RANCANGAN AKTUALISASI
OPTIMALISASI PELAKSANAAN KONTRAK PERKULIAHAN KEPADA
MAHASISWA DI JURUSAN KEPERAWATAN GIGI POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN
TAHUN 2022
OLEH :
NAMA : MEGGY WULANDARI KAI, M.Tr.Kep.
NIP : 199710232022032004
UNIT KERJA : POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
PELATIHAN DASAR CPNS KEMENKES RI GOLONGAN III ANGKATAN III
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BANJARBARU 2022
LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN AKTUALISASI
OPTIMALISASI PELAKSANAAN KONTRAK PERKULIAHAN KEPADA
MAHASISWA DI JURUSAN KEPERAWATAN GIGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN
TAHUN 2022
PELATIHAN DASAR CPNS KEMENKES RI GOLONGAN III ANGKATAN III
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG
OLEH :
NAMA : Meggy Wulandari Kai, M.Tr.Kep
NIP : 199710232022032004
UNIT KERJA : Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
COACH
dr. Titiek Resmisari, MARS. NIP. 198104282008012022
MENTOR
Dr. H. M.Irfa I, S.ST.,MT NIP. 196808041991031003
PENGUJI
Ahmad Wajedi, S.Pd.,M.Kes NIP.196911121989031002
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat danrahmat-NyasehinggatersusunRancanganAktualisasiyangberjudul“Optimalisasi
Pelaksanaan Kontrak Perkuliahan Kepada Mahasiswa Di Jurusan Keperawatan Gigi
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin Tahun 2022”. Rancangan
Aktualisasi ini merupakan bagian dari kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Kesehatan RI yang dilaksanakan pada 25 April – 19 Agustus 2022 oleh Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang.
Dalam penulisan Rancangan Aktualisasi ini penulis menyadari bahwa terselesaikannya rancangan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung baik dari segi material maupun moril. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. Mahpolah, S.KM, M.Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
2. Bapak Dr. H. M.Irfa I, S.ST.,MT selaku Mentor dan Wadir III Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang membimbing penulis dalam penyusunan rancangan aktualisasi;
3. Ibu dr. Titiek Resmisari, MARS selaku coachyang memberikan arahan dan masukan untuk teknis penyusunan rancangan aktualisasi;
4. Ibu Ida Rahmawati, SKM.,M.PH selaku Ketua Jurusan Keperawatan Gigi yang turut serta membantu penulis dalam penentuan isu untuk penyusunan rancangan aktualisasi, beserta rekan kerja di Bagian Akademik Jurusan Keperawatan Gigi;
5. Rekan-rekan peserta Latsar CPNS Kemenkes RI Golongan III Angkatan III Kelompok C dan rekan-rekan CPNS Poltekkes Banjarmasin Tahun 2022 atas segala dukungan, kerjasama dan semangatnya; Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan rancangan aktualisasi masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dari para pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis untuk kesempurnaan penyusunan rancangan aktualisasi ini.
Banjarbaru, Juni 2022
Penulis
BAB I PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Undang-undang No.5 Tahun 2014 telah mengatur tentang Aparatur Sipil
Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merujuk pada pasal 63 ayat (3) dan (4)
menyatakan bahwa: 1) CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan
melalui proses Diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang
unggul dan bertanggung jawab, memperkuat profesionalisme sesuai kompetensi bidang dan menciptakan ASN yang Profesional.
Proses Menciptakan ASN yang Profesional dilakukan masa percobaan yang
dilaksanakan melalui proses Pelatihan Dasar CPNS (Latsar) terinegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan Motivasi nasionalisme dan karakter kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang sesuai dengan kebijakn peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan pelatihan dasar dilakukan melalui 4 agenda yaitu, menciptakan CPNS yang memiliki sikap dan perilaku bela negara, menginternalisasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,Harmonis,danLoyal,Adaptif,danKolaboratif),Memahamikedudukandan peran ASN mendukung terwujudnya Smart Governance (Manajemen ASN, Smart ASN), serta Tahap keempat yaitu Tahap aktualisasi dan habituasi di satuan kerja
dengan menerapkan nilai-nilai yang telah didapatkan selama pelatihan dasar sebagai perwujudan internalisasi nilai-nilai ASN.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam
mengelola prakondisi Negara Indonesia yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar, dan demokrasi
yang relatif stabil. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan
sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilakukan
oleh PNS. Peranan tersebut diperlukan sosok PNS yang professional dan berkarakter dalam melaksanakan tugas jabatanya secara efektif dan efisien di satuan kerjanya masing-masing.
Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai unit pelaksana teknis Direktorat
Jenderal Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi kesehatan, dengan tridharma perguruan tinggi sebagai tugas utama, menjadikan kompetensi
lulusan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan, sehingga fokus pencarian issue
dalam lingkup tridharma perguruan tinggi (Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat).Penerapanaktualisasidanhabituasiyangdiangkat sebagaipembahasan
masalah didasarkan pada hasil observasi,penelaahan mendalam serta diskusi dengan unit terkait di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
Penjaminan mutu pendidikan di institusi pendidikan kesehatan merupakan
salah satu penunjang terwujudnya pembangunan kesehatan di Indonesia. Mencetak tenagakesehatanyangkompetendanprofessionaltersebutdibutuhkansuatuInstitusi penyelenggaraanpendidikankesehatanyanghandaldanberkualitastinggi.Salahsatu hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin mutu adalah terkait
teknis akademik dan sistem pendidikan dan pengajaran yang terstandar, penelitian dan publikasi serta pengabdian kepada masyarakat yang kita kenal dengan
Tridharama perguruan tinggi. Dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai dasar
BerAKHLAK untuk mendukung terwujudnya SmartGovernanceCPNS dituntut untuk mampu memberikan kontribusi dan inovasi di satuan kerja masing-masing, berdasarkan hasil wawancara bersama para dosen dan diskusi bersama tim akademik di jurusan keperawatan gigi, masih ditemukan beberapa isu atau kesenjangan yang
terjadi di jurusan berkaitan dengan tugas dan fungsi profesi dosen. Salah satu isu yang paling menonjol adalah dalam pelaksanaan tridharma pergurun tinggi terkait
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa. Dalam pelaksanaannya
ditemukan data dari bidang akademik belum adanya standar operasional prosedur untuk pembuatan dan pelaksanaan kontrak perkuliahan serta media yang mampu
mempermudah pelaksanaan kontrak selain dari media koonvensional. Akibatnya kontrak perkuliahan sering di sampaikan dosen pada awal pembelajaran
mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa yang tentunya dapat menganggu kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
Berdasarkan uraian di atas, maka sangat menarik untuk menelaah lebih jauh mengenai “Belum Optimalnya Pelaksanaan Kontrak Perkuliahan Kepada Mahasiswa di Jurusan Keperawatan Gigi Politenik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin Tahun 2022”
untukmenerapkanpelaksanaan SmartGovernancedilingkunganPoltekkes Kemenkes Banjarmasin
Peserta Latihan dasar CPNS Golongan III mampu menjadi PNS yang
professional dan berkarakter dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN
“BerAKHLAK” dalam aplikasi kegiatan melalui penyelesaian isu “Optimalisasi
Pelaksanaan Kontrak Perkuliahan Kepada Mahasiswa Di Jurusan Keperawatan
Gigi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin Tahun 2022”.
Dari tujuan di atas diharapkan peserta diklat pelatihan dasar CPNS Golongan
III mampu:
a. Mengidentifikasi issue di unit kerja Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
b. Menganalisis penyebab terjadinya issue di unit kerja
c. Menentukan issue utama sebagai permasalahan yang akan diselesaikan
d. Menemukan gagasan kegiatan dalam penyelesaian issue
e. Menganalisis keterkaitan gagasan penyelesaian isu dengan substansi mata pelatihan (nilai-nilai dasar ASN, peran dan kedudukan ASN mendukung
terwujudnyaSmartGovernance,visi,misidannilai-nilaiorganisasi)kedalam pelaksanaan kegiatan pemecahan isu.
1.3Manfaat
Manfaat pelaksanaan aktualisasi dari Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil Golongan III sebagai berikut :
a. Penulis
Manfaat kegiatan aktualisasi pelatihan dasar cpns bagi penulis adalah mampu
meningkatkan wawasan, pengetahuan dan penerapan nilai-nilai dasar ASN (Core Values) ASN yaitu “BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari
Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesi di unit kerja.
b. Instansi Kerja
Manfaat kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS bagi instansi kerja
politeknik kesehatan kemenkes Banjarmasin adalah diharapkan mampu
membentuk ASN yang memiliki nilai-nilai dasar ASN professional seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif serta kolaboratif dalam rangka mendukung terwujudnya Smart Governance dan diharapkan dapat bisa menyebarluaskan nilai positif tersebut kepada ASN lain di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin.
c. Masyarakat
Manfaat kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS bagi masyarakat atau dalam hal ini mahasiswa adalah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan kepada mahasiswa secara professional dengan menanamkan nilai-nilai dasar ASN sehingga mampu mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten dan professional di masyarakat.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1Profil Institusi Poltekkes Banjarmasin
Poltekkes Kemenkes Banjarmasin merupakan Unit Pelaksana Teknis yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan
RIyangberkedudukan di diJl.H.Mistar CokrokusumoNo.1AKotaBanjarbaru,Provinsi Kalimantan Selatan. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan
dengan dasar nilai-nilai Ketuhanan, Nasionalisme, dan Kearifan lokal.
Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didirikan berdasarkan SK Menteri Kesehatan
dan Kesejahteraan Sosial RI, No: 298/MenkesKesos/SK/IV/2001, tanggal 16 April
2001. Dalam perkembangannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut
dirubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/MENKES/PER/VIII/2007
tentang Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI. Kemudian
Terdapat Perubahan menjadi petunjuk teknis organisasi dan tata laksana Politeknik
Kesehatan Kemenkes berdasarkan Permenkes No. HK.03.05/I.2/03086/2012 dan
Petunjuk Teknis organisasi dan tata laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes
berdasarkan Permenkes organisasi dan tata laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes
berdasarkan Permenkes Nomor: HK.02.03/1.2/06284/2014. Poltekkes Kemenkes
Banjarmasin merupakan salah satu Poltekkes Kemenkes dengan klasifikasi kelas 2
(dua) dengan nilai akreditasi institusi adalah B. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu:
1) Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan dalam bidang kesehatan.
2) Pelaksanaan penelitian di bidang Pendidikan dan kesehatan.
3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
b. Melaksanakan pembinaan civitas akademika
c. Melaksanakan Kegiatan pelayanan administratif.
Kampus Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berlokasi di Wilayah Kota Banjarbaru
dengan alamat Jalan H. Mistar Cokrokusumo No.1A, Kemuning, Kec. Banjarbaru
Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Saat ini Politeknis Kesehatan
Kemenkes Banjarmasin telah memiliki enam jurusan yaitu, Jurusan Kesehatan
Lingkungan, Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Gizi, Jurusan
Keperawatan Gigi dan Jurusan Analis Kesehatan.
2.1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUSI
a. Visi Politeknik Kesehatan Banjarmasin
“Sebagai pusatpendidikan kesehatan yangprofesional,unggul dan bermoral”
b. Misi Politeknik Kesehatan Banjarmasin
1) Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan kesehatan yang profesional
2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian bidang kesehatan.
3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan
4) Membina sivitas akademika yang selaras dengan lingkungan berdasarkan pertimbangan moral dan budaya.
5) Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan prima
c. Tujuan Politeknik Kesehatan Banjarmasin :
1) Tersedianya tenaga kesehatan profesional dalam pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.
2) Terciptanya karya ilmiah dan/atau teknologi tepatguna yang berkualitas dibidang kesehatan.
3) Terlaksananya dharmabakti kepada masyarakat berbasis penelitian kesehatan.
4) Terjalinnya harmonisasi civitas akademika dan lingkungan.
5) Terselenggaranya tata kelola manajemen pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.1.2 Nilai-Nilai Budaya Kerja
a. Beriman dan Bertaqwa
Seluruh jajaran wajib menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari.
b. Bersih
Seluruh jajaran bersih hati, bersih lingkungan dan bersih dari perbuatan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Disiplin
Seluruh jajaran selalu mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku.
d. Akuntabel
Seluruh jajaran selalu mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
e. Transparan
Seluruh jajaran mengikuti asaz keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang bertanggungjawab.
2.1.3 Nilai-Nilai Organisasi
a. Bermoral bermaknapengelolaanPoltekkesKemenkesBanjarmasinsesuai dengan norma profesi, organisasi, agama, dan budaya.
b. Profesional bermakna pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berdasarkan standar pendidikan tinggi (SN Dikti dan tambahan), berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat.
c. Unggul bermakna Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, menjadi institusi terkemuka, menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional dan internasional.
2.1.3 Struktur Organisasi Poltekkes
Kemenkes Banjarmasin
Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes, terdiri atas:
a. Direktur dan Wakil Direktur (Wadir): I, II, dan III
b. SENAT Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
c. Satuan Pengendali Internal (SPI)
d. Sub-bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.
e. Sub-bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian (Subbag. Adum).
f. JurusanPoltekkesKemenkesBanjarmasinmemiliki6(enam)jurusan,yaitu JurusanKesehatanLingkungan,JurusanKeperawatan,JurusanKebidanan, Jurusan Gizi, Jurusan Keperawatan Gigi dan Jurusan Analis Kesehatan.
g. Program studi/ Prodi, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki 12 Prodi, yaitu Prodi DIII Sanitasi, Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, DIII Keperawatan, DIII Kebidanan, DIII Gizi, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika,DIIIKesehatanGigi,SarjanaTerapanTerapiGigi,DIIITeknologi Laboratorium Medis, Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis.
h. Unit Utama dan Unit Penunjang, Unit Utama terdiri atas Unit Penelitian, Unit Pengabdian kepada masyarakat, Unit Penjaminan Mutu, Unit PerpustakaandanUnitLaboratorium,sedangkanUnitpenunjangyaituUnit Perencanaan, Unit Layanan Konseling, Unit Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Unit Layanan Pengadaan, Unit Pemeliharaan dan Perbaikan, dan Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan.
STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN
PERIODE 2020-2022
Nama : Meggy Wulandari Kai, M.Tr.Kep
NIP : 199710232022032004
Jabatan : CPNS Dosen – Asisten Ahli
Unit Kerja : Jurusan Keperawatan Gigi
Institusi :Poltekkes KemenkesBanjarmasin
Keilmuan : Keperawatan
Riwayat Pendidikan : 1) 1. DIV Keperawatan Politeknik Kesehatan
Kemenkes Gorontalo (2014-2018)
2) 2. Magister Terapan Keperawatan Universitas
Nahdlatul Ulama Surabaya (2018-2020)
Gambar2.2ProfilPeserta
2.3.
(CoreValuesASN)
Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur Presiden RI Ir. Joko Widodo menetapkan Nilai nilai dasar atau Core
ValuesASN “BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari BERorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif yang bertujuan menjadi transformasi manajemen ASN menuju birokrasi berkelas dunia tahun
2024. Percepatan transformasi SDM juga dilakukan demi mendukung pembangunan SDM yang menjadi prioritas kerja pertama Presiden RI masa kerja 2019-2024.
2.3.1
Berorientasi Pelayanan
Salah satu fungsi ASN adalah melaksanakan pelayanan publik yakni kepada masyarakat.OlehsebabituASNpentinguntukmelaksanakannilaiberorientasi pelayanan dengan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
Berorientasi Pelayanan, dapat diartikan sebagai komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasaan masyarakat.
Perilaku asn yang berorientasi pada pelayanan dapat dilihat melalui sikap:
a. Memahami kebutuhan masyarakat
Nilai dasar ASN berorientasi pelayanan dapat diwujudkan dengan panduan memahami kebutuhan masyarakat sebagai berikut:
1) Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia
2) Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak
3) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
4) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
Nilai dasar ASN berorientasi pelayanan dapat diwujudkan dengan panduan ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan sebagai berikut:
1) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
2) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
3) Memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
c. Melakukan perbaikan tiada henti
d. Nilai dasar ASN berorientasi pelayanan dapat diwujudkan dengan panduan ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan sebagai berikut:
2.3.2 Akuntabel
Akuntabilitas merupakan tindakan mempertanggungjawabkan tugas atau apa yang menjadi tujuan. akuntabilitas dapat dikatakan sebagai amanah atau hal yang harus dipertanggunggugatkan. Perilaku ASN yang menggambarkan perilaku akuntabel sebagai berikut:
a. Melaksanakantugasdenganjujur,bertanggungjawab,cermat,disiplindan berintegritas tinggi
b. Menggunakan kelayakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
Nilai-nilai akuntabilitas sebagai seorang PNS menjamin terwujudnya nilai-nilai
akuntabilitas pelayan publik, dengan indikator:
1) Menginternalisasi nilai-nilai dasar akuntabilitas dan kepentingan publik dalam kehidupan bangsa dan penyelenggaraan pemerintahan
2) Mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi, kelompok, dan sector.
3) Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis.
4) Memperlakukan masyarakat secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.
5) Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.
2.3.3 Kompeten
Kompeten adalah salah satu nilai dari tujuh nilai-nilai dasar ASN. Kompeten dapat diartikan sebagai perilaku yang terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas sebagai seorang ASN professional. Perilaku ASN yang menggambarkan nilai kompeten antara lain:
a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
b. Membantu orang lain belajar
c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi ASN, kompetensi meliputi:
1) Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan
2) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilakuyangdapatdiamati,diukur,dikembangkanuntukmemimpin dan/atau mengelola unit organisasi
3) Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku,wawasan kebangsaan,etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang Jabatan, untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
2.3.4 Harmonis
Nilai dasar harmonis merupakan sikap yang saling menghargai berbagai
perbedaan yang nantinya akan dihadapi ASN di tempat kerja ataupun saat melakukan pelayanan di masyarakat.
Perilaku ASN yang menggambarkan perilaku harmonis yaitu:
a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
b. Suka mendorong orang lain
c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman etika dan kode etik untuk mengatur perilaku agar menjadi harmonis. ASN memiliki kode etik profesi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik profesi bertujuan untuk mengaturtingkahlaku/etikasuatukelompokkhususdalammasyarakatmelaui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompokprofesional.Berdasarkanpasal5UUNomor5Tahun2014tentang ASN ada 9 kode etik dan kode perilaku ASN itu, yaitu:
1) Melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
4) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan
6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara
7) Menggunakan kekayaan dan barang miliki negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien
8) Menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
10)Tidak menyalahgunakan informasi interen negara, tugas, status, kekuasaan,danjabatannyauntukmendapatataumencariinformasiterkait kepentingan kedinasan;
11)MemegangteguhnilaidasarASNdanselalumenjagareputasidanintegrasi ASN
12)Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
2.3.5 Loyal
Loyal adalah istilah yang diadaptasi dari Bahasa Prancis yaitu “Loial” yang
memiliki arti mutu dari sikap setia. Loyal bagi seorang Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Nilai dan sikap loyalitas seorang ASN dapat ditunjukan melalui sikap:
a. Taat pada peraturan
b. Bekerja dengan integritas
c. Tanggung jawab pada organisasi
d. Kemauan untuk bekerja sama
e. Rasa memiliki yang tinggi
f. Hubungan antar pribadi
g. Kesukaan terhadap pekerjaan Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan
h. Menjadi teladan bagi pegawai lain
Panduan perilaku ASN aspek loyal yaitu:
1) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta pemerintahan yang sah
2) Menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan, instansi dan Negara
3) Menjaga rahasia jabatan dan negara.
Ada beberapa kata kunci yang sering digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal ASN, yaitu:
a. Komitmen, memiliki makna perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu.
b. Dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia, dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh.
c. Kontribusi, yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa Pemikiran, kepemimpinan, kinerja,profesionalisme,finansialatautenagayangdiberikankepadapihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.
d. Nasionalisme, yang bermakna suatu keadaan atau Pemikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
e. Pengabdian,memikimaknaperbuatanbaikyangberupapikiran,pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih saying, hormat, atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai terhadap organisasi, antara lain:
1) Membangun rasa kecintaan dan rasa memiliki
Pegawai yang setia dan loyal terhadap organisasinya memiliki rasa cinta yang besar terhadap organisasinya. Rasa cinta yang besar membuat
pegawai memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi sehingga bersedia menjaga, berkorban dan emberikan yang terbaik yang dimilikinya kepada organisasi sebagai wujud loyalitasnya.
2) Meningkatkan kesejahteraan
Peningkatkan kesejahteraan penting dilakukan untuk menumbuhkan rasa sikap loyal seorang pegawai. Hal ini dilakukan untuk menjaga pikiran dan konsentrasi pegawai tidak terpecah agar timbul gairah dan Motivasi kerja juga meningkat dan berdampak juga pada produktivitasnya. Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui gaji, tunjangan atau jaminan lainnya.
3) Memenuhi Kebutuhan rohani Kebutuhan pegawai tidak hanya bersifat materi akan tetapi secara rohani yaitu dengan memberikan pengalaman dan pendekatan secara emosional dalam pekerjaan.
4) Memberikan kesempatan peningkatan karir Setiap pegawai memiliki target pencapaian dalam karir. Melakukan penempatanyang tepat danpemindahan secaraberkalaakanmemberikan kepada pegawai rasa keadilan dan pembagian tugas yang tidak monoton pada pekerjaan.
5) Melakukan evaluasi secara berkala
Evaluasi secara berkala dilakukan untuk mengetahui kesalahan dan kekurangan pegawai agar bisa menjadi acuan untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan kinerja sebagai wujud loyalitasnya.
2.3.6 Adaptif
Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta
menghadapi perubahan. Sedangkan adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau
Kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubauubah agar tetap bertahan (Robbins, 2003). Kemampuan beradaptasi diperlukanolehseorangpegawaidanorganisasidalammenjalankanfungsinya
agar dapat menghadapai permasalahan yaitu Perubahan lingkungan yang konstan sebagai bentuk metalitas koletif maupun individu. Seorang ASN Perlu
memiliki nilai adaptif oleh karena adanya Perubahan yang tidak bisa dihindari dan secara konstan terjadi seperti Perubahan lingkungan strategis, kompetisi di sektor publik, mutu pelayanan, perkembangan teknologi, dan tantangan praktek adminsitrasi publik.
Panduan perilaku ASN aspek adaptif yaitu:
a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi Perubahan
b. Terus berinovasi dan mengbangkan kreativitas
c. Bertindak proaktif.
2.3.7 Kolaboratif
Kolaboratif adalah suatu nilai dasar ASN yang dapat diartikan membangun kerjasamayangsinergis.Kolaborasimenjadihalyangsangatpentingditengah tantangan global yang terjadi saat ini. Berbagai tantangan seperti tantangan perkembangan teknologi, globalisasi, ketimpangan digitalisasi merupakan hal yang bisa dihadapi melalui kompetensi kolaborasi oleh seorang ASN. Menurut Custumato (2021) faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar Lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi Manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antar entitas publik.
Panduan perilaku ASN aspek kolaboratif yaitu:
a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menhasilakan bersama nilai tambah
c. Menggerakkan pemafaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
2.4. Kedudukan dan Peran ANS dalam Mendukung Terwujudnya Smart
Governance
2.4.1 Manajemen ASN
Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam menghadapi tantangantantangan tersebut, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin professional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari Intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menekankan padapengaturanprofesipegawaisehinggamenjadisumberdayaaparatursipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Manajemen ASN
lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.
IndikatormanajemenASNadalah;(a)Memahamidanmenjelaskanbagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN (b) Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN (c) Mekanisme pengelolaan ASN.
a. Kedudukan ASN
Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system birokrasi diatur dalam
dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan
jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:
1) Pegawai Negeri Sipil (ASN)
PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
b. Peran ASN
Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut:
1) Pelaksana kebijakan public
2) Pelayan publik, dan
3) Perekat dan pemersatu bangsa
Selanjutnya Pegawai ASN bertugas:
1) Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
2) Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas, dan
3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan
kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan 11 Manajemen ASN fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.
c. Hak dan Kewajiban ASN
Hakadalahsuatukewenanganataukekuasaanyangdiberikanolehhukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak.
Hak PNS yang diatur dalam UU ASN sebagai berikut PNS berhak
memperoleh:
1) Gaji, tunjangan, dan fasilitas
2) Cuti
3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
4) Perlindungan dan Pengembangan kompetensi.
Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU ASN disebutkanbahwaSetiapPegawaiASNmemilikihakdankesempatanuntuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92 UU ASN Pemerintah
juga wajib memberikan perlindungan berupa:
1) Jaminan kesehatan
2) Jaminan kecelakaan kerja
3) Jaminan kematian
4) Bantuan hukum.
Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.KewajibanpegawaiASNyangdisebutkandalamUUASNadalah:
1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
6) Menunjukkan integritas dan keteladanandalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kode Etik dan Perilaku ASN Dalam UU ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi
2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
4) Melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan
6) Menjaga kerahasian yang menyangkut kebijakan Negara
7) Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien
8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
10) Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain
11) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
12) Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
2.4.2 SmartASN
Smart ASN adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang memiliki kinerja, kompetensi yang baik untuk terus beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi dan mewujudkan Smart Governance. Kriteria SmartASN adalah sebagai berikut:
a. Integritas
MemilikiintegritasmerupakanhalmendasaruntukmejadiASNyangsmart, dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung
tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, Undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan/atau stakeholders.
b. Nasionalisme
Nasionalisme yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Nasionalisme Pancasila. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Setiap Pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan Fungsi dan tugasnya. Jiwa Nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan Negara. Untuk itu setiap PNS sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan Nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat Nasionalisme yang kuat menjalankantugasnyasebagaipelaksanaKebijakanPublik,PelayanPublik, dan Perekat dan Pemersatu bangsa. Indikator nilai nasionalisme diambil dari kelima sila dalam Pancasila. Nilai – nilai tersebut adalah :
1) Nilai sila pertama Pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa
(a) Beriman, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama dan tidak memaksakan agama kepada orang lain.
(b) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradap
(c) Hormatmenghormatidan bekerjasamaantarapemelukagama dan penganut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
(d) Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
(e) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
2) Nilai sila kedua Pancasila : Kemanusiaan Adil yang Beradab
(a) Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia;
(b) Saling mencintai sesama manusia;
(c) Mengembangkan sikap tenggang rasa;
(d) Tidak semena-mena terhadap orang lain;
(e) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
(f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
(g) Berani membela kebenaran dan keadilan;
(h) Bangsa indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain
3) Nilai sila ketiga Pancasila : Persatuan Indonesia
(a) Kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
(b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan megara
(c) Cinta tanah air dan bangsa
(d) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
(e) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika
4) Nilai sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan oleh permusyawaratan perwakilan
(a) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
(b) Mengutamakan masyarakat dan mengambil keputusan untuk kepentingan Bersama
(c) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani
(d) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
5) Nilai sila kelima: Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia
(a) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkansikapdansuasanakekeluargaandangotong-royong
(b) Bersikap adil
(c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
(d) Menghormati hak-hak orang lain
(e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain
(f) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain
(g) Tidak bersikap boros
(h) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
(i) Suka bekerja keras
(j) Menghargai karya orang lain
2.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dosen
a. Pengertian
Menurut PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen menjelaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Tugas dan fungsi
Dosen sebagai tenaga profesionalberfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tridharma
Perguruan tinggi merupakan salah satu Tugas pokok dosen yang secara eksplisit tertera pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang no.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tridharma perguruan tinggi mencakup:
1) Darma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga
2) Darma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan
3) Darma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Tugas dan Fungsi Profesi Dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan
Kemenkes Banjarmasin juga di jabarkan melalui Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP), antara lain:
1) Pelaksanaan Pendidikan
1. Melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan
2. Membimbing seminar
3. Membing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi
5. Mengembangkan bahan kuliah
6. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatan kompetensi
2) Pelaksanaan Penelitian
a) Menghasilkan karya ilmiah
b) Membuatrancangandankaryateknologi,rancangandankaryaseni monumental/seni pertunjukan/karya sastra
3) Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
a) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
b) Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat
c) Membuat/menulis karya pengabdian
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
3.1 Identifikasi Isu
Aktualisasi diri merupakan suatu proses penerjemahan teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruk serta menjadikan gagasan sebagai Kegiatan realita.SumberisuyangdimaksuddalamKegiatanLatsarCPNSiniadalahisuyang ada di satuan kerja peserta yang terkait atau terhubung dengan tugas dan fungsi peserta sebagai Dosen ataupun sebagai tugas tambahan Dosen. Tugas pokok dan fungsi dosen secara eksplisit tertera pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa “Dosen adalah adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.
Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa dosen dan data dari bagian akademikselamakalenderpendidikanT.A2021/2022diJurusanKeperawatanGigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin di temukan beberapa isu dalam proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi antara lain:
No. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) profesi
Ketidaksesuaian / Kesenjangan di unit dengan Tupoksi Profesi
Kondisi yang Diharapkan
1 Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan dan praktikum Membimbing seminar
2 Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja lapangan
3 Membimbing membimbing dalam menghasilkan skripsi dan laporan akhir studi
Belum optimalnya pelaksanaan kontrak perkuliahan
Optimalnya pelaksanaan kontrak perkuliahan
Terlaksana sesuai standar pendidikan
Terlaksana sesuai standar pendidikan
4 Mengembangkan bahan kuliah Belum adanya media
pembelajaran yang inovatif dan kreatif selain PPT dan Modul dalam
pembelajaran MK
Kebutuhan Dasar
Manusia (KDM)
Terlaksana sesuai standar pendidikan
Terlaksana sesuai standar pendidikan
Tersedianya media pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi mahasiswa selain moduldanpptdalam
pembelajaran MK
Kebutuhan Dasar
Manusia (KDM)
5 Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatan kompetensi
Terlaksana sesuai standar pendidikan
Terlaksana sesuai standar pendidikan
1 Menghasilkan karya ilmiah Kurangnya minat dosen melaksanakan penelitian
2 Membuat rancangan dan karya teknologi
Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
1 Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
Terlaksana sesuai standar pendidikan
Meningkatnya pelaksanaan penelitian oleh dosen
Terlaksana sesuai standar pendidikan
Terlaksana sesuai standar pendidikan
2 Memberi latihan/ penyuluhan/ Terlaksana sesuai standar pendidikan
3 penataran/ceramah pada masyarakat
4 Membuat/menulis karya pengabdian
3.2. Deskripsi Isu
Terlaksana sesuai standar pendidikan
Terlaksana sesuai standar pendidikan
a. Belum Optimalnya Pelaksanaan Kontrak Perkuliahan Kepada
Mahasiswa di Jurusan Keperawatan Gigi Tahun 2022.
Setelah melakukan masa orientasi di Jurusan Keperawatan Gigi ditemukan
fakta yang terjadi di lapangan salah satunya adalah pelaksanaan kontrak
perkuliahan kepada mahasiswa yang belum optimal diakibatkan oleh belum
tersedianya SOP pelaksanaan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa oleh
bagian akademik, sehingga mahasiswa kurang bisa menyiapkan diri tentang
materi yang akan dipelajari. Kontrak perkuliahan merupakan suatu hal yang
memiliki peran cukup penting dalam proses pelaksanaan pendidikan dan
pengajaran kepada mahasiswa, sebab dengan pemberian kontrak perkuliahan
yang baik dan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai kepada mahasiswa, diharapkan dpat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran
selamasemestertersebutberlangsung. Kontrakperkuliahansuatumatakuliah
seharusnya menjadi sarana bagi tenaga pengajar khusunya dosen untuk
menjelaskan rencana pembelajaran mata kuliah tertentu, yang terdiri dari
topik-topik pembahasan di setiap pertemuan, penugasan yang akan diberikan
kepada mahasiswa, bobot SKS dan bobot penilaian dari setiap tugas atau
pertemuan di mata kuliah tersebut, dan juga jadwal perkuliahan yang akan
dilaksanakan, menurut pedoman dari bagian akademik idealnya kontrak
perkuliahan di berikan kepada mahasiswa dua atau satu minggu sebelum
perkuliahan di mulai bersamaan dengan pemberian Rencana Pembelajaran
Studi (RPS). Kurang optimalnya pelaksanaan kontrak perkuliahan kepada
mahasiswa dapat menyebabkan kurang siapnya mahasiswa menghadapi
perkuliahan di semester yang akan ditempuh dan bisa berpengaruh terhadap
kesiapan dan nilai akademik mahasiswa nantinya.
b. Belum adanya media pembelajaran yang inovatif dan kreatif Dalam
pembelajaran MK Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) Kepada
Mahasiswa di Jurusan Keperawatan Gigi
Dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) kepada mahasiswa, seorang tenaga pengajar di tuntut untuk dapat memiliki dan mampu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa sesuai dengan tugas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Berhasilnya kegiatan KBM kepada mahasiswa
dapat ditunjang dari kretatifitas dosen menggunaan media yang interaktif dan inovatif agar mahasiswa bisa semakin tertarik dan paham dengan materi pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara bersama dosen penanggung
jawab MK KDM menyatakan bahwa masih kurangnya penggunaan media interaktif selain modul dan ppt dalam pelaksanaan dan penyampaian materi
kepada mahasiswa di jurusan keperawatan Gigi
c. Kurangnya Minat Meneliti oleh Dosen di Jurusan Keperawatan Gigi Tahun 2022.
Dosen sebagai tenaga pengajar di institusi perguruan tinggi memiliki tugas
tambahan dan tiga tugas utama yang wajib dilaksanakan dikenal dengan
istilah “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dalam pelaksanaannya dilapangan dosen di Jurusan Keperawatan Gigi memiliki begitu banyak tugas tambahan
sehingga kegiatan utama sebagai tenaga pendidik yaitu penelitian sering
terbengkalai, selain dikarenakan banyaknya tugas tambahan yang harus dilaksanakan oleh dosen seperti menjadi kepala unit ataupun menjadi ketua jurusan atau prodi di unit kerja masing-masing. Saat melakukan wawancara, dosen juga mengeluhkan panjangnya alur pengajuan penelitian yang harus
dilaluiolehdosenyanginginmelakukanpenelitiansehinggamenjadisalahsatu faktor pemicu kurangnya dan belum optimalnya minat meneliti dosen di Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
3.3 Penetapan Core Isu
3.4.1 Metode USG
Dalam prose penetapan core isu menggunakan metode tapisan isu USG (Urgent,Seriusness,Growth) dengan menggunakan skala 1-5 untuk interval penentuan prioritas isu.
a. Urgency: seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.
b. Seriousness: seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.
c. Growth: seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera, berikut penetapan isu menggunakan metode USG.
1 Belum Optimalnya pelaksanaan
Perkuliahan kepada
di Jurusan Keperawatan Gigi Tahun 2022
2 Belum adanya media pembelajaran yang inovatif dan kreatif Dalam pembelajaran MK
KebutuhanDasarManusia(KDM)
Mahasiswa di Jurusan
3 Kurangnya Minat Meneliti oleh
di Lingkungan Jurusan
Gigi Tahun 2022
ASN 3 3 4 10 2
Keterangan:
5 : Sangat Mendesak/Gawat
4 : Mendesak/gawat dan dampak
3 : Cukup Mendesak/Gawat dan dampak
2 : Tidak Mendesak/Gawat dan dampak
1 : Sangat Tidak Mendesak/Gawat dan dampak
Berdasarkan tabel di atas didapatkan isu prioritas yaitu “Belum Optimalnya
Pelaksanaan Kontrak Perkuliahan kepada Mahasiswa di Jurusan Keperawatan Gigi
Poltekkes Kemenkes Banjarmasin”
a. Urgency : Belum optimalnya pelaksanaan kontrak perkuliahan kepada
mahasiswa di Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
menjadi isu yang memiliki urgensi mendesak untuk segera di selesaikan
melalui aktualisasi alternative penyelesaian masalah. sebab pelaksanaan
kontrak perkuliahan yang baik merupakan salah satu kegiatan yang wajib
dilakukan dosen dalam rangka menyiapkan mahasiswa mengahadapi
pembelajaran semester yang akan di ampu, serta membantu meningkatkan
efisiensi dan kualitas kegiatan pembelajaran nantinya.
b. Seriousness : Belum optimalnya pelaksanaan kontrak perkuliahan kepada
mahasiswa di jurusan keperawatan gigi poltekkes kemenkes Banjarmasin
menjadi isu yang memiliki keseriusan yang sangat mendesak dibandingkan
dengan isu lain sebab jika belum optimalnya pelaksanaan kontrak perkuliahan
kepada mahasiswa tidak segera ditangani akan dapat menyebabkan kurang
siapnya mahasiswa menghadari semester yang akan diampu, terlebih lagi
merujuk pada kalender akademik tidak lama lagi semester baru akan segera
dimulai sehingga penulis menilai tingginya keseriusan masalah optimalisasi
pelaksanaan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa untuk segera dicari
gagasanalternativepenyelesaianmasalahsesegeramungkindibandingkanisu lain.
c. Growth : Belum optimalnya pelaksanaan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di jurusan keperawatan gigi poltekkes kemenkes Banjarmasin
menjadi isu yang memiliki resiko perkembangan masalah sangat mendesak dibandingkan issue lain seperti belum adanya media pembelajaran inovatif dan interaktif pada MK KDM dan kurangnya minat meneliti dosen. Hal ini dinilai dan akan menjadi masalah yang lebih besar jika tidak segera dilakukan upaya alternative penyelesaian masalah untuk dapat menyiapkan mahasiswa menerima pembelajaran dengan lebih baik yang bisa berdampak terhadap peningkatan nilai akademik mahasiswa.
3.4 DESKRIPSI CORE ISU
Pelaksanaan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa sering diannggap tidak begitu penting dalam pelaksanaan perkuliahan kepada mahasiswa dibanding dengan RPS dan pengembangan Media pembelajaran lain. Namun pada hakekatnya pelaksanaan kontrak perkuliahan yang baik dan dilaksanakan sebelum KBM dimulai mempunyai manfaat bagi mahasiswa yaitu Dengan
mengerti lebih dahulu apa yang akan dibahas, mahasiswa mempunyai rerangka berpikir untuk mencerna dan menanggapi apa yang akan dibahas dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan mahasiswa seringkali sibuk menulis materi yang disampaikan dosen yang justru kurang penting. Dengan demikian pokok-pokok utama perkuliahan justru tidak dimengerti dengan baik. Apabila dosen sudah
memberi bahan dan sumber belajar terlebih dahulu dan mempelajarinya, maka dosenakanbisamembantumahasiswadalammembuatcatatanperkuliahandan menangkap pokok-pokok penting perkuliahan. Bagi dosen, kontrak perkuliahan akan mempermudah pemahaman mahasiswa tentang materi yang akan dipelajari. Akibat jika isu ini tidak segera terselesaikan dapat berdampak pada ketidaksiapan mahasiswa dalam menerima dan memahami materi yang akan diberikan, hal ini menitiberatkan pada proses pembelajaran yang tidak hanya
konvensional seperti ceramah, tetapi juga proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa harus seperti diskusi dua arah dan tukar pendapat untuk dapat mengasah dan mempertajam pengetahuan serta mendorong mahasiswa agar lebih mampu berpikir kritis.
3.4.1 Metode Fish Bone
Melihat dampak isu yang cukup besar terhadap belum optimalnya pelaksanaan
kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di jurusan keperawatan gigi poltekkes
Banjarmasin, makadalamteknikmenganalisisisupenulis akanmengidentifikasi
kemungkinan penyebab masalah dengan menggunakan Teknik fishbone. Diagram fishbone akan mengidentifikasi masalah berdasarkan method dan man.
