K. Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI

Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien di antaranya penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial.

5. Anti korupsi

Anti Korupsi merupakan sikap tegas memerangi korupsi.Memutus mata rantai korupsi dapat diawali dari diri sendiri.Baik itu korupsi waktu, korupsi uang, maupun korupsi tugas.Setiap individu hendaknya dapat menjadi pengingat bagi dirinya masing-masing.Menjadi PNS bukanlah hal yang mudah.tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi PNS yang baik. Nilai-nilai yang terdapat dalam anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

K. Kedudukan dan Peran ASN Dalam NKRI 1. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Berdasarkan jenisnya, pegawai

ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Keja (PPPK).Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa.

2. Pelayanan publik

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayann Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3. Whole of Government (WoG)

Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah.Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Praktik WOG dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. a. Penguatan koordinasi antar lembaga Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable.Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. b. Membentuk lembaga koordinasi khusus Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. c. Membentuk gugus tugas Bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sifatnya tidak permanen. d. Koalisi sosial Bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi.