LAPORAN SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 1
BELUM TERINTEGRASINYA SISTEM INFORMASI KEKARANTINAAN KESEHATAN ( SINKARKES ) DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN PADA TAHUN 2022
DISUSUN OLEH : JUNADRI FAIZUL, SKM
NIP : 198706072022031002
BAPELKES CIKARANG
KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2022
LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI
BELUM TERINTEGRASINYA SISTEM INFORMASI KEKARANTINAAN KESEHATAN ( SINKARKES ) DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN PADA TAHUN 2022
Telah di seminarkan
Tanggal 23 Juni 2022, di Bapelkes Cikarang
Coach
dr. Atiq Amanah RP, MKKK NIP. 197803272009122002
Mentor
dr. Indah Suryawati NIP. 198104042010122002
Penguji
Miftahur Rohim, ST, M.Kes NIP. 196903121992031014
Rancangan aktualisasi ini diajukan oleh
Nama : Junadri Faizul, SKM
NIP : 198706072022031002
Jabatan : Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
Instansi : Kementerian Kesehatan
Judul Isu :Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan (SINKARKES) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan pada tahun 2022
Rancangan aktualisasi ini telah disetujui untuk diujikan dalam seminar
rancangan aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Kementerian Kesehatan RI
Dewan Penguji
Coach : dr. Atiq Amanah RP, MKKK NIP.197803272009122002
Mentor : dr. Indah Suryawati NIP. 198104042010122002
Penguji : Miftahur Rohim, ST, M.Kes NIP. 196903121992031014
Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan ( SINKARKES ) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan pada tahun 2022. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman penuh pengetahuan.
Dalam pembuatan aktualisasi penulis telah melalui proses penulisan yang lama dan dapat berjalan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
1. Bapak dr. Jalil Alfani, M. Kes selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan Yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan III dengan baik.
2. Ibu Atiq Amanah RP, MKKK selaku Coach yang telah memberikan masukan, bimbingan serta arahan yang sangat berguna untuk kesempurnaan laporan ini.
3. Ibu dr. Indah Suryawati selaku Mentor yang telah memberikan masukan, bimbingan serta arahan sehingga aktualisasi ini dapat diseleseikan dengan baik.
4. Bapak/Ibu Widyaiswara serta panitia pelatihan dasar CPNS golongan III yang telah memberikan ilmu dan dukungan dalam penyeleseian laporan ini
5. Istri, anak serta kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis memiliki kekuatan untuk menyeleseikan semua kewajiban penulis pada masa latsar.
6. Seluruh peserta latsar Golongan III Angkatan 1 pada umumnya dan peserta latsar kelompok D pada khususnya yang telah memberikan dukungan. Demikian aktualisasi ini dibuat dengan segala kekurangan dan kelebihan.
Semoga Aktualisasi ini dapat bermanfaat dan dapat berperan sebagai langkah perubahan untuk kemajuan organisasi dan negara.
Tarakan, Juni 2022 Penulis
Junadri Faizul, SKM
Tujuan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, yang menyebabkan posisi Indonesia dalam perkembangan global belum memuaskan. Permasalahan lainnya adalah kepedulian PNS dalam meningkatkan kualitas birokrasi yang masih rendah menjadikan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain baik di tingkat regional maupun internasional masih jauh tertinggal.
Terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mendorong kesadaran PNS yang ada di Indonesia secara signifikan untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada prinsip : a) nilai dasar;
b) kode etik dan kode perilaku; c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan e) profesionalitas jabatan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi dengan memberikan penguatan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis secara komprehensif pada diri setiap PNS.
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan institusi di bawah Kementerian Kesehatan RI yang bertugas menjaga kesehatan di pintu masuk negara. KKP memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kekarantinaan, pelayanan kesehatan dan pengendalian resiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat negara. Dalam menjalankan peran tersebut, tentunya KKP seringkali dihadapkan pada tantangan-tantangan yang menguji integritas yang dimiliki oleh PNS yang ada didalamnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut serta memainkan peranan dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik maupun perekat dan pemersatu bangsa diperlukan sosok PNS KKP yang profesional dan bermutu, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Sosok PNS profesional dan bermutu dapat dibentuk melalui pembinaan dan pelatihan yang saat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Sejalan dengan pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014, CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diklat terintegrasi yang terbaru disusun dalam bentuk Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang merupakan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi). Melalui pembaharuan pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter berdasarkan nilai – nilai dasar ASN, dan mendukung terwujudnya Smart Governance sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan mengunakan Perspektif Smart ASN.
Adapun dasar hukum lainnya dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS 2022
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:
13/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :
14/K.1/Pdp.07/2022 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun
2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan dimana Substansi Pengendalian Karantina Surveilens Epidemilogi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Berdasarkan pengamatan dan observasi penulis dilapangan ditemukan sebagian
dari agen pelayaran belum terdaftar pada sistem informasi karantina Kesehatan, serta
juga ditemukan beberapa petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan belum komprehensif dalam pengoperasian Sistem Informasi Karantina Kesehatan ( SINKARKES ) hal itu dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan dan memakan waktu yang lama serta berimbas pada kurangnya kenyamanan dalam pengurusan suatu dokumen, sehingga dari pengamatan dan observasi penulis munculah sebuah isu untuk dicarikan solusinya yaitu : “Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan ( SINKARKES ) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan pada tahun 2022”.
Adapun tujuan dari dilaksanakannya Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS secara umum dan aktualisasi secara khusus adalah:
Tujuan umum adalah :
Mampu membentuk PNS profesional yang berkarakter dalam menjalankan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan mengunakan Perspektif Smart ASN.
Tujuan khusus adalah :
1. Mampu mengaktualisasikan dan menghabituasikan nilai-nilai dasar (BerAKHLAK)
BERorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan kolaboratif di instansi kerja masing-masing
2. Mampu mengidentifikasi masalah yang ada di Unit Kerja dan melakukan analisa untuk pemecahan masalah didasarkan dengan kedudukan dan peran PNS menuju Smart Governance
3. Memberikan bahan masukan berupa pembelajaran system yang mengintegrasikan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan.
Adapun manfaat dari pelaksanaan aktualisasi pelatihan dasar (latsar) CPNS
adalah :
1. Bagi penulis, dapat membentuk pribadi yang berkarakter BerAKHLAK
( BERorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif ) melalui pelaksanaan aktulisasi mata pelatihan dasar CPNS sehingga dapat memberi manfaat ke unit kerja.
2. Bagi unit kerja, dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan/program KKP Kelas II Tarakan.
3. Bagi Bapelkes Cikarang, rancangan aktualisasi merupakan bukti dari terselenggaranya pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan sesuai dengan capaian kegiatan pembelajaran. Diharapkan hal ini dapat menambah kepustakaan bagi Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang.
Ruang lingkup laporan kegiatan aktualisasi ini meliputi aktualisasi kegiatan
Epidemiolog kesehatan ahli pertama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
selaku Calon PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu BERorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif ( BerAKHLAK ) yang bersumber dari SKP, penugasan atasan dan program yang menjadi inovasi.
1. Profil Instansi
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tarakan merupakan Kantor
Kesehatan Pelabuhan dengan klasifikasi kelas II yang beralamat di Jl.
Mulawarman no 103, Kelurahan Karang Anyar Barat, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan Permenkes No. 77 Tahun 2020
KKP Kelas II Tarakan yang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 50
orang pegawai dan memiliki wilayah kerja yang terdiri dari Kantor Induk Tarakan, Wilker Bunyu, Wilker Sebatik, Wilker Nunukan, Wilker Tanjung Selor dan Wilker Berau serta Pos Kesehatan Malinau.
Dengan semakin cepatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi alat angkut yang begitu cepat, maka sangat dimungkinkan terjadinya penularan penyakit dari luar maupun dalam negeri melalui pintu gerbang bandara dan pelabuhan. Disamping penularan penyakit, dampak yang ditimbulkan antara lain meningkatnya perdagangan bahan berbahaya seperti narkoba, obat-obatan, bahan kimia bahkan kemungkinan terjadinya bioterorisme.
Disamping tantangan yang dihadapi oleh KKP Kelas II Tarakan, juga terdapat peluang untuk meningkatkan eksistensi KKP Kelas II Tarakan antara lain meningkatnya arus globalisasi perdagangan/perekonomian, meningkatnya arus lalu lintas antar negara/daerah, meningkatnya arus wisatawan, berlakunya
International Health Regulation (IHR) Tahun 2005, terbitnya peraturan/perundangan-undangang tetang pelayaran dan penerbangan yang baru. Dalam menghadapi tantangan dan peluang tersebut KKP Kelas II Tarakan perlu meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.
2. Struktur Organisasi
Adapun Struktur KKP kelas II Tarakan berdasarkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagai berikut :
Gambar 2.3 Struktur Organisasi KKP Kelas II Tarakan
3. Tugas Pokok Dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun 2020 tanggal
17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai
tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur
biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas negara.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas KKP Kelas II Tarakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kekarantinaan,
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan,
c. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di Bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara,
d. Pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali
e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan nonpengion, biologi, dan kimia,
f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional,
g. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk,
h. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja,
i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan omkaba ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan omkaba impor
j. Pelaksanaan kesehatan alat angkut dan muatannya
k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan
o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
p. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
q. Pelaksanaan urusan administrasi KKP
4. Visi Dan Misi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, suatu lembaga harus memiliki tujuan maupun target yang ingin dicapai baik dalam bentuk target jangka pendek, menengah maupun panjang. Begitupun halnya dengan KKP Kelas II Tarakan yang menjalankan tugas dan fungsinya telah membuat rancangan aksi kegiatan yang mengacu pada Visi, Misi, dan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia.
a. Visi
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
b. Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, telah ditetapkan upaya yang tertuang dalam 7 misi pembangunan, yaitu :
1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Visi dan misi tersebut kemudian dituangkan kembali menjadi beberapa program prioritas dari pemerintah yang disebut NAWACITA. Adapun program prioritas tersebut adalah:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
5. Substansi Pengendalian Karantina Surveilens Epidemilogi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
77 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan dimana Substansi Pengendalian Karantina
Surveilens Epidemilogi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi
pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
6. Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Nilai-nilai dasar keprofesian PNS yang menjadi penekanan pada kegiatan internalisasi pada saat on campuss terdiri dari 7 nilai, yaitu BERorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif atau yang disingkat dengan BerAKHLAK. Masing-masing nilai dasar memiliki indikator yang menggambarkan nilai tersebut. Di bawah ini adalah penjabaran masingmasing indikator nilai dasar.
a. Nilai dasar Berorientasi Pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, terdiri dari indikator :
1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
2) Ramah, ceketan, solutif, dan dapat diandalkan
3) Melakukan perbaikan tiada henti
b. Nilai dasar Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terdiri dari indikator :
1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
2) Mengunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab , efektif dan efisien
3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
c. Nilai dasar Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas, terdiri dari indikator :
1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
2) Membantu orang lain belajar
3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
d. Nilai dasar Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, terdiri dari indikator :
1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
2) Suka menolong orang lain
3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif
e. Nilai dasar Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, terdiri dari indikator :
1) Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI serta Pemerintahan yang sah
2) Menjaga nama baik sesame ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
3) Menjaga rahasia jabatan dan negara
f. Nilai dasar Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerakkan ataupun menghadapi perubahan, terdiri dari indikator :
1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
3) Bertindak proaktif
g. Nilai dasar Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis, terdiri dari indikator :
1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
3) Mengerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
B. Profil Peserta
Adapun profil peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III adalah :
Nama Lengkap : Junadri Faizul, SKM
NIP : 198706072022031002
Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 07 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Jabatan : Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
Pendidikan Terakhir : S1 – Kesehatan Masyarakat
Telp/Email : 081374129098
Email : junadrifaizul@gmail.com
Peserta Pelatihan Dasar adalah salah satu CPNS di Lingkungan Kementerian
Kesehatan Tahun 2021 yang bertugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Tarakan. Dalam melaksanakan perannya, peserta menduduki jabatan sebagai
Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama di Sub Bagian Pengendalian Karantina dan Surveilens Epidemiologi ( PKSE ).
Sebagai Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama di Sub Bagian Pengendalian
Karantina dan Surveilens Epidemiologi ( PKSE ) KKP Kelas II Tarakan, peserta memiliki
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :
1. Melaksanakan pemeriksaan kapal dalam karantina yang diperiksa dalam rangka penerbitan free pratique ( sertifikat izin karantina )
2. Melaksanakan pemeriksaan GENDEC ( General Declaration )
3. Melaksanakan pemeriksaan kapal yang memenuhi kriteria penerbitan izin bebas berlayar ( PHQC )
4. Melaksanakan penerbitan SSCC / SSCEC
5. Melaksanakan pemeriksaan pembaharuan Health Book ( buku Kesehatan ) kapal
6. Melaksanakan pemeriksaan repatriasi WNI atau PMI di pintu masuk
7. Melaksanakan pemeriksaan pelaku perjalanan berangkat (validasi, suhu, masker )
8. Melaksanakan pemeriksaan pelaku perjalanan dating ( HAC / eHAC, suhu )
9. Melaksanakan pemeriksaan ABK datang dari luar negeri ( suhu, ICV )
10. Melaksanakan pemeriksaan ABK dalam negeri ( suhu )
11. Melaksanakan pengawasan crew pesawat dari luar negeri ( suhu, ICV )
12. Melaksanakan pengawasan crew pesawat dari dalam negeri ( suhu )
13. Melaksanakan skrining penyakit infeksi emerging covid – 19 ( Antigen, PCR)
14. Melaksanakan pengawasan pengangkutan jenazah.
A. Identifikasi Isu
Secara umum isu adalah suatu fenomena / kejadian yang diartikan sebagai masalah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin, desas desus. Masing –masing isu mempunyai karakteristik tersendiri baik dari perspektif urgensi atau waktu maupun analisis dan strategi dalam menanganinya.
Identifikasi isu digunakan untuk mendata masalah-masalah yang ada dalam pencapaian tujuan. Dari identifikasi isu dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam identifikasi isu terdapat tiga kemampuan yang dapat mempengaruhi dalam mengidentifikasi dan menetapkan isu yaitu kemampuan environmental scanning, problem solving dan berpikir analisis.
Setelah melakukan pengamatan terhadap masalah organisasi, hubungan sebab akibat, dan problem solving pada unit kerja KKP Kelas II Tarakan, didapatkan beberapa isu sesuai dengan tugas pokok jabatan epidemiolog
kesehatan ahli pertama antara lain:
1. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan (SINKARKES)diKantorKesehatanPelabuhanKelasIITarakanpada tahun 2022.
Berdasarkan pengamatan dan observasi penulis dilapangan ditemukan sebagian dari agen pelayaran belum terdaftar pada sistem informasi karantina Kesehatan, serta juga ditemukan beberapa petugas Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan belum komprehensif dalam pengoperasian Sistem Informasi Karantina Kesehatan ( SINKARKES ) hal itu dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan dan memakan waktu yang lama serta berimbas pada kurangnya kenyamanan dalam pengurusan suatu dokumen
2. Belum optimalnya pencatatan hasil pemeriksaan kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan pada tahun 2022. Seringnya para petugas belum melengkapi form pemeriksaan kapal sewaktu mereka melakukan pemeriksaan diatas kapal, kebanyakan dari mereka mengisi form tersebut setelah sampai dkantor hal tersebut kurang efisien karena tidak akan menadapatkan fakta sebenarnya yang ada di atas kapal. Diharapkan untuk ke depannya para petugas diwajibkan untuk mengisi form pemeriksaan tersebut langsung diatas kapal biar data yang di dapat bisa sinkron dan akurat.
3. Belum optimalnya pembaharuan health book ( buku kesehatan ) kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan pada tahun 2022
Isu ini diindentifikasi setelah melihat cara pendaftaran pembaharuan health book belum dilakukan secara online, hal ini menyebabkan kurang efisiennya waktu untuk pelayanan pembaharuan health book tersebut. Hal tersebut harusnya bisa diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga bisa meningkatkan kepuasan pada para agen kapal yang datang ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan. Dengan melakukan pendaftaran secara online, jadi agen datang ke Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Tarakan langsung bisa mendapatkan health book tanpa ada antrian dan pencatatan lainnya.
Dalam proses penetapan isu yang berkualitas atau dengan kata lain isu yang aktual diperlukan kemampuan berpikir kritis yang ditandai dengan
penggunaan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Pada isu - isu yang akan diangkat ini digunakan tapisan dengan metode USG ( Urgency, Seriousness, Growth ). Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik skoring skala Liket 1 sampai dengan 5, dimana 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, 1 sangat kecil, dengan mempertimbangkan tiga komponen dalam metode USG :
1. Urgency
Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.
2.Seriousness
Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.
3.Growth
Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk kalau dibiarkan.
Dengan menggunakan metode USG, Tiga isu yang telah teridentifikasi dilakukan analisis dan kemudian diperoleh hasil :
Tabel
1 Belum terintegrasinya Sistem
optimalnya
3 Belum optimalnya
pembaharuan health book ( buku kesehatan ) kapal di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Tarakan
pada tahun 2022
5 4 3 12 3
Berdasarkan tabel diatas, dari tiga isu yang telah teridentifikasi dipilih salah satu isu dengan skor USG paling tinggi yaitu : “Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan ( SINKARKES) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan pada tahun 2022.”
C. Analisis Dampak Dari Isu Terpilih
Dampak yang ditimbulkan bila isu tersebut tidak ditindaklanjuti yaitu :
1. Kinerja pelayanan akan jadi terhambat
2. Membutuhkan waktu yang lama untuk mengurus suatu dokumen
3. Akan terjadi saling tunggu menunggu sesama petugas pelayanan
4. Optimalisasi pekerjaan akan jadi terganggu
D. Analisis Penyebab Isu
Setelah menganalisis isu dengan teknik tapisan USG, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam terhadap isu yang telah memenuhi kriteria tersebut. Tujuan dilakukan analisis secara mendalam adalah untuk mendapatkan gambaran akar permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif gagasan pemecahan isu yang akan diusulkan. Pada isu terpilih digunakan analisis fishbone diagram.
Analisis ini digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah tim cenderung jatuh berpikir pada rutinitas. Berikut ini adalah hasil uraian penyebab isu dengan fishbone diagram
Terjadi eror aplikasi
Belum adanya keseragaman mengenai metode
penggunaan aplikasi
Penyampainan informasi hanya
melalui WAG
Kurangnya pemahaman
pegawai tentang aplikasi
SINKARKES
Terbatasnya media edukasi
Man
Belum ada PJ dari Aplikasi
Lambatnya update komputerisasi
Bagan 3.1 Analisis Fishbone Penyebab Isu
Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kekarantinaan
Kesehatan ( SINKARKES ) di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Tarakan pada tahun 2022.
Berdasarkan fishbone diagram diatas, maka dapat diidentifikasi kemungkinankemungkinan penyebab isu, yaitu
Man : Kurangnya pemahaman pegawai tentang aplikasi sinkarkes
Belum ada PJ dari aplikasi
Material : Terbatasnya media edukasi
Lambatnya update komputerisasi
Method : Penyampain informasi hanya melalui WAG
Belum adanya keseragaman mengenai metode aplikasi
Machine : Terjadi error aplikasi
E. Gagasan dalam Pemecahan Isu
Setelah melakukan analisa beberapa penyebab terjadinya masalah dan berdasarkan kompetensi maka dipilih untuk memecahkan masalah dari segi man dan material. Gagasan yang dipilih dalam pemecahan isu tersebut adalah : Pengoptimalisasian kemampuan petugas dalam pengoperasian Sistem Informasi
Karantina Kesehatan ( SINKARKES ) dengan sosialisasi mengunakan video tutorial di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan pada tahun 2022. Untuk mewujudkan gagasan pemecahan isu tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Pembuatan video tutorial SINKARKES di setiap bagiannya
2. Mengadakan sosialisasi cara penggunaan aplikasi SINKARKES
3. Mengadakan uji coba cara penggunaan aplikasi SINKARKES
4. Melakukan evaluasi cara penggunaan aplikasi SINKARKES
Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
Identifikasi Isu : 1. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan ( SINKARKES ) di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Tarakan pada tahun 2022.
2. Belum optimalnya pencatatan hasil pemeriksaan kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Tarakan pada tahun 2022.
3. Belum optimalnya pembaharuan health book ( buku kesehatan ) kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Tarakan pada tahun 2022.
Isu yang diangkat : Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan ( SINKARKES ) di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Tarakan pada tahun 2022.
Gagasan Pemecahan Isu : Pengoptimalisasian kemampuan petugas dalam pengoperasian Sistem Informasi Karantina Kesehatan
(SINKARKES)dengansosialisasi mengunakanvideotutorialdiKantor KesehatanPelabuhan KelasIITarakan pada tahun 2022.
No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Keterkaitan
Kontribusi
1 Pembuatan video tutorial
SINKARKES di setiap
bagiannya
1. Mengajukan persetujuan
keatasan dan mentor
2. Melakukan koordinasi dan diskusi dengan senior yang
memahami aplikasi
terkait pembuatan video tutorial aplikasi
3. Membuat konsep desain video tutorial aplikasi
4. Membuat video tutorial aplikasi
Output/ Hasil Kegiatan
1. Memperoleh persetujuan
2. Catatan hasil diskusi
3. Konsep Desain video tutorial
4. Video tutorial Versi Trial
5. Adanya koreksi dan masukan terhadap rancangan aplikasi
Substansi Mata
Pelatihan
Membuat laporan
keatasan / mentor agar bisa
menjaga nama
baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara (Loyal) Mendiskusikan
konsep desain video tutorial dengan menerima
masukan dan
saran dari senior yang memahami
Terhadap VisiMisi Organisasi
Pembuatan video tutorial aplikasi
SINKARKES ini memberikan kontribusi terhadap misi : untuk
mewujudkan
bangsa yang
berdaya saing
sehingga mampu
mencapai visi : terwujudnya
Indonesia yang
berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian
Penguatan Nilai Organisasi
Pembuatan video tutorial ini merupakan bentuk kegiatan inovatif yang memberikan penguatan pada nilai Organisasi
yaitu Efektif
5. Menyampaikan dan mendiskusikan hasil rancangan video tutorial kepada mentor.
aplikasi dan mengupayakan
musyawarah dalam
pengambilan
keputusan
(Kolaboratif)
berlandaskan
gotong-royong
Membuat konsep
desain video
tutorial aplikasi
secara detail dan terperinci
(berorientasi
pelayanan)
Menyampaikan
rancangan video
tutorial kepada
mentor dengan
2 Melakukan sosialisasi
cara penggunaan aplikasi SINKARKES
1. Meminta persetujuan kepada mentor terkait
dengan sosialisasi pengunaan aplikasi
2. Mengadakan pertemuan sosialisasi terkait
cara penggunaan aplikasi
3. Menyampaikan cara penggunaan aplikasi
sopan dan santun
(Harmonis) Membuat
Notulensi
masukan dan
Saran dari
mentor secara
detil (Adaptif)
1. Surat Undangan Sosialisasi
2. Daftar Hadir
3. Notulensi
4. Saran dari mentor
Meminta ijin
kepada mentor
untuk
melaksanakan
sosialisasi cara
penggunaan aplikasi
SINKARKES
(Akuntabel) Memimpin
jalannya
Sosialisasi cara
penggunaan
aplikasi
SINKARKES
untuk
meningkatkan
manajemen mutu
dan
meningkatkan
kompetensi SDM
Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas
Sosialisasi cara
penggunaan aplikasi
SINKARKES
kepada pihak yang
berkepentingan
secara jujur dan
transparan yang
memberi
penguatan Nilai
4. Meminta masukan, kritik, dan saran
cara penggunaan
aplikasi dari
kasubbag adum dan
substansi/sub
bagian lainnya
pertemuan
sosialisasi dengan
penuh tanggung
jawab sehingga
sosialisasi bisa
optimal (Akuntabel)
II Tarakan yang
terkait dengan
misi : mewujudkan
kualitas hidup
Indonesia yang
tinggi, maju dan
sejahtera untuk
Organisasi yaitu
Bersih
Menyampaikan
rancangan
sosialisasi dengan
bahasa yang
sopan dan
mudah
dimengerti
(Harmonis)
Membuat
Notulensi hasil
sosialisasi cara
penggunaan
aplikasi secara
mewujudkan visi
: Indonesia yang
berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian
berlandaskan
gotong-royong
3 Mengadakan uji coba
cara penggunaan aplikasi SINKARKES
1. Meminta persetujuan mentor terkait uji coba cara
penggunaan aplikasi
2. Memberikan User & password aplikasi kepada setiap user/sub bagian/substansi
3. Melakukan monitoring terhadap system aplikasi
4. Melaksanakan uji coba cara
penggunaan aplikasi
5. Membuat laporan rekapan uji coba aplikasi
1. Undangan
Pelaksanaan Uji Coba
2. Daftar Hadir Uji Coba
3. User dapat akses aplikasi
4. Uji coba aplikasi
SINKARKES
5. Rekap Output
lengkap dan terperinci (Adaptif)
Melakukan
komunikasi
dengan mentor
terkait penerapan
aplikasi dengan
penuh hormat
dan sopan santun
(Harmonis)
Penerapan system aplikasi
SINKARKES
dengan tujuan
supaya dapat
meningkatkan
efektivitas dalam
melaksanakan
tugas yang
Dengan
menerapkan
Aplikasi
SINKARKES ini
maka pelaporan
dan evaluasi unit
kerja dapat
Memberikan user
dan password
kepada setiap sub bagian/ substansi yang
terlibat secara
adil sesuai
dengan
terkait dengan
misi :
mewujudkan
Indonesia
menjadi negara
maritime yang
mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan
berjalan lebih efektif dan efisien yang memberi penguatan nilai
organisasi yaitu
Efektif
kepentigannya
(Kolaboratif)
kepentingan
nasional guna
mencapai visi :
Melakukan monitoring
terhadap aplikasi
untuk
memastikan
setiap
user/substansi
dapat mengakses
aplikasi (Loyal)
Indonesia yang
berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian
berlandaskan
gotong-royong
Melakukan
pengumpulan
data tentang cara
penggunaan
aplikasi sehingga
dapat lebih
efektif dan efisien (Adaptif)
4 Melakukan evaluasi cara
penggunaan aplikasi
SINKARKES
1. Membuat instrument survey hasil uji coba aplikasi
2. Membagikan survei kepada pihakpihak yang terlibat
3. Mendiskusikan
dengan mentor dan substansi terkait
kendala-kendala
saat penerapan aplikasi
4. Melakukan perbaikan sistem
Membuat laporan
dengan fakta
yang ada tanpa
dikurang dan
dilebihkan (Akuntabel)
1. Instrument survei evaluasi
user
2. Ulasan pengguna
3. Saran perbaikan
4. Konsep perbaikan aplikasi
5. Data evaluasi
pengguna
Membuat
instrument survei dengan menggunakan
bahasa yang
mudah
dimengerti (BERorientasi
Pelayanan)
Menyampaikan
instrument survei
kepada pihak -
pihak yang
terlibat sebagai
bahan evaluasi
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
kegaiatan yang
telah
dilaksanakan
adalah bentuk
perbaikan yang
berkelanjutan
demi meningkatkan
komitmen mutu
pelayanan unit
kerja sehingga
mampu
pelaksanaan
monitoring dan evaluasi ini sebagai bentuk
upaya cepat tanggap dalam
menyikapi
kekurangan dan
melakukan
perbaikan secara terus menerus
dalam untuk
mewujudkan
kinerja yang
optimal yang
aplikasi sesuai
masukan dan saran
5. Membuat laporan
evaluasi penerapan
aplikasi
untuk meminta
saran dan
berorientasi pada
mutu (Loyal)
mewujudkan
kehidupan
bangsa yang
maju sesuai
dengan misi :
memberi
penguatan nilai
organisasi yaitu
Responsif
Mendiskusikan
kendala-kendala
saat penerapan
aplikasi dengan
menerima
masukan dan
saran dari mentor
dan pihak yang
terlibat dan
mengupayakan
musyawarah
dalam
pengambilan
keputusan
(Kolaboratif)
mewujudkan
Indonesia
menjadi negara
maritime yang
mandiri, maju,
kuat dan
berbasiskan
kepentingan
nasional guna
mencapai visi :
Indonesia yang
berdaulat,
mandiri, dan
berkepribadian
berlandaskan
gotong-royong
Menindaklanjuti
perbaikan system
aplikasi sesuai
arahan dari
mentor dan rekan kerja
dengan penuh
tanggung jawab
(Adaptif) Membuat laporan
evaluasi aplikasi
berdasarkan
fakta yang terjadi
(Akuntabel)
SINKARKES
penggunaan
aplikasi
SINKARKES
4. Melakukan
evaluasi
cara
penggunaan
aplikasi
SINKARKES