3. Kedudukan dan Peran PNS

3. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

Peran dan kedudukan PNS dalam NKRI meliputi tiga hal yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government (WoG).

a. Manajemen ASN

Manajemen ASN merupakan bentuk pengelolaan ASN untuk menghasilkan individu ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari segala intervensi politik, serta bersih dari segala macam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjalankan perannya dengan baik, ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Sesuai dengan asas proposionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetepan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan penghargaan, pemberhentian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan perlindungan. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar- Instansi Pemerintah.

b. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan maupun rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundangundangan bagi setaip warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik, antara lain: Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi, Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara, Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang, Pelayan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, namun juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Tiga unsur penting dalam pelayanan publik meliputi:

1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. 2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. 3. Kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Sembilan prinsip pelayanan publik adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain:

1. Responsif terhadap pelanggan/memahami pelanggan 2. Membangun visi dan misi pelayanan 3. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan 4. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait pelayanan yang baik 5. Memberikan apresiasi kepada pegawai Beberapa etiket dasar yang harus dimiliki ASN dalam pelayanan publik yaitu politeness, respecful, attentive, cooperative, tolerance, informality, dan self control.

c. Whole of Government (WoG)

WoG (Whole of Government) adalah pendekatan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor