LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 9
MENINGKATKAN KEPATUHAN PETUGAS DALAM PENGGUNAAN
ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DI KKP KELAS II MATARAM
WILAYAH KERJA PELABUHAN BADAS
DISUSUN OLEH: dr. Taovan Malaidi Putra
NIP. 199301212022031004
BAPELKES CIKARANG, KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BEKERJASAMA DENGAN
UPTD BAPELKESMAS DINKES PROVINSI BALI
TAHUN 2022
LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI
MENINGKATKAN KEPATUHAN PETUGAS DALAM PENGGUNAAN
ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DI KKP KELAS II MATARAM
WILAYAH KERJA PELABUHAN BADAS
Telah diseminarkan
Tanggal, 22 Juli 2022 di di UPTD Bapelkesmas Dinkes Provinsi Bali
Coach Mentor
NIP. 196903051992031007
Penguji,
NIP. 198002162008011013
Dr.
NIP. 197205181992032005
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi yang berjudul
“
Meningkatkan Kepatuhan Petugas Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di KKP Kelas II Mataram Wilayah Kerja Pelabuhan Badas” tepat pada waktunya. Laporan aktualisasi ini disusun dalam rangka menyelesaikan isu yang ada di satuan kerja CPNS dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK), Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Mataram serta peran dan kedudukan PNS dalam NKRI.
Selama penyusunan rancangan aktualisasi ini penulis mendapat banyak bimbingan dan bantuan sejak awal sampai terselesainya rancangan ini, untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Kementerian Kesehatan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan III ini.
2. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana sehingga kegiatan pendidikan dan pelatihan ini dapat berlangsung dengan baik.
3. Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana sehingga kegiatan pendidikan dan pelatihan ini dapat berlangsung dengan baik.
4. UPTD Balai Pelatihan dan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana sehingga kegiatan pendidikan dan pelatihan ini dapat berlangsung dengan baik.
5. dr. Aulianto selaku Pimpinan KKP Kleas II Mataram
6. dr. Ferry Wardhana, Sp.KP. selaku koordinator subtansi UKLW dan Mentor yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Kesehatan 2022.
7. I Ngurah Telabah Partha Serathi, MKM, selaku Coach yang telah memberi bimbingan petunjuk teknik dan motivasi dalam penyusunan laporan aktualisasi ini.
8. Seluruh Widyaiswara yang telah memberikan materi dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 9 Tahun 2022.
9. Seluruh staf pegawai di KKP Kelas II Mataram yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani seluruh proses pelatihan dasar CPNS ini.
10. Orang tua, istri, sahabat, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani seluruh proses pelatihan dasar CPNS ini.
11. Teman-teman CPNS Golongan III Angkatan 9 Kementrian Kesehatan dan semua pihak tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan laporan aktualisasi ini.
Dengan segala keterbatasan kemampuan, tentunya laporan ini jauh dari sempurna. Karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga Laporan
Aktualisasi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak terkait.
Mataram, Juli 2022
Penulis
dr. Taovan Malaidi Putra NIP. 199301212022031004
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (businessprocess) dan sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan PERMENPANRB nomor 27 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, pengadaan PNS bertujuan memperoleh PNS yang memiliki karekteristik pribadi, mampu berperan sebagai perekat NKRI, memiliki intelegensia yang tinggi, seta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan dengan prinsip pengadaan yang kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik, kolusi, nepotisme, dan tidak dipungut biaya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dibangun Aparatur Sipil Negara sebagai: (1) Pelaksana Kebijakan Publik; (2) Pelayan Publik; (3) Perekat dan Pemersatu Bangsa. Peran sebagai pelayan masyarakat yang profesional, diindikasikan dengan kemampuan: (1) Menunjukkan sikap perilaku bela negara; (2) Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya; (3) Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; (4) Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas.
ASN memiliki fungsi, tugas dan peran untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu ASN harus memprioritaskan kepentingan publik dan masyarakat luas, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, taat kepada peraturan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut di atas kepentingan pribadinya. Dengan hadirnya nilai dasar
BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) bagi ASN serta employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”, menjadi budaya kerja baru yang dibangun dan diperkuat di seluruh lingkungan ASN. Dengan memegang teguh nilai BerAKHLAK dalam melaksanakan tugasnya, maka ASN dapat mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk mendukung pembangunan Indonesia.
Untuk mencapai fungsi dan kompetensi ASN, merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4)
Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat nasionalisme dan kebangsaan, karakter pribadi yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar sebelum melaksanakan tugas sebagai seorang ASN. Untuk dapat membentuk sosok ASN yang profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksankanan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pada peraturan Kepala LAN RI Nomor 1 Tahun 2021, ditetapkan bahwa salah satu jenis Diklat yang strategis untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari ASN menjadi profesional seperti tersebut di atas adalah Pelatihan Dasar CPNS.
Internalisasi nilai-nilai ini tidak cukup dilakukan dengan mengikuti materi-materi yang diberikan, tetapi juga harus dilakukan dalam bentuk aktualisasi nilai BerAKHLAK serta dasar
SMART ASN dalam tiap kegiatan yang dikerjakan di instansi masing-masing. Pengaktualisasian nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi suatu habituasi bagi tiap ASN sehingga ke depannya setiap ASN dapat senantiasa melakukan tugas dan fungsi masing-masing dengan optimal.
Aktualisasi nilai-nilai ini dilakukan melalui sarana kegiatan-kegiatan terkait tugas dan tanggung jawab peserta di instansi masing-masing.
Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuaui dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33
Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) yang mempunyai tugas melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki 11 fungsi yang salah satunya ialah Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan. Dalam hal ini KKP Kelas II
Mataram melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhdap alat angkut berupa kapal untuk
menerbitkan COP, PHQC, SSCEC/SSCC Dalam melaksanakan tugas tersebut petugas karantina diharuskan untuk melakukan boarding sehingga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan
kapal sesuai SOP. Dalam proses ini, penulis melihat seringnya petugas melakukan boarding dan saat menaiki kapal dari perahu tanpa menerapkan K3 yaitu tidak menggunakan Alat
Pelindung Diri (APD).
Pengertian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) umumnya terbagi menjadi 3 (tiga) versi di antaranya ialah pengertian K3 menurut Filosofi, Keilmuan serta menurut standar OHSAS 18001:2007. Berikut adalah pengertian dan definisi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tersebut : a). Pengertian K3 Menurut Filosofi (Mangkunegara) ialah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur, b). Pengertian K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan, c). Pengertian K3 Menurut OHSAS 18001:2007 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja.
SOP K3 di unit sarana terdiri dari 6 komponen utama yang terdiri dari: Alat Pelindung Diri (APD); Pelaporan dan Penyelidikan Insiden, Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja; Inspeksi Kerja; Rambu-Rambu K3; Pemeliharaan dan Keadaan Darurat. Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerjaan itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang di sebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja
Dari data stok APD yang ada di Wilker Pelabuhan badas didapatkan jumlah pelampung 8 buah, pelindung kepala 1 buah, sarung tangan 0 buah, hazmat 45 buah, masker medis 10 kotak, handscon 5 kotak, dan kaca mata pelindung 0 buah, menunjukkan bahwa APD sudah tersedia walaupun tidak lengkap. Walaupun APD sudah tersedia namun petugas karantina tidak menggunakan APD tersebut dalam melaksankan tugasnya. Dengan alasan tersebut di atas maka penulis menyusun Laporan Rancangan Aktualisasi ini, dengan judul “Meningkatkan
Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Petugas KKP Kelas II Mataram Wilker Pelabuahan Badas”
1. Tujuan Umum
Adapun tujuan umum dari rancangan kegiatan aktualisasi ini adalah untuk menjadikan peserta menjadi PNS yang profesional dan berkarakter dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK dengan meningkatkan kepatuhan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) di KKP Kelas II Mataram Wilker Pelabuhan Badas
2. Tujuan Khusus
Adapun tujuan umum dari rancangan kegiatan aktualisasi ini adalah peserta Pelatihan Dasar CPNS dapat:
a. Mampu menerapkan nilai-nilai dasar PNS dalam membuat materi sosialisasi penngunaan APD
b. Mampu menerapkan nilai-nilai dasar PNS dalam membuat video tutorial penggunaan APD
c. Mampu menerapkan nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan sosialisasi pentingnya penggunaan APD saat melakukan tugas
d. Mampu menerapkan nilai-nilai dasar PNS dalam melakukan evaluasi hasil sosialisasi penggunaan APD
1.3 Manfaat
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari rancangan kegiatan aktualisasi ini adalah:
1. Bagi Peserta Latsar CPNS Golongan III
a. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengaktualisasikan serta menghabituasikan nilai-nilai BerAKHLAK.
b. Menumbuhkan kemampuan untuk menjadi ASN yang profesional dengan Menjalankan 3 fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa.
c. Menumbuhkan dan mengembangkan nilai SMART ASN dalam diri ASN sebagai upaya mendukungnya SMART Governance.
2. Bagi KKP Kelas II Mataram
a. Laporan ini dapat menjadi sarana peningkatan efektivitas, efisiensi, dan pengembangan mutu pelayanan di KKP Kelas II Mataram
b. Laporan ini dapat menjadi awal untuk penyusunan-penyusuan SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang lain
c. Terwujudnya petugas yang patuh dan taat pada peraturan SOP
d. Terwujudnya misi organisasi KKP Kelas II Mataram yaitu Prima Dalam pengawasan dan Pelayanan di Pintu Masuk Negara.
3. Bagi Masyarakat
Terwujudnya ASN BerAKHLAK sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Bandara maupun Pelabuhan sebagai pintu masuk negara untuk memberikan pelayanan prima di pintu masuk negara.
Visi
Prima Dalam pengawasan dan Pelayanan di Pintu Masuk Negara
Misi
1. Melaksanakan surveilans Epidemiologi terhadap keadaan yang dapat menimbulkan keresahan kesehatan masyarakat dipelabuhan dan bandara
2. Melaksanakan tindakan karantina terhadap penyakit potensial wabah di pelabuhan dan bandara
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan berkelanjutan untuk menciptakan bandara dan pelabuhan yang sehat
4. Memberikan pelayanan Kesehatan dalam rangka deteksi dini penyakit di pelabuhan dan bandara
5. Memberikan pelayanan imunisasi dalam upaya pencegahan penularan penyakit
6. Mewujudkan pegawai yang professional, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi
1. Pro rakyat
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosio ekonomi
2. Inklusif
Semua kegiatan dalam program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena semua mempunyai peran yang penting. Dengan demikian seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif
3. Responsif
Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, social budaya dan geografis
4. Efektif
Program kesehatan harus mencapai hasil yang significan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel
Sesuai dengan peraturan Menkes RI No. 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), disebutkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Mataram merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang mempunyai tugas melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP Kelas II Mataram mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran
b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus
f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan
g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan
h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan
i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan
j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan;dan
k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP
Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No: 139/Kep/M.Pan/11/2003 tentang
jabatan fungsional dokter dan angka kreditnya, tugas pokok dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
serta membina peran serta masyarakat adlam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dari organisasi KKP, maka tugas dokter di KKP adalah memberika pelayanan promotive, preventif, serta kuratif di pelabuhan atau bandara dalam rangka pencegahan dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensi wabah melalui pesawat di lingkungan bandar udara maupun kapal di lingkungan pelabuhan.
Identifikasi isu dapat dipengaruhi oleh tiga kemampuan, yaitu kemampuan enviromentalscanning,problemsolving, dan berpikir analisis. Pendekatan lain yang dapat dilakukan adalah melalui issuescanyaitu untuk mengenali isu melalui proses scanning
Pelaksanaan aktualisasi ini dimulai dengan mengidentifikasi isu yang muncul pada unit kerja instansi kerja penulis yaitu Poltekkes Kemenkes Mataram. Isu muncul dari berbagai sumber, yaitu : a) Hasil observasi dan pengalaman penulis selama masa orientasi (CPNS), b) Tugas pokok dan fungsi penulis sebagai Dosen dan c) Hasil koordinasi dengan Mentor, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi d) Sasaran kinerja pegawai.
Beberapa isu yang muncul dari sumber-sumber diatas kemudian di inventarisir dengan mengkategorikannya kedalam dua prinsip ASN yaitu ; a) Manajemen ASN, b) Smart ASN yaitu Integritas, Profesionalisme, Berwawasan Global, Menguasai IT dan Bahasa Asing, Berjiwa Hospitality (Keramahtamahan), Berjiwa Enterpreuner (Berjiwa Wirausaha), Memiliki Networking(Memiliki Jaringan). Langkah selanjutnya adalah penulis mengkonsultasikan isu yang telah teridentifikasi kepada rekan sejawat, Mentor dan Coach untuk kemudian dapat di analisis secara mendalam sehingga terpilihlah sebuah core issue.
Berdasarkan alur tersebut, terpilihlah 5 isu yaitu:
a. Rendahnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD di KKP Kelas II Mataram
Wilayah Kerja Pelabuhan Badas
Dalam melaksanakan tugas untuk penerbitan COP, SSCEC/SSCC, PHQC, petugas karantina diharuskan untuk melakukan boardingsehingga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapal sesuai SOP. Dalam proses ini, penulis melihat seringnya
petugas melakukan boardingdan saat menaiki kapal dari perahu tanpa menerapkan
K3 yaitu tidak menggunakan APD seperti pelampung, pelindung kepala, masker, sarung tangan, sepatu anti selip. Selain itu juga terdapat petugas perempuan yang
masih menggunakan rok. Hal- hal tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya
kejadian kecelakaan kerja dengan tingkat kesakitan sedang hingga berat bahkan
sampai kematian. Contoh kasus yang terjadi akhir-akhir ini yaitu meninggalnya Petugas
KKP Kelas II Samarinda yang mengalami kecelakaan speedboat saat akan melakukan pemeriksaan kapal di Dermaga Sungai Mahakam.
Peraturan – peraturan yang mengatur K3 di tempat kerja antara lain; Guideline
- OHSAS 18001-2007, ILO-OSH 2001, dan Undang Undang yang mengatur tentang K3
yaitu :
• UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 2 ayat 1 dan 2
• UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 1
• Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3
• Permenakertrans 3/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
Peraturan – peraturan dan undang – undang yang mengatur tentang K3 sudah ada namun tidak diterpkan dengan optimal oleh petugas.
b. Belum maksimalnya pemanfaatan social media dalam promosi Kesehatan di KKP Kelas II Mataram
Promosi kesehatan menjadi hal yang sangat digalakkan bahkan setelah terjadinya pandemi yang bertujuan untuk memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat terkait bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan. Pemanfaatan sosial media menjadi sarana utama yang sangat diperhitungkan untuk melakukan promosi kesehatan saat ini.
Penggunaan sosial media saat ini di instansi KKP Kelas II Mataram masih belum maksimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari sosial media yang dimiliki oleh satuan kerja (Instagram) masih minim memberikan promosi kesehatan melalui aplikasi tersebut. Sosial media Instagram KKP Kelas II Mataram hanya memilik 465 pengikut, dengan 96 unggahan. Sedangkan lama Facebook KKP Kelas II Mataram hanya memiliki 105 pengikut dengan unggahan yang hamper sama dengan yang ada di laman beranda akun Instagram. Penggunaan social media hanya terbatas pada pemberian informasi terkait syarat pelaku perjalanan terbaru yang dikeluarkan oleh satgas covid-19 dan pemberian berita kegiatan yang dilakukan di kantor KKP Kelas II Mataram. Tak hanya di social media, laman website dari instansi juga jarang dilakukan pemutakhiran, hal ini terlihat dari data terakhir yag di unggah yaitu pada 2 tahun yang lalu, dengan unggahan terbanyak merupakan data jumlah penderita COVID-19. Sehingga masyarakat yang ingin mengakses atau mencari informasi tidak mendapatkan informasi terbaru dan kesulitan mencari sumber informasi apabila ada hal yang ingin ditanyakan (costumer service).
c. Kurang optimalnya pelayanan vaksin meningitis di KKP Kelas II Mataram Wilayah Kerja
Pelabuhan Badas
Dalam layanan vaksinasi meningitis, terdapat system yang menyebabkan penerima vaksin mengeluh yakni proses pembayaran yang dilakukan secara non-tunai dan pembayarannya dilakukan di kantor pos atau dengan transfer ke Rekening Negara. Sehingga penerima vaksin harus melakukan pembayaran dikator pos atau ATM yang jaraknya lumayan jauh dari Kantor Wilker Pelaabuhan Badas. Hal ini menyebabkan penerima vaksin sering kelelahan dan waktu pelayanan menjadi semakin lama.
d. Belum sebandingnya SDM dengan luas wilayah kerja KKP Kelas II Mataram
Wilyah kerja KKP Kelas II Mataram meliputi bandara, pelabuhan penyebrangan, pelabuhan laut, pelabuhan perikanan dan pelabuhan khusus yang ada di wilayah
Provinsi NTB. Wilker KKP Kelas II Mataram berjumlah 9 wilker dan terbagi dalam 48 pos dengan jumlah pegawai PNS dan Non PNS sejumlah 118 pegawai. Jumlah pegawai yang tidak merata disetiap wilker dan jumlah pos pemeriksaan yang banyak dan jarak yang cukup jauh mengakibtakan pegawai melakukan tugas lebih banyak dari semestinya. Sementara pegawai lebih banyak terpusat di Kantor Induk sebanyak 35 pegawai.
e. Kurangnya pemahaman bantuan hidup dasar bagi pegawai non-medis di KKP Kelas II
Mataram
Dengan adanya pegawai KKP dibandara menyebabkan ketergantungan pegawai akan segala hal mengenai kesehatan, tidak terkecuali kasus-kasus gawat darurat. Sebagian besar pegawai bandara tidak mengerti dan memahami apa saja kasus dan kejadian-kejadian yang bisa ditangani oleh orang awam atau non-medis sebelum petugas Kesehatan sampai ke lokasi kasus. Dimana hanya petugas medis seprti dokter dan perawat yang pernah mengikuti pelatihan BHD atau ATLS/ACS/BCLS, sementara driver, sanitarian, administrasi, satpam dan entomolog belum pernah mengikuti pelatihan BHD. Hal ini menyebabkan meningkatnya resiko kematian pada kasus-kasus gawat darurat.
Dari beberapa isu yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kriteria isuisu tersebut. Alat analisis kriteria isu yang digunakan dalam tugas ini adalah APKL (Aktual, Problematika, Kekhalayakan, Kelayakan) sedangan penentuan kualitas isu dilakukan dengan menggunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth).
Tabel 3.1.1 Analisis kriteria isu menggunakan analisis APKL No Isu
1 Rendahnya kepatuhan petugas dalam penggunaan
APD di KKP Kelas II Mataram Wilayah Kerja
2 Belum maksimalnya pemanfaatan social media dalam promosi Kesehatan di KKP Kelas II Mataram
3 Kurang optimalnya pelayanan vaksin meningitis di KKP Kelas II Mataram Wilayah Kerja Pelabuhan
4 Belum sebandingnya SDM dengan luas wilayah kerja
Kelas II Mataram
5 Kurangnya pemahaman bantuan hidup dasar bagi pegawai/petugas non medis di KKP Kelas II Mataram
Setelah penapisan isu dengan menggunakan teknik AKPL, kemudian penulis menarik 4 isu yang memenuhi kriteria yang kemudian pertimbangkan kembali untuk dijadikan isu prioritas.
Dari tekhnik APKL didaptkan prioritas isu :
a. Rendahnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD di KKP Kelas II Mataram
Wilayah Kerja Pelabuhan Badas
b. Belum maksimalnya pemanfaatan social media dalam promosi Kesehatan di KKP Kelas II Mataram
c. Kurang optimalnya pelayanan vaksin meningitis di wilker Pelabuhan Badas
d. Kurangnya pemahaman bantuan hidup dasar bagi pegawai/petugas non medis di KKP Kleas II Mataram
Keempat isu tersebut kembali diidentifikasi dengan menggunakan teknik U (Urgency), S (Seriousness),danG(Growth)untuk menetukan skala prioritas isu yang akan di analisis.
Penilaian secara USG dilakukan dengan menggunakan nilai dengan rentang 1 sampai
dengan 5. Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgen dan sangat serius untuk ditangani.
Tabel 3.1.2 Kriteria score penilaian USG
Nilai Urgency Seriousness Growth
1 tidakpenting tidakberkembang akibatyangditimbulkantidakserius
2 kurangpenting kurangberkembang akibatyangditimbulkankurangserius
3 cukuppenting cukupberkembang akibatyangditimbulkancukupserius
4 Penting berkembang akibatyangditimbulkanserius
5 sangatpenting sangatberkembang akibatyangditimbulkansangatserius
Tabel 3.1.3 Analisis kualitas isu menggunakan alat analisis USG
Berdasarkan Tabel Matrik Penilaian kualitas isu di atas maka didapatka core isu yaitu tentang “Rendahnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD di KKP Kelas II
Mataram Wilayah Kerja Pelabuhan Badas”.
Setelah menentukan isu prioritas, maka selanjutnya menentukan penyebabpenyebab dari isu prioritas tersebut, yakni dengan menggunakan Teknik Fishbone
Diagram (Diagram Tulang Ikan). Diagram tulang ikan akan menekankan hubungan sebab
akibat dan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah. Berikut ini diagram tulang ikan dari isu yang diangkat;
Surroundings
- terbiasa mengerjakan
tanpa APD
-tidak ada pengingat
-tidak ada sosialisasi
Skill
- kurang memahami pentingnya APD
- Merasa terlatih
- malas/jenuh menggunakan APD
System
- belum ada pedoman
-tidak ada pengawasan
-tidak ada sanksi
Rendahnya
kepatuhan petugas
dalam penggunaan
APD di KKP Kelas II
Mataram Wilayah
Kerja Pelabuhan
Badas
Suppliers - kurangnya jenis APD
Gambar 3.1.1 Fishbone Diagram
Dalam analisis penyebab masalah, tehnik yang digunakan yaitu tehnik Fishbone (sebab akibat). Berikut ini penyebab masalah yang sudah diidentifikasi. Berdasarkan pengamatan peserta, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan isu tersebut muncul
antara lain:
a. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya penggunaan APD
b. Tidak ada pedoman tentang pengguanaan APD
c. Tidak ada pengingat untuk menggunakan APD
d. Malas dan jenuh menggunakan APD
3.2 Keterkaitan Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance
Keterkaitan antara penyebab isu dengan kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya Smart Governance dijabarkan dalam tabel berikut:
Tabel 3.2.1 Keterkaitan antara penyebab isu dengan kedudukan dan peran PNS
PenyebabIsu
Tidakadapedomantentangpengguanaan APD
Perspektif
ManajemenASNterkaitdenganNilaiDasardalam menyusunpedomanK3tentangpenggunaan APD
padapetugaskarantina
Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya penggunaanAPD
Smart ASN terkait dengan mengusai IT dan berwawasan global dalam penyusunan dan penerapanK3yaituAPD
Manajemen ASN terkait dengan Nilai Dasar kompeten melakukan perbaikan tiada henti dan adaptifterhadaphalyangbaru
SmartASNterkaitdengannilaiberwawasanglobal dalammenjalankantugasdanfungsi
Tidak ada pengingat untuk menggunakan APD
ManajemenASNterkitdenganetikaprofesidalam menjalankantugasdalammemberikanpelayanan
SmartASNterkaitprofesionalismedannetworking dengan tugas yang dilakukan serta melakukan kolaborasidenganrekankerja
MalasdanjenuhmenggunakanAPD ManajemenASNterkaitdenganprofesionalitasdan integritasdalammenerapkanK3ditempatkerja.
Smart ASN terkait dengan integritas dan professionalitasdalammelaksanakantugas
Dalam menyelesaikan isu Rendahnya kepatuhan petugas KKP Kelas II Mataram
Wilayah Kerja Pelabuhan Badas dalam penggunaan APD, gagasan pemecahan isu yang
dibuat ialah meningkatkan kepatuhan penggunaan APD dengan sosialisasi pentingnya penggunaan APD, Berikut langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan.
Tabel 3.3.1 Renacana Kegiatan Sosialisasi Penggunaan APD
1 Melakukanpenyusunanmaterisosialisasi
2 MembuatvideosimulasipemakaianAPDlengkap
3 SosialisasipenggunaanAPD
4 EvaluasikepatuhanpenggunaanAPD
4.1 Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar PNS
Gagasan pemecahan isu terpilih adalah Meningkatkan Kepatuhan Petugas dalam Penggunaan APD dengan Sosialisasi Pentingnya
Penggunaan APD. Berikut adalah kegiatan aktualisasi yang merupakan wujud gagasan pemecahan isu terpilih tersebut;
1 Melakukan penyusunan materisosialisasi
1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait materi sosialisasi yang akan dibuat
2. Melakukan koordinasi
dengan pihak yangterkait
1) Notulensi konsultasi Saya akan membuat janji diluar jam
Melakukankonsultasidengan
pelayanan dengan mentor terlebih
dahulu secara sopan dan ramah sehingga tidak menganggu aktifitas
pelayanan. Kemudian saya akan datang tepat waktu. Dan menyampaikan rencana penyusunan materisosialisasi
[Berorientasipelayanan;diluarjam pelayanan,sopandanramah]
[Akuntabel;disiplin]
mentor, koordinasi dengan
staff terkait penyusunan materi sosialisasidan
melakukan review terhadap
bahan-bahan pembuatan
materi sosialisasi secara
sopan,jujur,disiplin,dan
bertanggungjawab sejalan
dengan visi organisasi, yaitu
Prima Dalam pengawasan
danPelayanandiPintuMasuk
2)Dokumenta si Kegiatan dan
Saya akan melakukan koordinasi
dengan staff terkait (Subtansi PKSE
dan PRL) terkait materi dan rencanaa
sosialisasi secara sopan serta
Negara
Misiorganisasiyaitu
-Mewujudkanpegawaiyang
professional, disiplin,
Melakukan konsultasi dengan mentor, koordinasi dengan staff terkait penyusunan materi sosialisasi dan melakukan review terhadap bahanbahan pembuatan materi sosialisasi secara sopan, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab. Hal ini memberikan penguatan nilai organisasi yaitu Responsifdanefektif
3. Mencari dan mereview refrensi peraturan dan literatur terkaitAPD
Notulensi koordinasi
3) Hasil review dari refrensi yang didapat
melakukan diskusi dan menghormati masukan dan saran yangdiberikan.
[Harmonis; koordinasi dengan staff terkait]
[Kolaboratif; melakukandiskusidan menghormatimasukandansaran]
Saya akan mempelajari materi tentang APD dan mengumpulkan bahan-bahan penyusunan materi edukasi terkait Undang Undang dan PeraturanMenteri secara teliti,tepat, efesien dan melakukan review terhadap refrensi secara akurat serta dapat bertanggungjawab terhadap hasilnya.
[Kompeten; mempelajari materi tentangAPD]
[Adaptif; mengumpulkan bahanbahanpenyusunanmateri]
[Loyal;UndangUndangdanPeraturan Menteri]
[Akuntabel;cepat,bertanggungjawab terhadaphasilnya]
memiliki etos kerja yang tinggi
4. Menyusun materi sosialisasi
4) Materi sosialisasi Saya akan Menyusun materi sosialisasi sesuai format dan sesuai hasil reviewbahan dan peraturanperaturan yang berlaku yang saya
Penyusunanmaterisosialisasi secara cermat, efisien, teliti,jelasdansistematis, kemudianmengkonsultasikan
Penyusunan materi sosialisasi secara cermat, efisien, teliti, jelas dan sistematis, kemudian
dapat secara cermat, efisien, teliti, jelas,dansistematis.
[BerorientasiPelayanan;Menyusun materisosialisasi]
[Adaptif;Menyusunmaterisosialisasi]
[Kompeten; sesuai hasil review bahan]
[Loyal; peraturan-peraturan yang berlaku]
[Akuntabel;cermat,efesien]
Saya akan membuat janji diluar jam
pelayanan dengan mentor terlebih dahulu sehingga tidak menganggu
aktifitas pelayanan Kemudian dating
tepat waktu. Menyampaikan materi
sosialisasi yang saya buat untuk
diberikan masukan dan perbaikan. Jika
diminta perbaikan, saya akan
bertanggung jawab memperbaiki
sesuai arahan mentor. Kemudian
meminta persetujuan untuk melakukan
sosialisasi setelah konsultasi dan perbaikanyangakandilakukan.
[Berorientasipelayanan;diluarjam
pelayanan, perbaikan yang akan dilakukan.]
[Akuntabel; disiplin, bertanggung jawab memperbaiki sesuai arahan mentor]
dengan mentor agar
mendapat hasil yang lebih
baik, sejalan dengan visi organisasi,yaitu;
-Prima Dalam pengawasan
danPelayanandiPintuMasuk
Negara
Misiorganisasiyaitu:
-Mewujudkanpegawaiyang
professional, disiplin, memiliki etos kerja yang
tinggi
- Memberikan pelayanan
imunisasi dalam upaya
pencegahan penularan
penyakit.
mengkonsultasikan dengan mentoragarmendapathasil
yang lebih baik, Hal ini memberikanpenguatannilai organisasiyaitu Responsif, efektifdanprorakyat.
pemakaian APD lengkap
1.Menyiapkan
1)Materi
[Kompeten; memperbaiki sesuai arahanmentor.]
Saya akan menyiapkan dan memeriksa kembali materi sosialisasi yang sudah direvisi dengan cermat dan teliti agar bermututerbaik.
[Kompeten;bermututerbaik.]
2) video Membuat video yang jelas, ringkas, mudah dipahami, mudah diingat oleh petugas dan masyarakat serta bertanggungjawab terkait video simulasiandan memintasaranuntuk perbaikan.
[Adaptif; video yang jelas, ringkas, mudah dipahami, mudah diingat]
[Akuntabel;bertanggungjawab]
[Berorientasi Pelayanan; meminta saranuntukperbaikan]
Membuat video materi sosialisasi dengan jelas, sopan, bertanggungjawab, saling menghormati dan saling bekerjasama dalam
pembuatan video tutorial yang dihasilkan bermutu
baik, sejalan dengan visi organisasi,yaituPrimaDalam
pengawasandanPelayanan
diPintuMasukNegara
Misiorganisasiyaitu:
-Mewujudkanpegawaiyang
professional, disiplin, memiliki etos kerja yang
tinggi
- Memberikan pelayanan
imunisasi dalam upaya
pencegahan penularan
penyakit.
Membuat video materi sosialisasi dengan jelas, sopan, bertanggungjawab, salingmenghormati dan saling bekerjasama
dalam pembuatan video tutorial yang dihasilkan bermutu baik, Hal ini memberikanpenguatannilai organisasi yaitu inklusif, responsive,efektif.
3 Melakukan sosialisasi
penggunaan APDkepetugas
1.Melakukan sosialisasi
dann praktek penggunaan APD ke petugas
1)Dokumentasi kegiatan
Saya akan meminta ijin terlebih dahulukepadakoordinatorWilker, kemudian membagikan soft copy
maupun hard copy materi sosialisasi
kepada petugas terkait dan melakukan sosialisasi tentang
penggunaan APD tersebut ke petugas denganbahasayangmudahdimengerti, jelas dan bertanggungjawab terhadapisinya.
[Harmonis; meminta ijin terlebih dahulukepadakoordinatorWilker]
[Loyal; memintaijinterlebihdahulu
kepadakoordinatorWilker]
[Akuntabel; jelas dan bertanggungjawabterhadapisinya]
[Kolaboratif;melakukansosialisasi]
Pelaksanaan sosialisasi
pentingnya penggunaan APD
secara cermat, teliti, dengan Bahasa yang mudah
dimengerti, jelas dan
bertanggungjawab agar
petugas pelayanan memiliki
pedoman terbaru dalam
melaksanakan tugasnya, sejalan dengan visi organisasi,yaituPrimaDalam
pengawasandanPelayanan
diPintuMasukNegara
Misiorganisasiyaitu
-Mewujudkanpegawaiyang
professional, disiplin, memiliki etos kerja yang
tinggi
- Memberikan pelayanan
imunisasi dalam upaya
pencegahan penularan
penyakit.
Pelaksanaan sosialisasi
pentingnya penggunaan APD cermat, teliti, dengan bahasa yang mudah dimengerti,jelas dan bertanggungjawab, Hal ini memberikan penguatan nilai organisasi yaitu responsive,efektif
4 Evaluasi kepatuhan penggunaan APD
1.Membuat kuisioner terkait kepatuhan penggunaan APD
1.Form kuisioner Saya akan bertanggung jawab menyusun form kuisioner dengan google form untuk mengevaluasi kepatuhan penggunaan APD agar bisa digunakansebagaibahanevaluasi.
[Akuntabel;bertanggungjawab]
[Berorientasi Pelayanan; form kuisionerdengangoogleform]
Dalam pelaksanaan evaluasi kepatuhan penggunaan APD
dilakukan secara teliti, tanggungjawab, jujur, transparan, cermat, sejalan dengan visi organisasi,yaituPrimaDalam
pengawasandanPelayanan
diPintuMasukNegara
Misiorganisasiyaitu
-Mewujudkanpegawaiyang
Dalampelaksanaanevaluasi kepatuhan penggunaan
APD dilakukan secara teliti, tanggungjawab, jujur, transparan, cermat, Hal ini memberikanpenguatannilai organisasi yaitu responsive, efektif dan bersih.
2.Meminta ABK dan Kapten Kapal mengisi kuisioneryang sudahdibuat
2.Data hasil pengisian form kuisioner
Sayaakan memintaABKdanKapten
Kapal mengisi untuk mengisi form kuisioner secara sopan,hormatdan tanpa membeda-bedakan setelah dilakukanpemeriksaankapal.
[Berorientasi Pelayanan; meminta ABKdanKaptenKapalmengisiuntuk mengisiformkuisioner]
[Kolaboratif; meminta ABK dan Kapten Kapal mengisi untuk mengisi formkuisioner]
[Harmonis;sopan,hormatdantanpa membeda-bedakan]
professional, disiplin, memiliki etos kerja yang
tinggi
- Memberikan pelayanan
imunisasi dalam upaya
pencegahan penularan
penyakit.
3.Melakukan rekapitulasi dan analisis hasilevaluasi
3.Analisis dan kesimpulan data hasil evaluasi
Saya akan bertanggungjawab
merekap data hasil evaluasi secara cepat dan melakukan analisis hasil evaluasidenganteliti.
4.Membuat laporan rekapitulasi hasilevaluasi
4.Laporan rekapitulasi dan analisis hasilevaluasi
[Akuntabel;bertanggungjawab]
Saya akan bertanggungjawab membuat laporan hasil evaluasi secara jujur, transparan dan jelas sesuai dengandatayangdidapat.
[Akuntabel;bertanggungjawab]
5.Melaporkan hasil evaluasi kepada mentor
5.Laporan rekapitulasi dan analisis hasil evaluasi.
Saya akan membuat janji diluar jam pelayanan dengan mentor terlebih dahulu sehingga tidak menganggu aktifitas pelayanan. Kemudian saya akan datang tepat waktu. Dan menyampaikam hasil evaluasi penerapan SOP K3 secara jujur dan transparan.
[Berorientasipelayanan;diluarjam pelayanan]
[Akuntabel;disiplin,secarajujurdan transparan]
sosialisasi
1) Melakukankonsultasidengan mentor Notulensikonsultasi
2) Melakukankoordinasidengan pihakyangterkait
3) Mencaridanmereviewrefrensi peraturandanliteraturterkait APD
4) Menyusunmaterisosialisasi penggunaanAPD
5) Melakukankonsultasidengan mentormengenaimateri sosialisasiyangdibuat
DokumentasiKegiatan
danNotulensikoordinasi
Hasilreviewdarirefrensi
yangdidapat
Materisosialisasi
2 Membuatvideosimulasi
pemakaianAPDlengkap
1) Menyiapkanmateriyangsudah direvisidandisetujuioleh mentor
2) Membuatvideosimulasi pemakaianAPDlengkap
NotulensiKonsultasi
Materisosialisasi
Materisosialisasi
Fotodokumentasi
3 SosialisasipenggunaanAPD
1) Melakukansosialisasi
penggunaanAPDkepetugas
SoftcopydanHardcopy
SOPK3
Dokumentasikegiatan
4 Evaluasikepatuhan
penggunaanAPD
1) Membuatkuisionerterkait
kepatuhanpenggunaanAPD
2) MemintaABKdanKaptenKapal mengisikuisioneryangsudah dibuat
3) Melakukanrekapitulasidan analisishasilevaluasi
4) Membuatlaporanrekapitulasi hasilevaluasi
5) Melaporkanhasilevaluasi
kepadamentor
Formkuisioner,google form
Datahasilpengisianform
kuisioner
Analisisdankesimpulan
datahasilevaluasi
Laporanrekapitulasidan
analisishasilevaluasi.
Laporanrekapitulasidan
analisishasilevaluasi.
4.3 Para Pihak yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi
Tabel 4.3.1 Para Pihak yang Terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi
No. ParaPihak yangTerlibat Perandalamaktualisasi Keterangan
1. dr.Aulianto
2. dr.Ferry Wardhana,Sp.KP
2. INgurahTelabah ParthaSerathi, MKM
Sebagai Pimpinan KKP Kelas II Mataram
Sebagai Koordinator Substansi
UKLW dan Mentor bagi peserta selama pelaksanaan kegiatan
PelatihandasarCPNSTh.2022
Sebagai Coach yang membimbing dan memberi arahan bagi peserta selama pelaksanaan kegiatan
PelatihandasarCPNSTh.2022
Sebagai Koordinator Wilayah Kerja
KegiatanIII
KegiatanI-IV
3. KusmaWijaya,SKM
Pelabuhan Badas dan memberi arahanselamapelaksaanankegiatan aktualisasi
KegiatanI-IV
KegiatanII,IV,V
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Peraturan Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. Nilai dasar ASN BerAKHLAK. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Perarturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3
UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan