Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi Dengan Media Digital by Repositori Perpustakaan Bapelkes Cikarang

LAPORAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN 3

OPTIMALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DENGAN MEDIA DIGITAL PADA MASA PANDEMI DI SATUAN PEMERIKSA INTERNAL BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG

DISUSUN OLEH : MOCHAMAD ABDUL MUIS RUSTANDI, SE. NIP. 199103162020121005

BAPELKES CIKARANG KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2021

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

PELAKSANAAN RENCANA KERJA PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DENGAN MEDIA DIGITAL PADA MASA PANDEMI DI SATUAN PEMERIKSA INTERNAL BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG

Telah dilakukan Seminar Rancangan (secara daring) Tanggal 03 September 2021 Telah dilakukan Seminar Akhir (secara daring) Tanggal 22 Oktober 2021

Coach

Mentor

dr. Atiq Amanah Retna Palupi, MKKK NIP. 197803272009122002

Tri Nurhayati Asih, SKM., MKM. NIP. 197704182006042001

Penguji

Verawati Lenny, SKM., MKM. NIP. 197706112005012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN di Satuan Pemeriksa Internal Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung ini. Laporan Aktualisasi ini merupakan salah satu tugas dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan III angkatan III tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan laporan aktualisasi ini, diantaranya adalah: 1. Drg. Maya Marinda Montain, M.Kes selaku Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengabdi sebagai PNS di BBKPM Bandung 2. Drs. Suherman, K.Kes selaku Kepala BBPK Cikarang dan Ibu Verawati Lenny, SKM, MKM selaku Kepala Seksi Pelatihan Manajemen & Teknis Nonkesehatan, yang telah berusaha sekuat tenaga memberikan pendidikan, fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis peserta diklat guna menjadi tunas integritas negara. 3. Tri Nurhayati Asih, S.KM., M.KM selaku mentor dan atasan unit yang telah memberikan nasihat dan masukan dalam kegiatan-kegiatan penulis selama penyusunan laporan ini . 4. dr. Atiq Amanah Retna Palupi, MKKK selaku coach atas ilmunya, yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan laporan ini. 5. Bpk. dr. MARYONO, M.Kes dan Bpk. Ahmad Wajedi, S.Pd, M.Kes selaku tutor Golongan III Angkatan 3 Kelas A yang sangat sabar dan sangat membantu penulis menjalani diklat latsar ini. 6. Staf pengajar Widyaiswara, Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan III Kementrian Kesehatan RI tahun 2021 yang telah memberikan ilmu, bantuan dan dukungan dalam penyelesaian laporan ini. 7. Seluruh rekan-rekan Golongan III Angkatan IIII dan khususnya kelompok A yang telah membuat proses kegiatan belajar jadi semangat dan menyenangkan, “Selamat Pagi, Pagi, Pagi, Pagi, CPNS Kemenkes Latsar, Semangat Indonesia”

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada laporan aktualisasi ini sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar laporan aktualisasi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bandung, 21 Oktober 2021 Penulis,

Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

DAFTAR ISI Hal HALAMAN JUDUL..........................................................................................

LEMBAR PERSETUJUAN...............................................................................

KATA PENGANTAR.......................................................................................

DAFTAR Isi.......................................................................................................

BAB. I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang........................................................................................

1.2 Tujuan.....................................................................................................

1.3 Ruang Lingkup Aktualisasi…………………………………………….........

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Profil Institusi………………………………………………………………..

2.1.1

Gambaran Umum dan sejarah singkat BBKPM Bandung…………

2.1.2

Dasar Hukum……………………………………………………………

2.1.3

Visi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung……………

2.1.4

Misi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung…………...

2.1.5

Maksud dan Tujuan BBKPM Bandung……………………………….

2.1.6

Kegiatan BBKPM Bandung……………………………………………

2.1.7

Budaya BBKPM Bandung……………………………………………..

2.1.8

Susunan pejabat pengelola Dan SPI…………………………………

2.2

Profil Peserta………………..................................................................

2.3

Nilai Dasar ASN…………………………………………………………….

2.4

Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI………………………………..

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI 3.1 Identifikasi Isu.........................................................................................

3.2 Penapisan Isu………………………………………………………………..

3.3 Analisis Isu……………………………………….…………………………..

3.4 Gagasan Kreatif Penyelesaian Isu………………………………………..

3.5 Rancangan Akutualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS…….…………………….

3.6 Matrik Rekapitulas Habituasi Nilai-Nilai Dasar PNS……………………..

3.7 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi…………………………………….

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI 4.1 Analisis Dampak Isu Jika Tidak Terselesaikan……………………………

4.2 Pelaksanaan Kegiatan………………………………………………………. 4.2.1

Kegiatan Ke-1 Persiapan dan Penyampaian Gagasan…………...

4.2.2

Kegiatan Ke-2 Penyusunan Draft Rencana Kerja Program

56 56

Pengendalian Gratifikasi dengan Media Digital pada Masa Pandemi………………………………………………………………… 4.2.3

Kegiatan Ke-3 Penetapan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media Digital Pada Masa Pandemi di BBKPM Bandung………………………………...……………………………….

4.2.4

Kegiatan Ke-4 Sosialisasi Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan Media Digital pada Masa Pandemi di BBKPM Bandung…………………………………………………………………

4.2.5

Kegiatan ke-5 Persiapan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi berbasis dengan media digital pada masa pandemi …

4.2.6

4.4

130

Kegiatan Ke-7 Evaluasi hasil kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi berbasis digital pada masa pandemi……………………..

4.3

118

Kegiatan Ke-6 Implementasi kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi berbasis digital pada masa pandemi……………………..

4.2.7

103

155

Matrik Rekapitulasi Habituasi Nilai-nilai dasar ASN dan Nilai Budaya BBKPM Bandung……………………………………………………...........

174

Jadwal Kegiatan Aktualisasi………………………………………..…….

175

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan…………………………………….……………………………..

180

5.2 Saran………………………………………………………………………….

181

5.3 Rencana TIndak Lanjut……………………………………………………..

182

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………….

183

LAMPIRAN……………………………………………………………………………

185

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instalasi pemerintah. ASN juga dapat diartikan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya. ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Setiap pegawai ASN harus menyadari sebagai aparatur profesional yang kompeten, berorientasi

pelayanan

publik,

dan

loyal

kepada

negara

dan

aturan

perundangundangan. Karena itu, ASN harus menjiwai semangat UU ASN yang berupaya untuk memperbaiki sifat layanan birokrasi yang buruk, yaitu birokrasi yang berfungsi hanya untuk melayani kepentingan atasan, bukan untuk kepentingan publik atau masyarakat yang rekrutmen pegawainya didasarkan atas kedekatan keluarga atau pertemanan, bukan melalui sistem merit berdasarkan kompetensi dan kompetisi. Dengan demikian, pegawai ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan visi pembangunan nasional di atas maka melalui pembangunan kesehatan yang ingin dicapai demi mewujudkan Indonesia sehat sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia juga untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka diselenggarakan program pembangunan secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelatihan Dasar adalah pelatihan sebagai upaya untuk pembentukan karakter ASN sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keberagaman sosial kultural. Pelatihan dasar akan mengajarkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada peserta diklat yang kemudian harus mampu

berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan peranan tersebut, diperlukan sosok ASN yang profesional,

yaitu ASN

yang mampu memenuhi standar kompetensi dalam

melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu ASN harus memahami nilai-nilai dasar profesi ASN yang disebut dengan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi). Salah satu persyaratan CPNS adalah dengan mengikuti pelatihan dasar CPNS yang didalamnya terdapat upaya penguatan kompetensi bagi CPNS mulai dari pelaksanaan MOOC (Massive Open Online Course), Distance Learning, aktualisasi, dan klasikal. adapun Agenda Habituasi bertujuan untuk mengimplmentasikan mata pelatihan ke dalam laporan aktualisasi, kemudian kemampuan dalam penulisan rancangan aktualisasi, kemampuan untuk mempresentasikannya dalam seminar rancangan aktualisasi,

melaksanakan

aktualisasi,

menyusun

laporan

aktualisasi

dan

mempresentasikan laporan aktualisasi dalam seminar aktualisasi. Maka dari itu penulis sebagai salah satu calon pegawai negeri sipil mengikuti pelatihan dasar CPNS Di bapelkes Cikarang. Adapun penugasan yang dilakukan dengan membuat laporan aktualisasi berdasarkan dari isu yang diangkat di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung tempat penulis bekerja. Diharapkan Laporan aktualisasi ini bisa memberi solusi dan manfaat atas persoalan yang dialami di BBKPM Bandung terutama dalam kondisi pandemi COVID-19.

1.2 Tujuan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dalam membentuk ASN yang profesional, yaitu ASN yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi ASN, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. 1. Tujuan umum Penyelenggaraan latihan dasar CPNS dan aktualisasi bertujuan untuk: a. Memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dalam kegiatan aktualisasi serta habituasi. b. Membentuk PNS yang profesional yang berkarakter yaitu PNS yang memiliki sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar profesi PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI serta menguasai bidang

tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

2. Tujuan Khusus Tujuan khusus dari pelatihan dasar CPNS ini adalah: a. Mengidentifikasi isu yang terjadi di Satuan Pemeriksa Internal Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung b. Menganalisis dampak isu jika tidak segera diselesaikan. c. Melakukan prioritas/penapisan isu (core issue). d. Menganalisis penyebab-penyebab isu. e. Menentukan gagasan kegiatan-kegiatan inisiatif untuk menyelesaikan isu. f.

Melandasi setiap tahapan kegiatan dengan nilai-nilai dasar PNS.

g. Menetapkan kontribusi output kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi BBKPM Bandung. h. Menetapkan kontribusi output kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai Bandung.

1.5 Ruang Lingkup Aktualisasi Ruang lingkup Aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN yang dilakukan meliputi laporan aktualisasi kegiatan yang disusun berdasarkan SKP, perintah atasan, diskusi dengan mentor, dan inovasi; tahap kegiatan, serta hasil kegiatan. Ruang lingkup aktualisasi kegiatan ini dilakukan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, khususnya di Satuan Pemeriksa Internal. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi sebagai PNS yang berkarakter dan profesional.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Institusi 2.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Singkat BBKPM Bandung BBKPM Bandung didirikan pada tahun 1952, dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis (TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi lokasi BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955. Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan Penyakit ParuParu) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas, fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru lainnya. BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat) dengan merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor: 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat, yang menetapkan BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) eselon 3b. Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM). Dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi di tingkat Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari UPT di bawah Direktorat Jenderal Binkesmas menjadi di bawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 yang menetapkan kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan. BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah pada Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU) melalui surat Kementerian Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari

2011. Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan maka, BBKPM Bandung saat ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang nomenklatur sebelumnya adalah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Lokasi BBKPM Bandung di Jalan Cibadak Nomor 214 Bandung menempati bangunan seluas 6.687 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 3.330 m2, sedangkan sarana BBKPM Bandung di Garut memiliki bangunan seluas 220 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 1.704 m2 dan di Cianjur memiliki bangunan seluas 662 m2 dan bangunan Hibah ex. Kantor BKKBN Cianjur seluas 600 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 2.450 m2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Permenkes Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), bahwa Tugas Pokok BBKPM Bandung adalah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.

Gambar 2.1.1 Gambar Balai Besar Kesehatan Paru Masyatakat Bandung

2.1.2

Dasar Hukum

Payung dasar hukum BBKPM Bandung Tahun adalah sebagai berikut : a) Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan e) Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

B/944/Menpan/4/2007 tentang SOTK BBKPM f)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

g) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2011 pada tanggal 28 Februari 2011 tentang BBKPM Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). h) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/34/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Balai sebagai Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.1.3

Visi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

“Menjadi rujukan kesehatan paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional”

2.1.4

Misi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

a. Menyelenggarakan pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat. b. Mensinergikan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara paripurna. c. Mempercepat terwujudnya masyarakat sehat paru yang mandiri dan berdaya. d. Meningkatkan derajat kesehatan paru masyarakat

2.1.5

Maksud dan Tujuan Balai BBKPM Bandung

Tujuan BBKPM adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan paru yang berkualitas, melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan paru masyarakat yang meliputi upaya pemberdayaan baik tenaga kesehatan maupun masyarakat, dengan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan paru, kemitraan dengan berbagai pihak, sehingga penyakit paru tidak lagi menjadi masalah utama, khususnya di wilayah kerja BBKPM Bandung.

Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut maka tujuan umum dijabarkan dalam tujuan khusus sehingga memudahkan dalam penyusunan strategi maupun perencanaan program dan kegiatan serta dalam melakukan pengukuran indikator pencapaian kinerja. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah: a. Peningkatan mutu institusi dalam bidang kesehatan paru masyarakat. b. Pengembangan

program

penanggulangan

kesehatan

paru

masyarakat

berdasarkan peta masalah yang akan dibuat. c. Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan derajat kesehatan paru. d. Pengembangan jenis pelayanan dan penunjang kesehatan paru. e. Pembentukan kemitraan dalam mempercepat penanggulangan masalah kesehatan paru masyarakat. f.

Peningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian di BBKPM Bandung.

Tujuan di atas akan tercapai melalui pengembangan dan pelaksanaan program yang tepat dan spesifik, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengembangkan koordinasi dan kemitraan yang efektif dan efisien dengan pengelola kesehatan paru di wilayah kerja. Selain itu, dukungan sistem penunjang yaitu administrasi kesehatan, baik administrasi umum maupun administrasi keuangan yang baik akan sangat mendukung tercapainya tujuan dengan memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Prinsip pengelolaan keuangan yang baik pada dasarnya mengandung nilai akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kemandirian dan responsibilitas, yang bila diterapkan dengan baik dapat menjadi tolok ukur atau indikator pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsipprinsip ini dapat dikembangkan dan dipraktekkan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan BBKPM Bandung yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.

2.1.6

Kegiatan BBKPM Bandung

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2354/Menkes/Per/XI/2011 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020.

a. Tugas Pokok : Tugas pokok BBKPM Bandung adalah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat. b. Fungsi : 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran; 2) Pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

rujukan

paru

spesialistik

dan

atau

kesehatan

paru

subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat; 3) Pelaksanaan

pemberdayaan

masyarakat

dalam

bidang

masyarakat; 4) Pelaksanaan kemitraan dan pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat; 5) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat; 6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan paru masyarakat; 7) Pengelolaan data dan sistem informasi; 8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 9) Pelaksanaan urusan administrasi BBKPM. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, maka BBKPM Bandung mempunyai kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan a) Pelayanan Kesehatan 

Instalasi Rawat Jalan : -

Klinik Spesialis Paru

Klinik DOTS

Klinik Umum

Klinik Anak

Klinik Non TB

Klinik Asma-PPOK

Klinik MDR-TB

Klinik PDP



Instalasi Gawat Darurat



Instalasi Bedah Paru



Instalasi Rawat Inap

b) Penunjang Kesehatan



Instalasi Laboratorium



Instalasi Radiologi



Instalasi Rehabilitasi Medik



Instalasi Farmasi



Instalasi Rekam Medik



Instalasi Gizi

2) Kegiatan Promosi dan Pengembangan Sumber Daya a) Kegiatan Promosi Kesehatan 



Kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat -

Promosi Kesehatan paru

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan paru

Pemberdayaan penderita dan keluarga penderita penyakit paru

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru

Advokasi kesehatan paru

Kemitraan dalam jejaring pelayanan kesehatan paru

Surveilans perilaku

Screening kesehatan paru

Pelayanan Konseling : -

Konseling Gizi

Konseling Berhenti Merokok

Konseling dan Testing HIV (KT-HIV)

b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya 

Pendidikan dan pelatihan kesehatan paru terutama dalam penanggulangan masalah TB, Asma, PPOK dan PAL serta kesehatan masyarakat secara umumnya.



Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.

c) Kegiatan Kemitraan 

Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan paru Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum/Swasta, Puskesmas, Balai Laboratorium Kesehatan, Dokter praktek swasta, Lembaga Asuransi Kesehatan, PPTI, Organisasi Profesi, dan lain – lain.



Kemitraan dalam program kesehatan paru Program

penanggulangan

(DOTS):

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit, BKPM, Puskesmas, Swasta. 

Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan paru

Propinsi/

Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Dinas Pendidikan, Organisasi profesi, Organisasi masyarakat, LSM, Yayasan Asma Indonesia, Media massa, dan lain-lain. 

Kemitraan dan kerjasama dalam Diklat dan penelitian kesehatan paru: Institusi Pendidikan, Badan Diklat dan Badan Litbangkes, dan lain –lain.

3) Ketatausahaan a) Umum 

Urusan Umum dan Kerumahtanggaan



Urusan Kepegawaian



Urusan Perencanaan, Pencatatan dan Laporan



Urusan Perlengkapan (Logistik dan Barang Milik Negara)



Urusan Kehumasan



Urusan Kearsipan

b) Keuangan 

Perbendaharaan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelolaan, Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)



Verifikasi dan Akuntansi

4) Unit Pelayanan Fungsional Cianjur a) Pelayanan Kesehatan 

Instalasi Rawat Jalan



Instalasi Gawat Darurat

b) Penunjang Kesehatan 

Instalasi Laboratorium



Instalasi Radiologi



Instalasi Rehabilitasi Medik



Instalasi Farmasi



Instalasi Rekam Medik



Instalasi Gizi

5) Unit Pelayanan Fungsional Garut a) Pelayanan Kesehatan 

Instalasi Rawat Jalan



Instalasi Gawat Darurat

b) Penunjang Kesehatan

2.1.7



Instalasi Laboratorium



Instalasi Radiologi



Instalasi Rehabilitasi Medik



Instalasi Farmasi



Instalasi Rekam Medik



Instalasi Gizi

Budaya Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Balai Besar Kesehatan Paru (BBKPM) Bandung telah menentukan nilainilai

utama dalam perusahaan yang dijadikan acuan untuk berperilaku ke depan seperti yang diharapkan, sehingga tercipta kondisi yang kondusif dan kemajuan bagi perusahaan. -

Tata Nilai : Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Sinergi, Komunikasi Dengan panduan perilaku sebagai berikut :

2.7.1 Tabel Nilai Integritas Definisi

Berkata jujur, bertindak independen sesuai dengan kode etik, dan selalu mengedepankan kepentingan lembaga. Perilaku Berkata jujur Bertindak independen Bertindak independen sesuai dengan kode etik sesuai dengan kode etik Do’s  Selaras antara  Mempertimbangkan  Memperjuangkan perkataan dan berbagai kepentingan tindakan. kepentingan lembaga. stakeholder dalam  Menjunjung tinggi  Teguh memegang bertindak. prinsip yang benar. nama baik  Konsisten dalam lembaga. menerapkan suatu kebijakan. Dont’s  Ingkar janji, bohong,  Membiarkan  Menyalahgunakan atau berkelit untuk kekeliruan, wewenang menghindari kesalahan, dan jabatan di luar komitmen. pelanggaran peraturan dan hukum. prosedur yang  Memanipulasi berlaku. informasi serta  Menerima imbalan menutupi fakta yang (gratifikasi) dari  Membocorkan sebenarnya. stakeholders untuk data dan informasi tujuan tertentu. rahasia lembaga.

2.7.2 Tabel Nilai Profesional Definisi

Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, proaktif dan terus mengembangkan diri. Perilaku Melaksanakan tugas Proaktif Terus mengembangkan sesuai dengan diri kompetensi Do’s  Kompeten dan  Selalu optimis  Meningkatkan berkomitmen serta memiliki kemampuan diri, memberi hasil keyakinan diri sehingga ahli dalam terbaik. dalam fungsi tugasnya. mencapai target  Mengikuti  Selalu Meningkatkan maupun keahlian dan perkembangan menjalankan keterampilan yang teknologi, tanggungjawab diperlukan dalam imformasi, kondisi yang diberikan. menyelesaikan sosial ekonomi  Senantiasa pekerjaan. terkini. mencari solusi  Memanfaatkan  Mengontrol dan dari masalah memastikan seluruh umpan balik atau atau tantangan proses kerja maupun feedback untuk yang dihadapi keputusan yang perbaikan yang hingga masalah sudah ditetapkan berkesinambungan. atau tantangan  Memperbaiki dijalankan sesuai tersebut dapat target dan kualitas layanan diatasi. ketentuan. pelanggan.  Aktif mengajukan ide atau usulan untuk kemajuan perusahaan. Dont’s  Mengabaikan  Selalu mencari  Merasa cukup pembuatan rencana alasan dan dengan kerja baik itu harian, menyalahkan kemampuan yang mingguan, bulanan, orang lain saat dimiliki. dan tahunan. ada kendala  Tidak proaktif atau kegagalan.  Dalam sebuah kerja mendapatkan tim membiarkan saat  Selalu informasi terkini orang lain tidak berargumen atas strategi menyelesaikan dan negosiasi perusahaan, modul tugasnya dalam saat diberikan training dan tenggat waktu yang tantangan yang kebijakan. sudah disepakati. lebih.  Menolak  Mendelegasikan  Menolak tugas kesempatan tugas tanpa dan tanggung pelatihan untuk deskripsi tugas, jawab yang meningkatkan batas waktu, belum pernah kemampuan. ataupun ukuran dilakukan  Menyepelekan keberhasilan yang sebelumnya peningkatan jelas dan spesifik. atau belum keahlian/ memiliki penguasaan tugas. pengalaman di bidang tersebut sebelumnya.

2.7.3 Tabel Nilai Keteladanan Definisi

Menjadi role model bagi lingkungan kerja dalam pemikiran, perkataan dan perilaku. Perilaku Tanggung jawab Achievement Mawas Diri Do’s  Melakukan pekerjaan  Berusaha  Selalu sesuai prosedur dan mendorong introspeksi diri target kinerja. percepatan dan melakukan pencapaian target perbaikan.  Berperan serta aktif kinerja. dan memberi manfaat  Terbuka bagi lingkungan kerja.  Keinginan menerima berprestasi. masukan.  Tidak cepat  Berpikiran berpuas diri. positif.  Selalu berinovasi.  Mempunyai kecerdasan spiritual. Dont’s  Malas.  Menunda  Menyalahkan pekerjaan. orang lain.  Mudah menyerah.  Tidak  Melempar  Pencitraan. menyelesaikan tanggung pekerjaan. jawab.  Memandang  Menganggap rendah orang lain diri benar. dan menjatuhkan  Berpikiran semangat. sempit.  Tidak punya target pribadi. Tabel 2.7.4 Tabel Nilai Sinergi Definisi

Menciptakan dan meningkatkan kerjasama dengan mengedepankan kepercayaan untuk memberikan nilai tambah yang optimum. Perilaku Kerjasama Kepercayaan Memberi nilai tambah Do’s  Memelihara sinergi dan  Percaya pada  Memenuhi toleransi di antara kemampuan harapan, perbedaan yang ada. orang lain dalam. bahkan memberikan nilai melampaui  Mengedepankan rasa dan kinerja harapan kebersamaan dengan terbaik. stakeholder. saling mendukung untuk mencapai  Menghargai  Berusaha sasaran yang pendapat serta dalam ditetapkan. menerima kritik mencapai hasil dan saran. yang terbaik  Proaktif dalam bekerja. untuk kemajuan  Berintegrasi antar instansi. individu atau bidang dalam mencapai tujuan bersama.  Saling berkoordinasi agar dapat terjalin



 

Dont’s

 

hubungan yang harmonis. Saling menghargai satu sama lain di dalam pendapat yang berbeda. Mencipatakan suasana yang kondusif di organisasi. Berkomunikasi yang efektif agar tersampainya informasi yang jelas. Individualistis / bekerja sendiri. Fokus pada target atau keinginan pribadi dan memaksakan kehendak. Pasif dalam bertindak terhadap perubahan yang terjadi. Hanya melihat satu sisi dalam sebuah masalah sehingga tidak melihat sisi / bagian lainnya. Bersikap profokatif. Mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan organisasi. Menyebarkan isu negative. Bergejolak (membuat suasana tidak kondusif)



Terlalu percaya  diri dan meremehkan kemampuan  orang lain. Ingkar janji dan menghindari komitmen yang telah dibuat.

Merasa cepat puas dengan kondisi saat ini. Merasa sudah lebih baik dari yang lain (competitor).

Tebl 2.7.5 Tabel Nilai Komunikasi Definisi

Suatu proses di mana interaksi antar pegawai, pegawai dengan pasien / pengunjung, organisasi BBKPM dengan kelompok masyarakat / stakeholder yang dapat menyampaikan, menerima, dan menggunakan informasi / bantuan sehingga terjadi satu kesepahaman dan tercapai tujuan yang diinginkan kedua belah pihak untuk pencapaian visi BBKPM Bandung. Perilaku Responsif Caring / Empati Memberi dukungan Do’s  Memiliki inisiatif dalam  Peka terhadap  Bersikap memberikan bantuan kebutuhan rekan kooperatif dalam tanpa diminta. kerja, pasien dan penyelesaian stakeholder masalah.  Senantiasa berperan lainnya. aktif dalam  Menciptakan  Saling menghadapi suasana permasalahan yang menghargai. kondusif di ada



Dont’s

 

Pamrih ketika memberikan bantuan. Enggan dalam menanggapi masalah yang membutuhkan perhatian segera.



Menjadi pendengar baik.

yang

Bersikap acuh dalam memberikan bantuan kepada rekan kerja dan stakeholder. Mengutamakan kepentingan diri tanpa mempedulikan perasaan rekan kerja.

lingkungan kerja.  Berkoordinasi secara terus menerus dengan menggunakan media yang sesuai.  Berikap skeptis terhadap upaya penyelesaian masalah.  Bersikap apatis dalam melakukan pekerjaan.

Motto “Melayani dengan Kualitas dan Empati”.

2.1.8

Susunan Pejabat Pengelola dan Pejabat Pengawas

Gambar 2.8.1 Gambar Struktur organisasi BBKPM Bandung

1. Susunan Pejabat Pengelola dan satuan pemeriksa internal a. Susunan Pejabat Pengelola BLU 

Kepala : drg. Maya Marinda Montain, M.Kes



Kepala Bagian Tata Usaha : Endang Sri Mursinah, SKM, M.Kes



Kepala Sub Bagian Administrasi Umum : Rita Sri Rahayu, S.Si, M.KM



Kepala Sub Bagian Keuangan : Anton Kholiluddin, SE



Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan : dr. Dahlia Qadarsih



Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan : dr. Arief Budi Sutrisno



Kepala Seksi Penunjang Kesehatan : Heni Handayani, S.Si, M.Kes.



Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya : Cecep Slamet Budiono, S.KM., M.Sc.PH



Kepala Seksi Promosi Kesehatan : dr. Djiwa Margono



Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya : Rian Surahman, SKM., M.KM

b. Susunan Satuan pemeriksa internal 

Ketua satuan pemeriksa internal : Tri Nurhayati Asih, S.KM., M.KM



Sekretaris satuan pemeriksa internal : Maelani Prasetianagara, AMK



Anggota satuan pemeriksa internal : Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja BBKPM. Adapun uraian tugas masingmasing Pengelola BLU adalah sebagai berikut : a. Kepala Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat. b. Kepala Bagian Tata Usaha Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan masyarakat. c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan subspesialistik yang berorientasi masyarakat serta rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan. d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Day Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat. e. Satuan Pemeriksa Internal Tugas pokok melaksanakan pemeriksaan intern instansi kesehatan meliputi pemeriksaan keuangan dan operasional, dengan fungsi : 1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern; 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko; 3) Melakukan pemeriksaan, pendampingan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, Akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen; 5) Membuat laporan hasil pengawasan intend an menyampaikan laporan tersebut

kepada

Kepala

BBKPM

Bandung

dan

Pejabat/Dewan

Pengawas; 6) Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BBKPM Bandung; 7) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, apparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BBKPM Bandung sebagai satker BLU; 8) Melakukan reviu laporan keuangan 9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan 10) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2 Profil Peserta

Gambar 2.9.1 Photo terbaru Nama

: Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

NIP

: 199103162020121005

Jabatan /Golongan

: Auditor Ahli Pertama / IIIA

Unit Kerja

Satuan Pemeriksa Internal/ Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

Instansi

: Balai Besar Kesehatan Paru Masyakarat Bandung

Dalam pelaksanaan aktualisasi, peserta diklat mengacu kegiatan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yaitu : 1. Melaksanakan tugas pengawasan dalam audit kinerja 2. Melaksanakan tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu 3. Melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi 4. Melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan reviu 5. Melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan 6. Melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain 7. Menyusun laporan pelaksanakan tugas begai pertanggung jawaban kepada pimpinan 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah pimpinan

2.3 Nilai Dasar ASN Nilai dasar PNS dikenal dengan ANEKA, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Penjelasan nilai dasar PNS adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Akuntabilitas seringkali disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda.

Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Nilai dasar akuntabilitas terdiri dari :

a. Kepemimpinan b. Transparansi c. Integritas d. Tanggung jawab (Responsibilitas) e. Keadilan f. Kepercayaan g. Keseimbangan h. Kejelasan i. Konsistensi 2. Nasionalisme Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusiaIndonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu :

1) Ketuhanan Yang Maha Esa 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara.

3. Etika Publik Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut: 1) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. 2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7) Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

4. Komitmen Mutu Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut, namun dalam implementasinya masih belum sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintahan, misalnya terkait dengan maraknya kasus korupsi, sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien; banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai, sebagai cerminan ketidak-efektifan roda pemerintahan; Kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban, sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi; serta masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur, sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang

kurang bermutu.Untuk itulah diperlukan efektivitas, efisiensi, inovasi dan berorientasi pada mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. 1) Efektivitas Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Tingkat efektivitas diukur dari ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. 2) Efisiensi Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumberdaya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang ke luar alur. Tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. 3) Inovasi Di era global sekarang ini, tingkat persaingan untuk memperoleh pekerjaan menjadi semakin tinggi. Lapangan kerja lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kompetensi (keahlian) dan pemikiran kreatif untuk melahirkan karya-karya inovatif. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli

masyarakat,

pergeseran

gaya

hidup,

peningkatan

kesejahteraan,

perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Berorientasi pada mutu Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan

kepada

pelanggan

(customer)

sesuai

dengan

kebutuhan

dan

keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya, yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing (competitors).

5. Anti Korupsi Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Nilai dasar anti korupsi adalah sebagai berikut : 1) Jujur 2) Peduli 3) Mandiri 4) Disiplin 5) Tanggung jawab 6) Kerja keras 7) Sederhana 8) Berani 9) Adil

2.4 Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI A. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu pegawai ASN harus memiliki karakter kepublik-an yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi

pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan public. Tujuan dari itu semua adalah untuk dapat mengaktuali- sasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Untuk itu, ASN harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksana kebijakan publik, B. ASN sebagai pelayan publik Pelayanan masyarakat (publik) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut, ada tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik, yaitu: 1. Tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh apparat pemerintah. 2. Yang menjadi objek layanan adalah masyarakat atau publik. 3. Bentuk layanan yang diberikan dapat berupa barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan amanat pembukaan UUD tahun 1945 negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang men-dukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Namun demikian, dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terusmenerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem

pelayanan public yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan UUD tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai deligan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Konsep ini meliputi apa yang disebut sebagai standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik untuk memenuh pelaksananaan pelayanan prima yang mengutamakan kepuasan pelanggan atau konsumen, yang dalam hal ini adalah masyarakat. C. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa Dalam UU No 5 tahun 2014 pasal 66 ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, disana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepenting-an diri sendiri, seseorang dan golongan. Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang PNS juga wajib untuk menjunjung tinggi persatuan agar keutuhan bangsa dapat terjaga. PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia, dan mengedepankan kepentingan nasional ditengah tengah persaingan dan pergaulan global. Pentingnya peran PNS sebagai salah satu pemersatu bangsa, secara implisit disebutkan dalam UU No 5 tahun 2014 terkait asas, prinsip, nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku, dimana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa asas-asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN ada 13, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti, seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan Negara diatas segalanya. PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Sedangkan adil, berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasanya, PNS akan mamp menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram dilingkung an kerjanya dan di masyarakatnya.

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

3.1 Identifikasi Isu Sehubungan dengan datangnya surat pernyataan melaksanakan tugas dari kepala

balai

besar

kesehatan

paru

masyarkat

bandung

nomor

KP.01.02/XLV.I/8192/2020 penulis ditugaskan di BBKPM bandung dalam unit satuan pemeriksa internal dengan jabatan auditor ahli pertama. Selama pelaksanaan tugas penulis dari bulan januari hingga saat ini melakukan environmental scanning di BBKPM Bandung khususnya di satuan pemeriksa internal, penulis menemukan beberapa isu yang dapat diangkat dan bersumber dari SKP (sasaran kinerja pegawai) Adapun isu dalam mengidentifikasi isu aktualisasi di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) penulis yang belum mencapai kondisi yang diharapkan : Tabel 3.1.1 Penjelasan Indikator No 1

Indikator Sasaran Kinerja Kondisi Saat Ini Pegawai (SKP) Melaksanakan tugas Belum optimalnya pengawasan dalam monitoring manajemen kegiatan pemantauan risiko pada masa pandemi Melaksanakan tugas pengawasan dalam audit kinerja Melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi Melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain

Belum optimalnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BBKPM Bandung pada tahun 2020

Belum optimalnya pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung

Kondisi Yang diharapkan Optimalisasi monitoring manajemen risiko pada masa pandemi Optimalisasi hasil penilaian akuntabilitas kinerja BBKPM Bandung pada masa pandemi Optimalisasi pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung

Berikut Penulis lakukan scanning dan review terkait isu berdasarkan data dan dampak yang terjadi apabila tidak segera ditindak lanjuti sebagai berikut : 1. Belum optimalnya monitoring manajemen risiko pada masa pandemi Berdasarkan keadaan di lapangan bahwa pengaruh pandemi COVID-19 telah membatasi interaksi sosial yang mempengaruhi terbatasnya monitoring manajemen risiko terhadap para pemilik risiko dalam mencapai sasaran kinerja. Terutama Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung termasuk 11 unit kerja di lingkungan kementerian kesehatan yang ditetapkan unit kerja yang telah menerapkan manajemen risiko level 3 (define) tahun 2020. Selama ini monitoring manajemen risiko secara rutin belum dilakukan oleh pemilik risiko. Apabila tidak segera ditindaklanjuti hal ini akan berdampak terhadap menurunnya pengendalian risiko yang terjadi di lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, hal ini berkaitan dengan agenda III tentang manajemen ASN, Pelayanan publik dan WOG. 2. Belum optimalnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BBKPM Bandung pada tahun 2020 Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 5 April 2021 telah terjadi penurunan berkisar 7,98% dari 96,25% dengan katagori AA sangat memuaskan menjadi 88,27% dengan katagori A, yaitu Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja sangat tinggi dan sangat akuntabel. Penurunan evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut karena merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra BBKPM Bandung periode 2020-2024 dengan kondisi masa pandemi, adapun beberapa indikator evaluasi akuntabilas kinerja yakni 1. Terdapat bukti yang cukup bahwa Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan; 2. Monitoring dilakukan sesuai kriteria, kecuali penerapan reward and punishment; 3. Pemanfaatan Rencana Akasi memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan; 4. Mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali penanggung jawab yang jelas; 5. Pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan, namun pengukuran tidak sampai ke individu staf; 6. IKU telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini; 7. pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian); 8. pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara triwulan. Apabila tidak segera ditindaklanjuti Hal ini akan berdampak berdampak pada akuntabilitas kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Balai Besar Kesehatan Paru Masyakarat Bandung dalam mencapai sasaran. Hal ini berkaitan dengan agenda III tentang manajemen ASN, Pelayanan publik dan WOG. Karena penilaian yang dilakukan berdasarkan dari kinerja instansi secara keseluruhan. Dari pola fungsional pelayanan dengan penerapan WOG hingga manajemen ASN dalam penilaian IKI untuk penilaian kinerja pegawai. 3. Belum optimalnya Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung Berdasarkan keadaan dilapangan untuk pelaksanaan program pengendalian gratifikasi hanya dilaksanakan di satuan pemeriksa internal sebagai berikut : A. Internal -

Pelaporan gratifikasi

Sosialisasi

Monitoring

B. Eksternal -

Sosialisasi

Dari beberapa hal diatas beberapa permasahan yang terjadi 1. Sosialisasi internal dan eksternal pada masa pandemi belum terlaksana 2. Masih Menggunakan SK UPG tahun 2016 3. Masih ada pelaporan gratifikasi yang diterima BBKPM Bandung pada masa pandemi Apabila tidak segara ditindaklanjuti hal ini akan berdampak semakin banyaknya masyarakat yang memberikan gratifikasi kepada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Bandung

objektivitas

dan

yang

meningkatkan

imparsialitas

pegawai

risiko

terganggunya

negeri/penyelenggara

independensi, negara

dalam

pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di kemudian hari yang mungkin terkait dengan kepentingan pemberi. hal ini berkaitan dengan agenda III tentang manajemen ASN, Pelayanan publik dan WOG. Untuk Manajemen ASN sendiri disini berkaitan dengan disiplin pegawai untuk menolak gratifikasi dalam melayani publik. Sedang praktik WOG disini tentang pelaporan gratifikasi yang diterima Unit Pengendalian Gratifikasi dan diteruskan ke KPK, dan juga monitoring dari Yankes maupun Itjen terkait Reformasi Birokrasi untuk pokja pengawasan, diperlukan dokumentasi pelaporan hingga sosialisasi gratifikasi yang dilakukan BBKPM Bandung.

3.2 Penapisan Isu Berdasarkan identifikasi terhadap masalah yang ada, maka dilakukan penapisan isu untuk menentukan isu aktual yang akan diangkat menjadi isu utama dengan menggunakan analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu masalah dan akan dicarikan solusi penyelesaiannya dalam aktualisasi. Teknik APKL memiliki rentang nilai (1 – 5), yaitu jika Isi bernilai (1) sangat rendah; (2) rendah; (3) sedang; (4) tinggi; (5) sangat tinggi. Adapun penjabaran terkait analisis APKL adalah sebagai berikut: 1. Aktual, yaitu isu tersebut benar – benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat; 2. Problematik, yaitu itu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif; 3. Kekhalayakan, yaitu isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak 4. Layak, yaitu isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya Tabel 3.2.1 Tabel Penapisan Isu dengan Metode APKL No 1 2 3

ISU Belum optimalnya monitoring manajemen risiko pada masa pandemi Belum optimalnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BBKPM Bandung pada tahun 2020 Belum optimalnya Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung

A 4

P 4

K 3

L 4

Hasil 15

Dari analisis isu dengan menggunakan teknik APKL, maka diperoleh isu prioritas (nilai tertinggi) dan ditetapkan sebagai isu dalam Rancangan aktualisasi serta akan dicarikan solusi pemecahan masalahnya adalah “Belum optimalnya Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung”

3.3 Analisis Isu Berdasarkan hasil prioritas analisis isu APKL diatas yaitu “Belum optimalnya Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung”. dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang tergambar dalam diagram fishbone diagram sebagai berikut:

Material

Method Belum Optimal Pencatatan dan Pelaporan

Belum optimal pemanfaatan pelaporan gratifikasi secara online

dilakukan Secara manual Belum Optimalnya Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi pada masa pandemi belum terbit Update SK UPG

Belum Optimalnya Penggunaan Media Digital

Belum optimalnya sosialiasi

Belum Optimalnya Implementasi SK

Belum optimalnya kesadaran pegawai untuk menolak atau melaporkan penerimaan gratifikasi

Hubungan kedekatan Pelanggan eksternal dengan Pegawai Kepuasan Pasien atas pelayanan pegawai

Belum optimalnya keterampilan pegawai dalam penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan gratifikasi Belum optimalnya pemahaman Pelanggan eksternal BBKPM Bandung tentang gratifikasi

Terbatasnya interaksi Sosial

Belum Terlaksana Sosialisasi Gratifikasi Adanya Pandemi COVID-19

People

Belum optimalnya Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung

Gambar 3.3.1 Diagram Fishbone

Lingkungan

Adapun berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya isu berdasarkan analisis diagram fishbone dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Method Dari faktor Method bahwa belum optimalnya pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di BBKPM Bandung disebabkan belum optimalnya Rencana kerja program pengendalian gratifikasi pada masa pandemi. Karena berdasarkan rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang tersedia hanya menetapkan sosialisasi gratifikasi secara langsung dengan media yang terbatas. Pada pencatatan dan pelaporan gratifikasi masih berjalan secara manual, terutama di masa pandemi yang menjadi masalah baru dalam pelaporan gratifikasi secara langsung. Adapun beberapa dokumen yang sudah tidak relevant dengan keadaan dilapangan yakni Surat Keputusan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2016. Belum dilakukan revisi atas perubahan anggota unit pengendalian gratifikasi dan beberapa program sosialisasi dan workshop yang dilakukan secara langsung. 2. Material Dari

faktor

Material

bahwa

belum

optimalnya

pelaksanaan

program

pengendalian gratifikasi di BBKPM Bandung disebabkan belum optimalnya sosialisasi gratifikasi di BBKPM bandung. Untuk keadaan saat ini media sosialisasi di BBKPM bandung yang tersedia yaitu 3 (tiga) banner sosialisasi gratifikasi berupa ajakan untuk tidak melakukan gratifikasi. Keterbatasan media sosialisasi yang terjadi disebabkan karena belum optimalnya penggunaan media digital dalam sosialisasi di BBKPM Bandung. Terutama di masa pandemi yang telah meningkatkan interaksi sosial melalui media digital. Sehingga diperlukan sosialisasi dengan media digital kedepannya. Selain itu terdapat belum optimalnya pemanfaatan pelaporan gratifikasi secara online di BBKPM bandung, karena selama ini SPI hanya menerima pelaporan gratifikasi secara manual, belum ada karyawan yang memanfaatkan pelaporan gratifikasi secara online yang ada di website BBKPM bandung. 3. People Dari faktor people bahwa belum optimalnya pemanfaatan pelaporan gratifikasi secara online, hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi informasi dalam pelaporan gratifikasi. Selain itu juga karena belum optimalnya kesadaran pegawai tentang gratifikasi untuk menolak atau melaporkan penerimaan gratifikasi.

Berdasarkan laporan unit pengendalian gratifikasi untuk tahun 2021 telah terdapat 10 pelaporan penerimaan gratifikasi, hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemahaman pelanggan eksternal yakni pasien, peserta pelatihan dan penyedia barang dan jasa tentang gratifikasi. 4. Lingkungan Dari faktor lingkungan Belum optimal pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di BBKPM Bandung karena adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi interaksi sosial secara langsung, hal inilah yang menyebabkan belum terlaksananya program sosialisasi sesuai rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang menuntut pertemuan tatap muka dalam sosialisasi maupun workshop. Dan faktor Kepuasan pasien atas pelayanan pegawai, yang menyebabkan ingin kedekatan pelanggan eksternal dengan pegawai Belum terlaksananya sosialisasi ini mempengaruhi faktor people yakni, belum optimalnya keterampilan pegawai dalam pelaporan gratifikasi secara online, kesadaran pegawai, dan pemahaman pelanggan eksternal tentang gratifikasi terutama dengan kepuasan pasien atas pelayanan pegawai maka dari itu terlihat jelas dari permasalahan diatas bahwa belum optimalnya pelaksanaan program kerja pengendalian gratifikasi karena belum dilaksanakan kegiatan sosialisasi gratifikasi yang sesuai dengan rencana kerja program pengendalian gratifikasi di BBKPM Bandung. Rencana kerja program pengendalian gratifikasi di BBKPM Bandung yang berlaku saat ini masih menggunakan program pengendalian gratifikasi tahun 2019 yang lebih terfokus pada sosialisasi dan workshop secara tatap muka atau langsung. Hal ini menjadi persoalan karena dengan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi sosial menghambat pelaksanaan program pengendalian gratifikasi. Maka dari itu penulis akan mengambil gagasan pemecahan masalah belum optimalnya rencana kerja program pengendalian gratifikasi di BBKPM bandung dengan gagasan kreatif optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi. Dengan rencana kerja diatas bisa memberikan solusi untuk sosialisasi gratifikasi dimasa pandemi. Berdasarkan

berbagai

penyebab

yang

dapat

diidentifikasikan,

penulis

menentukan penyebab belum terlaksana sosialisasi gratifikasi sebagai penyebab yang selanjutnya akan dijadikan gagasan penyelesaian isu. Penentuan sebab masalah berdasarkan berbagai pertimbangan dan diharapkan dengan terlaksana sosialisasi gratifikasi dapat mengoptimalkan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di BBKPM Bandung dan meminimalisir berbagai sebab lainnya.

Adapun berbagai dampak dari terjadinya isu yang terjadi apabila isu tidak terselesaikan antara lain: 1. Pelaksanaan program pengendalian gratifikasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya 2. Pencatatan dan pelaporan tidak berjalan secara efektif dan efisien 3. Kualitas Pelaksanaan sosialisasi tidak sesuai mutu 4. Apabila tidak segara ditindaklanjuti hal ini akan berdampak semakin banyaknya masyarakat yang memberikan gratifikasi kepada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung yang meningkatkan risiko terganggunya independensi, objektivitas dan imparsialitas pegawai negeri/penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di kemudian hari yang mungkin terkait dengan kepentingan pemberi.

3.4 Gagasan Kreatif Penyelesaian Isu Gagasan kreatif berdasarkan analisis diatas dengan melalui optimalisasi pelaksanaan rencana kerja sosialiasi program pengendalian gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi dapat memberikan solusi untuk sosialisasi gratifikasi di masa pandemi. Optimalisasi yang dilakukan terhadap program pengendalian sosialisasi yang melibatkan media digital, sehingga kedepannya untuk sosialisasi maupun workshop dilakukan secara online (daring), hal ini memudahkan acara sosialisasi secara lebih efektif dan efisien. Dan media sosialiasinya lainnya untuk promosi anti gratifikasi dengan pembuatan video yang bisa diputar ditelevisi ruang tunggu pasien dan media sosial BBKPM Bandung, sehingga program pengendalian gratifikasi bisa dilaksanakan secara optimal. Dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan dan penyampaian gagasan 2. Penyusunan draft rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi 3. Penetapan rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi 4. Sosialisasi rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi 5. Persiapan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi berbasis media digital

pada masa pandemi 6. Implementasi kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi berbasis digital pada masa pandemi 7. Evaluasi hasil kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi berbasis digital pada masa pandemi

3.5 Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS Pelaksanaan Aktualisasi Unit Kerja

Satuan Pemeriksa Internal Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

Identifikasi Isu

1. Belum optimalnya monitoring manajemen risiko pada masa pandemi 2. Belum optimalnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BBKPM Bandung pada tahun 2020 3. Belum optimalnya Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung

Isu Yang diangkat

Belum optimalnya Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung

Gagasan Pemecahan Isu

Optimalisasi pelaksanaan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung

Tabel 3.5.1 Tabel Penerapan ANEKA pada saat penyelesaian isu diatas No

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Persiapan dan 1. Mempersiapkan penyampaian dengan gagasan mengumpulkan data dukung terdiri dari dasar hukum gratifikasi, rencana kerja gratifikasi tahun sebelumnya, SK unit pengendalian gratifikasi dan laporan gratifikasi 2. Menyampaikan rancangan aktualisasi kepada anggota unit

Output/ Hasil

1. Daftar 2. 3. 4.

5. 6.

Data dukung Notulen Laporan hasil pengkajian Draft penyampaian gagasan rancangan Notulen Penyampaian Gagasan Persetujuan ketua unit

Keterkatian substansi Mata Pelatihan

Kontribusi terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Dengan melakukan Persiapan dan penyampaian gagasan kepada ketua unit pengendalian gratifikasi bertujuan sebagai langkah awal dalam melahirkan gagasan inovatif demi Memenuhi visi BBKPM

Penguatan Nilai BBKPM Bandung Persiapan dan penyampaian gagasan kepada ketua unit pengendalian gratifikasi bertujuan sebagai langkah awal dalam melahirkan gagasan inovatif yang

pengendalian gratifikasi Melakukan pengkajian berdasarkan data dukung yang telah dikumpulkan Membuat draft penyampaian gagasan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS yang akan diberikan kepada ketua unit pengendalian gratifikasi Menyampaikan gagasan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS kepada ketua unit pengendalian gratifikasi Melakukan perbaikan gagasan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS berdasarkan arahan ketua unit pengendalian gratifikasi

pengendalian Korupsi. gratifikasi beserta Selanjutnya membuat draft yang akan catatan saran dan disampaikan kepada ketua unit perbaikan pengendalian gratifikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang Dengan adanya hasil baik sebagai wujud aktualisasi nilai MP. persetujuan ketua Nasionalisme. unit pengendalian Melakukan penyampaian gagasan gratifikasi maka akan rancangan aktualisasi kepada ketua unit mempermudah pengendalian gratifikasi secara proses pelaksanaan transparasi tidak ada yang ditutupi gagasan rancangan sebagai wujud aktualisasi nilai MP. aktualisasi pelatihan Akuntabilitas. dasar CPNS yang Dan menerima masukan dari ketua dilakukan penulis unit pengendalian gratifikasi untuk perbaikan gagasan kreatif yang akan dilakukan sebagai wujud aktualisasi nilai MP. Komitmen Mutu

menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang tekemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat

akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam professional, komunikasi

Penyusunan 1. Mengumpulkan draft rencana Bahan untuk draft kerja Program rencana kerja Pengendalian program Gratifikasi pengendalian dengan media gratifikasi digital pada 2. Melakukan telaah masa pandemi bahan yang telah dikumpulkan 3. Menyusun draft rencana kerja program kerja gratifikasi 4. Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi dan pihak terkait 5. Melakukan perbaikan dan mendapat persetujuan dari ketua unit pengendalian gratifikasi

1. Daftar Bahan untuk draft rencana kerja 2. Laporan Hasil telaah 3. Draft rencana kerja 4. Notulen Konsultasi 5. Draft revisi rencana kerja yang telah disetujui ketua unit pengendalian gratifikasi Dengan adanya hasil Penyusunan draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi maka akan mengoptimalkan rencana kerja program gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi, sehingga akan memudahkan dalam pelaksaan rencana kerja

Kegiatan kedua saya mengawali kegiatan ini dengan mempersiapkan bahan sesuai dengan ketentuan berorientasi mutu sebagai wujud aktualisasi nilai MP. Komitmen mutu. Selanjutnya pada saat melaksanaan telaahan dengan kerja keras dan mandiri sesuai bahan yang telah saya kumpulkan sebagai aktualisasi nilai MP. Anti korupsi Saya akan menyusun draft dengan keseimabangan sesuai kewenangan dan kapasitas unit pengendalian gratifikasi sebagai aktuliasasi nilai MP. Akuntabilitas Kemudian akan saya konsultasikan dengan unit pengendalian gratifikasi dan pihak yang terlibat dalam pelaksaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi sehingga tercapai kesepakatan secara mufakat sebagai aktualiasi nilai MP. Nasionalisme Saya akan melakukan perbaikan draft berdasarkan hasil konsultasi dan keadaan dilapangan secara adaptif sebagai aktualisasi nilai MP. Komitmen mutu

Dengan melakukan Penyusunan draft rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi bertujuan untuk menghasilkan rencana kerja program pengendalian gratifikasi demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang tekemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat

Penyusunan draft rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi bertujuan untuk menghasilkan rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, komunikasi dan professional

Penetapan 1. Mempersiapkan draft Rencana kerja rencana kerja Program program Pengendalian pengendalian Gratifikasi gratifikasi dengan media 2. Membuat usulan digital pada penetapan rencana masa pandemi kerja di BBKPM 3. Menyampaikan draft Bandung penetapan ke Kepala BBKPM melalui sekretaris 4. Melakukan tindaklanjut perbaikan dari Kepala BBKPM Bandung 5. Memonitoring penetapan rencana kerja 6. Menerima SK Penetapan rencana kerja program pengendalian gratifikasi

1. Draft rencana kerja yang telah di setujui ketua Unit Pengendalian gratifikasi 2. Laporan Usulan 3. Laporan penyampaian 4. Laporan Perbaikan 5. Laporan monitoring 6. SK penetapan rencana kerja program pengendalian gratifikasi Dengan adanya hasil Penetapan Rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi maka akan memperkuat landasan hukum pelaksanaan rencana kerja dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan yang ada dalam rencana kerja program

Melakukan persiapan rencana kerja program pengendalian gratifikasi dengan jujur sesuai dengan yang telah ditandatangani oleh ketua unit pengendalian gratifikasi sebagai bentuk Aktualisasi nilai MP. Anti korupsi Kemudian Saya akan membuat usulan penetapan rencana kerja dengan transparansi dan integritas sebagai bentuk Aktualisasi nilai MP. akuntabilitas Saya akan menyampaikan draft penetapan ke Kepala BBKPM melalui sekretaris dengan sikap sopan dan ramah sebagai aktualiasasi nilai MP. Etika publik Saya akan melakukan tindak lanjut disposisi dari Kepala apabila ada perbaikan sebagai Aktulisasi nilai MP. Komitmen mutu Saya akan melakukan monitoring atas ikhtiar yang saya lakukan dan berdoa kepada tuhan yang maha esa sebagai Aktualisasi nilai MP. Nasionalisme Saya akan menerima SK penetapan rencana kerja dan siap mengimplementasikan dengan penuh tanggung jawab sesuai keseimbangan kewenangan dan kompentensi yang saya miliki sebagai aktulisasi nilai MP. Akuntabilitas

Dengan melakukan Penetapan Rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi di BBKPM Bandung bertujuan sebagai landasan hukum pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang tekemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat

Penetapan Rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi di BBKPM Bandung bertujuan sebagai landasan hukum pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, Komunikasi, Sinergi

pengendalian gratifikasi 4

Sosialisasi 1. Mempersiapkan 1. Daftar bahan Rencana Kerja sosialisasi rencana sosialisasi Program kerja program rencana kerja Pengendalian pengendalian Program Gratifikasi gratifikasi pengendalian dengan media 2. Melakukan presentasi gratifikasi digital pada rencana kerja 2. Daftar hadir masa pandemi program 3. Notulen diskusi di BBKPM pengendalian 4. Daftar program Bandung gratifikasi kerja yang akan kepada unit diaktualisasikan pengendalian 5. Laporan kajian gratifikasi kegiatan 3. Melakukan diskusi sosialisasi yang atas rencana kerja akan program diaktualisasikan pengendalian 6. Notulen gratifikasi yang akan konsultasi dilakukan 7. Laporan 4. Menetapkan program Finalisasi kerja yang akan kegiatan dilakukan pada saat sosialisasi yang masa aktualisasi akan dilakukan pelatihan dasar CPNS Dengan adanya hasil 5. Mempersiapkan sosialisasi rencana kajian atas kegiatan kerja Program sosialisasi yang akan pengendalian dilakukan pada masa gratifikasi maka akan memudahkan

Dengan melakukan Sosialisasi Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi di BBKPM Bandung bertujuan memudahkan koordinasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang tekemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi

Sosialisasi Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi di BBKPM Bandung bertujuan memudahkan koordinasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam professional, sinergi dan komunikasi

aktualisasi pelatihan dasar CPNS 6. Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait kegiatan sosialiasi 7. Menerima arahan hasil konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi dan melakukan finalisasi kegiatan sosialisasi

koordinasi dengan unit pengendalian gratifikasi pada pelaksaan kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan.

Persiapan 1. Menetapkan kegiatan Kegiatan sosialisasi yang akan Sosialisasi dilakukan dalam Pengendalian bentuk video dan Gratifikasi pamflet Berbasis 2. Melakukan dengan Media pengumpulan bahan Digital pada terkait gratifikasi dan Masa Pandemi mekanisme pembuatan sosialiasi berbentuk video dan pamflet 3. Melakukan kajian terkait bahan yang telah dikumpulkan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan

1. Daftar kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan 2. Daftar bahan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan sosialisasi 3. Laporan Kajian 4. Rumusan materi sosialisasi 5. Notulen konsultasi

Dan melakukan konsultasi dengan kesehatan jujur dan berani untuk siap melaksanakan masyarakat kegiatan dari rencana kerja yang telah disusun dan ditetapkan sebagai aktualisasi nilai MP. Anti korupsi Dan menerima masukan dengan tulus, sopan santun dan penuh tanggung jawab sebagai aktualisiasi nilai MP. Etika publik

Kegiatan kelima diawali persiapan kegiatan saya dengan menetapkan kegiatan yang dilakukan dengan sosialisasi inovatif berbentuk video dan pamflet sebagai akutalisasi nilai MP. Komitmen mutu Dan bekerja keras mengumpulkan bahan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan sosialisasi secara mandiri dan penuh tanggung jawab sebagai aktualisasi nilai MP. Anti korupsi Dan melakukan kajian terkait bahan yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan aspek ketelitian, detail, Dengan adanya hasil akurat dan penuh tangung jawab sebagai Persiapan kegiatan aktualisasi nilai MP. Akuntabilitas sosialisasi Dan membuat rumusan materi pengendalian sosialisasi yang kreatif dan mudah

Dengan melakukan Persiapan Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Berbasis dengan Media Digital pada Masa Pandemi bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara efektif dan efisien demi Memenuhi

Persiapan Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Berbasis dengan Media Digital pada Masa Pandemi bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara efektif dan efisien yang akan

sosialisasi berbentuk video dan pamflet 4. Membuat rumusan materi sosialisasi yang akan diberikan untuk sosialisasi berbentuk video dan pamflet 5. Melakukan konsultasi terkait materi sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan pamflet

gratifikasi maka akan memudahkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara efektif dan efisien

diterima orang masyarakat umum maupun peagwai BBKPM Bandung sebagai aktulisasi nilai MP. Komitmen mutu Dan melakukan konsultasi dengan dengan atasan dengan komunikasi secara sopan dan ramah sebagai aktualisasi nilai MP. Etika public

Implementasi 1. Membuat draft Kegiatan sosialisasi gratifikasi Sosialisasi berbentuk video dan Pengendalian pamflet Gratifikasi 2. Melakukan konsultasi Berbasis dengan unit Digital Pada pengendalian masa Pandemi gratifikasi 3. Melakukan perbaikan draft sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan pamflet 4. Pembuatan sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan pamflet dengan bantuan teknologi informasi komputer

1. Draft sosialiasi gratifikasi 2. Notulen konsultasi 3. Draft revisi sosialiasi gratifikasi 4. Video dan pamflet dalam bentuk soft copy 5. Notulen konsultasi 6. Revisi Video dan phamflet sosialisasi 7. Laporan koordinasi 8. Laporan monitoring

visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang tekemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Dengan melakukan Implementasi Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Berbasis Digital Pada masa Pandemi bertujuan untuk mengoptimalkan kesadaran, keterampilan, dan pemahaman pegawai tentang gratifikasi demi Memenuhi visi BBKPM menjadi

memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, sinergi dan komunikasi

Implementasi Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Berbasis Digital Pada masa Pandemi bertujuan untuk mengoptimalk an kesadaran, keterampilan, dan pemahaman pegawai tentang gratifikasi yang akan

5. Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait progress kegiatan sosialisasi gratifikasi 6. Melakukan perbaikan sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan pamflet 7. Melakukan koordinasi dengan pihak humas dan IT untuk pemasangan pamflet dan video sosialisasi 8. Melakukan monitoring pelaksanaan sosialisasi dengan media digital yang telah dilakukan. 7

Evaluasi hasil 1. Mengumpulkan data kegiatan hasil pelaksanaan sosialisasi sosialisasi program pengendalian kerja gratifikasi 2. Melakukan berbasis digital wawancara terkait pada masa hasil kegiatan pandemi sosialiasi yang dilakukan 3. Merumuskan hasil evaluasi berdasarkan wawancara

pelaksanaan sosialisasi Dengan adanya hasil Implementasi Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi maka akan mengoptimalkan kesadaran, keterampilan pegawai dan pemahaman pelanggan eksternal.

1. Daftar data hasil pelaksaan kegiatan sosialisasi 2. Notulen wawancara 3. Laporan rumusan evaluasi dengan wawancara 4. Notulen konsultasi 5. Laporan hasil

berjalan secara efektif dan efisien aktualisasi nilai MP. komitment mutu Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait progress pembuatan sosialisasi gratifikasi dengan jujur dan berani atas sebagai aktualisasi nilai MP. Anti korupsi Dan siap menerima masukan untuk dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas sosialisasi sebagai aktualisasi nilai MP. Komitmen mutu. Dan melakukan koordinasi dengan pihak Humas dan IT dengan saling menghargai tidak memaksakan kehendak sebagai aktualisasi nilai MP. nasionalsime Dan melakukan monitoring secara mandiri dan kepedulian atas pelaksanaan sosialisasi gratifikasi sebagai aktualisasi nilai MP. Anti korupsi.

Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang tekemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat

memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, sinergi dan komunikasi

Melakukan pengumpulan data analisis Hasil pelaksanaan sosialsiasi progam kerja secara konsisten dan penuh tanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagai aktualisasi nilai MP. Akuntabilitas. Melakukan wawancara dengan bertanya dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan sopan dan ramah sebagai aktualisai nilai MP. Etika public sehingga banyak informasi yang dapat diterima.

Dengan melakukan Evaluasi hasil kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi berbasis digital pada masa pandemi bertujuan untuk peningkatan

Evaluasi hasil kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi berbasis digital pada masa pandemi bertujuan untuk peningkatan kualitas

4. Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi 5. Membuat laporan hasil evaluasi dan perbaikan untuk kegiatan sosialaisi kedepannya.

evaluasi kegiatan Dan merumuskan hasil evaluasi sosialiasi dengan sesuai dengan data wawancara yang diterima tidak membeda-bedakan Dengan adanya hasil atau memilih data wawancara yang Evaluasi hasil diambil karena beda agama atau ras kegiatan sosialisasi sebagai aktualisasi nilai MP. pengendalian Nasionalisme. gratifikasi maka akan Melakukan konsultasi dengan Uinit semakin terkendali pengendalian gratifikasi dalam evaluasi dan adanya kegiatan yang telah dilakukan sebagai peningkatan kualitas peningkatan kualitas berorientasi mutu kegiatan sosialisasi kedepannya sebagai aktualisasi nilai MP. kedepannya komitmen mutu Membuat laporan hasil evaluasi dengan jujur dan mandiri sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi sebagai aktualisasi nilai MP. Anti korupsi sehingga akan memberikan perbaikan di kemudian hari.

kualitas kegiatan sosialisasi kedepannya demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang tekemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat

kegiatan sosialisasi kedepannya yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, sinergi dan komunikasi

3.6 Matrik Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai-Nilai Dasar PNS Rekapitulasi keterkaitan substansi kegiatan dengan nilai nilai dasar PNS ditunjukan pada sebagai berikut :

Tabel 3.6.1 Marik rekapitulasi rencana habituasi niali-nilai dasar PNS ANEKA No

MATA Pelatihan

1 Akuntabilitas 2 Nasionalisme 3 Etika publik 4 Komitment mutu 5 Anti korupsi Jumlah aktulisasi per kegiatan

Ke-1

Ke-2

2 1 1 1 1 6

1 1 2 1 5

KEGIATAN Ke-3 Ke-4 2 1 1 1 1 6

2 1 1 2 1 7

Ke-5

Ke-6

Ke-7

1 1 2 1 5

1 2 1 2 2 8

1 1 1 1 4

JUMLAH Aktualsiasi PER MP 11 7 7 11 9 45

3.7 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi Rencana pelaksanaan rancangan aktualisasi di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung dilaksanakan mulai tanggal 06 september sampai dengan 8 oktober 2021. Adapun rincian rencana jadwal kegiatan aktualisasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi sebagai berikut: Tabel 3.7.1 Tabel Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi No 1

Kegiatan Persiapan dan penyampaian gagasan

Tahapan Kegiatan

September 6

Mempersiapkan dengan mengumpulkan data dukung

Menyampaikan rancangan aktualisasi kepada anggota unit pengendalian gratifikasi Melakukan pengkajian berdasarkan data dukung yang telah dikumpulkan Membuat draft penyampaian gagasan Menyampaikan gagasan rancangan aktualisasi Melakukan perbaikan gagasan rancangan aktualisasi Penyusunan Mengumpulkan Bahan untuk draft rencana draft rencana kerja program kerja pengendalian gratifikasi Melakukan telaah bahan yang telah dikumpulkan Menyusun draft rencana kerja program kerja gratifikasi

Oktober 22

Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi dan pihak terkait Melakukan perbaikan dan mendapat persetujuan dari ketua unit pengendalian gratifikasi Penetapan Mempersiapkan draft rencana Rencana kerja program pengendalian kerja gratifikasi Program Membuat usulan penetapan Pengendalian rencana kerja Gratifikasi Menyampaikan draft dengan penetapan ke Kepala BBKPM media digital melalui sekretaris pada masa Melakukan tindaklanjut pandemi di disposisi dari Kepala BBKPM BBKPM Bandung Bandung Memonitoring penetapan rencana kerja Menerima SK Penetapan rencana kerja program pengendalian gratifikasi Sosialisasi Mempersiapkan sosialisasi Rencana rencana kerja program Kerja pengendalian gratifikasi Program Melakukan presentasi rencana Pengendalian kerja program pengendalian Gratifikasi gratifikasi kepada unit dengan pengendalian gratifikasi media digital pada masa

pandemi BBKPM Bandung

Melakukan diskusi atas rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan Menetapkan program kerja yang akan dilakukan pada saat masa aktualisasi pelatihan dasar CPNS Mempersiapkan kajian atas kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan pada masa aktualisasi pelatihan dasar CPNS Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait kegiatan sosialiasi Menerima arahan hasil konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi dan melakukan finalisasi kegiatan sosialisasi Persiapan Menetapkan kegiatan Kegiatan sosialisasi yang akan Sosialisasi dilakukan dalam bentuk video Pengendalian dan pamflet Gratifikasi Melakukan pengumpulan Berbasis bahan terkait gratifikasi dan dengan mekanisme pembuatan Media Digital sosialiasi berbentuk video dan pada Masa pamflet Pandemi

Implementasi Kegiatan Sosialisasi Pengendalia n Gratifikasi Berbasis Digital Pada masa Pandemi

Melakukan kajian terkait bahan yang telah dikumpulkan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan sosialisasi berbentuk video dan pamflet Membuat rumusan materi sosialisasi yang akan diberikan untuk sosialisasi berbentuk video dan pamflet Melakukan konsultasi terkait materi sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan pamflet Membuat draft sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan pamflet Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi Melakukan perbaikan draft sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan pamphlet Pembuatan sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan pamflet dengan bantuan teknologi informasi komputer Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait progress kegiatan sosialisasi gratifikasi Melakukan perbaikan sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan pamphlet

Melakukan koordinasi dengan pihak humas dan IT untuk pemasangan pamflet dan video sosialisasi Melakukan monitoring pelaksanaan sosialisasi dengan media digital yang telah dilakukan. Evaluasi hasil Mengumpulkan data hasil kegiatan pelaksanaan sosialisasi sosialisasi program kerja pengendalian Melakukan wawancara terkait gratifikasi hasil kegiatan sosialiasi yang berbasis dilakukan digital pada Merumuskan hasil evaluasi masa berdasarkan wawancara pandemi Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi Membuat laporan hasil evaluasi dan perbaikan

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI

4.1 Analisis Dampak Isu Jika Tidak Terselesaikan Isu belum optimalnya pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung yang di analisis berdasarkan keterakitan dengan berbagai elemen yang terdiri dari Tabel 4.1.1 Analsis Dampak Isu Jika Tidak Tersesaikan No

Belum optimalnya Pelaksanaan Program Pengendalian Graitfikasi di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Bagi Pegawai

BBKPM Bandung

Masyarakat

Stakholder atau mitra kerja BBKPM Bandung

Pengawas Eksternal

Dampak yang terjadi

Menghambat pemahaman dan kepatuhan pegawai BBKPM Bandung terhadap peraturan pengendalian gratifikasi Mempengaruhi netralitas pegawai dalam melayanan publik Menghambat Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung dalam mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) maupun WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) Mempengaruhi reputasi BBKPM Bandung sebagai Badan Layanan Umum yang belum mewujudkan Wilayah Integritas Makin meningkatnya budaya memberikan gratifiikasi kepada pegawai BBKPM Bandung Menurunkan kepuasan masyarakat atas pelayanan di BBKPM Bandung Menghambat proses bisnis yang bersih dari gratifikasi, suap dan uang pelicin dan melakukan kerja sama dengan BBKPM Bandung Menurunkan tingkat kepercayaan pengawasan gratifikasi di BBKPM Bandung

Berikut adalah perbandingan pelaksanaan aktualisasi dari rancangan yang sudah dibuat dengan kegiatan habituasi

4.2

Pelaksanaan Kegiatan

4.2.1 Kegiatan Ke-1 Persiapan dan Penyampaian Gagasan 4.2.1.1 Tahapan pertama Kegiatan Ke-1 Tabel 4.2.1.1.1 Tahapan Pertama Kegiatan Ke-1 Tahapan pertama

Pelaksanaan Kegiatan Keterkaitan tahapan pertama dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan pertama terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung

Mempersiapkan dengan mengumpulkan data dukung terdiri dari dasar hukum gratifikasi, rencana kerja gratifikasi tahun sebelumnya, SK unit pengendalian gratifikasi dan laporan gratifikasi 6 September - 8 September

Saya akan mengawali kegiatan ini dengan mempersiapkan data dukung terkait gagasan yang akan saya sampaikan untuk bisa menjelaskan secara dengan jelas, menyeluruh dan dapat dipercaya sebagai wujud aktualiasasi nilai MP. Akuntabilitas. Dengan mempersiapkan dengan mengumpulkan data dukung bertujuan sebagai langkah awal dalam melahirkan gagasan inovatif demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Mempersiapkan dengan mengumpulkan data dukung BBKPM Bandung bertujuan sebagai langkah awal dalam melahirkan gagasan inovatif yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan dengan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan Kedudukan Dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Peran PNS prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Daftar Data dukung Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.1.1.1 Dokumentasi pengumpulan data dukung

Gambar 4.2.1.1.2 Dokumentasi Bukti Dukung Daftar Data Dukung Aktualisasi Optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi -

Laporan rancangan aktualisasi Optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi

Modul Latsar (lembaga administrasi negara) tentang ANEKA dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme -

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

Tahun

1999

Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan

Keputusan

Menteri

Hk.02.02/Menkes/306/2014

Kesehatan Tentang

Republik Tim

Unit

Indonesia

Nomor

Pengendalian

Gratifikasi

Indonesia

Nomor

Pengendalian

Gratifikasi

Kementerian Kesehatan -

Keputusan

Menteri

Hk.02.02/Menkes/308/2016

Kesehatan Tentang

Republik Tim

Unit

Kementerian Kesehatan -

Keputusan Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Nomor : KP.04.03/I/969/2016 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi

Rencana Kerja UPG 2019

Laporan kegiatan UPG 2020

Laporan gratifikasi tahun 2020 semester 1

Laporan gratifikasi tahun 2020 semester 2

Laporan gratifikasi tahun 2021 semester 1

Laporan tindak lanjut UPG tahun 2020 semester 1

Laporan tindak lanjut UPG tahun 2020 semester 2

4.2.1.2

Tahapan Kedua Kegiatan Ke-1 Tabel 4.2.1.2.1 Tahapan Kedua Kegiatan Ke-1

Tahapan kedua Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan kedua dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan kedua terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung

Menyampaikan rancangan aktualisasi kepada anggota unit pengendalian gratifikasi 6 September Selanjut saya akan melakukan menyampaikan rancangan aktualisasi kepada anggota unit pengendalian gratifikasi dengan sopan santun sebagai wujud aktualisasi nilai MP. Etika Publik.

Dengan menyampaikan rancangan aktualisasi kepada anggota unit pengendalian gratifikasi bertujuan memudahkan koordinasi pelaksanaan aktualisasi demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Menyampaikan rancangan aktualisasi kepada anggota unit BBKPM Bandung pengendalian gratifikasi bertujuan memudahkan koordinasi pelaksanaan aktualisasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Keterkaitan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan dengan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Kedudukan Dan prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola Peran PNS pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Notulen penyampaian rancangan aktualisasi kepada anggota Kegiatan ke 1 UPG

Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.1.2 Dokumentasi penyampaian rancangan aktualisasi kepada anggota unit pengendalian gratifikasi

Tabel 4.2.1.2.2 Notulen penyampaian rancangan aktualisasi kepada anggota UPG Penyampaikan rancangan aktualisasi kepada anggota unit pengendalian gratifikasi Balai Pelaksana Tugas Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tanggal 6 September 2021 Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE. Waktu 13.30 – 14.30 WIB Tempat Lantai 3 Ruang satuan pemeriksa internal (SPI) Gedung BBKPM Bandung Agenda Rancangan aktualisasi optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi

Topik

Penjelasan Aktualisasi

Program Kerja Gratifikasi

Kesimpulan Hasil Pertemuan

Rekomendasi

Menjelaskan tentang aktualisasi Untuk dikerjakan yang akan penulis lakukan sesuai jadwal berserta tahapannya waktu yang sudah ditentukan Program kerja yang dilakukan Melakukan lebih focus ke gratifikasi, terutama konsultasi kembali untuk program sosialisasi dengan ketua UPG gratifikasi, untuk rencana terkait permintaan dokumentasi tentang sosialisai update sosialsiasi dengan media digital video dan dalam 3 bulan pamflet ketua UPG dan kepala sekali dengan BBKPM meminta 3 bulan sekali media digital video diganti/diperbaharui dan pamphlet

Rencana Tindak Lanjut

PIC

Anggota UPG Maelani Prasetianag ara, AMK. Notulen: Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

Target Waktu Penyelesaian

Membuat Moch 8 Oktober 2021 matrik jadwal amad kegiatan A. M. R. Melakukan Moch 9 September 2021 penyusunan amad draft A. M. pertanyaan R. terkait update sosialisasi dalam 3 bulan sekali dengan media digital video dan pamplet

Ket/ Stat us

Program sosialsiasi

Selain program sosialisasi untuk pegawai baru (CPNS maupun kontrak), dilakukan juga sosialisasi seperti IHT untuk pegawai terkait gratifikasi yang dillakukan secara daring dengan metode acara diskusi

Terkait IHT untuk dikonsultasikan dengan unit lain seperti Promkes, IT, dan Humas.

Video Sosialisasi

Keinginan ketua UPG untuk dibuat Dibuat bahan video dari sekarang bahan video dan dan penentuan penentuan aktor-aktornya aktor-aktornya dari sekarang

Video Sosialisasi

Video Komitment

Video akan dibuat 2 video, pertama video tutorial pelaporan gratifikasi dengan role model aktor manusia, dan kedua video terkait penjelasan gratifikasi secara umum Pembuatan video komitment tiap pegawai BBKPM Bandung untuk menolak gratifikasi

Lebih dipersiapkan secara matang rencana pembuatan videonya Lebih dikoordinasikan dengan pegawai BBKPM bandung kalau bisa perwakilan saja

Dimasukan dalam perencanaan dalam tahapan pembuatan draft rencana kerja untuk dikonsultasika n dengan pihak terkait Penentuan bahan video dan penentuan aktor akan ditentukan dari sekarang tetapi draft materi video akan dilakukan sesuai jadwal Dibuat rencana pembuatan 2 video lebih detail

Moch 13 – 15 September amad 2021 A. M. R.

Akan dilaksanakan perekaman di luar jam kerja dan akan dilakukan hanya

Moch 23 September 2021 amad A. M. R.

Moch 9 September 2021 amad A. M. R.

Moch 23 September 2021 amad A. M. R.

Rencana kegiatan program kerja gratifikasi

Banyak variasi kegiatan program kerja gratifikasi di rumah sakit lain apakah bisa diimplementasikan di BBKPM Bandung

Untuk melihat kegiatan program pengendalian gratifikasi di rumah sakit lain untuk bisa diadopsi di BBKPM Bandung

perwakilan instalasi/unit Akan Melakukan pencarian data berupa kegiatan program pengendalian gratifikasi di rumah sakit lain

Moch amad A. M. R.

10 eptember 2021

4.2.1.3 Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-1 Tabel 4.2.3.1.1 Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-1 Tahapan ketiga Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan ketiga dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan ketiga terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung

Melakukan pengkajian berdasarkan data dukung yang telah dikumpulkan 7 September - 8 September Dan Melakukan kajian secara mandiri sebagai wujud aktualisasi nilai MP. Anti Korupsi.

Dengan melakukan pengkajian berdasarkan data dukung yang telah dikumpulkan bertujuan sebagai landasan penyusunan gagasan aktualisasi demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Melakukan pengkajian berdasarkan data dukung yang telah BBKPM Bandung dikumpulkan bertujuan sebagai landasan penyusunan gagasan aktualisasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan dengan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Kedudukan Dan prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola Peran PNS pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Laporan hasil pengkajian Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.3.1.1 Dokumentasi Melakukan Pengkajian Laporan Hasil Pengkajian Dasar Hukum Rencana Kerja 1. Undang-Undang Nomor

Tahun

1999

tentang

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Penyelenggara

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 58 tahun 2016 tentang Sponsorship. 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.02.02/MENKES/193/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kesehatan. 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan 9. Keputusan Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung nomor KP. 04.03/I/969/2016 Tanggal 24 April 2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi BBKPM Bandung.

Tujuan Diseminasi atau sosialisasi internal BBKPM Bandung meliputi kegiatan peningkatan pemahaman bagi tim UPG dan seluruh pegawai di Lingkungan BBKPM Bandung terhadap segala hal-hal baru yang berkaitan dengan gratifikasi. Diharapkan setelah mendapatkan sosialisasi mengenai gratifikasi dan sponsorship dapat meningkat pula komitmen bersama dalam implementasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BBKPM Bandung.

Program Pengendalian Gratifikasi 1. Sosialisasi dengan media digital (video dan Pamflet) 

Video pertama tentang tutorial dengan role model saat penerimaan, pelaporan dan konfirmasi gratifikasi kepada Unit pengendalian gratifikasi



Video kedua penjelasan secara umum tentang gratifikasi



Untuk Seluruh pegawai dan pelanggan eksternal BBKPM Bandung



Setiap tiga bulan sekali dilakukan pembaharuan

2. IHT sosialisasi gratifikasi 

Seluruh pegawai BBKPM Bandung



Secara Online/Daring dengan aplikasi Zoom dan rangkaian acara presentasi dan diskusi

3. Sosialisasi gratifikasi kepada pegawai baru (CPNS maupun Kontrak) 

Seluruh pegawai Baru BBKPM Bandung



Secara Langsung dengan presentasi dan Tanya jawab

4. Pembuatan artikel tentang gratifikasi di website BBKPM Bandung 

Seluruh pegawai dan pelanggan eksternal BBKPM Bandung



Dengan media digital di upload di website BBKPM Bandung

5. Pembuatan dokumentasi dasar hakum dan penjelasan gratifikasi di website BBKPM Bandung tentang gratifikasi di website BBKPM Bandung 

Seluruh dasar hukum rencana kerja program pengendalian gratifikasi dan penjelasan secara umum di website BBKPM Bandung



Seluruh pegawai dan pelanggan eksternal BBKPM Bandung



Dengan media digital diupload di website BBKPM Bandung

6. Monitoring pelaksanaan sosialisasi digital 

Pelaksanaan sosialisasi video yang diputar di ruang tunggu pasien tiap poli



Seluruh pegawai dan pelanggan eksternal BBKPM Bandung



Observasi lapangan

7. Penerimaan Pelaporan Gratifikasi 

Seluruh pegawai dan pelanggan eksternal BBKPM Bandung



Melalui website BBKPM untuk pelaporan online dan langsung

4.2.1.4 Tahapan Keempat Kegiatan Ke-1 Tabel 4.2.1.4.1 Tahapan Keempat Kegiatan Ke-1 Tahapan keempat Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan keempat dengan Substansi Mata Pelatihan

Membuat draft penyampaian gagasan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS yang akan diberikan kepada ketua unit pengendalian gratifikasi 8 September - 9 September

Selanjutnya membuat draft yang akan disampaikan kepada ketua unit pengendalian gratifikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik sebagai wujud aktualisasi nilai MP. Nasionalisme.

Kontribusi tahapan keempat terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Dengan membuat draft penyampaian gagasan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS yang akan diberikan kepada ketua unit pengendalian gratifikasi bertujuan untuk menghasilkan penyampaian gagasan secara sistematik demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Membuat draft penyampaian gagasan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS yang akan diberikan kepada ketua unit pengendalian gratifikasi bertujuan untuk menghasilkan penyampaian gagasan secara sistematik yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Draft penyampaian gagasan rancangan

Gambar 4.2.1.4.1 Dokumentasi penyusunan draft penyampaian gagasan Draft Penyusunan Gagasan Rancangan Mohon izin ibu, sesuai dengan jadwal aktualisasi bahwa hari ini adalah jadwal saya untuk berkonsultasi dengan ibu terkait penyampaian gagasan rancangan aktualisasi optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi melalui media digital pada masa pandemic di BBKPM Bandung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas tersedianya waktu. Sesuai dengan apa yang saya presentasikan sebelumnya di sidang proposal rancangan aktualisasi optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi memalui media digital pada masa pandemic di BBKPM Bandung. Saya akan menyusun rencana kerja program pengendalian gratifikasi dan melaksanaan program

kerja yang telah ditetapkan dalam satu bulan ini, yakni kegiatan sosialisasi gratifikasi dengan media digital baik video maupun pamphlet. Dalam melakukan kegiatan aktualisasi saya akan mengimplementasikan nilainilai ANEKA yang terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi dari yang telah saya pelajari sebelumnya dalam agenda pelatihan dasar CPNS. Adapun rangkaian kegiatan dimulai dengan menyusun rencana kerja program pengendalian gratifikasi, yang terdiri dari sosialisasi gratifikasi dalam bentuk media digital, video dan pamphlet. Terutama untuk video akan diperbaharui tiap 3 bulan sekali sesuai dengan arahan ibu sebelumnya. Dan untuk videonya itu terdiri dari dua video, awal rencananya satu video role model terkait simulasi tutorial pelaporan gratifikasi dimulai dari saat menerima, pelaporan melalui website BBKPM Bandung, pemberian barang gratifikasi ke UPG dan pendampingan pelaporan akhir gratifikasi apabila diperlukan untuk diteruskan ke KPK. Sedangkan video kedua terkati penjelasan gratifikasi secara umum dan lebih focus ke visual yang mudah difahami dan menarik. Terkait untuk Pamflet akan dirancang dua Pamflet yang akan dipilih nantinya yang akan disosialisasikan di lift BBKPM Bandung, kedua hal tersebut yang akan diimplementasikan dari rencana kerja program pengendalian gratifikasi untuk kegiatan latsar CPNS pada masa satu bulan ini. Sedangkan program rencana kegiatan lainnya akan dilaksanakan setelah latsar, seperti perbaharuan video sosialisasi gratifikasi setiap 3 bulan sekali. Kemudian sosialisasi gratifikasi untuk pegawai baru ASN maupun kontrak yang diadakan tiap tahunnya, dan juga sosialsiasi seperti IHT yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember pada hari anti korupsi, dilakukan secara daring kepada seluruh pegawai BBKPM bandung termasuk yang di UPF Garut dan UPF Cianjur terkait gratifikasi dengan metode presentasi awal dan diskusi. Kemudian program pembuatan artikel tentang gratifikasi yang akan dipublish di website BBKPM bandung, dan juga tentang materi secara umum terkait gratifikasi, ataupun pembuatan video tutorial pelaporan gratifikasi. Dan terakhir kegiatan monitoring atas pelaporan gratifikasi dan penyiaran sosialisasi gratifikasi yang akan ditampilkan di media televisi di setiap poli di BBKPM Bandung dan media sosial BBKPM Bandung. Seperti itu ibu rencananya, mohon bimbingannya ibu untuk arahannya. Terima kasih.

4.2.1.5

Tahapan Kelima Kegiatan Ke-1 Tabel 4.2.1.5.1 Tahapan Kelima Kegiatan Ke-1

Tahapan kelima Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan kelima dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan kelima terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung

Menyampaikan gagasan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS kepada ketua unit pengendalian gratifikasi 9 September

Melakukan penyampaian gagasan rancangan aktualisasi kepada ketua unit pengendalian gratifikasi secara transparasi tidak ada yang ditutupi sebagai wujud aktualisasi nilai MP. Akuntabilitas.

Dengan menyampaikan gagasan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS kepada ketua unit pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan aktualisasi demi memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Menyampaikan gagasan rancangan aktualisasi pelatihan dasar BBKPM CPNS kepada ketua unit pengendalian gratifikasi bertujuan untuk Bandung mendapatkan persetujuan pelaksanaan aktualisasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Keterkaitan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan dengan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Kedudukan Dan prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola Peran PNS pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Notulen Penyampaian Gagasan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.1.5.1 Dokumentasi penyampaian gagasan

Tabel 4.2.1.5.2 Notulen penyampaian gagasan Penyampaikan rancangan aktualisasi kepada ketua unit pengendalian gratifikasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tanggal Waktu Tempat

9 September 2021 12.30 – 13.30 WIB Lantai 3 Ruang satuan pemeriksa internal (SPI) Gedung BBKPM Bandung

Agenda

Rancangan aktualisasi optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi

Topik

Kesimpulan Hasil Pertemuan

Rencana Kerja Rencana Kerja yang disusun Program harus dikondisikan dengan Pengendalian pelayanan di BBKPM Bandung, Gratifikasi

Pembuatan rencana kerja silahkan disusunan tetapi untuk implementasi latsar hanya kegiatan sosialisasi gratifikasi dengan media digital yang dilakukan

Rekomendasi

Melakukan observasi pelayanan BBKPM

Lebih difokuskan untuk kegiatan sosialisasi gratifikasi dengan media digital untuk dalam satu bulan ini

Pelaksana Tugas Ketua UPG Mochamad Abdul Tri Muis Rustandi, SE. Nurhayati Asih, S.KM., M.KM Notulen: Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

Rencana Tindak Lanjut

PIC

Melakukan observasi pelayanan pada saat pembuatan draft rencana kerja Untuk segara dibuat konsep dan actor yang akan dilibatkan dalam kegiatan

Mochamad A. M. R.

Target Waktu Penyelesai an 13 – 15 September 2021

13 – 15 September 2021

Ket/ Stat us

Pembuatan video

Dipelajari kembali mengenai gratifikasi dan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) yang ada di BBKPM Bandung

Untuk dilakukan review kembali mengenai gratifikasi dan SOTK untuk penyesuaian video yang akan dibuat

DIharapkan satu video yang dibuat tetapi sudah menyentuh informasi ke masyarakat maupun pegawai BBKPM Bandung

Dibuat analisis kebutuhan video sosialisasi yang tepat sasaran

Dibuat 3- 5 menit tetapi lebih komunkatif untuk aspek langsung yang mudah difahami dan dicermati

Dibuat draft materi gratifikasi yang akan dituangkan dalam video sosialisaai

Setelah pembuatan video selesai untuk dibuat jadwal realtiume dan disampaikan ke IT yannkan diputar memalui website untuk masuk ke SIM RSnya IT

Mempersiapkan jadwal dan koordinasi dengan pihak IT

sosialisasi gratifikasi Melakukan review ulang terkait gratifikasi dan SOTK BBKPM Bandung untuk kebutuhan video yang akan dibuat dalam sosialisasi gratifikasi DIbuat analisis kebutuhan pada draft perencanaan kegaitan sosialisasi gratifikasi Menyusun draft materi kegiatan sosialisasi yang disesuaikan dengan durasi video yang dibuat 3-5 menit Menyampaikan rencana koordinasi dengan pihak IT dan teknik sosialisasi yang akan dilakukan

Mochamad A. M. R.

23 September 2021

Mochamad A. M. R.

23 September 2021

Mochamad A. M. R.

23 September 2021

Mochamad A. M. R.

1 Oktober 2021

Acara Hari Anti Untuk acara IHT di hari anti korupsi korupsi di 9 desember untuk ditetapkan sebagai acara sosialisasi yang didadalmnya ada presntasi dan diskusi

Persetujuan

Setuju, dengan syarat dimulai dari sekarang seluruh rangkaian terutama perencanaan kegiatan sosialisasi karena penulis dalam satu bulan ini tidak hanya mengerjakan latsar, tetapi ada beberapa penugasan SPI

Dibuat rencana kerja acara sosialisasi gratifikasi pada hari anti kuropsi

Menetapkan acara sosialisasi pada rencana kerja program pengendalian gratifikasi Dilakukan Menetapkan perubahan jadwal baru hanya perencanaan untuk penulis rancangan dalam aktualisasi aktualisasi yang telah dikondisikan disesuaikan dengan beban dengan pekerjaan pekerjaan SPI yang SPI yang diterima diterima saat ini untuk bulan ini

Mochamad A. M. R.

13 – 15 September 2021

Mochamad A. M. R.

13 – 15 September 2021

4.2.1.6

Tahapan Keenam Kegiatan Ke-1 Tabel 4.2.1.6.1 Tahapan Keenam Kegiatan Ke-1

Tahapan keenam Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan keenam dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan keenam terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Melakukan perbaikan gagasan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS berdasarkan arahan ketua unit pengendalian gratifikasi 9 September

Dan menerima masukan dari ketua unit pengendalian gratifikasi untuk perbaikan gagasan kreatif yang akan dilakukan sebagai wujud aktualisasi nilai MP. Komitmen Mutu

Dengan mempersiapkan dengan mengumpulkan data dukung bertujuan sebagai langkah awal dalam melahirkan gagasan inovatif demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Mempersiapkan mempersiapkan dengan mengumpulkan data dukung bertujuan sebagai langkah awal dalam melahirkan gagasan inovatif yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Persetujuan ketua unit pengendalian gratifikasi beserta catatan saran dan perbaikan

Gambar 4.2.1.6.1 Dokumentasi Melakukan Perbaikan

Laporan Perbaikan Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

Rencana Kerja tetap disusun hanya untuk pelaksanaan pelatihan dasar hanya sosialisasi dengan media yang dilaksanakan, untuk program kerja lainnya dilaksanakan setelah pelatihan dasar CPNS



Perubahan jadwal untuk dikondisikan karena ada penambahan beban pekerjaan di SPI selain pengawasan kinerja dan keuangan bulanan yakni : -

Pendampingan ADTT Pengadaan barang dan jasa oleh BPK RI selama 15 hari pertanggal 10 September 2021

Pengawasan nota kerja sama program kesehatan paru terintegrasi dengan pemeritah provinsi DKI Jakarta

Telah terjadi kehilangan data PIPK Satker termasuk BBKPM Bandung di kemenkes baik data dukung maupun penilaian PIPK tahun 2020 dan 2021 berdasarkan keterangan Pusdatin disebabkan error back-up pada server di Pusdatin per tanggal 8 September 2021.

Pengawasan renovasi gedung UPF Cianjur dan pembangunan gedung MDR

Persiapan ISO awal oktober

Perubahan Rincian Rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi 1. Sosialisasi dengan media digital a. Materi Video penjelasan secara umum tentang gratifikasi lebih fokus visualisasi b. Sasaran Seluruh pegawai dan pelanggan eksternal BBKPM Bandung c. Metode Media Digital Video dan Pamflet d. Waktu Setiap Triwulan, video pertama di bulan September 2. Sosialisasi gratifikasi a. Materi Pemantapan Permenkes nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkes b. Sasaran Seluruh pegawai BBKPM Bandung

c. Metode Secara Online/Daring dengan aplikasi Zoom dan rangkaian acara presentasi dan diskusi d. Waktu Setiap setahun sekali pada tanggal 9 Desember hari anti korupsi 3. Sosialisasi gratifikasi kepada pegawai baru (CPNS maupun Kontrak) a. Materi Pemantapan Permenkes nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkes b. Sasaran Seluruh pegawai Baru BBKPM Bandung c. Metode Secara Langsung dengan presentasi dan Tanya jawab d. Waktu Setiap setahun sekali pada tanggal 9 Desember hari anti korupsi 4. Pembuatan artikel tentang gratifikasi di website BBKPM Bandung a. Materi Pemantapan Permenkes nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkes b. Sasaran Seluruh pegawai dan pelanggan eksternal BBKPM Bandung c. Metode Dengan media digital di upload di website BBKPM Bandung d. Waktu Setiap Semester atau apabila ada hal baru tentang gratifikasi 5. Pembuatan dokumentasi dasar hakum dan penjelasan gratifikasi di website BBKPM Bandung tentang gratifikasi di website BBKPM Bandung a. Materi Seluruh dasar hukum rencana kerja program pengendalian gratifikasi dan penjelasan secara umum di website BBKPM Bandung b. Sasaran Seluruh pegawai dan pelanggan eksternal BBKPM Bandung c. Metode Dengan media digital di upload di website BBKPM Bandung d. Waktu

Dilakukan dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkan rencana kerja 6. Monitoring pelaksanaan sosialisasi digital a. Materi Pelaksanaan sosialisasi video yang diputar di ruang tunggu pasien tiap poli b. Sasaran Seluruh pegawai dan pelanggan eksternal BBKPM Bandung c. Metode Observasi lapangan d. Waktu Dilakukan seminggu dua kali 7. Penerimaan Pelaporan Gratifikasi a. Materi Pelaporan penerimaan gratifikasi yang terima baik pegawai maupun b. Sasaran Seluruh pegawai dan pelanggan eksternal BBKPM Bandung c. Metode Melalui website BBKPM untuk pelaporan online dan langsung d. Waktu Setiap hari

4.2.2 Kegiatan Ke-2 Penyusunan draft rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi 4.2.2.1

Tahapan Pertama Kegiatan Ke-2 Tabel 4.2.2.1.1 Tahapan Pertama Kegiatan Ke-2

Tahapan pertama Pelaksanaan Kegiatan Keterkaitan tahapan pertama dengan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi tahapan pertama terhadap

Mengumpulkan Bahan untuk draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi 10 September - 14 September Kegiatan kedua saya mengawali kegiatan ini dengan mempersiapkan bahan sesuai dengan ketentuan berorientasi mutu sebagai wujud aktualisasi nilai MP. Komitmen mutu. Bahan yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan jelas sumbernya sebagai wujud aktualisasi nilai MP. Akuntabilitas Dengan Mengumpulkan Bahan untuk draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi bertujuan sebagai pedoman dalam menyusun draft kerja program pengendalian gratifikasi

Visi dan Misi BBKPM Bandung

demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Mengumpulkan Bahan untuk draft rencana kerja program BBKPM Bandung pengendalian gratifikasi bertujuan sebagai pedoman dalam menyusun draft kerja program pengendalian gratifikasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan dengan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan Kedudukan Dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Peran PNS prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Daftar Bahan untuk draft rencana kerja Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.2.1.1 Dokumentasi pengumpulan bahan

Gambar 4.2.2.1.1 Dokumentasi bahan Daftar Bahan untuk draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi -

Laporan rancangan aktualisasi Optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi

Laporan Kegiatan minggu kesatu optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi

Modul Latsar (lembaga administrasi negara) tentang ANEKA dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme -

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung;

Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/308/2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang pedoman umum pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi;

Keputusan Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Nomor : KP.04.03/I/969/2016 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 tahun 2012 tentang kode etik pegawai sipil dilingkungan kementerian kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi di Lingkungan kementerian kesehatan

Rencana Kerja UPG 2019

Laporan kegiatan UPG 2020

Laporan gratifikasi tahun 2020 semester 1

Laporan gratifikasi tahun 2020 semester 2

Laporan gratifikasi tahun 2021 semester 1

Laporan tindak lanjut UPG tahun 2020 semester 1

Laporan tindak lanjut UPG tahun 2020 semester 2

4.2.2.2

Tahapan Kedua Kegiatan Ke-2 Tabel 4.2.2.2.1 Tahapan Kedua Kegiatan Ke-2

Tahapan ketiga Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan ketiga dengan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi tahapan ketiga terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung

Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Melakukan telaah bahan yang telah dikumpulkan 10 September - 14 September Selanjutnya pada saat melaksanaan telaahan dengan kerja keras dan mandiri sesuai bahan yang telah saya kumpulkan sebagai aktualisasi nilai MP. Anti korupsi Penelaahan yang dilakukan dibantu dengan media komputer dan dianalisis secara kreatif sehingga bisa terlaksana secara efektif dan efisien sebagai aktualisasi nilai MP. Komitmen Mutu Dengan Melakukan telaah bahan yang telah dikumpulkan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan dasar pedoman dalam penyusunan draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan telaah bahan yang telah dikumpulkan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan dasar pedoman dalam penyusunan draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK.

Output Tahapan Laporan Hasil telaah Kegiatan ke 1

Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.2.2.1 Dokumentasi Melakukan Telaahan Laporan Hasil Telaah Dasar Hukum Rencana Kerja Melakukan pembaharuan dasar hukum yang digunakan dengan yang terbaru dan masih berlaku hingga saat ini

Strategi penerapan yang digunakan Unit Pengendalian Gratifikasi BBKPM dengan menciptakan budaya anti gratifikasi yang melibatkan berbagai entitas dimulai dari : a. Pegawai BBKPM Bandung sebagai penyelenggara negara harus memahami dan patuh terhadap peraturan gratifikasi b. BBKPM Bandung sebagai Badan Layanan Umum dalam membangun lingkungan yang bebas dan bersih dari gratifikasi c. Masyarakat sebagai pelanggan eksternal untuk berhenti memberikan gratifikasi kepada Pegawai BBKPM Bandung d. Stakeholder atau Mitra Kerja BBKPM Bandung baik Swasta maupun Non-Swasta wajib melakukan praktik bisnis bersih dari gratifikasi, suap dan uang pelicin dalam melakukan kerja sama dengan BBKPM Bandung e. KPK, Itjen Kemenkes RI, Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Organisasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik di BBKPM Bandung terkait pengendalian gratifikasi

Adapun fungsi utama Unit Pengendalian Gratifikasi dalam Satker BBKPM Bandung adalah : 1. Melakukan diseminasi atau sosialisasi ketentuan terkait gratifikasi dan sponsorship baik secara internal maupun eksternal BBKPM Bandung

2. Penerimaan pelaporan dan pemrosesan laporan informasi gratifikasi dan sponsorship 3. Sebagai pusat informasi/konsultasi gratifikasi dan sumber data bagi manajemen di Lingkungan BBKPM Bandung. 4. Melakukan monitoring seluruh proses pengendalian gratifikasi di Lingkungan BBKPM Bandung

Program Pengendalian Gratifikasi 1. Sosialisasi pengendalian gratifikasi melalui media cetak flayer/banner 2. Sosialisasi pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kemenkes Melalui Video 3. Sosialisasi Gratifikasi Internal BBKPM Bandung 4. Pembuatan Artikel Tentang Gratifikasi di Website BBKPM Bandung 5. Pembuatan Dokumentasi Dasar Hukum dan Penjelasan Gratifikasi di website BBKPM Bandung 6. Monitoring Pelaksanaan Sosialisasi melalui media elektronik Digital 7. Konsultasi dan Pelaporan Gratifikasi BBKPM Bandung

4.2.2.3

Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-2 Tabel 4.2.2.3.1 Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-2

Tahapan keempat Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan keempat dengan Substansi

Menyusun draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi 10 September - 15 September

Saya akan menyusun draft dengan keseimbangan sesuai kewenangan dan kapasitas unit pengendalian gratifikasi sebagai aktuliasasi nilai MP. Akuntabilitas Draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang dibuat untuk kepentingan bersama bukan hanya golongan atau sebagaian

Mata Pelatihan Kontribusi tahapan keempat terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

pihak sehingga tercipta keadilan sebagai aktualisasi nilai MP. Nasionalisme Dengan Menyusun draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi bertujuan sebagai rancangan awal rencana kerja yang akan penuilis susun berdasarkan dari hasil telaah yang telah dilakukan demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Menyusun draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi bertujuan sebagai rancangan awal rencana kerja yang akan penuilis susun berdasarkan dari hasil telaah yang telah dilakukan yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Draft rencana kerja

Gambar 4.2.2.3.1 Dokumentasi penyusunan draft rencana kerja

Draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi Gambar 4.2.2.3.2 Draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi

4.2.2.4

Tahapan Keempat Kegiatan Ke-2 Tabel 4.2.2.4.1 Tahapan Keempat Kegiatan Ke-2

Tahapan kelima Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan kelima dengan Substansi Mata Pelatihan

Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi dan pihak terkait 13 September - 15 September

Kemudian akan saya konsultasikan dengan unit pengendalian gratifikasi dan pihak yang terlibat dalam pelaksaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi sehingga tercapai kesepakatan secara mufakat sebagai aktualiasi nilai MP. Nasionalisme Proses konsultasi yang saya lakukan dengan sopan santun dan tulus sebagai aktualisasi nilai MP. Etika publik Kontribusi Dengan melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi tahapan kelima dan pihak terkait bertujuan untuk mendapatkan arahan dan terhadap Visi bertukar pikiran dalam menyusun draft penyusunan draft rencana dan Misi kerja program pengendalian gratifikasi demi memenuhi visi BBKPM BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang Bandung terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi dan BBKPM pihak terkait bertujuan untuk mendapatkan arahan dan bertukar Bandung pikiran dalam menyusun draft penyusunan draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Keterkaitan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan dengan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Kedudukan Dan prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola Peran PNS pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Notulen Konsultasi Kegiatan ke 1

Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.2.4.1 Dokumentasi konsultasi dengan Ketua UPG

Gambar 4.2.2.4.2 Dokumentasi konsultasi dengan KaSi. PSD

Gambar 4.2.2.4.3 Dokumentasi konsultasi dengan Ketua ULP

Gambar 4.2.2.4.4 Dokumentasi konsultasi dengan Perencana PPSD

Gambar 4.2.2.4.5 Dokumentasi konsultasi dengan Staff IT

Gambar 4.2.2.4.6 Dokumentasi konsultasi dengan Kasubag Umum

Tabel 4.2.2.4.2 Notulen Konsultasi gagasan Penyusunan Draft Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi Tanggal Waktu Tempat

15 September 2021 14.30 – 16.00 WIB Lantai 3 Ruang satuan pemeriksa internal (SPI), Ruang Tata Usaha dan Ruang Penyuluhan

Agenda

1. Penyusunan Draft Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi

Topik

Kesimpulan Hasil Pertemuan

Rekomendasi

Rencana Tindak Lanjut

Pelaksana Tugas Narasumber Mochamad 1. Tri Nurhayati Abdul Muis Asih, S.KM., Rustandi, M.KM (Ketua SE. UPG) 2. Rian Surahman, S.KM., M.KM (KaSi PSD) 3. Neti Yulianti, S.KM., M.KM (Ketua ULP) 4. Novi Ratna Sari, S.Psi (Perencana PPSD) 5. Noval Habibi S.Kom (Staff IT) 6. Rita Sri Rahayu, S.Si., M.KM (Kasubag Umum) Notulen: Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

PIC

Target Waktu

Ket/ Stat us

Rencana Kerja Rencana kerja program Program pengendalian gratifikasi tahunan Pengendalian menjadi pertiga tahun Gratifikasi

Disusun road map Program Pengendalian Gratifikasi pertiga tahun

Untuk dihapus program pengendalian gratifikasi untuk pegawai baru, karena sudah masuk dalam sosialisasi seluruh pegawai

Dihapus program pengendalian grattkasi untuk pegawai baru

Seluruh anggaran rencana kerja Penetapan akan dibebankan kepada DIPA anggaran melalui BBKPM Bandung Tahun DIPA Berjalan

Format pelaporan gratifikasi harus disesuaikan dengan format yang diberikan oleh tim UPG Kementerian Kesehatan RI melalui Inspektorat Kementerian Kesehatan RI

Penetapan Jadwal program Dilakukan pengendalian gratifikasi penetapan berdasarkan koordinasi pihak yang terlibat dalam

Pembuatan format pelaporan gratifikasi disesuaikan dengan ketentuan

Dilakukan kajian Renstra yang akan diterapkan dalam Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi penghapusan program pengendalian gratifikasi untuk pegawai baru dalam draft Melakukan koordinasi tiap tahun pada saat penyusunan RKAKL dengan ULP Penetapan format pelaporan gratifikasi pada Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi Dilakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pihak terkait jadwal

Penyelesai an Mochamad 16 Abdul Muis September Rustandi, 2021 SE.

Mochamad 16 Abdul Muis September Rustandi, 2021 SE.

Pelaksanaan program pengendalian gratifikasi

Melakukan koordinasi penetapan biaya berdasarkan disposisi kepala BBKPM Bandung pada saat usulan kegiatan dilakukan

Penjadwalan untuk sosialisasi melalui media televise yang ada tiap poli untuk dikoordinasikan dengan perencana PPSD dan IT

Melakukan koordinasi dengan pihak kehumasan untuk sosialisasi berjenjang baik untuk pegawai maupun pelanggan eksternal BBKPM Bandung

Seluruh koordinasi pelaksanaan kegiatan program pengendalian gratifikasi harus dibuat usulan kepada Kepala BBKPM Bandung dan disposisikan secara berjenjang kepada pihak yang terlibat

kegiatan program pengendalian gratifikasi Melakukan koordinasi atas kegiatan program pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan

program pengendalian gratifikasi Melakukan sosialisasi kepada pihak terkait yang akan terlibat pada pelaksanaan program pengendalian gratifikasi Mempersiapkan Membuat jadwal jadwal sosialisasi dan yang akan disosialisasikan dikoordinasikan kepada pihak dengan PPSD dan PPSD dan IT IT Mempersiapkan Membuat rincian koordinasi dengan program yang kehumasan untuk melibatkan sosialisasi pegawai humas dan dan pelanggan koordinasi tindak eksternal lanjut Penetapan Mempersiapkan kegiatan program surat usulan atas pengendalian kegiatan program gratifikasi yang pengendalian akan diusulkan gratifikasi kepada Kepala BBKPM Bandung

Mochamad Periode EAbdul Muis Planning Rustandi, SE.

Mochamad 24 Abdul Muis September Rustandi, 2021 SE.

Mochamad 27 Abdul Muis September Rustandi, 2021 SE.

Mochamad 24 Abdul Muis September Rustandi, 2021 SE.

Melakukan konfirmasi monitoring Melakukan Mempersiapkan media informasi, konsultasi dan koordinasi dengan rincaian kerja pelaporan gratifikasi berbasis IT pihak IT atas kerja sama yang sama kegiatan dilakukan program bersama dengan pengendalian pihak IT dan gratifikasi konsep media informasi, konsultasi dan pelaporan gratifikasi berbasis IT

Mochamad 24 Abdul Muis September Rustandi, 2021 SE.

4.2.2.5 Tahapan Kelima Kegiatan Ke-2 Tabel 4.2.2.5.1 Tahapan Kelima Kegiatan Ke-2 Tahapan keenam Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan keenam dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan keenam terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Melakukan perbaikan dan mendapat persetujuan dari ketua unit pengendalian gratifikasi 14 September - 16 September

Saya akan melakukan perbaikan draft berdasarkan hasil konsultasi dan keadaan dilapangan secara adaptif sebagai aktualisasi nilai MP. Komitmen mutu Selain itu perbaikan yang dilakukan dengan integritas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai aktualisasi nilai MP. Akuntabilitas Dengan melakukan perbaikan penyusunan draft atas konsultasi yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas rencana kerja yang disusun dan mendapat persetujuan dari ketua unit pengendalian gratifikasi demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Mempersiapkan melakukan perbaikan penyusunan draft atas konsultasi yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas rencana kerja yang disusun dan mendapat persetujuan dari ketua unit pengendalian gratifikasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Draft revisi rencana kerja yang telah disetujui ketua unit pengendalian gratifikasi

Gambar 4.2.2.5.1 Dokumentasi Melakukan Perbaikan

Draft revisi rencana kerja yang telah disetujui ketua unit pengendalian gratifikasi Melakukan revisi atas yang saya dapat dari konsultasi sebelumnya dan mengajukan kembali ke ketua unit pengendalian gratifikasi Berikut saya lampirkan hasil scan rencana kerja yang telah di setujui Gambar 4.2.2.5.2 Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi

4.2.3 Kegiatan Ke-3 Penetapan Rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi di BBKPM Bandung 4.2.3.1

Tahapan pertama Kegiatan Ke-3 Tabel 4.2.3.1.1 Tahapan Pertama Kegiatan Ke-3

Tahapan pertama Pelaksanaan Kegiatan

Mempersiapkan draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi 16 September - 17 September

Keterkaitan tahapan pertama dengan Substansi Mata Pelatihan

Melakukan persiapan rencana kerja program pengendalian gratifikasi dengan jujur sesuai dengan yang telah ditandatangani oleh ketua unit pengendalian gratifikasi sebagai bentuk Aktualisasi nilai MP. Anti korupsi Dan mempersiapkan seluruh bahan yang terkait dalam rencana kerja sebagai dasar untuk mempertahankan kualitas mutu rencana kerja program pengendalian gratifikasi sebagai bentuk aktualisasiinilai MP. Komitmen Mutu Kontribusi tahapan Dengan Mempersiapkan draft rencana kerja program pertama terhadap pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mempersiapkan Visi dan Misi sebelum diusulkan kepada kepala BBKPM bandung sebagai BBKPM Bandung langkah awal dalam melahirkan gagasan inovatif demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Mempersiapkan dengan mengumpulkan data dukung BBKPM Bandung bertujuan sebagai langkah awal dalam melahirkan gagasan inovatif yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan dengan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan Kedudukan Dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Peran PNS prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Draft rencana kerja yang telah di setujui ketua Unit Kegiatan ke 1 Pengendalian gratifikasi Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.3.1.1 Dokumentasi Mempersiapkan draft rencana kerja Draft rencana kerja yang telah di setujui ketua Unit Pengendalian gratifikasi Mempersiapkan draft rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang telah disetujui ketua UPG dan beserta data dukung pedoman penyusunan. Termasuk penambahan usulan penambahan pembentukan tim UPG yang terbaru

Gambar 4.2.3.1.2 SK Pembentukan tim UPG sebelumnya

Gambar 4.2.3.1.3 Surat usulan SK pembentukan tim UPG terbaru

4.2.3.2

Tahapan Kedua Kegiatan Ke-3 Tabel 4.2.3.2.1 Tahapan Kedua Kegiatan Ke-3

Tahapan keempat Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan keempat dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan keempat terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Membuat usulan penetapan rencana kerja 17 September

Kemudian Saya akan membuat usulan penetapan rencana kerja dengan transparansi dan integritas sebagai bentuk Aktualisasi nilai MP. akuntabilitas Mengikuti dan patuh akan ketentuan prosedur untuk dibuat surat ketetapan rencana kerja sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Etika Publik Dengan Membuat usulan penetapan rencana kerja bertujuan untuk melegalisasi rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang disusun demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Membuat usulan penetapan rencana kerja bertujuan untuk melegalisasi rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang disusun yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Laporan Usulan

Gambar 4.2.3.2.1 Dokumentasi penyusunan draft penyampaian gagasan

Laporan Usulan Membuat usulan untuk penetapan rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang akan saya ajukan ke ibu kepala BBKPM Bandung dengan konsultasi dulu dengan arsiparis dan menyusun surat keputusan penetapan rencana kerja Berikut saya lampirkan surat penetapan rencana kerja Gambar 2.2.2 Surat Penetapan rencana kerja

4.2.3.3

Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-3 Tabel 4.2.3.3.1 Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-3

Tahapan kelima Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan kelima dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan kelima

Menyampaikan draft penetapan ke Kepala BBKPM melalui sekretaris 17 September

Saya akan menyampaikan draft penetapan ke Kepala BBKPM melalui sekretaris dengan sikap sopan dan ramah sebagai aktualiasasi nilai MP. Etika public Meyakinkan secara transparasi kepada sekertaris bahwa draft yang diberikan sudah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai aktualisasi nilai MP. Akutabilitas Dengan Menyampaikan draft penetapan ke Kepala BBKPM melalui sekretaris sesuai prosedur bertujuan untuk ditindaklanjuti

terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung

ke kepala BBKPM Bandung demi memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Menyampaikan draft penetapan ke Kepala BBKPM melalui BBKPM sekretaris sesuai prosedur bertujuan untuk ditindaklanjuti ke Bandung kepala BBKPM Bandung yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Keterkaitan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan dengan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Kedudukan Dan prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola Peran PNS pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Laporan penyampaian Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.3.3.1 Dokumentasi penyampaian gagasan Laporan penyampaian Saya menyampaikan draft SK Penetapan dan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi berserta draft SK Penetapan tim Unit Pengendalian Gratifikasi melalui sekretaris

4.2.3.4 Tahapan Keempat Kegiatan Ke-3 Tabel 4.2.3.4.1 Tahapan Kempat Kegiatan Ke-3 Tahapan keenam Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan keenam

Melakukan tindaklanjut perbaikan dari Kepala BBKPM Bandung 17 September – 5 Oktober 2021

Saya akan melakukan tindak lanjut disposisi dari Kepala apabila ada perbaikan sebagai Aktualisasi nilai MP. Komitmen mutu

dengan Substansi Mata Pelatihan Kendala

Kontribusi tahapan keenam terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1

Dan juga menghargai pendapat kepala BBKPM dan tetap sabar walau lama menunggu kepastian dari kepala BBKPM karena pelaksanaan dinas keluar untuk kepentingan instansi negara sebagai bentuk nilai MP. Nasionalisme Terjadi keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya karena kepala BBKPM Bandung yang sulit hadir di kantor karena dinas keluar kota yakni Minang dan Jakarta Mempersiapkan melakukan perbaikan penyusunan draft atas konsultasi yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas draft penetapan SK UPG dan SK rencana kerja dan mendapat persetujuan dari Kepala BBKPM Bandung demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Mempersiapkan melakukan perbaikan penyusunan draft atas konsultasi yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas draft penetapan SK UPG dan SK rencana kerja dan mendapat persetujuan dari Kepala BBKPM Bandung yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Laporan perbaikan

Laporan Perbaikan Melakukan revisi berdasarkan arahan dari ibu kepala dengan berkonsultasi dengan atasan penulis dan diusulkan kembali melalui sekretaris adapun beberapa perbaikan yang dilakukan : 1. Penulisan Ejaan 2. Transformasi penulisan tabel dalam rencana kerja 3. Dan beberapa perubahan dalam rencana kerja

4.2.3.5 Tahapan Kelima Kegiatan Ke-3 Tabel 4.2.3.5.1 Tahapan Kelima Kegiatan Ke-3 Tahapan keenam Pelaksanaan

Memonitoring Penetapan Rencana Kerja 17 September – 5 Oktober 2021

Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan keenam dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan keenam terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Saya akan melakukan monitoring atas ikhtiar yang saya lakukan dan berdoa kepada tuhan yang maha esa sebagai Aktualisasi nilai MP. Nasionalisme Menghormati dan berkomunikasi dengan sopan santun dalam lakukan konfirmasi kepada sekretaris terkait tindaklanjut sebagai Aktualisasi nilai MP. Etika Publik Dengan Memonitoring penetapan rencana kerja bertujuan sebagai bentuk kesiapan tindaklanjut atas hasil yang akan ditetapkan Kepala BBKPM Bandung demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Memonitoring penetapan rencana kerja bertujuan sebagai bentuk kesiapan tindaklanjut atas hasil yang akan ditetapkan Kepala BBKPM Bandung yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Laporan monitoring

Gambar 4.2.3.5.2 Dokumentasi Memonitoring Penetapan Rencana Kerja Laporan Monitoring Melakukan konfirmasi langsung kepada sekretaris, tentang tindak lanjut surat

penetapan dan rencana kerja program pengendalian masih ada di Kepala BBKPM Bandung. Dan saya melakukan ikhtiar dengan berdoa semoga penetapan dari kepala segera disetujui atau ditindaklanjuti.

4.2.3.6 Tahapan Keenam Kegiatan Ke-3 Tabel 4.2.3.6.1 Tahapan Keenam Kegiatan Ke-3 Tahapan keenam

Menerima SK Penetapan rencana kerja program pengendalian gratifikasi

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan keenam dengan Substansi Mata Pelatihan Kendala

17 September – 5 Oktober 2021

Kontribusi tahapan keenam terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1

Saya akan menerima SK penetapan rencana kerja dan siap mengimplementasikan dengan penuh tanggung jawab sesuai keseimbangan kewenangan dan kompentensi yang saya miliki sebagai aktulisasi nilai MP. Akuntabilitas Dan akan berkerja keras secara mandiri sebagai aktualisasi nilai MP. Anti Korupsi Terjadi keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya karena kepala BBKPM Bandung yang sulit hadir di kantor karena dinas keluar kota yakni Minang dan Jakarta Dengan menerima Penetapan SK UPG dan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk memberikan arahan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Mempersiapkan melakukan perbaikan penyusunan draft atas konsultasi yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas rencana kerja yang disusun dan mendapat persetujuan dari ketua unit pengendalian gratifikasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. SK penetapan rencana kerja program pengendalian gratifikasi

Melakukan revisi atas yang saya dapat dari konsultasi sebelumnya dan mengajukan kembali ke ketua unit pengendalian gratifikasi

100

Berikut saya lampirkan hasil scan rencana kerja yang telah di setujui Gambar 4.2.3.6.1 Surat Keputusan Penetapan Unit Pengendalain Gratifikasi dan Penetapan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi

101

102

4.2.4 Kegiatan Ke-4 Sosialisasi Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi dengan media digital pada masa pandemi di BBKPM Bandung 4.2.4.1

Tahapan pertama Kegiatan Ke-4 Tabel 3.1.1 Tahapan Pertama Kegiatan Ke-4

Tahapan pertama Pelaksanaan Kegiatan Keterkaitan tahapan pertama dengan Substansi Mata Pelatihan

Mempersiapkan sosialisasi pengendalian gratifikasi 16 September

rencana

kerja

program

Melakukan akan mempersiapkan rencana kerja yang akan disosialisasikan kepada unit pengendalian gratifikasi dengan merumuskan ide untuk disampaikan secara kreatif sehingga memudahkan unit pengendalian gratifikasi dalam memahami rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai aktulisasi nilai MP. Komitmen mutu Membuat bahan persiapan sosialisasi dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Nasionalisme Kontribusi tahapan Dengan Mempersiapkan sosialisasi rencana kerja program pertama terhadap pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mempermudah Visi dan Misi dalam proses sosialiasi kepada anggota UPG kedepannya BBKPM Bandung demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Mempersiapkan sosialisasi rencana kerja program BBKPM Bandung pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mempermudah dalam proses sosialiasi kepada anggota UPG kedepannya yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan dengan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan Kedudukan Dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Peran PNS prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Daftar bahan sosialisasi rencana kerja Program pengendalian Kegiatan ke 1 gratifikasi Dokumentasi Data Dukung

103

Gambar 4.2.4.1.1 Dokumentasi pengumpulan data dukung

Gambar 4.2.4.1.2 Dokumentasi Bukti Dukung Daftar bahan sosialisasi rencana kerja Program pengendalian gratifikasi Melakukan perencanaan setelah disetujuinya rencana kerja program pengendalian untuk disosialisasikan kepada unit pengendalian gratifikasi

4.2.4.2

Tahapan Kedua Kegiatan Ke-4 Tabel 4.2.4.2.1 Tahapan Kedua Kegiatan Ke-4

Tahapan kedua Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan kedua dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan kedua terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan

Melakukan presentasi rencana kerja program pengendalian gratifikasi kepada unit pengendalian gratifikasi 16 September

Saya akan akan melakukan presentasi rencana kerja dengan dengan jelas, transparansi dan penuh percaya diri sehingga mematuhi tujuan dari pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai aktualisasi nilai MP. Akuntabilitas Melakukan presentasi dengan hormat tidak membeda-bedakan jabatan sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Nasionalisme Dengan Melakukan presentasi rencana kerja program pengendalian gratifikasi kepada unit pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan presentasi rencana kerja program pengendalian gratifikasi kepada unit pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan.

104

Kedudukan Dan Peran PNS Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Daftar hadir

Gambar 4.2.4.2.1 Dokumentasi penyampaian rancangan aktualisasi kepada anggota unit pengendalian gratifikasi

Gambar 4.2.4.2.2 Daftar hadir presentasi Penulis mempresentasikan rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang telah disetujui ketua unit pengendalian gratifikasi kepada anggota unit pengendalian gratifikasi

4.2.4.3

Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-4 Tabel 4.2.4.3.1.Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-4

Tahapan kedua Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

Melakukan diskusi atas rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan 16 September - 17 September

105

Keterkaitan tahapan kedua dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan kedua terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Melakukan diskusi dengan saling menghargai pendapat tanpa adanya paksaan sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Nasionalisme Diskusi dilakukan secara efektif dengan langsung kepada maksud dan tujuan untuk menciptakan gagasan kreatif sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Komitmen Mutu

Dengan Melakukan diskusi atas rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan bertujuan sebagai bahan perencanaan dan koordinasi dalam penetapan program pengendalian gratifikasi yang akan dilaksanakan pada latsar CPNS demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan diskusi atas rencana kerja program pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan bertujuan sebagai bahan perencanaan dan koordinasi dalam penetapan program pengendalian gratifikasi yang akan dilaksanakan pada latsar CPNS yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Notulen diskusi

Gambar 4.2.4.3.1 Dokumentasi diskusi dengan tim UPG

106

Gambar 4.2.4.3.2 Dokumentasi Konfirmasi dengan staff promkes

Gambar 4.2.4.3.3 Dokumentasi Konfirmasi dengan staff PSD

107

Tabel 4.2.4.3.2 Notulen sosialisasi rencana program pengendalian gratifikasi Sosialisasi Rencana Program Pengendalian Gratifikasi Tanggal Waktu Tempat

16 - 17 September 2021 15.00 – 16.00 WIB Lantai 3 Ruang satuan pemeriksa internal (SPI) dan Ruang Tata Usaha

Agenda

Sosialisasi Rencana Program Pengendalian Gratifikasi

Topik

Kesimpulan Hasil Pertemuan

Rekomendasi

Rencana Kerja Rencana kerja yang ditetapkan Dilakukan detail Program pertiga tahun rincaian acara Pengendalian pertahun yang Gratifikasi akan disesuikan dengan anggaran

108

Pelaksana Anggota UPG Tugas Mochamad 1. Tri Nurhayati Asih, Abdul Muis S.KM., M.KM (Ketua Rustandi, UPG) SE. 2. Maelani Prasetianagara, AMK. (Anggota UPG) 3. Serisa Ifadatu Rahmatika, S.KM (Staf Promkes) 4. Anik Widyo Asmoro, S.KM (Staf PSD Notulen: Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

Rencana Tindak Lanjut

PIC

Melakukan penjadwalan tiap kegiatan program pengendalian gratifikasi yang

Moch amad Abdul Muis Rusta

Target Waktu Penyelesaian Periode E-Planning

Ket/ Stat us

Memberikan penjelasan terkait rencana program pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan untuk kedepannya

Pelaksanaan Kegiatan Program Pengendalian Gratifikasi periode latsar CPNS

Kegiatan program pengendalian gratifikasi yang akan dilaksanakan selama latsar CPNS penulis adalah sosialisasasi melalui media digital yakni video dan flayer

Koordinasi pelaksanaan sosialisasi melalui media digital kepada pihak promkes terutama untuk jadwal dan kerja sama dengan PSD

yang telah akan dilakukan dikoordinasikan dan di koordinasikan dengan pihak ULP Membuat rincian Menetapkan penjadwalan dan tanggal sosilisasi kepada pelaksanaan pihak yang akan dan pihak yang terlibat dalam terlibat dalam pelaksanaan pelaksanaan program program pengendalian pengendalian gratifikasi gratifikasi Untuk dipersiapkan Membuat bahan video dan jadwal dan flayer dan persiapan dilakukan pelaksanaan pembuatan kegiatan sosialisasi program pengendalian gratifikasi Dibuat penjadwalan dan rincian kerja sama yang akan dilakukan dengan pihak terkait

109

ndi, SE.

Moch amad Abdul Muis Rusta ndi, SE.

24 September 2021

Moch amad Abdul Muis Rusta ndi, SE.

22 September 2021

Moch amad Abdul Muis Rusta ndi, SE.

24 September 2021

4.2.4.4 Tahapan Keempat Kegiatan Ke-4 Tabel 4.2.4.4.1 Tahapan Keempat Kegiatan Ke-4 Tahapan ketiga Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan ketiga dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan ketiga terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Menetapkan program kerja yang akan dilakukan pada saat masa aktualisasi pelatihan dasar CPNS 16 September - 20 September

Menetapkan Program Kerja yang akan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan SKP dengan penuh integritas sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Akuntabilitias Pertimbangan penetapan Program Kerja berdasarkan kepedulian kepada pelanggan eksternal atas kedisiplinan pegawai BBKPM Bandung sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Anti Korupsi Dengan Menetapkan program kerja yang akan dilakukan pada saat masa aktualisasi pelatihan dasar CPNS bertujuan sebagai langkah awal program kerja yang akan dilaksanakan demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Menetapkan program kerja yang akan dilakukan pada saat masa aktualisasi pelatihan dasar CPNS bertujuan sebagai langkah awal program kerja yang akan dilaksanakan yang akan memperkuat nilainilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK.

Output Daftar program kerja yang akan diaktualisasikan Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.4.4.1 Dokumentasi penetapan program kerja

110

Daftar program kerja yang akan diaktualisasikan Program kerja yang akan dilakukan pada saat masa aktualisasi adalah sosialisasi tentang gratifikasi yang akan diberikan kepada pelanggan eksternal baik pasien, peserta pelatihan maupun mitra kerja BBKPM Bandung. Beserta seluruh pegawai BBKPM Bandung. Untuk bahasan materi yang diberikan khusus untuk pelanggan eksternal akan lebih focus ke pengenalan awal gratifikasi dan ajakan untuk memberikan gratifikasi. Sedangkan untuk pegawai BBKPM Bandung akan lebih fokus ke materi pendalaman tentang gratifikasi, penolakan gratifikasi dan pelaporan gratifikasi.

4.2.4.5

Tahapan Kelima Kegiatan Ke-4 Tabel 4.2.4.5.1 Tahapan Kelima Kegiatan Ke-4

Tahapan pertama Pelaksanaan Kegiatan Keterkaitan tahapan pertama dengan Substansi Mata Pelatihan

Mempersiapkan kajian atas kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan pada masa aktualisasi pelatihan dasar CPNS 17 September - 20 September

Saya akan mempersiapkan kajian atas kegiatan yang akan saya lakukan agar bisa berajalan secara efektif dan efisien sebagai bentuk aktulisasi nilai MP. Komitmen mutu Bahan kajian yang saya siapkan dengan integritas sesuai dengan kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Akuntabilitas Kontribusi tahapan Dengan mempersiapkan kajian atas kegiatan sosialisasi yang pertama terhadap akan dilakukan pada masa aktualisasi pelatihan dasar CPNS Visi dan Misi bertujuan untuk bahan dasar atas kegiatan sosialsiasi yang BBKPM Bandung akan dilakukan demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Mempersiapkan kajian atas kegiatan sosialisasi yang akan BBKPM Bandung dilakukan pada masa aktualisasi pelatihan dasar CPNS bertujuan untuk bahan dasar atas pelaksanaan kegiatan sosialsiasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan dengan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan Kedudukan Dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Peran PNS prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Laporan kajian kegiatan sosialisasi yang akan diaktualisasikan

111

Kegiatan ke 1 Dokumentasi Dukung

Data

Gambar 4.2.4.5.1 Dokumentasi persiapan kajian Laporan kajian kegiatan sosialisasi yang akan diaktualisasikan Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Jenis sosialisasi Keluarga sebagai perantara sosialisasi primer. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. a. Sosialisasi primer. Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama individu semasa kecil dengan belajar menjadi keluarga atau anggota masyarakat . Sosialisasi primer berlangsung saat anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga, secara bertahapdia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting, sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya. b. Sosialisasi sekunder Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan dari sosialisasi primer, memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu pada masyarakat dalam bentuk resosialisasi dan desosialisasi. Proses resosialisasi adalah pemberian suatu identitas diri yang baru kepada seseorang, sedangkan dalam proses desosialisasi seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung,

112

dan diatur secara formal. Proses sosialisasi Pembentukan kepribadian manusia melalui proses sosialisasi meliputi: -

Internalisasi nilai-nilai Proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal.

Enkulturasi Proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari.

Pendewasaan diri Proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Jika kepribadian terwujud secara utuh, seseorang bisa dikatakan dewasa dan telah siap memegang peran dalam masyarakat.

Syarat terjadinya sosialisasi Melalui sosialisasi masyarakat mampu berpartisipasi dalam kepentingan kehidupan dan menciptakan generasi selanjutntya. Terdapat beberapa faktor terjadinya sosialisasi, di antaranya: -

Apa yang disosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran.

Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.

Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu, dan kelompok.

Fungsi sosialisasi individu sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Dengan hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik. Di mana masyarakat baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya. Fungsi sosialisasi untuk Kepentingan masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut.

113

4.2.4.6

Tahapan Keenam Kegiatan Ke-4 Tabel 4.2.4.6.1 Tahapan Keenam Kegiatan Ke-4

Tahapan kelima Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan kelima dengan Substansi Mata Pelatihan

Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait kegiatan sosialiasi 20 September

Melakukan konsultasi dengan jujur dan berani untuk siap melaksanakan kegiatan dari rencana kerja yang telah disusun dan ditetapkan sebagai aktualisasi nilai MP. Anti korupsi dan menghargai pendapat yang diberikan tanpa membedabedakan jabatan dan bermusyawarah secara mufakat sebagai bentuk aktualisasi MP. Nasionalisme Kontribusi Dengan melakukan konsultasi dengan unit pengendalian tahapan kelima gratifikasi terkait kegiatan sosialiasi bertujuan untuk terhadap Visi mempermudah koordinasi pelaksanaan dan apabila ada arahan dan Misi BBKPM perbaikan demi memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Bandung Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait BBKPM kegiatan sosialiasi bertujuan untuk mempermudah koordinasi Bandung pelaksanaan dan apabila ada arahan perbaikan yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Keterkaitan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan dengan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Kedudukan Dan prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola Peran PNS pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Notulen Konsultasi Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.4.6.1 Dokumentasi konsultasi dengan tim UPG

114

Tabel 4.2.4.6.2 Notulen Konsultasi Kegiatan Sosialisasi Tanggal Waktu Tempat

20 September 2021 12.30 – 13.30 WIB Lantai 3 Ruang satuan pemeriksa internal (SPI)

Agenda

Kegiatan Sosialisasi

Topik

Kegiatan sosialisasi

Kesimpulan Hasil Pertemuan

Rekomendasi

Pertama dilakukan dulu analisis kebutuhan kegiatan sosialisasi, kedua tentukan subjek dan objek sosialisasi dan ketiga media sosialisasi yang akan dilakukan

Dibuat analisis kebutuhan, subjek, objek dan media sosialisasi yang akan dilakukan

Materi apa yang akan Ditentukan materi disosialisasikan apakah sudah dan dihubungkan dengan analisis

115

Pelaksana Narasumber Tugas Mochamad 1. Tri Nurhayati Abdul Muis Asih, S.KM., Rustandi, M.KM (Ketua SE. UPG) 2. Maelani Prasetianagara, AMK (Sekretaris UPG) Notulen: Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

Rencana Tindak Lanjut

PIC

Target Waktu Penyelesai an Dianalisis Mochamad 20 keterkaitan Abdul Muis September kebutuhan, Rustandi, 2021 subjek, objek dan SE. media sosialisasi yang dilakukan Dibuat draft Mochamad 21 - 22 rumusan materi Abdul Muis September 2021

Ket/ Stat us

sesuai dengan analisis kebutuhan Dbuat rangkaian acara sosialisasi yang akan dilakukan

Melakukan simulasi rangkaian sosialisasi dilakukan evaluasi

kebutuhan yang ada Dilakukan Penyusunan penyusunan acara acara sosialisasi sosialisasi

Rustandi, SE. Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE. atas Dilakukan simulasi Dilakukan ujicoba Mochamad dan atas rangkaian sosialisasi Abdul Muis sosilisasi dan Rustandi, evaluasi atas SE. simulasi yang dilakukan

116

23 – 24 September 2021 24 September 2021

4.2.4.7

Tahapan Ketujuh Kegiatan Ke-4 Tabel 4.2.4.7.1 Tahapan Ketujuh Kegiatan Ke-4

Tahapan keenam Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan keenam dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan keenam terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Menerima arahan hasil konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi dan melakukan finalisasi kegiatan sosialisasi 20 September

Menerima masukan dengan tulus, sopan santun dan penuh tanggung jawab sebagai aktualisiasi nilai MP. Etika publik Dan mengembangkan kualitas finalisasi kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan sebagai aktualisasi nilai MP. Komitmen mutu

Dengan menerima arahan hasil konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi dan melakukan finalisasi kegiatan sosialisasi bertujuan sebagai rancangan persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Menerima arahan hasil konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi dan melakukan finalisasi kegiatan sosialisasi bertujuan sebagai rancangan persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Laporan Finalisasi kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan

Gambar 4.2.4.7.2 Dokumentasi menerima arahan dan finalisasi kegiatan sosialisasi

117

Laporan Finalisasi kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan Kegiatan sosialisasi akan dilakukan kepada seluruh pegawai BBKPM Bandung dan pelanggan eksternal yang terdiri dari pasien, peserta pelatihan dan mitra kerja BBKPM Bandung.

4.2.5

Kegiatan Ke-5

Persiapan Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Berbasis dengan Media Digital pada Masa Pandemi 4.2.5.1 Tahapan Pertama Kegiatan Ke-5 Tabel 4.2.5.1.1 Tahapan Pertama Kegiatan Ke-5 Tahapan ketiga Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan ketiga dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan ketiga terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1

Menetapkan kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan dalam bentuk video dan flayer 20 September

Kegiatan kelima diawali persiapan kegiatan saya dengan menetapkan kegiatan yang dilakukan dengan sosialisasi inovatif berbentuk video dan flayer sebagai akutalisasi nilai MP. Komitmen mutu dan konsistesi dalam kegiatan yang akan dilakukan dengan keseimbangan kewenangan yang dimiliki sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Akuntabilitas Dengan menetapkan kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan dalam bentuk video dan flayer akan mempermudah sosialisasi gratifikasi demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Menetapkan kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan dalam bentuk video dan flayer akan mempermudah sosialisasi gratifikasi yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK.

Daftar kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan

118

Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.5.1.1 Dokumentasi penetapan kegiatan sosialisasi Daftar kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan 1. Sosialisasi gratifikasi berbentuk video Bertemakan tentang gratifikasi secara umum yang focus ke visual 2. Sosialisasi gratifikasi berbentuk flayer Bertemakan informasi gratifikasi dan ajakan untuk menolak/memberikan gratifikasi Dibuat 2 draft flayer

4.2.5.1.2

Tahapan Kedua Kegiatan Ke-5 Tabel 4.2.5.1.2.1 Tahapan Kedua Kegiatan Ke-5

Tahapan pertama Pelaksanaan Kegiatan Keterkaitan tahapan pertama dengan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi tahapan pertama terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung

Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Melakukan pengumpulan bahan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan sosialiasi berbentuk video dan flayer 20 September - 21 September Dan bekerja keras mengumpulkan bahan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan sosialisasi secara mandiri dan penuh tanggung jawab sebagai aktualisasi nilai MP. Anti korupsi Bahan dikumpulkan melalui media teknologi komputer dan internet yang bisa diakses dengan mudah, efektif dan efisien sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Komitmen Mutu Dengan melakukan pengumpulan bahan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan sosialiasi berbentuk video dan flayer bertujuan sebagai bahan dasar pembuatan sosialisasi berbentuk video dan flayer demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan pengumpulan bahan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan sosialiasi berbentuk video dan flayer bertujuan sebagai bahan dasar pembuatan sosialisasi

119

berbentuk video dan flayer yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan dengan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan Kedudukan Dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Peran PNS prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Daftar bahan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan Kegiatan ke 1 sosialisasi Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.5.1.2.1 Dokumentasi pengumpulan bahan

Gambar 4.2.5.1.2.2 Dokumentasi bahan Daftar bahan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan sosialisasi Bahan Gratifikasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi

Bahan Pembuatan Video https://www.luwungdesain.com/2019/07/tutorial-filmora9-dari-awam-sampai.html https://youtu.be/c1bm-pSVLMY

120

Bahan Pembuatan Flayer https://www.canva.com/learn/the-ultimate-guide-to-flyer-design/ https://youtu.be/un50Bs4BvZ8

4.2.5.1.3 Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-5 Tabel 4.2.5.1.3.1 Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-5 Tahapan ketiga Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan ketiga dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan ketiga terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1

Melakukan kajian terkait bahan yang telah dikumpulkan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan sosialisasi berbentuk video dan flayer 21 September - 22 September

Dan melakukan kajian terkait bahan yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan aspek ketelitian, detail, akurat dan penuh tangung jawab sebagai aktualisasi nilai MP. Akuntabilitas Dan bekerja keras secara mandiri untuk bisa memahami terkait pembuatan sosialisasi berbentuk video dan flayer sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Anti Korupsi Dengan Melakukan kajian terkait bahan yang telah dikumpulkan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan sosialisasi berbentuk video dan flayer bertujuan sebagai peningkatan kompetensi dalam pembuatan sosialisasi berbentuk video dan flayer demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan kajian terkait bahan yang telah dikumpulkan terkait gratifikasi dan mekanisme pembuatan sosialisasi berbentuk video dan flayer bertujuan sebagai peningkatan kompetensi dalam pembuatan sosialisasi berbentuk video dan flayer yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Laporan hasil pengkajian

121

Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.5.1.3.1 Dokumentasi Melakukan Pengkajian Laporan hasil pengkajian Gratifikasi Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada pegawai BBKPM Bandung Katagori gratifikasi yang terdiri dari gratifikasi terkait jabataan, gratifikasi terkait kedinasan, dan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan.

Pembuatan Video menggunakan Fimora -

Kualitas video mentahnya diperhatikan, mulai dari lighting/pencahayaan serta audio yang baik (kalau rencananya video tersebut akan diisi audio dari video mentah tersebut).

Apabila menggunakan gambar, perhatikan pencahayaannya dan pastikan gambarnya juga memiliki resolusi yang tinggi agar tidak pecah saat dijadikan video HD.

Konsep video yang ingin dibuat agar tidak terkesan asal jadi

Kesabaran dalam mengedit karena kita harus menonton berulang-ulang, menentukan urutan video, atau memotong video di menit keberapa,

Pembuatan Flayer -

Pemilihan warna dan gambar.

Pemilihan kata-kata untuk judul.

Jenis dan ukuran huruf.

122

Terlihat singkat dan jelas.

Gunakan simbol, lambang atau pembagi (jika diperlukan)

Pemilihan informasi yang disajikan.

Ketahui siapa pembaca yang menjadi sasaran

Pemeriksaan flayer secara keseluruhan

4.2.5.4

Tahapan Keempat Kegiatan Ke-5 Tabel 4.2.5.4.1 Tahapan Keempat Kegiatan Ke-5

Tahapan keempat Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan keempat dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan keempat terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS Output Tahapan Kegiatan ke 1

Membuat rumusan materi sosialisasi yang akan diberikan untuk sosialisasi berbentuk video dan flayer 21 September - 22 September

Dan membuat rumusan materi sosialisasi yang kreatif dan mudah diterima orang masyarakat umum maupun peagwai BBKPM Bandung sebagai aktulisasi nilai MP. Komitmen mutu Pembuatan rumusan materi disesuaikan dengan Bahasa Indonesia yang mudah difahami dan konsep tujuan materi yang berkeadilan sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Nasionalisme Dengan membuat rumusan materi sosialisasi yang akan diberikan untuk sosialisasi berbentuk video dan flayer bertujuan untuk mempermudah pembuatan media sosialisasi berbentuk video dan flayer demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Dengan membuat rumusan materi sosialisasi yang akan diberikan untuk sosialisasi berbentuk video dan flayer bertujuan untuk mempermudah pembuatan media sosialisasi berbentuk video dan flayer yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Rumusan materi sosialisasi

123

Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.5.4.1 Dokumentasi membuat rumusan materi Rumusan materi sosialisasi Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada pegawai BBKPM Bandung Gratifikasi dalam Kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi instansi BBKPM Bandung dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan. Benturan Kepentingan adalah suatu situasi atau kondisi dimana pegawai BBKPM Bandung yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaha untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan BBKPM Bandung. Perbedaan dengan suap dengan gratifikasi -

Suap: Pemberian sesuatu atau janji agar yang diberi sesuatu atau janji itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya Suap untuk mempengaruhi tindakan

Gratifikasi: Pemberian dalam bentuk uang atau barang atau apa saja sebagai ucapan terimakasih karena telah melakukan sesuatu sesuai kewenangannya Gratifikasi memberi penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan

Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila diberikan

124

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ketentuan di atas tidak akan berlaku apabila penerimaan gratifikasi dilaporkan kepada komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima Pegawai BBKPM Bandung

Kategori Gratifikasi Gratifikasi Terkait Jabatan Gratifikasi terkait jabatan harus dilaporkan kepada UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) Kemenkes dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi BBKPM Bandung. Berupa uang dititipkan kepada bendahara BBKPM Bandung sebelum mendapat penetapan status kepemilikannya dari KPK. Dalam hal pegawai BBKPM Bandung menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran atau terkait dengan musibah, diperbolehkan dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/pihak. Diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terkait penerimaan dalam acara tersebut di atas harus dilaporkan kepada KPK melalui UPG BBKPM Bandung Berupa barang yang mudah busuk atau rusak: harus diserahkan kepada Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi untuk ditentukan pemanfaatannya

Gratifikasi Dalam Kedinasan Penerimaan yang memiliki karakteristik umum: -

Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi

Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan

Berlaku umum, kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, contohnya fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata

Gratifikasi yang diterima sifatnya khusus kepada orang tertentu (tidak berlaku secara umum), maka status kepemilikan atas gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi Yang Tidak Perlu Dilaporkan -

Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan.

Diperoleh

karena

prestasi

akademis

125

atau

non

akademis

(kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. -

Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum.

Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan

Diperoleh dari hubungan keluarga dan tidak memiliki conflic of interest

Mengapa gratifikasi tidak dibolehkan karena -

Mempengaruhi kinerja karyawan

Bertentangan dengan nilai integritas

Melanggar etika kepegawaian

Bertentangan dengan dasar hukum

4.2.5.5

Tahapan Kelima Kegiatan Ke-5 Tabel 4.2.5.5.1 Tahapan Kelima Kegiatan Ke-5

Tahapan kelima Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan kelima dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan kelima terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan

Melakukan konsultasi terkait materi sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer 22 September

Dan melakukan konsultasi dengan dengan atasan dengan komunikasi secara sopan dan ramah sebagai aktualisasi nilai MP. Etika public Dan berkata dengan jujur atas materi sosialisasi yang akan dilakukan termasuk progress pekerjaan yang telah dilakukan dengan berani sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Anti Korupsi Dengan melakukan konsultasi terkait materi sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer bertujuan untuk mendapatkan arahan terkait materi sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer demi memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan konsultasi terkait materi sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer bertujuan untuk mendapatkan arahan terkait materi sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan

126

Dan Peran PNS Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Notulen konsultasi

Gambar 4.2.5.5.1 Dokumentasi melakukan konsultasi

127

Tabel 4.2.5.5.2 Notulen konsultasi Materi sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer Tanggal 22 September 2021 Waktu 12.30 – 13.30 WIB Tempat Lantai 3 Ruang satuan pemeriksa internal (SPI) Gedung BBKPM Bandung Agenda

Materi sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer

Topik

Materi sosialisasi

Kesimpulan Hasil Pertemuan

Materi sosialisasi harus mudah difahami secara umum dan diterima oleh semua lapisan Materi harus berurutan sesuai dengan konsep materi itu sendiri Sumbernya harusnya harus jelas

Materi yang diberikan harus disesuaikan dengan analisis kebutuhan tiap subjek sosialisasi

Rekomendasi

Menyusun sosialisasi

Rencana Tindak Lanjut

materi Melakukan reviu materi yang telah dibuat Melakukan Dilakukan pengurutan materi penyusunan sesuai konsep ulang Dilakukan Menuliskan daftar penelaahan ulang pustaka dari sumber materi materi yang yang diterima diterima Dilakukan telaah Melakukan ulang terkait materi penyesuaian yang telah dibuat materi

128

Pelaksana Tugas Ketua UPG Mochamad Abdul Tri Muis Rustandi, SE. Nurhayati Asih, S.KM., M.KM Notulen: Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

PIC

Mochamad A. M. R. Mochamad A. M. R. Mochamad A. M. R.

Mochamad A. M. R.

Target Waktu Penyelesai an 24 September 2021 24 September 2021 24 September 2021 24 September 2021

Ket/ Stat us

Terdapat kalimat penekanan Dilakukan ajakan yang mencolok dan penyusunan mempengaruhi pembaca kalimat penekanan ajakan

129

Memasukan Mochamad kalimat ajakan A. M. R. dan disesuaikan dengan materi lainnya

24 September 2021

4.2.6

Kegiatan Ke-6

Implementasi Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Berbasis Digital Pada masa Pandemi

4.2.6.1 Tahapan Pertama Kegiatan Ke-6 Tabel 4.2.6.1.1 Tahapan Pertama Kegiatan Ke-6 Tahapan keempat Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan keempat dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan keempat terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1

Membuat draft sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer 23 September - 24 September

Dalam tahapan keenam untuk implementasi kegiatan saya akan membuat draft sosialisasi gratifikasi berdasarkan persiapan yang telah dilakukan dengan integritas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai aktualisasi nilai MP. Akuntabilitas Pembuatan draft dilakukan dengan bantuan komputer dan selalu diperbaharui secara bertahap untuk bisa menciptakan kualitas draft sosialisasi yang berorientasi mutu sebagai bentuk aktualisasi nilai Komitmen Mutu Dengan membuat draft sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer bertujuan untuk mempermudah membuat rancangan sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Membuat draft sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer bertujuan untuk mempermudah membuat rancangan sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer yang akan memperkuat nilainilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Draft sosialiasi gratifikasi

130

Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.6.1.2 Dokumentasi membuat draft Draft sosialisasi gratifikasi Skenario video tahap pertama -

Halo bapak ibu, selamat datang di BBKPM Bandung

Apakah bapak ibu pernah memberikan hadiah kepada pegawai kami di BBKPM Bandung

Sebenarnya kami tidak boleh menerima hadiah bapak ibu.

karena kami sebagai pegawai pelayan publik pemerintah sudah digaji oleh uang rakyat

oleh karena itu kami selalu menolak apabila ada bapak ibu memberikan hadiah

karena hadiah terbesar kami dari bapak ibu adalah kesehatan dan kepercayaan untuk selalu menggunakan BBKPM bandung sebagai tempat pengobatan bapak ibu

dalam peraturannya juga ada di pasal 12B

karena hadiah tersebut bisa disebut sebagai gratifikasi

bisa dapat hukuman paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta

hadiah apapun mau makanan, obat-obatan, uang, maupun voucer diskon itu tidak boleh

karena kami melakukan pelayanan terbaik kepada bapak ibu sudah menjadi tanggung jawab kami

sehingga walaupun bapak ibu tidak memberikan hadiah apapun kepada kami,

kami selalu memberikan pelayanan terbaik dalam mengobati bapak ibu

apalagi kalau bapak ibu memberikan hadiah karena ada suatu harapan dari kami

hal tersebut bisa disebut suap, Bapak Ibu

mungkin bapak ibu sudah mengetahui tentang suap dari televisi

suap itu berdasarkan ketentuan pasal 12B

memberikan hadiah kepada pegawai pelayan publik untuk mendapatkan harapan sesuatu

131

bisa dapat hukuman paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta

jadi kami harapkan bapak ibu tidak lagi memberikan hadiah kepada kami.

kamipun akan selalu menolak hadiah dari bapak ibu,

karena pelayanan yang kami lakukan adalah sudah menjadi kewajiban kami

mari kita hentikan budaya gratifikasi dengan menolak gratifikasi dan tidak memberi

Video tahap kedua Lebih fokus ke pendalaman materi gratifikasi Tentang gratifikasi tidak perlu dilaporkan -

Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan.

Diperoleh

karena

prestasi

akademis

atau

non

akademis

(kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. -

Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum.

Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan

Diperoleh dari hubungan keluarga dan tidak memiliki conflic of interest

Gratifikasi Terkait Jabatan Berupa uang dititipkan kepada bendahara BBKPM Bandung sebelum mendapat penetapan status kepemilikannya dari KPK. Dalam hal pegawai BBKPM Bandung menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran atau terkait dengan musibah, diperbolehkan dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/pihak. Diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terkait penerimaan dalam acara tersebut di atas harus dilaporkan kepada KPK melalui UPG BBKPM Bandung Berupa barang yang mudah busuk atau rusak: harus diserahkan kepada Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi untuk ditentukan pemanfaatannya Gratifikasi Dalam Kedinasan Penerimaan yang memiliki karakteristik umum: -

Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi

Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan

Berlaku umum, kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, contohnya fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata

132

Untuk flayer lebih ke pengenalan gratifikasi secara umum dengan beberapa penekanan penolakan gratifikasi dengan unsur ajakan

4.2.6.2

Tahapan Kedua Kegiatan Ke-6 Tabel 4.2.6.2.1 Tahapan Kedua Kegiatan Ke-6

Tahapan kelima Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan kelima dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan kelima terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Output Tahapan Kegiatan ke 1

Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi 23 September - 24 September

Kemudian melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait draft sosialisasi sebagai bentuk kerja sama gotong royong sebagai aktualisasi nilai MP. Nasionalisme Dan memberikan gambaran komunikasi yang efektif dengan sopan, santun dan mudah difahami sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Etika Publik Dengan melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mendapat arahan/masukan mengenai draft sosialisasi berbentuk video dan flayer demi memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mendapat arahan/masukan mengenai draft sosialisasi berbentuk video dan flayer yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Notulen konsultasi

133

Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.6.2.1 Dokumentasi melakukan konsultasi

134

Tabel 4.2.6.2.2 Notulen konsultasi Draft sosialisasi gratifikasi dengan media digital video dan flayer Tanggal Waktu Tempat Agenda

Pelaksana Tugas

23 September 2021 12.30 – 13.30 WIB Lantai 3 Ruang satuan pemeriksa internal (SPI) Gedung BBKPM Bandung Draft sosialisasi gratifikasi dengan media digital video dan flayer

Topik

Media sosialisasi

Kesimpulan Hasil Pertemuan

Harap ditentukan aktor yang akan dilibatkan dalam pebuatan video, dan dari sekarang untuk diinformasikan kesediaan waktunya Media visual yang ditampilkan untuk memiliki nilai icon yang masih berhubungan dengan gerakan anti korupsi Jangan telalu lama walaupun dalam menjelaskan materi

Rekomendasi

Rencana Tindak Lanjut

Sekretaris UPG Mochamad Abdul Maelani Muis Rustandi, SE. Prasetianag ara, AMK Notulen: Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

PIC

Membuat daftar Melakukan Mochamad aktor yang akan permohonan izin A. M. R. terlibat dalam kesediaan waktu pembuatan videoo Melakukan review Dilakukan media visual yang penyesuaian telah dibuat media visual yang digunakan Melakukan review Melakukan revisi ulang konsep terkait materi materi yang dibuat yang dibuat

135

Target Waktu Penyelesai an 27 September 2021

Mochamad A. M. R.

27 September 2021

Mochamad A. M. R.

27 September 2021

Ket/ Stat us

Kalimat point yang berupa Melakukan reviu Melakukan revisi ajakan untuk diperbaiki kembali kalimat point atas kalimat point ajakan yang dibuat ajakan yang dibuat Penggunaan warna harap Dilakukan reviu Melakukan disesuaikan denagn icon penataan warna penyesuaian BBKPM bandung, kemenkes, warna yang dan KPK digunakan dalam pembuatan video Identitas BBKPM Bandung Dilakukan Menyesuaikan penekanaan video yang dibuat identitas BBKPM menggambarkan Bandung terkait lingkungan sosialisasi yang BBKPM Bandung dibuat

136

Mochamad A. M. R.

27 September 2021

Mochamad A. M. R.

27 September 2021

Mochamad A. M. R.

27 September 2021

4.2.6.3

Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-6 Tabel 4.2.6.3.1 Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-6

Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Melakukan perbaikan draft sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer 24 September

Siap menerima perbaikan dengan sopan santun dan tulus sebagai aktualisasi nilai MP. Etika public Dan dilakukan perbaikan secara adaptif untuk bisa menindaklanjuti kedalam pembuatan sosialisasi yang efektif sebagai bentuk aktualisasi nilai Komitmen mutu Dengan melakukan perbaikan draft sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer bertujuan untuk menigkatkan kualitas draft sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan perbaikan draft sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer bertujuan untuk menigkatkan kualitas draft sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer yang akan memperkuat nilainilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Draft revisi sosialiasi gratifikasi

Gambar 4.2.6.3.1 Dokumentasi Melakukan Perbaikan Laporan Perbaikan Beberapa perbaikan draft sosialisasi

137

1. Koordinasi dengan aktor terkait dan memohon izin dari sekarang -

Untuk aktor akan dikoordinasi terutama untuk video rekaman komitmen akan dilakukan tiap perwakilan instalasi

Sedangkan untuk menjelaskan materi adalah penulis sendiri dan beberapa aktor yang terlibat

2. Membuat matrik pembuatan video secara menyeluruh 3. Penggunaan icon anti korupsi Terutama icon anti gratifikasi Itjen Kemenkes untuk dalam flayer yang dibuat 4. Durasi video Terutama dalam tahap pertama 1~2 menit dan 3~5 untuk tahap kedua. Harap tidak monoton dalam video penjelasan 5. Kalimat point ajakan Lebih ditekankan, karena nilai dari sosialisasi ini sendiri selain menambah pengetahuan tetapi juga mengajak kepada pelanggan eksternal untuk tidak memberi gratifikasi dan menolak gratifikasi untuk seluruh Pegawai BBKPM Bandung 6. Identitas BBKPM Bandung

Tabel 4.2.6.3.2 Draft video tahapan pertama No Detik Visual 0.00- Gambar BBKPM 1 0.05 Bandung, dan nakes Gambar nakes dan 0.05- orang lain sedang 2 0.10 memberikan hadiah 0.103 0.15 Di silang hadiahnya Gambar BBKPM 0.15- Bandung, kemenkes, 4 0.20 uang dan pajak 0.20- Gambar nakes dengan 5 0.25 tanda menolak

0.256 0.30 0.307 0.35 0.358 0.40

Gambar nakes bbkpm sedang mengobati dan terima kasih Gambar kitab hukum dan palu Gambar hadiah sama dengan gratifikasi

Skenario (semuanya terdapat subtitle) halo bapak ibu, selamat datang di BBKPM Bandung Apakah bapak ibu pernah memberikan hadiah kepada pegawai kami di BBKPM Bandung Sebenarnya kami tidak boleh menerima hadiah bapak ibu. Karena kami sebagai pegawai pelayan publik pemerintah sudah digaji oleh uang rakyat Oleh karena itu kami selalu menolak apabila ada bapak ibu memberikan hadiah Karena hadiah terbesar kami dari bapak ibu adalah kesehatan dan kepercayaan untuk selalu menggunakan BBKPM bandung sebagai tempat pengobatan bapak ibu Dalam peraturannya juga ada di pasal 12B Karena hadiah tersebut bisa disebut sebagai gratifikasi

138

Gambar penjara dan 0.40- angka jumlah tahun 9 0.45 penjara dan uang Gambar makanan, 0.45- obat-obatan, uang dan 10 0.50 voucher diskon disilang 0.5011 0.55 0.5512 0.60 0.6013 1.05

1.0514 1.10 1.1015 1.15 1.1516 1.20 1.2017 1.25

1.2518 1.30 1.3019 1.35 1.3520 1.40 1.4021 1.45 1.4522 1.50 1.5023 1.55

4.2.6.4

Gambar bbkpm dan nakes bilang oke Nakes bbkpm dan hadiah disilang Pasien pada sehat (baru keluar RS) dan nakes dan BBKPM gambar pasien dan diatasnya aja awan pikiran disembuhkan dan nakes dengan hadiah ditambah sama dengan suap Gambar KPK korupsi suap konfrensi press Gambar suap, kitab hukum, dan palu Gambar pasien memberi hadiah dengan awan pikiran ke nakes Gambar penjara dan angka jumlah tahun penjara dan uang Gambar bbkpm, nakes sedang berterima kasih Gambar naske bbkpm menolak hadiah Gambar bbkpm kesehatan kemenkes dan negara Gambar seluruh bbkpm dan tanda menolak gratifikasi

Bisa dapat hukuman paling lama 20 tahun dan pidana denda paling seidikit 200 juta Hadiah apapun mau makanan, obat-obatan, uang, maupun voucer diskon itu tidak boleh Karena kami melakukan pelayanan terbaik kepada bapak ibu sudah menjadi tanggung jawab kami Walaupun bapak ibu tidak memberikan hadiah apapun kepada kami, Kami selalu memberikan pelayanan terbaik dalam mengobati bapak ibu

Apalagi kalau bapak ibu memberikan hadiah karena ada suatu harapan dari kami Hal tersebut bisa disebut suap, Bapak Ibu Mungkin bapak ibu sudah mengetahui tentang suap dari televisi Suap itu berdasarkan ketentuan pasal 12b

Memberikan hadiah kepada pegawai pelayan publik untuk mendapatkan harapan sesuatu Bisa dapat hukuman paling lama 20 tahun dan pidana denda paling seidikit 200 juta Jadi kami harapkan bapak ibu tidak lagi memberikan hadiah kepada kami. Kamipun akan selalu menolak hadiah dari bapak ibu, Karena pelayanan yang kami lakukan adalah sudah menjadi kewajiban kami Mari kita hentikan budaya gratifikasi dengan menolak gratifikasi dan tidak memberi

Tahapan Keempat Kegiatan Ke-6 Tabel 4.2.6.4.1 Tahapan Keempat Kegiatan Ke-6

Tahapan pertama Pelaksanaan Kegiatan

Pembuatan sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer dengan bantuan teknologi informasi komputer 24 September – 1 Oktober

139

Keterkaitan tahapan pertama dengan Substansi Mata Pelatihan

Kemudian melakukan pembuatan sosialisasi gratifikasi inovatif berbentuk video dan flayer dengan bantuan teknologi informasi komputer sehingga berjalan secara efektif dan efisien sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. komitment mutu Video dan flayer yang dibuat adalah karya sendiri yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk nilai MP. Akuntabilitas, dalam penggunaan kalimat yang tertera baik dalam flayer maupun video menggunakan Bahasa Indonesia yang baik sebagai bentuk nilai MP. Nasionalisme. Dan memperhatikan gaya penulisan maupun gambar-gambar yang digunakan secara cermat dan bisa memberikan reputasi yang baik sebagai bentuk nilai MP. Etika Publik. Pengerjaan dilakukan dengan kerja keras secara mandiri dan berani menyampaikan penolakan gratifikasi dalam media sosialisasi yang dibuat sebagai bentuk nilai MP. Anti Korupsi. Kontribusi tahapan Dengan pembuatan sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan pertama terhadap flayer dengan bantuan teknologi informasi komputer sehingga Visi dan Misi akan meningkatkan kreatifitas dan kemudahan dalam media BBKPM Bandung sosialisasi yang dibuat demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai pembuatan sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer BBKPM Bandung dengan bantuan teknologi informasi komputer sehingga akan meningkatkan kreatifitas dan kemudahan yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan dengan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan Kedudukan Dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Peran PNS prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Video dan pamflet dalam bentuk soft copy Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.6.4.1 Dokumentasi pembuatan video dan flayer Video dan pamflet dalam bentuk soft copy Flayer Sosialisasi Gratifikasi

140

Gambar 4.2.6.4.2 Flayer Sosialisasi Gratifikasi

Untuk video sosialisasi gratifikasi bisa diakses : https://bit.ly/draft-video-gratifikasi-music Gambar 4.2.6.4.3 Tampilan Video Sosialisasi Gratifikasi

141

4.2.6.5

Tahapan Kelima Kegiatan Ke-6 Tabel 4.2.6.5.1 Tahapan Kelima Kegiatan Ke-6

Tahapan kelima Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan kelima dengan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi tahapan kelima terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS Output Tahapan Kegiatan ke 1

Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait progress kegiatan sosialisasi gratifikasi 29 September – 30 September

Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait progress pembuatan sosialisasi gratifikasi dengan jujur dan berani atas sebagai bentuk aktualisasi nilai MP. Anti korupsi Konsultasi dilakukan dengan transparasi tidak ada yang ditutupi termasuk progress yang belum terlaksana dengan jelas sebagai bentuk aktualisasi MP. Akutanbilitas, Dan menghargai pendapat yang diberikan oleh unit pengendalian gratifikasi sebagai bentuk MP. Nasionalisme Konsultasi dilakukan dengan penuh sopan santun kepada unit pengendalian gratiifikasi sebagai bentuk aktualisasi MP. Etika Publik, sehingga tercipta komunikasi yang efektif dan memberikan manfaat kepada penulis dalam pembuatan media sosialisasi gratifikasi menjadi lebih baik sebagai bentuk aktualisasi MP. Komitment mutu Dengan melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait progress kegiatan sosialisasi gratifikasi dan arahan dalam pembuatan media sosialisasi video dan flayer demi memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi terkait progress kegiatan sosialisasi gratifikasi dan arahan dalam pembuatan media sosialisasi video dan flayer yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Notulen Konsultasi

142

Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.6.5.1 Dokumentasi konsultasi

143

Tabel 4.2.6.5.2 Notulen Konsultasi Progress Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Tanggal Waktu Tempat Agenda

30 September 2021 12.30 – 13.30 WIB Lantai 3 Ruang satuan pemeriksa internal (SPI) Pembuatan media sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer

Topik

Flayer sosialisasi gratifikasi

Video sosialisasi gratifikasi

Kesimpulan Hasil Pertemuan

Terlalu banyak banyak tulisan dalam flayer biru

Rekomendasi

Narasumber Tri Nurhayati Asih, S.KM., M.KM (Ketua UPG) Notulen: Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

Target Waktu Penyelesai an Dilakukan Melakukan reivisi Mochamad 1 penghapusan flayer biru Abdul Muis September Rustandi Mengganti konteks Membuat flayer Mochamad 1 utama untuk flayer sesuai konteks Abdul Muis September biru terbaru Rustandi

Untuk dilakukan perubahan konteks terutama untuk flayer biru untuk lebih focus ke ajakan tanpa ada penjelasan Untuk flayer hijau untuk Dilakukan diperjelas penggunaan warna pencocokan warna tiap paragraph dalam flayer Terlalu kaku, terutama untuk Membuat rekaman suara seperti robot tidak ada ulang intonasi

144

Rencana Tindak Lanjut

Pelaksana Tugas Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

PIC

Dilakukan Mochamad 1 perubahan warna Abdul Muis September dalam flayer Rustandi Melakukan Mochamad 1 perubahan untuk Abdul Muis September suara yang Rustandi

Ket/ Stat us

Gambar digunakan belum bisa Mencari gambar mencerminkan konteks yang lebih relevan sesuai konteks Sulit untuk dipahami dalam Melakukan reviu pembawaan video yang ulang video ditampilkan

Diperbanyak kembali referensi Mencari referensi video gratifikasi yang dibuat video gratifikasi

digunakan dalam video Mengganti gambar video sesuai konteks Melakukan perbaikan atas revisi yang telah dilakukan Membuat resume atau konsep video dari referensi dicari

Mochamad Abdul Muis Rustandi Mochamad Abdul Muis Rustandi

1 September

Mochamad Abdul Muis Rustandi

1 September

Tabel 4.2.6.5.3 Revisi Skenario Video No 1 2

Detik 2 4

Konsep Gratifikasi Penjelasan gratifikasi

Penjelasan sumber

4 5 6 7 8 9 10 11

3 2 2 2 2 2 2 2

Penjelasan pemberian secara luas

Visual/gambar tulisan gratifikasi kumpulan orang sedang memberikan hadiah ke pns atau pekerja penyelenggara negara buku pedoman dan palu uang surat2 tangan salaman dgn tulisan o% tiket dan pesawat ruang hotel candi borobudur obat-obatan ditulis gratis globe indonesia dan garis batas

145

Skenario (semua bersubtitle) gratifikasi gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan pasal 12B UU No. 20/2001 UU Tindak Pidana Korupsi pemberian disini meliputi pemberian uang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan fasilitas penginapan perjalanan wisata pengobatan Cuma-Cuma diterima luar nergeri maupun dalam negeri

atm/mobil ada tulisan transfer

13 14 15

2 3 4

koper berisi uang hadiah di larang dan tulisan kenapa gambar hadiah ke tanah jadi akar

18 19 20

2 2 4

PNS sedang bekerja orang lagi merintah dibimbar kumpulan orang dikasih uang ada gambar bangunan instansi gambar penyelenggara negara

22 23 24 25

2 2 2 4

presiden sedang di mimbar mpr dpr hakim sedang pegang palu orang-orang sedang bekerja

buku dan kata uud

palu dan buku, dan tangan sedang melakukan gratifikasi pedoman dan palu

29 30

3 3

orang/tangan di penjara pemberian uang di penjara

Kenapa di larang Penjelasan gratifikasi akar korupsi

Penjelasan pegawai negeri

Penjelasan hukuman

dan akar tumbuh jadi tanaman ada tulisan suap, pemerasan dan korupsi lainnya di tiap daun tanaman buku pedoman dan palu

146

yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektrnik Kenapa gratifikasi dilarang karena pada dasarnya gratifikasi adlah suap yang tertunda sehingga gratifikasi dianggap akar korupsi

pegawai negeri berdasarkan pasal 1 angka 2 UU no. 20/2001 undang-undang tindak pindana korupsi pegawai negeri sipil (PNS) pejabat publik dan orang yang menerima gaji atau upah dari fasilitas dan keuangan negara sedangkan penyelenggara negara adlah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif legislatif yudikatif dan pejabat lain yang focus tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggraan negara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku adapun hukuman yang memberikan dan menerima gratifikasi berdasakan pasal 12 B Undang-undang tindak pidana korupsi dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana dengan paling banyak 1 miliar

Bebas hukuman apabila dilaporkan

36 37 38 39 40 41 42 43 44

2 2 2 2 2 2 2 2 2

45 46 47 48 49 50

2 2 2 2 3 4

dan sedang depan pc (ada tulisan kpk di pc) dan disamping ada hadiah dua orang sedang berdiri dan disamping kotak hadiah diatasnya ada tulisan banner unit pengendalian gratifikasi gambar kalnder ada tanda ciri dan tilisan 30 hari orang sedang memberikan sesuatu tanda ceklis keluarga 2 orang sedang menyuruh jabatan hadiah dan uang dua orang pernikahan ibu melahirkan gunting anak pake sarung gunting dan gigi orang sarung salam-salaman ada tulisan idul fitri banjir dan posko bantuan acara pesta dan ada orang orang ada panah ke atas kue ulang tahun dua orang sama sedang kasih hadiah angka batas dan nilai satu juta

gambar kalender tulisan 1 tahun

Pemberian yang diperbolehkan

orang berdiri tangan keatas

147

tetapi hal ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan pemberian gratifikasi ke KPK atau unit pengendalian gratifikasi

dalam waktu 30 hari kalender ada juga pemberian yang diperbolehkan pemberian keluarga tidak ada benturan kepentingan dengan jabatan hadiah bentuk barang atau uang dalam pesta pernikahan kelahiran khitanan potong gigi upacara keagamaan bantuan bencana musibah perpisahan promosi jabatan ulang tahun dan pemberian sesama pegawai lainnnya dengan batasan nilai wajar satu juta rupiah dari pemberi yang sama selama satu tahun

53 54 55

3 3 3

hidangan parasmanan orang menang olimpiade rumah ada tulisan sale dan ada orang mu beli tulisan uang dan gambar stock dan panah keatas warung ada tulisan koperasi

58 59

2 2

61 62 63 63

2 2 2 2

64 65

2 2

66 67

2 2

68 69

2 10

media pelaporan bbkpm

189

alat tulis seminar orang kumpul uang orang pekerja sedang angkat kedua tangan pedoman uu dan palu Konsep kenapa gratifikasi dilarang

Ajakan untuk menolak gratifikasi

gratifikasi dilarang pekerja sedang bekerja pekerja sedang melaksankan tugas pekerja sedang pegang uang dan sambil tersenyum dan orang ada yg sedang tunduk kitab pedoman dan palu orang mengarah kedepan dan tulisan maka dari itu orang mengajak dan orang menyilangkan tangan dan tulisan dilarang gratifikasi tulisan tangan memebri dilarang tulisan kontak dan email upg bbkpm bandung ~

148

hidangan atau sajian yang belaku umum prestasi akademik atau non akademik keuntungan atau bunga dari penyimpnan dana investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum manfaat peserta koperasi pegawai yang berlaku umum alat pelatihan, yang berlaku umum tunjangan terkait prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundanganundanbna yang berlaku kenapa gratifikasi itu dilarang mempengaruhi kinerja pegawai bertentangan nilai integritas melanggar etika kepegawaian

bertentangan dengan dasar hukum maka dari itu marilah kita hentikan budaya gratifikasi dengan menolak gratifikasi dan tidak memberi

4.2.6.6

Tahapan Keenam Kegiatan Ke-6 Tabel 4.2.6.6.1 Tahapan Keenam Kegiatan Ke-6

Tahapan pertama Pelaksanaan Kegiatan Keterkaitan tahapan pertama dengan Substansi Mata Pelatihan

Melakukan perbaikan sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer 30 September – 1 Oktober 2021

Dan siap menerima masukan untuk dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas sosialisasi sebagai aktualisasi nilai MP. Komitmen mutu. Dan dilakukan dengan tulus dan patuh atas masukan yang diberikan sebagai bentuk aktualisasi MP. Etika Publik, dan rela berkorban walau harus memulai lagi pembuatan video dari awal dengan kerja keras dan mandiri sebagai bentuk aktualisai MP. Anti Korupsi. Melakukan revisi video dan flayer secara konsisten sesuai dengan keseimbangan atas kemampuan dan kewenangan yang dimiliki unit pengendalian gratifikasi sebagai bentuk aktualisasi MP. Akuntabilitas. Sehingga tercipta pelayanan yang adil yang diterima oleh masyarakat karena adanya kesadaran atas penolakan dan tidak memberi gratifikasi sebagai bentuk nilai aktualisasi MP.Nasionalisme. Kontribusi tahapan Dengan melakukan perbaikan sosialisasi gratifikasi berbentuk pertama terhadap video dan flayer dalam meningkatkan kualitas dan flesibelitas Visi dan Misi sehingga bisa diterima sebagai media sosialisasi di BBKPM BBKPM Bandung Bandung demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Melakukan perbaikan sosialisasi gratifikasi berbentuk video BBKPM Bandung dan flayer dalam meningkatkan kualitas dan flesibelitas sehingga bisa diterima sebagai media sosialisasi di BBKPM Bandung yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan dengan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan Kedudukan Dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Peran PNS prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Revisi video dan flayer sosialisasi Kegiatan ke 1

149

Dokumentasi Dukung

Data

Gambar 4.2.6.6.1 Dokumentasi revisi video dan flayer Revisi video dan flayer sosialisasi Gambar 4.2.6.6.2 Revisi Flayer sosialisasi gratifikasi

Untuk Revisi video sosialisasi gratifikasi bisa diakses : https://bit.ly/Draft-gratifikasi-video2 Revisi kedua https://bit.ly/Sosialisasi-Gratifikasi-A

150

Gambar 4.2.6.6.3 Gambar Revisi Video sosialisasi gratifikasi

4.2.6.7

Tahapan Ketujuh Kegiatan Ke-6 Tabel 4.2.6.7.1 Tahapan Ketujuh Kegiatan Ke-6

Tahapan kedua Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan kedua dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan kedua terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Melakukan koordinasi dengan pihak promkes dan IT untuk pemasangan pamflet dan video sosialisasi 1 Oktober 2021

Dan melakukan koordinasi dengan pihak Humas dan IT dengan saling menghargai tidak memaksakan kehendak sebagai aktualisasi nilai MP. Nasionalsime Koordinasi yang dilakukan dengan sopan santun dan komunikasi yang baik sebagai bentuk nilai MP. Etika Publik

Dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak promkes dan IT untuk pemasangan pamphlet dan video sosialisasi bertujuan demi bejalan demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melaksanakan koordinasi dengan pihak promkes dan IT untuk pemasangan pamphlet dan video sosialisasi bertujuan demi bejalan yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya

151

Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Laporan koordinasi

Gambar 4.2.6.7.2 Dokumentasi melakukan koordinasi dengan pihak promkes dan IT untuk pemasangan flayer dan video sosialisasi Laporan Koordinasi Untuk pemutaran video sosialisasi gratifikasi akan diputarkan di layar televisi ruang tunggu poli yang akan diupload videonya dalam SIM-RS BBKPM Bandung dan akan diputar secara terjadwal tiap hari dengan dikondisikan dengan video promosi kesehatan lainnya. Untuk penanggung jawab pemutaran video sosialisasi gratifikasi dilakukan oleh Ruly bagian IT. Sedangkan untuk pemasangan flayer akan dipasangkan di area ruang tunggu poli pasien di lantai 3 dengan penangung jawab Novi dari Promosi Kesehatan.

152

4.2.6.8

Tahapan Kedelapan Kegiatan Ke-6 Tabel 4.2.6.8.1 Tahapan Kedelapan Kegiatan Ke-6

Tahapan ketiga Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan ketiga dengan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi tahapan ketiga terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS Output Tahapan Kegiatan ke 1 Dokumentas i Data Dukung

Melakukan monitoring pelaksanaan sosialisasi dengan media digital yang telah dilakukan. 4 Oktober - 7 Oktober

Dan melakukan monitoring secara mandiri dan kepedulian atas pelaksanaan sosialisasi gratifikasi sebagai aktualisasi nilai MP. Anti korupsi. Monitoring dilakukan secara konsisten dan bukti yang jelas bawah kegiatan telah dilaksanakan penuh tanggung jawab sebagai aktualisasi nilai MP. Akutanbilitas Dengan Melakukan monitoring pelaksanaan sosialisasi dengan media digital yang telah dilakukan bertujuan agar pelaksanaan sosialisasi berjalan sebagaimana mestinya demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan monitoring pelaksanaan sosialisasi dengan media digital yang telah dilakukan bertujuan agar pelaksanaan sosialisasi berjalan sebagaimana mestinya yang telah dilakukan bertujuan agar pelaksanaan sosialisasi tetap dilaksanakan yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Laporan monitoring pelaksanaan sosialisasi

Gambar 4.2.6.8.1 Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi

153

Gambar 4.2.6.8.2 Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi

Gambar 4.2.6.8.3 Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi

Gambar 4.2.6.8.4 Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi

Laporan monitoring pelaksanaan sosialisasi Flayer telah dipasang diruang tunggu poli lantai 3, dan video telah diputar secara berkala di televisi antrian pasien. Kedua sosialisasi yang dilakukan masih berlangsung hingga saat ini.

154

4.2.7 Kegiatan Ke-7 Evaluasi hasil kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi berbasis digital pada masa pandemi 4.2.7.1

Tahapan pertama Kegiatan Ke-7 Tabel 4.2.7.1.1 Tahapan Pertama Kegiatan Ke-7

Tahapan pertama Pelaksanaan Kegiatan Keterkaitan tahapan pertama dengan Substansi Mata Pelatihan

Mengumpulkan data hasil pelaksanaan sosialisasi program kerja 4 Oktober – 7 Oktober

Melakukan pengumpulan data analisis Hasil pelaksanaan sosialsiasi progam kerja secara konsisten dan penuh tanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagai aktualisasi nilai MP. Akuntabilitas. Data yang dikumpulkan dengan bantuan computer sehingga bias mendapatkan data secara efektif dan efisien sebagai aktualisasi nilai MP. Komitmen Mutu Kontribusi tahapan Dengan Mengumpulkan data hasil pelaksanaan sosialisasi pertama terhadap program kerja bertujuan sebagai bahan evaluasi untuk bisa Visi dan Misi meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialisasi kedepannya BBKPM Bandung demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Mengumpulkan data hasil pelaksanaan sosialisasi program BBKPM Bandung kerja bertujuan sebagai bahan evaluasi untuk bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialisasi kedepannya yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan dengan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan Kedudukan Dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Peran PNS prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Daftar data hasil pelaksaan kegiatan sosialisasi Kegiatan ke 1 Daftar Data Dukung Aktualisasi Optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi Flayer telah terpasang pada periode pemantauan Berdasarkan log pemutaran video histori di SIM-RS periode pemantauan Sedangkan jumlah pasien yang melihat berdasarkan pemantauan CCTV sesuai waktu pemutaran video.

155

Gambar 4.2.7.1.1 Pengiriman Video Sosialisasi Melalui Whatapp Kepada Pegawai

Tabel 4.2.7.1.2 log pemutaran video No 1 2 3 4 5

Tanggal 4 Oktober 5 Oktober 6 Oktober 7 Oktober 8 Oktober

Waktu (dalam WIB) 08.21, 09.35, 10.47, 11.58, 14.11. 08.15, 09.29, 10.41, 11.52, 14.05. 08.28, 09.42, 10.54, 12.05, 14.18. 08.34, 09.48, 11.00, 12.11, 14.24. 08.25, 09.39, 11.51, 12.12, 14.15.

156

Tabel 4.2.7.1.3 Jumlah Pasien pada Pemutaran Video No Tanggal Pemutaran Ke 1 1 4 18 orang Oktober 2 5 21 orang Oktober 3 6 15 orang Oktober 4 7 12 orang Oktober 5 8 17 orang Oktober

4.2.7.2

Pemutaran Pemutaran Pemutaran Pemutaran Jumlah Ke 2 Ke 3 Ke 4 Ke 5 27 orang 32 orang 15 orang 2 orang 94 orang 31 orang

29 orang

13 orang

3 orang

97 orang

24 orang

27 orang

18 orang

2 orang

86 orang

25 orang

28 orang

15 orang

1 orang

81 orang

27 orang

34 orang

29 orang

2 orang

109 orang

Tahapan Kedua Kegiatan Ke-7 Tabel 4.2.7.2.1 Tahapan Kedua Kegiatan Ke-7

Melakukan wawancara terkait hasil kegiatan sosialiasi yang dilakukan 7 Oktober – 8 Oktober

Melakukan wawancara dengan bertanya dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan sopan dan ramah sebagai aktualisai nilai MP. Etika public sehingga banyak informasi yang dapat diterima. Menuliskan hasil wawancara dengan jujur tidak ditambah ataupun dikurangi maupun dipengaruhi sewaktu wawancara dilakukan sebagai bentuk nilai aktualisasi MP. Anti Korupsi Dengan melakukan wawancara terkait hasil kegiatan sosialiasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data hasil evaluasi dari secara independen demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan wawancara terkait hasil kegiatan sosialiasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data hasil evaluasi dari secara independen yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Notulen wawancara

157

Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.7.2.1 Sosialisasi

Dokumentasi

Wawancara

Hasil

Kegiatan

Gambar 4.2.7.2.2 Sosialisasi

Dokumentasi

Wawancara

Hasil

Kegiatan

Gambar 4.2.7.2.3 Sosialisasi

Dokumentasi

Wawancara

Hasil

Kegiatan

158

Gambar 4.2.7.2.4 Sosialisasi

Dokumentasi

Wawancara

Hasil

Kegiatan

Gambar 4.2.7.2.5 Sosialisasi

Dokumentasi

Wawancara

Hasil

Kegiatan

Gambar 4.2.7.2.6 Sosialisasi

Dokumentasi

Wawancara

Hasil

Kegiatan

159

Gambar 4.2.7.2.7 Sosialisasi

Dokumentasi

Wawancara

Hasil

Kegiatan

Gambar 4.2.7.2.8 Sosialisasi

Dokumentasi

Wawancara

Hasil

Kegiatan

Gambar 4.2.7.2.9 Sosialisasi

Dokumentasi

Wawancara

Hasil

Kegiatan

160

Gambar 4.2.7.2.10 Sosialisasi

Dokumentasi

Wawancara

Hasil

Kegiatan

Gambar 4.2.7.2.11 Sosialisasi

Dokumentasi

Wawancara

Hasil

Kegiatan

161

Tabel 4.2.7.2.2 Notulen wawancara hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan Wawancara Hasil Kegiatan Sosialisasi Tanggal Waktu Tempat

Pelaksana Tugas Narasumber Mochamad 1. Dewi Puji Abdul Muis Parwati, S.Kep, Rustandi, Ners (Perawat SE. Ahli Madya) 2. Lili Darwati (Persediaan) 3. Dian Permana, SE. (Bendahara Penerimaan) 4. Fardini Widyanti, SE. (Bendahara Pengeluaran) 5. Kusminar, SAP (Kepegawaian) 6. Tia Mutiara Merliana (Pelayanan JamKes) 7. Dinar Monitha Nurdiani (Sanitarian) 8. Aay Ahmad Ihyahul Husna (Perawat Terampil) 9. Ratih Wiharni (Perawat Terampil)

15 September 2021 12.30 – 14.00 WIB Lingkungan BBKPM Bandung

162

Agenda

10. Novi Ratna Sari, S.Psi (Promkes) 11. Rudi Supriadi (Petugas Keamanan) 12. Nadira Novianti (Pramubakti) 13. Ruly Pranajaya Paramita (Ahli Komputer) Notulen: Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

Wawancara Hasil Kegiatan Sosialisasi

Topik

Flayer Gratifikasi

Kesimpulan Hasil Pertemuan

Rekomendasi

Huruf terlalu kecil dan ramai Untuk diperbesar untuk bagain yang Tanya dan disesuaikan gratifikasi komposisinya

Warna Tanya gratifikasi tidak Penggunaan warna jelas lebih jelas

Informasi baru sedikit ditambilkan untuk bervariatif lagi

yang Membuat lebih baru gratifikasi

163

kajian terkait

Rencana Tindak Lanjut

PIC

Target Waktu Penyelesai an Dilakukan Mochamad Semester 2 penyesuaian Abdul Muis tahun 2021 komposisi isi Rustandi, dalam pembuatan SE. flayer Dalam Mochamad Semester 2 pembuatan flayer Abdul Muis tahun 2021 untuk lebih jelas Rustandi, dalam pemilihan SE. warna Pembuatan flayer Mochamad Semester 2 dengan materi Abdul Muis tahun 2021 yang berbeda Rustandi, SE.

Ket/ Stat us

Diganti tiap berkala biar tidak Membuat bosan flayer berbeda

Semester 2 tahun 2021

Jadi lebih mengetahui seputar gratifikasi

Semester 2 tahun 2021

Video Gratifikasi

Suaranya terlalu kaku dan tidak berperasaan

Tulisannya terlalu kecil

Lebih variatif kembali terutama dalam materi yang disampaikan

Videonya tergolong formal dengan fokus visualisasi

Ada materi baru yang telah didapat

Unit Pengendalian Gratifikasi

Untuk lebih disosialisasikan keberadaan Unit Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung

desain Pembuatan flayer Mochamad yang yang berbeda Abdul Muis Rustandi, SE. Untuk lebih Melakukan kajian Mochamad ditingkan kembali dan konsultasi Abdul Muis dalam materi yang Rustandi, diberikan SE. Untuk melakukan Pembuatan Mochamad dabbing sendiri videod dengan Abdul Muis atau mencari jenis sumber suara lain Rustandi, suara lain SE. Dilakukan Pembuatan video Mochamad Penyesuaian harus disesuaikan Abdul Muis ukuran huruf yang dengan resolusi Rustandi, digunakan video secara SE. keseluruhan Melakukan kajian Lebih variatif Mochamad baru terkait dalam pembuatan Abdul Muis gratifikasi video gratifikasi Rustandi, SE. Mencari referinsi Pembuatan video Mochamad lain dengan inspirasi Abdul Muis lain Rustandi, SE. Lebih ditingkatkan Malakukan kajian Mochamad dalam dan analasis Abdul Muis pengembangan materi yang Rustandi, materi mudah SE. disampaikan Lebih diperbanyak Pembuatan Mochamad media sosialisasi media sosialisasi Abdul Muis

164

Semester 2 tahun 2021

Menjadi teladan percontohan Mengkaji ulang dalam penolakan maupun materi gratifikasi pelaporan gratifikasi Terbuka dalam proses pelaporan Membuat media yang ada transparansi untuk barang yang telah dilaporkan ke UPG

165

Rustandi, SE. Mengaplikasikan Mochamad penolakan Abdul Muis gratifikasi Rustandi, SE. Melakukan Mochamad koordinasi Abdul Muis dengan pihak IT Rustandi, untuk pembuatan SE. media informasi terkait barang yang dilaporkan ke UPG

Semester 2 tahun 2021

4.2.7.3

Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-7 Tabel 4.2.7.3.1 Tahapan Ketiga Kegiatan Ke-1

Tahapan ketiga

Merumuskan hasil evaluasi berdasarkan wawancara

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan ketiga dengan Substansi Mata Pelatihan

7 Oktober – 8 Oktober

Dan merumuskan hasil evaluasi dengan sesuai dengan data wawancara yang diterima tidak membeda-bedakan atau memilih data wawancara yang diambil karena beda agama atau ras sebagai aktualisasi nilai MP. Nasionalisme. Melakukan perumusan evaluasi dengan detail dan jelas sesuai dengan bahan yang ada secara transparansi sebagai bentuk nilai MP. Akuntabilitas Kontribusi Merumuskan hasil evaluasi berdasarkan wawancara bertujuan tahapan ketiga untuk mendapatkan point penting yang berkesinambungan untuk terhadap Visi bisa menjadi bahan perbaikan demi Memenuhi visi BBKPM dan Misi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di Bandung tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Merumuskan hasil evaluasi berdasarkan wawancara bertujuan BBKPM untuk mendapatkan point penting yang berkesinambungan untuk Bandung bisa menjadi bahan perbaikan yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan dengan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Kedudukan Dan prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola Peran PNS pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Laporan rumusan evaluasi dengan wawancara Kegiatan ke 1 Dokumentasi Data Dukung

Gambar 4.2.7.3.1 Dokumentasi Merumuskan hasil evaluasi berdasarkan wawancara

166

Laporan rumusan evaluasi dengan wawancara 1. Penyampaian materi cukup baik dan tersampaikan, kedepannya untuk lebih variatif lagi pemberian materi yang ada terutama apabila ada peraturan baru yang keluar 2. Menarik dari gambar dan mudah difahami, kedepannya untuk lebih fokus ke visual apabila ada huruf untuk diperjelas dengan warna kontras dan ukuran yang besar 3. Variasi desain yang berbeda tiap pembuatan flayer ataupun video untuk menghindari kejenuhan pembaca 4. Pembuatan video roleplay cara penolakan gratifikasi dan pelaporan gratifikasi ke UPG BBKPM Bandung maupun Ke KPK 5. Melakukan sosialisasi keberadaan Unit Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung 6. Membuat media informasi terkait barang yang dilaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung 7. Membuat komitmen penolakan gratifikasi kepada seluruh pegawai BBKPM Bandung

4.2.7.4

Tahapan Keempat Kegiatan Ke-7 Tabel 4.2.7.4.1 Tahapan Keempat Kegiatan Ke-7

Tahapan kedua

Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan kedua dengan Substansi Mata Pelatihan

7 Oktober

Kontribusi tahapan kedua terhadap Visi dan Misi BBKPM Bandung

Penguatan Nilai BBKPM Bandung

Keterkaitan dengan Kedudukan Dan Peran PNS

Melakukan konsultasi dengan Uinit pengendalian gratifikasi dalam evaluasi kegiatan yang telah dilakukan sebagai peningkatan kualitas berorientasi mutu kedepannya sebagai aktualisasi nilai MP. komitmen mutu Dan melakukan konsultasi dengan sopan santun kepada unit pengendalian gratifikasi dengan lantang tanpa meneriakan suara sebagai bentuk aktualisasi MP. Etika Publik Dengan melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mendapatkan arahan perbaikan atas pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Melakukan konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mendapatkan arahan perbaikan atas pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, professional, keteladan, sinergi dan komunikasi Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari

167

KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Notulen konsultasi Kegiatan ke 1

168

Tabel 4.2.7.4.2 Notulen Konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi Konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi Tanggal Waktu Tempat

8 Oktober 2021 15.00 – 16.00 WIB Lantai 3 Ruang satuan pemeriksa internal (SPI) Gedung BBKPM Bandung

Agenda

Konsultasi dengan unit pengendalian gratifikasi

Topik

Unit Pengendalian Gratifikasi

Kesimpulan Hasil Pertemuan

Rekomendasi

Sosialisasi Keberadaan Unit Melakukan Pengendalian Gratifikasi di sosialisasi terkait BBKPM Bandung Unit Pengendalian Gratifikasi Membuat media informasi terkait Melakukan progress barang yang dilaporkan koordinasi dengan ke Unit Pengendalian Gratifikasi pihak IT dan UPG

169

Rencana Tindak Lanjut

Pelaksana Anggota UPG Tugas Mochamad 1. Tri Nurhayati Abdul Muis Asih, S.KM., Rustandi, SE. M.KM (Ketua UPG) 2. Maelani Prasetianagara, AMK (Sekretaris UPG) Notulen: Mochamad Abdul Muis Rustandi, SE.

PIC

Target Waktu Penyelesai an Membuat media Mochamad Semester 2 sosialisasi Abdul Muis tahun 2021 pengenalan Unit Rustandi, Pengendalian SE. Gratifikasi Melakukan Mochamad Semester 2 sosialisasi media Abdul Muis tahun 2021 informasi terkait

Ket/ Status

Membuat komitmen penolakan gratifikasi kepada seluruh pegawai BBKPM Bandung

Video dan Variasi materi video maupun flayer flayer sosialisasi Sosialisasi

Desain berbeda yang unik tiap pembuatan media sosialisasi

Evaluasi waktu penayangan dan disesuaingan dengan waktu kunjungan

Dibuatkan video yang diputarkan secara khusus di SIM RS untuk pegawai

dalam membuat progress barang media informasi yang dilaporkan ke unit pengendalian gratifikasi Membuat Melakukan selembaran khusus pengajuan dan ataupun baligo persetujuan dalam besar yang pembuatan memuat tanda komitmen pegawai tangan seluruh pegawai dalam menolak gratifikasi Membuat video Melakukan maupun flayer pencarian bahan dengan materi baru terkait yang berbeda sosialisasi terkait gratifikasi gratifikasi Mencari bahan dan Pembuatan desain referensi yang berbeda dari yang sebelumnya dibuat untuk media sosialisasi Melakukan analisis Melakukan kesesuaian waktu koordinasi dengan penayangan tim IT dan promkes dengan waktui untuk kesesuain kunjungan waktu penayangan Membuat video Melakukan analysis yang disesuaikan kebutuhan pegawai dengan kebutuhan untuk video yang pegawai akan dibuat

170

Rustandi, SE.

Mochamad Semester 2 Abdul Muis tahun 2021 Rustandi, SE.

Mochamad Semester 2 Abdul Muis tahun 2021 Rustandi, SE. Mochamad Semester 2 Abdul Muis tahun 2021 Rustandi, SE. Mochamad Semester 2 Abdul Muis tahun 2021 Rustandi, SE. Mochamad Semester 2 Abdul Muis tahun 2021 Rustandi, SE.

4.2.7.5

Tahapan Kelima Kegiatan Ke-7 Tabel 4.2.7.5.1 Tahapan Kelima Kegiatan Ke-7

Tahapan ketiga Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Keterkaitan tahapan ketiga dengan Substansi Mata Pelatihan

Membuat laporan hasil evaluasi dan perbaikan untuk kegiatan sosialisasi kedepannya 7 September - 8 September

Membuat laporan hasil evaluasi dengan jujur dan mandiri sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi sebagai aktualisasi nilai MP. Anti korupsi sehingga akan memberikan perbaikan di kemudian hari. Dan akan dilaksakan perbaikan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan integritas dalam pengerjaannya sebagai bentuk aktualsiasi nilai MP. Akuntabilitas Kontribusi tahapan Dengan Membuat laporan hasil evaluasi dan perbaikan untuk ketiga terhadap kegiatan sosialisasi kedepannya bertujuan sebagai laporan Visi dan Misi perbaikan untuk bisa menjadi rujukan atas pelaksanaan BBKPM Bandung sosialisasi berikutnya demi Memenuhi visi BBKPM menjadi Rujukan Kesehatan Paru masyarakat yang terkemuka di tingkat Nasional dan misi menyelenggaran pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat Penguatan Nilai Dengan Membuat laporan hasil evaluasi dan perbaikan untuk BBKPM Bandung kegiatan sosialisasi kedepannya bertujuan sebagai laporan perbaikan untuk bisa menjadi rujukan atas pelaksanaan sosialisasi berikutnya yang akan memperkuat nilai-nilai BBKPM Bandung dalam integritas, dan professional Keterkaitan Untuk terciptanya Manajemen ASN dalam kedisiplinan dan dengan memenuhi hak kewajiban dalam melayani masyarakat sesuai Kedudukan Dan prinsip keadilan. Sehingga terlaksananya pelayanan WOG pola Peran PNS pelayanan teknis fungsional BBKPM Bandung yang bersih dari KKN dan terciptanya WOG monitoring pengendalian gratifikasi dari BBKPM Bandung kepada Ditjen Pelayanan Kesehatan, Itjen Kemenkes RI dan KPK. Output Tahapan Laporan hasil evaluasi kegiatan sosialiasi Kegiatan ke 1 Laporan hasil evaluasi kegiatan sosialiasi 1. Penyampaian materi cukup baik dan tersampaikan, kedepannya untuk lebih variatif lagi pemberian materi yang ada terutama apabila ada peraturan baru yang keluar 2. Menarik dari gambar dan mudah difahami, kedepannya untuk lebih fokus ke visual apabila ada huruf untuk diperjelas dengan warna kontras dan ukuran yang besar 3. Variasi desain yang berbeda tiap pembuatan flayer ataupun video untuk menghindari kejenuhan pembaca 4. Pembuatan video roleplay cara penolakan gratifikasi dan pelaporan gratifikasi ke UPG BBKPM Bandung maupun Ke KPK 5. Melakukan sosialisasi keberadaan Unit Pengendalian Gratifikasi di BBKPM

171

Bandung 6. Membuat media informasi terkait barang yang dilaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi di BBKPM Bandung 7. Melakukan sosialisasi peer to peer kepada pegawai BBKPM Bandung 8. Membuat komitmen penolakan gratifikasi kepada seluruh pegawai BBKPM Bandung 9. Mengevaluasi waktu penayangan dan disesuaikan dengan waktu kunjungan 10. Dibuatkan video yang putarkan secara khusus di SIM RS untuk pegawai 11. Melakukan sosialisasi peer to peer kepada pegawai BBKPM Bandung

Gambar 4.2.7.5.1 Diagram Jumlah Pasien Yang menonton Video dalam 1 minggu hari kerja

Diagram Jumlah Pasien Yang Menonton Video Dalam 1 Minggu 40 35 30 25

20 15 10 5 0 4 Oktober

5 Oktober

6 Oktober

Pemutaran Ke-1

Pemutaran Ke-2

Pemutaran Ke-4

Pemutaran Ke-5

7 Oktober

8 Oktober

Pemutaran Ke-3

Berdasarkan Diagram diatas dalam seminggu hari kerja rata-rata pasein yang melihat video sosialisasi gratifikasi berjumlah 93 orang tiap harinya. Terutama di pemutaran ke-2 dan ke-3 yakni pukul 9 hingga 11 yang memiliki jumlah pasien terbanyak.

172

Gambar 4.2.7.5.2 Diagram Jumlah Pegawai yang Sudah Menonton

Jumlah Pegawai Yang Sudah Menonton

Sudah Menonton

Belum Menonton

Sedangkan untuk pegawai BBKPM Bandung telah saya kirim melalui WA dengan kondisi terbaca untuk sosialisasi Video dengan jumlah 126 pegawai dari 199 pegawai, yakni 63% total seluruh pegawai yang menerima dan menonton video sosialisasi gratifikasi.

173

4.3

Matrik Rekapitulasi Habituasi Nilai-Nai Dasar PNS dan Nilai Budaya BBKPM Bandung

Rekapitulasi keterkaitan substansi kegiatan dengan nilai nilai dasar PNS ditunjukan pada sebagai berikut : Tabel 3.6.1 Marik rekapitulasi rencana habituasi niali-nilai dasar PNS ANEKA No

MATA Pelatihan

1 Akuntabilitas 2 Nasionalisme 3 Etika publik 4 Komitment mutu 5 Anti korupsi Jumlah aktulisasi per kegiatan

Ke-1

Ke-2

2 1 1 1 1 6

3 2 1 3 1 10

KEGIATAN Ke-3 Ke-4 3 2 3 2 2 12

3 4 1 4 2 14

Ke-5

Ke-6

Ke-7

2 1 1 3 3 10

4 5 5 5 4 23

3 1 1 3 2 10

JUMLAH Aktualsiasi PER MP 20 16 13 21 15 85

Tabel 3.1.2 Rekapitulasi Keterkaitan substansi kegiatan dengan nilai BBKPM Bandung No

Nilai BBKPM Bandung

1 Integritas 2 Profesionalisme 3 Keteladanan 4 Sinergi 5 Komunikasi Jumlah aktulisasi per kegiatan

Ke-1

Ke-2

6 6 2 2 2 18

6 6 1 1 1 15

KEGIATAN Ke-3 Ke-4

6 6 2 2 2 18

7 7 3 3 3 23

174

Ke-5

Ke-6

Ke-7

5 5 1 1 1 13

7 7 3 3 3 23

5 5 2 2 2 16

JUMLAH Aktualsiasi PER Nilai BBKPM Bandung 42 42 14 14 14 126

4.4

Jadwal Kegiatan Aktualisasi Pelaksanaan Kegiatan aktualisasi di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung dilaksanakan mulai tanggal 06 September

sampai dengan 8 Oktober 2021. Adapun rincian rencana jadwal kegiatan aktualisasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Jadwal Kegiatan Aktualisasi sebagai berikut: Tabel 3.7.1 Tabel Jadwal Kegiatan Aktualisasi No 1

Kegiatan Persiapan dan penyampaian gagasan

Tahapan Kegiatan

September 6

Mempersiapkan dengan mengumpulkan data dukung

175

Oktober 22

176

pandemi BBKPM Bandung

177

Implementasi Kegiatan Sosialisasi Pengendalia n Gratifikasi Berbasis Digital Pada masa Pandemi

178

179

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 5.1.1 Kegiatan aktualisasi yang dilakukan selama masa habituasi adalah optimalisasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi yang terdiri dari : -

Pembuatan Surat Keputasan Unit Pengendalian Gratifikasi berdasarkan kondisi terkini

Pembuatan Rencana kerja program pengendalian gratifikasi periode 20212023

Pembuatan Surat Keputasan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi

Pelaksanaan Program Pengendalian gratifikasi yang terdiri dari pembuatan video dan flayer gratifikasi

Monitoring pelaksanaan program pengendalian gratifikasi atas sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer

5.1.2 Pelaksanaan aktualisasi dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai ANEKA (Akuntabiltias, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) dan kedudukan ASN dalam NKRI (whole of govermenent, manajemen ASN dan pelayanan publik) yang diharapkan bisa melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa dalam menjadi seorang ASN yang professional dan berkarakter. 5.1.3 Kegiatan aktualisasi dillaksanakan dari tanggal 10 september sampai 8 oktober 2021 sesuai dengan rancangan aktualisasi yang terdiri dari 7 kegiatan dengan beberapa tahapan dengan total 42 tahapan kegiatan dan semuanya sudah terlaksana dengan baik 5.1.4 Perbedaan yang terjadi dari rancangan dengan pelaksanaan aktualisasi adalah dari tanggal pelaksanaan pada beberapa tahapan kegiatan yakni untuk tahapan kegiatan perbaikan, monitoring dan penerimaan Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi dari Kepala BBKPM Bandung. Hal ini disebabkan karena diperlukan banyak waktu dalam penetapan surat keputusan bukan hanya dari kepala BBKPM Bandung tetapi juga verbal dari seluruh struktural di BBKPM Bandung

180

5.2 Saran 5.2.1 Untuk Peserta Pelatihan Dasar -

Dalam rancangan aktualisasi untuk dipertimbangkan sebelumnya karena pengerjaan akan dilakukan diluar jam kantor ditambah apabila ada penugasan khusus dari atasan hal ini akan menghambat kegiatan aktualisasi

Untuk diperhatikan apabila ada tahapan kegiatan yang berhubungan dengan pihak lain untuk bisa dijadwalkan atau direncanakan secara seksama dan dipertimbangkan juga resiko apabila pihak lain tidak bersedia

Beberapa tahapan kegiatan yang melibatkan penetapan Surat Keputusan untuk diberikan waktu proses yang cukup lama

Melaksanakan rencana tindak lanjut pelaksanaan aktualiasasi dengan baik

Untuk menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA dan Kedudukan ASN dalam NKRI dalam melaksankan tugas sebagai ASN

5.2.2 Untuk Instansi BBKPM Bandung -

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) wajib melaksanakan semua Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik dan bersih di lingkungan Satuan Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung.

Upaya memperkuat pembangunan Zona Integritas dilingkungan BBKPM Bandung adalah dengan dilakukannya persiapan BBKPM Bandung menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya yang dilakukan untuk implementasi wilayah bebas korupsi di BBKPM Bandung adalah melalui upaya pemenuhan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dengan lebih baik dan terdokumentasi.

Untuk mensosialisasikan nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari ANEKA ke seluruh pegawai di BBKPM Bandung

5.2.3 Untuk Penyelengara Kegiatan Bapelkes Cikarang -

Sebagai bahan rujukan dalam pelaporan aktualisasi dalam optimalisasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di BBKPM Bandung

Pelaksanaan

pelatihan

dasar

CPNS

untuk

lebih

pembelajaran terutama yang dilaksanakan secara daring.

181

interaktif

dalam

5.3 Rencana Tindak Lanjut 5.3.1 Melakukan monitoring secara berkelanjutan untuk sosialisasi gratifikasi berbentuk video dan flayer yang sudah dipasang di lingkungan BBKPM Bandung -

Berdasarkan evaluasi untuk pemasangan video lebih baik diutamakan pada jam 9 hingga jam 11 yang memiliki rata-rata jumlah pasien yang lebih banyak dibanding waktu lain

Dan untuk pegawai lebih baik melakukan sosialisasi secara berkala melalui whatsapp secara mandiri

5.3.2 Melaksanakan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi yang telah dibuat yang terdiri dari : -

Sosialisasi Gratifikasi dan Sponsorship di lingkungan BBKPM Bandung yang akan dilaksanakan pada 9 Desember di hari anti korupsi

Sosialisasi melalui artikel tentang gratifikasi di website BBKPM Bandung dengan target semester 2 tahun 2021

Sosialisasi melalui dokumentasi dasar hukum dan penjelasan gratifikasi di website BBKPM Bandung target semester 2 tahun 2021

Menerima konsultasi dan pelaporan gratifikasi di lingkungan BBKPM Bandung setiap hari

5.3.3 Melaksanakan tugas sebagai ASN dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi disertai penerapan kedudukan ASN dalam NKRI yang terdiri dari pelayanan publik, Manajemen ASN dan Whole of Goverment

182

DAFTAR PUSTAKA

Rencana Strategis Bisnis Tahun 2020-2024 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2020 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi tahun 2019 Laporan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi 2020 Laporan gratifikasi tahun 2020 semester 1 Laporan gratifikasi tahun 2020 semester 2 Laporan gratifikasi tahun 2021 semester 1 Laporan tindak lanjut Unit Pengendalian Gratifikasi tahun 2020 semester 1 Laporan tindak lanjut Unit Pengendalian Gratifikasi tahun 2020 semester 2 Rustandi, M. A. M. 2021. Laporan rancangan aktualisasi Optimalisasi pelaksanaan rencana kerja program pengendalian gratifikasi. Bekasi : Bapelkes Cikarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/306/2014 Tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/308/2016 Tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan Keputusan Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Nomor : KP.04.03/I/969/2016 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi

183

Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2015. Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2015. Nasionalisme Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2015. Etika Publik Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2015. Komitmen Mutu Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2015. Anti Korupsi Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen ASN. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Whole of Government. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Pelayanan Publik. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Habituasi. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

184

LAMPIRAN

Link Video Sosialisasi

https://bit.ly/Sosialisasi-Gratifikasi-A

185