LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN 3 ANGKATAN 9
OPTIMALISASI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
REMUNERASI PEGAWAI MELALUI PEMBUATAN KERTAS KERJA PAJAK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR TAHUN 2022
Dibuat oleh:
Kadek Weda Noveadjani Tista, S.E.
NIP: 199511202022032001
KERJASAMA
BAPELKES CIKARANG, KEMENKES RI
DAN
UPTD BAPELKESMAS BALI, DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI
2022
LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI
OPTIMALISASI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
REMUNERASI PEGAWAI MELALUI PEMBUATAN KERTAS KERJA PAJAK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR TAHUN 2022
Telah diseminarkan
Tanggal 22 Juli 2022 di UPTD BAPELKESMAS BALI
Coach,
Sinta Javani, SST, MAP NIP. 198106282002122001
Mentor,
I Dewa Putu Gede Putra Yasa, S.Kp, M.Kep, Sp.MB NIP. 197108141994021001
Penguji,
Khaerudin, S.Kep, Ners, MKM. NIP. 197011011995011002
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa :
Nama : Kadek Weda Noveadjani Tista, S.E.
NIP : 199511202022032001
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Analis Keuangan
Instansi Asal : Poltekkes Kemenkes Denpasar
Penyelenggara Pelatihan : Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
Laporan Aktualisasi saya adalah asli dan belum pernah diajukan pada Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil angkatan manapun. Laporan ini adalah murni gagasan dan rumusan aktualisasi saya sendiri, sesuai arahan coach dan mentor. Kertas Kerja Laporan Aktualisasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali mencamtumkan sumber referensi secara jelas dengan menyebutkan nama pengarang dan mencamtumkan dalam daftar pustaka.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Bapelkes Cikarang.
Dibuat di : Denpasar,
Pada tanggal : 22 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,
Kadek Weda Noveadjani Tista
NIP.199511202022032001
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan rancangan aktualisasi yang berjudul
“Optimalisasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Pengahsilan atas Remunerasi
Pegawai melalui Pembuatan Kertas Kerja Pajak Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2022” tepat waktu.
Laporan rancangan aktualisasi ini disusun dalam rangka memecahkan isu yang ada di satuan kerja CPNS dengan mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), visi dan misi Poltekkes Kemenkes Denpasar serta peran dan kedudukan ASN.
Pada penyusunan laporan ini banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :
1. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cikarang dan Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.
2. Bapak I Dewa Putu Gede Putra Yasa, S.Kp, M.Kep, Sp.MB selaku Wakil Direktur II Poltekkes Kemenkes Denpasar dan mentor yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan laporan rancangan aktualisasi ini.
3. Ibu Sinta Javani, SST, MAP selaku coach yang senantiasa dengan sabar, cermat, teliti dan sepenuh hati dalam membimbing penulis dalam menyusun laporan rancangan aktualisasi ini.
4. Ibu Ni Luh Gede Munika Asri, SE selaku Bendahara Poltekkes Kemenkes Denpasar yang senantiasa memberikan dukungan, solusi dan semangat dalam menyusun laporan rancangan aktualisasi
5. Seluruh staff bagian keuangan di wilayah Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar yang telah banyak membantu penulis selama masa orientasi .
6. Rekan-rekan CPNS seperjuangan angkatan 2022 atas segala bantuan, dukungan, support, dan kerjasamanya selama masa orientasi bersama.
Penulis menyadari bahwa laporan hasil aktualisasi ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna, olehkarena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penulisannya dan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Denpasar, 22 Juli 2022
Penulis
Kadek Weda Noveadjani Tista, S.E. NIP.199511202022032001
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar....8
Gambar 3.1 Fishbone Diagram
Dewasa ini rekrutmen bukan lagi sekedar upaya pengisian formasi kosong dengan tenaga kerja berkualifikasi minimal yang sesuai. Rekrutmen juga dibebani tanggungjawab untuk mensterilisasi birokrasi dari segala praktek KKN, baik pada proses penarikannya maupun setelah pegawai lolos seleksi dan berstatus sebagai PNS. Rekrutmen diharapkan mampu menarik tenaga kerja yang disamping memenuhi kualifikasi minimal, juga harus bertanggungjawab, berkomitmen tinggi terhadap tugas-tugasnya, jujur dan transparan, akuntabel mampu berperan aktif, partisipatif dan lain-lain. Rekrutmen ini merupakan proses yang tidak bisa diabaikan mengingat tujuannya ialah untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dalam suatu organisasi melalui perencanaan yang matang. Untuk mendapatkan tambahan karyawan dilakukan tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumbersumber penarikan karyawan, menentukan kebutuhan karyawan yang diperlukan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi karyawan (Mangkunegara, 2007:33).
Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan pebuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini tentu membutuhkan suatu sistem manajemen ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen
ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Dalam manajemen ASN juga diatur terkait tugas, fungsi, dan kedudukan ASN dan untuk mewujudkan hal itu perlunya dilakukan suatu pelatihan dasar yang ditujukan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS
yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; danmenunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Sementara terintegrasi berarti penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS memadukan antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal; dan Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang (Sumber: Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021).
Politeknik Kesehatan Bali merupakan suatu institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan dibawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI yang menyelenggarakan program pendidikan Diploma III dan Diploma IV. Layaknya institusi pendidikan lainnya, Poltekkes Kemenkes Denpasar bertanggung jawab dalam mencetak generasi-generasi muda di bidang kesehatan yang berkualitas karena sesungguhnya Poltekkes menentukan masa depan kualitas kesehatan di Indonesia. Institusi pendidikan ialah akar serta fondasi suatu kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memperbaiki wajah kualitas kesehatan Indonesia dimulai dari peningkatan kualitas tenaga kesehatannya diawali dari Politeknik Kesehatan.
Poltekkes Kemenkes Denpasar berkomitmen untuk menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu, Profesional, Kompetitif, Berbudaya dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun
2030 sesuai dengan visi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hal ini dapat terwujud apabila seluruh pihak bekerja sama baik dari tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik serta seluruh bidang dan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan visi Poltekkes Kemenkes Denpasar tersebut. Termasuk salah satunya yang memegang peranan penting dari terlaksananya seluruh program kegiatan di Poltekkes Kemenkes Denpasar ialah Bagian Keuangan, terutama semenjak Poltekkes Kemenkes Denpasar sah menjadi Badan Layanan Umum yang mewajibkan Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk mampu mengelola keuangannya secara mandiri terrmasuk mencari sumber pendapatan lain yang sah diluar pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan.
Poltekkes Kemenkes Denpasar dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pendapatannya. Termasuk mengkaji kembali beberapa jurusan yang sepi peminat dan menambahkan jurusan baru untuk menarik minat masyarakat hingga pengelolaan unit bisnis di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kondisi keuangan Poltekkes Kemenkes Denpasar
bergantung pada kemampuan seluruh pihak dalam berinovasi yang mencerminkan prinsip Smart ASN. ASN melalui pelatihan dasar diharapkan dapat penuh dengan inovasi bisa melontarkan ide-ide yang outoftheboxyang bisa meningkatkan kinerja organisasi. ASN, khususnya ASN milenial yang akrab dengan teknologi harus selalu haus akan ilmu-ilmu yang
positif untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dimanapun, kapanpun, dan situasi apapun. Tidak hanya cakap dalam segi intelektual dan skill, dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia tentunya ASN milenial juga harus memilki kemampuan kolaborasi antargenerasi. ASN milenial yang lekat dengan daya kritis, inovatif, maupun cara kerja yang dinamis harus mampu berkolaborasi dengan generasi terdahulu yang kemungkinan besar adalah generasi yang cenderung lebih kaku dan formal.
Tidak terlepas dari bagian keuangan Poltekkes Kemenkes Denpasar juga dituntut untuk akrab dengan pengoperasian teknologi mengingat bahwa tuntutan ini tidak hanya datang dalam lingkungan unit kerja melainkan dari tingkat pusat yaitu kementerian keuangan maupun kementerian kesehatan yang terus berinovasi menciptakan aplikasi-aplikasi terbaru yang terintegrasi. Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai unit kerja diharapkan dapat bersinergi menyukseskan kebijakan-kebijakan pusat dan beradaptasi terhadap perubahan. Termasuk ketika Poltekkes Kemenkes Denpasar disahkan menjadi Badan Layanan Umum, segala prosedur pengelolaan keuangan dirombak untuk menyesuaikan perubahan tersebut. Salah satunya yang masih dipelajari oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar terkait pengelolaan keuangan ialah pemotongan dan pemungutan pajak atas remunerasi pegawai yang dibayarkan setiap bulan dalam bentu P1, P2, hingga P3.
Remunerasi merupakan sistem pemberian tunjangan yang ada sejak ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum, dimana semula sistem pembayaran tunjangan tersebut ialah tunjangan kinerja yang nilainya sesuaigradejabatan dan pemotongan pajaknya menggunakan tariff final berdasarkan golongan masing-masing. Pegawai yang golongan 4 dipotong sebanyak 15% dari penghasilan, golongan 3 dipotong sebanyak 5% dari penghasilan, sedangkan golongan 2 kebawah tidak dipotong pajak. Tarif final tersebut memudahkan kami di bagian keuangan untuk memotong dan memungut pajaknya. Namun, tidak ketika mulai ditetapkannya sistem remunerasi. Pemotongan dan pemungutan pajaknya berdasarkan tariff progresif sesuai dengan jumlah penghasilan masing-masing pegawai.
Poltekkes Kemenkes Denpasar sendiri belum memiliki suatu aplikasi ataupun kertas kerja perhitungan pajak untuk tariff progresif serta mengingat bahwa pemotongan, pemungutan, dan pembayaran pajak ialah kewajiban sebagai warga negara maka penulis memutuskan untuk mengangkat program “Optimalisasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak atas
Remunerasi mulai Bulan Juli 2022 di Poltekkes Kemenkes Denpasar” sebagai wujud ketaatan
melakukan pembayaran pajak sebagai warga negara yang baik.
1.2.1Tujuan
Secara umum tujuan pelaksanaan aktualisasi ini dilakukan ialah untuk menghabituasi corevalueASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) untuk mewujudkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kedudukan ASN di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan aktualisasi ini dengan mengangkat tema “Optimalisasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak atas Remunerasi mulai Bulan Agustus 2022 di Poltekkes Kemenkes Denpasar” ialah sebagai berikut:
1. Untuk menyesuaikan diri atas perubahan bentuk organisasi menjadi Badan Layanan Umum serta wujud ketaatan dan komitmen Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud adaptif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
2. Untuk dapat mengaktualisasi nilai – nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai analis keuangan di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
3. Untuk dapat mengimplementasikan peran dan kedudukan ASN dalam mendukung terbentuknya Smart ASN dalam upaya mewujudkan Smart Governace di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
1.3
Manfaat Penulisan
1.3.1 Manfaat bagi Penulis
Manfaat dari adanya kegiatan aktualisasi pada pelatihan dasar CPNS tahun 2022 ini ialah sebagai media untuk berpikir kritis dan membentuk karakter ASN melalui internalisasi core valueASN BerAKHLAK dalam melaksanakan fungsi ASN sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, hingga perekakat dan pemersatu bangsa khususnya di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar.
1.3.2
Manfaat bagi Organisasi
Manfaat dari adanya kegiatan aktualisasi ini ialah sebagai sarana untuk menyalurkan inovasi-inovasi demi mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik di Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui program-program yang terbentuk dari analisis isu-isu yang ada di lingungan Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam hal ini ialah terkait optimalisasi pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Program-program yang dihasilkan pada kegiatan aktualisasi ini ialah program-program yang telah melalui prosis analisis dan penapisasn isu yang sekiranya relevan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik agar nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini program terkait pemotongan, pemungutan, dan pembayaran pajak sebagai sumber penghasilan utama negara yang nantinya dapat disalurkan untuk melakukan pembangunan-pembangunan oleh pemerintah di berbagai bidang, salah satunya ialah Kesehatan dan tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.1
2.1.1 Visi Poltekkes Kemenkes Denpasar
Adapun visi dari Poltekkes Kemenkes Denpasar ialah “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi
Kesehatan yang Bermutu, Internasional, Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata Pada Tahun 2030”
Untuk mewujudkan visi Poltekkes Kemenkes Denpasar maka, misi Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis Kesehatan pariwisata.
b. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui Link and Match Program.
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah
d. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan
e. Mengembangkan kerja sama dan usaha untuk pengembangan institusi.
Dalam pelaksanaan layanan yang diberikan, Poltekkes Kemenkes Denpasar selalu mengusung nilai organisasi yakni Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Peduli dan tanggung Jawab sebagai penjabaran visi institusi yakni Berbudaya dan Berwawasan Pariwisata.
Tugas Poltekkes Kemenkes Denpasar diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 298/MENKESKESOS/SK/IV/2001 yakni sebagai berikut:
a. Melaksanakan Pendidikan profesional dalam program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan atau Program Diploma IV sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
b. Melakukan penelitiandibidang ilmu Kesehatan dalam rangka menghasilkanpenelitian berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah Kesehatanyang terjadi di masyarakat.
c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membantu pemecahan masalah yang terjadi terkait dengan masalah Kesehatan dan berkontribusi dalam menyumbangkan ilmu yang bermanfaat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
Selaku staff analis keuangan Poiteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar, penulis memiliki tugas sesuai dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang ditetapkan oleh atasan dengan uraian tugas sebagai berikut:
a. Terlaksananya penyusunan draft SPBy/Permintaan uang kegiatan melalui Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan Langsung (LS).
b. Terlaksananya distribusi uang muka kerja kepada pelaksana kegiatan.
c. Terlaksananya penyusunan dokumen pertanggungjawaban/bukti fisik sesuai dengan penggunaan uang muka kerja.
d. Terlaksananya penatausahaan bukti fisik pertanggungjawaban siecara sistematis untuk kerapihan dokumentasi.
e. Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta data.
f. Terlaksananya pemeriksaan data SPM yang telah diterbitkan beserta data dukungnya.
g. Terlaksananya pembuatan rekapan pembayaran tunjangan kinerja.
h. Terlaksananya penyusunan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam maupun luar kota.
i. Terlaksananya pengumpulan dan memeriksa dokumen belanja pegawai untuk kelengkapan administrasi belanja pegawai.
j. Terlaksananya penginputan data dan informasi belanja pegawai ke dalam sistem.
k. Terlaksananya pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen belanja pegawai.
l. Terlaksananya pembuatan e-billing pajak.
m. Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran kegiatan.
Tugas pokok Analis Keuangan ialah melakukan analisis di bidang keuangan, terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan, dilakukan pada sebagian atau keseluruhan siklus pengelolaan keuangan. Berdasarkan gambaran umum tugas pokok analis keuangan tersebut dapat diuraikan beberapa tugas sebagai analis keuangan ialah: a) melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data; b) melakukan pengolahan dan analisis data; c) melakukan kajian teknis; d) menyusun rekomendasi kebijakan; e) melakukan persuasi kebijakan; f) melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan; g) melakukan pemantauan dan evaluasi. Dari hasil pengamatan selama bertugas sebagai analis keuangan di Poltekkes Kemenkes Denpasar,didapatkan beberapa Isu sebagaimana yang terdapat pada table 3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Identifikasi Isu di Bagian Keuangan Poltekkes Kemenkes Denpasar
1. Terlaksananya
penginputan
data dan informasi
belanja pegawai ke dalam sistem.
2. Terlaksananya
pembuatan ebilling pajak.
Belum efektifnya
pengelolaan database
keuangan yang
berhubungan dengan data
rekanan dan pegawai di Poltekkes Kemenkes
Denpasar hingga tahun 2022.
Belum optimalnya pemotongan dan pemungutan pajak atas
remunerasi mulai bulan Juli 2022 di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
Masih sering
terjadinya kekurangan
data khususnya data
pegawai maupun
rekanan seperti no.
rekening dan npwp
pada saat dibutuhkan.
Tersedianya database
pegawai dan rekanan yang
terstruktur untuk mengefisiensikan proses pengelolaan keuangan.
Semenjak ditetapkan
sebagai BLU dan
keluarnya PMK
Remunerasi, Poltekkes Kemenkes
Denpasar belum
memiliki sistem
Tersedianya
kertas kerja yang dapat digunakan
sebagai dasar
penghitungan
pajak atas
3. Terlaksananya
tugas kedinasan lain yang
diberikan atasan dalam rangka kelancaran kegiatan.
4. Terlaksananya
pengumpulan dan memeriksa dokumen
belanja pegawai untuk kelengkapan administrasi
belanja pegawai.
3.2.1Teknik APKL
Belum adanya beberapa SOP di bidang keuangan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun 2022.
ataupun kertas kerja
pemotongan pajak
atas remunerasi
menggunakan tariff progresif.
Masih terdapat beberapa proses
keuangan yang belum
memiliki SOP dan belum diterapkannya
SOP yang sudah ada secara maksimal.
remunerasi
pegawai setiap bulannya.
Lengkapnya
seluruh SOP yang
berhubungan dan keuangan dan diharapkan mampu diterapkan secara optimal.
Lemahnya koordinasi terkait verifikasi dokumen belanja intansi dari jurusan ke direktorat.
Masing kurang koordinasi antara
jurusan dan direktorat
terkait belanja
kegiatan yang
diselenggarakan di jurusan. Termasuk
ketika melakukan
verifikasi dokumen yang belum optimal.
Koordinasi
semakin
diperkuat dan penerapan SOP secara optimal.
Adapun Isu strategis yang ditemukan di Poltekkes Kemenkes tersebut kemudian
dilakukan penapisan isu untuk menilai kualitas isu yang selanjutnya menentukan prioritas isu mana yang akan diselesaikan. Teknik penapisan isu ini menggunakan dua pendekatan yaitu
APKL untuk menilai kualitas isu, dan teknik USG untuk menentukan prioritas isu. Teknik analisis isu APKL ini dituangkan dalam table 3.2 sebagai berikut:
1. Belum efektifnya pengelolaan database keuangan yang berhubungan dengan data rekanan dan pegawai di Poltekkes Kemenkes Denpasar hingga tahun 2022.
2. Belum optimalnya pemotongan dan pemungutan pajak atas remunerasi mulai bulan Juli 2022 di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
3. Belum optimalnya penerapan SOP di bidang keuangan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun 2022.
4. Lemahnya koordinasi terkait verifikasi dokumen belanja intansi dari jurusan ke direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun 2022..
Keterangan:
A: aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan.
P: problematik artinya isu tersebut mengandung masalah sehingga perlu dicarikan solusi.
K: kekhalayakan artinya menyangkut orang banyak.
L: layak artinya isu tersebut masuk akal dan realistis serta relevan dengan tugas pokok dan fungsi ASN
Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan teknik APKL telah ditemukan ketiga isu tersebut memenuhi syarat sehingga langkah selanjutnya menentukan isu mana yang diprioritaskan untuk dicarikan jalan keluarnya berdasarkan teknis USG (Urgency, Seriousness, dan Pertumbuhan). Dalam menentukan prioritas dari suatu masalah, yaitu dilihat dari tingkat
Kegawatan (Urgency) seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti,seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan
ditimbulkan (Seriousness) dan Pertumbuhan (Growth) yaitu seberapa besar
kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Penentuan prioritas ini dikenal dengan metode USG,seperti yang terlihat di Tabel 3.3.
1.
Lemahnya koordinasi terkait verifikasi
dokumen belanja intansi dari jurusan ke direktorat di Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun 2022.
3 3 4 10 III
2.
Belum optimalnya pemotongan dan pemungutan pajak atas remunerasi mulai bulan Juli 2022 di Poltekkes Kemenkes
Denpasar.
3.
Belum optimalnya penerapan SOP di bidang keuangan di lingkungan Poltekkes
Kemenkes Denpasar pada tahun 2022.
Keterangan:
U: Urgency; S=Seriousness; G: Growth.
Interval penentuan prioritas:
Angka 1: sangat tidak mendesak/gawat dan dampak;
Angka 2: tidak mendesak/gawat dan dampak;
Angka 3: cukup mendesak/gawat dan dampak;
Angka 4: mendesak/gawat dan dampak;
Angka 5: sangat mendesak/gawat dan dampak.
5 5 5 14 I
4 4 5 13 II
Berdasarkan matriks USG pada tabel, tampak bahwa yang menjadi coreisuyaitu “Belum optimalnya pemotongan dan pemungutan pajak atas remunerasi mulai bulan Agustus 2022 di Poltekkes Kemenkes Denpasar”.
3.2.3 Analisis Sebab-Akibat
Kemudian dari coreissuedi atas yaitu “Belum optimalnya pemotongan dan pemungutan pajak atas remunerasi mulai bulan Juli 2022 di Poltekkes Kemenkes Denpasar” yang
selanjutnya dianalisis dengan metode fishboneialah sebagai berikut:
3.3 Keterkaitan Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS untuk
Mendukung Terwujudnya Smart Governance
Berdasarkan dari analisis isu diatas ditemukan core issue yang akan diangkat pada program aktualisasi ini untuk kemudian diidentifikasi penyebab dan dicari jalan keluarnya ialah
masalah belum optimalnya pemotongan dan pemungutan pajak atas remunerasi mulai bulan
Juli 2022 di Poltekkes Kemenkes Denpasar pasca dikeluarkannya PMK Remunerasi. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa penyebab ialah salah satunya kurangnya pemahaman pegawai di Keuangan terkait prosedur pemotongan pajak penghasilan atas remunerasi yang akan dibayarkan karena tidak adanya peraturan tertulis yang mengatur ketentuan pemotongan pajak tersebut. Mengingat bahwa terdapat banyak sekali perbedaan sistem pemotongan pajak antara instansi pemerintah dan swasta, kemudian instansi BLU dan instansi yang bukan BLU juga memiliki mekanisme dan prosedur yang berbeda.
Kami di bagian keuangan menggali informasi terkait pemotongan pajak ini hanya melalui konsultasi dengan Poltekkes lainnya yang sudah terlebih dahulu menerapkan sistem remunerasi sehingga info yang kita dapatkan masih sangat terbatas. Selain itu, karena info yang terbatas tersebut dan tidak ada regulasi resmi yang mengaturnya maka kami di keuangan belum dapat membuat sistem perhitungan pajak yang mumpuni. Namun, kami di Keuangan sudah berkomitmen untuk mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada terutama di Keuangan sangat sering terjadi perubahan sistem atau aplikasi keuangan sehingga kami harus cepat menanggapi perubahan tersebut untuk mewujudkan akuntabilitas pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi. Tidak adanya regulasi yang mengatur pemotongan pajak remunerasi ini sedikit menyulitkan kami untuk beradaptasi karena tidak ada panduan hingga kami tetap aktif bertanya dan menggali informasi dari sumber manapun adalah wujud adaptasi kami.
Untuk mewujudkan prinsip Smart ASN yang selain mengajarkan terkait penggunaan teknologi digital dalam melaksanakan tugas juga melatih kami untuk berpikir kritis dan aktif melakukan inovasi. Kurangnya informasi yang ada dan pemahaman yang belum memadai mengimplikasikan beberapa prinsip Smart ASN yang belum terpenuhi yang juga dipengaruhi oleh faktor diluar kendali kami di Keuangan. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kami serta pemenuhan kewajiban kami sebagai warga negara yang baik untuk patuh terhadap pajak. Dampak yang akan ditimbulkan apabila isu ini tidak segera diselesaikan maka Poltekkes Kemenkes Denpasar tidak mampu melakukan tanggung jawabnya dalam memotong dan memungut pajak penghasilan atas remunerasi. Hal ini berdampak pada tidak dapat dipertanggungjawabkanya pajak yang dipotong dari penghasilan pegawai yang menyalahi prinsip akuntabilitas.
Berdasarkan pemaparan diatas maka diperoleh core issue “Belum optimalnya pemotongan dan pemungutan pajak atas remunerasi mulai bulan Juli 2022 di Poltekkes
Kemenkes Denpasar” yang penyelesaiannya membutuhkan beberapa tindakan kreatif sebagai berikut:
a. Menggali informasi berupa regulasi maupun dasar hukum pemotongan pajak penghasilan atas remunerasi Badan Layanan Umum. Informasi yang digali melalui beberapa sumber seperti: Poltekkes Kemenkes yang sudah BLU, Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan, serta berkoordinasi dengan beberap pihak internal yaitu mentor serta bendahara di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
b. Membuat kertas kerja yang berisi rumus perhitungan pajak atas remunerasi di Poltekkes Kemenkes Denpasar menggunakan aplikasi excel. Setelah mengetahui mekanisme serta prosedur yang mengatur pemotongan pajak remunerasi BLU maka sudah dapat merumuskan perhitungan ke dalam kertas kerja perhitungan pajak untuk tahun 2022.
c. Melakukan input data penghasilan pegawai Poltekkes Kemenkes Denpasar ke dalam kertas kerja. Hal ini dimulai di Bulan Agustus untuk mulai menginput komponen penghasilan pegawai yang dipotong PPh 21 tarif progresif yaitu berupa gaji dan remunerasi untuk mendapatkan nilai pajak yang harus dibayarkan di bulan Agustus.
d. Sosialisasi pemotongan pajak penghasilan atas remunerasi kepada pegawai poltekkes kemenkes Denpasar khususnya di bagian keuangan direktorat yang akan diteruskan kepada coordinator keuangan di masing-masing jurusan.
Adapun rencana pelaksanaan kegiatan dalam memecahkan isu melalui program “Optimalisasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak atas
Remunerasi mulai Bulan Agustus 2022 di Poltekkes Kemenkes Denpasar” dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 4.1 Rencana Kegiatan dan Tahap Aktualisasi
NO. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Evidence
Kontribusi
1. Menggali informasi berupa regulasi
maupun dasar
hukum pemotongan
pajak
penghasilan
atas remunerasi
1. Berkoordinasi
dengan Mentor
dan Bendahara
Notulensi koordinasi dengan mentor
dan Bendahara
serta kesediaan untuk
bekerjasama
Keterkaitan dengan
substansi Mata
Pelatihan Agenda 2
Saya meminta kesediaan
mentor untuk
membimbing serta
kesediaan Bendahara
untuk bekerja sama
dalam menciptkana
nilai tambah (Kolaboratif) dalam
menyelesaikan kertas
terhadap Visi
dan Misi
Organisasi
Menggali informasi berupa regulasi
maupun dasar
hukum pemotongan
pajak melalu
merupakan wujud
Penguatan Nilai
Organisasi
Menggali informasi berupa regulasi
diawali dengan berkoordinasi
bersama mentor dan Bendahara
Keuangan
Badan Layanan
Umum.
Menggali
informasi
berupa regulasi
maupun dasar
hukum
pemotongan
pajak
penghasilan
atas remunerasi
Badan Layanan
Umum (BLU)
sebagai wujud
pemenuhan hak
dan kewajiban
ASN yaitu
menerima
penghasilan dan
membayar
pajak atas
penghasilan
2. Melakukan
pencarian dan pengkajian
dasar hukum
perpajakan bagi
instansi
pemerintahan
BLU.
Referensi
prosedur
pemotongan pajak
kerja pajak agar mulai
dapat diterapkan di
bulan agustus
mendatang
mendukung visi
dan misi
Poltekkes
Kemenkes
Denpasar yakni
merupakan
penguatan nilai
organisasi yakni
Saya melakukan
pencarian dengan
cermat dan mengkaji
dasar hukum yang
berhubungan dengan
perpajakan remunerasi
BLU secara
bertanggung jawab
dan berintegritas
tinggi (Akuntabel).
Selanjutnya saya
mengkaji dasar hukum
dan referensi yang saya
dapatkan untuk
menghasilkan
pemotongan pajak yang
sesuai regulasi berlaku
menjadi
Perguruan
Tinggi
Kesehatan yang
bermutu , professional
melalui tata
kelola
organisasi yang
kredibel,
akuntabel, adil, dan transparan.
Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun serta
wujud Peduli dan Tanggung
Jawab dengan
mengkaji dasar
hukum tersebut
untuk direview dan
menghasilkan draft kertas
kerja.
yang diterima (Manajemen
ASN). Selain itu
untuk
mengakses
panduan
dilakukan
secara digital
melalui regulasiregulasi yang
dapat diakses di
internet dan
berselancar di
dunia maya
dalam mencari
referensi
sehubungan
dalam
pelaksanaan
tugas sebagai
wujud
3. Melakukan
review terhadap
dasar hukum
dan membuat
rancangan
kertas kerja
secara manual
dan memberikan
kualitas terbaik (Kompeten).
Draft kertas kerja Saya melakukan review
terhadap dasar hukum
kemudian membuat
rancangan kertas kerja
perpajakan atas
penghasilan remunerasi
dengan terus
berinovasi dan mengembangkan
kreatifitas (Adaptif).
implementasi
Smart ASN.
2. Membuat kertas
kerja perhitungan pajak atas
remunerasi. Pembuatan
kertas kerja
perhitungan
pajak atas
remunerasi
tersebut
merupakan
wujud
terlaksananya
manajemen
ASN dalam
pemenuhan hak
dan kewajiban
ASN serta
1. Memilih media yang akan digunakan untuk membuat
kertas kerja.
Media yang
digunakan untuk
membuat kertas
kerja.
Saya memilih media
yang digunakan untuk
membuat kertas kerja
secara cekatan, solutif, dan dapat
diandalkan
(Berorientasi
Pelayanan) ketika
memilih media yang
cocok untuk digunakan
dalam perhitungan pajak
dengan
mempertimbangkan
efisiensi dan kemudahan
dalam pengoperasiannya
sebagai wujud
pelaksanaan tugas
dengan kualitas
terbaik (Kompeten)
Saya dalam
membuat
kertas kerja
sekaligus
mendukung visi
dan misi
Poltekkes
Kemenkes
Denpasar yakni
menjadi
Perguruan
Tinggi
Kesehatan yang
bermutu ,
professional
melalui tata
kelola
organisasi yang
kredibel, akuntabel, adil,
Kegiatan dalam
membuat kertas
kerja perhitungan
pajak melalui
pemilihan
media lalu
menuangkan
formula dalam
media tersebut
merupakan
penguatan nilai
organisasi yakni
Peduli dan
Tanggung
Jawab
pemanfaatan
teknologi dalam
melakukan
tugas dan
tanggung jawab
ASN (Smart ASN).
Kertas
formula di kertas kerja
dengan menggunakan
media yang
terdigitalisasi untuk
mengefisiensikan
pekerjaan dalam
menghitung pajak dan
melaksanakan tugas
dengan kualitas
terbaik (Kompeten).
dan transparan.
Kertas
disimulasikan kemudian
jika ada kekurangan
atas formula
yang telah
dibuat.
dapat diperbaiki dengan
cekatan serta solutif
dalam menyelesaikan
permasalahan yang
muncul setelah
dilakukan simulasi
(Berorientasi
Pelayanan) dengan
terlebih dahulu
berkoordinasi bersama
mentor dan bendahara
dan meminta
pertimbangan konten
dalam kertas kerja pajak
untuk menggerakkan
sumberdaya manusia
yang untuk mencapai
tujuan bersama
(Kolaboratif). Kami di
bagian keuangan saling
membantu membuat
kertas kerja pajak
4. Memperbaiki
kertas kerja
yang sudah
disimulasikan sebelumnya
dimana bendahara
membantu mereview
formula yang dibuat
agar sesuai dengan
perhitungan yang
seharusnya tanpa
membedakan latar
belakangnya
(Harmonis).
Revisi Kertas Kerja Saya bersama mentor
dan Bendahara
melakukan simulasi
perhitungan pajak dan
apabila ditemukan
kesalahan maka kami
cepat menyesuaikan diri
dan memperbaikinya
sebagai wujud
perbaikan tiada henti
(Berorientasi
Pelayanan) dengan
Terus melakukan
3. Melakukan input data
penghasilan
pegawai
Poltekkes
Kemenkes
Denpasar ke
dalam kertas
kerja.
1. Mengumpulkan data pegawai
meliputi
penghasilannya
dari Bulan
Januari 2022
hingga Agustus
2022.
Rekapan data
penghasilan
pegawai
tugas dengan
kualitas terbaik (Kompeten).
Saya meminta bantuan
pegawai di bagian
keuangan untuk
membantu merekap
data penghasilan
seluruh pegawai di
Poltekkes Kemenkes
Denpasar tahun 2022
untuk menggerakkan
SDM yang ada dalam
Aktivitas
penginputan
data tersebut
mendukung visi
dan misi
Poltekkes
Kemenkes
Denpasar yakni
menjadi
Perguruan
Saya melakukan
penginputan
data
penghasilan
dengan terlebih
dahulu
mengumpulkan
data
penghasilan
pegawais
Penginputan
data
penghasilan
pegawai
Poltekkes
Kemenkes
Denpasar ke
dalam kertas
kerja pajak
melaksanakan tugas
untuk mencapai
tujuan bersama
(Kolaboratif) agar
nantinya membantu
proses pemotongan
pajak terhadap
remunerasi pegawai
sebagai wujud
Tinggi
Kesehatan yang
bermutu ,
professional
melalui tata
kelola
organisasi yang
kredibel,
akuntabel, adil,
sebagai wujud
penguatan nilai
organisasi yakni
Peduli dan
Tanggung
Jawab
yang telah
dibuat ialah
wujud
profesionalisme
dalam
menjalankan
tugas (Manajemen
ASN) melalui
pengembangan
digitalskill (Smart ASN).
2. Menginput data
pegawai dan komponen
pendapatan yang dipotong
pajak ke kertas
kerja
Perhitungan pajak
PPh 21 masa
pegawai Poltekkes
Kemenkes
Denpasar
tanggung jawab WNI
untuk memgang
teguh ideology
melalui membayar
pajak (Loyal)
Saya melakukan
penginputan data
pegawai berserta
penghasilannya dengan bertanggungjawab,
cermat, disiplin, dan
berintegritas tinggi
(Akuntabel) sesuai data yang sebenarnya
tanpa melakukan manipulasi.
dan transparan.
4. Sosialisasi
pemotongan pajak
penghasilan
atas remunerasi
kepada pegawai
1. Berkoordinasi
dengan mentor
dan Bendahara
terkait
pelaksanaan
Notulensi
koordinasi
bersama mentor
dan bendahara.
Saya berkoordinasi
dengan mentor dan
bendahara untuk
membahas terkait
pelaksanaan kegiatan
sosialisasi baik secara
Aktivitas
sosialisasi atas
pemotongan
pajak
penghasilan
tersebut
Melakukan
sosialisasi
terkait
pemotongan
pajak
penghasilan
poltekkes
kemenkes
Denpasar Sosialisasi
dilakukan untuk
memberikan
pemahaman
kepada pegawai
di lingkungan
Poltekkes
Denpasar
terkait
kewajiban yang
harus mereka
penuhi untuk
membayar
pajak atas hak
yang mereka
terima sebagai
ASN
(Manajemen
kegiatan
sosialisasi.
teknis maupun media
yang digunakan untuk
membantu orang lain
belajar (Kompeten)
terkait pemotongan
pajak dan mewujudkan
transparansi di bagian
keuangan yang
dilaksanakan secara
jujur, bertanggung
jawab, cermat, disiplin dan
berintegritas tinggi (Akuntabilitas).
mendukung visi
dan misi
Poltekkes
Kemenkes
Denpasar yakni
menjadi
Perguruan
Tinggi
Kesehatan yang
bermutu , professional
melalui tata
kelola
organisasi yang
atas remunerasi
diawali dengan
berkoordinasi
bersama
mentor dan Bendahara
Keuangan
merupakan
penguatan nilai
organisasi yakni
sosialisasi
menggunakan media yang
dipilih
Pelaksanana sosialisasi
pemotongan pajak.
Saya memberikan
sosialisasi pada pegawai
keuangan di direktorat
yang diharapkan
diteruskan informasinya
kepada coordinator di masing-masing jurusan
dengan ramah,
kredibel, akuntabel, adil, dan transparan
Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun serta wujud Peduli dan Tanggung
Jawab dengan
mengkaji dasar
hukum tersebut
untuk direview dan menghasilkan
ASN) yang
dilaksanakan
secara
digitalisasi
menggunakan
media yang
terlebih dahulu
diuji
validitasnya
(Smart ASN)
cekatam, solutif, dan
dapat diandalkan
(Berorientasi
Pelayanan) apabila ada
belum memahami terkait
regulasi dan sistem
remunerasi BLU
khususnya dalam
pemotongan pajak
penghasilan yang
diterima.
draft kertas
kerja.
Berikut merupakan jadwal aktualisasi yang penulis susun untuk melaksanakan gagasan kreatif pemecahan isu. Kegiatan aktualisasi akan
dilaksanakan mulai tanggall 25 Juli hingga 30 Agustus tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
NO Kegiatan Tahapan Kegiatan
Juli
Agustus 2022 Keterangan Kegiatan Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV
1. Menggali informasi
berupa regulasi
maupun dasar
hukum
pemotongan pajak
penghasilan atas
remunerasi Badan
Berkoordinasi dengan Mentor dan Notulensi koordinasi 25-26 Juli 2022
Memahami dasar
hokum perpajakan
bagi instansi
pemerintahan BLU yang ada.
Melakukan review terhadap dasar hukum dan
Referensi Dasar Hukum 27-28 Juli 2022
2. Membuat kertas
kerja perhitungan
pajak atas
remunerasi
rancangan kertas
kerja secara manual
Memilih media yang
akan digunakan
untuk membuat
kertas kerja.
Membuat formula
perhitungan pajak
pada kertas kerja.
Melakukan simulasi
perhitungan atas
formula yang telah
dibuat.
Memperbaiki kertas
kerja yang sudah
disimulasikan
sebelumnya
Mengumpulkan data
data penghasilan
pegawai Poltekkes
Kemenkes
pegawai meliputi
penghasilannya dari
Bulan Januari 2022
Media Kertas Kerja 1 Agustus 2022
Kertas Kerja 2-5 Agustus 2022
Rekapan data pegawai
15-17
Denpasar ke dalam
kertas kerja. hingga Agustus 2022.
Menginput data
pegawai dan
komponen
pendapatan yang
dipotong pajak ke
kertas kerja
4. Sosialisasi pemotongan pajak
penghasilan atas
remunerasi kepada
pegawai poltekkes
kemenkes
Denpasar
Berkoordinasi
dengan mentor dan
Bendahara terkait
pelaksanaan
kegiatan sosialisasi.
Melaksanakan
sosialisasi
menggunakan
media yang dipilih
Perhitungan
PPh 21 atas
remunerasi
18-22 Agustus 2022
Notulensi
koordinasi 23-24 Agustus 2022
Sosialisasi pemotongan pajak
25-26 Agustus 2022
Dalam proses aktualisasi, penulis melakukan kolaborasi dan mendapat dukungan dari beberapa pihak sehingga proses penyusunan rancangan hingga aktualisasi rancangan dapat berjalan dengan baik, Adapun pihak – pihak terkait adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 Para Pihak yang Berperan dalam Aktualisasi
NO. Para Pihak Peran dalam Aktualisasi Keterangan
1. Mentor Memberikan dukungan, bimbingan, serta masukan dalam proses pembuatan rancangan aktualisasi.
2. Bendahara Pengeluaran Memberikan masukan, arahan serta bimbingan teknis terkait proses pemotongan dan pemungutan pajak PPh 21 atas remunerasi.
3. Kasubag ADUM Memberikan masukan, arahan serta membagikan
pengalaman saat melakukan proses penginputan transaksi pengesahan ke dalam aplikasi SAKTI
Diskusi dilakukan melalui pertemuan tatap langsung serta via telepon saat mentor harus mengikuti Dinas Luar
Diskusi dilakukan melalui pertemuan tatap langsung serta via telepon .
Diskusi dilakukan melalui pertemuan tatap
Langsung.
Poltekkes Kemenkes Denpasar
Membantu menyediakan data yang
dibutuhkan untuk diinput pada
kertas kerja pajak.
4. Coach Memberikan bimbingan, memfasilasi
serta memberikan
umpan balik terhadap kualitas
Rancangan Aktualisasi serta
memberikan arahan terkait proses
seminar aktualisasi.
Diskusi dilakukan melalui pertemuan tatap langsung.
Proses coaching dilakukan secara daring
yakni melalui WAG, Zoon kelas serta
Google Classroom
Keterkaitan
Kedudukan dan
Peran ASN
Kegiatan I Kegiatan II Kegatan III Kegiatan IV
Menggali informasi
berupa regulasi
maupun dasar
hukum pemotongan pajak
penghasilan atas
remunerasi Badan
Layanan Umum.
Membuat kertas
kerja perhitungan pajak atas
remunerasi.
Melakukan simulasi
perhitungan atas
formula yang telah
dibuat.
Melakukan input
data penghasilan
pegawai Poltekkes Kemenkes
Denpasar ke dalam
kertas kerja.
Jumlah
Visi & Misi serta Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar. (2022). Dipetik Juli 2022, dari website Poltekkes Kemenkes Denpasar https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/profil/visi-misi/
Fatimah, E., & Irawati, E. (2017). Manajemen ASN: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
Mirdin, A. A. (2021). Berorientasi Pelayanan: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
Handoko, R. (2021). Akuntabel: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
Jalis, A. (2021). Kompeten: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.40/PMK.03/2017 terkait Tata Cara
Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan
Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.
FINANSIAL Sembodo, J. (2021). Harmonis: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
Rahmanendra, D. (2021). Loyal: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
Suwarno, Y. (2021). Adaptif: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
Sejati, T. A. (2021). Kolaboratif: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
Nama : KadekWedaNoveadjaniTista,S.E.
NIP : 199511202022032001
Unitkerja : PoltekkesKemenkesDenpasar
Jabatan : AnalisKeuangan
NO. Tanggal Kegiatan Mentoring
1. Senin,20 Juni2022
Catatan Bimbingan Catatan Coach/Mentor
1.Penyampaian isu yangdiangkatpada tahap aktualisasi pelatihan dasar CPNS2022.
Mencari referensi terkait isu pemotongan pajak pada remunerasi.
Pelaksanaan
kegiatan mentoring
secara langsung di Direktorat Poltekkes
Kemenkes
Denpasar
2. Senin,4 Juli2022
1.Penyampaian beberapaalternative isu di bidang keuangan yaitu terkait penerapan pajaktariffprogresif atas remunerasi
BLU
2.Pemilihan isu yang akan dituangkan dalam rancangan aktualisasi.
Isu terkait pemotongan pajak dipilih untuk dibuat rancangan aktualisasi.
Pelaksanaan
kegiatan mentoring
secara langsung di Direktorat Poltekkes
Kemenkes
Denpasar
3. Senin,18 Juli2022
1.Penyerahan draft rancangan aktualisasi dan koordinasi terkait tahapan kegiatan pemecahanisu.
Draft rancangan aktualisasi disetujuai.
Pelaksanaan
kegiatan mentoring
secara online melalui media
2.Penyampaianterkait seminar rancangan aktualisasi yang akan diselenggarakan padahariJumat,22 Juli2022.
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
01
PENDAHULUAN
Mencakup latar belakang tujuan dan manfaat kegiatan aktualisasi
02
PROFIL INSTANSI DAN TUGAS POKOK JABATAN 03
Mencakup profil instansi dan tugas pokok jabatan analis
keuangan
ANALISIS ISU 04
Mencakup identifikasi isu penapisan isu hingga munculnya
gagasan kreatif penyelesaian isu
RANCANGAN AKTUALISASI
Rencana kegiatan aktualisasi habituasi core value ASN
BerAKHLAK visi misi dan nilai nilai organisasi serta Manajemen
ASN dan Smart ASN.
Tugas dan Fungsi ASN
ASN Profesional
Kedudukan ASN
Manajemen ASN
BerAKHLAK
Smart ASN
Digital Skill
Isu Aktual
Belum optimalnya pemotongan dan pemungutan pajak atas remunerasi
mulai bulan Juli 2022 di Poltekkes
Kemenkes Denpasar.
Kondisi yang diharapkan
Tersedianya kertas kerja yang dapat
digunakan sebagai dasar penghitungan
pajak atas remunerasi pegawai setiap bulannya.
Kondisi Saat Ini
Semenjak ditetapkan sebagai BLU dan
keluarnya PMK Remunerasi, Poltekkes
Kemenkes Denpasar belum memiliki
sistem ataupun kertas kerja
pemotongan pajak atas remunerasi
menggunakan tariff progresif.
65%
75%
Menghabituasi core value ASN
BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) untuk mewujudkan
sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kedudukan ASN di Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Wujud adaptif untuk menyesuaikan diri
atas perubahan bentuk organisasi
menjadi Badan Layanan Umum serta
wujud ketaatan dan komitmen Poltekkes
Kemenkes Denpasar untuk melakukan
pemotongan dan pemungutan pajak
sesuai dengan regulasi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Media untuk berpikir kritis dan membentu
k karakter ASN melalui internalisasi core v
alue ASN BerAKHLAK dalam melaksanakan
fungsi ASN
Sebagai sarana untuk menyalurkan inovasi-inovasi demi mewujudkan peningkatan kua litas pelayanan publik di Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui program-program yan g terbentuk dari analisis isu-isu yang ada di lingungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
Untuk peningkatan kualitas pelayanan pub
lik agar nantinya dapat bermanfaat bagi m asyarakat.
Bagi Penulis Bagi Masyarakat Bagi Organisasi
Menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis Kesehatan pariwisata
Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui Link and Match Program.
Menyelenggarakan pengabdian kepada
masyarakat berbasis riset dan wilayah
Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang
kredibel, akuntabel, adil dan transparan
Mengembangkan kerja sama dan usaha untuk
pengembangan institusi
Terlaksananya penyusunan draft SPBy/Permintaan uang kegiatan melalui Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan Langsung (LS).
Terlaksananya distribusi uang muka kerja kepada pelaksana kegiatan
Terlaksananya penyusunan dokumen pertanggungjawaban/bukti fisik sesuai dengan penggunaan uang muka kerja
Terlaksananya penatausahaan bukti fisik pertanggungjawaban siecara sistematis untuk kerapihan dokumentasi
Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta data.
Terlaksananya pemeriksaan data SPM yang telah diterbitkan beserta data dukungnya
Terlaksananya penyusunan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam maupun luar kota.
Terlaksananya pengumpulan dan memeriksa dokumen belanja pegawai untuk kelengkapan administrasi belanja pegawai
Terlaksananya pembuatan e-billing pajak
Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran kegiatan.
Belum efektifnya
pengelolaan database
keuangan yang
berhubungan dengan data
rekanan dan pegawai di
Poltekkes Kemenkes
Denpasar hingga tahun
2022.
Belum optimalnya
pemotongan dan
pemungutan pajak atas
remunerasi mulai bulan Juli
2022 di Poltekkes Kemenkes Denpasar.
Belum adanya beberapa SOP di bidang keuangan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar pada
tahun 2022.
Lemahnya koordinasi terkait verifikasi dokumen belanja intansi dari jurusan ke direktorat.
Adapun Isu strategis yang
ditemukan di Poltekkes
Kemenkes tersebut
kemudian dilakukan
penapisan isu untuk menilai
kualitas isu yang selanjutnya
menentukan prioritas isu
mana yang akan
diselesaikan. Teknik
penapisan isu ini
menggunakan dua
pendekatan yaitu APKL
untuk menilai kualitas isu
Dalam menentukan prioritas
dari suatu masalah, yaitu
dilihat dari tingkat
Kegawatan (Urgency)
seberapa mendesak suatu
isu harus dibahas, dianalisis
dan ditindaklanjuti,seberapa
serius suatu isu harus
dibahas dikaitkan dengan
akibat yang akan
ditimbulkan (Seriousness)
dan Pertumbuhan (Growth)
yaitu seberapa besar
kemungkinan memburuknya
isu tersebut jika tidak
ditangani segera.
Menggali informasi
berupa regulasi
maupun dasar hukum
pemotongan pajak
penghasilan atas
remunerasi Badan
Layanan Umum.
Membuat kertas kerja
yang berisi rumus
perhitungan pajak
atas remunerasi di
Poltekkes Kemenkes
Denpasar
menggunakan aplikasi excel.
Melakukan input data
penghasilan pegawai
Poltekkes Kemenkes
Denpasar ke dalam
kertas kerja.
Sosialisasi
pemotongan pajak
penghasilan atas
remunerasi kepada
pegawai Poltekkes
Kemenkes Denpasar
1. Berkoordinasi dengan mentor dan bendahara
2. Memahami dasar hukum pemotongan pajak tariff progresif.
3. Melakukan review atas dasar hukum
1. Memilih media yang akan digunakan.
2. Membuat formula perhitungan pajak
3. Melakukan simulasi perhitungan
4. Melakukan revisi perhitungan
1. Mengumpulkan data penghasilan pegawai yang dipotong pajak tariff progresif.
2. Menginput data pegawai ke kertas kerja.
1. Berkoordinasi dengan mentor terkait pelaksanaan sosialisasi.
2. Sosialisasi pemotongan pajak penghasilan atas remunerasi.
