BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Aktualisasi
Aparatur Sipil Negaran terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah berdasarkan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum di alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang berrorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif serta mampu menjalankan peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Sosok PNS perlu dibentuk dan dibina melalui pelatihan dasar terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. PNS juga memerlukan motivasi dan dukungan untuk mendorong terciptanya gagasan pembaruan yang dapat diimplementasikan dalam pekerjaan dan pelayanan untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai pusat pengembangan inovasi pemerintahan, mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan LAN
Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan mengedepankan tujuh Nilai-Nilai Dasar PNS yakni, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta kedudukan dan peran PNS dalam
Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Habituasi sebagai komponen pencapaian tujuan dan diaktualisasikan dalam pekerjaan sehari-hari di unit kerjanya masing-masing.
Pada kesempatan ini penulis berupaya mengatasi isu yang terjadi di lingkungan kerja
penulis, RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, dengan mengaktualisasikan Nilai-Nilai
Dasar PNS
RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagai rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit otak dan persarafan kemudian Instalasi Farmasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta sebagai pelayanan kefarmasian dituntut untuk memenuhi visi RSPON Prof.
Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yaitu “Terwujudnya masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri, Yang Berkeadilan Untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian
10
Berlandaskan Gotong Royong” . Upaya instalasi farmasi sebagai unit pelaksana pelayanan
kefarmasian dituangkan dalam tugas dan fungsi Instalasi farmasi. Apoteker pelaksana harian memiliki tusi salah satunya konseling obat.
Berdasarkan hasil observasi pada periode Maret – Juni 2022 selama melaksanakan tusi dan wawancara dengan rekan sejawat, diketahui bahwa dalam proses edukasi atau konseling obat pasien pulang rawat inap terdapat pasien/keluarganya yang menanyakan
kembali informasi terkait waktu pemberian obat di rumah karena kurang memahami isi edukasi ataupun media pendukungnya. Berdasarkan wawancara dengan rekan sejawat diketahui juga bahwa informasi yang diberikan kepada pasien belum seragam. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu “Belum optimalnya pelaksanaan edukasi obat kepada pasien pulang di Depo Farmasi Rawat Inap RSPON Prof. Dr. dr Mahar Mardjono pada Tahun 2022” agar isu dapat diatasidan pemahaman pasien/keluarganya terkait obat yang dikonsumsi di rumah meningkat serta bagi CPNS dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dan menjadikannya sebuah habituasi.
B. Tujuan
1. Tujuan
Menyusun rancangan aktualisasi atas dasar pemahaman mata pelatihan manajemen
ASN dan Smart ASN yang dilandasi dengan nilai-nilai dasar BerAkhlak.
2. Tujuan khusus
a. mengidentifikasi isu yang terjadi di unit kerja
b. menentukan isu utama
c. menganalisis penyebab-penyebabisu
d. menentukan gagasan kreatif penyelesaian isu
e. melandasi setiap tahapan kegiatan dengannilai-nilai dasar PNS
f. menetapkan kontribusi output kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi organisasi
g. menetapkan kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi
h. menganalisis dampak jika nilai-nilai dasar PNS tidak diterapkan dalam tugas dan jabatan
C.
Manfaat Aktualisasi
1. Bagi Peserta
11
Mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS akan menciptakan PNS yang berorientasi
pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seluruh karakter PNS tersebut juga didukung oleh jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga akan berdampak baik pada etika publik dan mutu pelayanan unit terkait.
2. Bagi Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
Membantu kegiatanpembelajaran kepada Calon Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dapat menambah bahan kepustakaan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang untuk meningkatkan mutu program pendidikan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan selanjutnya
3. Bagi Instansi Kerja
Membentuk lingkungan kerja yang kondusif untuk melayani publik, serta meningkatkan akuntabilitas unit kerja. Kinerja indvidu yang meningkat memungkinkan unit kerja untuk lebih cepat dalam mencapai visi dan mewujudkan citra lembaga yang lebih baik.
D. Ruang Lingkup Aktualisasi
Pendidikan dan pelatihan dasar golongan III Angkatan 3 diselenggarakan dari tanggal 25 April 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022, terdiri dari beberapa bagian, yaitu MOOC, Distance Learning, Aktualisasi dan Klasikal. Kegiatatan Latsar dilakukan secara daring dan luring di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang.
Kegiatan aktualisasi Latsar dilaksanakan sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan
5 Agustus 2022 di Instalasi Farmasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Peserta dituntut melaksanakan rangkaian kegiatan secara disiplin dan bertanggungjawab selama aktualisasi, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan pada rancangan aktualisasi. Coach dan mentor bertugas mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan, kesesuaian aktualisasi dengan substansi materi pokok mata pelatihan, kualitas capaian hasil kegiatan, kontribusi hasil kegiatan terhadap visi, misi dan tujuan organisasi, serta kontribusi hasil kegiatan terhadap penguatan nilai organisasi.
12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
A. Profil RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono adalah
rumah sakit yang terletak di Jl. M.T Haryono Kav. 11 Cawang, Jakarta Timur, 13630. RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono merupakan Rumah Sakit Kelas A yang pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan secara berjenjang dan periodik oleh Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur; terakreditasi Paripurna oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS); telah memenuhi
standar sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan berafiliasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Soetomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya; dan menjadi rujukan nasional dalam bidang otak dan sistem persarafan. Rumah sakit ini dikelola dengan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Lokasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta dapat dilihat pada Gambar 1 dan struktur organisasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.
13
Gambar 1. Lokasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
2.1.1 Visi, Misi dan Tujuan RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
Visi :
Terwujudnya masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri, Yang Berkeadilan Untuk Menuju
Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
Misi :
i. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
ii. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
iii. Mewujudkan politik bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritime.
iv. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan sejahtera.
v. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
vi. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
vii. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Tujuan:
Mewujudkan pusat layanan, pendidikan dan penelitian di bidang otak dan persyarafan yang terjangkau dan berstandar internasional.
2.1.2 Nilai-Nilai dan Motto RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
Nilai-Nilai :
(B)enevolent : senantiasa melayani pasien dengan tulus
(R)esponsive : selalu siap tanggap
(A)ttentive : memberi perhatian penuh terhadap pasien
(I)nnovative : mengikuti perkembangan ilmu
(N)oble : sesuai dengan motto Rumah Sakit yaitu “Melayani dengan mulia”
Moto : Sigap, Tepat, Cepat, Ramah, dan Efisien serta berkomitmen untuk selalu fokus dan peduli pada kesehatan dan keselamatan pasien. “Melayani Dengan Mulia”
14
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Non Struktural RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, Instalasi Farmasi (IF) RSPON bertugas membantu Direktur
Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang. Instalasi Farmasi RSPON dipimpin oleh
seorang Kepala Instalasi Farmasi dibantu oleh lima penanggungjawab, yaitu
Penanggungjawab Pengelolaan Logistik dan Produksi, Penanggungjawab Depo Farmasi
Rawat Inap, Penanggungjawab Pelayanan Farmasi, Penanggungjawab Depo Farmasi Rawat
Jalan dan Penanggungjawab MONEV dan Mutu Farmasi. Struktur organisasi Instalasi
Farmasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3.
15
Gambar 2. Struktur Organisasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
B. Profil Instalasi Farmasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
Gambar 3. Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
2.2.1 Tugas Instalasi Farmasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
Berdasarkan Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di lingkungan RSPON, Instalasi Farmasi memiliki tugas antara lain:
a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia.
b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi.
c. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai obat.
d. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
e. Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan kefarmasian.
f. Mengadakan penelitian di bidang farmasi.
2.2.2 Fungsi Instalasi Farmasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
Instalasi Farmasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
a. Pengelolaan Perbekalan Farmasi
16
i. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit.
ii. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal.
iii. Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
iv. Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
v. Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.
vi. Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian.
vii. Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit.
b. Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan
i. Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien.
ii. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan.
iii. Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan.
iv. Memantau efektivitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan.
v. Memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien/keluarga.
vi. Memberi konseling kepada pasien/keluarga.
vii. Melakukan pencatatan dari setiap kegiatan.
viii. Melakukan pelaporan dari setiap kegiatan.
17
C. Profil Peserta
Nama : apt. Putri Syahida Agustina, S.Farm.
NIP : 199105072022032002
Jabatan/Golongan : Apoteker Ahli Pertama/ III-B
Unit Kerja : Instalasi Farmasi RSPON Prof. Dr. dr.
Mahar Mardjono Jakarta
Instansi : Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia
Dalam pelaksanaan aktualisasi, peserta diklat mengacu pada kegiatan dalam
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yaitu:
a. Penyimpanan dalam menyusun perbekalan farmasi
b. Penyimpanan mengelompokkan perbekalan farmasi
c. Perencanaan mengolah data
d. Perencanaan dalam menyusun rencana kebutuhan
e. Meracik obat untuk melakukan dispensing resep individual
f. Visite ke ruang rawat
g. Pelayanan Informasi Obat
h. Konseling obat
i. Konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya
j. Mendokumentasikan pemantauan penggunaan obat
k. Dispensing memeriksa dosis unit obat
l. Dispensing dalam mengkaji resep individual
D. Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara
Demi mewujudkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik
serta perekat dan pemersatu bangsa, diperlukan ASN dengan nilai-nilai dasar BerAKHLAK.
Penjelasan terkait nilai-nilai BerAKHLAK antara lain:
18
Gambar 1. Profil Peserta Gambar 4. Profil Peserta
a. Berorientasi Pelayanan
i. Pelayanan Publik
Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).
Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Pelayanan publik yang baik memiliki prinsip yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskrminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Oleh karena itu, pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN memiliki tiga unsur penting, yaitu ASN/Birokrasi, Penerima Layanan dan Kepuasan dari layanan yang diterima.
ii. Nilai Berorientasi Pelayanan dalam CoreValuesASN
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26
Agustus 2021 tentang Implementasi CoreValuesdan EmployerBrandingAparatur Sipil
Negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu
strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World ClassGovernment), pemerintah telah meluncurkan CoreValues(Nilai-Nilai Dasar) ASN
BerAKHLAK dan EmployerBranding(Bangga Melayani Bangsa).
Secara operasional, Berorientasi Pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria, yakni:
- ASN harus memiliki kode etik (code of ethics) untuk menjabarkan pedoman
perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai
19
- Untuk mendetailkan kode etik tersebut, dapat dibentuk sebuah kode perilaku (code of conducts) yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut.
- Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan, dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan
ASN sebagai suatu profesi berlandaskan pada Perilaku Berorientasi Pelayanan yang
dapat diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu:
- Memahami dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
- Ramah, Cekatan, Solutif, dan Dapat Diandalkan
- Melakukan Perbaikan Tiada Henti
b. Akuntabel
Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik (Matlisiza & Zonke, 2017).
Amanah seorang ASN menurut SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang
sesuai dengan Core Values ASN BerAKHLAK. Dalam konteks Akuntabilitas, perilaku
tersebut adalah:
- Kemampuan melaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
- Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Kemampuan menggunakan Kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi
Beberapa Tingkatan Akuntabilitas, yaitu
i. Akuntabilitas Personal (PersonalAccountability)
Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika
ii. Akuntabilitas Individu
Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan.
iii. Akuntabilitas Kelompok
20
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan.
iv. Akuntabilitas Organisasi
Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholderslainnya.
v. Akuntabilitas Stakeholder
Akuntabilitas stakeholder adalah tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.
Perilaku ASN yang diharapkan setelah memahami nilai dasar akuntabel, yaitu:
- ASN tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi;
- ASN tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Penyalahgunaan informasi resmi termasuk spekulasi saham berdasarkan informasi rahasia dan mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang tidak berwenang;
- ASN akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media dan masyarakat pada umumnya.
c. Kompeten
Konsepsi kompetensi adalah meliputi tiga aspek penting berkaitan dengan perilaku
kompetensi meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi: 1) Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan; 2) Kompetensi
Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi; dan 3)
Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
21
dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
Perwujudan kompetensi ASN dapat diperhatikan dalam Surat Edaran Menteri
PANRB Nomor 20 Tahun 2021 dalam poin 4 disebutkan bahwa panduan perilaku (kode etik) kompeten yaitu: a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; b. Membantu orang lain belajar; dan c.
Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perilaku kompeten ini sebagaimana
dalam poin 5 Surat Edaran Menteri PANRB menjadi bagian dasar penguatan budaya
kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi.
Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Jam Pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 (dua puluh empat) Jam Pelajaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan Heutagogi atau disebut juga sebagai teori “net-centric”, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari Internet. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar/konsultan, yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal (networks), yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. Aktif untuk akses dan transfer Pengetahuan (Knowledge Access and Transfer), dalam bentuk pengembangan jejaring ahli (expert network), pendokumentasian pengalamannya/pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman (lessonslearned).
22
Perilaku kompeten diharapkan menjadi bagian ekosistem pembangunan budaya instansi pemerintah sebagai instansi pembelajar (organizationallearning). Pada akhirnya mewujudkan pemerintahan yang unggul dan kompetitif, yang diperlukan dalam era global yang dinamis dan kompetitif, sejalan perubahan lingkungan strategis dan teknologi yang berubah cepat.
d. Harmonis
Harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Ada tiga hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah:
- Membuat tempat kerja yang berenergi
- Memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi
- Berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi
Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuanketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.
Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik, yakni:
- Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.
- Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi.
- Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.
Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam UU ASN. Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 5
Tahun 2014 tentang ASN ada dua belas kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu:
- Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
23
- Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan;
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
Penerapan sikap perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya berlaku untuk sesama ASN (lingkup kerja) tetapi juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan:
- Toleransi
- Empati
- Keterbukaan terhadap perbedaan
Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:
- Posisi PNS sebagai aparatur Negara harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada.
- PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Termasuk didalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya.
- PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan.
- Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan.
24
- PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus
menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver (pemberi solusi) bukan bagian dari sumber masalah(troublemaker).
e. Loyal
Loyal didefinisikan sebagai “giving or showing firm and constant support or allegiancetoapersonorinstitution(tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi)”. Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam CoreValuesASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan perilaku:
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan
yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.
Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut di atas diantaranya adalah sebagai berikut :
- Komitmen yang bermakna perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau
hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu.
- Dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia, dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh.
- Kontribusi yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial atau, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.
- Nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap
cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan atau
25
kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
- Pengabdian yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas.
f. Adaptif
Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti di antaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Persaingan antar negara dalam hal olahraga, teknologi, ekonomi, Pendidikan, pemberantasan korupsi dan inovasi juga memaksa pelaku usaha untuk menghasilkan kinerja dan produktivitas terbaik, agar mampu bertahan hidup dari konsekuensi perubahan zaman.
Standar mutu pelayanan, ASN yang responsif dan cerdas dalam menyelenggarakan pelayanan, serta literasi publik atas kualitas layanan yang terus meningkat menjadi faktor-faktor yang mendorong komitmen mutu yang lebih baik.
Penekanan pada mutu kerja juga secara makna juga tertuang dalam peran Pegawai ASN sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu “sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”
Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang
berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan.
Adaptif sebagai nilai ASN:
- Pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir (personalmastery);
26
- Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau
gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama (sharedvision);
- Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan (mentalmodel);
- Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya (teamlearning);
- Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kaca mata kuda, atau bermental silo (systemsthinking).
Perilaku
Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong
jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat dan sebagainya. terkait dengan kinerja instansi.
Ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif, yaitu ekperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang dimana prang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya,selalu berpikir ke depan,tidak mudah mengeluh, orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, beradaptasi, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan
Salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam hal menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA. Kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman VUCA, yang disebut VUCA Prime, yaitu Vision,Understanding,Clarity,Agility.
Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel.
g. Kolaborasi
Definisi kolaborasi menurut Dyer and Singh adalah “valuegenerated from an alliancebetweentwoormorefirmsaimingtobecomemorecompetitivebydeveloping sharedroutines”. Kolaborasi pemerintah berarti proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kolaborasi pemerintah
mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik yang digunakan
27
sebagai pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian
aktivitas bersama dimana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Pada collaborative governance pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola stuktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, Kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
Tata kelola kolaboratif ada di berbagai tingkat pemerintahan, pada seluruh sektor publik dan swasta dan dalam pelayanan berbagai kebijakan. Kondisi tersebut perlu didukung kepemimpinan yang kuat dengan bakat dan keterampilan yang lebih kompleks. Kepemimpinan fasilitatif mementingkan pembangunan dan pemeliharaan hubungan. Pemimpin dalam konteks kolaboratif fokus pada perekrutan perwakilan yang tepat, membantu memulihkan ketegangan yang mungkin ada di antara mitra, mempromosikan dialog yang efektif dan saling menghormati antara pemangku kepentingan dan menjaga reputasi kolaboratif di antara para peserta dan pendukungnya. Ini adalah tugas pemimpin fasilitatif, untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas kolaboratif antara mitra.
Tahapan dalam melakukan assessment tata kelola kolaborasi:
1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang
2. merencanakan aksi kolaborasi
3. mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi
Proses dalam menjalin kolaborasi:
1. Trustbuilding: membangun kepercayaan dengan stakeholdermitra kolaborasi
2. FacetofaceDialogue: melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh;
3. Komitmen terhadap proses: pengakuan saling ketergantungan; sharing ownership dalam proses; serta keterbukaan terkait keuntungan bersama;
4. Pemahaman bersama: berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama;
5. Menetapkan outcomeantara
28
Aspek normatif kolaborasi pemerintahan diatur pada Pasal 34 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa
“Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan Kewenangan lintas Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”
Nilai-nilai yang dijabarkan di atas menjadi dasar karakter yang dimiliki oleh ASN yang profesional oleh karena itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
E. Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart
Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
a. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang Profesional memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik kkn. Manajemen ASN menekankan kepada pengaturan profesi pegawai agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan mampu mengimbangi perkembangan zaman. Fungsi dan Tugas ASN yaitu pelaksana
kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas; perekat dan pemersatu Bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 UU No 5 Tahun 2014, hak PNS antara lain gaji, tunjangan, perlindungan, pengembanagn kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, dan cuti. Kewajiban antara lain setia dan taat pada Pancasila, UUD’45, NKRI; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
29
undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republik
indonesia.
Kode Etik dan Kode Perilaku ASN,yaitu
- Melaksanakan tugasnya dengan jujur,bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi
- Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
- Melayani dengan sikap hormat, sopan,dan tanpa tekanan
- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan
- Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain
- Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan
- Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
- Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN
- Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien
- Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi antara lain mendukung keberadaan Penerapan Prinsip Akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya,instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai; dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri.
30
Manajemen PNS yang diterapkan antara lain penyusunan & penetapan kebutuhan; pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, perlindungan dan disiplin.
b. Smart ASN
Smart ASN berkaitan erat dengan literasi digital. Presiden Jokowi menekankan lima hal yang perlu menjadi perhatian dalam menangani transformasi digital pada masa pandemic COVID-19. Lima arahan presiden untuk percepatan transformasi digital antara lain perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; persiapan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan,layanan publik, bantuan sosial,sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri,sektor penyiaran; percepatan integrasi Pusat Data Nasional; persiapan kebutuhan SDM talenta digital; serta persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya (Oktari, 2020).
Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat,melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital (digitalskills) saja,namun juga budaya menggunakan digital (digital culture), etis menggunakan media digital (digital ethics), dan aman menggunakan media digital (digitalsafety). Oleh karena itu didapat kurikulum literasi digital, yaitu:
i. DigitalSkill, Kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan seharihari
ii. DigitalCulture, Kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.
iii. Digital Ethics, Kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari
31
iv. Digital Safety, Kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
Hak & Kewajiban dalam Dunia Digital (Council of Europe, n.d) antara lain akses dan tidak diskriminatif, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi,perlindungan privasi dan data, pendidikan dan literasi, perlindungan terhadap anak, dan hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi.
32
BAB 3 RANCANGAN AKTUALISASI
A. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
Penulis sebagai peserta Latsar menjabat sebagai Apoteker Ahli Pertama. Tabel 1
menunjukkan keterkaitan butir SKP dengan isu yang ditemukan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada instansi.
No
Kegiatan Tugas
Pokok Jabatan Kondisi Saat Ini
1 Dispensing dalam
mengkaji resep
individual
Belum optimalnya
penyiapan obat pulang
untuk pasien pulang
rawat inap di Depo
Farmasi Rawat Inap
karena belum
dilakukannya
pengkajian resep
sebelum penyiapan obat
2 Konseling obat Belum optimalnya
pelaksanaan edukasi
obat kepada pasien
pulang di Depo Farmasi
Rawat Inap berdasarkan
temuan bahwa
pasien/keluarganya
bertanya kembali dan
informasi yang diberikan
Apoteker belum
seragam
Kondisi Yang
Diharapkan
Mengkaji resep obat pulang
sebelum obat disiapkan
untuk mencegah duplikasi
penyiapan obat
Edukasi obat diberikan
kepada semua pasien
pulang sesuai pedoman
agar kebutuhan informasi
obat pasien/keluarganya
terpenuhi
33
Tabel 1. Penjelasan Butir SKP
No Kegiatan Tugas
Pokok Jabatan
3 Meracik obat untuk
melakukan dispensing resep individual
Kondisi Saat Ini Kondisi Yang
Diharapkan
Belum adanya SPO
penyiapan obat untuk
pemberian secara
Intraventrikular
sehingga ditemukan
petugas farmasi yang
mempertanyakan cara
meracik obat
intraventrikular karena
standar pelaksanaannya
belum ada dan
penyiapan jarang
dilakukan
Ada SPO untuk meracik
obat sediaan
intraventrikular
4 Penyimpanan dalam menyusun perbekalan farmasi
5 Penyimpanan mengelompokkan perbekalan farmasi
6 Perencanaan mengolah data Sudah
7 Perencanaan dalam menyusun rencana
8 Visite ke ruang rawat
9 Pelayanan Informasi Obat
10 Konsultasi dengan dokter, perawat dan
34
Sudah sesuai SPO Sudah sesuai
SPO
Sudah sesuai SPO Sudah sesuai
SPO
Sudah sesuai
sesuai SPO
SPO
kebutuhan Sudah sesuai SPO Sudah sesuai SPO
Sudah sesuai SPO Sudah sesuai SPO
Sudah sesuai SPO Sudah sesuai SPO
Sudah sesuai SPO Sudah sesuai SPO
No
Kegiatan Tugas
Pokok Jabatan
tenaga kesehatan
lainnya
11 Mendokumentasikan
pemantauan
penggunaan obat
Kondisi Saat Ini
Kondisi Yang
Diharapkan
Sudah sesuai SPO Sudah sesuai SPO
12 Dispensing memeriksa dosis unit obat Sudah sesuai SPO Sudah sesuai SPO
B. Identifikasi Isu
Rancangan aktualisasi diawali dengan mengidentifikasi isu di unit kerja, kemudian ditapis untuk menentukan isu utama yang akan diangkat dan kemudian dibuat gagasan
kegiatan pemecahan isunya. Permasalahan didapat dari berbagai sumber, antara lain hasil observasi dan pengalaman penulis pada Maret – Juni 2022; wawancara dengan rekan sejawat; tugas pokok dan fungsi penulis sebagai apoteker fungsional di unit kerja; dan SKP.
Hasil identifikasi isu kemudian dikonsultasikan kepada rekan sejawat, coach, dan mentor.
Beberapa isu yang menjadi permasalahan aktual di unit kerja Instalasi Farmasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya penyiapan obat pulang untuk pasien pulang rawat inap di Depo Farmasi Rawat Inap RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr Mahar Mardjono pada Tahun 2022.
Penyiapan obat pasien pulang merupakan salah satu dari rangkaian
kelengkapan pasien rencana pulang. Resep obat pulang diresepkan sehari sebelum kepulangan pasien, obat tambahan dapat diresepkan pada hari kepulangan pasien.
Sebagian pasien mengalami penundaan rencana pulang sehingga obat pulang yang sudah disiapkan sebelumnya batal diberikan kepada pasien atau keluarganya. Pasien yang dikonsultasikan ke beberapa dokter spesialis terkadang menerima obat yang
sama dengan atau tanpa rejimen dosis obat yang berbeda. Peresepan oleh dokter yang berbeda di waktu yang berbeda dapat menimbulkan duplikasi obat pulang yang disiapkan.
35
2. Belum optimalnya edukasi obat pasien pulang di Depo Farmasi Rawat
Inap RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr Mahar Mardjono pada Tahun 2022.
Pelayanan edukasi obat pasien pulang diberikan untuk meningkatkan pemahaman pasien dan/atau keluarganya mengenai cara penggunaan obat yang tepat, mengurangi medication error sekaligus meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat yang dibawa pulang. Formulir Rekonsiliasi III digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan edukasi pasien tetapi masih ada pasien/keluarga pasien yang belum memahami waktu minum obat di rumah. Formulir Rekonsiliasi III yang mencantumkan waktu minum obat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pasien terkait waktu minum obat yang tepat agar efek terapi tercapai.
3. Belum adanya SPO penyiapan obat untuk pemberian secara
Intraventrikular di Depo Farmasi Rawat Inap RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr Mahar Mardjono pada Tahun 2022.
Peningkatan kasus infeksi pada otak menuntut alternatif metode pemberian obat untuk meningkatkan kadar obat dalam cairan serebrospinal. Metode pemberian obat secara intraventrikular merupakan metode yang diharapkan dapat meningkat
kadar obat dalam serebrospinal. Metode tersebut berisiko menimbulkan ventrikulitis
sehingga penyiapan sediaan obat dan cara pemberiannya memerlukan perhatian
khusus terutama pada pasien anak. Penyiapan sediaan obat yang memenuhi standar untuk diberikan secara intraventrikular diharapkan dapat meminimalisasi risiko kejadian ventrikulitis.
C. Penetapan CoreIssue
Penapisan isu dilakukan dengan metode APKL. Komponen aktual (A) digunakan
untuk menilai isu yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Komponen problematik digunakan untuk menilai kompleksitas dimensi masalah
sehingga perlu segera dicari solusinya secara komprehensif. Komponen kekhalayakan (K)
digunakan untuk menilai keterlibatan hajat hidup orang banyak. Komponen kelayakan (L)
digunakan untuk menilai masuk akal, realita, relevansi dan dapat dimunculkannya inisiatif pemecahan masalah.
36
Tabel 2. Penapisan Isu dengan Menggunakan Metode APKL
1
Belum optimalnya penyiapan obat pulang
untuk pasien pulang di Instalasi Farmasi
Rawat Inap RSPON Prof. Dr. dr Mahar
Mardjono pada Tahun 2022
Belum optimalnya edukasi obat pasien
pulang di Depo Farmasi Rawat Inap RS
5 3 4 5 17 2 Manajemen ASN
2
Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr Mahar
Mardjono pada Tahun 2022
Belum adanya protokol penyiapan obat
untuk pemberian secara Intraventrikular
5 4 5 5 19 1
Manajemen ASN
3
kepada pasien anak di Depo Farmasi Rawat
Inap RSPON Prof. Dr. dr Mahar Mardjono
pada Tahun 2022
5 4 2 5 16 3
Keterangan: skala 1 – 5 digunakan untuk menunjukkan relevansi isu dengan komponen penilaian. Angka 1 menunjukkan tidak relevan, sedangkan 5 menunjukkan sangat relevan. Kolom Jumlah menunjukkan total nilai menurut Metode APKL untuk kemudian ditentukan skala prioritasnya pada kolom Prioritas.
Semua isu mendapatkan nilai Aktual lima karena merupakan isu yang nyata terjadi di lapangan. Isu pertama mendapatkan nilai Problematik tiga karena isu tersebut tidak
mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep obat pulang. Kekhalayakan mendapatkan nilai empat karena tidak terlalu melibatkan hajat hidup orang banyak dan nilai Kelayakan lima karena dapat ditemukan pemecahan masalahnya. Isu kedua mendapatkan nilai
Problematik empat karena kesempatan pasien untuk mendapatkan edukasi terkait obat pulang terbatas. Nilai Kekhalayakan dan Kelayakan lima karena hajat hidup orang banyak dan dapat ditemukan pemecahan masalahnya. Isu ketiga mendapatkan nilai Kekhalayak
37
No Isu Kriteria JumlahPrioritas Keterkaitan dengan Agenda 3 A PK L
Manajemen ASN
dua karena populasi dalam isu ini sangat kecil. Nilai Problematik empat karena tidak terlalu kompleks dan Kelayakan 5 karena dapat ditemukan pemecahan masalahnya. Hasil penapisan isu dapat dilihat pada Tabel 2.
D. Deskripsi CoreIssue
Berdasarkan hasil Analisa APKL, isu yang dipilih sebagai isu utama untuk rancangan aktualisasi adalah “Belum optimalnya edukasi obat pasien pulang di Depo Farmasi
Rawat Inap RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr Mahar Mardjono pada Tahun
2022”.
Pemberian edukasi merupakan salah satu metode untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pasien. Konseling obat merupakan salah satu metode edukasi pengobatan secara tatap muka. Dalam melaksanakan konseling dibutuhkan beberapa sarana untuk
menunjang kegiatan, antara lain ruang atau tempat konseling dan alat bantu konseling. Alat bantu yang digunakan terdiri dari perlengkapan yang diperlukan oleh apoteker sebagai konselor dalam melakukan konseling maupun alat bantu yang diberikan kepada pasien. Beberapa contoh alat bantu, antara lain alat peraga, dapat menggunakan audiovisual, gambar-gambar, poster, maupun sediaan yang berisi placebo dan medicationchart(bagan waktu minum obat). Medication chart biasanya dibuat untuk pasien dengan regimen pengobatan yang kompleks atau pasien yang sulit memahami regimen pengobatan (Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2006). Ketidakpatuhan (noncompliance) dan ketidaksepahaman (non-concordance) pasien dalam menjalankan terapi merupakan salah satu penyebab kegagalan terapi (Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2006) (National Institute for Health and Care Excellence, 2022).
Dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, pelayanan edukasi obat
pasien pulang diberikan untuk meningkatkan pemahaman pasien dan/atau keluarganya
mengenai cara penggunaan obat yang tepat, mengurangi medication error sekaligus
meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat yang dibawa pulang. Formulir
Rekonsiliasi III digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan edukasi pasien tetapi masih ada pasien/keluarga pasien yang belum memahami waktu minum obat di rumah. Formulir
Rekonsiliasi III yang mencantumkan waktu minum obat diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman pasien terkait ketepatan waktu minum obat. Isu mengenai kebutuhan informasi
obat pasien pulang ditemukan oleh penulis melalui pertanyaan yang diberikan oleh keluarga
38
pasien, terutama, pertanyaan terkait waktu minum obat di rumah untuk obat-obatan dengan rejimen obat lebih dari satu kali sehari.
E. Analisis Penyebab Terjadinya Isu
Penulis mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dengan menggunakan Teknik fishbonedengan Kategori Lima M (Machine,Method,Material,Man&Mindpower dan MotherNature). Kategori Measurementdan MotherofNaturetidak digunakan karena tidak relevan dengan isu yang dianalisa. Diagram fishbonepada Gambar 5 menganalisa masalah berdasarkan Methoddan Man.
Method
SPO Edukasi Obat belum memuat media alat bantu yang diserahkan kepada pasien pulang
Form Rekonsiliasi III belum memuat informasi obat yang dibutuhkan pasien pulang secara komprehensif
Keterbatasan waktu Apoteker dalam memberi edukasi karena jumlah Apoteker terbatas
Apoteker belum memberikan materi edukasi yang seragam Man
F. Analisis Dampak
Belum optimalnya edukasi obat pasien pulang di Depo Farmasi Rawat Inap RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr Mahar Mardjono pada Tahun 2022
Berdasarkan analisis penyebab di atas, terdapat dampak yang akan ditimbulkan jika masalah ini tidak dipecahkan. Belum optimalnya informasi obat yang disampaikan ke pasien pulang dapat menimbulkan dampak diantaranya:
39
Gambar 5. FishboneAnalysisPenyebab Isu
1) Pasien tidak memahami cara konsumsi obat saat di rumah
2) Pasien meminum obat berdasarkan presepsinya sendiri
3) Obat-obat yang waktu pemberian harus diberikan tepat waktu menjadi tertunda
4) Risiko penurunan efektivitas obat yang dikonsumsi
5) Tujuan edukasi obat oleh Apoteker belum tercapai
6) Peningkatan beban sosio-ekonomi jika keadaan pasien tidak membaik atau terjadi perburukan.
Pihak-pihak yang terdampak yaitu, pasien, Apoteker dan rumah sakit
G. Gagasan Pemecahan Isu
Beberapa penyebab telah diidentifikasi kemudian disusun rancangan kegiatan penyelesaian isu. Kegiatan penyelesaian isu disusun berdasarkan SKP dan inovasi. Rangkaian kegiatan penyelesaian isu dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai
dasar BerAKHLAK, menunjang visi dan misi organisasi, serta memperkuat nilai organisasi di unit kerja. yaitu “Optimalisasi SPO Edukasi Obat Pasien Pulang Di Depo Farmasi
Rawat Inap RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta”, outputdari gagasan ini adalah SPO Edukasi Obat, yang melampirkan alur dan Form Rekonsiliasi III, agar kegiatan edukasi tersistematis
Untuk mewujudkan gagasan di atas, dibutuhkan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan aktualisasi nilai-nilai dasar di satuan kerja. Uraian rangkaian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Gagasan Penyelesaian Isu
No Rencana Kegiatan
Tugas
Jabatan
Apoteker Ahli
Pertama
1 Koordinasi rencana kegiatan
dengan Ka. Ins. Farmasi
2 Pembuatan draftSPO Edukasi
Obat
Konseling obat SKP Optimalisasi
SPO Formulir
Konseling obat Inovasi
Rekonsiliasi dan Alat
40
Sumber Capaian
No Rencana Kegiatan
Tugas
Jabatan
Apoteker Ahli
Pertama
Sumber Capaian
3 Pembahasan draft SPO
Edukasi Obat untuk disetujui
ujicoba kelayakan
4 Ujicoba draft SPO Edukasi
Konseling obat SKP Bantu Visual di Depo
Farmasi
Obat Konseling obat SKP
5 Pengajuan draftSPO Edukasi
Obat ke Direktur Utama
melalui Direktur Pelayanan
Medik, Keperawatan, dan
Penunjang
Konseling obat SKP
Rawat Inap
RSPON Prof.
Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta
41
H. Matriks Rancangan Aktualisasi
Unit Kerja : Instalasi Farmasi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Isu yang diangkat : Belum optimalnya Form Rekonsiliasi Obat pasien pulang terkait waktu pemberian obat kepada pasien pulang di Depo Farmasi Rawat Inap RSPON Prof. Dr. dr Mahar Mardjono pada Tahun 2022
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan
Keterkaitan
Kontribusi
1 Koordinasi rencana kegiatan
dengan Ka.
Ins. Farmasi
1.1. Menyiapkan
bahan diskusi rencana kegiatan
Output/Hasil
Kegiatan
Dokumen rancangan
Substansi Mata
Pelatihan
Menyiapkan daftar
diskusi dengan
cermat (Akuntabel) dan mempersiapkan
dengan usaha
terbaik (Kompeten)
terhadap VisiMisi Organisasi
Diangkatnya isu
ini sejalan
dengan visi
institusi dalam
mewujudkan
masyarakat
sehat,
produktif,
Penguatan Nilai Organisasi
Kegiatan ini
mendukung Nilai Organisasi, yaitu: Benevolent, Attentive, Responsive
dengan Ka. Ins. Farmasi
mengenai waktu dan tempat diskusi
Izin berdiskusi Menghargai perbedaan (Harmonis)
beradaptasi dengan
perubahan (Adaptif)
mandiri, yang
berkeadilan.
Serta misi
ketujuh, mewujudkan
masyarakat
42
Tabel 4. Matriks Rancangan Aktualisasi
1.2. Membuat janji
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan
1.3. Koordinasi
rencana kegiatan
dengan Ka. Ins.
Farmasi
Output/Hasil
Kegiatan
Catatan dan
arahan dari Ka.
Ins. Farmasi
Keterkaitan
Substansi Mata
Pelatihan
Menyampaikan
rencana kegiatan
secara ramah dan
cekatan (Berorientasi
pelayanan) serta
terbuka menerima
masukan (Kolaboratif)
menjaga rahasia
instansi dan
jabatan (Loyal)
Kontribusi
terhadap VisiMisi Organisasi
yang
berkepribadian
dalam
kebudayaan
Penguatan
Nilai Organisasi
2.1.
draftSPO
Edukasi Obat
studi literatur baik
dari pedoman
atau jurnal
nasional, dan
Pustaka lainnya
terkait SPO
Edukasi Obat
DraftSPO
Edukasi Obat
dalam bentuk
softcopymaupun
hardcopy
Mencari data
secara proaktif
(Adaptif) dengan
cermat (Akuntabel) serta
usaha terbaik
dalam menyusun
Diangkatnya isu
ini sejalan
dengan visi
institusi dalam
mewujudkan
masyarakat
sehat, produktif,
Kegiatan ini mendukung Nilai
Organisasi, yaitu: Benevolent, Attentive, Innovative
43
2 Pembuatan
Melakukan
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan
Keterkaitan
Kontribusi
Penguatan
rancangan isi, alur
kegiatan dan
lampiran Form
Rekonsiliasi III
yang akan dimuat
dalam SPO
dengan Ka. Ins.
Farmasi
Output/Hasil
Kegiatan
DraftSPO
Edukasi Obat
softcopymaupun
hardcopy
Substansi Mata
Pelatihan
draftSPO (Kompeten)
Mencari data
secara proaktif dan
memperhatikan
kepentingan
masyarakat (Adaptif) dengan
cermat (Akuntabel)
memahami
kebutuhan
masyarakat (Berorientasi
pelayanan)
memegang teguh
ideologi pancasila (Loyal)
memberikan usaha
terbaik dalam
terhadap Visi-
Misi Organisasi
mandiri, yang
berkeadilan.
Serta misi
ketujuh, mewujudkan
masyarakat
yang
berkepribadian
dalam
kebudayaan
Nilai Organisasi
44
2.2. Mendiskusikan
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/Hasil Kegiatan
Keterkaitan
Substansi Mata
Pelatihan
menyusun draft
video (Kompeten)
memberi
kesempatan untuk
rekan sejawat atau
mentor untuk
berkontribusi
(Harmonis) dan
menerima
kontribusi
(Kolaborasi)
Kontribusi
terhadap Visi-
Misi Organisasi
Penguatan
Nilai Organisasi
3 Pembahasan
draftSPO
Edukasi Obat
untuk disetujui ujicoba
kelayakan
3.1. Mengajukan
persetujuan draft
SPO Edukasi Obat
kepada Ka. Ins.
Farmasi
DraftSPO
Edukasi Obat di
review dan
menerima saran
perbaikan dari
Ka. Ins. Farmasi
Mengajukan
persetujuan draft
SPO dengan
bertanggungjawab
(Akuntabel)
melakukan
perbaikan tanpa
henti
(Berorientasi
Diangkatnya isu
ini sejalan
dengan visi
institusi dalam
mewujudkan
masyarakat
sehat, produktif, mandiri, yang
Kegiatan ini
mendukung Nilai
Organisasi, yaitu:
Benevolent, Responsive, Attentive, Innovative
45
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/Hasil
Kegiatan
Keterkaitan
Substansi Mata
Pelatihan
pelayanan)
toleran akan
perbedaan (Harmonis)
terbuka menerima
saran
(Kolaboratif) dan
berkenan mengikuti
saran jika tidak
bertentangan
dengan peraturan
yang berlaku
(Loyal)
Kontribusi
terhadap VisiMisi Organisasi
berkeadilan.
Serta misi
ketujuh, mewujudkan
masyarakat
yang
berkepribadian
dalam
kebudayaan
Penguatan
Nilai Organisasi
3.2. Melakukan
perbaikan
berdasarkan hasil review dan saran
dari Ka. Ins.
Farmasi
DraftSPO, Form Rekonsiliasi III, softcopymaupun
hardcopydalam
bentuk revisi
akhir
Inovatif dalam
memperbaiki SOP, Form Rekonsiliasi
III dan Video
edukasi (Adaptif)
dilakukan dengan
integritas
46
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/Hasil Kegiatan
Keterkaitan
Substansi Mata
Pelatihan
(Akuntabel) dan
usaha terbaik (Kompeten)
Kontribusi
terhadap Visi-
Misi Organisasi
Penguatan
Nilai Organisasi
4 Ujicoba draft
SPO Edukasi
Obat
3.3. Meminta persetujuan Ka.
Ins. Farmasi
untuk revisi akhir
SPO Edukasi Obat
yang akan
diujicoba
4.1. Menyusun Instrument ujicoba
Revisi akhir SPO
Edukasi Obat
untuk diujicoba
disetujui oleh Ka.
Ins. Farmasi
Meminta
persetujuan
dengan ramah
(Berorientasi
pelayanan)
berdedikasi dalam
finalisasi SPO
Edukasi Obat (Loyal)
Instrument
ujicoba berupa pertanyaan
dalam bentuk kuesioner yang
diberikan kepada responden
(pasien/keluarga
Menyusun
instrumenujicoba
dengan teliti
(Akuntabel) dan
usaha terbaik
(Kompeten)
Diangkatnya isu
ini sejalan
dengan visi
institusi dalam
mewujudkan
masyarakat
sehat, produktif,
Kegiatan ini mendukung Nilai
Organisasi, yaitu: Benevolent, Attentive, Responsive
47
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/Hasil
Kegiatan
pasien) selama
masa ujicoba
4.2. Pelaksanaan ujicoba Kuesioner yang
telah diisi
responden, dokumentasi
kegiatan ujicoba
Keterkaitan
Substansi Mata
Pelatihan
Menjaga
kerahasiaan data
responden (Loyal)
meminta kepada
apoteker lain
secara ramah
(Berorientasi
pelayanan) untuk
menggunakan
Form Rekonsiliasi
III dan video
edukasi kemudian
menyebarkan
kuesioner kepada
responden
(Kolaboratif) dan
menyamakan
Kontribusi
terhadap VisiMisi Organisasi
mandiri, yang
berkeadilan.
Serta misi
keempat, mewujudkan
kualitas hidup
manusia yang
tinggi, maju
dan sejahtera
Penguatan
Nilai Organisasi
48
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan
Output/Hasil Kegiatan
Keterkaitan
Substansi Mata
Pelatihan
presepsi
(Harmonis)
Kontribusi
terhadap VisiMisi Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
4.3. Mendiskusikan hasil ujicoba dengan Ka. Ins. Farmasi.
Laporan ujicoba
dalam bentuk
softcopydan
hardcopy
Menjaga
kerahasiaan data
responden (Loyal)
membuat laporan
dengan cermat
(Akuntabel)
menerima masukan
(Kolaboratif)
dengan
menghargai
perbedaan (Harmonis) dan
memperhatikan
kepentingan
masyarakat (Adaptif)
49
5
5.1.
DraftSPO Edukasi
Mengajukan persetujuan draft Diangkatnya
ini sejalan Kegiatan ini mendukung Nilai
Pengajuan draftSPO
Mengajukan persetujuan draft
Obat
isu
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan
Edukasi Obat
ke Direktur
Utama melalui
Direktur
Pelayanan Medik, Keperawatan, dan
Penunjang
SPO Edukasi Obat
dan laporan
ujicoba kepada
Ka. Ins. Farmasi
Output/Hasil Kegiatan
dan laporan
ujicoba yang
telah di review
dan menerima
saran perbaikan
dari Ka. Ins.
Farmasi
Keterkaitan
Substansi Mata
Pelatihan
SPO Edukasi Obat
dan laporan ujicoba
dengan
bertanggungjawab
(Akuntabel)
melakukan
perbaikan tanpa
henti
(Berorientasi
pelayanan)
toleran akan
perbedaan (Harmonis)
terbuka menerima
saran (Kolaboratif) dan
berkenan mengikuti
saran jika tidak
bertentangan
dengan peraturan
Kontribusi
terhadap Visi-
Misi Organisasi
dengan visi
institusi dalam
mewujudkan
masyarakat
sehat, produktif, mandiri, yang
berkeadilan.
Serta misi
keempat, mewujudkan
kualitas hidup
manusia yang
tinggi, maju
dan sejahtera
Penguatan
Nilai Organisasi
Organisasi, yaitu: Benevolent, Attentive, Responsive, Noble
50
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan
Keterkaitan
Kontribusi
5.2. Melakukan perbaikan
berdasarkan hasil
review dan saran
dari Ka. Ins.
Farmasi
Output/Hasil Kegiatan
Substansi Mata
Pelatihan
yang berlaku
(Loyal)
DraftSPO
Edukasi Obat
dan softcopy
maupun
hardcopy
terhadap VisiMisi Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
5.3. Meminta
persetujuan Ka.
Ins. Farmasi
untuk revisi akhir
SPO Edukasi Obat
yang akan
diajukan ke
Revisi akhir SPO
SPO Edukasi
Obat dan laporan
ujicoba final
disetujui oleh Ka.
Ins. Farmasi
Inovatif dalam
memperbaiki SPO, Form Rekonsiliasi
III, video edukasi
dan laporan ujicoba
(Adaptif)
dilakukan dengan
integritas
(Akuntabel) dan usaha terbaik
(Kompeten)
Meminta
persetujuan dengan ramah
(Berorientasi
pelayanan)
berdedikasi dalam
finalisasi SPO, Form
51
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan
Direktur Utama
melalui Direktur
Pelayanan Medik, Keperawatan, dan
Penunjang
5.4. Mengajukan
revisi akhir SPO
Edukasi Obat ke
Direktur Utama
melalui Direktur
Pelayanan Medik, Keperawatan, dan
Penunjang
Output/Hasil Kegiatan
Keterkaitan
Substansi Mata
Pelatihan
Rekonsiliasi III, video edukasi dan laporan ujicoba (Loyal)
Kontribusi
terhadap VisiMisi Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
Lembar verbal persetujuan dari
Direktur
Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang
Meminta persetujuan dengan ramah (Berorientasi
pelayanan)
berdedikasi dalam
finalisasi SPO, Form
Rekonsiliasi III, video edukasi dan laporan ujicoba (Loyal)
52
I. Jadwal Rencana Kegiatan
Jadwal rencana kegiatan selama masa aktualisasi dapat dilihat pada Tabel 6.
1 Koordinasi rencana
kegiatan dengan Ka.
Ins. Farmasi
2 Pembuatan draftSPO
Edukasi Obat
3 Pembahasan draft
SPO Edukasi Obat
untuk disetujui
ujicoba kelayakan
4 Ujicoba draftSPO
Edukasi Obat
5 Pengajuan draftSPO
Edukasi Obat ke
Direktur Utama
melalui Direktur
Pelayanan Medik, Keperawatan, dan
Penunjang
53
No Kegiatan 30 Juni Juli 1-5 Agustus Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV
Tabel 5. Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi
DAFTAR PUSTAKA
Bibliography
Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2006). Pedoman Konseling
PelayananKefarmasianDiSaranaKesehatan.Jakarta.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia. (2021). Peraturan Lembaga Administrasi Negara
RepublikIndonesiaNomor1Tahun2021TentangPelatihanDasarCalonPegawai NegeriSipil.Jakarta.
Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2017). Peraturan
MenteriPendayagunaanAparaturNegaradanReformasiBirokrasiNomor38Tahun
2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Jakarta:
Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). SuratEdaran
MenteriPendayagunaanAparaturNegaradanReformasiBirokrasiNomor20tahun
2021 Tentang Implementasi CoreValues dan Employer Branding Aparatur Sipil
Negara. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). PeraturanMenteriKesehatanNomor
72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Kementrian Kesehatan.
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2002). Undang-UndangDasarNegara RepublikTahun1945AmandemenKeempat.Jakarta.
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2009). Undang-UndangNomor25
Tahun2009TentangPelayananPublik.Jakarta.
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). Undang-UndangNomor30
Tahun2014TentangAdministrasiPemerintahan.Jakarta: Kementerian Sekretariat
Negara Republik Indonesia.
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik
IndonesiaNomor5Tahun2014TentangAparaturSipilNegara.Jakarta.
Matlisiza, N., & Zonke, N. (2017). Accountability and integrity as unique column of good governance. Public and Municipal Finance, 6(1), 75-82.
doi:10.21511/pmf.06(1).2017.08
54
Matsiliza, N. (2013). Creating a new ethical culture in the South African local government.
TheJournalofAfrican&AsianLocalGovernmentStudies, 1(2).
National Institute for Health and Care Excellence. (2022). Medicinesadherence:involving patientsindecisionsaboutprescribedmedicinesandsupportingadherence.London.
RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. (2022, Juni 13). Retrieved from RSPON: http://rspon.co.id
55
LAMPIRAN
Lampiran 1. Form Rekonsiliasi III yang saat ini digunakan
56
Lampiran 2. Usulan Revisi Form Rekonsiliasi III
57
Keterangan : PG = Pagi; SI = Siang; SO = Sore; MLM = Malam
58
Lampiran 3. Kuesioner Kebutuhan Informasi Obat
(Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014)
(Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2002)
(Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, 2021)
(RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, 2022)
(Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009)
(Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021)
(Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017)
(Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014)
(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016)
59
IDENTITASDIRI
•Nama apt.PutriSyahidaAgustina,S.Farm.
•NIP
199105072022032002
•Jabatan/Golongan
ApotekerAhliPertama/III-B
•UnitKerja
InstalasiFarmasiRSPONProf.Dr.dr.Mahar
MardjonoJakarta
•Instansi
KementerianKesehatanRepublikIndonesia
RSPONPROFDRDRMAHARMARDJONO
VISIRSPON
TerwujudnyamasyarakatSehat, Produktif,Mandiri,Yang BerkeadilanUntukMenuju IndonesiaMajuyangBerdaulat, mandiridanBerkepribadian BerlandaskanGotongRoyong.
MISIRSPON
•Terwujudnyakeamanannasionalyangmampu menjagakedaulatanwilayah,menopang kemandirianekonomidenganmengamankansumber dayamaritimedanmencerminkankepribadian Indonesiasebagainegarakepulauan.
•Mewujudkanmasyarakatmaju,berkesinambungan dandemokratisberlandaskannegarahukum.
•Mewujudkanpolitikbebasdanaktifserta memperkuatjatidirisebagainegaramaritime.
•Mewujudkankualitashidupmanusiayangtinggi,majudan sejahtera.
•Mewujudkanbangsayangberdayasaing.
•MewujudkanIndonesiamenjadinegaramaritimeyang mandiri,majudankuatdanberbasiskankepentingan nasional,serta
•Mewujudkanmasyarakatyangberkepribadiandalam kebudayaan.
6/28/2022 1
