LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI PESERTA PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/III
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2022
Disusun Oleh:
Nama : Widiastuty Irawati
NIP : 198808202022032001
Jabatan: Apoteker – Ahli Pertama
Instansi: BBKPM Bandung
Laporan Pelaksanaan Aktualisasiini Telah diseminarkan pada tanggal (sesuai tanggal)
Peserta Pelatihan
Ttd
Widiastuty Irawati
NIP.198808202022032001
DISETUJUI:
1
Nama NIP Nama NIP Nama NIP
Penguji Coach Mentor
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN …
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I GAMBARANORGANISASI DAN PROFIL PESERTA
A. Gambaran Organisasi
B. Profil Peserta
C. Identifikasi Isu(Masalah)
D. Perumusan danPenetapan Isu (masalah)
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI
A. Identifikasi Isu
B. Penetapan CoreIsu
C. Penyebab Isu
D. Gagasan Isu
E. Kegiatan
F. Matrik Rancangan Aktualisasi
BAB III RENCANAJADWAL KEGIATAN AKTUALISASI
A. Pemetaan Stakeholder
B. JadwalKegiatan Aktualisasi
C. Identifikasi Kendala danRencana Antisipasinya
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
2
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Kriteria Penilaian
Tabel 2.2. Permasalahan/ Isu di BBKPM Bandung
Tabel 2.3. Matrix Kegiatan Rancangan Aktualisasi
Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan
Tabel 3.2. Kendala Kegiatan dan rencana penyelesaian
3
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Struktur Organisasi BBKPM Bandung
Gambar 2.1. Bukti Screen Shoot Kartu Stok
Gambar 2.2. Bukti Foto Sisa Stok
Gambar 2.3. Bukti Foto Penandaan
Gambar 2.4. Diagram Ishikawa
4
BAB I
GAMBARANORGANISASI DANPROFIL PESERTA
A. Gambaran Organisasi
Pada Sub bab ini berisi informasi organisasi terdiri darivisi, misi, nilai, tugas dan fungsi sesuai dengan unit eselon II asal peserta.
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI yang menjalankan pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PK-BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perencanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatandankemitraansertapengembangansumberdayadibidangkesehatanparu masyarakat. Selayaknya suatu organisasi, BBKPM Bandung dirancang atas dasar misi, visi dan tujuan-tujuannya, karena organisasi merupakan suatu tatanan untuk mencapai tujuan.
BBKPM Bandung didirikan pada tahun 1952, dengan nama BP5 (Balai
Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis (TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl.
Ir. H. Juanda 45 kemudian pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang
saat ini menjadi lokasi BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun
1955. Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas, fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru lainnya.
BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat) dengan merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor:
62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:
1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
5
Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat, yang menetapkan BP4 Bandung
sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) eselon 3b Pada tahun 2007
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan menjadi Balai Besar
Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM). Dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi di tingkat Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari UPT di bawah Direktorat Jenderal Binkesmas menjadi di bawah
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 yang
menetapkan kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan.
BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah pada Kementerian
Kesehatan RI yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(PK-BLU) melalui surat Kementerian Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28
Februari2011.DengankeluarnyaPeraturanPresidenNomor 35Tahun2015tentang
Kementerian Kesehatan maka, BBKPM Bandung saat ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang nomenklatur sebelumnya adalah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
Lokasi BBKPM Bandung di Jalan Cibadak Nomor 214 Bandung
menempati bangunan seluas 6.687 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 3.330 m2, sedangkan sarana BBKPM Bandung di Garut memiliki bangunan seluas 220 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 1.704 m2 dan di Cianjur memiliki bangunan seluas
662 m2 dan bangunan Hibah ex. Kantor BKKBN Cianjur seluas 600 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 2.450 m2.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
2354/Menkes/Per/XI/2011
532/Menkes/Per/IV/2007
tentang Perubahan Permenkes Nomor
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan
Paru Masyarakat (BBKPM), bahwa Tugas Pokok BBKPM Bandung adalah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.
Adapun fungsi BBKPM Bandung adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru
6
spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat.
b. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru.
c. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.
d. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru.
e. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan kesehatan paru.
f. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.
Dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa wilayah kerja
BBKPM Bandung meliputi 13 Provinsi yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011 tentang
Perubahan Permenkes Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), BBKPM Bandung
merupakan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. BBKPM
Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Balai, susunan organisasi BBKPM
Bandung terdiri dari :
a) Bagian Tata Usaha
b) Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
c) Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
d) Instalasi
e) Kelompok Jabatan Fungsional
f) Satuan Pemeriksaan Internal
7
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBKPM Bandung
BBKPM Bandung juga memiliki 2 unit pelaksana fungsional yaitu Unit
Pelayanan Fungsional BBKPM Bandung di Cianjur dengan wilayah kerja meliputi
seluruh Cianjur, Sukabumi, Bogor dan Unit Pelayanan Fungsional BBKPM Bandung di Garut dengan wilayah kerja meliputi seluruh Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sumedang. Selain melakukan bimbingan teknis dan supervisi secara rutin, BBKPM Bandung juga melakukan fasilitasi serta koordinasi dalam perencanaan program dan kegiatan, pengadaan pegawai, penyusunan kegiatan dan anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya dibebankan pada
DIPA BBKPM Bandung.
Visi
Menjadi rujukan kesehatan paru masyarakat yang terkemuka di tingkat
Nasional
Misi
1. Menyelenggarakan pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kepada masyarakat
2. Mensinergikan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) secara paripurna
3. Mempercepat terwujudnya masyarakat sehat paru yang mandiri dan berdaya
4. Meningkatkan derajat kesehatan paru masyarakat
Nilai-Nilai Organisasi
Integritas - Keteladanan - Profesionalisme - Komunikasi - Sinergi
8
B. Profil Peserta
Pada Subbabini diisi dengan profil penempatan peserta dilengkapi dengan jabatan
serta tugas dan fungsi peserta
Nama : Widiastuty Irawati
NIP : 198808202022032001
Jabatan / Golongan : Apoteker Ahli Pertama /III-B
Unit Kerja : Instalasi Farmasi BBKPM Bandung ( Koordinator Pengendali Persediaan Farmasi)
Dalam pelaksanaan aktualisasi, peserta diklat mengacu pada kegiatan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP), yaitu :
1. Mengklarifikasi pemilihan perbekalan famasi
2. Mengolah data perencanaan
3. Menyusun perbekalan farmasi dalam penyimpanan
4. Merekapitulasi daftar usulan dalam penghapusan
5. Meracik obat untuk melakukan dispensing resep individual
6. Pemberaian informasi obat
7. Menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumennya
8. Membuat karya tulis ilmiah dalam bidang kefarmasian/ Kesehatan
9. Menerjemahkan/ menyadur buku atau bahan lainnya di bidang kefarmasian/ Kesehatan
10. Merumuskan system pelayanan kefarmasian
11. Peserta dalam lokakarya / Seminar
12. Keanggotaan dalam organisasi profesi Apoteker sebagai anggota aktif.
9
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI
A. Identifikasi Isu
Berdasarkan pada kegiatan orientasi yang dilakukan di unit kerja
yang bertujuan untuk memahami dan mendalami tugas dan fungsi sebagai apoteker kordinator pengendali persediaan pada periode Maret- Mei 2022 dan diskusidenganKepalaInstalasisFarmasidenganKoordinatorgudangterdahulu yang saat ini dimutasi menjadi kordinator pelayanan. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di gudang instalasi farmasi yaitu :
1. Terjadinya kekosongan obat, hal ini dibuktikan dengan stok obat kosong yang terjadi masih terbilang cukup tinggi di BBKPM Bandung yaitu rata-rata sebanyak ±35% pada tahun 2021 dan ± 33 % pada periode januari-mei 2022. Adapun harapan dari manajemen yaitu seluruh obat penunjang pelayanan Kesehatan dapat terjamin ketersediaan (100%)
Damapak dari Isu :
- Dapat menybabkan komplain dari pasien dan tenaga Kesehatan lainnya.
- Jika terjadi kekosongan obat, pelayanan yang dilakukan di BBKPM menjadi tidak optimal, hal ini dapat menjadi image yang buruk bagi instansi.
Hal ini berkaitan dengan agenda 3 tentang Manajemen ASN yaitu point Fungsi dan peran ASN sebagai Pelayan publik, dimana
Apoteker sebagai ASN pelayan public harus memberikan pelayanan yang professional dan berkualitas, mengutamakan kepentingan public / kepentingan bagian terkait agar dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik.
2. Belum optimalnya pemantauan pelaksanaan system pengelolaan
FEFO pada proses pengambilan amprahan obat oleh staff gudang, kondisi Yang diharapkan dengan adanya system pengelolaan FEFO
10
adalah dapat menghindari semaksimal mungkin adanya barang yang
ED, sejalan dengan rencana strategis BBKPM terwujudnya efisiensi belanja. Hal ini menjadi isu yang diangkat k dibuktikan dengan
ditemukannya data vicilin pada system yang mempunyai 2 Expiry
date yaitu Mei 2022 dan November 22 karena terdapat 2 kedatangan
seperti pada kartu stok berikut :
Stok akhir vicilin yang terakhir seharusnya 190 vial Vicilin dengan
ED Mei 2022 dan 100 vial Vicilin dengan ED November 2022
namun pada fisik barang vicilin ditemukan 250 vial Vicillin dengan
ED Mei 2022 dan 40 vial dengan ED November 2022
11
Gambar 2.1 Bukti Screen Shoot Kartu Stok
Damapak dari Isu :
- Jika tidak pelaksanaan system FEFO tidak berjalan dengan
optimal, akan terdapat banyak obat yang expired, pada kasus ini kerugian mencapai Rp. 2.040.000,- hal tersebut dapat merugikan instansi dan negara pada umumnya.
Hal ini berkaitan dengan agenda 3 tentang Manajemen ASN yaitu fungsi ASN sebagai Pelaksana Kebijakan dan kewajiban ASN untuk
melaksanakan kebijakan yang dirumuskan, Kebijakan system FEFO
telah tertuang dalam panduan pelaksanaan pelayanan farmasi di BBKPM Bandung, sehingga wajib melaksanakan panduan tersebut namun pada praktek pelaksanaan nya belum terlaksana secara optimal, serta point Kode etik dan prilaku ASN yaitu ASN wajib menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif dan efisien dan melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, dengan tidak terlaksananya system
FEFO pelaksanaan tugas tidak cermat dan disiplin sehingga dapat menimbulkan dampak meningkatnya angka kadaluarsa sediaan farmasi di Instansi, sehingga tidak efektif dan efisien.
3. Belum optimalnya penandaan dan pemberian identitas yang ada di gudang farmasi, system penandaan yang dilakukan hanya menggunakanlabelstikeryangmudahterkelupas/terlepas,sebanyak 18% label yang tertempal terlepas, dan 6% label terkelupas.
12
Gambar 2 2 Bukti Foto Sisa Stok
Damapak dari Isu :
- Pada proses pengambilan amprahan menjadi lebih lama karena setiap pengambilan harus membasa identitas pada folding box
- dikhawatirkan jika tidak jelas terutama pada obat LASA akan terjadi kesalahan pengambilan kekuatan sediaan.
- Dapatmenghambatpadaprosesperhitunganstokofnamekarena pencarian barang harus membaca identitas pada folding box satu persatu dan dapat menjadi kesalahan perhitungan karena salah jumlah sediaan terutama pada obat LASA.
Hal Ini berkaitan dengan Agenda 3 yaitu Kode etik dan prilaku ASN point kode etik dan prilaku ASN point memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, dalam hal ini yang memerlukan informasi terkait adalah tim stok opname dan staff Gudang.
B. Penetapan Core Isu
Berdasarkan pada isu yang ada di BBKPM Bandung seperti yang
telah dipaparkan diatas, maka diperlukan penapisan isu actual yang akan
13
Gambar 2.1 Bukti Foto Penandaan
Terkelupas
Terlepas
diangkat menjadi isu utama dengan menggunakan Analisa USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) yang merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas.
Urgency yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus segera ditindaklanjuti, seriousness yaitu seberapa serius isu tersebut jika dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan, dan Growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani.
Berdasarkandiskusi dengan atasan dan rekan sejawat yang dilakukan pada 22 Juni 2022, berdasarkan kejadian yang sering terjadi ditentukanlah kriteria penilaian sebagai berikut :
5 Angka kejadian > 30% Sangat mendesak
4 Angka Kejadian > 25,1-30% Mendesak
3 Angka Kejadian 20,1-25% Harus segera
2 Angka Kejadian 15,1-20% Dijadwalkan (yang akan datang)
1 Angka Kejadian < 15% Dapat diterima
berdampak besar terhadap citra perusahaan menimbulkan keluhan pada media massa kerugian material > 10 jt
Berdampak cukup besar pada Sebagian besar unit menimbulkan keluhan tertulis secara intern kerugian material 7.5-10 jt
Berdampak cukup besar pada 3-4 bagian, menimbulkan keluhan secara lisan Kerugian material 5-7.5 jt
Berdampak kecil pada 2-3 bagian saja, tidak menimbulkan keluhan Merugian material 2.5-5 jt
Berdampak pada unit pelaksana saja, tidak menimbulkan keluhan Kerugian material < 2,5 jt
Pertumbuhan kejadian sangat cepat
Pertumbuhan kejadian cepat
Pertumbuhan kejadian cukup cepat
Pertumbuhan kejadian lambat
Pertumbuhan kejadian sangat lambat
14
Nilai Urgency
Growth
Seriouseness
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian
1 Terjadinya kekosongan obat vital dan
esensial di BBKBM Bandung hal ini
dibuktikan dengan stok obat kosong
yang terjadi masih terbilang cukup
tinggi yaitu rata-rata sebanyak ±35%
pada tahun 2021 dan ± 33 % pada periode januari-mei 2022.
2 Belum optimalnya pemantauan
pelaksanaan FEFO pada proses
pengambilan amprahan obat oleh
staff gudang di BBKPM Bandung
3 Belum optimalnya penandaan dan pemberian identitas yang ada di gudang farmasi BBKPM Bandung, system penandaan yang dilakukan hanya menggunakan label stiker yang mudah terkelupas/terlepas.
Pelayanan yang diberikan tidak maksimal sehingga
dapat menyebabkan dampak buruk kepada
BBKPM karena terdapat keluhan dari pasien.
Keluhan dari dokter karena kosongnya obat yang tersedia.
5 5 4 14 Prioritas 1
Terdapat obat yang kadaluarsa sehingga
menyebabkan kerugian untuk BBKPM
4 5 4 13 Prioritas 2
Proses preparasi distribusi obat dan stock off name terhambat karena penandaan tidak eye catching, harus membaca identitas pada box satu per satu
Dikhawatirkan terjadinya mix-up LASA
2 2 3 8 Prioritas 3
Isu/ Permasalahan Dampak
Terkait U S G Total Ket
No
Pihak
1. Petugas PPPK
2. Instalasi Farmasi
3. Instansi
4. Pasien
5. Dokter
1. Personil gudang
2. Tim SO
3. Staf PPK
1. Personil Gudang
2. Tim SO
Tabel 2.2 Permasalahan/ Isu di BBKPM Bandung
Penjelasan Penetapan core isu :
Pada isu kekosongan stok obat, nilai urgency diberikan nilai 5 (sangat mendesak) karena perbaikan stok obat di BBKPM harus segera diatasi.karena berhubungan dengan keberlangsungan pelaksanaan pelayanan Nilai seriousness diberikan nilai 5 (sangat serius) karena dinilai dari dampak yang dotimbulkan yaitu munculnya keluhan bahkan sampai menyebabkan buruknya citra instansi, dan growth diberikan nilai 4 (pertumbuhan kejadian cepat) karena Jika tidak segera diatasi dikhawatirkan tingkat kekosongan akan semakin tinggi
Pada isu Belum optimalnya pemantauan pelaksanaan sistem FEFO urgency diberikan nilai 5 (sangat mendesak) karena pengendalian harus segera diatasi.karena berhubungan dengan sistem yang harus dijalankan. Nilai seriousness diberikan nilai 4 ( serius) karena dinilai dari dampak yang dotimbulkan yaitu kerugian material karena adanya barang yang ED, dan growth diberikan nilai 4 (berdampak) karena Jika tidak segera diatasi dikhawatirkan tingkat kerugian akan semakin tinggi
Pada isu Belum optimalnya pemberian penandaan urgency diberikan nilai 2 (kurang mendesak) karena hanya menghambat waktu, namun proses dapat terus berjalan dengan membaca pada identitas kemasan. Nilai seriousness diberikan nilai 2 (kurang serius) karena dinilai dari dampak yang ditimbulkan yaitu bertambahnya waktu proses dan terdapat potensi mixup pada obat LASA namun tidak terlalu berdampak significant karena pelanggan dari gudang farmasi adalah unit dan apotekfarmasi,tidaklangsungberdampakterhadappasien,dangrowthdiberikannilai3(pertumbuhan kejadian cukup cepat) karena Jika tidak segera diatasi dikhawatirkan label yang masih menempel dan terkelupas akan terlepas sehingga terhambatnya proses akan semakin meningkat.
16
C. Penyebab Isu Prioritas 1
Surrounding System
Belum adanya sosialisasi terkait pengendalian persediaan di BBKPM Bandung
Pasien meningkat
Uncontrol
Pemakaian meningkat
Belum adanya sosialisasi terkait pengendalian persediaan di BBKPM
Terdapat prosedur perencanaan persediaan perbekalan farmasi
E-Catalouge error
Uncontrol
Permintaan Pemesanan by Defekta dibuat berdasarkan stok yang habis atau perkiraan mendekati habis pada saat persiapan distribusi sehingga terlanjur terjadi kekosongan
Metode Manajemen stok yang ada belum optimal
Belum adanya system monitoring stok berjalan pasti (ROP & OP)
Belum adanya sosialisasi terkait pengendalian persediaan di BBKPM
Kekosongan Obat
Terdapat leadtime pengiriman ± 2 bulan
Terjadi kekosongan obat di supplyer/manufacturer
Uncontrol
Supplyer non e-catalouge dipilih berdasarkan ketersediaan barang dan harga skill
Supplyer
70% berasal dari e-Catalouge
Skill pengelolaan stok di BBKPM belum optimal
Sudah terdapat Buffer stok/ safety stok dibuat pada saat perencanaan tahunan
Belum adanya system monitoring stok berjalan terhadap buffer stok (ROP & OP)
Belum adanya sosialisasi terkait pengendalian persediaan di BBKPM
Belum adanya sosialisasi terkait pengendalian persediaan di BBKPM
Safety
Gambar 2.4 Diagram Ishikawa
Dalam penentuan deep rootcause analysis penggunaan diagram Ishikawa dipadukan dengan Why-why analysis, berdasarkan pada Analisa diatas, dapat diketahui adanya kekosongan stok dapat terjadi karena beberapa penyebab masalah yaitu :
1. Dikarenakan adanya peningkatan pemakaian obat yang setelah di breakdown peningkatan pemakaian dapat terjadi apabila terdapat peningkatan pasien, peningkatan pasien tersebut merupakan keada an yang tidak dapat dikendalikan.
2. Terdapat produk dengan leadtime pengiriman ±2 bulan, hal ini disebabkan adanya kekosongan obat dari supplyer/Manufacturer. Hal ini merupakan penyebab yang tidak dapat kita kendalikan karena permasalahan kekosongan stok merupakan masalah external.
3. Sistem e-katalog yang digunakan untuk pemesanan kadangkala mengalami error, sehingga tidak dapat digunakan untuk proses pemesanan. Hal ini merupakan penyebab yang tidak dapat dikendalikan karena system tersebut bukan merupakan system yang dibuat LKPP
4. Kurang optimalnya skill pengelolaan di BBKPM dalam pengelolaan stok; metode manajemen stok belum optimal karena proses pemesanan ulang dilakukan menggunakan defecta (dimana defecta dibuat berdasarkan laporan stok barang yang kosong atau perkiraan mendekati kosong di gudang pada saat persiapan distribusi, sehingga barang terlanjur mengalami kekosongan); serta belum adanya monitoring (titik Reorder Point dan Order Point) stok berjalan terhadap buffer stock, yang setelah dibreakdown kembali terkait mengapa hal-hal tersebut dapat terjadi, sumbernya adalah karena kurangnya pemahaman mengenai pengendalian persediaan dan sistem pengendalian persediaan, hal ini dikarenakan di BBKPM Bandung belum pernah diadakan sosialisasi terkait materi tersebut.
Sehingga berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan deep root cause masalah dari kekosongan obat yang dapat dimitigasi adalah belum
pernah diadakannya sosialisasi pengendalian persediaan dan system
pengendalian persediaan
18
D. Gagasan Pemecahan Isu
Berdasarkan pada analisa yang sudah dipaparkan diatas diperoleh gagasan pemecahan isu kekosongan obat yaitu dilakukannya sosialisasi
terkait pengendalian persediaan dan system pengendalian persediaan, diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya kompetensi pengelolaan persediaan di BBKPM, serta dapat mengimplementasikan system pengelolaan sediaan menggunakan
Microsoft excel sebagai alat bantu dengan pemanfaatan titik Reorder
Point dan Order Point
E. Kegiatan
Berdasarkan gagasan pemecahan isu yang telah diuraikan diatas, maka harus diuraikan tahapan-tahapan rencana untuk mengimplementasikan gagasan tersebut, Adapun tahapannya yaitu :
1 Persiapan dan penyampaian gagasan pemecahan isu yaitu sosialisasi pengendalian persediaan dan pembuatan alat bantu pengendalian persediaan berupa file Microsoft Excel
2 Melakukan Penyusunan materi sosialisasi pengendalian persediaan, evaluasi dan alat bantu pengendalian persediaan berupa file Microsoft excel
3 Persiapan Pelaksanaan sosialisasi pengendalian persediaan, evaluasi dan pembahasan pengimplementasian system pengendalian persediaan menggunakan alat bantu berupa file Microsoft excel
4 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengendalian persediaan, evaluasi pemahaman dan pembahasan pengimplementasian system pengendalian persediaan menggunakan alat bantu berupa file Microsoft excel
5 Evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penggunaan alat bantu file mikrosoft excel
19
F. Matrik rancangan Aktualisasi
Output kegiatan & Hasil/Bukti
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
1 Persiapan dan
penyampaian
gagasan
pemecahan isu
yaitu
sosialisasi
pengendalian
persediaan, system
pengendalian persediaan dan pembuatan alat
bantu
pengendalian
persediaan
berupa file
Microsoft Excel
1. Membuat janji untuk bertemu dengan bagian terkait (Staf PPK, Kepala instalasi, Sub Kordinator Penunjang
Kesehatan dan Kordinator
Pelayanan dan Penunjang Kesehatan) untuk menanyakan ketersediaan waktu luang untuk pemaparan gagasan.
2. Melakukan kordinasi dengan Kepala sub bagian umum untuk memakai ruang meeting/ruang pertemuan sesuai kesepakatan waktu yang disepakati.
3. Membuat surat undangan terkait pertemuan penyampaian gagasan pemecahan isu
4. Menyebar surat undangan penyampaian gagasan pemecahan isu
5. Pelaksanaan pemaparan dan penyampaian gagasan penyelesaian masalah kepada
Staf PPK, Kepala instalasi, Sub Kordinator Penunjang Kesehatan dan Kordinator
Tahapan Kegiatan
Kegiatan persiapan dilakukan untuk memperoleh dukungan dari para pihak terkait.
Hasil dari tahapan kegiatan yaitu :
1. Jadwal pertemuan penyampaian gagasan dengan bagian terkait
2. Izin pemakaian ruang meeting
3. Surat undangan pemaparan gagasan
4. Tersebarnya undangan pemaparan gagasan
5. Daftar hadir pemaparan gagasan
6. Notulensi masukan dan tanggapan
Keterkaitan substansi mata
pelatihan (MP)
Saya akan mengawali kegiatan ini degan mempersiapkan data dukung terkait gagasan pemecahan isu yang akan saya sampaikan untuk bisa menjelaskan secara jelas, faktual, objektif dan dapat dipercaya sebagai wujud aktualisasi nilai MP.
Akuntabel, yang mana terhadap data
tersebut saya lakukan pengkajian
sesuai dengan keilmuan yang telah saya peroleh untuk membantu bagian
terkait sebagai wujud aktualisasi nilak MP. Kompeten.
Selanjutnya saya akan melakukan
kordinasi dengan bagian terkait agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan
kondusif sesuai dengan tujuan yaitu
pemecahan akar masalah dari isu yang
ada sebagai wujud dari nilai MP.
Harmonis, Adapun tujuan dari
penyampaian gagasan pemecahan
masalah itu sendiri adalah perbaikan
untuk memperoleh kepuasan
pemenuhan kebutuhan sebagai wujud
aktualisasi nilai MP. Berorientasi
pelayanan, dalam hal ini berdasarkan
isu yang diangkat, saya sebagai
Apoteker Kordinator Perencanaan dan
Kontribusi terhadap visi/misi organisasi
Dengan melakukan
persiapan dan penyampaian
gagasan pemecahan
isu kekosongan obat
yaitu dengan cara
melakukan
sosialisasi
merupakan Langkah
awal dalam kegiatan
yang bertujuan
untuk mendapatkan
dukungan dari
berbagai pihak
terkait, pelaksanaan
kegiatan ini sejalan
dengan misi
BBKPM bandung
untuk menjadi
rujukan Kesehatan
paru masyarakat
yang terkemuka di
tingkat nasional dan misi
menyelenggarakan
pelayanan rujukan
Kesehatan paru yang
Penguatan Nilai Organisasi
BBKPM Bandung
Kegiatan persiapan dan penyampaian
gagasan ini memperkuat nilai organisasi BBKPM bandung dalam nilai-nilai profesionalisme dan komunikasi
2 Melakukan
persiapan dan Penyusunan materi sosialisasi
pengendalian persediaan dan system
pengendalian persediaan; soal evaluasi dan alat bantu
pengendalian persediaan (file excel)
Pelayanan dan Penunjang
Kesehatan
6. Menerima masukan dari bagian terkait
7. Melakukan perbaikan sesuai masukan dari bagian terkait.
pemaparan dari bagian terkait.
7. Hasil perbaikan sesuai dengan
masukan dari bagian terkait
Pengendalian Sediaan saya melayani
kebutuhan Tenaga Kesehatan, Pasien dan untuk menjaga nama baik Instansi
penyedia layanan (BBKPM) sebagai
wujud aktualisasi nilai MP. Loyal.
Saya sebagai seorang CPNS yang baru melalui tahap orientasi dan
sedang melalui tahap pelatihan dasar harus berkordinasi dan berkomunikasi
terhadap pelaksanaan pemecahan isu
dapat berjalan sesuai dengan alur atau
tata laksana di BBKPM bandung
sebagai wujud aktualisasi nilai MP.
Adaptif dari hasil kordinasi tersebut
akan dilaksanakan pertemuan
pelaksanaan pemaparan terkait
penyampaian gagasan pemecahan isu
terpilih untuk mendapatkan dukungan
dan masukan dari bagian terkait
sebagai wujud dari nilai MP.
Kolaboratif.
berorientasi kepada masyarakat.
A. Penyusunan Materi sosialisasi dan soal evaluasi
1. Mengumpulkan materi terkait bahan sosialisasi pengendalian persediaan dan system
pengendalian persediaan
2. Membuat Rangkuman materi dari bahan yang dikumpulkan
3. Menyusun draft materi dari
bahan yang telah dikumpulkan
4. Menyusun soal evaluasi sosialisasi
Kegiatan
penyusunan materi
dilakukan agar
diperoleh materi yang disampaikan, sedangkan pada
penyusunan alat
bantu yaitu
tersedianya alat
bantu
pengendalian persediaan, pembuatan 2 hal ini
bertujuan agar
berdasarkan materi
Pada kegiatan kedua yang saya
lakukan saya mengawali kegiatan
dengan melakukan pengumpulan
bahan dan literatur terkini yang relevan dengan tujuan dari sosialisasi
hal ini merupakan wujud dari
aktualisasi nilai MP. Adaptif, dan sebagai salah satu upaya dalam
peningkatan kompetensi sebagai
Apoteker pengendali Persediaan dan
Perencanaan sebagai wujud dari
aktualisasi nilai MP. Kompeten yang
selanjutnya update materi atau ilmu
tersebut akan dibuat rangkuman untuk disusun menjadi materi sosialisasi
Melakukan
penyusunan materi
sosialisasi bertujuan
untuk diperolehnya
materi terupdate
yang relevan dan
pembuatan alat
bantu dapat
diimplementasikan
untuk mengatasi isu
yang ada, hal ini
sejalan dengan misi
BBKPM bandung
untuk menjadi
rujukan Kesehatan
Dengan melakukan penyusunan materi sosialisasi terupdate dan relevan memperkuat nilainilai BBKPM
Bandung dalam professional, sinergi, dan komunikasi
B. Penyusunan alat bantu pengendalian persediaan
5. Mengumpulkan data pemakaian dan persediaan
6. Menelaah kebutuhan data yang dibutuhkan untuk penyusunan alat bantu pengendalian
7. Menyusun format file excel
8. Melakukan pembuatan file excel
9. Melakukan pengecekan rumus dan formula file excel
C. Konsultasi dan perbaikan
10. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait materi, soal dan file excel yang telah dibuat.
11. Menerima arahan dan hasil konsultasi yang dilakukan dengan mentor.
12. Melakukan perbaikan materi dan soal sesuai arahan dari mentor.
yang dipaparkan yaitu system pengendalian dapat dibahas, disosialisasikan dan diimplementasikan
Hasil dari tahapan kegiatan yaitu :
1. Materi dan literatur terupdate terkait pengendalian persediaan
2. Rangkuman materi sosialisasi
3. Draft materi sosialisasi
4. Draft Soal evaluasi sosialisasi
5. Data pemakaian dan persediaan setiap bulan pada
1 tahun terakhir
6. List kebutuhan data yang akan dipakai menjadi raw data
7. Format file excel
8. File excel fix yang akan digunakan
9. Bukti screenshoot hasil pengecekan
untuk membantu meningkatkan
pemahaman bagian terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hal ini juga merupakan wujud aktualisasi nilai MP. Kompeten.
Dari materi tersebut kemudian disusun soal evaluasi pre test dan post test sebagai suatu metode evaluasi sampai sejauh mana pemahaman peserta sosialisasi dengan metode yang transparan dan terpercaya yang merupakan upaya aktualisasi nilai MP. Akuntabel.
Tahapan selanjutnya yang saya lakukan adalah menyusun alat bantu pengendalian persediaan berupa file mikrosoft excel sebagai format yang
kedepannya akan diimplementasikan di BBKPM, hal ini sebagai wujud dari aktualisasi nilai MP. Adaptif agar dapat terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi kepada pelangga, hal ini sesuai dengan wujud dari aktualisasi nilai MP. Berorientasi pelayanan.
Kegiatan penyusunan file excel ini dimulai dari pengumpulan data yang dapat diperoleh dari instalasi farmasi seperti pemakaian dan persediaan yang ada di BBPKPM,untuk memahami alur ketersediaan data pada saat implementasi data ini yang kemudian akan disimpan sebagai raw data, raw data tersebut diperoleh secara actual sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya, pengumpulan data actual ini
paru masyarakat yang terkemuka di tingkat nasional dan misi
menyelenggarakan
pelayanan rujukan
Kesehatan paru yang
berorientasi kepada masyarakat
10. Lembar
konsultasi
dengan mentor
11. Perbaikan
materi, soal dan file excel sesuai arahan hasil
konsultasi
12. Materi soal dan file excel yang telah fix untuk
ditayangkan
merupakan wujud dari aktualisasi nilai
MP. Akuntabel. Setelah data
terkumpul selanjutnya saya melakukan
telaah atau mengkaji data apa saja
yang harus diolah dan dibutuhkan
sebagai sumber penyusun pembuatan file excel tersebut sesuai dengan
materi sosialisasi, mengkaji keperluan data sesuai dengan materi merupakan
wujud aktualisasi dari nilai MP.
Adaptif.
Setelah diperoleh list data apa saja yang akan diperlukan maka saya akan
melakukan pembuatan format file
excel yang disiapkan untuk diimplementasikan di tahapan selanjutnya. Hal ini merupakan
perwujudan dari nilai MP. Adaptif, pada file excel yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan/ pemeriksaan
dengan trial untuk memastika dapat
berjalan dengan baik dan sesuai maksud tujuan. Pengecekan ini merupakan wujud aktualisasi dari nilai
MP. Akuntabel.
setelah membuat materi sosialisasi, soal sosialisasi, dan file excel sebagai alat bantu implementasi pengendalian persediaan, saya akan
melakukan kordinasi dengan mentor
sebagai bentuk sinergi agar
memperoleh hasil yang maksimal, hal ini sebagai wujud aktualisasi dari nilai
MP. Kolaboratif.
Hasil dari kordinasi dengan mentor
adalah masukan dan tanggapan yang selanjutnya harus dilakukan
3 Persiapan
Pelaksanaan
sosialisasi
pengendalian
persediaan, system
pengendalian persediaan dan
pembahasan
implementasi
pengendalian persediaan
menggunakan
alat bantu
Microsoft excel
1. Melakukan kordinasi dengan : Kepala sub bagian umum,Kordinator Yanjankes sub kordinator jankes, ka. Instalasi farmasi, staff PPK dan bagian PSD terkait personel, waktu dan tempat sosialisasi serta pembahasan
2. Membuat surat undangan pelaksanaan sosialisasi dan pembahasan
3. Menyebar surat undangan pelaksanaan sosialisasi dan pembahasan.
4. Memastikan materi, soal evaluasi dan file excel yang akan disampaikan sudah siap ditayangkan.
Output dari
persiapan sosialisasi ini adalah agar
dapat
terselenggaranya
sosialisasi sesuai
dengan rencana dan tujuan yang hendak dicapai
Adapun output/ bukti dari setiap tahapan kegiatan adalah :
1. Izin pelaksanaan sosialisasi baik personel waktu dan tempat
2. Surat undangan pelaksanaan pembahasan dan pembahasan
3. Tersebarnya surat undangan
4. Materi dan soal evaluasi tersimpan dan siap ditayangkan.
penyesuaian sesuai arahan tersebut, hal ini merupakan wujud dari aktualisasi nilai MP. Adaptif
Pada kegiatan ke tiga yaitu persiapan sosialisasi, saya awali dengan melakukan kordinasi dengan bagian terkait mengenai jadwal
pelaksanaan sosialisasi,dan pelaksanaan pembahasan keterkaitan mengingat masing-masing bagian
mempunyai berbagai pekerjaan hal ini dilakukan agar pihak terkait dapat menyepakati waktu pelaksanaan agar
tujuan sosialisasi dapat terlaksana
secara kondusif, kordinasi tersebut merupakan perwujudan aktualisasi dari nilai MP. Harmonis.
Selanjutnya setelah waktu sosialisasi disepakati, akan dibuat surat undangan pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan pembahasan keterkaitan materi dengan implementasi sebagai wujud komitmen kegiatan yang akan dilaksanakan tepat waktu dan tepat sesuai yang telah disepakati, hal ini merupakan wujud aktualisasi nilai MP. Akuntabel.
setelah tersebarnya undangan pelaksanaan, saya sebagai pelaksana kegiatan memastikan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan cara memeriksa materi dan soal yang akan ditampilkan tersedia, dan kegiatan terlaksana sesuai jadwal, hal ini merupakan tanggung jawab dan perwujudan nilai MP. Akuntabel
Tahapan kegiatan
persiapan sosialisasi
bertujuan untuk
memudahkan
pelaksanaan
kegiatan sosialisasi
agar sosialisasi
dapat berjalan
dengan baik sesuai
dengan tujuan yang
telah ditetapkan, pelaksanaan
kegiatan ini sejalan
dengan misi
BBKPM bandung
untuk menjadi
rujukan Kesehatan
paru masyarakat
yang terkemuka di tingkat nasional dan misi
menyelenggarakan
pelayanan rujukan
Kesehatan paru yang
berorientasi kepada
masyarakat
Kegiatan persiapan sosialisasi agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya, hal ini memperkuat nilainilai BBKPM
Bandung dalam integritas, professional, sinergi dan komunikasi
4 Pelaksanaan
kegiatan
sosialisasi
pengendalian persediaan, system
pengendalian persediaan, dan evaluasi
pemahaman
serta
pelaksanaan
pembahasan
pengimplemen
tasian system
pengendalian
persediaan
menggunakan
alat bantu
berupa file
Microsoft excel
1. Melakukan kordinasi dengan bagian PSD untuk mempersiapkan daftar hadir sosialisasi
2. Melakukan kordinasi degan bagian IT untuk mempersiapkan peralatan berupa komputer, pengeras suara dan kamera.
3. Melakukan kegiatan pre test kepada peserta sosialisasi
4. Pemaparan materi Sosialisasi
5. Melakukan post test kepada peserta sosialisasi
6. Melakukan pembahasan keterkaitan antara materi dan pengimplementasian system pengendalian persediaan menggunakan alat bantu berupa file Microsoft excel Menerima masukan dari bagian terkait
7. Menerima saran dan masukan dari bagian terkait
8. Melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan agar pihak terkait memahami bagaimana sistem pengendalian persediaan, serta implementasi pengendalian stok yang akan dilakukan. Hasil tahapan kegiatan yaitu :
1. Daftar hadir sosialisasi
2. Foto Komputer, pengeras suara dan kamera yang telah siap
3. Hasil pre test peserta sosialisasi
4. Foto pelaksanaan sosialisasi
5. Hasil post test
6. Foto pelaksanaan pembahasan implementasi system pengendalian menggunakan alat bantu excel
7. Notulensi saran dan masukan
Pada kegiatan berikutnya merupakan kegiatan inti yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi, sebelum dimulainya sosialisasi
dilakukan persiapan dengan melakukan kordinasi dan kolaborasi dengan bagian PSD untuk
mempersiapkan form daftar hadir, kordinasi dan kolaborasi ini merupakan perwujudan aktualisasi
nilai MP. Harmonis dan Kolaboratif.
Selanjutnya saya akan melakukan
kordinasi dengan bagian IT untuk
mempersiapkan dilakukan kegiatan pre test sebagai alat ukur sejauhmana pemahaman peserta sosialisasi
sebelum melaksanakan sosialisasi, pelaksanaan pre test merupakan suatu kegiatan pembuktian/ transparasi
penilaian evaluasi kegiatan sosialisasi, hal ini merupakan perwujudan
aktualisasi nilai MP. Akuntabel
Pelaksanaan sosialisasi dilakukan
Bersama berbagai pihak terkait
merupakan perwujudan aktualisasi
nilai MP. Harmonis untuk
meningkatkan kompetensi diri untuk
menjawab setiap tantangan yang
terjadi dalam pekerjaan, hal ini
merupakan aktualisasi nilai MP.
Kompeten dengan maksud
tercapainya tujuan Bersama yaitu
dapat memberikan pelayanan prima
kepada pelanggan sebagai aktualisasi
dari MP. Berorientasi pelayanan
Pelaksanaan
kegiatan sosialisasi
bertujuan untuk
meningkatkan
pemahaman
mengenai
pentingnya
pengendalian persediaan, dan
sistem pengendalian persediaan, hal ini
juga merupakan
upaya untuk
meningkatkan
kompetensi pegawai
BBKPM Bandung, pelaksanaan
kegiatan ini sejalan
dengan misi
BBKPM bandung
untuk menjadi
rujukan Kesehatan
paru masyarakat
yang terkemuka di
tingkat nasional dan misi
menyelenggarakan
pelayanan rujukan
Kesehatan paru yang
berorientasi kepada
masyarakat
Pelaksanaan
sosialisasi
pengendalian persediaan
dilakukan bertujuan
untuk meningkatkan
pemahaman
pegawai, hal ini memperkuat nilainilai BBKPM
Bandung dalam integritas, professional, sinergi dan komunikasi
5 Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi dan implementasi file excel pengendalian persediaan
1. Membuat instrument untuk pelaksanaan evaluasi
2. Berkordinasi dengan mentor terkait instrument yang dibuat
3. Menerima tanggapan dan masukan dari mentor
4. Melakukan perbaikan instrument
5. Melakukan wawancara terhadap kepala instalasi farmasi, subkordinator jankes dan kordinator yanjankes.
6. Penilaian perbedaan penjaringan item permintaan pembelian tanpa alat bantu excel dan dengan alat bantu
8. Format excel yang fix akan digunakan
Pelaksanaan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan dapat terukur manfaat, efektifitasnya dan kendala agar diperoleh perbaikan berkelanjutan menghasilkan hal yang lebih baik.
Adapun bukti dari tahapan kegiatan ini adalah :
1. Terdapat instrument pelaksanaan evaluasi
2. Foto pelaksanaan kordinasi
3. Lembar monitoring hasil kordinasi
4. Instrument fix yang akan dipakai
5. Hasil wawancara
6. Persentase jumlah permintaan yang terjaring
Kegiatan selanjutnya saya melakukan tahapan evaluasi dimulai dengan membuat instrument
pelaksanaan evaluasi, pembuatan instrument ini dimaksudkan agar kriteria penilaian objektif dan terukur, hal ini merupakan aktualisasi nilai MP. Akuntabel.
Setelah membuat instrument, dilakukan kordinasi dengan mentor terkait instrument yang dibuat, sebagai bentuk sinergi agar memperoleh hasil yang maksimal, hal ini sebagai wujud aktualisasi dari nilai MP. Kolaboratif.
Hasil dari kordinasi dengan mentor adalah masukan dan tanggapan yang selanjutnya harus dilakukan
penyesuaian sesuai arahan tersebut, hal ini merupakan wujud dari aktualisasi nilai MP. Adaptif
Setelah diperoleh instrument yang fix, dilakukan kegiatan wawancara
terhadap kepala instansi farmasi, subkordinator jankes dan kordinator yanjankes, hal ini untuk membuktikan pelaksanaan sosialisasi mempunyai dampak perbaikan. Proses wawancara ini merupakan wujud aktualisasi dari
nilai MP. Akuntabel.
Selain melakukan melakukan wawancara, saya akankegiatan
evaluasi terkait pembuatan sistem
dengan membuktikan kenaikan
persentase jumlah item obat yang
Dengan melakukan
evaluasi hasil
kegiatan sosialisasi, bertujuan untuk
pengukuran hasil
akhir atau output
pemahaman dan
pelaksanaan
implementasi hasil
dari sosialisasi, hal
ini sejalan dengan
misi BBKPM
bandung untuk
menjadi rujukan
Kesehatan paru
masyarakat yang
terkemuka di tingkat
nasional dan misi
menyelenggarakan
pelayanan rujukan
Kesehatan paru yang
berorientasi kepada masyarakat
Evaluasi hasil kegiatan sosialisasi pengendalian dan implementasi pengelolaan persediaan bertujuan untuk memberikan
gambaran kenaikan
pemahaman yang
bertujuan agar
terjadinya
peningkatan pelayanan, hal ini memperkuat nilainilai integritas, professional, sinergi dan komunikasi.
terjaring untuk dibuatkan surat pemesanan, evaluasi ini merupakan perwujudan aktualisasi nilai MP. Akuntabel.
Tabel 2.3. Matrix Kegiatan Rancangan Aktualisasi
BAB III