor lingkungan. Asumsi Luas lahan = 35123.2 Ha = 35123200 m2 asumsi 40% dari lahan yang di tanami pohon 35123200 m2 x 40% = 140,492,800 m2 1. Supply Oksigen 1 pohon = 0.15 liter oksigen/jam. 1 Liter Oksigen = Rp25.000 Jarak penanaman antar pohon = 4m Jumlah pohon = 140,492,800 m2 : 4m = 35,123,200 pohon. Jumlah oksigen yang di hasilkan dalam sehari (waktu efektif 8 jam) = 35,123,200 pohon x 0.15 liter x 8 jam = 42,147,840 liter/hari. sedangkan, harga beli oksigen = 42,147,840 liter/hari x Rp25.000 = Rp 1,053,696,000,000 2. Meningkatkan cadangan air tanah 1 Ha = 2,5 m3/hari. 1 m3 air PDAM = Rp6.500 Luas lahan tidak terbangun (tanah)= 14049.28 Ha. cadangan air tanah oleh taman= 14049.28 Ha x 2,5 m3/hari=351232 m3/hari sedangkan, harga beli air bersih PDAM = 351232 m3/hari x Rp6.500 = Rp2,283,008,000 Jadi, total Beneﬁt = Rp 1,053,696,000,000 + Rp 2,283,008,000 = Rp 1,055,979,008,000 NPV = 1,055,979,008,000 / 25,786,000,000= 40,95 B/C = 1,030,193,008,000

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Sehingga dapat dikatakan program Mitigasi Bencana ini layak untuk dijalani.

Berdasarkan hasil perhitungan NPV bernilai positif dan BeneďŹ t Cost Ratio bernilai lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa program layak untuk dilaksanakan karena akan memberikan manfaat bagi Kabupaten Wonogiri, yaitu keuntungan sebesar kurang lebih 2,8 Milyar. Dan dengan perhitungan valuasi adabya faktor lingkungan, NPV diatas satu dan menghasilkan keuntungan lebih dari 1 Triliun. Sub Program

5 tahun ke ga 1 2 3 4

Kegiatan Penyusunan dasar hukum dan studi kelayakan

Penyusunan Rencana

Kajian Peneli an Lokasi Rawan Longsor

Laporan rencana dan studi kelayakan

Outcome

Lokasi

informasi tentang dasar hukum dan kelayakan program informasi tentang anggaran yang digunakan dan desain bangunan yang informasi rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan

Eromoko, Ja srono, Ja roto, Karangtengah, Tirtomoyo

Laporan RAB dan DED

Penyusunan Master Plan

Laporan masterplan

pengkajian lokasi kawasan rawan longsor

Laporan hasil kajian bencana longsor

informasi dan pengetahuan perkembangan bencana

Sistem peringatan dini yang terpadu dan terintegrasi jaringan jalan yang baik dilengkapi dengan signage balai/shelter

Eromoko, Ja srono, Ja roto, Karangtengah, Pelayanan yang mudah, Tirtomoyo eďŹ sien, dan efek f

pengadaan jalur evakuasi pada pengadaan sistem dan kawasan rawan longsor infrastruktur penunjang Pembangunan Balai/shelter mi gasi bencana evakuasi bencana pembuatan

k kumpul

Konversi tanaman pangan vegeta f dengan melihat kondisi iklim, lereng, dan jenis pengadaan bibit unggul untuk agroforestry pembuatan sistem drainase, Irigasi dan terasering

peningkatan kualitas SDM dalam Mi gasi Bencana Longsor

Output

Penyusunan RAB dan DED

Pengembangan early warning system di kawasan longsor

konversi komoditas pertanian dan penerapan teknologi agroforestry

Pelaksanaan dan target Proyek dilaksanakan sesuai dengan pentahapan yang telah disusun dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBD. Program ini akan dilakukan dalam 5 tahun ketiga Proyek dilaksanakan pada Kawasan yang rawan

sosialisasi ru n pencegahan dan penanggulangan bencana

ruang terbuka terbangunnya lahan pertanian yang konserva f terbangunnya sistem pertanian yang konserva f terciptanya sistem pengolahan pertanian berbasis teknologi

Ja roto, terwujudnya kelestarian Karangtengah, lingkungan Tirtomoyo

terbentuknya kelompok masyarakat tanggap bencana

terwujudnya keserasian dan keselarasan pengelolaan sumber daya alam

pembentukkan lembaga pendampingn kelompok Pengelola mi gasimasyarakat tanggap bencana Agroforestry

terbentuknya kelompok masyarakat tanggap bencana

monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi

Kegiatan yang berkelanjutan

meningkatnya kinerja masyarakat dalam menghadapi bencana longsor secara mandiri mengetahui kekurangan, dan melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari rencana

Kaidah Pelaksanaan Proyek Sumber : Rencana individu, 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Eromoko, Ja srono, Ja roto, Karangtengah, Tirtomoyo

Pembiayaan dan Anggaran Pembiayaan Sumber Rp

50.000.000

APBD

200.000.000

APBD

200.000.000

APBD

5.000.000.000

APBD

1.000.000.000

APBD

2.000.000.000

APBD

500.000.000

APBD

200.000.000

APBD

3.000.000.000

APBD

300.000.000

APBD

12.000.000.000

APBD

200.000.000

APBD

200.000.000

APBD

5.000.000.000

APBD

Pemberdayaan UMKM berbasis Agrobisinis Lisa Hestu Nurpawestri 14/364356/TK/41963

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia. Pemerintah mengembangkan UMKM diberbagai wilayah di Indonesia salah satunya terdapat di Provinsi Jawa Tengah. UMKM di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dalam jumlah unit UMKM yaitu mencapai 118.201 unit pada kuartal pertama di tahun 2017 ini. Jenis UMKM yang berkembang terdapat pada sektor perdagangan dengan 38% diikuti oleh sektor produksi atau non-pertanian. Dalam perkembangannya UMKM ini telah menyerap tenaga kerja mencapai 802.000 orang. Kabupaten Wonogiri sendiri UMKM yang ada saat lebih banyak pada sektor pertanian, dimana produk pertanian di kabupaten ini cukup berlimpah. Namun masih terdapat kekurangan pada tahap pengolahan produksi pertaniannya. Adanya potensi jumlah produksi pertanian ini dapat dikembangkan melalui kegiatan UMKM, dan nantinya akan mendukung konsep ketangguhan yang telah direncanakan. Program ini mendukung konsep ketangguhan pada pilar Tangguh Sumber Daya Manusia dan Tangguh Ekonomi. Peningkatan produktivitas wilayah melalui penciptaan lapangan kerja adalah hal yang dapat dilakukan. Strategi pengembangan ekonomi ini dilakukan melalui program Pemberdayaan UMKM berbasis agrobisnis. UMKM tersebut menjalankan kegiatan agrobisnis, yaitu kegiatan bisnis yang berbasis kegiatan pertanian dari hulu ke hilir. Sistem usaha agrobisnis terdiri dari subsistem kegiatan on farm dan off farm yaitu, kegiatan menghasilkan bahan baku (input pertanian) dan produk budidaya (proses pertanian) serta kegiatan yang memberikan nilai tambah pada hasil produksi dan pemasaran ke konsumen. Subsistem ini dibagi per kecamatan, dimana setiap kecamatan memiliki basis kegiatan pertanian yang berbeda-beda. Selain itu dalam pengembangan produksi pertanian ini dilakukan pengembangan komoditas unggulan pada setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri

·Menumbuhkan jiwa wirausaha baru yang inovatif dan kreatif ·Mengembangkan produk ekonomi yang sesuai dengan ciri khas lokal dalam bentuk usaha mandiri Landasan Hukum Dasar Hukum: Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis Agrobisnis mengacu pada peraturan-peraturan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten, yaitu: a.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah b.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. c.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. d.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 20112031 Pasal 4 ayat 2 huruf b “Meningkatkan produktivitas, diversiﬁkasi, dan pengolahan hasil pertanian” e.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 20112031 Pasal 4 ayat 3 “Pengembangan industri berwawasan lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat” Keterkaitan dengan Visi dan Misi Program Pemberdayaan UMKM berbasis agrobisnis direncanakan untuk mendukung visi Kabupaten Wonogiri yaitu: “Kabupaten Wonogiri sebagai Kabupaten Tangguh Untuk Menciptakan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera pada Tahun 2035” Dari visi tersebut kemudian dikaitkan dengan Misi Kabupaten Wonogiri yang telah direncanakan, dalam program ini dapat dikatkan dengan Misi 1 dan Misi 2, yaitu:

Tujuan Perencanaan ·Mendukung konsep agropolitan yang akan diterapkan di Kabupaten Wonogiri

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Konsep Rencana Tinjauan Teori Teori-yang menjadi acuan dalam Program Pemberdayaan UMKM berbasis Agrobisnis: a. Teori One Village One Product One Village One Product adalah suatu pendekatan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi suatu daerah. Pengembangan ini berdasarkan potensi daerah untuk menghasilkan satu produk memanfaatkan sumber daya lokal. Lingkup penerapan OVOP dapat diperluas menjadi kecamatan, kabuapten/kota maupun kesatuan wilayah. OVOP memiliki prinsip-prinsip dasar yang perlu dilakukan dalam penerapannya: 1. Local but Global yang bermakna menghasilkan produk atau jasa yang bernilai lokal dan dapat diterima secara global dengan cara meningkatkan produk melalui proses pelatihan teknis peningkatan mutu produksi 2. Self reliance and creativity yang bermakna menafaatkan potensi yang dimiliki secara kreatif dengan usaha-usaha yang mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia. 3. Human resource development yang bermakna mengembangkan potensi masyarakat agar memiliki tingkat kekreatifan

“Kabupaten Wonogiri sebagai Kabupaten Tangguh Untuk Menciptakan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera pada Tahun 2035” Dari visi tersebut kemudian dikaitkan dengan Misi Kabupaten Wonogiri yang telah direncanakan, dalam program ini dapat dikatkan dengan Misi 1 dan Misi 2, yaitu: “Mewujudkan SDM yang inovatif dan kreatif” dan “Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal” Metode Perencanaan a. Analisis Wilayah Dilakukan analisis wilayah untuk mengetahui potensi dan masalah terkait dengan sektor Sumber Daya Manusia dan Ekonomi di Kabupaten Wonogiri. Analisis ini menjadi bahan dasar dalam perencanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis Agrobisnis. b. Studi Literatur Studi literature dilakukan untuk mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Tujuan studi literature adalaha untuk meperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melalukan perencanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis Agrobisins.

Kabupaten Wonogiri sebagai Kabupaten Tangguh untuk Menciptakan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera pada Tahun 2035 Mewujudkan SDM yang inovatif dan kreatif

Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal

Mewujudkan sistem keruangan wilayah yang terintegrasi antar simpul kegiatan dengan basis agropolitan berkelanjutan

Menciptakan wilayah tangguh bencana yang berwawasan lingkungan

Program Pemberdayaan UMKM berbasis Agrobisnis

Mendukung konsep agropolitan yang akan diterapkan di Kabupaten Wonogir

Menumbuhkan jiwa wirausaha baru yang inovatif dan kreatif

Mengembangkan produk ekonomi yang sesuai dengan ciri khas lokal dalam bentuk usaha mandiri

Meningkatnya jumlah wirausahawan, kualitas wirausaha, dan jumlah lapangan kerja serta tersedianya unit pelayanan yang mendukung pengembangan produk komoditi lokal

Kerangka Berpikir sumber: analisis penulis, 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

b. Pendekatan Agrobisnis Pendekatan Agrobisnis merupakan konsep pembangunan pertanian yang menekankan bahwa kegiatan pra produksi, proses produksi, pemanenan dan pengolahan paska panen, serta pemasaran, produk pertanian harus dipandang sbegai satu kesatuan secara totlaitas dan tidak diperbolehkan untuk dipotong-potong. Dengan pendekatan agrobisnis pembangunan pertanian akan menghasilkan manfaat teknis, sosial, maupun ekonomi yang meningkat secara bersamaan (totalitas) Komoditas Subsitem Hulu

Subsistem Usaha Tani

Subsistem Hilir

Olahan

Subsistem Penunjang

1.Subsistem hulu: penyedia sarana dan input proses produksi. 2.Subsistem usaha tani: kawasan pelaku produksi primer pertanian. 3.Subsistem hilir: kawasan pelaku pengolahan sekunder/industri pertanian. 4.Subsistem penunjang: penyedia sarana penunjang. Preseden a. UMKM Pengembangan komunitas masyarakat berbasis agrobisnis pernah dilakukan pada usaha budidaya kentang di Wonosobo. Pada implementasi agrobisnis tersebut terdapat peningkatan lapangan pekerjaan, khususnya pada proses pemberian nilai tambah (value added) hasil produksi. Terdapat peningkatan harga jual dari kentang mentah menjadi snack olahan kentang dengan pemberdayaan ibu-ibu desa. Berikut adalah pola pemasaran: 1.Petani > kelompok tani > eksportir 2.Petani > kelompok tani > pasar induk 3.Petani > pengumpul kecil > pedagang besar 4.Petani > pengumpul kecil > pengumpul besar > pedagang besar > pasar induk > konsumen 5.Petani > pengumpul besar > pasar induk > konsumen Pola pemasaran yang terjadi dapat diadaptasikan sebagai potensi penciptaan tenaga kerja dan kelompok UMKM untuk memberikan nilai tambah barang sebelum dipasarkan pada konsumen.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

b. Sumber Daya Manusia Dinas Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah secara berkala melakukan pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal (SDL) dengan temaberagam, seperti pelatihan budidaya ternak dan bunga, aneka makanan, tata niaga, bahasa, dan otomotif. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan adanya pembinaan pemuda (kaderisasi) kepemimpinan putra daerah. Rencana Detail Program: Pemberdayaan UMKM berbasis Agrobisinis Jangka Waktu: 5 Tahun (periode 2: tahun 20212025) Misi: 1. Mewujudkan SDM yang inovatif dan kreati 1.Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal Program ini mendukung rencana struktur ruang Kabupaten Wonogiri Program ini dilakukan untuk mendukung visi Kabupaten Wonogiri yaitu sebagai Kabupaten Tangguh untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dalam hal ini dikaitkan dengan pilar tangguh Sumber Daya Manusia (SDM) dan tangguh ekonomi. Diketahui permasalahan SDM di Wonogiri adalah rendahnya kualitas tenaga kerja dan kewirausahaannya, sedangkan pada ekonomi yaitu rendahnya diversiďŹ kasi produk pertanian. Program ini bersifat berkelanjutan artinya tidak hanya dijalankan dalam kurun waktu 5 tahun, namun dapat dilakukan berkelanjutan. Dengan mengadaptasi teori One Village One Product dan melalui pendekatan Agrobisnis akan menjadi dasar dalam perencanaan Program Pemberdayaan UMKM berbasis Agrobisnis ini. 1.Adanya pelatihan kewirausahaan dengan mengadaptasi prinsip Human resource development yaitu pengembangan potensi masyarakat agar meningkatkan tingkat kekreatifan. Dengan ini diharapkan masyarakat dapat mendapat pelatihan khusus terkait dengan pengolahan produk komoditi unggulan lokal yang selanjutnya akan dikembangkan dalam UMKM

2. Konsep Agrobisnis diterapkan dengan membagi kecamatan ke dalam 4 subsistem yaitu hulu, usaha tani, hilir, dan penunjang. Dalam pembagian subsstem ini didasarkan pada

rencana Klaster dalam rencana Struktur Ruang yang dipengaruhi oleh fungsi, karakteristik wilayah dan komoditi unggulan lokal.

Subsistem Klaster

Kecamatan hulu

usaha tani

Subsistem

hilir

Penunjang

Klaster

usaha tani

hulu

Eromoko

hilir

Penunjang

Wonogiri Komersil

Karangtengah Agroforestry

Kecamatan

Tirtomoyo

Selogiri Ngadirojo

Jatiroto

M anyaran Peternakan & Wuryantoro Perikanan Nguntoronadi

Jatisrono Sidoarjo Jatipurno

Paranggupito

Girimarto

Giritontro

Slogohimo

Pertanian Giriwoyo Lahan Kering Baturetno

Buah dan Sayur Bulukerto Puhpelem

Batuwarno

Purwantoro

Pracimantoro

Kismantoro Tabel Rencana Subsistem di Kabupaten Wonogiri Sumber: Analisis Kelompok, 2017

3. Terdapat pembangunan unit pelayanan pengembangan UMKM yang berfungsi sebagai unit pendampingnan masrakat dalam pengembangan produk UMKM dan pendampingan dalam pemasaran produk UMKM tersebut. Peta persebaran unit pelayanan pengembangan UMKM Sumber: Analisis pribadi, 2017

Sasaran

Indikator

Sumber Verifikasi

SKPD yang terlibat:

Asumsi Mayarakat belum mengoptimakan potensi komoditi unggulan lokal di Kabupaten Wonogiri

1. BAPPEDA Meningkatnya jumlah wirausahawan dalam berbagai bidang

Jumlah UMKM yang tersertifikasi sebesar 30%

Komoditi unggulan lokal di Kabupaten Wonogiri belum diolah secara optimal

2. BPS 3. Dinas Pertanian 4. Dinas Perindagkop

Meningkatnya kualitas wirausaha melalui pendidikan

Jumlah produk dan komoditi lokal yang tersetifikasi sebesar 33% Jumlah pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat umum per tahun meningkat 15%

Produk UMKM saat ini masih belum bervariasi

Alat verifikasi

1. Data jumlah UMKM 2. Data jumlah produksi pertanian

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Jumlah UMKM dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersertifikasi meningkat 20% PDRB Sektor Pertanian meningkat sebesar 30% Menyediakan unit pelayanan yang Jumlah unit pelayanan pengembangan mendukung pengembangan produk UMKM di setiap kecamatan terpenuhi komoditi lokal 100% Tujuan Program Outcome Peningkatan pengetahuan dan Menumbuhkan jiwa wirausaha baru yang keterampilan masyarakat inovatif dan kreatif Terciptanya lapangan kerja baru dalam bidang kewirausahaan Terciptanya produk UMKM dengan Mengembangkan produk ekonomi yang unggulan komoditi lokal sesuai dengan ciri khas lokal dalam bentuk Adanya pemanfaatan sumber daya lokal usaha mandiri sebagai pengembangan ekonomi masyarakat Output Kegiatan Indikator Meningkatnya jumlah lapangan kerja dengan pemanfaatan sumber daya alam lokal

3. Data jumlah pelatihan kewirausahaan

4. Data PDRB sektor Pertanian

Sumber Verifikasi 1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perindagkop 3. BPS 4. BAPPEDA Sumber Verifikasi

Peningkatan lapangan kerja daerah melalui Terbangun lapangan kerja pemberdayaan UMKM

1. Dinas Pertanian

Peningkatan promosi produk lokal andalan Kios/toko pemasaran produk UMKM

2. Dinas Perindagkop

Pelatihan kewirausahan dalam bidang UMKM

Peningkatan UMKM memanfaatkan Sumber daya alam lokal Pembangunan unit pelayanan pengembangan UMKM Kegiatan Pembangunan balai pelatihan Sosialisasi masyarakat terkait pemberdayaan UMKM Pembangunan unit pengolahan komoditi unggulan untuk UMKM Pembangunan kios/toko pemasaran produk UMKM Pembangunan unit pelayanan pengembangan UMKM

Balai pelatihan di setiap kecamatan

3. BPS

Sumber Daya Manusia yang kompeten

4. BAPPEDA

Produk unggulan komoditi lokal dioptimalkan berdasarkan rencana klaster dalam struktur ruang

Asumsi Pembangunan unit pengolahan UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja

Penarapan teori OVOP dalam pelatihan dan penerapan skema agrobisnis yaitu subsistem hulu, usaha tani, hilir, dan penunjang.

UMKM sesuai komoditi unggulan lokal Pelayanan unit pengembangan di setiap kecamatan Anggaran Sumber Verifikasi 180.000.000,00 1. Dinas Pertanian 5.000.000,00

2. Dinas Perindagkop

200.000.000,00

3. BPS

150.000.000,00

4. BAPPEDA

180.000.000,00

Tabel Kerangka Kerja Logis Sumber: Analisis Pribadi, 2017

Kelayakan Program Analisis kelayakan program dilakukan dengan cara analisis cost beneďŹ t. Analisis ini melakukan perhitungan antara biaya pengeluaran, biaya operasional dan pemasukkan dari program yang akan dilakukan. Disajikan dalam tabel berikut:

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Asumsi

Asumsi Penarapan teori OVOP dalam pelatihan dan penerapan skema agrobisnis yaitu subsistem hulu, usaha tani, hilir, dan penunjang.

Investasi awal*

operasional*

total biaya*

0 40 40 40 40

195 270 580 400 400

40 40 40 40 40 Total

40 40 40 40 40

Tahun

(1+i)

0 1 2 3 4

1 1.07 1.14 1.23 1.32

195 230 540 360 360

5 6 7 8 9

1.5 1.6 1.71 1.83 1.96

0 0 0 0 0

Biaya (disc)* 195 252 509 325 303 1584 27 25 23 22 20 1702

Pemasukkan total Hasil pemasukkan produksi * UMKM* 0 0 200 200 200 200 250 250 300 300 300 300 325 325 350

300 300 325 325 350 Total

Total Pemasukan (disc)* 0 186.9158879 175.4385965 203.2520325 227.2727273 792.8792441 200 187.5 190.0584795 177.5956284 178.5714286 1726.604781

Tabel Cost Beneﬁt Analysis Sumber: Analisis Pribadi, 2017

İ MOÞŌ NPV

5 tahun 2 0.5

B/C tanpa valuasi faktor lain

-791.46

Kaidah Pelaksaan Program Kaidah pelaksanaan program terkait dengan kegitan yang akan dilakukan melalui pentahapan pembangunan. Program ini akan dilakukan dalam 5 tahun kedua. Dimana kegiatan yang dilakukan terkait pembangunan dan pengembangan UMKM. Selain itu terdapat rician alokasi dana dan sumber dana dalam setiap kegiatan yang dilakuakan

5 tahun 3 1.014655 25

Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil bahawa dalam kurun 5 tahun program ini belum menghasilkan proﬁt. Namun akan menghasilkan proﬁt dalam kurun waktu periode 5 tahun ketiga 3dan akan berlanjut jika program ini terus dijalankan. Kegiatan

Pembangunan balai pelatihan Pembangunan unit pengolahan sumber daya alam (UMKM) Pembangunan kios/toko pemasaran produk Pembangunan unit pelayanan pengembangan UMKM Pendampingan masyarakat melalui unit pelayanan pengembangan UMKM Pelatihan kompetensi masyarakat Sosialisasi program pemberdayaan UMKM berbasis agrobisnis

D PMOÞŌ Č Ĉ

Lokasi

Volume

Di setiap kecamatan

Anggaran satuan (rupiah)

total (rupiah)

sumber

180,000,000.00

4,500,000,000.00

APBD

7 kecamatan

200,000,000.00

1,400,000,000.00

APBD

5 kecamatan

150,000,000.00

750,000,000.00

APBD

17 kecamatan

180,000,000.00

3,060,000,000.00

APBD dan Swasta

Di setiap kecamatan

15,000,000.00

375,000,000.00

APBD dan Swasta

Di setiap kecamatan

10,000,000.00

250,000,000.00

APBD

Di setiap kecamatan

5,000,000.00

125,000,000.00

APBD

Tabel Kaidah Pelaksanaan Program Sumber: Analisis Pribadi, 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

n a g n a b m e g n e p m a Progr a t a s i w o agr

/TK/4 9 8 1 7 6 3 / 4 1 a y l Reza Dwi Mu

2387

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

LATAR BELAKANG Pariwisata adalah salah satu sektor potensial yang apabila dikembangkan dengan baik dapat meningkatkan perekonomian wilayah. Pariwisata dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi wisata. Pariwisata menjadi sektor yang penting, dikarenakan sekarang ini pariwisata menjadi ikon dari wilayah tersebut. Kabupaten Wonogiri memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Wonogiri. Namun dalam pengembangannya, hanya terdapat 6 objek wisata di Kabupaten Wonogiri yang dikelola dan dikembangkan dengan baik. Selain potensi pariwisata, Kabupaten Wonogiri juga direncanakan akan dikembangkan menjadi wilayah dengan basis pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan agrowisata dapat menjadi alternatif pengembangan dalam pembangunan wilayah. Agrowisata adalah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agrobisinis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian. Pengembangan agrowisata merupakan salah satu program pembangunan yang sesuai dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan Kabupaten Wonogiri. Agrowisata ini mendukung misi ke-1 pembangunan Kabupaten Wonogiri melalui pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat Kabupaten Wonogiri melalui pariwisata. Selain misi ke-1, agrowisata juga mendukung misi ke-3 pembangunan Kabupaten Wonogiri melalui pengembangan potensi lokal untuk pariwisata daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Wonogiri. Secara keseluruhan, pengembangan agrowisata mendukung pembangunan di Kabupaten Wonogiri dengan basis perekonomian pada sektor pertanian demi mewujudkan Kabupaten Wonogiri menjadi wilayah agropolitan. TUJUAN PERENCANAAN 1.Pengembangan potensi pariwisata dibidang pertanian sebagai penggerak perekonomian di sektor tersier. 2.Peningkatan kualitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pariwisata dalam

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

mewujudkan kelembagaan kepariwisataan. 3.Mewujudkan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan LANDASAN HUKUM Peraturan perundang-undangan dan produk dokumen perencanaan lebih tinggi yang digunakan sebagai pondasi dalam perencanaan program pengembangan pariwisata daerah ini adalah sebagai berikut: 1.Undang-Undang no. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2.Peraturan Menteri Pariwisata no. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan 3.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 4.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 20122027 5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 20052025 6.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2013-2028 METODE PERENCANAAN Analisis Wilayah Dalam melakukan perencanaan pariwisata daerah yang berkelanjutan, sebelumnya dilakukan analisis terhadap permasalahan pariwisata yang ada di Kabupaten Wonogiri. Permasalahan pariwisata yang ada di Kabupaten Wonogiri adalah pengembangan pariwisata, khususnya agrowisata di Kabupaten Wonogiri masih belum maksimal bahkan masih tergolong sangat minim, baik dari segi akses maupun lokasi destinasi wisata, hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Studi Literatur Sebelum melakukan perencanaan pembanguanan dan pengembangan pariwisata daerah ini, dilakukan pengkajian dan sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan yang sejajar dan yang ada diatasnya. Dokumen-dokumen perencanaan yang dikaji dan dilakukan sinkronisasi adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Wonogiri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyimpangan rencana dari dokumendokumen perencanaan yang telah ditetapkan. KERANGKA BERPIKIR Masalah: - Pengelolaan pariwisata yang belum optimal - Rendahnya diversiďŹ kasi kegiatan ekonomi Potensi: - Pengembangan agrobisnis - Potensi wisata alam melimpah Visi: Kabupaten Wonogiri sebagai kabupaten tangguh untuk menciptakan masyarakat mandiri dan sejahtera tahun 2035

Misi 1: Mewujudkan SDM yang kreatif dan inovatif

Misi 2: Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal

Pengembangan Agrowisata

Attraction daya tarik wisata

Amenity fasilitas pendukung

Accesibility sarana dan prasarana transportasi

Ancilliary kelembagaan wisata

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan

Kerangka Berpikir sumber: analisis penulis, 2017

KONSEP RENCANA Tinjauan Teoretis Agrowisata Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan pertanian sebagai objek wisata. Hal ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian. Agrowisata juga dapat dikatakan sebagai sebuah sistem kegiatan pengembangan pariwisata sekaligus pertanian dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Apabila sebuah agrowisata dikelola secara optimal, dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya meningkatkan konservasi lingkungan, memberikan nilai rekreasi, meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata no. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata disemua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Selain itu, komponen-komponen pariwisata menurut Gunn dari sisi sediaan (supply) dan permintaan (demand): 1.Komponen sediaan (supply) Komponen-komponen sediaan (supply) ini biasanya juga disebut dengan 4A, yang terdiri atas: a.Attraction: produk utama yang dapat dinikmati oleh wisatawan atau pengunjung. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. b.Accessibility: sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi wisata. Akses jalan, ketersediaan sarana transportasi, dan ramburambu penunjuk jalan (signage) merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi wisata. c.Amenity: segala fasilitas pendukung dalam kegiatan kepariwisataan yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi wisata. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap dan restoran atau warung untuk makan dan minum serta kebutuhan lainnya seperti toilet umum, tempat parkir, klinik kesehatan, sarana ibadah, dan lain-lain. d.Ancilliary: berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi wisata. Organisasi atau kelembagaan pariwisata tersebut sangat dibutuhkan dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang ada. 2. Komponen permintaan (demand) Permintaan (demand) pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pengunjung. Sementara itu, pengunjung dapat

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pengunjung potensial dan pengunjung aktual. Pengunjung potensial adalah sejumlah orang yang secara potensial sanggup dan mampu melakukan perjalanan wisata. Sedangkan pengunjung aktual adalah sejumlah orang yang sebenarnya berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata Preseden 1.Pengembangan Agrowisata di Filipina Filipina adalah sebuah negara yang memiliki basis iklim yang sama dengan Indonesia. Pengembangan agrowisata juga menjadi pembangunan utama di negara tersebut. Sebagai negara yang iklim tropis dengan sumber daya alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati, dan sosial budaya masyarakat yang kuat,

Filipina sangat baik untuk dikembangkan menjadi destinasi agrowisata. 2.Pengembangunan Kawasan Ekowisata di Pegunungan Cardamom, Kamboja Industri ekowisata di Kamboja sekarang ini mulai bangkit dan banyak proyek lingkungan yang mulai dikerjakan. Di Pegunungan Cardamom, salah satu wilayah dengan hutan hujan tropis terbesar di Asia Tenggara, sebuah eco-village menyediakan tujuan wisata dengan basis ekowisata yang ideal. Masyarakat di kawasan tersebut diberikan pelatihan untuk bekerja di industri ekowisata dan juga menjadikan rumahrumah di Pegunungan Cardamom dijadikan rumah singgah untuk wisatawan sehingga wisatawan dapat merasakan suasana kampung yang masih tradisional.

Goals Meningkatnya daya tarik wisata melalui agrowisata di Kabupaten Wonogiri Meningkatnya partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata

Indikator Sasaran Alat/Metode/Bahan/Lembaga Asumsi Meningkatnya PDRB Kabupaten Pihak yang terlibat: Adanya kerjasama antara Wonogiri - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, pemerintah dan swasta Pemuda, dan Olahraga Meningkatnya jumlah kelompok - Dinas Perhubungan, Masyarakat ikut berpartisipasi sadar wisata yang ada di Komunikasi, dan Informasi aktif dalam pengelolaan dan seluruh destinasi agrowisata - Dinas Pekerjaan Umum pengembangan pariwisata yang - Dinas Pertanian, Tanaman berbasis pertanian Meningkatnya PDRB melalui Objek wisata didukung oleh Pangan dan Hortikultur sektor pariwisata dan pertanian ketersediaan jalan dan - Pihak swasta transportasi publik yang - Masyarakat memadai (100%) Potensi pariwisata Kabupaten Wonogiri terpetakan dengan jelas dan mudah diakses (media yang up to date) Objek wisata didukung oleh fasilitas penginapan dan homestay (20 buah) Adanya fasilitas pusat perbelanjaan dan oleh-oleh di area wisata yang mencerminkan keunggulan lokal (7 buah) Tujuan Kegiatan (Purpose) Outcome Alat/Metode/Bahan/Lembaga Asumsi Meningkatkan jumlah kunjungan Meningkatnya jumlah kunjungan Pihak yang terlibat: Tidak terjadi bencana alam wisatawan, baik wisatawan wisatawan - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, yang menghambat domestik maupun wisatawan Pemuda, dan Olahraga pembangunan kepariwisataan di asing - Dinas Perhubungan, Kabupaten Wonogiri Meningkatkan partisipasi Menurunnya tingkat Komunikasi, dan Informasi masyarakat dalam pengangguran di masyarakat - Dinas Pekerjaan Umum pembangunan daerah - Dinas Pertanian, Tanaman khususnya kepariwisataan Pangan dan Hortikultur Meningkatkan ekonomi dalam Tersedianya fasilitas dan - Pihak swasta skala yang lebih luas aksesibilitas yang memadai - Masyarakat bagi wisatawan Meningkatkan kesadaran Meningkatnya kesadaran akan masyarakat dan wisatawan pelestarian lingkungan melalui akan kelestarian lingkungan wisata pertanian (agrowisata)

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Ouput Kegiatan Pelestarian wisata pertanian

Output Pelestarian daerah wisata di 7 kawasan, yaitu Alam Asri Cakaran, Kebun Salak Pondoh Desa Seper, Kebun Durian Desa Seper, Kebun Sayur Dusun Salam, Tempat Pelelangan Ikan, Wanafarma, dan Sentra Buah Naga. Tersedianya fasilitas pendukung Tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan kegiatan kepariwisataan, seperti homestay dan penginapan, rumah makan, rest area, tempat parkir, fasilitas ibadah, area perbelanjaan, ruang terbuka, fasilitas pendidikan dan penelitian di kawasan agrowisata Tersedianya jalan dan transportasi umum yang baik menuju destinasi wisata Peningkatan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di setiap kawasan agrowisata Meningkatnya usaha promosi Promosi pariwisata daerah wisata melalui teknologi dan melalui media massa dan media informasi media sosial Kegiatan Input Pengembangan atraksi wisata Biaya pengembangan atraksi wisata sebesar Rp. 2.750.000.000,00 Pembangunan fasilitas Biaya pembangunan fasilitas pendukung pariwisata pendukung pariwisata sebesar Rp. 4.700.000.000,00 Pengembangan sarana dan Biaya pengembangan sarana prasarana transportasi wisata dan prasarana transportasi wisata sebesar Rp. 3.200.000.000,00 Pengoptimalan peran Biaya pengoptimalan peran masyarakat dalam pengelolaan masyarakat dalam pengelolaan wisata wisata sebesar Rp. 1.400.000.000,00 Pengoptimalan pemanfaatan Biaya pengoptimalan teknologi dalam promosi wisata pemanfaatan teknologi dalam promosi wisata sebesar Rp. 850.000.000,00

Alat/Metode/Bahan/Lembaga Pihak yang terlibat: - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultur - Pihak swasta - Masyarakat

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi pendukung pariwisata Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan wisata

Asumsi Pengembangan atraksi wisata berskala wilayah

fasilitas pendukung dibangun di kawasan wisata dan sekitar kawasan wisata dengan pengaturan perizinan

Masyarakat ikut serta dalam pengembangan agrowisata

Asumsi Harga tanah diasumsikan sama

Tidak terjadi konflik yang terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan Adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta

Kerangka Kerja Logis sumber: analisis penulis, 2017

RENCANA DETAIL Pengembangan agrowisata terpadu yang berkelanjutan ini berfokus pada agrowisata yang ada dan pembangunan di kecamatan yang memiliki potensi pertanian yang dapat dikembangkan. Agrowisata yang ada di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana Detail Sumber : Rencana individu, 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Pengelolaan agrowisata diatas akan ditingkatkan lebih baik melalui pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan, yaitu adanya aspek amenitas, fasilitas, atraksi, dan kelembagaan. Perencanaan pengembangan agrowisata di Kabupaten Wonogiri pada intinya adalah pengembangan dan pengoptimalan potensi lokal. Dibawah ini adalah detail rencana pengembangan agrowisata di Kabupaten Wonogiri: 1.Pengembangan atraksi wisata Atraksi wisata merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengembangan kepariwisataan karena atraksi wisata merupakan ikon dari destinasi pariwisata tersebut. Pengembangan atraksi agrowisata di Kabupaten Wonogiri harus memperhatikan lingkungan untuk tercapainya pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, atraksi juga dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut, misal potensi kebudayaan masyarakat yang dapat menarik wisatawan. 1.Pengoptimalan peran masyarakat dalam pengelolaan wisata Masyarakat sangat berperan penting dalam pengembangan pariwisata daerah dikarenakan masyarakat akan berkontak langsung dengan wisatawan. Penerapan community based tourism dalam pengembangan kepariwisataan dapat dicapai dengan adanya pembentukan kelompok sadar wisata sebagai lembaga pengelola destinasi pariwisata yang ada. Pembentukan kelompok sadar wisata dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya kepariwisataan dalam pembangunan sebuah wilayah, pendidikan dan pelatihan softskill masyarakat sebagai penyedia pariwisata, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kelompok sadar wisata.

bertani, lokasi proses pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan olahan hasil pertanian, fasilitas pendidikan dan penelitian, yang keseluruhannya berada dalam satu kawasan agrowisata dengan memperhatikan aspek ekologis. 3.Pengembangan sarana dan prasarana transportasi wisata Sarana dan prasarana transportasi bertujuan dari pengembangan sarana dan prasarana transportasi agar wisatawan dapat mudah mencapai destinasi wisata dengan aman dan nyaman. Pengembangan tranportasi wisata dilakukan dengan pengembangan dan perbaikan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata dan penyediaan transportasi publik menuju destinasi wisata. 4.Pengoptimalan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran wisata Pemasaran merupakan perbaikan citra wisata yang direncanakan dengan pengembangan aplikasi informasi wisata. Pada aplikasi ini berisi potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Wonogiri. Sehingga siapa saja dapat mengakses informasi wisata Kabupaten Wonogiri.

2.Pembangunan fasilitas pendukung pariwisata Fasilitas pendukung pariwisata yang dimaksud adalah hotel, restoran, penyedia jasa perjalanan, dan fasilitas umum lainnya. Agrowisata di Kabupaten Wonogiri direncakan sebagai agrowisata terpadu dimana dalam sebuah kawasan wisata terdapat seluruh kelengkapan kepariwisataan, mulai dari lokasi kegiatan

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Program

Sub Program

Tahun Ke2 3 4 5

Kegiatan t ŜΛȷ ŜΚ ōŀ Λȷ ŀ Λ ΣōΎŜΑ Е ̃ ζŀ πŀ pertanian (agrowisata)

Pengembangan Atraksi Wisata

Masyarakat; Swasta; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Masyarakat; Swasta; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura; Kantor Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan event wisata daerah Pengadaan dan pengoptimalan homestay dan penginapan di kawasan wisata

Pembangunan fasilitas pendukung pariwisata

Pengembanga n agrowisata terpadu yang berkelanjutan Pengembangan sarana dan prasarana transportasi wisata

Pembangunan fasilitas parkir Pembangunan dan pengoptimalan fasilitas rumah makan, ibadah, dan perbelanjaan Pengembangan fasilitas ruang terbuka, dan fasilitas pendidikan dan penelitian di kawasan wisata pertanian Pengembangan fasilitas transportasi umum menuju kawasan wisata (bus wisata) yang terintegrasi

Swasta; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Swasta; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Perbaikan jalan menuju kawasan wisata dan didalam kawasan wisata Pendidikan dan pelatihan Pengoptimalan softskill masyarakat dan peran masyarakat pembentukan kelompok dalam pengelolaan sadar wisata di kawasan wisata wisata Pengadaan signage wisata Pengoptimalan pemanfaatan teknologi dalam promosi wisata

Pelaksana Program

Swasta; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Penggunaan media informasi dan website dalam promosi wisata Jumlah

(1 + i) t

0 1 2 3 4 5

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Ĩ ÑÕMPÒOMŌ Masyarakat 200 250 250 -

Beneﬁt Valuasi Valuasi Retribusi Kelestarian Kepuasan Parkir 200 200 200 200 200

300 300 300 300 300

300 300 300 400 500

Seluruh area agrowisata Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Nguntoronadi Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Kecamatan Nguntoronadi Seluruh area agrowisata Seluruh area agrowisata

Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Kismantoro, Kecamatan Nguntoronadi Seluruh area agrowisata

Target 7

Satuan Rp

Pembiayaan dan Anggaran Total

550,000,000.00 Rp 5,600,000,000.00

175,000,000.00

450,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

400,000,000.00

250,000,000.00

Rp 10,800,000,000.00

Rp 4,550,000,000.00 Seluruh area agrowisata

400,000,000.00

100,000,000.00 Rp

Seluruh area agrowisata

175,000,000.00

Seluruh area agrowisata

225,000,000.00

Seluruh area agrowisata 700,000,000.00

Rp 2,800,000,000.00

24,450,000,000.00

Tabel Kaidah Pelaksanaan Program sumber : analisis penulis, 2017

COST AND BENEFIT ANALYSIS Cost

Tahun Ke-

Lokasi

COST (Juta Rupiah) Pengemba Sarana dan Pengoptim ngan Fasilitas Prasarana alan Maintenan Atraksi Pendukung Transporta Teknologi ce Wisata si Informasi 1,000 2,000 800 500 450 1,000 2,000 800 500 450 1,000 2,000 800 500 450 1,000 2,000 800 500 450 1,000 2,000 800 500 450 Total

BENEFIT (Juta Rupiah) Retribusi Retribusi Retribusi Retribusi Pajak Pajak Event Atraksi Transportasi Penginapan Penginapan Restoran Wisata Wisata Publik 700 1,200 750 400 250 150 700 1,200 750 400 250 150 1,000 1,200 900 500 250 150 1,000 1,500 900 500 250 150 1,000 1,500 900 500 250 150 Total

Total

Discount Rate

4,950 5,000 5,000 4,750 4,750 24,450

4,950.00 5,000.00 5,000.00 4,750.00 4,750.00 24,450.00

Total

Discount Rate

4,250 4,250 4,800 5,200 5,300 23,800

3,971.96 3,712.11 3,918.23 3,967.06 3,778.83 19,348.19

Tabel cost and beneﬁt sumber: analisis penulis, 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Dari perhitungan analisis cost dan beneďŹ t program pengembangan pariwisata ini, didapatkan hasil beneďŹ t and cost ratio (B/C) sebesar 0,96 untuk periode pelaksanaan program 5 tahun. Jadi, dapat dikatakan program pengembangan agrowisata ini masih kurang layak dalam pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Namun dalam pelaksanaannya, program pengembangan agrowisata ini akan terus dilaksanakan sepanjang tahun dan diasumsikan nilai pembiayaan setiap tahun sama besar. BeneďŹ t baru bisa dirasakan pada tahun ke-7 dari program ini dilaksanakan dengan nilai B/C sebesar 1,001.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Program Pengembangan

Sistem Transportasi Pandu Setiabudi 14/369704/tk/42659

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Latar Belakang Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan perkembangan suatu daerah. Layaknya darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, transportasi juga memiliki peran yang sama dengan darah. Transportasi berperan dalam berlangsungnya mobilisasi, baik barang ataupun manusia. Dengan transportasi kegiatan kegiatan perpindahan barang ataupun manusia menjadi lebih mudah. Kabupaten Wonogiri, sebagai wilayah yang akan dikembangkan menjadi kawasan Agropolitan tentunya juga sangat memerlukan sistem transportasi yang baik, baik dari segi jaringannya, dan juga moda yang mengakomodasi itu sendiri. Pengembangan agropolitan dengan membentuk klaster-klaster tersendiri secara otomatis akan memicu adanya pergerakan barang dan jasa dari satu pusat ke pusat yang lain. Adanya pembangunan kawasan industri dan kawasan perdagangan tentunya juga akan memicu adanya pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Wonogiri memiliki topograďŹ yang beragam. Hal tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bisa menyediakan sarana prasarana yang baik dan tetap mempertimbangkan faktor ekonomi. Pemerintah harus bisa merancang sistem transportasi yang ada dengan seefektif dan seeďŹ sien mungkin, sehingga bisa menimbulkan manfaat yang lebih besar dari biaya yang diinvestasikan. Ditambah dengan adanya pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan Jawa yang melintasi bagian selatan Wonogiri, menjadikan program ini menjadi sangat penting dan memiliki urgensi yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Wonogiri Sebagai Kabupaten Tangguh Untuk Menciptakan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera Pada Tahun 2035 dengan misinya yang terkait yakni Mewujudkan sistem keruangan wilayah yang terintegrasi antar simpul kegiatan dengan basis agropolitan berkelanjutan. Tujuan Perencanaan Adapun penyusunan program pengembangan sistem transportasi wilayah Kabupaten Wonogiri adalah: 1.Meningkatkan aksesibilitas internal wilayah

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri 2.Terwujudnya pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi baik secara moda maupun jaringan 3.Terwujudnya moda transportasi yang handal, nyaman, aman serta tapat waktu 4.Terwujudanya sistem transportasi yang mendukung sistem agrobisnis di Kabupaten Wonogiri. Dasar Hukum Dalam penyedian transportasi publik, diperlukan dasar hukum yang yang kuat guna mendasari sebuah rumusan rencana. Pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Wonogiri menggunakan beberapa peraturan sebagai dasar hukum perencanaan adalag sebagai berikut: Rencana Tata Ruang Jawa Bali (pasal 15) 1.Kebijakan untuk mewujudkan jaringa transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hufuj j meliputi: a.Pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan eďŹ siensi ekonomi; dan b.Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulai kecil. 2.Strategi untuk pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan eďŹ siensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.Mengembangkan dan/atau memantapkan akses prasarana dan sarana tranportasi darat, laut, dan/atau udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan nasional dan memantapkan koridor ekonomi Pulau Jawa-Bali; b.Memantapkan akses prasarana dan sarana tranportasi darat yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, pelabuhan, dan/atau bandar udara; dan

Kerangka Berpikir

c. Mengambangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana, dan/atau penerapan prasarana dan saran yang ramah lingkungan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 2 dan 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah (pasal 20) Mengenai rencana pengembangan terminal Tipe A di Kabupaten Wonogiri dan juga beberapa rencana pembangunan ruas jalan arteri di metropolitan Subosukowonsraten, pengembangan jalan kolektor primer SukoharjoWonogiri, Wonogiri-Biting, Wonogiri-Pacitan dan juga Wonogiri-Namengan). Dilanjutkan dengan rencana pengembangan kereta api komuter jalur Solo â&#x20AC;&#x201C; Sukoharjo â&#x20AC;&#x201C; Wonogiri.

Kerangka Berpikir sumber: analisis penulis, 2017

Metode Perencanaan Metode yang digunakan dalam perencanaan program yaitu: Analisis Wilayah Sebelum melakukan perencanaan program dilakukan analisis wilayah untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang ada, dalam kasus ini yaitu ditemukan permasalahan aksesibilitas wilayah yang kurang baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan program Pengembangan Sistem Transportasi di Kabupaten Wonogiri. Studi Literatur Metode selanjutnya setelah melakukan analisis mengenai wilayah perencanaan yaitu studi literatur mencari berbagai referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Tujuannya adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi dasar untuk melakukan perencanaan program Pengembangan Sistem Transportasi di Kabupaten Wonogiri.

Konsep Rencana (tinjauan teoritis dan preseden) Tinjauan Teoritis, Dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, transportasi memberikan manfaat positif yang cukup banyak. Seperti yang dikemukan oleh Abdul Kadir (2006). Bahwasanya dampak postif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat adalah sebagai berikut: 1.Tersedianya barang Dengan adanya transportasi yang baik, suatu wilayah yang tidak bisa memproduksi suatu barang tertentu karena keterbatasan sumber daya alam ataupun keterbatasan kemampuan bisa dipenuhi oleh wilayah lain. 2.Stabilitas dan Penyamaan harga Adanya transpotasi yang baik dan murah, barang yang ada bisa dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kemudahan dalam memindahkan barang itu, maka harga barang dari wilayah asal barang dengan harga barang di wilayah tujuan barang relatif bisa lebih stabil dan sama harganya. 3.Penurunan Harga Hal ini mirip dengan poin sebelumnya, hanya saja poin ini menonjolkan biaya transportasi sebagai salah satu komponen dalam penentuan harga suatu barang. Karena transportasi erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Dengan biaya transport yang rendah maka harga barang jadi pun bisa ditekan.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

4.Meningkatnya Nilai Tambah Dengan adanya jaringan jalan yang baik, maka kendaraan-kendaran pengangkut hasil panen para petani akan lebih mudah mengakses lahanlahan kebun/ladang para petani. Dengan demikian maka, hasl panen yang tadinya hanya dipasarkan di kawasan sekitar lokasi panen, saat ini bisa dipasarkan ke wilayah yang lebih luas. Dengan demikian maka nilai dari suatu barang akan meningkat. 5.Adanya spesialisasi antarwilayah Mudahnya kegiatan memindah barang dari satu tempat ke tempat yang lain akan menjadikan suatu wilayah berlomba-lomba meningkatan kualitas produk unggulan dari wilayahnya. Tanpa harus disibukan dengan memproduksi barang yang sebenarnya dibutuhkan namun kurang baik hasilnya. Dengan perhitungan ekonomi, maka suatu wilayah akan lebih memilih untuk memproduksi suatu barang yang berkualitas baik dari wilayahnya dan memasarkannya ke wilayah lain dengan menukar barang lainnya yang ia perlukan namun tidak ia produksi sendiri. 6.Terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk Adanya spesialisasi wilayah tentunya akan menimbulkan pusat-pusat kegiatan pendukung baru di pusat kegiatan di suatu wilayah. Dengan demikian maka akan menarik Tenaga kerja untuk bertempat tinggal dan menetap di dekat pusat-pusat kegiatan tersebut, secara tidak langsung maka akan menimbulkan gejala aglomerasi perkotaan dan konsentrasi penduduk. Preseden, dalam perencanaan ini preseden yang dijadikan contoh untuk bisa diadaptasikan di Wilayah Wonogiri adalah sebagai berikut:Bus Trans Jakarta (kiri) dan BKTB (kanan) sumber: transjakarta.co.id Busway â&#x20AC;&#x201C; DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta bisa dikatakan sudah berhasil mengaplikasikan sistem transportasi terintegrasi antar rute, dan juga antar moda dimana hal itu ditunjukan dengan terintegrasinya busway dengan feeder atau yang lebih dikenal dengan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dengan saling terkoneksinya Busway dan BKTB, maka warga yang tinggal di kota-kota penyangga bisa

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

dengan mudah mencapai Jakarta. Meskipun dengan harus dengan menambah sejumlah uang untuk membayar feeder, tapi masyarakat bisa mencapai halte-halte terluar dari rute busway bisa melanjutkan perjalanannya dengan busway menuju tujuannya.

Bus Trans Jakarta (kiri) dan BKTB (kanan) sumber: transjakarta.co.id

Rencana Detail (deskripsi program) Program: Program Pengembangan Transportasi Wilayah Leading Sector: Dinas Perhubungan dan Komunikasi, bekerja sama dengan Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan Nasional Jangka Waktu: 5 tahun, pada periode pembangunan ke-2, yakni pada tahun ke 6-10

Peta Rencana sumber : Analisis individu, 2017

Secara garis besar, rencana pengembangan transportasi wilayah terbagi menjadi 3, yakni yang Pertama pengembangan transportasi masal berupa BRT yang terintegrasi baik secara intermoda maupun antarmoda, yang berguna untuk memfasilitasi masyarakat Wonogiri dalam bermobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, adalah pengembangan transportasi logistik agrobisnis untuk memfasilitasi para pelaku agrobisnis untuk bisa mendistribusikan hasil produksinya ke wilayah lain dengan lebih mudah dan eďŹ sien. Ketiga, yaitu pengembangan prasarana transportasi berupa jalan dan prasarana penunjang lainnya yang mendukung

mendukung poin pertama dan poin kedua bisa berjalan dengan baik dan lancar. A. Kebijakan Subprogram mengenai kebijakan ini menjadi sangat penting mengingat guna menciptakan wilayah yang terintegrasi dengan baik, diperlukan moda transportasi yang aman, nyaman dan juga tepat waktu. Selain itu terbentuknya BUMD yang mengelola transportasi masal dan agrobisnis juga menjadi bagian dari subprogram ini. B. Perencanaan dan Perancangan Kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh pemerintah diawali dengan perencanaan yang baik. Diawali dengan penyusunan data base rute angkutan, jumlah armada yang ada lengkap dengan kondisinya. Kegiatan yang berikutnya adalah perencanaan terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan, hal ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah pemanfaatan ruang yang baik dan benar. Pembangunan halte juga diletakkan di lokasilokasi yang trategis, seperti di dekat fasilitasfasilitas sosial dan permukiman warga. Diakhiri dengan kegiatan penyusunan sistem informasi wilayah yang berbasis internet, sehingga pengguna layanan tranportasi bisa mengetahui jadwal keberangkatan dan kedatangan bus serta posisi barang yang dikirim dengan angkutan yang disediakan. Layanan aduan dan juga info real time mengenai posisi dan kru armada. Penyusunan DED dilakukan juga dilaksanakan demi menciptakan sebuah

output pembangunan yang baik dan sesuai standar. C. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi yang diadakan, diperuntukan menjadi 3. Yakni sosialisasi kepada masyarakat perihal adanya moda transportasi interal wilayah yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Sosialisasi kepada pemilik yang lahannya akan diakuisisi oleh pemerintah guna pembangunan jalan dan prasarana penunjang lainnya. Serta yang terakhir adalah sosialisasi kepada operator angkutan yang saat ini beroperasi mengenai rencana kerjasama pemerintah untuk mengoperasikan kendaraan-kendaraan baru yang akan disediakan oleh pemerintah. D. Pembebasan Lahan Pengembangan Jaringan Jalan Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan lahan yang akan dikembangkan menjadi jalan dan prasarana pendukung lainnya sudah sah menjadi milik pemerintah secara hukum. Selain itu, pengembangan jalan berupa perbaikan jalan rusak dan juga pembangunan jalan baru bertujuan untuk memperlancar sistem transportasi wilayah yang nantinya akan dikembangkan. E. Pengembangan Sarana Transportasi Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan moda yang nantinya akan digunakan untuk mendukung berlangsungnya sistem transportasi masal dan agrobisnis agar bisa berjalan lancar dan eďŹ sien.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Pentahapan (pendanaan, kelayakan program, pelaksanaan, lokasi, target)

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

100

Tabel Kerangka Kerja Logis sumber: analisis penulis, 2017

Pentahapan Program sumber: analisis penulis, 2017

101

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Tabel Cost and BeneďŹ t Sumber : Rencana individu, 2017

Dari perhitungan cost beneďŹ t analyst, NPV dan juga IRR dapat disimpulkan program ini layak untuk dilaksanakan, karena memiliki manfaat yang lebih dari investasi yang dikeluarkan, dan layak untuk mendapatkan investasi. Skema pembiayaan yang dapat digunakan dalam

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

pelaksanaan program ini bisa berupa Hybrid Financing, dimana sumber dana yang digunakan berasal dari dana pinjaman dan sisanya merupakan dana patungan yang menggunakan sistem Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS).

102

n a s a t n e g n e P m a r g Pro n a g n i Keker tavita E a d n a s a B 780 1 4 / K T / 4 14/36375

103

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

1.1 Latar Belakang Sektor pertanian merupakan sektor utama yang memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Wonogiri, yaitu sebesar 50,74% pada tahun 2000 – 2005 (RPJP Kabupaten Wonogiri). Hal ini juga sesuai dengan analisis kondisi eksisting Kabupaten Wonogiri yang memiliki LQ (locational quotient) terbesar yaitu 2.29 pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Maka dari itu, penyediaan air bersih dan irigasi merupakan kebutuhan yang penting dalam mengukung usaha tani Wonogiri. Terlebih lagi, arah pengembangan visi Wonogiri Tangguh 2016 - 2035 diwujudkan dalam rencana struktur dan pola ruang wilayah yang bercorak agropolitan. Namun demikian, Kabupaten Wonogiri hanya memiliki rata-rata curah hujan sebesar adalah 1.557 – 2.476 mm/tahun dengan hari hujan 107 – 153 hari/tahun. Berdasarkan curah hujan tersebut, Wonogiri memiliki nilai indeks kekeringan sebesar 20 – 22,5 yang termasuk dalam tipe iklim semiarid – subhumid (semikering sampai lembab rendah) dalam klasiﬁkasi iklim De Martonne. Terlebih lagi, 20% dari Kabupaten Wonogiri, khususnya di bagian selatan (Eramoko, Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito, dan Giriwoyo) merupakan bagian dari pegunungan kapur yang praktis merupakan daerah rawan kekeringan. Secara keseluruhan peta rawan kekeringan Kabupaten Wonogiri menunjukan 11% sangat tinggi, 43% tinggi, dan 23% sedang. Hanya 22% dari wilayah Kabupaten Wonogiri yang memiliki rawan kekeringan rendah. Selain itu, diperkuat dengan data BPBD Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri termasuk dalam salah satu kabupaten darurat kekeringan di Jawa Tengah. Terdapat 10 dari 25 kecamatan di Wonogiri yang menderita kerawanan bencana kekeringan yang tinggi. Selain itu, berdasarkan analisis proyeksi penduduk Kabupaten Wonogiri sebesar 949.017 jiwa (2015) menjadi 1.022.619

jiwa (2035) akan meningkatkan permintaan kebutuhan air sebesar 71% pada kurun 20 tahun yang akan datang.

Peta dan Diagram Rawan Kekeringan Sumber : Analisis penulis. 2017 dan BPBD Wonogiri

Berikut adalah urgensi penyelesaian dampak bencana kekeringan wilayah Kabupaten Wonogiri secara ekonomi, lingkungan, dan sosial:

Ekonomi

1) Mengurangi produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang akan berdampak langsung pada peningkatan angka pengangguran. 2) Kerugian akibat gagal panen. 3) Meningkatnya angka belanja daerah akibat permintaan subsidi sektor air oleh masyarakat. 4) Mengurangi daya tarik investasi industri dan pabrik. 1) Berkurangnya ketersediaan air bersih dan air irigasi.

2) Peningkatan kadar garam akibat berkurangnya Lingkungan kelembaban tanah sehingga terjadi degradasi lahan. 3) Adanya ancama risiko kebakaran hutan. 4) Kerusakan ekosistem dan biodiversitas wilayah. 1) Keterbatasan air bersih akan berpengaruh pada kualitas kesehatan masyarakat. Sosial 2) Peningkatan angka emigrasi yang disebabkan oleh ketidaknyamanan tinggal.

Locational Quotient menunjukan tingkat spesialisasi sektor tertentu dalam suatu wilayah untuk menjadi aktivitas unggulan. Nilai indeks kekeringan tersebut didaparkan dengan rumus:

dimana, P: curah hujan tahunan (1557 mm) T: rata-rata suhu tahunan (30Oc) p: curah hujan di bulan terkering (21 mm) t: rata-rata suhu di bulan terkering Kecamatan rawan kekeringan: Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Batuwarni, Nguntoronadi, Eramoko, Wuryantoro, Manyaran, Kismantoro, Paranggupito. Perhitungan proyeksi kebutuhan air diturunkan berdasarkan Standar Kebutuhan Air Bersih oleh Dirjen Ciptakarya.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

104

Tujuan Perencanaan Perencanaan program pengentasan kekeringan Kabupaten Wonogiri memiliki tujuan umum, yaitu terwujudnya Wonogiri Tangguh melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Program pengentasan kekeringan memiliki sasaran: 1) Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. 2) Terwujudnya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, serta mitigasi wilayah dalam pengelolaan kawasan rawan bencana kekeringan. 3) Terwujudnya penataan ruang di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan reservoir pengairan secara konservatif yang menjamin keseimbangan kawasan lindung dan budidaya. Landasan Hukum Penyusunan program pengentasan kekeringan didasarkan oleh beberapa landasan hukum sebagai dasar pelaksanaannya, yaitu: 1) Amanat Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, â&#x20AC;&#x153;Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.â&#x20AC;? yang diterjemahkan pada pasal 12 dan 33 ayat 3 di mana perlindungan tentang bencana alam dan penjaminan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dari mandatnya. Serta UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sebagai dasar urgensi penyertaan mitigasi bencana pada kebijakan pembangunan. 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air sebagai arahan pemanfaatan sumber daya air. 3) RPJP Kabupaten Wonogiri yang disahkan dalam Perda No. 10 Tahun 2001 sebagai pedoman umum penyusunan rencana program sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonogiri. 4) PP No. 02 Tahun 2012 tentang hibah daerah, PP No. 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana, dan Permenlu No. 09 Tahun 2006 tentang panduan umum tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah

sebagai dasar rencana skema kerjasama donor internasional pada program pengentasan kekeringan Kabupaten Wonogiri. 5) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman dan pengelolaan urusan daerah sebagai dasar penyusunan rencana aksi program. 6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 106 Tahun 2016 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2017 sebagai dasar rencana anggaran dan evaluasi ekonomi program. 7) Perda No. 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Wonogiri, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain daerah di lingkup Provinsi Jawa Tengah, serta Perda No. 24 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai dasar penentuan leading sektor pelaksana program. 8) Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst dan Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Metode Perencanaan Perencanaan program pengentasan air Kabupaten Wonogiri diwujudkan dalam kegiatan investasi infrastruktur sektor air. Metode perencanaan program didahului oleh penyusunan project design matrix (logical framework analysis/LFA) dan kajian untung dan rugi (cost beneďŹ t analysis/CBA) sebagai dasar kelayakan program. Berikut adalah bagan alir metode perencanaan program pengentasan kekeringan Kabupaten Wonogiri:

105

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Kerangka Berpikir Rencana aksi program pengentasan kekeringan Kabupaten Wonogiri dirancang dengan mekanisme peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana. Terdapat dibutuhkan kolaborasi sektor utama dari tingkat daerah kabupaten, provinsi, dan pusat. Program pengentasan kekeringan menakankan keluaran pada inovasi sains dan teknologi pada infrastruktur penyediaan air bersih dan air irigasi wilayah Kabupaten Wonogiri.

Kerangka Berpikir sumber: analisis penulis, 2017

Deskripsi Tujuan (Goal) Terwujudnya Wonogiri Tangguh melalui pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sasaran Program (Purpose) 1. Terwujudnya pengelolaan dan peningkatan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. 2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, serta mitigasi wilayah dalam pengelolaan kawasan rawan bencana kekeringan. 3. Terwujudnya penataan ruang DA S dan reservoir pengairan secara konservatif yang menjamin keseimbangan kawasan lindung dan budidaya.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Indikator

Sumber VeriďŹ kasi

Asumsi

Tidak adanya (0%) kasus bencana kekeringan di Kabupaten Wonogiri.

Dinas BPBD Kab. Wonogiri

Arahan pembangunan berupa optimalisasi sumber daya alam melalui konsep penataan agropolitan berkelanjutan diterima dalam RPJM.

1. Tercapainya 90%-100% output program. 2. Tercapainya 0% penyakit air minum. 3. Terdapat instrumen kebijakan daerah tentang pembatasan pengambilan/bor cekungan air tanah. 4. Tercapainya >30% kawasan lindung wilayah sebagai ketsmen area. 5. Adanya pelaporan ketersediaan air dan kinerja infrastruktur air secara periodik (per 3-6 bulan).

1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pekerjaan Umum 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan 5. Dinas BPBD

Program mengikuti arahan pemanfaatan ruang dalam RPJP 2016-2035, khususnya pada perwujudan pola ruang dan kawasan strategis fungsi lindung dan daya dukung lingkungan.

106

Keluaran Program (Outputs) 1. Modernisasi sistem irigasi pertanian. 2. Peningkatan perpipaan air bersih. 3. Sosialisasi kelompok tani tanggap kekeringan. 4. Partisipasi masyarakat pada embung pertanian mandiri. 5. Partisipasi masyarakat pada tandon panen air hujan (rain-harvesting) untuk kebutuhan air domestik. 6. Peningkatan reservoir air permukaan. 7. Peningkatan reservoir baru melalui eksplorasi sungai bawah tanah kawasan karst. 8. Instalasi teknologi informasi monitoring ketersediaan air.

Kegiatan (Activities) Tahap perencanaan (ex-ante) 1. Pelaksanaan survei fisik sumber daya air dan sosial-ekonomi pengguna kebutuhan air. 2. Pelaksanaan analisis neraca sumber daya air wilayah. 3. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan perpipaan.

1. Peningkatan irigasi 1. Dinas teknis sebesar 60% Pemberdayaan dari kondisi eksisting Masyarakat dan (23,72%). Desa 2. Peningkatan 2. DPU jangkauan pelayanan 3. BPBD PDAM sebesar 50% 4. Bappeda dan dari kondisi eksisting Litbang (18.000 rumah). 5. Dinas Pertanian 3. Sosialisasi tanggap dan Pangan kekeringan kelompok 6. Dinas tani 2-3 kali/tahun. Lingkungan 4. 75% dari 294 desa Hidup memiliki 1 embung 7. Dinas ESDM pertanian. Jawa Tengah 5. 95% penduduk desa 8. Dinas dan kota memiliki Komunikasi dan tandon air rumah Informatika tangga. 9. Dinas 6. WGM terevitalisasi. Penanaman 7. Terbangunnya 1 Modal bendungan air sungai bawah tanah. 8. 100% dari 25 kecamatan memiliki database monitoring ketersediaan air. Masukan (Inputs) Stakeholder yang terlibat: 1. Pemimpin program: BPBD 2. Perencana program: Bappeda 3. Eksekutor konstruksi: DPU Kabupaten Wonogiri 4. Pengawas program: BNPB, DPU Sumber Daya Air Jawa Tengah

Telah dilakukan evaluasi ekonomi, berupa studi kelayakan (feasibility studies) yang menunjukan program pengentasan kekeringan layak/viable secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terdapat kerangka kerjasama hibah/donor internasional oleh daerah yang telah disetujui oleh pemerintah pusat (Kementrian Luar Negeri).

Masyarakat antusias untuk terlibat aktif dalam pengentasan kekeringan, sehingga kebijakan publik yang ada didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku.

Kerangka kerja logis Sumber : Analisis penulis. 2017

Konsep Rencana Program pengentasan kekeringan dilakukan dengan pendekatan sistem, yaitu: 1) peningkatan inovasi sains dan teknologi pada infrastruktur

sektor air, irigasi, serta eksplorasi hidrologi, 2) peningkatan partisipasi masyarakat tanggap kekeringan, 3) penguatan

skema konsep rencana sumber: analisis penulis, 2017

107

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Teori

Deskripsi dan Preseden

Modernisasi sistem

Preseden diambil dari kasus penanggulangan bencana kekeringan oleh World Bank

irigasi skala besar yang

di Mexico, yaitu melalui program modernisasi sistem irigasi dengan total investasi

melibatkan donor

senilai $770 juta. Program ini diimplementasikan di 30 dari 31 provinsi di Mexico

internasional.

untuk meningkatkan produktivitas pertania nnya. Modernisasi sistem irigasi juga dipergunakan untuk eďŹ siensi daya guna air per unit, sehingga meminimalkan adanya pemborosan (air terbuang pada usaha tani). Proyek ini meliputi 427.100 ha lahan pertanian dengan keberhasilan penghematan air sebesar 1. 183 juta m3 atau setara dengan 1,1 juta petani. Strategi modernisasi sistem irigasi ini dilakukan dengan: sDiversiďŹ kasi dan intensiďŹ kasi ladang dengan pendekatan vegetasi (senilai $38 juta). Selain itu juga dilakukan penjadwalan irigasi (irrigation-scheduling). 1.

Modernisasi irigasi dilakukan dengan pembuatan 5 embung pertanian, 483 km saluran irigasi, 2.600 sumur pertanian, dan 10 km saluran drainase (senilai $557 juta). Hal ini berhasil mengurangi 26% kebocoran (leakage) air.

Sistem monit oring penggunaan air menggunakan 12.000 alat terinstal pada jaringan irigasi.

Desentralisasi tanggung jawab operasional, yaitu petani lokal bertanggung jawab 100% pada biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur. Komisi Nasional Air Mexico hanya meman tau dan berkontribusi sebesar 65% pada biaya pemeliharaan.

Manajemen konservasi

Preseden diambil dari Guadiana, Spanyol yang merupakan daerah semi

-arid

sumber daya air yang

dengan curah hujan tahunan hanya

terintegrasi dalam

ketergantungan air tanah yang tinggi dalam mengembangkan kegiatan

sektor irigasi pertanian.

agrikulturnya. Sejak tahun 1980, ditemukan adanya masalah penurunan muka air

sebesar 415 mm. Guadiana juga memiliki

tanah sebesar 20 mm sehingga menimbulkan adanya kesadaran konservasi air p ada usaha tani setempat. Strategi konservasi sumber daya air ini dilakukan dengan pendekatan kelembagaan, yaitu: 1.

Pengeluaran kebijakan undang -undang tentang hak pengambilan air tanah pada tahun 1980 bagi pertanian dari 4.278m3/ha menjadi 2.000m3/ha.

Pemberian insentif ďŹ nansial sebesar total $180 juta kepada petani lokal yang mampu mengurangi pengambilan air. Alternatif yang dilakukan petani lokal adalah dengan mengganti tanaman dengan kebutuhan air tinggi menjadi vegetasi yang memerlukan air lebih rendah, seperti gula ke tanaman anggur.

Perencanaan basin, yaitu dilakukan dengan pendekatan hydrological monitoring yang berbasis penguatan kesadaran komunitas petani dan didukung oleh teknologi komunikasi dan satelit monitoring untuk mencegah pelanggaran eksploitasi air berlebih.

Program konservasi ini berhasil mengurangi pengambilan air tanah sebesar 640

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

108

Rencana Detail No.

Rencana Kegiatan

Tahap perencanaan (ex-ante) 1. Pelaksanaan survei fisik sumber daya air dan sosial-ekonomi pengguna kebutuhan air. 2. Pelaksanaan analisis neraca sumber daya air Perencanaan wilayah. 3. pembangunan jaringan irigasi 4. Perencanaan eksplorasi reservoir baru 5. Perencanaan kelembagaan dan regulasi rencana aksi pengentasan kekeringan. 6. Perencanaan skema kerjasama pembiayaan Tahap implementasi (on-going) 1. Pemberdayaan masyarakat petani dalam partisipasi penyediaan embung pertanian mandiri. 2. Pemberdayaan masyarakat tanggap kekeringan dan partisipasi panen air hujan dan penyediaan tandon air rumah tangga. 3. Revitalisasi Waduk Gadjah Mungkur. 4. Pembangunan modernisasi irigasi (teknis) pertanian. 5. Peningkatan perpipaan air bersih.

6. Optimalisasi potensi air bawah tanah kawasan karst melalui eksplorasi dan pembangunan reservoir baru (bendungan/sumur Tahap Pasca Implementasi (post-mortem) 1. Pembangunan instalasi sistem monitoring penyediaan air berbasis teknologi informasi. 2. Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau. 3. Rehabilitasi infrastruktur sektor air yang telah dibangun. 4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Tahun KeII III IV

Lokasi

Rencana Anggaran

Sektor Utama

Kab. Wonogiri

Bappeda, BPBD

10.000.000 APBD

Bappeda DPU Bappeda, LH, ESDM Bappeda BNPB, Kemenlu Dinas Pertanian

25 kecamatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

WGM Prioritas 10 kecamatan darurat Prioritas 10 kecamatan darurat Pracimantoro, Paranggupito, Giritontro, Eramoko

Bappeda, DPU DPU, Dinas Pertanian

25 kecamatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPU

25 kecamatan Kab. Wonogiri

200.000.000 APBD APBD APBD 25.000.000 APBD 45.000.000 APBD

25 kecamatan

Kawasan Lindung

Sumber Dana

DPU ESDM, Bappeda, DPU

Bappeda Total Rencana Anggaran

600.000.000 Swadaya masyarakat + APBD 50.000.000 Swadaya masyarakat + APBD 800.000.000 Donor 7.205.000.000 Donor Internasional 500.000.000 APBD 1.000.000.000 Donor Internasional

750.000.000 APBD 75.000.000 APBD 1.452.000.000 APBD 50.000.000 APBD 12.762.000.000

Tabel pentahapan Sumber : Rencana individu, 2017

Analisis kelayakan program menggunakan metode cost and beneďŹ ts analysis di mana didapatkan program layak dan menguntungkan (rasio B/C = 99, rasio B/C > 1) Tahun Perencanaan Konstruksi I Konstruksi II Konstruksi III Konstruksi IV 0 280.000.000 0 0 0 0 1 0 4.252.500.000 0 0 0 2 0 0 3.602.500.000 0 0 3 0 0 0 500.000.000 0 4 0 0 0 0 2.550.000.000 NPV Cost 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 NPV Benefit

Pemasukan

Operasional 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271 135.085.046.271

-1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000 -1.557.000.000

Total Present Value 280.000.000 280.000.000 4.252.500.000 3.974.299.065 3.602.500.000 3.146.563.019 500.000.000 408.148.938 2.550.000.000 1.945.382.791 11.185.000.000 9.754.393.813 133.528.046.271 95.203.651.565 133.528.046.271 88.975.375.294 133.528.046.271 83.154.556.350 133.528.046.271 77.714.538.645 133.528.046.271 72.630.409.948 133.528.046.271 67.878.887.802 133.528.046.271 63.438.212.899 133.528.046.271 59.288.049.438 133.528.046.271 55.409.391.998 133.528.046.271 51.784.478.503 133.528.046.271 48.396.708.882 133.528.046.271 45.230.569.048 133.528.046.271 42.271.559.858 133.528.046.271 39.506.130.709 133.528.046.271 36.921.617.485 133.528.046.271 34.506.184.565 2.136.448.740.336 962.310.322.988 Ratio B/C 99 cost and beneďŹ t Sumber : Analisis penulis.2017

Asumsi: Discount rate adalah 7% per tahun Estimasi pemasukan (revenue) memperhatikan faktor sosial dan ekonomi, hal ini diturunkan dari data Sensus Pertanian BPS (2015) : Jumlah rumah tangga pertanian (125,006) x Rata-rata pendapatan keluarga pertanian (Rp7,204.19) x 150 hari produktif tani Digunakan estimasi jumlah rumah tangga pertanian karena keluarga petani adalah pengguna air utama Kabupaten Wonogiri

109

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Berikut adalah komponen dampak sosial ekonomi yang digunakan dalam analisis cost beneďŹ t: Dampak Peningkatan persediaan air minum

Keuntungan Langsung

Metode Valuasi Pergeseran gaya hidup pengguna air bersih

Peningkatan air irigasi

Langsung

Peningkatan kualitas air minum

Langsung

Peningkatan persebaran air permukaan Peningkatan ecosystem services

Langsung

Dampak kesehatan Gas Rumah Kaca

Tidak Langsung Tidak Langsung

Jumlah produktivitas pertanian meningkat Jumlah penyakit akibat kualitas air berkurang Jumlah produktivitas (kualitas, kuantitas, waktu) aktivitas pengairan meningkat Pengembangan kegiatan pemanfaatan sumber daya air bertambah Biaya penyakit akibat air berkurang Peningkatan kawasan lindung mengurangi emisi GRK

Langsung

Tabel komponen dampak sosial ekonomi Sumser : Rencana individu, 2017

Namun demikian, berikut adalah beberapa prediksi risiko dari program pengentasan kekeringan: Jenis Risiko Regulasi Analisis permintaan (kebutuhan) Desain

Administrasi Pembebasan Lahan Pengadaan barang (procurement) Konstruksi Operasional Finansial

Deskripsi Risiko Iklim kebijakan berdampak pada harga pasar air minum dan air irigasi Konsumsi kebutuhan air lebih rendah/lebih tinggi daripada yang telah diprediksi Rendahnya kapasitas survei dan eksplorasi menyebabkan kurangnya akurasi neraca air wilayah Ketidaktepatan estimasi biaya Tumpang tindih tupoksi kelembagaan dan ketidakeďŹ siensian pengelolaan Harga lahan pada lokasi rencana lebih tinggi Hambatan eksekusi akibat faktor sosial masyarakat Keterlambatan pengadaan barang Pengelolaan sumber daya (ďŹ nansial, waktu, tim ahli/tim teknis) tidak tepat sasaran Kehandalan monitoring dan evaluasi kuantitas dan kualitas air kurang Biaya pemeliharaan lebih tinggi dibandingkan rencana anggaran Laju discount rate lebih rendah dari yang diprediksi Pemasukan lebih rendah dari yang telah diprediksikan

Tabel prediksi risiko Sumser : Rencana individu, 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

110

n a t a k g n i n Pe

n a i n a t r e P produksi uzia RK/42466 a F a i d a N 12/T 14/3673

111

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Latar Belakang Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap pembangunan wilayah Kabupaten Wonogiri. Pertanian memiliki kontribusi terbesar penyumbang PDRB (35%) dan menyerap tenaga kerja paling banyak (54%). Namun, apabila dilihat dari persentase PDRB persentasenya selalu menurun setiap tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi pergeseran sektor ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier di Kabupaten Wonogiri. Ditambah lagi luas lahan pertanian yang berkurang setiap tahun. Oleh karena itu, pertanian menjadi sektor strategis yang harus diperhatikan dan menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan. Program yang akan dicanangkan yaitu peningkatan produksi pertanian. Program tersebut sesuai dengan visi yang direncanakan dan masuk pada misi Kabupaten Wonogiri ke 2 yaitu mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal. Untuk mewujudkan misi tersebut, produktivitas pertanian perlu ditingkatkan terlebih dahulu sebagai tahap awal pengembangan kawasan agropolitan. Peningkatan produktivitas pertanian dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian, pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan, pengolahan lahan pertanian, pengembangan sistem pemupukan modern, peningkatan kemampuan lembaga petani. penyuluhan dan bimbingan penggunaan teknologi pertanian, regenerasi petani. Tujuan Perencanaan Tujuan dari program ini : a.Meningkatnya pendapatan daerah melalui perkembangan sektor pertanian b.Terwujudnya kondisi ketahanan pangan c.Meningkatnya kesejahteraan petani Dasar Hukum Penyusunan program dilakukan berdasarkan beberapa peraturan berikut : a.Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 b.Lampiran A. VII Peraturan Menteri Dalam

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Negeri No 13 Tahun 20016 tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah bagian Urusan Pertanian c.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani d.Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Metode Perencanaan Penyusunan program peningkatan produksi pertanian dilakukan berdasarkan metode berikut : a.Analisis Wilayah Berdasarkan analisis wilayah yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diidentiďŹ kasi mengenai potensi dan masalah sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri. Masalah yang ditemukan di sektor pertanian berupa masih rendahnya tingkat produktivitas lahan di Kabupaten Wonogiri sehingga menyebabkan presentase PDRB sektor pertanian mengalami penurunan dan kesejahteran petani rendah. Padahal, sektor pertanian sangat potensial dalam pembangunan wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian harus direncanakan agar meningkatkan pembangunan wilayah menuju Kabupaten Wonogiri yang tangguh. b.Studi Literatur Perencanaan sektor pertanian Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan meninjau dokumen RPJMD, RPJP dan RTRW Kabupaten Wonogiri. Selain itu, perencanaan juga dilakukan dengan meninjau dokumen di atasnya berupa RPJM, RPJP, dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Peninjauan dokumen di tingkat nasional yang berhubungan dengan sektor pertanian juga dilakukan agar program tersebut berkesinambungan baik secara vertikal (dengan program lain di Kabupaten Wonogiri) maupun horizontal (dengan program pusat).

112

Kerangka BerďŹ kir

Tabel Kerangka Kerja Logis Program Sumser : Rencana individu, 2017

Konsep Rencana a. Tinjauan Teoritis Sektor pertanian dikatakan mumpuni apabila tergolong dalam usaha tani yang produktif. Dalam sektor pertanian, produktvitas merupakan perbandingan antara hasil yang akan diterima saat panen (produksi) dengan biaya yang harus dikeluarkan (biaya produksi). Usaha tani yang produktif ditunjukkan dengan tingginya produktivitas dari usaha tersebut. Produktivitas dipengaruhi kombinasi faktor produksi mulai dari kualitas bibit, pupuk, jenis teknologi yang digunakan, ketersediaan modal, kualitas infrastruktur, dan tingkat pendidikan petani. Selain itu, produktivitas juga dipengaruhi faktor manajemen pengolelolaan lahan. Hingga saat ini petani masih kesulitan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Rendahnya keterampilan, lemahnya modal, dan sulitnya akses sarana produksi pertanian berakibat pada rendahnya pendapatan petani. Padahal, petani memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas usaha tani. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan kegiata-kegiatan yang mengatur faktor produksi pertanian dan petani sebagai pelaku pertanian.

b. Preseden Sektor pertanian di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan produktivitas pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, petani berhasil memanen padi varietas Ciherang sebesar 8,8 ton per hektar. Padahal pada tahun sebelumnya jumlah produksi hanya sebesar 5-6 ton per hektar. Bahkan hasil produksi Ngawi melebihi rata-rata produksi variestas Ciherang sebesar 7 ton per hektar. Peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Ngawi dapat terwujud dengan adanya pemberian bantuan dari Pemerintah kepada kelompok tani sebesar 20 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki irigasi dalam rangka revitalisasi pengairan sawah, pengembangan bibit unggul, dan penggunaan pupuk organik. Selain itu, petani juga diberikan pelatihan berkala agar dapat menerapkan teknologi yang diberikan oleh pemerintah.

113

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Rencana Detail Urusan Pertanian Program : Peningkatan Produksi Pertanian Leading Sector : Dinas Pertanian dan DKP3 Jangka Waktu : 5 tahun (Tahun 2016-2020, periode pertama) Keterkaitan dengan RPJP Misi : Kedua (Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal) Tujuan dan Sasaran ·Tujuan ke-1 Sasaran ke-1 Tujuan : Terwujudnya sektor pertanian Wonogiri sebagai leading sector Meningkatnya pendapatan daerah melalui perkembangan sektor pertanian Goal

Meningkatnya kesejahteraan petani

Meningkatnya jumlah produksi pertanian

Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan petani ·Tujuan ke-2 Sasaran ke-4 Tujuan : Pengembangan produk ekonomi yang sesuai dengan potensi dan ciri khas lokal dalam bentuk usaha mandiri Sasaran : Meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah Keterkaitan dengan RTRW Program ini mendukung dan berhubungan dengan rencana pola ruang wilayah. Hal tersebut dikarenakan penentuan lahan sawah abadi dilakukan dengan mempertimbangkan luas area pertanian dan permukiman penduduk selama 20 tahun ke depan.

HŌŇÒÔMPŎǾ PDRB sektor pertanian meningkat sebesar 5%

Pendapatan petani meningkat sebesar 20% Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun meningkat menjadi 107 Jumlah produksi meningkat 10%

Meningkatnya produktivitas lahan pertanian

Angka produktivitas meningkat sesuai komoditas (sekitar 1% tiap komoditas

Meningkatnya kemandirian petani

70% petani mampu menerapkan teknologi pertanian (perbenihan, pengolahan lahan, dan pemupukan)

Purpose

Lahan pertanian abadi Kelembagaan petani

Penggunaan bibit unggul pertanian Output

Diterapkannya sistem pemupukan berimbang Pengetahuan penggunaan teknologi pertaniana masyarakat meningkat Sub Program

Kegiatan Sosialisasi penetapan lahan sawah Kebijakan pencegahan abadi alih fungsi lahan pertanian Penetapan area sawah abadi Sosialisasi pembentukan Gapoktan

Ditetapkannya lahan seluas 200.000 hektar sebagai sawah abadi Terbentuknya Gapoktan di setiap kecamatan (24 Gapoktan) Koordinasi antar petani menjadi mudah Optimalnya lembaga perbenihan daerah Adanya penangkar benih tanaman pangan di tiap klaster (5 kecamatan) Benih sumber bertambah sekitar 80% Bibit yang tersertifikasi sebanyak 60% Penggunaan pupuk organik (70%) dan pupuk anorganik (30%) Terbangunnya balai penyuluhan pertanian di setiap kecamatan (24 Balai) 80% petani mengikuti pelatihan Pembiayaan Rp48.000.000,00

Rp180.000.000,00

Instansi BPS, Dinas Pertanian, Bappeda BPS BPS

Asumsi

Sektor pertanian modern benar-benar berlangsung dan produktivitas pertanian tanaman pangan meningkat

Dinas Pertanian, DKP3 Dinas Pertanian, Petani harus memiliki keteerampilan, pengetahuan, kemudahan dalam DKP3 mengakses modal pertanian dan faktor produksi DKP3 Bappeda, Dinas Pertanian, DKP3

Pemerintah harus tegas dalam menetapkan kebijakan

Dinas Pertanian

Adanya kesadaran dari petani untuk membentuk suatu kelompok

Dinas Pertanian

Akses terhadap benih mudah

Dinas Pertanian

Tersedianya pupuk organik

Dinas Pertanian dan DKP3

Pelatihan petani bersifat mengikat

Sumber Dana

Asumsi

APBD

Pemerintah memiliki keseriusan untuk mengembangkan pertanian

APBD APBD

Rp36.000.000,00 Peningkatan kelembagaan petani

Pembentukan Gapoktan di setiap kecamatan Rp48.000.000,00 Diskusi rutin antar Gapoktan Rp72.000.000,00

APBD dan Swadaya

Adanya tuntutan untuk membentuk lembaga petani

APBD dan Swadaya

APBD Pengembangan bibit unggul

Optimalisasi lembaga perbenihan Penetapan penangkaran benih tanaman pangan Peningkatan produksi benih sumber Sertifikasi benih

Rp20.000.000,00 Rp150.000.000,00 Rp1.500.000.000,00 Rp225.000.000,00

APBD

Tidak terjadi inflasi

APBD APBD

Input

Regenerasi petani

Sosialisasi kebijakan penetapan petani muda Pelatihan petani muda Pemberian insentif untuk petani muda

APBD Rp36.000.000,00 Rp576.000.000,00 Rp480.000.000,00

Tabel Kerangka Kerja Logis Program Sumber : Rencana individu, 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

114

APBD dan Swadaya APBD

Sosialisasi harus interaktif dan pemberian insentif harus dilakukan secara rutin

= Rp65.581.391.070,76 Beneﬁt Cost Ratio =

Pentahapan Kelayakayan cost Sub Program Kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian Peningkatan kelembagaan Petani Pengembangan bibit unggul Regenerasi petani Pengembangan sistem pemupukan berimbang Penyuluhan dan bimbingan penggunaan teknologi pertanian TOTAL

Biaya Rp228.000.000,00 Rp156.000.000,00 Rp1.895.000.000,00 Rp1.092.000.000,00 Rp1.500.000.000,00 Rp6.072.000.000,00 Rp10.943.000.000,00

Pembiayaan Program Sumber : Rencana individu, 2017

Beneﬁt Produktivitas (ton/ha)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

19,99 5,71 5,73 4,33 1,25 1,50 16,54 1,15 22,99 6,28 6,55 6,00 5,50 1,88 18,40 1,35

Komoditas

945.817

975.171

Asumsi Konsumsi (kg/kapita/tahun) 0,104 89,477 0,626 89,477 0,156 0,052 0,104 0,156 0,104 89,477 0,626 89,477 0,156 0,052 0,104 0,156

Keuntungan (ton)

Ubi kayu 10.685,51 Padi Sawah 2.606,06 Jagung 3.191,43 Padi gogo 153,30 Kacang tanah 1.656,81 Kedelai 181,52 Ketela rambat 11,35 Kacang hijau 1,00 TOTAL

Konsumsi (ton)

Cadangan (ton)

98,36 1.032.325,64 84.628,87 241.426,13 592,08 303.422,92 84.628,87 -8.735,87 147,55 38.661,45 49,18 14.921,82 98,36 1.059,64 147,55 73,45 101,42 1.068.551,38 87.255,38 260.605,70 610,46 319.142,74 87.255,38 15.330,22 152,13 165.681,01 50,71 18.151,63 101,42 1.135,25 152,13 99,69

Berdasarkan hasil perhitungan NPV bernilai positif dan Beneﬁt Cost Ratio bernilai lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa program layak untuk dilaksanakan karena akan memberikan manfaat bagi Kabupaten Wonogiri, yaitu keuntungan sebesar kurang lebih 65 Milyar. Keuntungan didapat dari hasil peningkatan produktivitas setiap komoditas pertanian tanaman pangan. Kaidah Pelaksanaan Proyek Proyek dilaksanakan sesuai dengan pentahapan yang telah disusun dengan menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah dan swadaya masyarakat. Proyek dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonogiri, kecuali Kecamatan Wonogiri yang direncanakan menjadi pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pemerintahan Kabupaten Wonogiri.

Profit Rp17.096.822.115,46 Rp12.797.069.171,84 Rp8.935.996.645,91 Rp752.792.203,80 Rp35.345.277.319,75 Rp1.568.301.014,13 Rp18.164.067,46 Rp9.968.532,40 Rp76.524.391.070,76

Analisis Beneﬁt Program Sumber : Rencana individu, 2017

Untuk mengetahui seberapa besar rasionalitas penyusunan sebuah program, diperlukan perhitungan kelayakan menggunakan metode Net Present Value dan Cost Beneﬁt Analysis.Net Present Value = Beneﬁt – Cost = Rp76.524.391.070,76 – Rp10.943.000.000,00

115

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Sub Program

Kegiatan

Sosialisasi penetapan lahan Kebijakan sawah abadi pencegahan alih fungsi lahan Penetapan area sawah pertanian abadi Sosialisasi pembentukan Gapoktan Peningkatan Pembentukan Gapoktan di kelembagaan setiap kecamatan petani Diskusi rutin antar Gapoktan Sosialisasi kebijakan penetapan petani muda Pelatihan petani muda Regenerasi petani

Penyuluhan dan bimbingan penggunaan teknologi pertanian

Pengembangan bibit unggul

5 Tahun Pertama 2 3 4 5

Output

Outcome

Pemberian insentif untuk petani muda Pembangunan balai penyuluhan pertanian

Masyarakat tahu tentang Terjaganya luas area kebijakan penetapan sawah pertanian dari ancaman abadi konversi lahan Peta sawah abadi (seluas 200.000 ha) Masyarakat tahu Meningkatnya pentingnya Gapoktan kemandiriaan petani Gapoktan di setiap yang berdampak pada kecamatan produktivitas pertanian Diskusi rutin dilaksanakan 60% anggota Gapoktan Pemuda tertarik pada sektor pertanian Meningkatkan jumlah Petani muda tahu dasar petani muda yang lebih pengelolaan pertanian (hulu- produktif dan inovatif hilir) dibanding petani tua Petani muda meningkat untuk meningkatkan produktivitas Tersedianya balai di setiap kecamatan

Pengadaan peralatan pertanian

Terdistribusinya 1 traktor dan hidro pump di tiap desa

pelatihan penerapan teknologi perbenihan pelatihan penggunaan teknologi pemupukan pelatihan pengelolaan lahan pertanian Optimalisasi lembaga perbenihan

Petani dapat memproduksi bibit unggul Petani bisa menerapkan pemupukan modern Petani dapat mengelola lahan secara intensif Lembaga perbenihan mampu melaksanakan tugasnya Penangkaran benih tanaman pangan di setiap klaster agropolitan Produksi benih meningkat 80% Bibit unggul tersertifikasi

Penetapan penangkaran benih tanaman pangan Peningkatan produksi benih sumber Sertifikasi benih

Pengembangan Pencampuran pupuk sistem pemupukan organik dan anorganik berimbang Kaidah Pelaksanaan Proyek Sumber : Rencana individu, 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Pupuk lebih ramah lingkungan

115

Menciptakan petani yang mawas teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan taraf hidup petani

Pembiayaan Rp48.000.000,00

APBD

Rp180.000.000,00

APBD

Rp36.000.000,00 Rp48.000.000,00 Rp72.000.000,00

APBD APBD dan Swadaya APBD dan Swadaya

Rp36.000.000,00

APBD

Rp576.000.000,00

APBD dan Swadaya

Rp480.000.000,00

APBD

Rp840.000.000,00

APBD dan Swadaya

Rp3.600.000.000,00

APBD dan Swadaya

Rp576.000.000,00 Rp384.000.000,00 Rp672.000.000,00

Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian

Sumber

APBD dan Swadaya APBD dan Swadaya APBD dan Swadaya

Rp20.000.000,00

APBD

Rp150.000.000,00

APBD

Rp1.500.000.000,00

APBD

Rp225.000.000,00

APBD

Rp1.500.000.000,00

APBD

Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Agrobisnis Kerakyatan KOPERASI Putu Sri Ronita Dewi 14/364330/TK/41955

117

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Latar Belakang Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan daln lainnya (KBBI Indonesia). Sayangnya, kondisi ini masih terjadi dibanyak daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Kabupaten Wonogiri mencapai 123.000 jiwa (12.98%) pada Maret 2015. Walaupun bukan menjadi kabupaten dengan tingkat penduduk miskin terbanyak di Jawa tengah, namun angka ini tetap menjadi permasalahan wilayah yang harus diatasi. Mengingat persentase penduduk miskin di Wonogiri masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yaitu 11.22% pada tahun 2015. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang perekonomian daerahnya di topang oleh sektor pertanian yaitu 32.21% dari total PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2015. Tercatat bahwa, sektor pertanian dalam data produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Wonogiri masih mengungguli daripada sektor lainnya daari segi besaran rupiah yang dihasilkan. Namun, pada struktur ekonomi Kabupaten Wonogiri, tampak adanya pergeseran yaitu porsi sektor pertanian dalam PDRB Wonogiri mulai teralihkan dengan sektor industri pengolahan. Kabupaten Wonogiri sedang berusaha mengembangkan daerahnya dengan bertopang tidak hanya dengan menghasilkan bahan baku dari usaha pertanian, namun juga berusaha mengolah hasil usaha tani tersebut menjadi barang olahan hasil pertanian. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan nilai suatu barang yangmana jika suatu barang (hasil usaha tani) hanya dijual dalam keadaan mentah (belum diolah) akan memilki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan barang yang sudah mengalami pengolahan. Penambahan nilai suatu barang terjadi ketika suatu barang mentah telah diolah menjadi barang setengah matang atau matang (siap pakai). Kondisi eksisting Kabupaten Wonogiri dalam usaha pengolahan hasil pertanian ialah sudah banyak yang membuat udaha pengolahan dari skala kecil hingga besar. Namun, belum semua hasil pertanian yang sudah terolah dengan baik dn

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

belum terstandarisasi. Tak hanya berhenti pada proses pengolahan, tahapan selanjutnya adalah proses pemasaran produk tersebut. dalam memasarkan produk hasil bumi, Wonogiri saat ini masih banyak yang ada hanya sampai pada pasar-pasar lokal. Selain itu, sistem pengepul masih banyak terjadi sehingga membuat harga barang dari petani masih murah sistem ini masih belum optimal Walaupun pengolahan dan pemasaran penting untuk dilakukan, tak lupa pengembagan usaha tani tersebut. Lahan untuk produksi di kabupaten ini masih sangat luas, mengingat luas kabupaten ini juga cukup besar yaitu kabupaten terbesar kedua di Jawa Tengah. Namun, karakteristik Kabupaten Wonogiri yang merupakan kabupaten dengan kawasan pegunungan batuan kapur membuat lahan Wonogiri tidak mudah ditanami tanaman pertanian. Tanaman pertanian tetap dapat tumbuh namun tidak lebih produktif jika dibandingkan ditanam pada lahan subur seperti lahan subur Kabupaten Klaten, Boyolali,dan kabupaten lain di Jawa Tengah. Selain itu, kekeringan juga masih menjadi permasalahan dalam pengembangan pertanian di Wonogiri. Oleh karena itu, kemiskinan yang terjadi di Wonogiri dapat diatasi dengan pengembangan sektor pertanian yang lebih massif dan optimal. Dalam mengembangkan sektor pertanian, diperlukan suatu pembangunan sarana prasarana yang mendukung kegiataan pertanian, mulai dari usaha tani, pengolahan, hingga pemasarannya. Sektor pertanian yang teritegarsi dengan pengolahan dan pemasarannya tersebut akan membentuk sistem agrobisnis. Keterkaitan Program dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Visi Wonogiri 2035: Kabupaten Wonogiri Sebagai Kabupaten Tangguh Untuk Menciptakan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera Ketangguhan pada pilar ekonomi

Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal Program : Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang Sistem Agrobisnis

Pengembangan sarana penunjang Agrobisnis

118

Keterkaitan program dengan RPJP Sumber : Analisis penulis. 2017

Pengembangan prasarana penunjang Agrobisnis

Perdesaan Tahun Anggaran 2015 ·Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah ·Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (2005-2025) ·Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (2009-2029)

Tujuan Perencanaan Tujuan program ini antara lain : 1)Menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan agrobisnis di Kabupaten Wonogiri 2)Mengurangi risiko petani dalam produksi pertanian Kabupaten Wonogiri 3)Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian Wonogiri 4)Membentuk pertanian Wonogiri yang unggul dan berdaya saing

Metode Perencanaan Penyusunan program “Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Agrobisnis Kerakyatan” menggunakan 4 metode yaitu SWOT, kajian literatur, Logical Framework, dan Cost-Benefit Analysis. Metode SWOT digunakan dalah menganalisis kondisi eksisting dari kegiatan pertanian kabupaten Wonogiri. Metode kajian literatur, baik online maupun offline yang digunakan dalam membuat alternatif-alternatif rencana berdasarkan preseden yang dipakai. Metode logical framework digunakan dalam memperjelas target capaian dan indikator serta metode cost-benefit analysis untuk menguji kelayakan program ini.

Landasan Hukum Dasar hukum yang menaungi program ini ialah sebagai berikut: ·Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ·Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemebrdayaan Petani ·Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 47/Permentan Ot. 140/5/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembagan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat ·Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/Ot. 140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian ·Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia NOmor 06/Permentan/Ot. 140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis

Kerangka berpikir Berikut ini merupakan pohon tujuan yang menjadi kerangka berpikir dari program ini, yaitu sebagia berikut

Pengembangan sektor pertanian Peningkatan kuan tas & kualitas modal (capital)

Peningkatan kualitas SDM (labor) melalui

Fisik

melalui

Non ﬁsik

Fisik

Non ﬁsik

Kebutuhan sarana prasarana pendukung pengembangan sektor pertanian

SWOT

Sarana prasarana pendukung pertanian, pengolahan, dan pemasaran belum memadai pada se ap kecamatan Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Agrobisnis Kerakyatan Sarpras Subsistem Hulu

Sarpras Subsistem Usahatani

Sarpras Subsistem Hilir

Sarpras Subsistem Penunjang

Penyediaan sarana pendukung sistem agrobisnis Kabupaten Wonogiri yang tangguh ekonomi Peningkatan kualitas dan kuan tas hasil produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian Wonogiri

Produk vitas pertanian unggul dan berdaya saing Pertanian Wonogiri yang tangguh

119

Kerangka berpikir program Sumber : Analisis penulis. 2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Konsep Rencana (Tinjaun Teoritis & Preseden) 1.Tinjauan Teoritis Agropolitan berbasis Agrobisnis Definisi agropolitan didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang). Sedangkan definisi agrobisnis adalah adalah kegiatan bisnis berbasis usaha pertanian (KBBI) dari hulu ke hilir. Konsep ekonomi kerakyatan diartikan sebagai sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan berkedaulatan rakyat. Hal ini diimplementasikan dengan mewujudkan jejaring dan sentra-sentra inovasi produksi yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pelaku usaha masyarakat melalui usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Subsistem agrobisnis terdiri dari kawasan: a.Subsistem hulu: penyedia sarana dan input proses produksi b.Subsistem usaha tani: kawasan pelaku produksi primer pertanian c.Subsistem hilir: kawasan pelaku pengolahan sekunder/industri pertanian d.Subsistem penunjang: penyedia sarana penunjang 2.Preseden a.Agropolitan Bagelen Purworejo Agropolitan Bagele, Purworejo adalah salah satu kawasan agropolitan di Jawa Tengah. Saat ini kawasan agropolitan bagelen telah memiliki sarana pemasaran berupa bangunan Sub Terminal Agribisnis (STA) Bagelen di desa Krendetan dengan luas 1.500 m2. STA ini bertujuan memberikan sarana pemasaran dan promosi yang mudah untuk petani dalam mempromosikan hasil tani mereka. STA ini dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi berupa internet untuk pemasaran. Selain itu, agropolitan ini juga melakukan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan hinterland –nya antara lain pembangunan dan pengembangan STA bagelen, dan peningkatan jalan-jalan poros desa

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

b.Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, Jawa Timur Pusat penelitian ini telah berdiri sejak zaman kolonial 1 Januari 1911 dengan nama awal Besoekisch Proefstation itu kini pemilik plasma nutfah kakao (Theobroma cacao L.) terbesar di Asia dan plasma nutfah kopi (Coffea L.) terbesar di Asia Pasiﬁk. Peran pusat penelitian ini adalah meneliti dan mengembangkan bibit kopi dan kakao yang unggul di Indonesia. Puslit ini kemudian dijadikan Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kakao pada tahun 2012 dan Pusat Unggulan Iptek Kopi pada tahun 2013 oleh Kemendikti. Hal ini dikarenakan persyaratan PUI dipenuhi yaitu hasil riset dan publikasi di berbagia jurnal, kerjasama riset dengan berbagia lembaga nasional, dan internasional terkait tanaman kopi dan kako, serta terpenting adalah manfaat bagi petani berupa pelatihan tentang bagaimana menanam hingga mengolah kopi dan kakao serta pemasok bibit unggul kopi dan kakao untuk daerah di Indonesia. Bahkan puslit ini membuat mesin-mesin pengolahan di skala teknologi tepat guna. c.operasi Gapoktan “Tani Sehat” Kedungbokor, Brebes Koperasi ini berperan sebagai pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pertanian Sehat Indonesia unit jejaring CE Dompet Dhuafa. Kopersi ini pun telah memiliki badan hukum sendiri. Diawali pada tahun 2007 dengan klaster produk bawang merah diaadakan pentahapan yaitu survey kelayakan wilayah, sosialisasi program, dan pembentukan kelompok serta pendampingan petani. Sebelumnya telah dilakukan kerjasama penelitian dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk konservasi lahan pertanian dengan pelaksana Pertanian Sehat Indonesia. Proses yang dilalui yaitu penguatan SDM petani, kelembagaan, pembiayaan dan penguatan teknologi pertanian tepat guna serta pembentukkan jaringan kerja petani, eksistensi koperasi dan gapoktan, kelompok dan mitra petani, sehingga koperasi ini dapat memberdayakan petani, sekaligus penyalur bantuan sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang kurang mampu khususnya pada lingkup komunitas petani.

120

Rencana detail program Sistem agrobisnis dapat diklasiﬁkasi menjadi 4 subsistem berdasarkan dominansi kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut, yaitu Tabel subsistem agrobisnis dan sarana prasarana yang dibutuhkan Fungsi dan peran

Subsistem Hulu

Subsistem Usahatani

Subsistem Hilir

Subsistem Penunjang

Daerah yang meyediakan sarana produksi bagi pertanian primer, seperti industri pembibitan/pembenihan, industri agro-otomotif, industri agro-kimia

Daerah yang memproduksi bahan baku berupa hasil pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan

Daerah dengan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian primer menjadi produk olahan beserta kegiatan perdagangannya

Daerah dengan kegiatan yang menyediakan jasa bagi agrobisnis seperti perkreditan, asuransi, transportasi, dll

Sarana prasarana yang diperlukan

Kegiatan

Tujuan

Balai benih terpadu Pergudangan hasil pertanian Pembangunan balai benih terpadu Pengadaan pergudangan

- Peningkatan inovasi pertanian sesuai karakteristik lahan Wonogiri - Produktivitas bibit dan benih unggul yang sesuai untuk dibudidayakan di Wonogiri (hasil penelitian) - Tempat penyimpanan hasil pertanian

Sub Terminal Agrobisnis (STA) BUMD

3. Pembangunan STA 4. Pembentukan BUMD

Bank tani

5. Pengadaan bank tani

Tempat distribusi hasil pertanian Badan yang mengelola dan memperluas jaringan pamasaran, khususnya standar produk dan kestabilan harga dasar. Teruntuk usaha mikro kecil, dan menengah.

Penguatan modal petani dan mengurangi risiko dalam proses produksi pertanian.

Sumber : Analisis penulis.2017

Catatan : Balai Penelitian benih dan bibit terpadu adalah ebuah balai yang digunakan sebagai tempat penelitian, pelatihan, percontohan serta pengadaan (produksi) benih-benih tanaman

yang sesuai ditanami di Kabupaten Wonogiri Pergudangan adalah tempat yang berfungsi menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi khusus pertanian dalam jangka waktu tertentu dan selanjutnya di distribusikan ke lokasi permintaan. Sub Terminal Agrobisnis (STA) adalah infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil pertanian Kabupaten Wonogiri, baik untuk transaksi ﬁsik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non ﬁsik (kontrak, pesanan, future market) yang disediakan untuk petani perorangan (individu ) ataupun kelompok tani kepada konsumen Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan milik Kabupaten Wonogiri yang khusus bergerak di sektor pertanian, baik sebagai pihak pengumpul, distributor, dan pemasaran Koperasi Petani adalah koperasi yang beranggotakan petani dan untuk kepentingan petani. Koperasi petani yang dibentuk sesuai

Tabel kerangka kerja logis Deskripsi Program Goal Terbentuknya sektor pertanian Wonogiri dengan sistem agrobisnis yang unggul dan berdaya saing

Indikator · · ·

Outcome 1. Penyediaan sarana pendukung sistem agrobisnis Kabupaten Wonogiri yang tangguh ekonomi 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian Wonogiri 3. Perlindungan usaha dibidang pertanian

1. 2. 3. 4.

5. Output 1. Tersedianya bibit dan benih unggul yang sesuai untuk dibudidayakan di Wonogiri 2. Tersedianya tempat penyimpanan hasil pertanian kumulatif. 3. Terbangunnya terminal sebagai sarana pemasaran hasil pertanian oleh petani kepada konsumen. 4. Terbentuknya badan yang mengelola dan memperluas jaringan pamasaran, khususnya standar produk dan kestabilan harga dasar. Teruntuk usaha mikro kecil, dan menengah sesuai permintaan pasar 5. Penguatan modal petani dan mengurangi risiko dalam proses produksi pertanian

Sumber veriﬁkasi

Asumsi

Peningkatan produksi hasil pertanian sebesar 80% Peningkatan jumlah penjualan produk hasil pertanian sebesar 75% Jangkauan pemasaran skala nasional

Data PDRB (BPS); Data produksi pertanian (Dipertan & Pangan); data distribusi barang dan jumlah komoditas (Dinas KUKM &Perindag)

Kuantitas sarana prasarana memenuhi kebutuhan Bahan baku produksi pertanian dapat diakses dengan mudah oleh petani Peningkatan jumlah produk olahan pertanian terstandarisasi nasional maupun internasional Sistem pemasaran yang dijalankan dan dikelola baik oleh petani maupun lembaga pamasaran Nilai keuntungan/kerugian petani setelah musim panen

Data ketersediaan sarana prasarana umum dan penduduk (BPS); Dinas Pertanian; data UMKM dan industri besar, disktribusi barang (Dinas KUKM &Perindag); Harga produksi pertanian rupiah/ha (Dipertan & Pangan); hasil perikanan dan peternakan (Dislapernak) -

Berdirinya sebuah balai bibit dan benih 1. terpadu yang berlokasi di kecamatan Ngadirojo 2. Adanya 5 gudang hasil pertanian yaitu gudang utama berlokasi di kecamatan Selogiri dan gudang penunjang di kecamatan Pracimantoro, Jatiroto, Baturetno, dan Jatisrono. Terbangunnya Sub Terminal Agrobisnis yang berlokasi di Pracimantoro, Jatiroto, Baturetno, dan Jatisrono. Terbentuknya sebuah BUMD berbasis pertanian yang berlokasi di kecamatn Wonogiri Terbentuknya koperasi petani dan kepengurusan koperasi pada setiap kecamatan, kecuali kecamatan Wonogiri, Selogiri, dan Ngadirojo)

121

Perda Kabupaten Wonogiri tentang pembentukan BUMD Monitoring dan evaluasi kegiatan oleh : Dinas pekerjaan umum Dipertan & Pangan Dinas Kehutanaan Dislapernak Dinas KUKM &Perindag

Produktivitas pertanian konsisten baik Tidak ada kejadian luar biasa yang berdampak besar pada pertanian

Sarana prasarana yang terbangun digunakan secara optimal Masyarakat (khusunya petani) konsisten dalam perannya di sektor pertanian Pemerintah memberikan jaminan ekonomi Tidak ada kejadian luar biasa yang berdampak besar pada pertanian Pihak pembangun tidak mendapat kesulitan dalam konstruksi Masyarakat (khususnya petani) menyambut baik dan mau beekerjasama dalam program ini Tidak ada kejadian luar biasa yang berdampak besar pada pertanian

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

Activities 1. Pembangunan balai bibit dan benih terpadu 2. Pembangunan pergudangan hasil pertanian 3. Pengadaan Sub Terminal Agropolitan 4. Pembentukan BUMD berbasis pertanian 5. Pengadaan koperasi petani

Input Setiap kegiatan dilakukan tahapan Persiapan â&#x20AC;&#x201C; Konstruksi - O&P 1. Rp 815.000.000 2. Rp 1.085.000.000 3. Rp 3.635.000.000 4. Rp 910.000.000 5. Rp 905.000.000

Sumber Dana APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta Masyarakat

Adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat Keadaan politik yang harmonis

Sumber : Analisis penulis.2017

Cost BeneďŹ t Analysis Tabel Rincian Biaya dan Manfaat Biaya /Cost (Juta Rupiah)

Kegiatan Sosialisasi

Pembangunan balai penelitian bibit dan benih terpadu

Desain bangunan Konstruksi Operasional & pemeliharaan Sosialisasi

Pembangunan pergudangan hasil pertanian

Pembebasan lahan Desain bangunan Konstruksi Operasional & pemeliharaan Pembebasan lahan lokasi

Pembentukan BUMD Desain bangunan berbasis pertanian

5 Sewa gudang 150

Biaya anggota 200 UMKM & koperasi 10

Penjualan produk olahan pertanian

Retribusi kendaraan

500 Sewa kios

60 menjaga pasokan barang

100

kestabilan harga pasar

100

150 Branding produk

150

450 Standarisasi produk

120

Peningkatan pendapatan pihak di sektor pertanian

250

Meningkatkan aksesibilitas 150 pemasaran dan distribusi hasil pertanian

300

150 Mengurangi transport cost

250

100 Menjaga permodalan petani

200

200 Distribusi barang teratur

200

2500 600 5 Kas anggota 800

Operasional & pemeliharaan

100

Penjualan hasil pertanian

7350

1610

Sumber : Analisis penulis.2017

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

100

Konstruksi

TOTAL

150

100

200

Sosialisasi

100

Mengurangi kerusakan produk

150

Operasional & pemeliharaan

Konstruksi Operasional & pemeliharaan

Retribusi kendaraan

800

500

Pembebasan lahan lokasi Pengadaan Sub STA (perluasana lokasi Terminal Agropolitan terminal eksisting Desain bangunan

pencegahan dari hama dan penyakit tanaman

300

Konstruksi

Sosialisasi

Pengadaan koperasi petani

Direct Benefit Indirect Benefit (juta rupiah/tahun) (juta rupiah/tahun) Penjualan bibit dan Produk yang unggul dan 5 200 benih inovatif Perlindungan varietas 10 tanaman Kegiatan pertanian lebih 500 produktif

122

2145

123

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

(185) (800) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (2,885)

Gudang

(210) (500) (300) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (200) (4,610)

BUMD (4,750) (2,300) (950) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (23,300)

(4,750) (2,170) (845) (714) (673) (635) (599) (565) (533) (503) (475) (448) (422) (399) (376) (355) (335) (316) (298) (281) (265) (15,956.36)

Koperasi Total Biaya Biaya (disc) Petani

(3,035) (805) (600) (100) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (200) (50) (7,435) (1,855)

STA

Biaya/Cost (juta rupiah)

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4,000

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 3,990

Balai Gudang penelitian 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 11,400

BUMD 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6,000

STA

Direct Beneﬁt (juta rupiah)

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6,000

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 8,000

275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 5,225

Koperasi Balai Gudang Petani penelitian 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 9,880

BUMD 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 11,000

STA

Inderect beneﬁt (juta rupiah)

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 8,000

2,150 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 73,495

2,028 3,342 3,153 2,974 2,806 2,647 2,497 2,356 2,223 2,097 1,978 1,866 1,760 1,661 1,567 1,478 1,394 1,316 1,241 1,171 41,555.40

Koperasi Total Pemasukan Petani pemasukan (disc)

IRR (direct beneﬁt) : 13,9% NPV : 34.113 juta rupiah IRR (direct & indirect beneﬁt) : 33,7% B/C: 3,14 Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan hasil bahwa program ini menguntungkan dan feasible, dimana nilai NPV yang positif dan nilai B/C > 1 serta nilai IRR diatas bunga bank yaitu 16%. Oleh karena itu, program ini layak untuk dilanjutkan.

Sumber : Analisis penulis.2017

(515) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (6,515)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

1 1.06 1.1236 1.191016 1.262477 1.338226 1.418519 1.50363 1.593848 1.689479 1.790848 1.898299 2.012196 2.132928 2.260904 2.396558 2.540352 2.692773 2.854339 3.0256 3.207135

Balai penelitian

Tahun

Disc Rate : 16%

Tabel Cost Beneﬁt Analysis

Tahun Kegiatan

Detail kegiatan

Sosialisasi Pembangunan balai penelitian bibit dan benih terpadu

Desain bangunan Konstruksi Operasional & pemeliharaan Sosialisasi Pembebasan lahan

Pembangunan pergudangan hasil Desain bangunan pertanian Konstruksi Operasional & pemeliharaan Pembebasan lahan lokasi Pembentukan BUMD berbasis pertanian

Desain bangunan Konstruksi Operasional & pemeliharaan Sosialisasi

Pengadaan Sub Terminal Agropolitan

Pembebasan lahan lokasi STA (perluasana lokasi terminal eksisting Desain bangunan Konstruksi Operasional & pemeliharaan Sosialisasi

Pengadaan koperasi petani

Konstruksi Operasional & pemeliharaan

Tabel pentahapan pelaksanaan program Sumber : Analisis penulis.2017

Program ini dilaksanakan selama 5 tahun pertama rencana 20 tahun Kabupaten Wonogiri. Skema pembiayaan diikuti berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat yaitu skema konvensional, skema PPP, dan skema swadaya masyarakat. Pada tahun pertama, dutamakan pelaksanaan konstruksi 3 kegiatan yaitu pembangunan balai penelitian, STA, dan koperasi petani. Sedangkan 2 kegiatan lainnya dilakukan konstruksi pada tahun kedua.

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

124

DAFTAR PUSTAKA Adger, W.N. (2006). Vulnerability: Global Environmental Change, 16, 268-281 Bech, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. Carlson, Diane H, et al, 2010. Physical Geology Earth Revealed Ninth Edition. Mc Graw Hill: New York, US. pp. 347 Hardyastuti, Suhatmi. Agribisnis Kentang di Kabupaten Wonosobo. Online: http://www.faperta.ugm.ac.id/semnassosek/download/2016/Contoh%20Penulisan%20Mak alah.pdf, 05.10.2017 Hyndman, D.W. (2010). Natural Hazard and Disaster. Paola Pagliani. The Human Development Approach and People with Disabilities. Online: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:225 87279~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html. Paola Pagliani. The Human Development Approach and People with Disabilities. Online: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:22 587279~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html. Poli, Altje E., et al, 2013. Agropolitan Development in East Tomohon, North Sulawesi Indonesia. Online: www.iosrjournals.org IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) eISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 13, Issue 3 (Sep. - Oct. 2013), PP 35-40 PPT Minggu Ke-2 Kuliah MSR Kota Tangguh Sulaksana. OPTIMALISASI PEMANFAATAN SISTEM AGROFORESTRI SEBAGAI BENTUK ADAPTASI DAN MITIGASI TANAH LONGSOR http://jurnal.unpad.ac.id/bsc/article/viewFile/9797/pdf Suntoro. Peran Agroforestri Dalam Menanggulangi Banjir dan Tanah Longsor http://suntoro.staff.uns.ac.id/ﬁles/2009/04/3-agroforestri-banjir-dan-longsor-das.pdf UNDP Materials and Publications. http://balatkop-umkm.jatengprov.go.id/blog/2015/07/pelatihan-kewirausahaan-berbasissdl-bidang-pengolahan-ikan-di-kab-rembang-tgl-1-juli-2015 Urban Task Force (1999). Towards an Urban Renaissance.

125

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri

â&#x20AC;&#x153;

plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work

Peter Dracker

Studio Rencana Wilayah Kabupaten Wonogiri