3.2 Penetapan Core Isu

pandangnya hanya ditunjukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam etika publik adalah ramah, sopan santun, rapi, tanggung jawab, patuh, menghormati orang lain, peduli dan menghargai orang lain. Nilai-nilai dasar Etika Publik yang tercantum dalam Undang-Undang ASN pasal 4:

1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir

d. Komitmen Mutu

Komitmen mutu merupakan janji atau kesepakatan untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Terdapat lima nilai-nilai komitmen mutu yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, mutu, dan kepuasan pelanggan. Prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi dilakukan dalam setiap tugas PNS untuk mencapai mutu, sehingga pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan PNS. Beberapa metode perbaikan mutu yang dapat dilakukan ASN antara lain metode Plan Do Check Act (PDCA), dan diagram sebab dan akibat. Dalam membangun komitmen mutu, seorang ASN diharapkan mampu berfikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah di instansi. Sehingga mutu dari sebuah instansi dapat meningkat dan diperhatikan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap ASN dan instansi. Nilai-nilai dasar yang

15

terkandung dalam komitmen mutu adalah efektif, efisien, kreatif, inovatif, berorientasi mutu.

e. Anti Korupsi

Menurut kamus hukum, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai temapat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan sehingga berada pada keadaan terpaksa, memaksa atau dipaksa untuk melakukan korupsi baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit. Nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki oleh ASN adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil.

Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI a. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Tugas ASN ada 3 yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

b. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan

BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (LAN, 2015). Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.

c. Whole of Government (WoG)

Whole of Government (WoG) merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup komunikasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan

16