BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

2.1. Profil Instansi

2.1.1. Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Kabinet

Indonesia Maju 2020-2024

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”

2.1.2. Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Kabinet

Indonesia Maju 2020-2024

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia

2. Struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

4. Mecapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6. Penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

7. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

8. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

2.1.3. Instansi dan Unit Kerja

Kementerian Kesehatan berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hal ini sejalan dengan Misi Presiden yaitu peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan program kerja, Kementerian Kesehatan menjabarkan tujuan strategis yang meliputi peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan, serta peningkatan sumber daya kesehatan. Adapun bentuk nyata untuk mencapai tujuan strategis tersebut yaitu dengan adanya instansi-instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan kompetensi bidangnya. Salah satu instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan yaitu Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemeterian Kesehatan Bandung.

Poltekkes Kemenkes Bandung merupakan instansi yang dapat dijadikan sarana untuk mencapai tujuan strategis dalam peningkatan sumber daya kesehatan, terletak di Jalan Padjajaran No.56 Bandung. Poltekkes Kemenkes Bandung ditetapkan sebagai lembaga pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001, merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah pembinaan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan (sekarang berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan). Poltekkes Kemenkes Bandung dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan pembinaan secara teknis edukatif dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (Pusdiklatnakes). Pembinaan secara administrasi dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Bandung serta Kedudukan Penulis di Poltekkes Kemenkes Bandung

Saat ini Poltekkes Kemenkes Bandung memiliki 8 Jurusan dan 18 Program Studi yang tersebar di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, dan Kota Bogor. Jumlah tenaga kerja yang ada di Poltekkes Bandung saat ini berjumlah 475 pegawai. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai institusi pendidikan kesehatan vokasi tingkat Diploma III, Sarjana Terapan, dan Profesi, Poltekkes Kemenkes Bandung sangat berkepentingan memperhatikan kualitas layanan, terutama setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) penuh pada tahun 2009 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tanggal 18 Desember 2009 No. 499/KMK.05/2009. Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes Bandung telah bertekad untuk melakukan peningkatan kualitas kinerja di segala bidang. Peningkatan kualitas layanan akademik dan kemahasiwaan tetap menjadi titik fokus pengembangan program kegiatan di Poltekkes Kemenkes Bandung tanpa juga melupakan upaya peningkatan kualitas pada layanan penunjang. Selain itu, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan.

2. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan.

3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

4. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan.

5. Pelaksanaan kegiatan administrasi.

6. Pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu. Adapun nilai-nilai organisasi yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Bandung yaitu tercantum dalam kalimat dan ungkapan spirit “POLKESBAN Juara Melayani dengan HATI”. Makna “HATI” memiliki arti tersendiri yaitu:

1. Handal yaitu profesional dan memiliki kompetensi yang mumpuni dan kepedulian dalam melaksanakan tugas untuk mecari solusi pemecahan masalah.

2. Akuntabel yaitu setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan.

3. Transparan yaitu memiliki rancangan yang jelas tentang perencanaan dan capaian kinerja organisasi sehingga seluruh anggota dan masyarakat dapat mengetahuinya.

4. Integritas yaitu konsisten dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan (jujur, amanah, dan penuh dedikasi).

Nama : Ansyirohanisa, A.Md.Farm

NIP : 199708312022032005

2.3.

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 31 Agustus 1997

Pangkat/Golongan : Pengatur/IIc

Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil

Instansi : Poltekkes Kemenkes Bandung

Unit Kerja : Jurusan Farmasi

2.2.2.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Pasal 5, tugas Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium

Pendidikan yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi: a. Perencanaan b. Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan c. Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan d. Pengevaluasian sistem kerja e. Pengembangan kegiatan laboratorium.

Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat di Unit Kerja, uraian tugas yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan peralatan dan bahan pada kegiatan praktikum b. Memberikan penjelasan dan melakukan pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan c. Mengelola (material handling) sisa bahan umum d. Memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum e. Membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan, bahan, dan sarana penunjang f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan

2.3.1. Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa harus memiliki konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan.

Adapun empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Selain itu, adapun sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yaitu Bendera Negara yaitu Sang Merah Putih, Bahasa Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang disebut Bahasa Indonesia, Lambang Negara yaitu Garuda

Pancasila, serta Lagu Kebangsaan Negara Republik Indonesia yaitu Indonesia Raya.

2.3.2. Isu Kontemporer

Isu merupakan kejadian penting yang terjadi dan dapat didiskusikan, dan isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang. Isu yg tidak muncul di ruang publik tidak dapat dikategorikan sebagai isu strategis/kritikal. Isu kritikal dibagi menjadi tiga kelompok yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Masing-masing jenis isu ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari perspektif urgensi atau waktu maupun analisis dan strategi dalam menanganinya.

Terdapat tiga kemampuan yang dapat mempengaruhi dalam mengidentifikasi dan/atau menetapkan isu, yaitu kemampuan Enviromental Scanning, Problem Solving, dan berpikir analisis.

Saat ini konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Pada perubahan ini perlu disadari bahwa globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi logis dari interaksi peradaban dan bangsa.

Isu lainnya yang juga menyita ruang publik adalah terkait terorisme dan radikalisasi yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, baik karena pengaruh ideologi laten tertentu, kesejahteraan, pendidikan yang buruk atau globalisasi secara umum. Bahaya narkoba merupakan salah satu isu lainnya yang mengancam kehidupan bangsa. Bentuk kejahatan lain adalah kejahatan saiber (cyber crime) dan tindak pencucian uang (money laundring). Bentuk kejahatan saat ini melibatkan peran teknologi yang memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya tanpa teridentifikasi identitasnya dan penyebarannya bersifat masif.

Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap ASN untuk mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer lainnya, agar mampu berpikir kritis dengan mengidentifikasi isu-isu kritikal melalui isu-isu strategis kontemporer yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak pada kinerja birokrasi secara umum, dan secara kusus berdampak pada pelaksanaan tugas jabatan sebagai ASN pelayan masyarakat.

2.3.3. Kesiapsiagaan Bela Negara

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Indonesia sendiri memperingati Hari Bela Negara setiap tanggal 19 Desember, karena tanggal ini bertepatan dengan kejadian bersejarah pada tahun 1948 saat terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat terjadi agresi militer Belanda II.

Seorang ASN haruslah mempunyai tekad dan kesadaran akan Bela Negara sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seorang ASN harus professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bela negara tidak hanya dilakukan dengan mengangkat senjata saja, tetapi dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia pun banyak pahlawan yang berjasa di bidangnya masing masing seperti dalam hal diplomasi, pendidikan, politik dan lainnya. Sebagai aparatur

Negara tentunya ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dalam pengabdian sehari hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (3), nilai dasar Bela

Negara meliputi: a. Cinta tanah air b. Sadar berbangsa dan bernegara c. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara e. Kemampuan awal Bela Negara.

Cinta tanah air dapat ditunjukan dengan menjaga nama baik dan memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Sadar berbangsa dan bernegara dapat ditunjukan dengan berpartisi aktif dalam kegiatan masyarakat, profesi, maupun politik dan juga menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Setia pada Pancasila dapat ditunjukan dengan memahami nilai nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari.

Rela berkorban dapat ditunjukan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara.

Kemampuan awal bela negara dapat ditunjukan dengan senantiasa memelihara jiwa dan raga; dan memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelejensia.

2.4. Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), Pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). Core Values ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

a. Berorientasi Pelayanan

Berorientasi pelayanan merupakan tindakan atau perilaku pelayanan publik yang mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesional, partisipatif, tidak diskriminatif, keterbukaan,akuntabilitas, fasilitas khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan kemudahan, dan keterjangkauan. Adapun kode etik dalam melaksanakan nilai dasar Berorientasi Pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. b. Akuntabel c. Kompeten

Akuntabilitas ASN merupakan kewajiban seorang ASN untuk memenuhi tanggungjawab atas tindakan atau perilakunya sebagai pelayan publik dengan menerapkan aspek integritas, konsisten, transparan, dan terpercaya. Perilaku yang sesuai dengan core value akuntabilitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab efektif dan efisien, dan kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi.

Kompeten merupakan sikap terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Sebagai seorang ASN, ada 3 jenis kompetensi yang harus dimiliki yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Seorang ASN diwajibkan untuk selalu belajar agar meningkatnya kompetensi dalam dirinya untuk menghadapi perubahan yang ada di dunia. Adapun kode etik dalam melaksanakan nilai dasar ASN kompeten yaitu selalu meningkatkan diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik d. Harmonis e. Loyal

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman baik dari suku, budaya, bahasa, dan adat istiadatnya. ASN sebagai abdi negara memiliki fungsi salah satunya yaitu sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Oleh karena itu, setiap ASN diharuskan untuk dapat menerapkan nilai harmonis sesuai kode etik ASN. Secara konseptual, perapan nilai harmonis yaitu dengan cara menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Sikap loyal yang harus dimiliki seorang PNS merupakan sikap dan perilaku berdedikasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang PNS. Panduan perilaku penanaman nilai loyal diantaranya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan f. Adaptif g. Kolaboratif

Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan. Adaptif merupakan suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan konsisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Penerapan budaya adaptif yang dapat dilakukan oleh seorang ASN adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.

Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Enam kriteria penting untuk kolaborasi adalah forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau swasta, peserta dalam forum termasuk aktor nonstate, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya di konsultasikan oleh agensi publik, forum secara resmi di atur dan bertemu secara kolektif, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsesus, fokus kolaborasi adalah untuk kebijakan publik atau manajemen. Adapun panduan dalam pelaksanaan nilai Kolaboratif yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.5. Kedudukan dan Peran ASN menuju SmartGovernance

2.5.1. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, ada beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga Negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi

Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pegawai ASN untuk menjalankan kedudukannya memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Serta memiliki tugas untuk Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya peran dari Pegawai ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.5.2. SMART ASN

Smartgovernanceadalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Sekarang ini teknologi digital berkembang sangat pesat, apalagi dengan hadirnya pandemi Covid-19 semua orang tak terkecuali ASN dipaksa untuk masuk dan mengikuti dunia digital. Hal ini menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib. Dan seiring dengan perkembangan zaman, ASN dituntut untuk menjadi SMART ASN dan dengan adanya SMART ASN ini, diharapkan para ASN dapat bertugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi, selalu mengutamakan profesionalisme kerja, serta dilandasi dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Adapun delapan poin kriteria dari SMART ASN yaitu Integritas, Nasionalisme, Profesionalisme, Verwawasan global, Menguasai Ilmu Teknologi dan Bahasa asing, Berjiwa hospitality, Entrepreneurship, dan Memiliki jaringan yang luas. Dalam pelaksanaannya, ASN diwajibkan untuk memahami literasi digital yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilannya seseorang agar tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Namun, kompetensi literasi digital Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara negara lain. Menurut data yang dirilis oleh International Telecommunication Union (ITU), indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (ICT Development Index) Indonesia menempati posisi 114 dunia atau kedua terendah di G20 setelah India dalam rilis tersebut. Ini menunjukan masih terdapat ruang pengembangan untuk peningkatan literasi digital di Indonesia. Untuk mendukung penerapan smartgovernance ini, seorang ASN tentunya harus memiliki kecakapan literasi digital yang baik, dengan kompetensi yang harus dimiliki yaitu: a. Digital ethic (Etika) merupakan kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata Kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari. b. Digital culture (Budaya) merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. c. Digital safety (Keamanan) merupakan kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadian keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. d. Digitalskill(Kecakapan dalam Bermedia Digital) merupakan kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak Teknologi informasi dan komunikasi serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.