Optimalisasi Penatausahaan Dokumen SPM Melalui Pembuatan SOP Pengelolaan Arsip Aktif KKP Kelas III

LAPORAN SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 1

OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN DOKUMEN SPM

MELALUI PEMBUATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN ARSIP AKTIF

DI SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SAMPIT

DISUSUN OLEH :

MAULIDA MARIYAH ULFAH, S.E

NIP : 199409122022032002

BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN DOKUMEN SPM

MELALUI PEMBUATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN ARSIP AKTIF

DI SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SAMPIT

Telah diseminarkan

Tanggal 23 Juni 2022, di Bapelkes Cikarang

COACH MENTOR

Dr. drg. Siti Nur Anisah, MPH

dr. I Gusti Ayu Agung Darmawati NIP.196509141992032004 NIP.197209112009122001

PENGUJI Aulia Firiani, ST.,MKM NIP.197508142006042001

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang senantiasa menyertai Penulis sehingga mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Golongan III Angkatan 1 Tahun 2022 di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Laporan rancangan aktualisasi kegiatan ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai dasar PNS yaitu BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), Whole of Government (WoG), SMART ASN, dan Manajemen ASN, dengan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan sasaran kinerja pegawai di Subbagian Administrasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit.

Penulisan laporan rancangan aktualisasi ini dapat terlaksana karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Agus Syah F.H, SKM., MKM selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit yang juga telah memberikan bimbingan, saran, serta koreksi dalam kegiatan penyusunan laporan rancangan aktualisasi;

2. Ibu dr. I Gusti Ayu Agung Darmawati selaku mentor dan Kasubag Administrasi Umum yang telah memberikan bimbingan, saran, serta koreksi dalam kegiatan penyusunan laporan rancangan aktualisasi;

3. Ibu Dr. drg. Siti Nur Anisah, MPH, selaku Coach yang telah memberikan bimbingan, saran, serta koreksi dalam persiapan seminar rancangan aktualisasi;

4. Para Widyaiswara Bapelkes Cikarang atas segala ilmu yang telah diberikan;

5. Para Pembina dan Pelatih yang telah membantu kelancaran atas setiap proses kegiatan yang dilaksanakan;

6. Segenap teman-teman CPNS Golongan III Angkatan 1;

7. Suami Penulis, M. Fahrianto, S.M yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis;

8. Orang tua dan Mertua Penulis yang telah memberikan doa, semangat dan kasih sayang untuk Penulis;

9. Serta pihak-pihak lain yang telah bersedia untuk dilibatkan dan dimintai pertolongan dalam menyusun laporan rancangan aktualisasi ini.

Penulis menyadari bahwa rancangan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyusunan laporan selanjutnya yang lebih baik. Semoga laporan rancangan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Sampit, 20 Juni 2022

Penulis, Maulida Mariyah Ulfah,

S.E.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan laju pembangunan, Indonesia membutuhkan orangorang yang mampu mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia di tengah peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Disinilah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memegang peranan penting dan strategis dalam mengelola sumber daya tersebut.

Sejumlah keputusan strategis mulai dari perumusan kebijakan sampai implementasinya dalam berbagai sektor pembangunan dilakukan oleh PNS.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia memerlukan sosok PNS profesional yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itulah, Pendidikan dan Pelatihan

Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan berdasarkan UU Nomor 5 tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 63 – 65, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 33 -

37 dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021

tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Latsar dilakukan untuk membentuk PNS profesional yang dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menguasai kompetensi teknis bidang tugas, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan

masyarakat. Dengan adanya profil pegawai yang profesional, Indonesia akan mampu

mewujudkan pemerintahan berkelas dunia sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2024 mendatang.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019

tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan laporan Keuangan kementerian Kesehatan, salah satu tugas dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi. Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan dan barang yang digunakan sebagai sumber untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen keuangan sangat mempengaruhi akuntabilitas dari laporan keuangan. Oleh karena itu, penyimpanan atau pengarsipan dokumen keuangan perlu diperhatikan oleh Pengelola Keuangan.

Era revolusi industry 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi, turut berimpikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang kearsipan. Terbitnya

sejumlah produk hukum menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (egovernment). Hal ini dapat dilihat dalam sistem administrasi pemerintah dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintah yang dikelola secara menyeluruh dan saling berhubungan. Demikian pula halnya dengan Kementerian Kesehatan.

Kondisi yang ada saat ini, penerapan pengelolaan arsip dinamis baik di unit pusat maupun Unit Pelayanan Teknis (UPT) belum berjalan dengan maksimal. Belum ada keseragaman dalam penataan persuratan dan pengelolaan arsip aktif baik unit pusat maupun UPT yang sesuai dengan pedoman Tata Naskah Dinas (TND) dan pola klasifikasi arsip yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan mengenai pengelolaan arsip dinamis yaitu arsip aktif, arsip inaktif serta arsip statis pada Unit Pusat dan UPT sehingga tercipta keseragaman dan persamaan persepsi dalam penetapan TND, penataan arsip, sampai dengan penyusutan berdasarkan pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kemnkes RI. Pengelolaan arsip aktif

menjadi kunci utama keberhasilan seluruh tahapan pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip aktif yang belum sesuai dengan pedoman TND dan pola klasifikasi arsip aktif dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaan arsip inaktif serta arsip statis bahkan sampai

dengan penyusutan arsip.

Dokumen – dokumen keuangan yang perlu diarsipkan adalah dokumen penerimaan dan dokumen pengeluaran. Dokumen penerimaan sendiri memuat peneriaman pada UPT

dalam satu tahun anggaran seperti Penerimaan Negara berupa Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dokumen pengeluaran adalah dokumen yang menjadi dasar

pengeluaran kas di bendahara pengeluaran berupa Surat Perintah Membayar (SPM).

Pengelolaan arsip untuk dokumen SPM di Kantor Kesehata Pelabuhan Kelas III Sampit masih

belum sesuai dengan TND dan pola klasifikasi arsip yang telah ditetapkan Kementerian

Kesehatan. Oleh karena itu diperlukan acuan dalam melaksanakan kegiatan. Tujuan dari

dibuatnya acuan ini adalah efektifitas, efesiensi, kemudahan, kejelasan, keselarasan, keterukuran, dan menghindari kesalahan yang dibuat dalam proses menjalankan

pengelolaan arsip aktif. Kondisi inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menyusun

laporan aktualisasi dengan judul OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN DOKUMEN SPM MELALUI

PEMBUATAN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DI SUB

BAGIAN ADMINSTRASI UMUM KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SAMPIT”.

1.2Tujuan Aktualisasi

Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014, ASN memiliki 3 fungsi yaitu sebagai pelaksana

kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Ketiga fungsi tersebut

dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaborasi (BerAKHLAK). Ketujuh nilai inilah yang

menjadi fokus dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini. Tujuan dari kegiatan aktualisasi ini adalah Peserta Diklat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III

mampu mengimpelemntasikan nilai – nilai dasar profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu

BerAKHLAK dalam kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif berdasarkan nilai – nilai dasar profesi ASN

guna mewujudkan visi dan misi organisasi; mengoptimalkan penatausahaan dokumen SPM

melalui pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Arsip Aktif.

1.3Manfaat Aktualisasi

Aktualisasi berasal dari kata ‘aktual’ yang berarti nyata/benar-benar terjadi/sesungguhnya ada. Aktualisasi juga bermakna menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan (realita). Aktualisasi nilai-nilai dasar merupakan suatu proses untuk menjadikan ketujuh nilai dasar BerAKHLAK aktual/nyata/terjadi/sesungguhnya ada.

Kompetensi yang dibangun adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan 7 nilai dasar –

BerAKHLAK, yaitu (1) Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, (2) bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, (3) terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, (4) saling perduli dan menghargai perbedaan, (5) berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara, (6) terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, (7) membangun kerjasama yang sinergis.

Ruang lingkup aktualisasi peserta diklat meliputi tugas pokok maupun tugas tambahan sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan oleh unit kerja peserta. Peserta juga melakukan tugas inovasi atau kreativitas yang berkaitan dengan tugas dan jabatan. Tempat aktualisasi adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit di Subbagian Administrasi Umum.

BAB II

PROFIL INSTANSI TEMPAT AKTUALISASI

2.1 Visi dan Misi

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata.

Pembangunan Kesehatan di wilayah pelabuhan merupakan bagian dari pembangunan kesehatan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan memperhatikan dasardasar pembangunan kesehatan dan untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2021. Seperti telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJM-N) tahun 2020-2024, dan juga dengan mempertimbangkan perkembangan masalah serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan maka ditetapkan

Visi Kementerian Kesehatan yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Kesehatan mempunyai misi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pada saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai gerbang keluar masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang lebih jauh menjadi sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri.

2.2 Nilai – nilai Organisasi

Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu :

a. Pro Rakyat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi.

b. Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sector, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

c. Responsif

Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

d. Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien.

e. Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.

2.3 Tugas Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021

tanggal 27 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP memiliki tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Sampit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;

b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor resiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor resiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor resiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;

f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;

g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;

h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;

i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;

j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan;

k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan juga

diperkuat dengan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional Kegiatan Kantor

Kesehatan Pelabuhan di Pintu Masuk Negara Tahun 2009 dalam rangka memperkuat KKP

dalam mengimplementasikan IHR 2005 dan merespon berbagai perkembangan sehubungan

dengan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat yang meresahkan dunia.

Untuk mewujudkan pelabuhan yang bebas dari penularan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit melakukan berbagai upaya di bidang karantina, surveilans, epidemiologi dan upaya kesehatan, dan pengendalian resiko lingkungan.

Wilayah kerja yang menjadi wewenang KKP adalah lingkungan kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah kerja KKP yang dimaksud diatas yang berada di daratan untuk pengendalian vektor dan binatang penular penyakit diperluas sampai 2 (dua) kilometer sekelilingnya.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit berdasarkan Permenkes Republik

Indonesia Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011 tanggal 22 Nopember 2011 mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1) Bandara H.Asan Sampit

2) Pelabuhan Laut Kuala pembuang

3) Pelabuhan Laut Samuda

4) Bandara Iskandar Pangkalan Bun

5) Pelabuhan Laut Pangkalan Bun

6) Pelabuhan Laut Kumai

7) Pelabuhan Laut Sukamara

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, struktur organisasi KKP Kelas III Sampit sebagai berikut : Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.4 Uraian Tugas Jabatan Peserta

Nama : Maulida Mariyah Ulfah, S.E

NIP : 199409122022032002

Jabatan/Golongan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN – Ahli Pertama / III.a

Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit (Subbagian Administrasi Umum)

Instansi : Kementerian Kesehatan

Pendidikan Terakhir : S-1 Akuntansi

Email : maulidamariyah@gmail.com

Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2018, Jabatan Fungsional

Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan

kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi:

1. perikatan dan penyelesaian tagihan;

2. pelaksanaan perintah pembayaran; dan

3. analisis laporan keuangan instansi.

Uraian kegiatan atau uraian tugas Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli

Pertama sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing, ditetapkan dalam butir kegiatan.

1. Menyusun analisis/update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

2. Menyusun analisis/updatekebutuhan penyedia barang/jasa;

3. Menyusun analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola;

4. Menyusun analisis langkah langkah rencana/updatepengendalian perikatan;

5. Menyusun analisis efisiensi pembayaran;

6. Menyusun analisis efektivitas pembayaran/ belanja;

7. Menyusun analisis transparansi pembayaran/ belanja;

8. Menyusun analisis keterbukaan pembayaran/ belanja;

9. Menyusun analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja;

10. Menyusun analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

11. Menyusun analisis kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM);

12. Menyusun analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

13. Menyusun analisis revolvinguang persediaan;

14. Mengolah data-data transaksi keuangan;

15. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan;

16. Mengolah data/dokumen pendukung laporan keuangan;

17. Menyusun laporan keuangan;

18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan;

19. Menyusun ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada laporan keuangan; dan

20. Melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat lanjutan.

Dari uraian tugas diatas maka terbentuklah SKP Penulis sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN - Ahli Pertama, sebagai berikut :

ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada laporan

Tabel 2.1 Kegiatan Tugas Pokok Jabatan

BAB III

ANALISIS ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Isu dan Analisis Isu Aktual

a. Identifikasi Isu

Identifikasi isu adalah proses seorang penulis menangkap fenomena baik masalah maupun yang lainnya dari sebuah program, baik sedang berjalan maupun setelahnya untuk dievaluasi, baik untuk tujuan perbaikan maupun rekomendasi perbaikan dengan program berikutnya.

Identifikasi isu dimulai dengan melihat kesenjangan uraian tugas dan fungsi peserta di instansi antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Uraian tersebut ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Isu

NO

1 Mengolah data-data transaksi keuangan

2 Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan

Telah dilakukan sesuai SOP

Belum dilakukan rekonsiliasi internal antara UAKPA dan UAKPB sesuai SOP

Dilakukan sesuai SOP

Melakukan rekonsiliasi internal antara UAKPA dan UAKPB sesuai SOP

3 Mengolah data/dokumen pendukung laporan keuangan

Telah dilakukan sesuai SOP

4 Menyusun Laporan keuangan Belum ada monitoring dan evaluasi terkait SOP

Penyusunan Laporan Keuangan KKP

Dilakukan sesuai SOP

Melakukan monitoring dan evaluasi SOP

Penyusunan Laporan

Keuangan KKP

5 Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan

6 Menyusun ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada laporan keuangan

7 Melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat lanjutan

Telah dilakukan sesuai SOP

Telah dilakukan sesuai SOP

Dilakukan sesuai SOP

Dilakukan sesuai SOP

Mengelola arsip aktif dokumen keuangan

Mengelola arsip aktif dokumen keuangan

8 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan :

9 Melaksanakan peningkatan kapasitas/ mengikuti seminar/ symposium

belum sesuai pola klasifikasi arsip aktif sesuai pola klasifikasi arsip aktif

Telah dilakukan sesuai SOP Dilakukan sesuai SOP

Telah dilakukan sesuai SOP Dilakukan sesuai SOP

Selama 3 bulan penulis menjalankan tugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit, penulis menemukan 3 isu, yaitu :

1. Belum optimalnya rekonsiliasi internal UAKPA dan UAKPB di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Sampit.

2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terkait SOP Penyusunan Laporan

Keuangan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit.

3. Belum optimalnya pengelolaan arsip aktif pada dokumen SPM di Subbagian

Administrasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit.

b. Analisis Isu Aktual

1. Belum optimalnya rekonsiliasi internal UAKPA dan UAKPB di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Sampit

Rekonsiliasi pembentuk laporan keuangan antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dilakukan

setiap 6 bulan (semesteran). Rekonsiliasi ini dilakukan untuk menyamakan nilai

belanja barang persediaan, belanja pemeliharaan dan belanja modal dengan harga

perolehan BMN dan jumlah persediaan. Saat ini terdapat perubahan system

pengelolan keuangan dari SAIBA ke SAKTI. Hal ini menyebabkan perubahan prosedur rekonsiliasi. Perubahan aplikasi yang digunakan, belum disertai dengan

perubahan SOP dalam melaksanakan rekonsiliasi internal. Sehingga staf yang

bertugas masih kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi internal. Kondisi ini tidak

sesuai dengan nilai ASN adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam

menghadapi perubahan dan konsep manajemen ASN yang mengatur profesi pegawai

sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang

unggul selaras dengan perkembangan jaman

2. Belum adanya monitoring dan evaluasi terkait SOP Penyusunan Laporan Keuangan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan standar acuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SOP yang dirancang secara benar akan menentukan

pegawai dan tim bekerja dalam proses formal dan terkoordinasi, ini tidak hanya mampu menaikkan produktivitas namun juga mengurangi risiko kesalahan. Di Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit, terdapat perubahan system akuntansi dari

Aplikasi SAIBA ke Aplikasi SAKTI. Hal ini berimbas pada perubahan prosedur dalam pengolahan data-data pendukung laporan keuangan. Sayangnya monitoring dan evaluasi SOP Penyusunan Laporan Keuangan ini belum dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pekerjaan yang dilakukan agak melenceng dari SOP yang ada dan rawan terjadi kesalahan. Hal ini juga tidak sesuai dengan nilai ASN adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan dan konsep manajemen ASN yang mengatur profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

3. Belum optimalnya pengelolaan arsip aktif pada dokumen SPM di Subbagian Administrasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit .

Arsip bagi organisasi sangat penting untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.

Mengingat pentingnya arsip tersebut maka perlu dilakukan upaya tindakan perlindungan, pengamanan, dan mencegah rusak ataupun hilang pada jangka waktu tertentu. Pengelolaan penyimpanan arsip yang tepat akan mempermudah untuk pencarian dokumen yang dibutuhkan. Saat ini kondisi pengelolaan arsip aktif pada

dokumen SPM di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit masih kurang ideal. Penumpukan box – box penyimpanan dokumen SPM tidak tertata sesuai jenis. Tidak

adanya daftar berkas dan daftar isi berkas untuk merekap dokumen SPM. Dampak

jika isu ini tidak segera diselesaikan antara lain dokumen yang sulit untuk dicari, dokumen rawan tercecer dan hilang, membutuhkan waktu untuk mencari dokumen hingga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kondisi ini juga tidak

sesuai dengan nilai akuntabel yaitu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan kurang transparansi dalam menyajikan dokumen.

c. Penetapan Core Isu

Adapun teknik analisis yang dilakukan penulis untuk memperoleh satu core isu yaitu dengan menggunakan teknik APKL dan teknik USG. Teknik APKL yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan empat faktor yaitu :

1. Aktual (A), yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang;

2. Problematik (P), yaitu isu yang menimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya;

3. Kekhalayakan (K), yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang;

4. Layak (L), yaitu isu yang masuk akal (logis), pantas, realitas dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas.

Keterangan penetapan skor dari indikator kriteria APKL dengan skala penilaian 1 - 5

1. Sangat Setuju

2. Setuju

3. Kurang Setuju

4. Tidak Setuju

5. Sangat Tidak Setuju

Tabel 3.2 Teknik Penapisan Isu (Prioritas Isu) APKL

Subbagian

Administrasi Umum

Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III

Sampit

Untuk menetapkan core isu menggunakan teknik USG dengan memperhatikan tiga faktor

yaitu :

1. Urgency (U) yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.

2. Seriousness (S): Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.

3. Growth (G): Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jikatidak

ditangani segera

Keterangan penetapan skor dari indikator kriteria USG dengan skala penilaian 1 - 5

1. Sangat Mendesak

2. Mendesak

3. Kurang Mendesak

4. Tidak Mendesak

5. Sangat Tidak Mendesak

Tabel 3.3 Teknik Penapisan Isu (Pemilihan Isu) USG

3

Sampit

Belum Optimalnya

pengelolaan Arsip Aktif

pada Dokumen SPM di

Subbagian Administrasi

Umum Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III

Sampit

5 5 4 14 1

Berdasarkan teknik analisis pemilihan isu maka terpilihlah satu core isu yaitu “Belum

Optimalnya Pengelolaan Arsip Aktif pada Dokumen SPM di Subbagian Administrasi Umum

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit”

3.2 Keterkaitan Penyebab Isu dengan kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya SMARTGovernance

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis pemecahan isu adalah

teknik fishbone.Penulis mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari masalah yang telah

dipilih dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstormingdengan rekan-rekan

keuangan dan mentor selaku Kasubbag Administrasi Umum. Berikut diagram fishboneyang

diperoleh :

Gambar 3.1 Diagram Fishbone

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), Pemerintah telah meluncurkan CoreValues(Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). CoreValues ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

CoreValues tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.

A. Berorientasi Pelayanan

Definisi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks

ASN, yaitu 1) penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN/Birokrasi, 2) penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders, atau sektor privat, dan 3) kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapih; melayani dengan cepat dan tepat waktu; melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih layanan yang tersedia; serta melayani dengan dengan kemampuan, keinginan dan tekad memberikan pelayanan yang prima.

Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini (doingsomethingbetterandbetter).

B. Akuntabel

Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.

Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja.

Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah: 1) kepemimpinan, 2) transparansi, 3) integritas, 4) tanggung jawab (responsibilitas), 5) keadilan, 6) kepercayaan, 7) keseimbangan, 8) kejelasan, dan 9) konsistensi. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi yaitu Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas kebijakan.

Pengelolaan konflik kepentingan dan kebijakan gratifikasi dapat membantu pembangunan budaya akuntabel dan integritas di lingkungan kerja. Akuntabilias dan integritas dapat menjadi faktor yang kuat dalam membangun pola pikir dan budaya antikorupsi.

c. Kompeten

Konsepsi kompetensi adalah meliputi tiga aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi: 1) Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan; 2) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi; dan 3) Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang

dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi

dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh

setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

D. Harmonis

Keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat juga

menjadi sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan kebhinekaan tersebut mudah menimbulkan perbedaan pendapat dan lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerah yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Terbentuknya

NKRI merupakan penggabungan suku bangsa di nusantara disadari pendiri bangsa dilandasi rasa persatuan Indonesia. Semboyan bangsa yang dicantumkan dalam

Lambang Negara yaitu Bhineka Tunggal Ika merupakan perwujudan kesadaran persatuan berbangsa tersebut.

Membangun budaya harmonis tempat kerja yang harmonis sangat penting dalam suatu organisasi. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Identifikasi potensi disharmonis dan analisis strategi dalam mewujudkan susasana harmonis harus dapat diterapkan dalam kehidupan ASN di lingkungan bekerja dan bermasyarakat.

E. Loyal

Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “Loial” yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain:

1. Taat pada Peraturan

2. Bekerja dengan Integritas

3. Tanggung Jawab pada Organisasi

4. Kemauan untuk Bekerja Sama.

5. Rasa Memiliki yang Tinggi

6. Hubungan Antar Pribadi

7. Kesukaan Terhadap Pekerjaan

8. Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan

9. Menjadi teladan bagi Pegawai lain

Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam CoreValuesASN yang

dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan

bangsa dan negara, dengan panduan perilaku:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah

2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta

3. Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut di atas diantaranya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme dan pengabdian, yang dapat disingkat menjadi “KoDeKoNasAb”.

F. Adaptif

Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup, untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuhkembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif. Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti di antaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan dan lainnya. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

G. Kolaboratif

Kolaborasi menjadi hal sangat penting di tengah tantang global yang dihadapi saat ini. birokrasi Indonesia masih dihadapkan pada fragmentasi dan silomentality.

Formalisasi, hierarkhi, imparsonal, serta spesialisasi, merupakan elemen dari

birokrasi weberian yang apabila diterapkan pada batas optimalnya akan menciptakan

keteraturan. Namun, apabila melampui batas optimalnya akan menciptakan birokrasi yang lambat dan memunculkan berbagai patologi birokrasi.

Ansel dan Gash (2007:544) membangun enam kriteria penting untuk kolaborasi

yaitu:

1) forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga;

2) peserta dalam forum termasuk aktor nonstate;

3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya '‘dikonsultasikan’ oleh agensi publik;

4) forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif;

5) forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik), dan

6) fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen.

Tata kelola kolaboratif ada di berbagai tingkat pemerintahan, di seluruh sektor publik dan swasta, dan dalam pelayanan berbagai kebijakan (Ghose 2005; Davies dan White 2012; Emerson et al. 2012).

Mengenal Whole-of-Government(WoG)

Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

Asas-asas yang terkait dengan implementasi WoG, yaitu (1) asas kepastian hukum, (2) asas kepentingan hukum, (3) asas akuntabilitas, (4) asas proporsionalitas, (5) asas profesionalitas, (6) asas keterbukaan, (7) asas efisiensi, dan (8) asas efektifitas. Berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, administrasi pemerintahan itu bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada warga masyarakat.

Kedudukan dan Peras ASN untuk mendukung terwujudnya Smart Governance

A. Smart ASN

Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan

kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan

kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital skill,

digital safety, digital culture, dan digital ethics. Kerangka kurikulum literasi digital ini digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat

dalam menguasai teknologi digital.

Keempat pilar yang menopang literasi digital yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kecakapan bermedia digital meliputi Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring ikut membentuk perilaku kita berinternet. Literasi Digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara.

B. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur Negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut:

a) Pelaksana kebijakan public;

b) Pelayan public; dan

c) Perekat dan pemersatu bangsa

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah.

Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi tranparansi, akuntabilitas, obyektivitas dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerpakan sistem ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepasa masyarakat maupun jaminan obyektifitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegaway yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pasca recruitment, dalam organisasi berbagai system pengelolaan pegawai harus mencerminkan prinsip merit yang sesungguhnya dimana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang obyektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi, disisi lain bad performers mengetahui dimana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja.

3.3 Alternatif Pemecahan Masalah sebagai Gagasan Kreatif

sesuai dengan core value ASN yaitu BerAKHLAK, penulis mengajukan gagasan kreatif untuk mewujudkan Smart Governance dengan dari penyebab isu “Belum Optimalnya

Pengelolaan Arsip Aktif pada Dokumen SPM di Subbag Administrasi Umum Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Sampit” yaitu “Pembuatan SOP Pengelolaan Arsip Aktif pada Dokumen

SPM di Subbag Administrasi Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit”

BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

4.1 Rancangan Aktualisasi Nilai – Nilai Dasar PNS

Untuk memecahkan isu yang ditetapkan, akan dilakukan beberapa rencana kegiatan, diantaranya :

Tabel 4.1 Rancangan kegiatan

No

Rencana Kegiatan Sumber Kegiatan

1 Penyampaian gagasan kreatif penyelesaian isu kepada pimpinan SKP

2 Penyusunan draft SOP pengelolaan arsip aktif

3 Pertemuan dengan petugas pengelola keuangan SKP

4 Pembuatan simulasi pengelolaan arsip aktif pada dokumen SPM sesuai dengan rancangan SOP pengelolaan arsip aktif

5 Pembuatan finalisasi penyusunan SOP pengelolaan arsip aktif

6 Sosialisasi SOP Pengelolaan arsip aktif ke petugas pengelola keuangan dan tim arsip

7 Pelaporan kegiatan

4.2 Rekapitulasi Rencana Penerapan Nilai – Nilai Dasar PNS

Unit Kerja : Subbagian Umum KKP Kelas III Sampit

Identifikasi Isu : Penatausahaan dokumen SPM

Isu yang diangkat : Belum optimalnya pengelolaan arsip aktif pada dokumen SPM

Gagasan Pemecahan Isu : Pembuatan SOP Pengelolaan Arsip Aktif pada Dokumen SPM

No Kegiatan Tahapan Kegiatan

Keterkaitan

Kontribusi

1 Penyampaian

gagasan kreatif

penyelesaian isu

kepada pimpinan

1.1 Membuat janji temu

dengan pimpinan

Output/Hasil

Kegiatan

Terbentuknya

jadwal pertemuan

dengan pimpinan

Substansi Mata

Pelatihan

Membuat janji

temu menunjukkan

nilai Harmonis

yaitu

menyelaraskan ide

Terhadap Visi

Misi Organisasi

Kegiatan

penyampaian

gagasan kreatif

penyelesaian isu

mendukung Visi

Penguatan Nilai – Nilai Organisasi

Kegiatan ini

menerapkan nilai-

nilai organisasi Pro

Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif

1.2 Menjelaskan

mengenai rancangan

kegiatan kepada

pimpinan

1.3Meminta ijin

melaksanakan

Terciptanya

pemahaman

pimpinan mengenai

rancangan

kegiatan

Menjelaskan

dengan ramah dan

sopan santun

menunjukkan nilai

Berorientasi

Pelayanan

Kementerian

Kesehatan yaitu

Terwujudnya

Indonesia Maju

yang Berdaulat, Mandiri dan

dan Bersih

Terbentuknya surat

ijin melaksanakan

Berdedikasi

melaksanakan

Berkepribadian

Berlandaskan

Tabel 4.2 Rekapitulasi Rencana Penerapan Nilai – Nilai Dasar PNS

2 Penyusunan

rancangan SOP

pengelolaan arsip

aktif

kegiatan kepada

pimpinan

kegiatan kegiatan

menunjukkan nilai

Loyal

Gotong-royong dan

Misi Kementerian

Kesehatan yaitu

Pengelolaan

Pemerintahan yang

Bersih, Efektif, dan

Terpercaya.

2.1 Mempelajari peraturan

pengelolaan arsip

aktif

Terbentuknya

pemahaman

mengenai peraturan

pengelolaan arsip

aktif

Tersedianya

Menambah

wawasan tentang

pengelolaan arsip

aktif menunjukkan

nilai kompeten

Kegiatan

penyusunan

rancangan SOP

pengelolaan arsip

aktif mendukung

Visi Kementerian

Kegiatan ini

menerapkan nilai-

nilai organisasi Pro

Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif

dan Bersih

SOP pengelolaan

arsip aktif di UPT lain

referensi SOP

pengelolaan arsip

aktif dari UPT lain

Menggunakan

media internet

untuk mencari referensi

menunjukkan nilai

Adaptif

Kesehatan yaitu

Terwujudnya

Indonesia Maju

yang Berdaulat,

Mandiri dan

Berkepribadian

2.3

Tersusunnya

Membuat

Berlandaskan

SOP pengelolaan arsip aktif

rancangan SOP

pengelolaan arsip

rancangan SOP

pengelolaan arsip

Gotong-royong dan

Misi Kementerian

2.2 Mencari referensi

Mebuat rancangan

3

petugas pengelola

keuangan

pertemuan dengan

petugas pengelola

keuangan

3.2 Menyampaikan

rancangan SOP

pengelolaan arsip

aktif pada dokumen

SPM

keuangan KKP

Kelas III Sampit

aktif menunjukkan

nilai Adaptif

Kesehatan yaitu

Pengelolaan

Pemerintahan yang

Bersih, Efektif, dan

Terpercaya.

Terbentuknya

jadwal pertemuan

dengan petugas

pengelola

keuangan

Meminta jadwal

pertemuan dengan

petugas pengelola

keuangan untuk

berdiskusi

menunjukkan nilai

harmonis

Kegiatan

pertemuan denga

petugas pengelola

keuangan

mendukung Visi

kementerian

kesehatan yaitu

Kegiatan ini

menerapkan nilainilai organisasi Pro

Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif dan Bersih

Terciptanya

pemahaman

petugas pengelola

keuangan

mengenai SOP

pengelolaan arsip

aktif

Menyampaikan

rancangan SOP

pengelolaan arsip

aktif pada

dokumen SPM

dengan ramah dan

sopan santun

menunjukkan nilai

Berorientasi

pelayanan

Terwujudnya

Indonesia Maju

yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian

Berlandaskan

Gotong-royong dan

Misi Kementerian

Kesehatan yaitu

Sinergi dalam

Pertemuan dengan

3.1 Membuat jadwal

4 Pembuatan simulasi

pengelolaan arsip

aktif pada dokumen

SPM sesuai dengan

rancangan SOP

pengelolaan arsip

aktif

3.3 Mendiskusikan

mengenai rancangan

SOP Pengelolaan

Arsip Aktif

Terbentuknya

diskusi menenai

rancangan SOP

pengelolaan Arsip

Aktif

Berdiskusi dengan

petugas pengelola

keuangan

menunjukkan nilai

kolaboratif

kerangka kesatuan negara.

3.4 Menerima

masukan perbaikan

rancangan SOP

pengelolaan Arsip

Aktif

Terbentuknya

lembar saran dan

masukan perbaikan

rancangan SOP

pengelolaan arsip

aktif

Menerima saran

dengan antusias

menunjukkan nilai

adaptif

4.1

dokumen SPM Tersedianya

dokumen SPM

Mengumpulkan

dokumen SPM

menunjukkan nilai

akuntabel

Kegiatan simulasi

pengeolaan arsip

aktif pada

dokumen SPM

Kegiatan ini

4.2

Terbentuknya

Menyusun

sesuai SOP

SPM berdasarkan

jenisnya

dokumen-dokumen

SPM berdasarkan

jenisnya

dokumen-dokumen

SPM berdasarkan

jenisnya

menunjukkan nilai

akuntabel

pengelolaan arsip

aktif mendukung

Visi Kementerian

Kesehatan yaitu

Terwujudnya

menerapkan nilainilai organisasi Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif dan Bersih

4.3

Indonesia Maju

saran dan

Mengumpulkan

Memilah dokumen

Membuat daftar Terciptanya daftar Berinovasi

berkas dan daftar isi

berkas di google spreadsheet

berkas dan daftar isi berkas

membuat daftar

berkas dan daftar

isi berkas

menunjukkan nilai

adaptif

yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian

Berlandaskan

Gotong-royong dan

4.4 Meregister daftar

berkas dan daftar isi

berkas berdasarkan

dokumen SPM yang

telah tersusun

4.5 Menyusun arsip aktif

dokumen SPM pada

fillingcabinet

4.6 Memberi label pada

berkas dokumen SPM di fillingcabinet

sesuai daftar berkas

yang telah dibuat

Terbentuknya

daftar berkas dan

daftar isi berkas

yang telah tergister

Daftar berkas dan

daftar isi berkas

yang telah tergister

menunjukkan nilai

akuntabel

Misi Kementerian

Kesehatan yaitu

Pengelolaan

Pemerintahan yang

Bersih, Efektif, dan

Tersusunnya arsip

aktif dokumen SPM

padafillingcabinet

Menyusun arsip

aktif padafilling cabinet

menunjukkan nilai

akuntabel

Terpercaya.

Terbentuknya label

pada berkas

dokumen SPM yang sesuai

dengan daftar

berkas

Pemberian label

pada berkas

dokumen SPM di

fillingcabinet

menunjukkan nilai

akuntabel

5 Pembuatan 5.1 Melakukan evaluasi Evaluasi simulasi Mengevaluasi Kegiatan finalisasi Kegiatan ini

finalisasi

penyusunan SOP

pengelolaan arsip

aktif

rancangan SOP

pengelolaan arsip

aktif dengan mentor

dan petugas

pengelola keuangan

5.2

penerapan

rancangan SOP

pengelolaan arsip

aktif

penerapan

rancangan SOP

pengelolaan arsip

aktif menunjukkan

nilai kolaboratif

penyusunan SOP

pengelolaan arsip

aktif mendukung

Visi Kementerian

Kesehatan yaitu

menerapkan nilainilai organisasi Pro

Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif

dan Bersih

Terbentuknya

Memperbaiki

Terwujudnya

5.3

rancangan SOP

pengelolaan arsip

aktif

rancangan final

SOP pengelolaan

arsip aktif

dengan Pimpinan Terbentuknya

jadwal pertemuan

dengan pimpinan

rancangan SOP

pengelolaan arsip

menunjukkan nilai

adaptif

Menyelaraskan

hasil rancangan SOP kepada

pimpinan

menunjukkan nilai

harmonis

Indonesia Maju

yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian

Berlandaskan

Gotong-royong dan

Misi Kementerian

Kesehatan yaitu

Pengelolaan

Pemerintahan yang

5.4 Menyampaikan

rancangan final SOP

pengelolaan arsip

aktif

Tersampainya

rancangan final SOP pengelolaan

arsip aktif

Menyampaikan

rancangan final

SOP pengelolaan

arsip aktif dengan

ramah dan sopan

santun

Bersih, Efektif, dan

Terpercaya.

Melakukan revisi

Meminta ijin bertemu

6 Sosialisasi SOP

pengelolaan arsip

aktif ke petugas

pengelola keuangan

dan tim arsip

5.5 Menyiapkan lembar

persetujuan SOP

pengelolaan arsip

aktif

Tersedianya lembar

persetujuan SOP

pengelolaan arsip

aktif

menunjukkan nilai

berorientasi

pelayanan

Menyiapkan lembar

persetujuan SOP

pengelolaan arsip

aktif menunjukkan

nilai akuntabel

5.6 Meminta persetujuan

pimpinan Terciptanya

6.1 Membuat undangan

sosialisasi SOP

pengelolaana arsip

aktif

6.2 Membuat alat bantu

sosialisasi SOP

pengelolaan arsip

aktif

persetujuan

pimpinan

Persetujuan SOP

pengelolaan arsip

aktif menunjukkan

nilai kompeten

Terbentuknya

jadwal sosialisasi

arsip aktif

Menyelaraskan

jadwal pertemuan

dengan pengelola

keuangan dan tim

arsip menunjukkan

perilaku harmonis

Kegiatan

pengajuan

rancangan final

SOP pengelolaan

arsip mendukung

Visi kementerian

Kegiatan ini

menerapkan nilainilai organisasi Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif

dan Bersih

Tersusunya media

untuk sosialisasi Membuat alat

bantu sosialisasi

menunjukkan

perilaku

kesehatan yaitu

Terwujudnya

Indonesia Maju

yang Berdaulat,

6.3 Mempresentasikan

hasil pembuatan SOP

pengelolaan arsip

aktif

Terlaksananya SOP

pengelolaan arsip

aktif

kompeten Mandiri dan

Menyampaikan

dengan sopan

santun

menunjukkan

perilaku

berorientasi

pelayanan

Berkepribadian

Berlandaskan

Gotong-royong dan

Misi Kementerian

Kesehatan yaitu

Pengelolaan

Pemerintahan yang

Bersih, Efektif, dan

Terpercaya.

7 Pelaporan kegiatan 7.1 Membuat rancangan

laporan kegiatan Tersusunnya

rancangan laporan

kegiatan

Rancangan laporan

kegiatan

menunjukkan nilai

akuntabel

Kegiatan

pengajuan

rancangan final

SOP pengelolaan

Kegiatan ini

menerapkan nilainilai organisasi Pro

7.2 Meminta arahan mentor mengenai laporan akhir

Terbentuknya

diskusi dengan

mentor mengenai

laporan akhir

Berdisuksi

mengenai laporan

akhir menunjukkan

nilai kolaboratif

arsip mendukung

Visi kementerian

kesehatan yaitu

Terwujudnya

Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif

dan Bersih

7.3 Membuat

akhir Terciptanya

laporan akhir

Terciptanya

laporan akhir

menunjukkan nilai

akuntabel

Indonesia Maju

yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian

laporan

Berlandaskan

Gotong-royong dan

Misi Kementerian

Kesehatan yaitu

Pengelolaan

Pemerintahan yang

Bersih, Efektif, dan

Terpercaya.

No Kegiatan

Tabel 4.3 Penjadwalan

Pelaksanaan

IV V I II III IV V

1 Penyampaian gagasan kreatif penyelesaian isu kepada pimpinan

2 Penyusunan draft SOP pengelolaan arsip aktif

3 Pertemuan dengan petugas pengelola keuangan

4

Pembuatan simulasi pengelolaan arsip aktif pada dokumen SPM sesuai dengan rancangan SOP pengelolaan arsip aktif

5 Pembuatan finalisasi penyusunan SOP pengelolaan arsip aktif

6 Sosialisasi SOP pengelolaan arsip aktif ke petugas pengelola keuangan dan tim arsip

7 Pelaporan kegiatan

4.4 Pihak – pihak yang terlibat dan Perannya dalam Aktualisasi

1. Maulida Mariyah Ulfah, S.E. = Peserta Latsar CPNS Kemenkes RI 2022

2. dr. I Gusti Ayu Agung Darmawati = Mentor Latsar CPNS Kemenkes RI 2022

3. Dr. drg. Siti Nur Anisah, M.P.H. = Coach Latsar CPNS Kemenkes RI 2022

4. Aulia Fitriani, S.T., M.K.M. = Penguji Latsar CPNS Kemenekes RI 2022

4.3 Penjadwalan

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan pelabuhan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan laporan Keuangan kementerian Kesehatan

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan

4. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN

5. MODUL MOOC LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS BERORIENTASI PELAYANAN. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/>

6. MODUL MOOC LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS AKUNTABEL. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/>.

7. MODUL MOOC LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS KOMPETEN. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/>.

8. MODUL MOOC LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS HARMONIS. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/>

9. MODUL MOOC LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS LOYAL. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/>.

10. MODUL MOOC LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS ADAPTIF. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/>.

11. MODUL MOOC LATSAR CPNS. 2022. Agenda 2 - Nilai Nilai Dasar PNS KOLABORATIF. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/>

12. MODUL MOOC LATSAR CPNS. 2022. Agenda 3 - Nilai Nilai SMART ASN. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/>.

13. MODUL MOOC LATSAR CPNS. 2022. Agenda 3 - Nilai Nilai MANAJEMEN ASN. [online] Available at: <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/>.