DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ....................................................................63
Lampiran 2 Lembar Pengesahan Rancangan Aktualisasi...................................................64
vi
vii
Tabel 3. 1 Hasil Analisis Menggunakan Teknik APKL........................................................15 Tabel 3. 2 Keterkaitan Isu dengan Peran PNS.................................................................18 Tabel 3. 3 Tahapan Kegiatan.........................................................................................20 Tabel 4. 1 Matriks Rancangan Aktualisasi.......................................................................23 Tabel 4. 2 Penjadwalan Kegiatan...................................................................................37 Tabel 4. 3 Para Pihak dan Perannya dalam Aktualisasi.....................................................37 Tabel 5. 1 Tahapan Kegiatan Aktualisasi ........................................................................39 Tabel 5. 2 Kegiatan Pelaksanaan Aktualisasi 41 Tabel 5. 3 Kegiatan 2 Pelaksanaan Aktualisasi ................................................................45 Tabel 5. 4 Kegiatan 3 Pelaksanaan Aktualisasi ................................................................49 Tabel 5. 5 Kegiatan 4 Pelaksanaan Aktualisasi 53 Tabel 5. 6 Rencana Tindak Lanjut..................................................................................59
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Jakarta III.......................................5
Gambar 2. 2 Foto Peserta.............................................................................................11
Gambar 3. 1 Sumber Biaya Permohonan Permintaan Dana Kegiatan.................................13
Gambar 3. 2 Rincian Anggaran Permohonan Permintaan Dana Kegiatan Tidak Mencantumkan
Kode Akun Anggaran Yang Akan Digunakan 13
Gambar 3. 3 PrintOutDaftar Penghasilan Gaji Pegawai ..................................................14
Gambar 3. 4 Diagram Fishbone.....................................................................................17
Gambar 5. 1 Tersedianya Jadwal Pertemuan ..................................................................42
Gambar 5. 2 Terpilihnya Isu dan Gagasan Kreatif Pemecahan Isu ....................................43
Gambar 5. 3 Terlaksananya Koordinasi Dengan Bagian Kepegawaian ...............................43
Gambar 5. 4 Pengumpulan Data Pendukung Untuk Pembuatan Draft Standar Operasional
Pembayaran Uang Lembur..............................................................................46
Gambar 5. 5 Pembuatan Draft Standar Operasional Prosedur Pembayaran Uang Lembur ...46
Gambar 5. 6 Kegiatan Meminta Saran Atas Draft Standar Operasional Prosedur Yang Telah
Gambar 5. 7 Catatan Masukan dan Saran Dari Rekan Kerja .............................................47
Gambar 5. 8 Pembahasan Standar Operasional Prosedur.................................................50
Gambar 5. 9 Catatan Perbaikan Hasil Diskusi..................................................................50
Gambar 5. 10 Penetapan Standar Operasional Oleh Atasan .............................................51
Gambar 5. 11 Penyerahan Standar Operasional Prosedur Kepada Kepala Pusat Penjaminan
Gambar 5. 12 Pembuatan Akun Google Drive dan Penguploadan Dokumen.......................55
Gambar 5. 13 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Kepada Pegawai Lain ...................55
Gambar 5. 14 Pembayaran Uang Lembur Sebelum Dilaksanakan nya Latsar......................57
Gambar 5. 15 Pembayaran Uang Lembur Terakhir Dalam Pelaksanaan Latsar ...................58
viii
Prosedur
Dibuat.........................................................................................................................47
Mutu...........................................................................................................................54
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sebagai pemberi pelayanan publik, pelaksana kebijakan publik dan pemersatu bangsa. Penerapan nilai-nilai dasar ASN berAkhlak diperlukan sebagai upaya membangun ASN berkarakter dan profesional. Nilai dasar BerAKHLAK terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Penerapan nilai BerAKHLAK pada pelatihan dasar ini memiliki tujuan untuk membangun calon ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014).
Pendidikan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada Keputusan Kepala
LAN Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 dan 14/K.1/PDP.07/2022 yaitu pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan
kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.
Poltekkes Kemenkes Jakarta III merupakan unit pelaksana teknis yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. Dalam pelaksanaannya Poltekkes
Kemenkes Jakarta III berupaya untuk mewujudkan Smart Governance dalam pemberian pelayanan pendidikan kepada masyarakat. SmartGovernanceadalah tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik Untuk mewujudkan hal tersebut SDM yang dimiliki perlu ditingkatkan dan dijaga kinerjanya agar performa pegawai tidak menurun dikemudian hari. Salah satu cara mempertahankan kinerja pegawai yaitu dengan memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh pegawai. Hak pegawai tersebut salah satunya yaitu
pembayaran uang lembur. Jika pembayaran uang lembur dilakukan secara terjadwal, maka kinerja pegawai dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan. Pada Poltekkes Kemenekes
1
Jakarta III pembayaran uang lembur pegawai belum optimal karena tidak adanya jadwal pasti terkait pembayaran tersebut sehingga membuat pegawai bertanya-tanya kapan uang lembur mereka akan dibayarkan. Selain itu jika pembayaran uang lembur tidak terjadwal, pegawai menjadi sulit untuk mengatur keuangan mereka. Berdasarkan uraian diatas maka peserta mengusulkan judul “Optimalisasi Pembayaran Uang Lembur Dengan Pembuatan Standar Operasional Prosedur Pembayaran Uang Lembur Pegawai Di Lingkungan
Poltekkes Kemenkes Jakarta III Tahun 2022”
1.2 Tujuan
1.2.1
Tujuan Umum
Peserta pelatihan dasar CPNS melakukan kegiatan aktualisasi ini bertujuan menjadikan peserta latsar menjadi ASN BerAKHLAK dengan mengimplementasikan SmartASN dan Manajemen ASN demi terwujudnya SmartGovernancesesuai dengan satuan kerja dan jabatannya.
1.2.2
Tujuan Khusus
Peserta pelatihan dasar CPNS diharapkan mampu:
1. Mengidentifikasi berbagai isu yang ada di satuan kerja;
2. Melakukan penapisan dan analisa isu yang terjadi;
3. Membuat gagasan kreatif pemecahan isu dengan mengaitkan nilai ASN BerAKHLAK, Smart ASN, dan Manajemen melalui pembuatan Laporan Aktualisasi ini dengan pembuatan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
1.3 Manfaat
1.3.1 Manfaat Bagi Individu
1. Membantu peserta latsar dalam mengimplementasikan nilai dasar ASN dalam menjalankan peran dan tugasnya di lingkungan kerja;
2. Meningkatkan kompetensi peserta latsar pada tugas pokoknya sebagai tenaga kependidikan di lingkungan kerja.
1.3.2 Manfaat Bagi Organisasi
1. Memberikan ketentuan atau arahan terkait pembayaran uang lembur pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III;
2. Meningkatkan efektifitas pembayaran uang lembur pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
2
BAB II PROFIL INSTANSI
Gambaran Organisasi
2.1.1 Sejarah Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III berdiri pada tanggal 16 April 2001
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI nomor
298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Kesehatan. Saat ini Keputusan Menteri Kesehatan tersebut sudah diperbarui dengan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1988/Menkes/PER/IX/2011 tanggal 27
September 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No.
890/Menkes/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan. Poltekkes Kemenkes Jakarta III merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi tenaga
kesehatan yang terdiri dari jurusan Analis Kesehatan, Kebidanan, Keperawatan, dan Fisioterapi yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga Analis Kesehatan, Bidan, Perawat, dan Fisioterapi profesional pemula sebagai tenaga kesehatan.
2.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
1. Visi Poltekkes Kemenkes Jakarta III adalah "Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang Unggul Berbasiskan IPTEK Kesehatan di Tingkat Asia Tenggara pada Tahun 2028"
2. Misi Poltekkes Kemenkes Jakarta III adalah sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis IPTEK, berbudaya dan berkarakter untuk menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas;
2) Mengembangkan IPTEK terkini melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3) Membangun jejaring kerja dengan pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global;
4) Menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan.
3. Tujuan Poltekkes Kemenkes Jakarta III berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:
1) Menjadikan Poltekkes Kemenkes Jakarta III sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik dengan penguasaan IPTEK Kesehatan, berbudaya dan berkarakter;
3
2) Meningkatkan peran Poltekkes Jakarta III dalam penelitian yang berkesinambungan untuk mengembangkan IPTEK baru di bidang kesehatan;
3) Meningkatkan peran civitas akademika Poltekkes Jakarta III dalam memberdayakan potensi masyarakat dan membantu masyarakat agar mandiri untuk menolong dirinya sendiri dalam hidup sehat;
4) Meningkatkan kegiatan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan dan pengembangan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4
2.1.3 Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Struktur
5
Organisasi Poltekkes Kemenkes Jakarta III adalah sebagai berikut:
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Jakarta III
1. Direktur: Yupi Supartini, S.Kp, M.Sc
2. Wakil Direktur:
Wakil Direktur I : Sri Mulyati, S.Pd, M.Kes
Wakil Direktur II : Dr. Ni Made Riasmini, S.Kp, M.Kes, Sp.Kom
Wakil Direktur III : Bagya Mujianto, S.Pd, M.Kes
3. Penyelenggara Administrasi:
Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum: Yandri Irawan, S.Kom, M.Pd
Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik: Dwi Kartika Rahayuningtyas, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B
Kepala Satuan Pemeriksa Internal: Endang Susmiati, SKM., MKM
Kepala Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat: DR. Yudhia Fratidhina, SKM, M.Kes
Kepala Pusat Penjaminan Mutu: Sri Sukamti, S.Kp, MKM
Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan: Ns. Paula Krisanty, S.Kep, MA
Kepala Unit IT: Sulistyo Asmoro Bangun, S.Kom, MKM
Kepala Unit Bahasa: Willa Follona, SST., M.Keb
Kepala Unit Perpustakaan: Haryanto, SIPI
Kepala Unit Laboratotium: Dewi Inderiati, S.Si, S.Pd, M.Biomed
6
2.2 Nilai-Nilai Organisasi
2.2.1 Nilai Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Budaya kerja atau nilai yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai, mulai dari staf hingga ke tingkat pimpinan. Nilai yang dimiliki adalah BERADAB dengan akronim, penjelasaN, dan bentuk implementasinya adalah sebagai berikut:
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Seluruh warga Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam penyelenggaraan proses pendidikan percaya dan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, ditunjukkan dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.
2. Etika
Seluruh warga Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam penyelenggaraan proses pendidikan harus memiliki norma, nilai, kaidah, dan ukuran untuk mengatur cara bergaul/berhubungan dengan saling menghormati, menunjukkan sikap sopan santun, dan tata karma.
3. Rasional
Seluruh warga Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam penyelenggaraan proses pendidikan mampumenyelesaikan masalahnya dengan menggunakan kemampuan berpikir/akal daripada menggunakan batin dan perasaaannya serta memiliki sikap dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal manusia.
4. Amanah
Seluruh warga Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam penyelenggaraan proses pendidikan memiliki sifat yang mampu memelihara stabilitas rohaninya, tidak berkeluh kesah bila ditimpa kesusahan, tidak melampaui batas ketika mendapat kesenangan dalam melaksanakan tugas keagaman maupun kemanusiaan.
5. Dedikasi
Seluruh warga Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam penyelenggaraan proses pendidikan mampu mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha mencapai tujuan yang mulia.
6. Akuntabilitas dan Transparan
Seluruh warga Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam penyelenggaraan proses pendidikan harus dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis,
7
berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
7. Berkarakter
Seluruh warga Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam penyelenggaraan proses pendidikan memiliki watak, sifat, akhlak, tabiat, dan budi pekerti yang membedakannya antara seorang individu dengan individu yang lain.
2.2.2 Nilai Dasar ASN
Seorang ASN harus memiliki nilai-nilai dasar ASN agar dapat bekerja lebih professional, bermoral, bersih, beretika dan mempunyai wawasan global serta memiliki kompetensi yang tinggi. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 telah ditetapkan ASN branding, yakni: Bangga Melayani Bangsa, dengan nilai-nilai dasar operasional BerAkhlak meliputi:
1. Berorientasi Pelayanan
Bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Perilaku Berorientasi Pelayanan yang semestinya dipahami dan dimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya bertugas terdiri dari:
1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2) Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
3) Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel
Bahwa setiap ASN harus dapat bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan.
Perilaku Akuntabel yang semestinya dipahami dan dimplementasikan oleh setiap
ASN di instansi tempatnya bertugas terdiri dari:
1) Melaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
2) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya.
3. Kompeten
Bahwa setiap ASN harus dapat terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Perilaku Kompeten yang semestinya dipahami dan dimplementasikan oleh setiap
ASN di instansi tempatnya bertugas terdiri dari:
1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2) Membantu orang lain belajar;
3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
8
4. Harmonis
Bahwa setiap ASN harus dapat saling peduli dan menghargai perbedaan. Perilaku
Harmonis yang semestinya dipahami dan dimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya bertugas terdiri dari:
1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2) Suka menolong orang lain;
3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal
Bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Perilaku Loyal yang semestinya dipahami dan dimplementasikan oleh setiap
ASN di instansi tempatnya bertugas terdiri dari:
1) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
3) Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif
Bahwa setiap ASN harus dapat terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Perilaku Adaptif yang semestinya dipahami dan dimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya bertugas terdiri dari:
1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
3) Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif
Bahwa setiap ASN harus dapat membangun kerja sama yang sinergis. Perilaku Kolaboratif yang semestinya dipahami dan dimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya bertugas terdiri dari:
1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
2.3 Tugas Organisasi
Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Jakarta III merupakan salah satu pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab secara administrasi kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesahatan. Namun secara teknis akademik, Poltekkes
9
dibina Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Poltekkes Kemenkes
Jakarta III dalam melaksanakan tugasnya mengacu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:
38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Lingkungan Badan
PPSDM KEMENKES. Tugas dan fungsi Poltekkes tercantum dalam bab III pasal 4 dan 5.
2.3.1 Tugas Poltekkes
Tugas Poltekkes yaitu:
1. Poltekkes mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang Kesehatan;
2. Poltekkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.3.2 Fungsi Poltekkes
Fungsi Poltekkes yaitu:
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
6. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
7. Pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
8. Pengelolaan sistem, data, dan informasi;
9. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
10. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes.
10
2.4 Uraian / Rincian Tugas Jabatan Peserta
2.4.1 Profile Peserta
Nama : Wahyu Eko Saputro
NIP : 199404032022031002
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 April 1994
Pendidikan : D-III Akuntansi
Jabatan : Pengelola Keuangan
Bagian : Kelompok Substansi Keuangan dan BMN
Instansi : Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Peserta adalah seorang CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Golongan II dengan tugas pokok sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pengadministrasi Keuangan / Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya dokumen SPBy/Permintaan uang kegiatan melalui UP (Uang Persediaan), TUP (Tambahan Uang Persediaan) dan LS (Langsung);
2. Terlaksananya penatausahaan pajak meliputi perhitungan, pemotongan dan memasukkan data secara online melalui aplikasi Kementerian Keuangan (SSE) atau secara manual SSP kemudian menyetorkannya ke bank;
3. Tersedianya dokumen pertanggungjawaban uang muka kerja sesuai dengan output dan akun masing-masing kegiatan;
4. Terlaksananya penghitungan uang pembayaran agar sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah ditentukan;
5. Tersedianya dokumen belanja pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
6. Tersedianya laporan pelaksanaan tugas sebagai pertangungjawaban kepada pimpinan;
7. Terlaksananya rekapitulasi transaksi yang telah dilakukan sepanjang jam kerja;
8. Tersedianya draft Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ditanda tangani PPK;
9. Terlaksananya penatausahaan bukti fisik pertanggungjawaban secara sistematis untuk kerapihan dokumentasi;
10. Terlaksananya tugas yang diberikan oleh pimpinan atau direktur.
11
Gambar 2. 2 Foto Peserta
3.1 Identifikasi dan Analisis Isu Aktual
3.1.1
Identifikasi Isu
Identifikasi isu dilakukan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) jabatan
Pengelola Keuangan dengan metode environmentalscanningpada Kelompok Substansi
Keuangan dan BMN Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Berikut 3 isu yang dapat ditemukan adalah:
1. Belum optimalnya penetapan kode akun anggaran pada permohonan permintaan uang muka anggaran di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III Tahun 2022;
2. Belum optimalnya printoutdaftar penghasilan gaji pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III Tahun 2022;
3. Belum optimalnya pembayaran uang lembur pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III Tahun 2022.
3.1.2 Deskripsi Isu
Penulis menentukan deskripsi isu dengan melakukanenviromentalscanningselama
3 (tiga) bulan, berikut ini deskripsi isu berdasarkan data dan fakta yang ditemukan antara lain:
1. Belum optimalnya penetapan kode akun anggaran pada permohonan permintaan uang muka anggaran di lingkungan Poltekkes Kemenkes
Jakarta III Tahun 2022
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran, pengertian Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA untuk mendanai belanja Pemerintah Pusat dan/ atau pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran berkenaan. Pada tahun anggaran berjalan, DIPA seringkali dilakukan revisi untuk efisiensi, penyesuaian dengan kondisi terkini, dll. Pelaksanaan penyerapan DIPA pada Poltekkes Kemenkes Jakarta III dilakukan dengan cara mengajukan proposal kegiatan, nota dinas, berkas pengadaan belanja modal, dll kepada bagian keuangan lalu verifikator akan memeriksa dan menentukan kode akun anggaran yang akan digunakan. Namun dalam pelaksanaannya, pada pengajuan permohonan uang muka anggaran seringkali salah akun sehingga verifikator harus mengubah dan
12
BAB III ANALISIS ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
konfirmasi terlebih dahulu kepada pemohon yang mengakibatkan memakan lebih banyak waktu untuk diproses pencairan dana.
Gambar 3. 1 Sumber Biaya Permohonan Permintaan Dana Kegiatan
Gambar 3. 2 Rincian Anggaran Permohonan Permintaan Dana Kegiatan
Tidak Mencantumkan Kode Akun Anggaran Yang Akan Digunakan
2. Belumoptimalnyaprintoutdaftarpenghasilan gajipegawaidilingkungan
Poltekkes Kemenkes Jakarta III Tahun 2022
Dalam (Detik Finance, 2022) Daftar penghasilan gaji pegawai / slip gaji merupakan dokumen yang berisi rincian pendapatan seseorang yang diperoleh dari perusahaan/badan usaha/organisasi tertentu. Biasanya slip gaji ini juga akan memasukkan rincian tunjangan, bonus, dan lainnya. Print out penghasilan gaji pegawai diperlukan pegawai sebagai syarat administrasi untuk keperluan tertentu. Memberikan print out daftar penghasilan gaji merupakan bentuk salah satu pelayanan kepada pegawai. Oleh karena itu jika pegawai meminta untuk dibuatkan daftar penghasilan gaji, kita harus siap untuk membuatkannya. Namun di Poltekkes
Kemenkes Jakarta III, print out daftar penghasilan pegawai masih memakai kop surat dengan format Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia yang saat ini berubah menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Lalu untuk bagian penandatangan Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
13
juga tidak rapih dengan tidak adanya nama dan NIP yang tercantum. Jika masalah ini tidak diatasi, saat pembuatan daftar penghasilan gaji pegawai akan memakan waktu lebih lama karena harus mengedit file nya terlebih dahulu. Jika pegawai membutuhkan daftar penghasilan gaji dengan segera, hal tersebut kemungkinan akan tertunda. Selain itu, jika permalahan ini tidak diatasi, format daftar penghasilan gaji pegawai akan tidak sesuai dibandingkan daftar penghasilan gaji yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
3. Belum optimalnya pembayaran uang lembur pegawai di lingkungan
Poltekkes Kemenkes Jakarta III Tahun 2022
Upah lembur merupakan salah satu komponen dalam belanja pegawai. Dalam website Kemenkeu, belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan
14
Gambar 3. 3 PrintOutDaftar Penghasilan Gaji Pegawai
pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup
pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Berdasarkan PP
Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Upah kerja lembur / uang lembur
wajib dibayar oleh pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, pada istirahat mingguan, atau pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada pekerja/buruh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang lembur merupakan hak setiap pegawai yang pada bulan sebelumnya mengalami kelebihan jam kerja / lembur. Namun pada pelaksanaannya di Poltekkes Kemenkes Jakarta III, pembayaran uang lembur dibayarkan dengan jadwal yang tidak tentu. Hingga akhir Juni 2022, pembayaran uang lembur yang dilakukan Poltekkes Kemenkes Jakarta III hanya terjadi di bulan April dan Juni saja, dengan penyerapan anggaran sebesar 49,78% dan nilai proyeksi anggaran sebesar 124,36%. Terdapat delay beberapa bulan untuk pembayaran uang lembur tersebut. Kalau hal ini terus terjadi, ditakutkan akan berakibat pada menurunnya kinerja pegawai karena tidak adanya kepastian terkait kapan jadwal pembayaran uang lembur tersebut dibayarkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pegawai yang pastinya berbeda-beda.
3.1.3
Berdasarkan hasil identifikasi isu di Instansi Poltekkes Kemenkes Jakarta III, diperoleh 3 yang telah dijelaskan diatas. Seluruh isu tersebut kemudian dilakukan penapisan menggunakan analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan) untuk menentukan isu yang paling prioritas. Hasil skoring penapisan tersebut ditunjukkan oleh tabel 3.1 di bawah ini:
1. Belum optimalnya penetapan kode akun anggaran pada permohonan permintaan uang muka anggaran di lingkungan Poltekkes
Kemenkes Jakarta III Tahun
15
Analisis Isu
No Isu A P K L Jumlah Prioritas
Tabel 3. 1 Hasil Analisis Menggunakan Teknik APKL
2022 4 3 5 4 16 3
2 Belum optimalnya printout
daftar penghasilan gaji
pegawai di lingkungan
Poltekkes Kemenkes Jakarta
III Tahun 2022
3 Belum optimalnya
pembayaran uang lembur
pegawai di lingkungan
Poltekkes Kemenkes Jakarta
III Tahun 2022
Keterangan:
5 5 3 4 17 2
5 4 5 4 18 1
5 : Sangat kuat pengaruhnya A : Aktual
4 : Kuat pengaruhnya P : Problematik
3 : Sedang pengaruhnya K : Kekhalayakan
2 : Kurang pengaruhnya L : Layak
1 : Sedikit pengaruhnya
Setelah dilakukan penapisan isu dengan metode APKL, maka didapatkan isu yang menjadi prioritas dengan jumlah APKL yaitu Belum optimalnya pembayaran uang lembur pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III Tahun 2022.
Pemilihan isu utama ini bertujuan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pegawai dengan memberikan hak yang seharusnya mereka dapatkan salah satunya yaitu pembayaran uang lembur secara terjadwal. Dengan terjadwalnya pembayaran uang lembur, maka pegawai tidak perlu khawatir mengenai kapan pembayaran uang lembur dilakukan. Hal ini juga memudahkan pegawai untuk mengatur keuangan jika sumber pemasukan mereka sudah terjadwal.
Setelah didapatkan prioritas isu maka selanjutnya yaitu menganalisa penyebab dan dampak dengan metode fishbone. Metode fishbone yang digunakan adalah 4S (Suppliers,Systems,SurroundingsandSkills). Hasil analisa fishboneditunjukkan oleh gambar 3.4 dibawah ini
16
Surroundings System
Banyaknya mesin absensi Mesin belum terintegrasi
Belum adanya backup
Pegawai melaksanakan perjalanan dinas
Masih terdapatnya posisi jabatan yang diisi oleh pegawai dengan
latar belakang pendidikan yang berbeda
Fasilitas belum mendukung
Rekap kelebihan jam kerja belum terdigitalisasi
Belum adanya Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Belum optimalnya pembayaran uang
lembur pegawai di lingkungan Poltekkes
Masih terdapat double job
Kurangnya pemahaman
Belum terfokusnya pekerjaan yang dilakukan pegawai
Terbatasnya SDM yang mengerti IT
Kurangnya
pelatihan
Kurangnya rekrutmen
Jumlah SDM kurang memadai
Kemenkes Jakarta
III Tahun 2022
Skills
Suppliers
17
Gambar 3. 4 Diagram Fishbone
3.2 Keterkaitan Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS untuk Mendukung Terwujudnya SmartGovernance
Tabel 3. 2 Keterkaitan Isu dengan Peran PNS
No Isu Keterkaitan dengan Peran PNS
1. Belum optimalnya penetapan
kode akun anggaran pada
permohonan permintaan uang
muka anggaran di lingkungan
Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Tahun 2022
Peserta latsar merupakan tenaga
kependidikan yang mempunyai tugas
melakukan administrasi, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, dan pelayanan
teknis guna menunjang proses pendidikan
terhadap satuan pendidikan.
Manajemen ASN
Pencantuman kode akun yang benar akan
mempermudah verifikator untuk memproses
dokumen permohonan permintaan dana agar
pencairan dana pun cepat dilaksanakan oleh
bendahara. Hal tersebut merupakan
implementasi Manajemen ASN terkait
penilaian kinerja. Jika pencairan dana cepat
dilaksanakan maka penyerapan anggaran pun juga akan cepat terpenuhi.
SmartASN
Saat memeriksa kode akun anggaran pada permohonan permintaan dana, ASN tidak
kesulitan untuk menemukan akun tersebut
dengan memanfaatkan fitur yang terdapat
dalam komputer / aplikasi yang digunakan.
2. Belum optimalnyaprintoutdaftar
penghasilan gaji pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes
Jakarta III Tahun 2022
Peserta latsar merupakan tenaga
kependidikan yang mempunyai tugas
melakukan administrasi, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, dan pelayanan
teknis guna menunjang proses pendidikan
terhadap satuan pendidikan.
Manajemen ASN
18
3. Belum optimalnya pembayaran
uang lembur pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes
Jakarta III Tahun 2022
Dalam melaksanakan tugas pembuatan daftar
penghasilan gaji pegawai dilakukan dengan
jujur, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi dengan memasukkan
nilai yang sebenarnya. Hal tersebut
merupakan kode etik dan kode perilaku ASN
dalam manajemen ASN.
SmartASN
Hasilprintoutdaftar penghasilan gaji pegawai
yang benar yaitu menyesuaikan dengan
format yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan sehingga tampilannya akan
seragam di seluruh instansi dibawah naungan
Kementerian Kesehatan. Implementasi Smart
ASN yaitu sebagai ASN kita dituntut untuk
dapat beradaptasi dengan
perkembangan teknologi yang ada saat
ini sehingga dapat mengatasi permasalahan
yang terjadi pada hasil print out daftar
penghasilan gaji pegawai yang kurang rapih tersebut.
Peserta latsar merupakan tenaga
kependidikan yang mempunyai tugas
melakukan administrasi, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, dan pelayanan
teknis guna menunjang proses pendidikan terhadap satuan pendidikan.
Manajemen ASN
Pembayaran uang lembur merupakan hak
pegawai yang harus dibayarkan. Sayangnya
untuk jadwal pembayaran uang lembur masih
tidak terjadwal, oleh karena itu permasalahan
ini harus segera terselesaikan agar pemberian
hak pegawai dapat dilaksanakan dengan
19
optimal. Hal tersebut merupakan impelentasi
Manajemen ASN terkait pemberian hakASN
agar pembayaran uang lembur pegawai dapat dilakukan secara terjadwal.
SmartASN
Saat akan melakukan pembayaran uang lembur, pemrosesan dilakukan menggunakan
aplikasi GPP. Penggunaan aplikasi GPP
menandakan bahwa ASN melek akan teknologi sebagai bentuk implementasi
SmartASN.
3.3 Alternatif Pemecahan Masalah sebagai Gagasan Kreatif
Berdasarkan penyebab analisis diatas maka gagasan kreatif yang akan dilakukan yaitu “
Optimalisasi Pembayaran Uang Lembur Dengan Pembuatan Standar Operasional Prosedur Pembayaran Uang Lembur Pegawai di Lingkungan Poltekkes Kemenkes
Jakarta III”
Tahapan kegiatan yang akan dilakukan mendukung gagasan kreatif diatas adalah
ditunjukkan pada tabel 3.3 dibawah ini
Tabel 3. 3 Tahapan Kegiatan
1. Persiapan dan penyampaian gagasan serta konsultasi kepada pihak yang terkait
1. Melakukan komunikasi penentuan jadwal dengan atasan.
2. Melakukan konsultasi kepada atasan terkait isu yang dipilih dan gagasan kreatif yang akan dilakukan.
3. Melakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian khususnya kepegawaian perekaman jam lembur.
20
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
2. Pembuatan rancangan / draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai
1. Melakukan pengumpulan data pendukung dari bagian keuangan dan bagian kepegawaian untuk pembuatan Standar Operasional
Prosedur pembayaran uang lembur pegawai
2. Melakukan pengetikan draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai.
3. Melakukan pengecekan dan meminta saran kepada rekan kerja sebelum pembahasan dengan atasan
3. Pembahasan dan penetapan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai
1. Melaksanakan diskusi pembahasan rancangan Standar Operasional
Prosedur pembayaran uang lembur pegawai bersama atasan, bagian keuangan dan bagian kepegawaian.
2. Melaksanakan revisi atau perbaikan dari hasil diskusi yang telah dilakukan.
3. Memutuskan penetapan Standar
Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai.
4. Pengarsipan berbasis fisik dan digital serta sosialisasi Standar Opearasional Prosedur kepada pegawai lain
1. Melakukan pengarsipan Standar
Operasional Prosedur uang lembur
pegawai yang telah disetujui berupa scandan menyerahkan dokumen asli
kepada pusat penjaminan mutu.
21
2. Melakukan pembuatan akun google drive untuk pengarsipan berbasis digital dan melakukan upload dokumen.
3. Mensosialisasikan dokumen Standar Operasional Prosedur kepada pegawai lain.
URAIAN/RINCIAN TUGAS JABATAN PESERTA
22
BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI
4.1 Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS
Unit Kerja : Kelompok Substansi Keuangan dan BMN Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Isu Yang Diangkat : Belum optimalnya pembayaran uang lembur pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Gagasan Pemecahan Isu : Optimalisasi Pembayaran Uang Lembur Dengan Pembuatan Standar Operasional Prosedur
Pembayaran Uang Lembur Pegawai Di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Tujuan Gagasan Pemecahan Isu : Terjadwalnya pembayaran uang lembur pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Tabel 4. 1 Matriks Rancangan Aktualisasi
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Evidence Keterkaitan Substansi
1 Persiapan dan penyampaian gagasan serta
konsultasi
kepada pihak yang terkait
1. Melakukan komunikasi penentuan jadwal dengan atasan.
Mata Pelatihan Kontribusi Terhadap
Visi dan Misi Penguatan Nilai Organisasi
2. Melakukan konsultasi kepada atasan terkait
Tersedianya jadwal pertemuan Terpilihnya isu dan gagasan
Bersikap ramah saat
berkonsultasi dengan
atasan (Berorientasi
Pelayanan)
Sesuai dengan Misi
menguatkan tata
kelola bidang
akademik dan umum
yang akuntabel,
Sesuai dengan nilai
Etika
Memiliki norma, nilai, kaidah dan ukuran untuk mengatur cara bergaul/berhubungan
23
isu yang dipilih dan
gagasan kreatif yang
akan dilakukan.
kreatif
pemecahan isu
Menetapkan isu dan
gagasan kreatif
dengan cermat
profesional dan
transparan.
dengan saling
menghormati, menunjukan
dengan bagian
kepegawaian
khususnya
kepegawaian
perekaman jam
lembur.
Catatan hasil
konsultasi
dengan atasan
(Akuntabel)
Terlaksananya
koordinasi
dengan bagian
kepegawaian
Berkonsultasi dengan
atasan sebagai
bentuk salah satu
kegiatan untuk
meningkatkan
kompetensi diri
(Kompeten)
sikap sopan santun, dan tata karma. Dedikasi
Bersedia mengorbankan
tenaga, pikiran, dan waktu
demi keberhasilan suatu usaha mencapai tujuan
yang mulia.
Foto kegiatan
Menghargai
masukkan dan saran
yang diberikan oleh
mentor (Harmonis)
Akuntabilitas dan
Transparan
Mempertanggungjawabkan
secara ilmiah, terbuka dan
senantiasa mengacu pada
perkembangan keilmuan
yang mutakhir dan
24
3. Melakukan koordinasi
Membuat analisis isu
dan gagasan kreatif
sesuai dengan
ketentuan dan
ketetapan yang
berlaku (Loyal)
dinamis, berorientasi pada
rasa saling percaya untuk
terselenggaranya suasana
akademik yang kondusif
dan menjamin
terwujudnya sinergisme.
Bersikap proaktif
menghubungi atasan
untuk berkonsultasi
(Adaptif)
Dalam kegiatan
konsultasi dengan
atasan terjalin
komunikasi dan
diskusi guna
menghasilkan nilai
25
2. Pembuatan
rancangan / draft Standar
Operasional
Prosedur
pembayaran
uang lembur
pegawai
1. Melakukan pengumpulan data
pendukung dari
bagian keuangan dan
bagian kepegawaian
untuk pembuatan
Standar Operasional
Prosedur pembayaran
uang lembur pegawai.
Tersedianya
data pendukung
untuk
pembuatan draft
Standar
Operasional
Prosedur pembayaran
uang lembur
pegawai
tambah
(Kolaboratif)
Memperbaiki draft
jika dirasa terdapat
kesalahan
(Berorientasi
Pelayanan)
Sesuai dengan Misi
menguatkan tata
kelola bidang
akademik dan umum
yang akuntabel, profesional dan
Sesuai dengan nilai
Etika
Memiliki norma, nilai, kaidah dan ukuran untuk
mengatur cara
bergaul/berhubungan
2. Melakukan pengetikan
draft Standar Operasional Prosedur
pembayaran uang
lembur pegawai.
Tersedianya
hasil printout
draft Standar
Operasional
Prosedur
pembayaran
Menggunakan kertas
bekas saat printout
draft Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang
lembur pegawai
untuk menghemat
penggunaan kertas
(Akuntabel)
transparan.
dengan saling
menghormati, menunjukan
sikap sopan santun, dan tata karma. Dedikasi
Bersedia mengorbankan
tenaga, pikiran, dan waktu
demi keberhasilan suatu
usaha mencapai tujuan yang mulia.
26
pengecekan dan
meminta saran
kepada rekan kerja
sebelum pembahasan
dengan atasan.
uang lembur
pegawai Catatan atas
masukan dan
saran dari rekan
kerja Foto kegiatan
Membuat draft
Standar Operasional
Prosedur pembayaran
uang lembur pegawai
dengan kualitas
terbaik agar minimal
akan kesalahan
(Kompeten)
Akuntabilitas dan
Transparan
Mempertanggungjawabkan
secara ilmiah, terbuka dan
senantiasa mengacu pada
perkembangan keilmuan yang mutakhir dan
dinamis, berorientasi pada
Menjadikan kegiatan
meminta saran
kepada rekan kerja
sebagai bentuk untuk
mempererat
hubungan dilinkungan
kerja (Harmonis)
rasa saling percaya untuk
terselenggaranya suasana
akademik yang kondusif
dan menjamin terwujudnya sinergisme.
Pembuatan draft
dilakukan dengan
27
3. Melakukan
mempertimbangkan
peraturan dan
ketentuan yang
berlaku (Loyal)
Menerapkan inovasi
dan kreatifitas dalam
pembuatan draft
Standar Operasional
Prosedur pembayaran
uang lembur pegawai
(Adaptif) Saat draft Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang
lembur pegawai
sudah selesai
menunjukkannya
28
3. Pembahasan dan penetapan Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang lembur
pegawai
1. Melaksanakan diskusi
pembahasan
rancangan Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang
lembur pegawai
bersama atasan, bagian keuangan dan
bagian kepegawaian.
2. Melaksanakan revisi
atau perbaikan dari
hasil diskusi yang
telah dilakukan.
Catatan
perbaikan hasil
diskusi dengan
atasan, bagian
keuangan dan bagian
kepegawaian
kepada rekan kerja
untuk meminta
masukan dan saran
(Kolaboratif)
Bersikap ramah
kepada atasan dan
pihak lain saat
melakukan diskusi
pembahasan
rancangan Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang
Sesuai dengan Misi
menguatkan tata
kelola bidang
akademik dan umum
yang akuntabel, profesional dan
transparan.
Sesuai dengan nilai
Etika
Memiliki norma, nilai, kaidah dan ukuran untuk
mengatur cara
bergaul/berhubungan
dengan saling
menghormati, menunjukan
Terlaksananya
revisi atas hasil
diskusi dengan
atasan, bagian
keuangan dan
bagian
kepegawaian
lembur pegawai
(Berorientasi
Pelayanan)
sikap sopan santun, dan tata karma.
Membuat Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang
Dedikasi
Bersedia mengorbankan
tenaga, pikiran, dan waktu
demi keberhasilan suatu
29
3. Memutuskan
penetapan Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang
lembur pegawai.
Terlaksananya
penandatangana
n penetapan / pengesahan
Standar
Operasional
Prosedur
pembayaran
uang lembur
pegawai Foto kegiatan
lembur pegawai
secara
bertanggungjawab, cermat, dan disiplin
(Akuntabel)
usaha mencapai tujuan
yang mulia.
Menjadikan kegiatan
pembahasan Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang
lembur pegawai
sebagai bentuk untuk
meningkatkan
kompetensi diri
(Kompeten)
Akuntabilitas dan
Transparan
Mempertanggungjawabkan
secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada
perkembangan keilmuan yang mutakhir dan
dinamis, berorientasi pada rasa saling percaya untuk
terselenggaranya suasana
akademik yang kondusif
dan menjamin
terwujudnya sinergisme.
Menghargai pendapat
atasan dan pihak lain
yang memberikan
30
masukan dan saran
tanpa membeda-
bedakan apapun
jabatannya
(Harmonis)
Penetapan dan
penetapan Standar
Operasional Prosedur
didasarkan kepada
peraturan dan
ketentuan yang
berlaku
(Loyal)
Cepat menyesuaikan
diri saat ada revisi
pada Standar
31
4. Pengarsipan berbasis fisik dan digital
serta sosialisasi Standar
Opearasional Prosedur
1. Melakukan pengarsipan Standar
Operasional Prosedur
uang lembur pegawai
yang telah disetujui
berupa scandan
menyerahkan
Operasional Prosedur
sebelum diputuskan
(Adaptif)
Dapat berkerja sama
dengan atasan dan
pihak lain guna
menghasilkan nilai
tambah pada hasil
akhir Standar
Operasional Prosedur
(Kolaboratif)
Terlaksananya
penyerahan
dokumen
kepada pusat
penjaminan
mutu
Bersikap ramah
kepada pegawai lain
saat menyerahkan
dokumen Standar
Operasional Prosedur
(Berorientasi
Pelayanan)
Sesuai dengan Misi menguatkan tata
kelola bidang
akademik dan umum
yang akuntabel, profesional dan transparan.
Sesuai dengan nilai
Etika
Memiliki norma, nilai, kaidah dan ukuran untuk
mengatur cara
bergaul/berhubungan
dengan saling
32
kepada
pegawai lain
dokumen asli kepada
pusat penjaminan
mutu.
2. Melakukan pembuatan
akun google drive
untuk pengarsipan
berbasis digital dan
melakukan upload
dokumen.
3. Mensosialisasikan
dokumen Standar
Operasional Prosedur
kepada pegawai lain.
Dokumen Standar
Operasional Prosedur
terarsipkan baik
secara fisik
maupun digital
Menggunakan printer
untuk scansecara
bertanggung jawab
dan memperbanyak
dokumen Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang
menghormati, menunjukan
sikap sopan santun, dan
tata karma.
Dedikasi
Bersedia mengorbankan
tenaga, pikiran, dan waktu
demi keberhasilan suatu
Terlaksananya
sosialisasi
kepada pegawai
lain Foto kegiatan
lembur seperlunya
untuk menghemat
kertas (Akuntabel)
usaha mencapai tujuan
yang mulia.
Membantu pegawai
lain yang kurang
memahami saat
penyampaian Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang
lembur (Kompeten)
Akuntabilitas dan
Transparan
Mempertanggungjawabkan
secara ilmiah, terbuka dan
senantiasa mengacu pada
perkembangan keilmuan
yang mutakhir dan
dinamis, berorientasi pada
33
Penyerahan Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang
lembur sebagai
bentuk untuk
menciptakan
lingkungan kerja yang
kondusif kedepannya
dengan adanya
peraturan yang jelas
terhadap pembayaran
uang lembur
(Harmonis)
rasa saling percaya untuk
terselenggaranya suasana
akademik yang kondusif
dan menjamin
terwujudnya sinergisme.
Tidak
menyebarluaskan
dokumen Standar
Operasional Prosedur
34
pembayaran uang
lembur kepada pihak-
pihak yang tidak
berkepentingan
(Loyal)
Melakukan
pengarsipan
Penyerahan Standar
Operasional Prosedur
pembayaran uang
lembur tidak hanyak
berbasis fisik namun
juga berbais digital
(Adaptif)
Bekerja sama dengan
pusat penjaminan
mutu untuk
35
36
pengarsipan berbasik fisik (Kolaboratif)
4.2 Penjadwalan
Tabel 4. 2 Penjadwalan Kegiatan
1. Persiapan dan penyampaian gagasan serta konsultasi kepada pihak yang terkait
2. Pembuatan rancangan / draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai
3. Pembahasan dan penetapan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai
4. Pengarsipan berbasis fisik dan digital serta sosialisasi Standar Operasional Prosedur kepada pegawai lain
4.3 Para Pihak yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi
Tabel 4. 3 Para Pihak dan Perannya dalam Aktualisasi
1. Mentor Memberikan masukan dan saran dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur.
Memberikan arahan dan solusi dalam pengambilan keputusan.
2. Coach Memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses pembelajaran, rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi.
37
No Kegiatan
Kegiatan
Pelaksanaan
Agustus September 2 3 4 1 2
No Pihak Peran
Memberikan motivasi dan dukungan dalam proses pembelajaran, rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi.
3. Bagian Keuangan Melakukan koordinasi dan memberikan masukan serta saran dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur.
Ikut serta dalam pengimplementasian Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur.
4. Bagian Kepegawaian Melakukan koordinasi dan memberikan masukan serta saran dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur.
Ikut serta dalam pengimplementasian Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur
5. Jajaran Manajemen Memberikan masukan dan saran saat pembahasan akhir Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur.
Menetapkan / mengesahkan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur akhir yang disetujui.
6. Pusat Penjaminan Mutu Berkoordinasi untuk penyimpanan berbasis fisik dokumen Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur yang telah disetujui jajaran manajemen.
7. Satuan Pengawas Internal Membantu mengawasi berjalannya pengimplementasian Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur
8 Bagian IT Koordinasi untuk pengaplikasian runningtext sosialisasi Standar Operasional Prosedur
38
1
5.1 Deskripsi Aktualisasi Nilai – Nilai Dasar PNS
Proses aktualisasi nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK, Manajemen ASN dan SMART ASN pada profesi Pengelola Keuangan Poltekkes Kemenkes Jakarta III terdiri dari 4 kegiatan. Nilai dasar PNS BerAKHLAK merupakan landasan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas dan menerapkan peran, fungsi, serta kedudukan PNS di satuan kerja. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Tabel 5. 1 Tahapan Kegiatan Aktualisasi
1. Melakukan komunikasi penentuan jadwal dengan atasan.
Persiapan dan penyampaian gagasan serta konsultasi kepada pihak yang terkait
2. Melakukan konsultasi kepada atasan terkait isu yang dipilih dan gagasan kreatif yang akan dilakukan.
3. Melakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian khususnya kepegawaian perekaman jam lembur.
8 – 12 Agustus 2022 Terlaksana
2
Pembuatan rancangan / draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai
1. Melakukan pengumpulan data pendukung dari bagian keuangan dan bagian kepegawaian untuk pembuatan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai.
12 – 26 Agustus 2022 Terlaksana
39
BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI
NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN STATUS REALISASI
3
Pembahasan dan penetapan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai
2. Melakukan pengetikan draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai.
3. Melakukan pengecekan dan meminta saran kepada rekan kerja sebelum pembahasan dengan atasan.
1. Melaksanakan diskusi pembahasan rancangan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai bersama atasan, bagian keuangan dan bagian kepegawaian.
2. Melaksanakan revisi atau perbaikan dari hasil diskusi yang telah dilakukan.
3. Memutuskan penetapan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai.
29 Agustus – 05 September 2022
Terlaksana
4
Pengarsipan berbasis fisik dan digital serta sosialisasi Standar Operasional Prosedur kepada pegawai lain
1. Melakukan pengarsipan Standar Operasional Prosedur uang lembur pegawai yang telah disetujui berupa scandan menyerahkan dokumen asli kepada pusat penjaminan mutu.
06 – 12 September 2022
Terlaksana
40
2. Melakukan pembuatan akun google drive untuk pengarsipan berbasis digital dan melakukan uploaddokumen.
3. Mensosialisasikan dokumen Standar Operasional Prosedur kepada pegawai lain.
5.2 Capaian Pelaksanaan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar CPNS
5.2.1 Kegiatan 1 Pelaksanaan Aktualisasi
Tabel 5. 2 Kegiatan Pelaksanaan Aktualisasi
Nama Kegiatan Persiapan dan penyampaian gagasan serta konsultasi kepada pihak yang terkait
Sumber Sasaran Kinerja Pegawai
Tanggal Kegiatan 8 – 12 Agustus 2022
Tahapan kegiatan dan capaian pelaksanaan
1. Melakukan komunikasi penentuan jadwal dengan atasan.
Peserta latsar melakukan komunikasi lewat pesan WhatsApp kepada mentor untuk melakukan konfirmasi kesediaan waktu terkait konsultasi rancangan aktualisasi, dan telah disepakati pada tanggal
11 Agustus 2022 pukul 09.30 WIB.
Hasil/Output: Tersedianya jadwal pertemuan
2. Melakukan konsultasi kepada atasan terkait isu yang dipilih dan gagasan kreatif yang akan dilakukan.
Peserta latsar menemui mentor pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 09.30 WIB untuk menjelaskan tentang gagasan kreatif yang akan dilakukan beserta tahapan kegiatan dan menyampaikan kontrak waktu yang telah dibuat. Selain itu peserta latsar juga
meminta saran dan masukan kepada mentor.
Hasil/Output: Terpilihnya isu dan gagasan kreatif pemecahan isu
41
3. Melakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian khususnya
kepegawaian perekaman jam lembur.
Peserta latsar menemui bagian kepegawaian perekaman absensi jam lembur pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB untuk
menjelaskan tentang gagasan kreatif dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan serta meminta saran dan masukan
Hasil/Output: Terlaksananya koordinasi dengan bagian
kepegawaian
Dokumentasi
42
Gambar 5. 1 Tersedianya Jadwal Pertemuan
43
Gambar 5. 2 Terpilihnya Isu dan Gagasan Kreatif Pemecahan Isu
Gambar 5. 3 Terlaksananya Koordinasi Dengan Bagian Kepegawaian
Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan
Bersikap ramah saat berkonsultasi dengan atasan (Berorientasi
Pelayanan)
Menetapkan isu dan gagasan kreatif dengan cermat (Akuntabel)
Berkonsultasi dengan atasan sebagai bentuk salah satu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri (Kompeten)
Menghargai masukkan dan saran yang diberikan oleh mentor (Harmonis)
Membuat analisis isu dan gagasan kreatif sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku (Loyal)
Bersikap proaktif menghubungi atasan untuk berkonsultasi (Adaptif)
Dalam kegiatan konsultasi dengan atasan terjalin komunikasi dan diskusi guna menghasilkan nilai tambah (Kolaboratif)
Keterkaitan
kegiatan dengan
Manajemen ASN
dan SMART ASN
Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
Penyampaian ide gagasan dan berkonsultasi dengan mentor serta bagian kepegawaian dilakukan dengan menerapkan SMART ASN yaitu bersikap professional, memiliki integritas, keramahtamahan dan membangun jejaring kerja.
Sesuai dengan Misi menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan.
Sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta III
yaitu:
Etika, memiliki norma, nilai, kaidah dan ukuran untuk mengatur cara bergaul/berhubungan dengan saling menghormati, menunjukan sikap sopan santun, dan tata karma.
Dedikasi, bersedia mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha mencapai tujuan yang mulia.
Akuntabilitas dan Transparan, mempertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan
keilmuan yang mutakhir dan dinamis, berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
44
5.2.2 Kegiatan 2 Pelaksanaan Aktualisasi
Tabel 5. 3 Kegiatan 2 Pelaksanaan Aktualisasi
Nama Kegiatan Pembuatan rancangan / draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai
Sumber Inovasi
Tanggal Kegiatan 13 – 26 Agustus 2022
Tahapan kegiatan dan capaian pelaksanaan
1. Melakukan pengumpulan data pendukung dari bagian keuangan dan bagian kepegawaian untuk pembuatan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai.
Peserta latsar melakukan pengumpulan data pendukung dari bagian keuangan dan bagian kepegawaian serta melalui internet yang dilakukan pada tanggal 14 – 19 Agustus 2022.
Hasil/Output: Tersedianya data pendukung untuk pembuatan draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai.
2. Melakukan pengetikan draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai.
Setelah mendapatkan data pendukung, selanjutnya peserta latsar melakukan pembuatan draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai yang dilakukan pada tanggal 22 – 24 Agustus 2022
Hasil/Output: Tersedianya hasil printoutdraft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai
3. Melakukan pengecekan dan meminta saran kepada rekan kerja sebelum pembahasan dengan atasan.
Setelah pembuatan draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai selesai, peserta latsar mengecek kembali hasilnya dan meminta saran kepada rekan kerja yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 sebelum pembahasan dengan atasan.
Hasil/Output: Catatan atas masukan dan saran dari rekan kerja
45
46 Dokumentasi
Gambar 5. 4 Pengumpulan Data Pendukung Untuk Pembuatan Draft Standar Operasional Prosedur Pembayaran Uang Lembur
Gambar 5. 5 Pembuatan Draft Standar Operasional Prosedur Pembayaran Uang Lembur
47
Gambar 5. 6 Kegiatan Meminta Saran Atas Draft Standar Operasional Prosedur Yang Telah Dibuat
Gambar 5. 7 Catatan Masukan dan Saran Dari Rekan Kerja
Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan
Memperbaiki draft jika dirasa terdapat kesalahan (Berorientasi
Pelayanan)
Menggunakan kertas bekas saat printoutdraft Standar Operasional
Prosedur pembayaran uang lembur pegawai untuk menghemat
penggunaan kertas (Akuntabel)
Membuat draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai dengan kualitas terbaik agar minimal akan kesalahan (Kompeten)
Menjadikan kegiatan meminta saran kepada rekan kerja sebagai
bentuk untuk mempererat hubungan dilinkungan kerja (Harmonis)
Pembuatan draft dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Loyal)
Menerapkan inovasi dan kreatifitas dalam pembuatan draft Standar
Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai (Adaptif)
Saat draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai sudah selesai menunjukkannya kepada rekan kerja untuk
meminta masukan dan saran (Kolaboratif)
Keterkaitan
kegiatan dengan
Manajemen ASN dan SMART ASN
Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
Pembuatan rancangan / draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai serta meminta saran dari rekan kerja dilakukan dengan menerapkan SMART ASN yaitu bersikap professional, memiliki integritas, keramahtamahan dan membangun jejaring kerja.
Sesuai dengan Misi menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan.
Sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta III yaitu:
Etika, memiliki norma, nilai, kaidah dan ukuran untuk mengatur cara bergaul/berhubungan dengan saling menghormati, menunjukan sikap sopan santun, dan tata karma.
Dedikasi, bersedia mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha mencapai tujuan yang mulia.
Akuntabilitas dan Transparan, mempertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan
keilmuan yang mutakhir dan dinamis, berorientasi pada rasa saling
48
percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
5.2.3 Kegiatan 3 Pelaksanaan Aktualisasi
Tabel 5. 4 Kegiatan 3 Pelaksanaan Aktualisasi
Nama Kegiatan Pembahasan dan penetapan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai
Sumber Inovasi
Tanggal Kegiatan 27 Agustus – 05 September 2022
Tahapan kegiatan dan capaian pelaksanaan
1. Melaksanakan diskusi pembahasan rancangan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai bersama atasan, bagian keuangan dan bagian kepegawaian.
Peserta latsar melakukan pembahasan rancangan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pada tanggal 1 September 2022.
Hasil/Output: Catatan perbaikan hasil diskusi dengan atasan, bagian keuangan dan bagian kepegawaian
2. Melaksanakan revisi atau perbaikan dari hasil diskusi yang telah dilakukan.
Setelah melakukan pembahasan dengan atasan, bagian keuangan dan bagian kepegawaian, selanjutnya peserta latsar melakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur yang dilakukan pada tanggal 1 September 2022.
Hasil/Output: Terlaksananya revisi atas hasil diskusi dengan atasan, bagian keuangan dan bagian kepegawaian
3. Memutuskan penetapan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai.
Peserta latsar memberikan hasil revisi atas masukan yang telah diberikan, lalu atasan menetapkan Standar Operasional Prosedur uang lembur yang telah dibuat pada tanggal 2 September 2022.
49
Hasil/Output: Terlaksananya penandatanganan penetapan / pengesahan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai
Dokumentasi
50
Gambar 5. 8 Pembahasan Standar Operasional Prosedur
Gambar 5. 9 Catatan Perbaikan Hasil Diskusi
51
Gambar 5. 10 Penetapan Standar Operasional Oleh Atasan
Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan
Bersikap ramah kepada atasan dan pihak lain saat melakukan diskusi
pembahasan rancangan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai (Berorientasi Pelayanan)
Membuat Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur
pegawai secara bertanggungjawab, cermat, dan disiplin (Akuntabel)
Menjadikan kegiatan pembahasan Standar Operasional Prosedur
pembayaran uang lembur pegawai sebagai bentuk untuk
meningkatkan kompetensi diri (Kompeten)
Menghargai pendapat atasan dan pihak lain yang memberikan masukan dan saran tanpa membeda-bedakan apapun jabatannya (Harmonis)
Penetapan dan penetapan Standar Operasional Prosedur didasarkan
kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Loyal)
Cepat menyesuaikan diri saat ada revisi pada Standar Operasional Prosedur sebelum diputuskan (Adaptif)
Dapat berkerja sama dengan atasan dan pihak lain guna
menghasilkan nilai tambah pada hasil akhir Standar Operasional Prosedur (Kolaboratif)
Keterkaitan
kegiatan dengan
Manajemen ASN
dan SMART ASN
Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
Pembahasan dan penetapan Standar Operasional Prosedur
pembayaran uang lembur pegawai dilakukan dengan menerapkan SMART ASN yaitu bersikap professional, memiliki integritas, keramahtamahan dan membangun jejaring kerja.
Sesuai dengan Misi menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan.
Sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta III
yaitu:
Etika, memiliki norma, nilai, kaidah dan ukuran untuk mengatur cara bergaul/berhubungan dengan saling menghormati, menunjukan sikap sopan santun, dan tata karma.
Dedikasi, bersedia mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha mencapai tujuan yang mulia.
Akuntabilitas dan Transparan, mempertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan
keilmuan yang mutakhir dan dinamis, berorientasi pada rasa saling
52
percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
5.2.4 Kegiatan 4 Pelaksanaan Aktualisasi
Tabel 5. 5 Kegiatan 4 Pelaksanaan Aktualisasi
Nama Kegiatan Pengarsipan berbasis fisik dan digital serta sosialisasi Standar
Operasional Prosedur kepada pegawai lain
Sumber Inovasi
Tanggal Kegiatan 06 – 12 September 2022
Tahapan kegiatan dan capaian pelaksanaan
1. Melakukan pengarsipan Standar Operasional Prosedur uang lembur pegawai yang telah disetujui berupa scandan menyerahkan dokumen asli kepada pusat penjaminan mutu.
Peserta latsar menyerahkan dokumen Standar Operasional Prosedur uang lembur pegawai asli kepada bagian penjaminan mutu. Namun sebelum menyerahkan dokumen asli Standar
Operasional Prosedur uang lembur kepada pusat penjaminan mutu, butuh persetujuan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Wadir II, dan Direktur. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 07 – 12 September 2022.
Hasil/Output: Terlaksananya penyerahan dokumen kepada pusat penjaminan mutu
2. Melakukan pembuatan akun google drive untuk pengarsipan berbasis digital dan melakukan uploaddokumen.
Peserta latsar melakukan pembuatan akun google drive untuk menyimpan dokumen Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 September 2022
Hasil/Output: Dokumen Standar Operasional Prosedur terarsipkan baik secara fisik maupun digital
3. Mensosialisasikan dokumen Standar Operasional Prosedur kepada pegawai lain.
53
Peserta latsar mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur kepada pegawai lain. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 September 2022.
Hasil/Output: Terlaksananya sosialisasi kepada pegawai lain
Dokumentasi
54
Gambar 5. 11 Penyerahan Standar Operasional Prosedur Kepada Ka Pusat Penjaminan Mutu
Gambar 5. 12 Pembuatan Akun Google Drive dan Penguploadan Dokumen
Gambar 5. 13 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Kepada Pegawai Lain
Bersikap ramah kepada pegawai lain saat menyerahkan dokumen
Standar Operasional Prosedur (Berorientasi Pelayanan)
Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan
Menggunakan printer untuk scansecara bertanggung jawab dan memperbanyak dokumen Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur seperlunya untuk menghemat kertas (Akuntabel)
Membantu pegawai lain yang kurang memahami saat penyampaian Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur (Kompeten)
55
Keterkaitan
kegiatan dengan
Manajemen ASN
dan SMART ASN
Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
Penyerahan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur
sebagai bentuk untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif kedepannya dengan adanya peraturan yang jelas terhadap
pembayaran uang lembur (Harmonis)
Tidak menyebarluaskan dokumen Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan (Loyal)
Melakukan pengarsipan Penyerahan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur tidak hanyak berbasis fisik namun juga berbais digital (Adaptif)
Bekerja sama dengan pusat penjaminan mutu untuk pengarsipan berbasik fisik (Kolaboratif)
Pengarsipan berbasis fisik dan digital serta sosialisasi Standar
Opearasional Prosedur kepada pegawai lain dilakukan dengan menerapkan SMART ASN yaitu bersikap professional, memiliki integritas, keramahtamahan dan membangun jejaring kerja.
Sesuai dengan Misi menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan.
Sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta III
yaitu:
Etika, memiliki norma, nilai, kaidah dan ukuran untuk mengatur cara bergaul/berhubungan dengan saling menghormati, menunjukan sikap sopan santun, dan tata karma. Dedikasi, bersedia mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha mencapai tujuan yang mulia.
Akuntabilitas dan Transparan, mempertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis, berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
56
5.3 Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi
Pelaksanaan pembayaran uang lembur di lingkungan Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Jakarta III masih belum optimal dikarenakan waktu pembayaran yang tidak menentu. Jika hal ini terus dibiarkan, berpotensi akan menurunkan kinerja pegawai. Oleh karena itu perlu diterapkan aturan yang mengatur agar pembayaran uang lembur pegawai dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena uang lembur merupakan hak setiap pegawai yang melakukan kelebihan jam kerja.
Pembayaran uang lembur yang dilakukan di lingkungan Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Jakarta III sebelum peserta mengikuti kegiatan pelatihan dasar
CPNS 2022 ini yaitu pembayaran uang lembur untuk bulan Maret 2022, baru dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2022.
57
Gambar 5. 14 Pembayaran Uang Lembur Sebelum Dilaksanakan nya Latsar
Pembayaran terakhir untuk uang lembur yang dibayarkan oleh Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Jakarta III yaitu terjadi di tanggal 06 September 2022 untuk pembayaran kelebihan jam kerja yang dilakukan di bulan Juli 2022.
Terlihat adanya peningkatan waktu pembayaran uang lembur kepada pegawai.
Diharapkan dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini akan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga pembayaran uang lembur dapat dibayarkan dengan semestinya.
58
Gambar 5. 15 Pembayaran Uang Lembur Terakhir Dalam Pelaksanaan Latsar
5.4
1
Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Standar
Operasional Prosedur
Pembayaran Uang Lembur di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Laporan monitoring
evaluasi SOP
Pembayaran
Uang Lembur
Desember 2022 Mentor, Bagian
Keuangan dan Bagian
Kepegawaian
2
Sosialisasi kepada pegawai lain berupa running text dan dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, dll
Terlaksana nya kegiatan
sosiaslisasi
Desember 2022 Mentor, Bagian IT
59
Rencana Tindak Lanjut
NO KEGIATAN OUTPUT WAKTU PARA PIHAK TERLIBAT
Tabel 5. 6 Rencana Tindak Lanjut
BAB VI PENUTUP
Kesimpulan
Hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2022 sampai
dengan 12 September 2022 di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Jakarta III dapat disimpulkan:
1. Seluruh kegiatan pada Laporan Aktualisasi yang telah dibuat yaitu Persiapan dan penyampaian gagasan serta konsultasi kepada pihak yang terkait, Pembuatan rancangan / draft Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai, Pembahasan dan penetapan Standar Operasional Prosedur pembayaran uang lembur pegawai, Pengarsipan berbasis fisik dan digital serta sosialisasi Standar Operasional Prosedur kepada pegawai lain dapat dilaksanakan.
2. Kegiatan aktualisasi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Jakarta III menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, Manajemen ASN dan SMART ASN dalam pelaksanaannya sehingga dapat mendorong terwujudnya visi dan misi organisasi.
3. Penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam kehidupan sehari-hari dapat membentuk ASN yang profesional sebagai pelayan masyarakat.
Saran Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif diharapkan tetap diaktualisasikan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III, sehingga tercapai pelayanan prima yang mampu menunjang optimalisasi pencapaian visi dan misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.
60
DAFTAR PUSTAKA
Keputusan Kepala LAN Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diakses pada
https://www.slideshare.net/rfirmans/keputusan-kepala-lan-pedoman-penyelenggaraanlatsar-cpns
Keputusan Kepala LAN Nomor 14/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil dapat diakses pada https://docplayer.info/226576594-Salinankeputusan-kepala-lembaga-administrasi-negara-nomor-14-k-1-pdp-07-2022-tentangkurikulum-pelatihan-dasar-calon-pegawai-negeri-sipil.html
Handoko, R. (2021). Modul Akuntabel : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara.
Jalis Ahmad (2021). Modul Kompeten : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara.
Mirdin, A. A. (2021). Modul Berorientasi Pelayanan : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-41/PB/2009 tentang Prosedur dan
Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian
Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Rahmanendra, D.(2021). Modul Loyal : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Sejati, T. A. (2021). Modul Kolaboratif : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Sembodo, J. (2021). Modul Harmonis : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2021 Tentang Implementasi CoreValuesdanEmployerBrandingAparatur Sipil Negara.
Suwarno, Y. (2021). Modul Adaptif : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
61