![](https://static.isu.pub/fe/default-story-images/news.jpg?width=720&quality=85%2C50)
4 minute read
C. Nilai-nilai Dasar Profesi ASN
e. Mengolah data indikator RS BLU Direktorat Pelayanan
Medik,Keperawatan dan Penunjang f. Mengolah data indikator rumah sakit online g. Mengolah data indikator klinis h. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
Advertisement
C. Nilai-nilai Dasar Profesi ASN
1. Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanhnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: a. mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi; b. memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis c. memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; d. menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan Sumber : Modul Akuntabilitas Hal-7 Aspek-aspek akuntabilitas : a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil c. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja Akunatbilitas publik memiliki tiga fungsi utama yaitu: a. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis)
b. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional) c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar)
Akuntabilitas memiliki tingkatan hierarki. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari 5 tingkatan sebagai berikut: a. Akuntabilitas personal b. Akuntabilitas individu c. Akuntabilitas kelompok d. Akuntabilitas organisasi e. Akuntabilitas stakeholder
Akuntabilitas memiliki empat dimensi agar memenuhi terwujudnya sektor publik yang akuntabel, diantaranya sebagai berikut: a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum b. Akuntabilitas proses c. Akuntabilitas program d. Akuntabilitas kebijakan
Menciptakan lingkungan yang akuntabel yaitu dengan menerapkan nilai-nilai di bawah ini: a. Kepemimpinan Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya b. Transparansi Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupuk kelompok/instansi c. Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjungjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
d. Tanggung jawab Kesadaran manusia akan tingkah laku atas perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban e. Keadilan Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang f. Kepercayaan Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas g. Keseimbangan Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, harapan, dan kapasitas h. Kejelasan Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan i. Konsistensi Sebuah usaha untuk terus melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir Sumber : Modul Akuntabilitas Hal-22
2. Nasionalisme
Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi ASN adalah sebagai berikut : a. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik b. ASN sebagai pelayan publik c. ASN sebagai perkeat dan pemersatu bangsa Nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan, antara lain:
a. Religius b. Amanah c. Disiplin d. Nondiskriminasi e. Saling menghormati f. Persamaan derajat g. Mencintai sesama manusia h. Rela berkorban i. Menjaga ketertiban j. Kerja sama k. Cinta tanah air l. Musyawarah m. Kekeluargaan n. Kepentingan bersama o. Hidup sederhana p. Tidak menggunakan hak yang bukan miliknya q. Kerja keras r. Menghargai karya orang lain s. Menghormati keputusan bersama t. Tenggang rasa
3. Etika Publik Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
Nilai-nilai dasar etika publik a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak d. Membuat keputusan berdasarkan keahlian
e. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif f. Memelihara dan menjungjung tinggi standar etika luhur g. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap. Cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir Sumber : Modul Etika Publik Hal 6; Hal 10
4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial.
Aparatur yang kreatif akan tercermin dari perilakunya yang memiliki dorongan kuat untuk senantiasa mencari pembaruan, menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, dan menciptakan
keunikan yang berujung pada lahirnya karya inovatif. Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif, untuk memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai customers. Layanan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah yang sesuai dengan harapan mereka.
5. Antikorupsi Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Menurut UU No 31/1999 jo No UU 20/2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari : a. Kerugian keuangan Negara b. Suap-menyuap c. Pemerasan d. Perbuatan curang e. Penggelapan Dalam jabatan f. Benturan kepentingan dalam pengadaan g. Gratifikasi
Ada sembilan indikator nilai-nilai dasar antikorupsi yang harus diperhatikan: a. Jujur b. Peduli c. Mandiri d. Disiplin e. Tanggung jawab f. Kerja keras g. Sederhana