Optimalisasi Pelaporan Pelayanan Informasi Obat Di Instalasi Farmasi Rsup Dr Hasan Sadikin Bandung by Repositori Perpustakaan Bapelkes Cikarang

LAPORAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 1

OPTIMALISASI PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI OBAT DI INSTALASI FARMASI RSUP DR HASAN SADIKIN BANDUNG

DISUSUN OLEH : AVI ADMIKOWATI NIP. 199106182020122006

BAPELKES CIKARANG KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2021

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI OBAT DI INSTALASI FARMASI RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Telah di seminarkan Tanggal 05 Agsutus 2021, di Bapelkes Cikarang

COACH

MENTOR

Dr. drg. Siti Nur Anisah, MPH NIP. 196509141992032004

apt. Cherry Rahayu, S.Si.,MKM. NIP. 197108291998032001 Arum Wiratri, dr. NIP. 198109109172009122001 PENGUJI

Verawati Lenny, SKM, MKM NIP. 197706112005012001

Dra. Dewi Mard NIP. 1968031519

KATA PENGANTAR Bismillaahirrahmaanirrohiim, Segala puji hanya milik Allah SWT., yang telah melimpahkan karunia yang tak terhingga kepada kita semua. Shalawat teriring Salam semoga selalu tercurah kepada Kekasih-Nya yang Mulia, Rasulullah Muhammad SAW. teladan manusia sepanjang masa. Tak lupa kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini, penulis sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kementerian Kesehatan Tahun 2021 ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yakni dr. R. Nina Susana Dewi Sp.P(K), M.Kes, MMRS, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS Golongan III ini dengan sebaik-baiknya. 2. Kepala Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sekaligus sebagai mentor yakni Ibu apt. Cherry Rahayu, S.Si.,MKM. yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam mengikuti pelatihan dasar CPNS Golongan III ini dan telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun rancangan kegiatan aktualisasi ini dengan sebaik-baiknya. 3. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang yakni Bapak Drs. Suherman, M.Kes yang sekaligus merupakan penguji saya. 4. Koordinator Pelatihan Manajemen dan Teknis Non Kesehatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Ibu Verawati Lenny, SKM, MKM. 5. Dr. drg. Siti Nur Anisah, MPH sebagai Coach yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun rancangan kegiatan aktualisasi ini dengan sebaik-baiknya. 6. Bapak/Ibu Widya Iswara serta seluruh panitia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikan Bapak/Ibu semua. 7. Seluruh teman-teman pelatihan dasar CPNS Golongan III Angkatan 1 Bapelkes Cikarang yang saya banggakan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan rancangan kegiatan aktualisasi ini jauh dari kata sempurna, tapi semoga lewat karya sederhana ini, bisa memberikan manfaat yang luas bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khusunya.

Cikarang, Agustus 2021 Penulis,

AVI ADMIKOWATI NIP. 199106182020122006

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................... i Lembar Pengesahan ....................................................................................... ii Kata Pengantar .............................................................................................. iii Daftar Isi ....................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2

Tujuan .......................................................................................... 2

1.3

Manfaat ........................................................................................ 2

BAB II GAMBARAN UMUM 2.1

Profil RSUP Dr. Hasan Saadikin Bandung ......................................... 3

2.2

Profil Instalasi Farmasi ................................................................. 9

2.3

Profil Peserta ............................................................................... 12

2.4

Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara ………………………………………………… 13

2.5

Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI…………………………………….... 20

2.6

Pelayanan Informasi Obat………………………………………………………….. 21

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI 3.1

Identifikasi ISU ............................................................................ 26

3.2

ISU yang Diangkat ....................................................................... 26

3.3

Latar Belakang ISU ...................................................................... 28

3.4

Gagasan Pemecahan ISU .............................................................. 31

3.5

Rancangan Kegiatan Aktualisasi .................................................... 32

3.6

Waktu dan Tempat Aktualisasi ...................................................... 38

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI 4.1

Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi ................................................... 39

4.2

Uraian Kegiatan ............................................................................ 40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan................................................................................... 61

5.2

Saran ........................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………… ……………………. 62

LAMPIRAN ………. …………………………………………………………… ……………………. 53

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea

ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan sosok PNS yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sosok PNS seperti tersebut di atas perlu dibentuk dan dibina melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Diperlukan pula motivasi dan dukungan kepada PNS untuk

mendorong

terciptanya

gagasan-gagasan

pembaharuan

yang

dapat

diimplementasikan dalam pekerjaan dan pelayanan untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Lembaga Administrasi Negara sebagai pusat pengembangan inovasi pemerintahan, mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan mengedepankan 4 agenda penting yaitu: aktualisasi sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi (ANEKA), kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI)

dan

Habituasi

sebagai

komponen

pencapaian

tujuan

diaktualisasikan dalam pekerjaan sehari-hari di unit kerjanya masing-masing.

dan

1.2

Tujuan Aktualisasi Adapun tujuan dari kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Peserta mampu menerapkan nilai-nilai dasar profesi PNS dalam melaksanakan setiap pekerjaan/ kegiatan yang dilakukan, dan berkontribusi dalam memperkuat visi dan misi organisasi. 2. Mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

1.3

Manfaat Aktualisasi Manfaat dari aktualisasi nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai

berikut : 1.3.1 Bagi PNS Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, yaitu ANEKA akan menciptakan PNS yang akuntabel dengan memiliki jiwa kepemimpinan, berintegritas, profesional, dan bersih Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Seluruh karakter PNS tersebut juga didukung oleh jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga akan berdampak baik pada etika publik dan mutu pelayanan unit terkait. 1.3.2 Bagi Instansi Kerja Terbentuk iklim kerja yang kondusif dalam melayani publik, serta meningkatkan akuntabilitas unit kerja. Kinerja individu yang meningkat memungkinkan unit kerja untuk lebih cepat dalam mencapai visi dan mewujudkan citra lembaga yang lebih baik.

BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2.1

Profil RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin adalah rumah sakit yang

terletak di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Pasteur Nomor 38 Bandung 40161. Pada tahun 1920, rumah sakit ini dibangun dengan kapasitas 300 tempat tidur oleh pemerintah Belanda dan selesai tahun 1923. Pada tanggal 15 Oktober 1923 diresmikan dan diberi nama Met Algemeene Bandoengsche Ziekenhui. Lima tahun kemudian, tepatnya tanggal 30 April 1927, namanya berubah menjadi Gemeente Ziekenhuis

Juliana. Tenaga dokter pada waktu itu hanya ada 6 dokter berkebangsaan BeLanda dan 2 orang dokter berkebangsaan Indonesia, yaitu dr. Tjokro Hadidjojo dan dr. Djundjunan Setiakusumah. Diantara ke enam dokter Belanda itu ada seorang ahli bedah yang tidak bekerja penuh. Pada tahun 1942, pecah Perang Paslflk dan rumah sakit ini oleh Belanda dijadikan rumah sakit militer yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Militer. Kemudian, masih di tahun 1942 bala tentara Jepang menduduki Pulau Jawa, fasilitas rumah sakit dijadikan rumah sakit militer Jepang dan diberi nama menjadi Rigukun byoin sampai tahun 1945. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno rnemproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun rumah sakit masih tetap dikuasai oleh Belanda sebagai rumah sakit militer dibawah pimpinan WJ. van Thiel. Pada tahun 1948, fungsi rumah sakit diubah kembali menjadi peruntukan bagi kalangan umum. Dalam perkembangan selanjutnya, rumah sakit masuk ke dalam naungan Kotapraja Bandung dan diberi nama Rumah Sakit Rantja Badak (RSRB), sesuai dengan sebutan nama kampung lokasi berdirinya rumah sakit ini yaitu Rantja Badak. Pimpinan masih tetap oleh W. J. van Thiel sampai tahun 1949, Setelah itu rumah sakit dipimpin oleh Dr Paryono Suriodipuro sampai tahun 1953. Pada tahun 1954, oleh Menteri Kesehatan, RSRB ditetapkan menjadi RS Propinsi dan langsung di bawah Departemen Kesehatan. Pada tahun 1956, RSRB ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Pusat dengan kapasitas perawatan meningkat menjadi 600 tempat tidur. Pada tanggal 8 Oktober 1967, RSRB berganti nama menjadi Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin sebagai penghormatan terhadap almarhum Direktur Rumah Sakit yang meninggal dunia pada

tanggal 16 Juli 1967 sewaktu masih menjabat sebagai Direktur dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (UNPAD). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, RSHS mengembangkan berbagai fasilitas (sarana, prasarana dan alat) sesuai dengan Master Plan Pengembangan RSHS sebagai Teaching Hospital Master Plan RSHS yang mendukung fungsi RSHS sebagai RS Pendidikan, pertama kali dirancang pada tahun 1972, yang kemudian dikaji ulang dan dikembangkan menjadi Master Plan RSHS tahun 1982. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peningkatan cakupan, jangkauan dan mutu pelayanan rumah sakit, melalui soft loan dari OECF/JBIC (Jepang), tersusun Master Plan RSHS tahun 1995 sebagai Model RS Pendidikan di Indonesia, dengan filosofi integral pelayanan medis dan pendidikan kedokteran untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Realisasi tahap pertama dan Master Plan tersebut adalah pembangunan Gedung Gawat Darurat dan Bedah Sentral (Emergency Unit – Central Operating Theatre (EUCOT) termasuk Ruang Rawat Intensif, yang diselesaikan pada tahun 2001, dilengkapi dengan fasilitas peralatan medik yang canggih pada masanya. Dari efisiensi biaya pembangunan tersebut, telah sekailgus dapat dibangun Gedung Rawat Inap Khusus (kelas VIP), berkapasitas 75 tempat tldur, yang kemudian diberi nama Paviliun Parahyangan. Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi RS, khususnya terkait sistem keuangan ICW, Departemen Kesehatan mengarahkan pcngelolaan RS pemerintah selaku Unit Pelaksana Teknisnya, menjadi Unit Swadana. Pada status sebagai Unit Swadana, pcriodo 1992-1993, dimungkinkan bagi pengelola rumah sakit untuk menggali berbagai potensi pendapatan disertai fleksibilitas pengelolaannya, sehingga RSHS mulai mengembangkan Kerja Sama Operasional (KSO) dalam pelayanan obat. Dengan terbitnya Undang-undang No 20 tahun 1997, pada tahun 1998 status RSHS menjadi unit Pengguna Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), seluruh pendapatan RS harus disetorkan ke negara dalam waktu 24 jam. Kondisi tersebut dirasakan sangat menghambat kelancaran operasional, antara lain tersendatnya penyediaan reagensia laboratorium yang diperparah dengan naiknya kurs dollar Amerika secara tajam, sehingga menyebabkan pelayanan Laboratorium Patologi Klinik hampir kolaps. Salah satu jalan keluar untuk mengatasinya adalah dengan mengembangkan KSO laboratonum pada tahun 1998.

Pada periode selanjutnya, keterbatasan pemerintah dalam pembiayaan pelayanan rumah sakit yang semakin menurun, sedangkan rumah sakit dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanannya, pemerintah mengubah paradigmanya lebih berperan sebagai katalis dengan melepaskan bidang-bidang yang dapat dikerjakan oleh rumah sakit (steering rather than rowing). Untuk itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor .119/2000 yang menetapkan RSHS sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan). Dengan otonomi dan flekslbilitas yang lebih luas dalam pengelalaan rumah sakit, kinerja RSHS dirasakan semakin membaik. Status Perjan rumah sakit terkendala dengan perundang-undangan yang baru, sehingga sejak tahun 2005 RSHS bersama 12 rumah sakit lainnya, berubah statui menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Status RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah sebagai berikut : 1. Rumah Sakit Pemerintah. 2. Di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan RI. 3. Termasuk rumah sakit tipe A. 4. Rumah Sakit Pendidikan. 5. Rujukan utama untuk Provinsi Jawa Barat. 6. Pusat Unggulan Nasional dalam Bidang Jantung, Onkologi, dan Kedokteran Nuklir. 7. Terakreditasi Paripurna Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Joint

Commitee International (JCI).

Lokasi dan denah RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung

Gambar 2.1 Lokasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Gambar 2.2 Denah RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung 2.1.1 Visi dan Misi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Visi : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi: Untuk mewujudkan visi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang sejalan dengan Visi Pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2 tersebut dirumuskan misi yang merupakan langkah-langkah dalam pencapaian visi, yaitu “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” Motto Adapun moto yang digunakan di RSUP Dr. Hasan Sadikin, yaitu ”Kesehatan Anda Menjadi Prioritas Kami” 2.1.3 Janji Pelayanan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Nilai-nilai filosofis RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dituangkan dalam janji layanan yaitu: PAMINGPIN PITUIN Kepemimpinan : Nilai yang menggambarkan kepeloporan dan menyiapkan talenta-talenta terbaik dibidangnya Profesional

: Nilai yang berorientasi pada pencapaian kinerja melalui perjalan kemitraan

Inovatif

: Nilai yang menggambarkan keinginan untuk menghasilkan suatu yang baru dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan

Tulus

: Keinginan untuk memberi tanpa pamrih, proaktif dan responsif

Unggul

: Keinginan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas prima

Integritas

: Nilai yang menggambarkan kejujuran, amanah, dan menjunjung etika yang tinggi dalam menjalankan tugas

Terdapat juga nilai – nilai yang dianut dalam pelayanan, yaitu PRIMA P : Profesional Memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang terbaik (prima) disertai kompetensi dalam disiplin ilmu yangmendasarinya R : Respek Pelayanan yang prima akan dapat diberikan apabila dilandasi oleh rasa saling hormat menghormati diantara anggota tim pemberi pelayanan kesehatan. Pelayanan yang 7

prima tidak hanya ditentukan oleh satu profesi, tetapi oleh semua profesi yang terlibat dalam tim pelayanan kesehatan I : Integrasi Bertindak terintegrasi sesuai dengan nilai – nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik farmasi. M : Manusiawi Menganggap setiap individu atau manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Oleh karena itu harkat dan martabat mereka harus dijunjung tinggi. A : Amanah Melaksanakan dengan sungguh – sungguh segala hal yang dipercayakan oleh negara dan masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan. 2.1.4 Struktur RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Struktur organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

2.2

Profil Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUP Dr. Hasan Sadikin tentang Struktur

Organisasi Tata Kelola Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin, Instalasi Farmasi Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin bertugas membantu Direktur Medik dan Keperawatan. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Farmasi dibantu oleh empat orang Kepala SubInstalasi yaitu Sub-Instalasi Perbekalan Farmasi, Sub-Instalasi Pelayanan Farmasi, SubInstalasi Mutu dan Pengembangan dan Sub-Instalasi Umum dan Operasional.

apt. Avi Admikowati, S.Farm. M.Farm.Klin. Gambar 2.4 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

2.2.1 Tugas Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Instalasi farmasi RSHS berada dibawah direksi Medik dan Keperawatan. Struktur organisasinya terdiri dari Kepala IFRS dan 4 Sub-Instalasi dengan tugas pokok antara lain: 1.

Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etik profesi.

Melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi yang efektif, aman, bermutu dan efisien.

Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan perbekalan farmasi guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan resiko.

Melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien.

Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pelayanan kefarmasian.

Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit.

2.2.2 Fungsi Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1.

Pengelolaan perbekalan farmasi a. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit. b. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara efektif, efisien, dan optimal. c. Memproduksi sediaan farmasi untuk memenuhi keutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit. d. Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. e. Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian. f.

Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit.

g. Melakukan penghapusan dan pemusnahan perbekalan farmasi yang sudah tidak dapat digunakan.

h. Mengendalikan persediaan perbekalan farmasi. i. 2.

Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan perbekalan farmasi.

Pelayanan farmasi klinik a. Mengkaji instruksi pengobatan b. Melaksanakan pelayanan resep c. Mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah yang terkait dengan perbekalan farmasi. d. Melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat. e. Melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO) kepada tenaga kesehatan lain, pasien atau keluarga pasien, masyarakat, dan institusi lain. f. Memberikan konseling pada pasien dan keluarga g. Melaksanakan Pemantauan Terapi Obat (PTO) h. Melaksanakan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) i. Melaksanakan visite j. Melaksanakan dispensing sediaan khusus (penanganan sediaan sitotoksik, melakukan pencampuran obat suntik, menyiapkan nutrisi parenteral, dan melaksanakan pengemasan ulang sediaan yang tidak stabil).

2.3

Profil Peserta Nama

: apt. Avi Admikowati, S.Farm.

NIP

: 199106182020122006

Jabatan /Golongan

: Apoteker Ahli Pertama/ III-B

Unit Kerja

: Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Instansi

: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dalam pelaksanaan aktualisasi, peserta diklat mengacu kegiatan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yaitu : 1.

Penyusunan laporan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi

Dispensing dalam mengkaji resep individual

Dispensing memeriksa dosis unit obat

Meracik obat untuk melakukan dispensing resep individual

Visite ke ruang rawat

Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Konseling obat

Konsultasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehata lainnya.

Mendokumentasikan pemantauan penggunaan obat

10.

Mengajar/melatih/membimbing

yang

berkaitan

dengan

bidang

kefarmasian/Kesehatan 11.

Seminar/lokakarya atau symposium dll,sebagai peserta

12.

Keanggotaan dalam organisasi profesi Apoteker Tingkat Nqsional/Internasional sebagai anggota aktif

13.

Keanggotaan dalam organisasi profesi Apoteker Tingkat Prov/Kab/Kota sebagai anggota aktif

2.4

Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Untuk dapat mewujudkan fungsi Aparatur Sipil Negara (PNS) sebagai pelaksana

kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, maka diperlukan PNS yang profesional, kompeten dan berintegritas yang berkarakter ANEKA. Karakter ANEKA yaitu mempunyai nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Adapun inti penjelasan terkait nilai-nilai ANEKA adalah sebagai berikut: 1.

Akuntabilitas Akuntabilitas hampir memiliki kesamaan makna dengan responsibilitas atau

tanggung jawab. Namun, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggungjawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang Pegawai 13

Negeri Sipil (PNS) adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: a.

Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;

Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;

Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol

demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat

dalam

pekerjaan

pemerintahan.

Dalam

praktiknya,

penempatan

kepentingan umum berarti bahwa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias; bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process; Akuntabel dan transparan; melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien; berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya; serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas, antara lain kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Sementara itu, indikator adanya akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintahan antara lain: a. Terciptanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat; b. Terwujudnya masyarakat madani yang berintegrasi dengan pemerintah; c. Terciptanya Good Governance dan tercapainya tujuan nasional yakni Indonesia Jaya; d. Adanya dukungan serta legitimasi masyarakat terhadap Pemerintah; 14

e. Adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; f. Masyarakat mendukung dan melaksanakan kebijakan Pemerintah. 2.

Nasionalisme Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme

memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Seorang PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia (nasionalisme) dan mengedepankan kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang PNS senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan Negara diatas segalanya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PNS harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif serta harus obyektif, jujur, transparan. Sementara bersikap netral adalah tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugPNSya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa; menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.

Etika Publik Etika Publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik atau

buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS, yakni: a.

Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila;

Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 serta pemerintah yang sah;

Mengabdi kepada Negara dan rakyat Indonesia;

Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;

Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

Memiliki kemampuan dalam

melaksanakan kebijakan dan

program

pemerintah; j.

Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;

m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; n.

Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Kode etik dan kode perilaku sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS, bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS. Kode etik mengatur perilaku agar pegawai PNS: a.

Melaksanakan

tugas

PNSya

dengan

jujur,

bertanggungjawab,

dan

berintegritas tinggi; b.

Melaksanakan tugas PNSya dengan cermat dan disiplin;

Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

Melaksanakan tugas PNSya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

e. Melaksanakan tugas PNSya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang

sejauh

tidak

bertentangan

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan dan etika pemerintahan; f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara; g. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugPNSya; i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k. Memegang teguh nilai dasar PNS dan selalu menjaga reputasi dan integritas PNS; dan l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai PNS. Setiap jenjang Pemerintahan memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum.

Komitmen Mutu Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance) sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut, namun dalam implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Penyelengaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Paradigma pemerintah harus segera berubah, dari pola paternalisitik dan feodal yang selalu minta dilayani, menjadi pola pemerintahan yang siap melayani dan senantiasa mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder pemerintah. Bidang apapun yang menjadi tanggungjawab PNS, semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Aspek utama yang menjadi target stakeholder adalah layanan yang komitmen pada mutu, melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien dan inovatif. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan Pemerintah. Ekeftivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakterisitik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan.

Sementara

inovasi,

muncul

karena

adanya

dorongan

kebutuhan

organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi disekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. 5.

Anti Korupsi Korupsi berasal dari bahasa latin coruptio dan corruptus yang berarti perbuatan

yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Sedangkan tidak pidana korupsi 18

berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi antara lain: (1) Kerugian Keuangan Negara, (2) suap-menyuap, (3) pemerasan, (4) perbuatan curang, (5) penggelapan dalam jabatan, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 (sembilan) nilai yang terdiri dari nilainilai anti korupsi, yaitu: a. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. b. Kepedulian adalah mengindahkan, memerhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. c. Kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. d. Kedisiplinan adalah ketaatan/kepatuhan kepada peraturan. e. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. f. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian. g. Kesederhanaan yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. h. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. i. Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Untuk menjadi PNS yang professional, hendaknya kita memiliki karakter ANEKA. Marilah kita implementasikan nilai-nilai ANEKA dalam kehidupan kita sehari-hari.

2.5

Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI

1. Manajemen PNS Manajemen

PNS

adalah

pengelolaan

PNS

untuk

menghasilkan

pegawai PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari

intervensi

politik,

bersih

dari

praktik

korupsi,

kolusi,

dan

nepotisme.Manajemen PNS lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman.

2. Whole of Government (WoG)

Whole

Government

(WoG)

merupakan

sebuah

pendekatan

penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pmerintahan dari seluruh sector dalam ruang lingkup komunikasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusanurusan yang relevan.Selain itu, WoG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya

3. Pelayanan Publik Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (LAN, 2015). Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut:

a. Partisipatif b. Transparan c. Responsif d. Tidak diskriminatif e. Mudah dan murah f. Efektif dan efisien g. Aksesibel h. Akuntabel i. Berkeadilan

2.6

Pelayanan Informasi Obat Pelayanan di instalasi farmasi di rumah sakit harus sesuai dengan standar

pelayanan kefarmasian yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bahwa standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi, pertama mengenai standar pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP), kedua mengenai pelanyanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi Obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh Apoteker kepada dokter, Apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar Rumah Sakit. PIO bertujuan untuk: a. menyediakan informasi mengenai Obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan Rumah Sakit dan pihak lain di luar Rumah Sakit b. menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan Obat/Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, terutama bagi Komite/Tim Farmasi dan Terapi; c. menunjang penggunaan Obat yang rasional. Kegiatan PIO meliputi: a. menjawab pertanyaan; b. menerbitkan buletin, leaflet, poster, newsletter;

c. menyediakan informasi bagi Tim Farmasi dan Terapi sehubungan dengan penyusunan Formularium Rumah Sakit; d. bersama dengan Tim Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap; e. melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya; dan f. melakukan penelitian. Berdasarkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Tahun 2019 menjelaskan PIO mengenai : Manfaat PIO meliputi: a. Promosi/Peningkatan Kesehatan (Promotif): penyuluhan; CBIA; b. Pencegahan Penyakit (preventif): penyuluhan HIV, TB; penyuluhan imunisasi; penyuluhan terhadap bahaya merokok, bahaya narkotika; c. Penyembuhan Penyakit (kuratif): pemberian informasi obat; edukasi pada saat rawat inap d. Pemulihan Kesehatan (rehabilitatif): rumatan metadon; program berhenti merokok Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam PIO: a. sumber daya manusia; b. tempat; dan c. perlengkapan. Sasaran Informasi Obat antara lain : a. Pasien, keluarga pasien dan atau masyarakat umum b. Tenaga kesehatan: dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, gizi, bidan, tenaga teknis kefarmasian, dan lain lain. c. Pihak lain: manajemen RS, tim/kepanitiaan klinik, Komite-komite dan lainlain Pelaksana Pemberian Informasi Obat (PIO) dilakukan oleh apoteker.

Persiapan Pelayanan Informasi Obat dapat diselenggarakan secara informal maupun formal. Secara informal maksudnya adalah apoteker memberikan informasi mengenai penggunaan obat ketika melakukan kegiatan farmasi klinik, misalnya ketika melakukan pemantauan terapi obat di ruang rawat apoteker menjawab pertanyaan dari perawat mengenai waktu pemberian obat. Sedangkan secara formal adalah Instalasi Farmasi menyediakan sumber daya khusus baik sumber daya manusia yang terlatih khusus maupun sarana dan prasarananya. Untuk PIO formal, Instalasi Farmasi menyiapkan: 1. Pengorganisasian

dan

ruangan

Berbagai

parameter

dipertimbangkan

saat

menentukan persyaratan ruang dan organisasi. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu jenis dan jumlah kegiatan yang direncanakan, ruang yang tersedia, anggaran, staf, sumber daya. Struktur organisasi terdiri dari: apoteker, dapat dibantu apoteker atau TTK. 2.

Peralatan Peralatan dasar yang diperlukan meliputi: a. Mebel - meja, kursi, rak; b. Komunikasi - telepon, faksimili, akses internet; c. Website d. Komputer - termasuk pencadangan data eksternal, printer; e. Perangkat lunak - untuk pengolah kata, spreadsheet, basis data, dan presentasi, Software Informasi Obat, Interaksi Obat dll; f.

Buku teks, Majalah/jurnal dan Pedoman/guideline yang digunakan di RS (misal PPK, Clinical Pathway , PPAM)

g. Sumber informasi elektronik (e-book ). h. Formulir-formulir kegiatan PIO 3. Sumber atau Pustaka a. Pustaka Primer Artikel asli yang dipublikasikan penulis atau peneliti, informasi yang terdapat didalamnya berupa hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

Contoh pustaka primer : 1. Laporan hasil penelitian 2. Laporan kasus 3. Studi evaluasi 4. Laporan deskriptif b.

Pustaka Sekunder (pengindeksan dan abstrak) Berfungsi sebagai panduan atau ulasan literatur primer. Sumber sekunder

termasuk artikel ulasan, meta-analisis, indeks (Indeks Medicus), abstrak (International

Pharmaceutical Abstracts ), dan kombinasi abstrak lengkap. Contoh layanan tersebut termasuk Medline, Current Contents, International Pharmaceutical Abstracts, Index

Medicus, Excerpta Medica, and the Iowa Drug Information Service . c.

Pustaka Tersier (buku teks, kompendium) Menyajikan informasi yang terdokumentasi dalam format ringkas.

Contoh sumber atau pustaka tersier : 1.

British National Formulary (BNF)

Martindale

Health science libraries (perpustakaan ilmu kesehatan)

Farmakologi dan sumber atau pustaka informasi obat

Pustaka interaksi obat

Pustaka teraupetik medis dan farmasi

Informasi mengenai efek samping obat

Informasi obat di internet dari situs resmi

Contoh informasi obat pada situs internet: 1. http://www.fda.gov 2. http://guidelines.gov 3. http://www.nice.org.uk Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan PIO meliputi: 1. Apoteker Instalasi Farmasi menerima pertanyaan lewat telepon, pesan tertulis atau tatap muka. 2. Mengidentifikasi penanya nama, status (dokter, perawat, apoteker, asisten apoteker, pasien/keluarga pasien, dietisien, umum), asal unit kerja penanya

3. Mengidentifikasi pertanyaan apakah akan diterima, ditolak atau dirujuk ke unit kerja terkait 4. Menanyakan secara rinci data/informasi terkait pertanyaan 5.

Menanyakan tujuan permintaan informasi (perawatan pasien, pendidikan, penelitian, umum)

6. Menetapkan urgensi pertanyaan 7. Melakukan penelusuran secara sistematis, mulai dari sumber informasi tersier, sekunder, dan primer jika diperlukan 8. Melakukan penilaian (critical appraisal) terhadap jawaban yang ditemukan dari minimal 3 (tiga) literatur. 9. Memformulasikan jawaban 10. Menyampaikan jawaban kepada penanya secara verbal atau tertulis 11. Melakukan follow-up dengan menanyakan ketepatan jawaban 12. Mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan dan mencatat waktu yang diperlukan untuk menyiapkan jawaban Evaluasi Dilakukan evaluasi setiap akhir bulan dengan merekapitulasi jumlah pertanyaan, penanya, jenis pertanyaan, ruangan, dan tujuan permintaan informasi.

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI 3.1

Identifikasi Isu Proses perancangan aktualisasi dimulai dengan mengidentifikasi isu di unit kerja,

kemudian ditapis untuk menentukan isu utama yang akan diangkat dan kemudian dibuat gagasan kegiatan pemecahan isunya. Identifikasi isu dilakukan dengan melihat permasalahan yang berkaitan dengan peran dan kedudukan PNS di unit kerja yaitu dari aspek manajemen PNS, aspek pelayanan publik, dan aspek Whole of Government. Permasalahan didapatkan dari berbagai sumber, yaitu: 1. Hasil observasi dan pengalaman penulis selama masa percobaan CPNS 2. Tugas pokok dan fungsi penulis sebagai fungsional apoteker di unit kerja 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Hasil identifikasi isu kemudian dikonsultasikan kepada rekan sejawat, coach, dan mentor. Didapatkanlah isu yang menjadi permasalahan aktual di unit kerja Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sebagai berikut: 1. Pendokumentasian kegiatan pusat pelayanan informasi obat di instalasi farmasi masih belum optimal. 2. Pemberian konseling, informasi dan edukasi obat pada pasien kemoterapi rawat jalan masih belum optimal. 3. Perhitungan dosis obat seperti penyesuaian dosis obat pada pasien gagal ginjal dan indeks terapi sempit masih belum optimal. 4. Media sumber informasi obat masih belum praktis. 5. Sistem komputerisasi untuk perbaharuan obat yang mendekati tanggal kadaluarsa belum optimal. 6. Birokrasi yang kompleks sehingga pasien sering bolak balik untuk melengkapi persyaratan administrasi. 3.2

Isu yang Diangkat Dilakukan teknik tapisan penyelesaian isu dengan menilai Aktual, Kekhalayakan,

Problematik, dan Kelayakan isu tersebut dan disesuaikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan kompetensi penyusun.

Aktual (A) artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan (K) artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik (P) artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kelayakan (L) artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Hasil penapisan isu dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Penapisan Isu dengan menggunakan Metode AKPL No 1

Isu Pendokumentasian

kegiatan

Hasil

pusat pelayanan informasi obat di instalasi farmasi masih belum optimal 2

Pemberian konseling, informasi dan edukasi obat pada pasien kemoterapi rawat jalan masih belum optimal

Perhitungan dosis obat seperti penyesuaian

dosis

obat

pada

pasien gagal ginjal dan indeks terapi

sempit

masih

belum

optimal 4

Media sumber informasi obat masih belum praktis

Sistem

komputerisasi

untuk

perbaharuan obat yang mendekati tanggal kadaluarsa belum optimal 6

Birokrasi pasien

yang sering

kompleks bolak

sehingga

balik

untuk

melengkapi persyaratan administrasi Keterangan : (+) = Diangkat menjadi isu, (-) = Tidak diangkat menjadi isu

Berdasarkan penapisan isu menggunakan metode AKPL, diperoleh tiga isu yang sesuai dengan SKP dan kompetensi penyusun yang selanjutnya akan disaring kembali untuk menentukan core issue atau isu utama menggunakan metode Urgency,

Seriousness, Growth (USG) seperti yang terlihat pada Tabel 3.2. Urgency (U) artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness (S) artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth (G) artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Berikut ini merupakan hasil penetapan isu dengan metode USG. Setiap aspek kemudian diberikan skala Likert antara 1 sampai dengan 5. Isu dengan total nilai tertinggi akan diangkat sebagai isu terpilih dan dibuat gagasan penyelesaian Isu. Tabel 3.2 Penapisan Isu dengan menggunakan Metode USG No Isu 1 Belum optimalnya pendokumentasian kegiatan pusat pelayanan informasi obat di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung 2 Belum optimalnya pemberian konseling, informasi dan edukasi obat pada pasien kemoterapi rawat jalan 3 Belum optimalnya perhitungan dosis obat seperti penyesuaian dosis obat pada pasien gagal ginjal.

U 4

S 4

G 4

Total 12

Prioritas 1

Keterangan : Berdasarkan skala Likert 1-5 (1= sangat kecil; 2 = kecil; 3 = sedang; 4 = besar; 5 = sangat besar). 3.3

Latar Belakang Isu Pelayanan di instalasi farmasi di rumah sakit harus sesuai dengan standar

di rumah sakit meliputi, pertama mengenai standar pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP), kedua mengenai pelanyanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Berdasarkan Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan juga dimuat dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Apoteker Ahli Pertama di RSHS Bandung, salah satu tugas apoteker adalah melakukan pelayanan informasi obat. Standar kefarmasian di RSUP dr Hasan Sadikin Bandung sudah berjalan, namun kurang optimal. Kekurangan yang ada salah satunya pada pelayanan farmasi klinik terutama pada pelayanan informasi obat (PIO) serta manajerial PIO yang ada, berjalan kurang tertib dan respon time dalam menjawab pertanyaan informasi obat masih lambat. Pelayanan informasi obat yang diberikan kepada sejawat, seperti dokter, perawat, dan profesi kesehatan lain masih belum berjalan dengan sistematis dan pendokumentasian PIO dalam menjawab pertanyaan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit masih kurang optimal karena masih menggunakan kertas yang mengakibatkan pemenuhan ruang penyimpanan serta lost

data saat pencatatan

kegiatan. Berdasarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 Tahun 2018, Elemen Penilaian dalam penentuan skor “Terpenuhi Lengkap” apabila capaian 80% atau lebih dari semua observasi atau pencatatan terpenuhi. Rentang implementasi yang berhubungan dengan skor “terpenuhi lengkap” adalah jika kepatuhan sejak 12 bulan sebelumnya pada survey ulang, kepatuhan sejak 3 bulan sebelumnya pada survey awal, dan tidak ada rentang implementasi untuk survey terfokus. Dalam Penilaian Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) ada 7 kriteria penilaian, salah satunya pada standar PKPO 1 mengenai pengorganisasian dimana dalam penilaian diperlukan kajian tahunan mengumpulkan semua data, informasi, dan pengalaman yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian serta 29

penggunaan obat. Pada Elemen Penilaian PKPO 1 salah satunya ada bukti pelaksanaan sekurangh-kurangnya satu kajian pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang didokumentasikan selama 12 bulan terakhir serta ada bukti sumber informasi obat yang tepat, terkini, dan selalu tersedia bagi semua yang terlibat dalam penggunaan obat (Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2017). Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan salah satu pelayanan kefarmasian dimana di dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) terdapat pelaporan dalam menjawab pertanyaan informasi obat. Hal ini menjadi dasar juga bahwa pelaporan PIO dalam menjawab pertanyaan informasi obat sangat penting dan harus ada setiap bulan karena selain menjadi elemen penilaian dalam akreditasi rumah sakit juga diperlukan evaluasi setiap akhir bulan dengan merekapitulasi jumlah pertanyaan, penanya, jenis pertanyaan, ruangan, dan tujuan permintaan informasi (Kemkes RI, 2019). Mengingat

belum

optimalnya

pendokumentasian

PIO dalam

menjawab

pertanyaan informasi obat menyebabkan kehilangan data dalam pelaporan PIO. Oleh karena itu dilakukan analisis penyebab belum optimalnya pendokumentasian kegiatan PIO di instaasi farmasi menggunakan metode fish bone seperti terlihat pada Gambar 3.1.

System

Suppliers

Fokus apoteker yang terbagi

Media pendokumentasian masih manual (menggunakan lembaran kertas)

Belum ada jadwal petugas PIO

Perlunya bukti kegiatan berupa dokumentasi ketika akreditasi

Ruang penyimpanan yang semakin penuh

Teknis pelaksanaan kegiatan PIO belum optimal

Resiko lost pencatatan PIO

Belum optimalnya pendokumentasian kegiatan PIO di instalsi farmasi

Alur dalam menjawab pertanyaan terkait obat belum dijalankan secara optimal

Skill

Surrounding

Gambar 3.1 Fish Bone Analisis Penyebab Isu

3.4

Gagasan Penyelesaian Isu Isu yang telah terpilih melalui penapisan USG yaitu optimalisasi pelaporan

kegiaan PIO di instalasi farmasi, kemudian dibuat gagasan untuk pemecahan isu. Gagasan pemecahan isu dibuat berdasarkan SKP dan inovasi. Gagasan yang dibuat harus dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS (nilai ANEKA), dan menunjang visi misi organisasi, serta penguatan nilai organisasi tempat unit bekerja. Rancangan kegiatan yang dibuat untuk pemecahan isu terpilih tercantum pada Tabel 3.3 Tabel 3.3 Gagasan Penyelesaian Isu No 1 2 3 4

Kegiatan Pembuatan petunjuk teknis menjawab pertanyaan dalam informasi obat Membuat formulir informasi obat yang manual menjadi bentuk google form Pengumpulan media sumber informasi obat Evaluasi hasil pelaksanaan di akhir bulan

Sumber SKP Inovasi SKP SKP

Tabel 3.4 Matrik Rancangan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2021 No.

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output / Hasil

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kegiatan 1

Pembuatan petunjuk

1. Meminta

izin Izin

kepada

Kepala membuat

pertanyaan dalam

Instalasi Farmasi petunjuk teknis untuk

informasi obat

Hasan menjawab

Sadikin Bandung.

pelaksanan

PIO

dalam menjawab

dengan berkonsultasi dengan atasan menjelaskan

rancangan

kegiatan dengan jelas dan akurat

dalam informasi sebagai wujud aktualisasi MP. Etika obat

2. Menyusun teknis

Tersusunnya petunjuk teknis pelaksanaan

Publik untuk mendapatkan arahan dengan sikap sopan dan penampilan rapi sebagai wujud

aktualisasi MP.

Etika Publik. Petunjuk teknis ini

pertanyaan

PIO dalam

dimaksudkan

informasi obat

menajwab

persepsi dan memudahkan petugas

pertanyaan

farmasi sebagai wujud aktualisasi MP.

informasi obat

Komitmen Mutu dalam melakukan

Petunjuk teknis

PIO

3. Meminta

untuk

menjawab

menyamakan

pertanyaan

persetujuan

PIO dalam

informasi obat agar efektif dan efisien

Kepala

menjawab

sebagai

pertanyaan

Komitmen

Farmasi

Instalasi

Penguatan Nilai

Visi / Misi Organisasi

Organisasi

untuk Saya akan mengawali kegiatan ini Sesuai

teknis menjawab

Dr.

Kontribusi Terhadap

wujud

aktualisasi Mutu

MP.

sehingga

dengan

visi Nilai filosofi RSHS RSHS yang sejalan (Pamingpin pituin), yaitu: dengan visi Pemerintah Kepeminpinan Kabinet Indonesia Maju memuat nilai yang 2 yaitu Terwujudnya menggambarkan Indonesia Maju yang kepeloporan dan Berdaulat, Mandiri dan menyiapkan talentaBerkepribadian talenta terbaik Berlandaskan Gotong dibidangnya. Royong. Sejalan Profesional : nilai yang dengan misi RSHS berorientasi pad untuk peningkatan apencapaian kinerja kualitas manusia melalui perjalanan Indonesia kemitraan.

informasi obat disetujui

mengurangi kehilangan data yang sering

terjadi

sebagai

wujud

4. Sosialisasi kepada

Petunjuk teknis

aktualisasi MP. Komitmen Mutu.

petugas farmasi

PIO menjawab

Mensosialisasikan

petunjuk

teknis

pertanyaan

kegiatan PIO menjawab pertanyaan

informasi obat

informasi obat kepada semua petugas

sudah

farmasi

tanpa

terkecuali

tersosialisasikan

mencerminkan wujud aktualisasi MP.

kepada petugas

Nasionalisme dengan Bahasa yang

farmasi

santun dan mudah dimengerti sebagai wujud aktuaslisasi MP. Etika Publik. Serta menjelaskan maksud dan tujuan dibuatnya

petunjuk

ini

sebagai

aktuaslisasi MP. Akuntabilitas dan menghimbau kepada seluruh petugas farmasi

untuk

dapat

memanfaatkannya demi tercapainya pelayanan efisien,

farmasi

dan

keamanan

yang

efektif,

berorientasi

kepada

pasien

sebagai

wujud

aktualisasi MP. Komitmen Mutu. Menerima segala masukan dan saran

yang diberikan oleh atasan serta petugas farmasi lainnya dan berusaha memperbaiki

kekurangan

sebagai

wujud aktualisasi MP. Nasionalisme 2

Membuat formulir

1. Meminta izin

Tersusunya

Memohon

izin

dan

menjelaskan Sesuai

informasi obat yang

kepada Kepala

pelaporan PIO

dengan santun sebagai aktualisasi

manual menjadi bentuk

Instalasi Farmasi

melalui google

MP. Etika Publik latar belakang

google form

form

2. Menyusun

pembuatan

aplikasi

google

form

formulis

sebagai media pelaporan PIO karena

pelaporan PIO ke

seringnya kehilangan data PIO ketika

google

apoteker menjawab pertanyaan dari

dalam

form 3. Meminta

tenaga

kesehatan

dan

pasien,

sementara data pelaporan PIO ini

persetujuan

sangat

dibutuhkan

sebagai

bukti

Kepala Instalasi

pelaksanaan PIO selama 12 bulan dan

Farmasi

menjadi elemen penilaian Pelayanan

4. Sosialisasi

Kefarmasian dan Penggunaan Obat

kepada petugas

(PKPO) pada akreditasi rumah sakit.

farmasi

Hal ini sebagai wujud aktualisasi MP.

5. Uji coba aplikasi

google form

Akuntabilitas

dan

Komitmen

Mutu. Penggunaan google form ini dimaksudkan

untuk

memudahkan

dengan

visi Nilai filosofi RSHS RSHS yang sejalan (Pamingpin pituin), yaitu: dengan visi Pemerintah Inovatif : nilai yang Kabinet Indonesia Maju menggambarkan 2 yaitu Terwujudnya keinginan untuk Indonesia Maju yang menghasilkan suatu Berdaulat, Mandiri dan yang baru dan Berkepribadian seantiasa melakukan Berlandaskan Gotong perbaikan secara Royong. Sejalan berkesinambungan. dengan misi RSHS Unggul : Keinginan untuk peningkatan untuk menjadi yang kualitas manusia terbaik dan Indonesia menghasilkan kualitas prima.

pekerjaan apoteker dalam pelaporan PIO menjawab pertanyaan informasi obat

sehingga

mengurangii

kehilanganpelaporan

PIO

sebagai

aktualisasi MP. Komitmen Mutu. Dengan adanya

google form dalam

pelaporan ini akan mengurasi kertas, sehingga bisa menghemat logistik dan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang di era digitalisasi ini, hal ini sebagai wujud aktuaslisasi MP. Anti Korupsi. 3

Pengumpulan

media

sumber informasi obat

1. Meminta izin

Tersedianya

Mengumpulkan

kepada

media informasi

informasi

obat

dengan

sungguh-

Kepala

obat pada

sungguh

yang

sangat

berkaitan

Instalasi

masing-masing

dengan pelayanan kefarmasian di

Farmasi

depo farmasi

rumah sakit mecerminkan aktualisasi

2. Mencari

MP.

media

Akuntabilitas.

sumber Sesuai

Sumber

sumber

informasi bisa berupa sumber primer,

informasi

sekunder, tersier, dan informasi obat

obat

di internet dari situs resmi, seperti

dengan

visi Nilai filosofi RSHS RSHS yang sejalan (Pamingpin pituin), yaitu: dengan visi Pemerintah Inovatif : Nilai yang Kabinet Indonesia Maju menggambarkan 2 yaitu Terwujudnya keinginan untuk Indonesia Maju yang menghasilkan suatau Berdaulat, Mandiri dan yang baru dan Berkepribadian senantiasa melakukan Berlandaskan Gotong

3. Menyatukan

uptodate.com dimana di situs ini Royong.

sumber

informasi

obat

selalu

informasi

perbaharuan,

obat

Akuntabilitas. Situs resmi ini juga kualitas

sebagai

mengalami dengan wujud

MP. untuk

Sejalan perbaikan misi

secara

RSHS berkesinambungan.

peningkatan Integritas : Nilai yang manusia menggambarkan

sudah di wadahi oleh rumah sakit Indonesia

kejujuran,

sumber

karena

dan menjunjung etika

informasi

berlangganan sehingga akan lebih

yang

obat kepada

baik jika kita memanfaatkan wadah

menjalankan tugas.

semua depo

sumber informasi obat ini sebagai

4. Membagikan

rumah

sakit

telah

wujud nilai MP. Komitmen Mutu. Dengan adanya sumber informasi obat yang

terpusat

akan memudahkan

petugas dalam memberikan informasi obat ketika ada pertanyaan sebagai wujud aktualisasi MP. Komitmen Mutu serta hal ini akan menghemat waktu bagi apoteker yang bertugas dalam

mencari

pertanyaan

yang

jawaban

dari

diajukan

yang

nantinya akan membuat respon time menjawab pertanyaan informasi obat menjadi

lebih

cepat,

hal

ini

tinggi

amanah, dalam

mencerminkan

aktualisasi

MP.

Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. 4

Evaluasi hasil

1. Berkoordinasi

Laporan bulanan PIO

Laporan bulanan PIO sebagai sarana Sesuai

pelaksanaan di akhir

dengan semua

evaluasi kegiatan PIO yang sudah

bulan

petugas farmasi

berjalan di bulan sebelumnya, sebagai

(apoteker)

wujud MP. Aktuntabilitas. Dengan

2. Menyatukan

adanya laporan PIO setiap bulan bisa

semua laporan

dijadikan bahan evaluasi setiap akhir

3. Mengolah laporan

tahun dengan merekapitulasi jumlah

PIO menjawab

peryanyaan,

penanya,

pertanyaan

pertanyaan,

informasi obat ke

permintaan informasi , sebagai wujud

dalam laporan

nilai

bulanan

Mutu dan Anti Korupsi.

ruangan,

aktuaslisasi

dan

MP.

jenis tujuan

Komitmen

visi Nilai filosofi RSHS RSHS yang sejalan (Pamingpin pituin), yaitu: dengan visi Pemerintah Profesional : Nilai Kabinet Indonesia Maju yang berorientasi 2 yaitu Terwujudnya pada pencapaian Indonesia Maju yang kinerja melalui Berdaulat, Mandiri dan perjalanan kemitraan. Berkepribadian Unggul : Keinginann Berlandaskan Gotong untuk menjadi yang Royong. Sejalan terbaik dan dengan misi RSHS menghasilkan kualitas untuk peningkatan prima. kualitas manusia Indonesia

dengan

Tabel 3.5 Rancangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi No

Kegiatan

Juni 2021 I

Pembuatan

petunjuk

teknis

menjawab

pertanyaan dalam informasi obat 2

Membuat formulir informasi obat yang manual menjadi bentuk google form

Pengumpulan media sumber informasi obat

Evaluasi hasil pelaksanaan di akhir bulan

III

Juli 2021 IV

BAB IV LAPORAN HASIL AKTUALISASI 4.1 Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi Kegiatan Aktualisasi adalah sebuah proses pembiasaan (habituasi) untuk mensintesakan dan menginternalisasikan nilai-nilai ANEKA yang dipelajari selama daring oleh Bapelkes Cikarang menjadi karakter diri seorang ASN. Habituasi merupakan agenda ke-4 dari sekuen Latsar CPNS 2021 yang dilakukan di unit kerja masing-masing peserta. Penulis melaksanakan kegiatan aktualisasi di Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung selama 30 hari kerja mulai dari 29 Mei 2021 – 3 Juli 2021. Sebelum melaksanakan kegiatan aktualisasi di Instalasi Farmasi, penulis memaparkan seluruh rencan kegiatan aktualisasi dengan cara diskusi sederhana dengan Kepala Instalasi Farmasi, Apoteker Penanggung Jawab Pelayanan, Kepala Depo Farmasi Rawat Inap, dan pihak yang terkait dengan aktualisasi. Berdasarkan hasil diskusi, urgensi kegiatan, estimasi waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan skala prioritas, diperoleh bebrapa masukan dan pertimbangan untuk perubahan kegiatan aktualisasi seperti yang diuraikan pada Tabel 4.1. No 1

Kegiatan Pembuatan petunjuk teknis menjawab

Status Realisasi Terlaksana

Sumber

Terlaksana

Inovasi

Terlaksana

SKP

pertanyaan dalam informasi obat 2

Membuat formulir informasi obat yang manual menjadi bentuk google form

Pengumpulan media sumber informasi obat

Evaluasi hasil pelaksanaan di akhir bulan

SKP

4.2

URAIAN KEGIATAN

4.2.1

KEGIATAN 1

Kegiatan

Pembuatan petunjuk teknis menjawab pertanyaan dalam informasi obat

Sumber Kegiatan

SKP

Tanggal

29 Mei 2021 – 5 Juni 2021

Tahapan Kegiatan

1. Meminta izin kepada Kepala Instalasi Farmasi RS Dr. Hasan Sadikin Bandung selaku Mentor terkait gagasan rancangan kegiatan Menyusun

teknis

pelaksanan 2.

PIO

dalam

menjawab

pertanyaan informasi obat Meminta persetujuan 3. Kepala Instalasi Farmasi Sosialisasi kepada 5. petugas farmasi Lampiran Terkait

Resume Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk teknis

1. Meminta izin kepada Kepala Instalasi Farmasi RS Dr. Hasan Sadikin Bandung selaku Mentor terkait gagasan rancangan kegiatan

Output

: Disetujui rancangan kegiatan oleh mentor

Gambar 4.1 Lembar Konsultasi dengan Mentor dan Pembimbing 2. Menyusun teknis pelaksanan PIO dalam menjawab pertanyaan informasi obat

Output : Resume SPO Menjawab Pertanyaan dalam Informasi Obat Sumber : 1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung Nomor : HK.02.03/X.4.1.3/7155/2018 Tentang Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 2. Standar Prosedur Operasional “Menjawab Pertanyaan dalam Informasi Obat”. Nomor Dokumen X/1/1.3.10/07/3017, tanggal terbit 20 April 2018 A. Pengertian 1. Pelayanan informasi obat adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independent, akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang memerlukan di rumah sakit 2. Formulir informasi obat adalah formular yang berisi dokumentasi kegiatan informasi obat. B. Prosedur 1. Apoteker menerima informasi/pertanyaan dari pasien/keluarga/tenaga Kesehatan lain 2. Apoteker mneggolongkan pertanyaan tersebut ke dalam kriteria pemilihan obat, indikasi, kontra indikasi, efek samping, dosis, interaksi, pencampuran, dan lain-lain 3. Apoteker mengumpulkan informasi dan latar belakang pertanyaan 4. Apoteker melakukan penelusuran literatur dan formulasikan jawaban 5. Apoteker menyampaikan jawaban baik secara liasan maupun tertulis 6. Apoteker mendokumentasikan kegiatan dalam Formulir Informasi Obat C. Dokumen Terkait 1. Formulir Informasi Obat 2. Literatur sesuai kebutuhan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan dalam Menjawab Pertanyaan Informasi Obat Idealnya setiap pelayanan informasi obat memiliki suang sendiri untuk pelaksanaan kegiatannya, namun karena pertanyaan yang masuk tidak selalu ada tiap jam dan SDM juga terbatas sehingga kegiatan ini bisa dilakukan di masing-masing depo farmasi. Setiap hari di setiap depo farmasi ada apoteker yang bertugas sebagai manager

on duty (MOD) yang harus mampu menafsirkan kebijakan, membuat keputusan tepat waktu yang berdampak langsung pada perawatan pasien, memastikan komunikasi dan kolaborasi yang tepat waktu dan efektif antar departemen, dan memberikan pengawasan operasional di seluruh Rumah Sakit setelah jam kerja. Apoteker yang berperan sebagai MOD ini selalu siap di setiap shift, dimana adda 3 shift setiap harinya. Pertanyaan dalam informasi obat bisa mundul secara lisan , tertulis, maupun telepon dan yang menerima pertanyaan bisa apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab kehilangan pelaporan pelayanan informasi obat. Oleh karena itu, setiap pertanyaan yang muncul dan diterima oleh siapa saja, maka pertanyaan tersebut akan dilemparkan kepada apoteker yang bertugas MOD. Kemudian apoteker MOD akan mengerjakan pertanyaan tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk pendokumentasian dilakukan melalui google form.

Alur Petunjuk Teknis Pengisian Formulir Dokumentasi Pelayanan Informasi Obat

Pertanyaan Informasi Obat

Masuk Melalui

Telepon

Lisan

Tertulis

Diterima Oleh :

Tenaga Teknis Kefarmasian

Apoteker

Pertanyaan Informasi Obat diserahkan kepada Apoteker MOD

Apoteker MOD menjawab pertanyaan Informasi Obat sesuai dengan SOP yang berlaku

Apoteker MOD mendokumentasikan kegiatan Pelayanan Informasi Obat dalam Menjawab Pertanyaan Informasi Obat ke dalam google form

3. Meminta persetujuan Kepala Depo Farmasi

Output : Kepala Depo Farmasi menyerahkan usulan mengenai petunjuk pelaksanaan Pelayanan Informasi Obat kepada rekan-rekan apoteker yang berada pada pelayanan. Apoteker yang berada di pelayanan kurang setuju dengan usulan bahwa pertanyaan mengenai informasi obat dititik beratkan kepada apoteker yang bertugas Manager on Duty (MOD). Dengan alasan pandemi covid-19 yang semakin memuncak dan semakin banyaknya tenaga kefarmasian yang terpapar virus covid-19 ini sehingga harus menjalani isoman yang mengakibatkan berkurangnya petugas farmasi yang berada dalam pelayanan. Solusi Permasalahan : Dengan semakin canggihnya teknologi yang ada, kami memanfaatkan teknologi yang ada. Pertanyaan mengenai informasi obat bisa diterima kepada siapa saja, baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian, pertanyaan informasi obat yang muncul akan diajukan lewat grup

whatsapp yang kemudian akan dijawab oleh apoteker yang standby. Dengan bantuan kolom percakapan pada aplikasi whatsapp ini maka akan mudah mengetahui respon time kita dalam meberikan pelayanan informasi obat tersebut. Untuk pencatatan di dalam google form diserahkan kepada tim PIO yang sudah ditunjuk.

Gambar 4.2 Percakapan grup whatsapp dalam menyikapi pertanyaan informasi obat (Bulan Juni 2021) 4. Sosialisasi kepada petugas farmasi

Output : Sosialisasi dilakukan melalui percakapan di grup whatsapp apoteker depo farmasi. Keterbatasan sosialisasi dikarenakan penulis sedang terpapar virus

covid-19 yang mengakibatkan harus isolasi mandiri. Selain itu juga dikarenakan banyaknya petugas farmasi lain yang terpapar virus covid-19 yang mengakibatkan isolasi mandiri sehingga petugas farmasi kekurangan tenaga dalam hal pelayanan serta akibat pandemi yang semakin meningkat, jumlah pasien juga meningkat dan adanya tugas tambahan petugas farmasi sebagai tim cool chain dalam tim vaksinasi covid-19.

Gambar 4.3 Percakapan permohonan izin dan sosialiasasi menu google form dalam pendokumentasian kegiatan PIO (Juni 2021) Pemaknaan Nilai-Nilai Dasar ASN Akuntabilitas Dalam membuat alur petunjuk teknis kegiatan PIO dalam menjawab pertanyaan obat dilakukan dengan mengacu pada SOP yang sudah berlaku, dilakukan secara teliti dan bertanggug jawab. Komitmen Mutu Membuat alur petunjuk teknis pelaksanaan PIO dalam menjawab pertanyaan informasi obat secara tersistem agar mudah dilakukan dan tidak sampai terjadi kehilangan pelaporan PIO. Etika Publik Membuat janji dengan Kepala Instalasi Farmasi selaku mentor untuk menjelaskan mengenai petunjuk teknis pelaksaan PIO dalam menjawab pertanyaan informasi obat serta sosialisai kepada petugas farmasi dengan membuat janji kepada Kepala Depo Farmasi dengan sikap yang sopan, ramah, serta tutur kata yang santun. 46

Anti Korupsi Datang tepat waktu untuk berkonsultasi dengan mentor dan apoteker lain sesuai janji yang disepakati sebelumnya. Kontribusi terhadap Visi dan Misi RSUP Dr. Hasan SSADIKIN Bandung Dengan Merancang modifikasi form elektronik penggunaan troli emergensi, pelaksanaan pembuatan form elktronik penggunaan troli emergensi dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga akan mendukung pencapaian Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Penguatan Nilai-Nilai Organisasi Kegiatan ini menguatkan nilai organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin sesuai dengan janji pelayanan rumah sakit, PAMINGPIN PITUIN (Kepemimpinan, professional, Inovatif, Tulus, Unggul, Integritas), maka kegiatan ini mencerminkan nilai filosofi Profesional dalam keinginan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas prima.

4.2.2 KEGIATAN 2 Kegiatan

Membuat formulir informasi obat yang manual menjadi bentuk google form

Sumber Kegiatan

SKP

Tanggal

5 Juni 2021 – 12 Juni 2021

Tahapan Kegiatan

Meminta izin kepada 1. Kepala Instalasi Farmasi Menyusun formulir pelaporan 2. PIO ke dalam google form Meminta persetujuan 3. Kepala Instalasi Farmasi Sosialisasi kepada 2. petugas farmasi Uji coba aplikasi google form

Lampiran Terkait

Formulir PIO sesuai Permenkes No 72 Tahun 2016,

screenshot google form pelaporan PIO 1. Meminta izin kepada Kepala Instalasi Farmasi

Output : Kepala Instalasi Farmasi menyetujui rancangan google form 2. Menyusun formulir pelaporan PIO ke dalam google form

Output

: screenshoot pelaporan PIO berupa google form

Gambar 4.4 Formulir Dokumentasi Pelayanan Informasi Obat sesuai Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit

Google form yang dibuat mengacu pada Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Formulir diatas di ubah ke dalam google form, seperti di bawah ini :

https://forms.gle/3vtqa9EWdbsgkApc9

dengan tampilan seperti berikut :

Gambar 4.5

Screenshoot google form formular Pelayanan Informasi Obat

3. Meminta persetujuan Kepala Instalasi Farmasi

Output

: Kepala Instalasi Farmasi menyetujui rancangan google form

Gambar 4.6

Screenshoot persetujuan google form

4. Sosialisasi kepada petugas farmasi Output : Sosialisasi dilakukan melalui percakapan di grup whatsapp apoteker depo farmasi. Keterbatasan sosialisasi dikarenakan penulis sedang terpapar virus covid19 yang mengakibatkan harus isolasi mandiri. Selain itu juga dikarenakan banyaknya petugas farmasi lain yang terpapar virus covid-19 yang mengakibatkan isolasi mandiri sehingga petugas farmasi kekurangan tenaga dalam hal pelayanan serta akibat pandemi yang semakin meningkat, jumlah pasien juga meningkat dan adanya tugas tambahan petugas farmasi sebagai tim cool chain dalam tim vaksinasi

covid-19.

Gambar 4.7 Percakapan sosialiasasi menu google form dalam pendokumentasian kegiatan PIO

5. Uji coba aplikasi google form

Output

: screenshoot pengisian google form

Gambar 4.8

Screenshoot hasil pengisian google form

Pemaknaan Nilai-Nilai Dasar ASN Akuntabilitas Membuat formulir Pelayanan Informasi obat denga teliti dan bertanggung jawab berdasarkan sumber yang ada Nasionalisme Dalam melaksanakan pembuatan google form tentang Pelayanan Informasi Obat bekerjasama dengan tim IT farmasi dan rekan sejawat dengan penuh tanggung jawab dan menjaga hubungan baik serta kekompakan dengan rekan sejawat. Etika Publik Berkoordinasi dan kolaborasi dengan sikap yang baik dan tutur kata yang santun, sesuai dengan nilai etika publik menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen Mutu Membuat

form

elektronik

yang

mudah

diaplikasikan,

serta

selalu

mempertimbangkan masukan masukan dari rekan sejawat serta tenaga kesehatan lainnya dalam proses pembuatannya. Anti Korupsi Disiplin dalam melakukan segala sesuatu dengan meminta izin terlebih dahulu, disiplin dan jujur dalam mengolah data. Kontribusi terhadap Visi Misi RSUP Dr. Hasan Sadiikin Dengan Pembuatan form elektronik tentang pelayanan informasi obat diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayan, yang akan mendukung pencapaian Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Penguatan Nilai-Nilai Organisasi Kegiatan ini menguatkan nilai organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin sesuai dengan janji pelayanan rumah sakit, PAMINGPIN PITUIN (Kepemimpinan, professional, Inovatif, Tulus, Unggul, Integritas), maka kegiatan ini mencerminkan nilai filosofi Profesional dan inovatif untuk meghasilkan sesuatu yang baru dan senantiasa melakukan perbaikan berkesinambungan dalam keinginan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas prima.

4.2.3 KEGIATAN 3 Kegiatan

Pengumpulan media sumber informasi obat

Sumber Kegiatan

SKP

Tanggal

12 Juni 2021 – 19 Juni 2021

Tahapan Kegiatan

Meminta izin kepada 1. Kepala Instalasi Farmasi Mencari sumber informasi 2. obat Menyatukan sumber informasi 3. obat Membagikan sumber 2. informasi obat kepada semua depo

Lampiran Terkait

Screenshot media sumber informasi obat

1. Meminta izin kepada Kepala Instalasi Farmasi

Output

: Kepala Instalasi Farmasi meberikan izin

2. Mencari sumber informasi obat

Output

: Screenshoot media informasi obta yang ada

Beberapa media sumber informasi obat yang ada di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang sudah berlangganan sehingga kita bisa mendapat informasi obat yang terbaru : 1. http://www.fda.gov Situs ini bisa diakses oleh tenaga Kesehatan secara gratis. 2. http://guidelines.gov Situs ini bisa diakses dengan berlangganan. 3. http://www.nice.org.uk Situs ini bisa diakses oleh tenaga Kesehatan secara gratis. 4. https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/pathways Situs ini bisa diakses dengan berlangganan. 5. https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/deeplinkaccess?s ource=deepLink&institution=SZMC%5ESZMC%5ET43537 Situs ini bisa diakses dengan berlangganan. 6. http://libgen.rs/ Situs ini bisa diakses oleh tenaga Kesehatan secara gratis.

Gambar 4.9

Berbagai media sumber informasi obat yang berlangganan

3. Menyatukan sumber informasi obat

Output

: Screenshoot media informasi obat yang sudah terkumpul

Gambar 4.10

Kumpulan sumber informasi obat dalam bentuk PDF

Pemaknaan Nilai – Nilai Dasar ASN Akuntabilitas Mengumpulkan sumber informasi obagt secara jelas dan rinci kepada rekan sejawat apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di instalasi farmasi. Nasionalisme Bermusyawarah dengan rekan apoteker lain dan tenaga teknis kefarmasian untuk meminta masukan penambahan sumber informasi obat Etika Publik Meminta masukan penambahan sumber informasi obat kepada rekan sejawat apoteker dengan sopan dan sikap yang santun.

Komitmen Mutu Menindaklanjuti saran dari rekan apoteker lain, kemudian melakukan perbaikan dengan penuh tanggung jawab. Anti Korupsi Disiplin dalam melakukan segala sesuatu dengan meminta izin terlebih dahulu, disiplin dan jujur dalam mengolah data Kontribusi terhadap Visi dan Misi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Dengan pengumpulan sumber informasi obat yang terbaru diharapkan dapat membuat proses sosialisai lebih maksimal serta munculnya masukan-masukan untuk perbaikan, yang akan mendukung pencapaian Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Penguatan Nilai – Nilai Organisasi kegiatan ini mencerminkan nilai filosofi Profesional dan inovatif untuk meghasilkan

sesuatu

yang

baru

dan

senantiasa

melakukan

perbaikan

berkesinambungan dalam keinginan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas prima, Sesuai dengan nilai organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin sesuai dengan janji pelayanan rumah sakit, PAMINGPIN PITUIN (Kepemimpinan, professional, Inovatif, Tulus, Unggul, Integritas)

4.2.4 KEGIATAN 4 Kegiatan

Evaluasi hasil pelaksanaan di akhir bulan

Sumber Kegiatan

SKP

Tanggal

20 Juni 2021 – 1 Juli 2021

Tahapan Kegiatan

Berkoordinasi dengan1.semua petugas farmasi (apoteker) Menyatukan semua laporan 2. Mengolah laporan PIO 3. menjawab pertanyaan informasi obat ke dalam laporan bulanan

Lampiran Terkait

Screenshot media sumber informasi obat

1. Berkoordinasi dengan semua petugas farmasi (apoteker)

Output

: mengingatkan kepada rekan sejawat apabila ada pelayanan informasi

obat untuk mengisi google form

Gambar 4.11 ScreenShot mengajak tim PIO untuk mendokumentasikan kegiatan PIO ke dalam google form

2. Menyatukan semua laporan Output

: dilakukan di akhir bulan pada tanggal 30 Juni 2021

Gambar 4.12 Rekapan pendokumentasian PIO dari google form diubah ke dalam bentuk MS Excel 3. Mengolah laporan PIO menjawab pertanyaan informasi obat ke dalam laporan bulanan

Output

: dilakukan di akhir bulan pada tanggal 30 Juni -1 Juni 2021

Gambar 4.13 Pengolahan Data Pelaporan PIO menggunakan pivot pada MS. Excel Pemaknaan Nilai – Nilai Dasar ASN Aktualisasi Berkoordinasi terkait pelaporan PIO secara jelas dan rinci kepada rekan sejawat apoteker ddi instalasi farmasi. Nasionalisme Bermusyawarah dengan rekan apoteker lain untuk meminta masukan penambahan sumber informasi obat Etika Publik Meminta masukan penambahan sumber informasi obat kepada rekan sejawat apoteker dengan sopan dan sikap yang santun. Komitmen Mutu Menindaklanjuti saran dari rekan apoteker lain, kemudian melakukan perbaikan dengan penuh tanggung jawab. Anti Korupsi Disiplin dalam melakukan segala sesuatu dengan meminta izin terlebih dahulu, disiplin dan jujur dalam mengolah data

Kontribusi terhadap Visi dan Misi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Dengan berkoordinasi dengan rekan sejawat apoteker dalam paelaporan PIO dan dokumentasi pelaporan, maka muncul masukan-masukan untuk perbaikan, yang akan mendukung pencapaian Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Penguatan Nilai – Nilai Organisasi Kegiatan ini mencerminkan nilai filosofi Profesional dan inovatif untuk meghasilkan

sesuatu

yang

baru

dan

senantiasa

melakukan

perbaikan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi

merupakan sebagian dari nilai dasar profesi PNS yang harus menjadi nilai yang terinternalisasi dalam sikap dan perilaku PNS. Selain itu, penerapan peran serta kedudukan ASN termasuk manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government (WOG) sangatlah penting untuk diaktulisasikan dalam menjalankan tugas sebagai ASN pada masing-masing unit kerja. Kelima nilai dasar tersebut serta peran serta kedudukan ASN mampu menjadi landasan kerja, cara berpikir dan bekerja serta untuk menciptakan kinerja dan pelayanan yang berorientasi pada pelayanan publik, bangsa dan negara. Besar harapan kelak nilai-nilai ANEKA maupun peran serta kedudukan PNS akan menjadi karakter yang selalu hadir dalam kegiatan bekerja di lingkungan sehari hari. Keseluruhan tujuan utama dalam menjalankan nilai-nilai ANEKA dalam melakukan pelayanan adalah meningkatkan kualitas dari pelayanan yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu layanan dan meningkat kepuasan pasien. 5.2

Saran Besar harapan penulis, Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Depo Farmasi, dan rekan

apoteker lainnya untuk rutin mendokumentasikan kegiatan menjawab pertanyaan informasi obat ini sebagai bukti pelayanan farmasi klinis. Hasil aktualisasi ini diharapkan dapat terus diaplikasikan di semua depo farmasi dan diharapkan seluruh pegawai mendapatkan sosialisasi dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta peran dan kedudukan ASN sehingga manfaatnya akan terasa menjadi lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 2017. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Jakarta : Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta : Kemenkes RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit No. 72 Tahun 2016. Jakarta : Kemenkes RI. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2021. Anti Korupsi. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga Administrasi Negara. 2019. Analisis Isu Kontemporer. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 2019. Akuntabilitas. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 2019. Nasionalisme. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 2019. Etika Publik. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 2019. Komitmen Mutu. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Manajemen ASN. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Pelayanan Publik. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 2017. Whole of Goverment. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

“Profil RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung” 20 Mei 2021 http://web.rshs.or.id/ “Uptodate” Woltes Kluwer. 6 Juni 2021. https://www.uptodate.com/contents/table-ofcontents/pathways “Web

Applications

Access.

IBM

Micromedes.

Juni

2021.

https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/deeplinkaccess?s ource=deepLink&institution=SZMC%5ESZMC%5ET43537. “U.S. Food Drugs and Administration”. FDA Guidelines Research. 6 Juni 2021. http://www.fda.gov “Agency for Healthcare Research and Quality.” USA. 6 Juni 2021. http://guidelines.gov “National Institue for Health and Care Excellence”. 6 Juni 2021. http://www.nice.org.uk

LAMPIRAN Lampiran 1 Formulir Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama

: Avi Admikowati

NIP

: 199106182020122006

Unit Kerja

: Instalasi Farmasi

Instansi

: RSUP Dr. Hasan Sadikin

Jabatan

: Apoteker Ahli Pertama

Isu

: Optimalisasi Pelaporan Pelayanan Informasi Obat di Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin

Coach

: DR. drg. Siti Nur Anisah, MPH

Pertemuan 1 Penyelesaian kegiatan

Catatan Coach

Waktu dan Media

•

Tahapan kegiatan

Zoom Meeting,

•

Output kegiatan terhadap

tgl 19 Mei 2021

pemecahan isu •

Keterkaitan substansi mata pelatihan

•

Kontribusi terhadap visi-misi organisasi

•

Penguatan nilai organisasi

Paraf

Pertemuan 2 Penyelesaian kegiatan

Catatan Coach /

Waktu dan Media

Mentor •

Tahapan kegiatan

•

Output kegiatan terhadap

tgl 25 Mei 2021

pemecahan isu •

Keterkaitan substansi mata pelatihan

•

Kontribusi terhadap visi-misi organisasi

•

Penguatan nilai organisasi

Paraf

Penyelesaian kegiatan

Catatan Coach

Waktu dan Media

•

Tahapan kegiatan

Zoom Meeting

•

Output kegiatan terhadap

tgl 3 Agustus

pemecahan isu

2021

•

Keterkaitan substansi mata pelatihan

•

Kontribusi terhadap visi-misi organisasi

•

Penguatan nilai organisasi

Paraf

Lampiran 2 Form Bimbingan Aktualisasi dengan Mentor

Lampiran 3 Sasaran Kinerja Pegawai