2.4 Nilai-nilai dasar Profesi ASN

NIP : 19911001 2020 12 2 009 Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIA Jabatan : Analisis Data dan Informasi Unit Kerja : Sie Pelayanan Teknis, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta

2.4 Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN

2.4.1 Nilai-Nilai Dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,

Komitmen Mutu, Anti Korupsi)

Nilai-nilai dasar harus dipahami oleh ASN terdiri dari ANEKA yang merupakan singkatan dari Akuntabiltas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu Dan Anti Korupsi. Nilai-nilai dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.

Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai- nilai publik. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Alat akuntabilitasnya berupa perencanaan strategis (Strategic

Plans), kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja akuntabel, ada beberapa nilai dasar yang harus diperhatikan yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan dan konsistensi

b. Nasionalisme

ASN yang memiliki Nasionalisme yang kuat adalah PNS yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pelaksana Kebijakan Publik, Pelayan Publik, dan Perekat dan Pemersatu Bangsa. ASN harus mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebaga pelayan publik yang berintegritas. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah

Sila 1: KetuhananYangMahaEsa

1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan YME. 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan YME, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Mengembankan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayan yang berbedabeda terhadap Tuhan YME. 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan YME. 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain. Sila 2: KemanusiaanyangAdil danBeradab

1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME. 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa memebeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan lainnya. 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8) Berani membela kebenaran dan keadilan. 9) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila 3: PersatuanIndonesia

1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan bangsa apabila diperlukan. 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila 4: KerakyatanyangdipimpinolehHikmatKebijaksanaandalam PermusyawaratanPerwakilan

1) Sebagai warga Negara dan warga masyarakat, setiap manusia

Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas

kepentingan pribadi dan golongan. 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai hati nurani yang luhur. 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan persmusyawaratan. Sila 5: KeadilanSosialbagi SeluruhRakyatIndonesia

1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4) Menghormati hak orang lain. 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9) Suka bekerja keras. 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11)Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

c. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang mentukan baik-buruk, benar-salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk

mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar dari etika publik sebagaimana tercantum dalam

Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut: a. Memegang teguh ideologi Pancasila; b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan;

d. Komitmen Mutu

Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholders. Aspek utama yang menjadi targer stakeholders adalah layanan yang komitmen pada mutu, melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Efektivitas menunjukkan tercapainya target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana

pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nilai-nilai dasar dari komitmen mutu antara lain efektivitas dan efisiensi, inovasi, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customers atau clients, memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan memelihara agar customers/clients tetap setia, menghasilkan produk/jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak pemborosan, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customers/clientsmaupun perkembangan teknologi, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark.

e. Anti Korupsi

Selaras dengan kata asalnya dari bahasa latin yaitu corruptio, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas.

Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek namun dapat berdampak secara jangka panjang. Nilai-nilai dasar anti korupsi meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil.

2.4.2 Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI

Dalam melaksanakan tugasnya, ASN wajib mengetahui peran dan kedudukannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar dapat memahami peran dan kedudukan ASN dalam NKRI.

a. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1) Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: a) ASN, merupakan pegawai berstatus tetap dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), merupakan pegawai dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dalam jangka waktu tertentu. 2) Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur Negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan politik. 3) Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian merupakan satu kesatuan. 4) Fungsi pegawai ASN adalah: a) Pelaksana Kebijakan Publik b) Pelayan Publik c) Perekan dan Pemersatu Bangsa 5) Pegawai ASN bertugas: a) Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. c) Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Wholeof Government

Whole of Governement atau disingkat WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Berikut praktek

WoG dalam Pelayanan Publik: a) Berdasarkan Jenis 1. Pelayanan yang bersifat administratif 2. Pelayanan jasa 3. Pelayanan barang 4. Pelayanan regulatif b) Berdasarkan Pola 1. Pelayanan Teknis Fungsional 2. Pelayanan Satu Atap 3. Pelayanan Satu Pintu 4. Pelayanan Terpusat 5. Pelayanan Elektronik

c. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Unsur penting dalam pelayanan antara lain unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentinga dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, berikut prinsip yang baik dalam pelayanan publik yakni partisipatif, transparan, responsive, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel dan berkeadilan.