PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Pemuda Nomor 127 – 133, Semarang, Kode Pos 50132 Telepon (024)35155921, 3515592, 3584924–29 Faximili (024) 3546802, e-mail : bappeda@jatengprov.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 487.22 / 2127 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
3.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaa Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
6.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 82);
7.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
8.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1 tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10.
Keputusan Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Nomor : 481.16/320/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Tim Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
Menetapan klasifikasi informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini Penetapan klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mendasarkan pada peraturan perundangundangan, asas kepatutan dan kepentingan umum. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundangundangan yang berlaku, atas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal
: Semarang : 30 Januari 2014
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
HERRU SETIADHIE
Lampiran :Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Nomor : Tanggal : Hal :Klasifikasi Informasi Publik Bappeda Provinsi Jawa Tengah
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat yang Menguasai Informasi
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan
1
2
3
4
5
6
7
Jenis Media yang Memuat Informasi 8
1
Informasi tentang Profil BAPPEDA
a.
Visi dan Misi
Kepala BAPPEDA
Kasubag Program
2008
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
b.
Rencana Strategis
Kepala BAPPEDA
Kasubag Program
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
c.
Struktur Organisasi dan Profil BAPPEDA
Sekretaris
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2008
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
d.
Sumber Daya Manusia yg dimiliki (jumlah, komposisi, kompetensi pegawai)
Sekretaris
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
e.
Tugas, wewenang dan fungsi
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
2 a.
Ringkasan Program dan Kegiatan Bappeda Nama Program Kepala Kasubbag dan Kegiatan BAPPEDA Program
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
b.
Penanggungjawab dan pelaksana program
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
c.
Target can capaian program dan kegiatan
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
d.
Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
e.
Nilai anggaran
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
f.
Agenda penting Bappeda
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
- Rencana rakor dll, pada SKPD, Kab/Kota pada
Kepala BAPPEDA
Kasubbag
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
Jenis Media yang Memuat Informasi 8
No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat yang Menguasai Informasi
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan
1
2
3
4
5
6
7
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
TA 2014 - Rencana pelaksanaan Diklat - Agenda penting lainnya 3.
Program
Hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Ringkasan Kepala Kasubbag informasi kinerja BAPPEDA Keuangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2013
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
4.
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Kepala BAPPEDA
Sekretaris selaku PPID
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website/ papan informasi
5.
Informasi peraturan, keputusan dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Bappeda
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
6.
Pengumuman pengadaan barang dan jasa
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
a.Rencana pengadaan barang dan jasa
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
b.Pengumuman proses pengadaan
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
B. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat yang Menguasai Informasi
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan
Jenis Media yang Memuat Informasi 8
1
2
3
4
5
6
7
1.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2005
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2008
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat yang Menguasai Informasi
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan
1
2
3
4
5
6
7
Jenis Media yang Memuat Informasi 8
Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 3.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2013
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
4.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2013
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2012
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
5.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2014
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2013
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
6.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2015
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
7.
Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (MDGs) Provinsi Jawa Tengah 20102015
Kepala BAPPEDA
Kasubbid Pendidikan, Mental dan Spiritual
2010
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
8.
Rencana Aksi Daerah Pengurangan Gas Emisi Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah 2010-2020
Kepala BAPPEDA
Kasubbid Sumber Daya Alam dan Pertanian
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
9.
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah 2010-2015
Kepala BAPPEDA
Kasubbid Sumber Daya Alam dan Pertanian
2010
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
10.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029
Kepala BAPPEDA
Kasubbid Pengembang an Wilayah
2009
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
11.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
12.
Rencana Kerja Tahunan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Kepala BAPPEDA
Kasubbag Program
2013
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
13.
Rencana Kerja Tahunan Bappeda
Kepala BAPPEDA
Kasubbag
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
Website
No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat yang Menguasai Informasi
1
2
3
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan
4
5
6
7
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Jenis Media yang Memuat Informasi 8
Program
C. WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA No
Ringkasan Isi Informasi (Perihal)
Pejabat yang Menguasai Informasi
1
2
3
4
5
6
7
Kasubbag Umum dan Kepegawaia n
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2014
Softcopy & Hardcopy
5 tahun
1.
Prosedur dini dan evakuasi keadaan darurat kebakaran gedung
Penanggung Jawab Pembuatan Informasi
Waktu Pembuatan Informasi
Format Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan
Jenis Media yang Memuat Informasi 8
Website
II.INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN No
Konten Informasi
Dasar Hukum
Alasan Informasi Yang Dikecualikan
1
2
3
4
Batas Waktu Pengecualian 5
Konsekuensi Akibat Jika Manfaat Jika Informasi Informasi Dibuka Ditutup 6
7
1
Biodata PNS
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tenteang KIP Pasal 17 huruf h
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2
Dokumen /berkas/arsip PNS
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d. 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disipllin
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h
Melindungi hak dasar menusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4
Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawi nan
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d. 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
No
Konten Informasi
Dasar Hukum
Alasan Informasi Yang Dikecualikan
1
2
3
4
Batas Waktu Pengecualian 5
Konsekuensi Akibat Jika Manfaat Jika Informasi Informasi Dibuka Ditutup 6
7
tentang KIP Pasal 17 huruf h. 5
Daftar nilai DP-3 PNS
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf - PP No. 10 Tahun 1979 Tentang penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM
Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6
Data rekam medis PNS
- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf - Permenkes RI No. 269/MENKES/ PER/III/2008 Tentang Rekam Medis (Pasal 10)
Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi
Tidak Terbatas
- Mengungkap data pribadi PNS - Dapat merugikan PNS - Melanggar HAM
- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS
7
Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
− UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H − UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i − PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.
Sebagai Dasar Penetapan Kebijakan Dalam Pembinaan PNS
Terbatas sampai dengan pelantikan
Menggangg, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum