Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien di antaranya penghematan,
ketercapaian
target
secara
tepat
sesuai
dengan
yang
direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. 5.
Anti korupsi Anti Korupsi merupakan sikap tegas memerangi korupsi.Memutus mata rantai korupsi dapat diawali dari diri sendiri.Baik itu korupsi waktu, korupsi uang, maupun korupsi tugas.Setiap individu hendaknya dapat menjadi pengingat bagi dirinya masing-masing.Menjadi PNS bukanlah hal yang mudah.tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi PNS yang baik. Nilai-nilai yang terdapat dalam anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
K. Kedudukan dan Peran ASN Dalam NKRI 1.
Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keja (PPPK).Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa.
2.
Pelayanan publik Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayann Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14
