>> |
1
SAMBUTAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI Gejolak perekonomian global melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Sebagai negara produsen sekaligus konsumen minyak, Indonesia cukup terpukul dengan kenaikkan harga minyak, mengingat harga BBM di Indonesia yang masih disubsidi. Sebagaimana diketahui, bahwa pemberian subsidi BBM sebenarnya tidak semua tepat sasaran, karena sebagian besar jatuh pada masyarakat golongan menengah ke atas. Untuk itu, upaya pemerintah mengubah skema pemberian subsidi sangatlah mutlak guna menciptakan rasa keadilan, khususnya masyarakat miskin. Upaya itu sejalan dengan tugas negara dalam melindungi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain mengupayakan kondisi APBN yang sehat dan kredibel, pemerintah juga melakukan kebijakan intervensi/perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok miskin, dan melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Untuk memahami latar belakang pemerintah mengambil kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Keuangan bersama Departemen Komunikasi dan Informatika menerbitkan Buku Panduan 6 Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM. Melalui buku ini kiranya penyebarluasan Informasi kebijakan pemerintah tentang Kebijakan Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Program Penanggulangan Kemiskinan dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Jakarta, Mei 2008 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MUHAMMAD NUH Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
2 |<< Pilihan Sulit, Tapi Perlu
Pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah pil pahit, yang di negeri mana pun tidak pernah populer. Tapi pemerintah yang berpikir rasional harus sanggup melakukannya, demi kepentingan bersama yang lebih baik. Di tengah-tengah capaian kehidupan yang lebih baik di berbagai bidang, bangsa kita dihadang persoalan dan tantangan baru sebagai akibat dari dua ancamana krisis ekonomi pada tingkat dunia. Pertama, adalah krisis harga minyak. Yang kedua, adalah krisis harga pangan. Yang sesungguhnya bisa ditambahkan satu lagi, yaitu gejolak keuangan yang juga ikut mempersulit keadaan ekonomi pada tingkat dunia. Sebenarnya pemerintah telah melaksanakan upaya dengan menetapkan kebijakan stabilisasi harga, dengan tujuan harga-harga tidak terus naik untuk antisipasi krisis harga pangan. Akan tetapi kenaikan harga minyak dunia ternyata memberikan pukulan ekonomi bagi negeri kita. Harus diakui, masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang ini amat berat. Karena itulah, Pemerintah mencarikan jalan keluarnya, mencarikan solusinya, dengan harapan kita bisa mengurangi beban yang berlebihan pada kehidupan rakyat kita. Pilihan yang tersedia adalah bad of the bad atau memilih yang buruk diantara yang buruk. Pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah pil pahit, yang di negeri mana pun tidak pernah populer. Tapi pemerintah yang berpikir rasional harus sanggup melakukannya, demi kepentingan bersama yang lebih baik.
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
>> |
3
#1
MENGAPA HARGA BBM HARUS DINAIKKAN, APA AKIBAT KALAU TIDAK DINAIKKAN?
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
4 |<<
â&#x20AC;˘
Sejak setahun terakhir harga minyak dunia naik dua kali lipat dari $60 dollar per barrel menjadi $120 per barrel pada bulan Mei 2008. Sedangkan harga BBM dalam negeri tidak berubah sejak Oktober 2005, yaitu harga Bensin Premium adalah Rp 4500 per liter, Solar Rp 4300 per liter, dan Minyak Tanah Rp 2000 per liter. Padahal harga sebenarnya (harga keekonomian/internasional) dari Bensin Premium adalah sebesar Rp 8600 per litter, harga Solar adalah Rp 8300 per liter, dan harga Minyak Tanah Rp 9000 per liter. Artinya subsidi yang ditanggung pemerintah-yaitu perbedaan antara harga dalam negeri dan harga sebenarnya untuk per liter Bensin Premium adalah (Rp 8600 â&#x20AC;&#x201C; Rp 4500) atau Rp 4100 per liter. Subsidi Solar adalah (Rp 8300-Rp 4300) atau Rp 4000 per liter, dan subsidi minyak tanah adalah (Rp 9000- Rp 2000) atau Rp 7000 per liter. â&#x20AC;˘ Tabel 1 menunjukkan komposisi harga BBM berdasarkan realisasi bulan Maret 2008. Dapat dilihat bahwa kontribusi minyak mentah berkisar 68-78% dari harga keekonominan. Sisanya berupa marjin pengilangan ( %), marjin transportasi dan distribusi (%) dan PPN dan Pajak BBM (untuk Daerah) (%). Jadi jelas pergerakan harga keekonomian BBM sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah di pasar dunia. â&#x20AC;˘ Jika harga BBM dalam negeri tidak dinaikkan, maka terjadi perbedaan harga yang sangat besar antara harga BBM di dalam negeri dengan luar negeri. Karena harga minyak di luar negeri jauh lebih mahal dibandingkan harga BBM didalam negeri, maka BBM didalam
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
>> |
5
negeri yang murah tersebut menarik untuk diselundupkan dan dijual ke luar negeri. Akibatnya, pembelian BBM bersubsidi di dalam negeri meningkat, tetapi bukan hanya digunakan untuk konsumsi domestik, tetapi juga diselundupkan keluar Indonesia untuk dijual lagi pada tingkat harga yang jauh lebih tinggi. Artinya subsidi BBM yang sangat besar mudah diselewengkan ke luar negeri, sehingga anggaran subsidi BBM tidak dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia.
Tabel 1. Struktur Harga BBM per Maret 2008 Deskripsi
Kerosin
Solar
Premium
% thd harga ekonomi Harga Ekonomi (HE)
100.0
100.0
100.0
Pajak (PPN dan PKB)
9.1
13.6
13.0
Marjin Transportasi dan Distribusi
7.5
7.2
7.2
Marjin Pengilang
14.8
14.1
3.2
Harga Minyak Bumi
68.6
65.2
76.6
Harga Jual
22.9
46.7
57.4
Subsidi per liter
77.1
53.3
42.6
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
6 |<< â&#x20AC;˘
Pengurangan subsidi BBM harus dilihat pula sebagai kebijakan Redistribusi. Subsidi BBM juga lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah kaya. BBM dikonsumsi oleh mereka yang punya mobil dan motor. Semakin kaya seseorang/rumah-tangga maka semakin memiliki beberapa mobil atau motor, yang artinya semakin banyak menggunakan BBM. Dengan demikian rumah tangga kaya menikmati anggaran subsidi BBM dari pemerintah jauh lebih banyak dibanding keluarga miskin. Hasil survey Susenas-BPS, menunjukkan 70% subsidi BBM dinikmati oleh keluarga menengah ke atas di Indonesia (40% rumah tangga terkaya). Kalau rata-rata pemakaian bensin per mobil pribadi adalah 10 liter per hari, artinya pemilik mobil mendapat subsidi Negara sebesar Rp 41.000 per hari untuk pemakai premium, atau Rp 40.000 untuk pemakai solar. Dalam sebulan mereka mendapatkan minimal sekitar Rp 1.000.000- Rp 1.200.000 (bila diasumsikan hari kerja adalah 25 hari sebulan) dalam bentuk subsidi BBM. Apabila keluarga menengah ke atas memiliki lebih dari satu mobil dan dengan jumlah CC yang besar sehingga boros bensin, merekalah yang menikmati subsidi BBM lebih banyak lagi. â&#x20AC;˘ Rakyat miskin tidak memiliki mobil bahkan motor, oleh karena itu mereka tidak menikmati subsidi BBM secara langsung seperti pemilik kendaraan bermotor diatas. Mereka menikmati subsidi BBM secara tidak langsung yaitu dengan naik kendaraan/transportasi umum yang membeli BBM dengan harga murah. Subsidi BBM yang disediakan oleh pemerintah melalui anggaran (APBN) diperkirakan akan mencapai Rp 190 triliun-dengan harga minyak dunia rata-rata mencapai US110 dollar
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
>> |
â&#x20AC;˘
â&#x20AC;˘
â&#x20AC;˘
7
per barel- dimana sekitar Rp 133 triliun (70%) dinikmati kelompok berpendapatan menengah dan kaya yang biasanya tinggal di perkotaan. Orang miskin baik di kota dan terutama di pedesaan menikmati sangat kecil subsidi BBM tersebut. Berdasarkan data Ditlantas Polri dan hasil survey BPh Migas, porsi konsumsi BBM/ kapita/hari untuk transportasi umum sudah termasuk bis hanya 0.9 persen dari total konsumsi total. Jika ada kenaikan harga beban kenaikan harga transportasi untuk 1/3 keluarga berpendapatan terendah di Indonesia ini akan sepenuhnya terkompensasi oleh BLT. Pemakaian BBM dalam negeri yang sangat banyak, baik untuk dipakai sendiri maupun yang bocor karena penyelundupan, ditambah dengan harga minyak dunia yang melonjak dua kali lipat dalam setahun terakhir, mengakibatkan beban subsidi BBM meningkat drastis. Subsidi BBM dalam anggaran pemerintah tahun 2008 akan melonjak dari Rp 126 triliun menjadi Rp 190 triliun. Sementara itu subsidi listrik diperkirakan akan mencapai Rp 75 triliun- yang juga lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas yang memakai listrik di rumah lebih banyak seperti untuk AC, TV, komputer, lampu, dll. Total subsidi energi dalam anggaran pemerintah tahun 2008 akan mencapai Rp 265 triliun, dimana Rp 186 triliun dinikmati oleh kelompok menengah atas. Sementara itu jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk Program-program Rakyat Miskin, Bantuan Pangan, Kredit Usaha Rakyat, dan program-program untuk masyarakat berpendapatan rendah hanya sebesar Rp 60 triliun- kurang dari sepertiga dari subsidi BBM yang dinikmati oleh kelompok menengah dan kaya. Tentu alokasi seperti ini SANGAT TIDAK ADIL. Dengan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai rata-rata US $110 per barel, maka penerimaan Negara dari minyak akan meningkat Rp 64,5 triliun dibandingkan dengan APBN-P 2008, namun anggaran pemerintah untuk menyediakan BBM dan listrik bersubsidi juga akan meningkat secara lebih tinggi yaitu sebesar Rp 78,5 triliun Dengan demikian, dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap anggaran (APBN) adalah negatif, yaitu beban subEnam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
8 |<<
â&#x20AC;˘
â&#x20AC;˘
â&#x20AC;˘
sidi BBM dan Listrik jauh lebih tinggi dari kenaikan penerimaan Negara dari kenaikan harga minyak. Hal ini akan menyebabkan pemerintah harus memotong anggaran-anggaran lainnya, agar anggaran pemerintah (APBN) tetap dapat sehat dan tidak kolaps, yang akan menyebabkan krisis ekonomi yang lebih besar, karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Jika ini terjadi, maka orang akan memindahkan investasi dan uangnya keluar negeri. Arus modal keluar akan mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah. Nilai tukar rupiah yang melemah akan mengakibatkan harga-harga komoditas naik lebih tinggi lagi. Harga-harga yang naik akan semakin memberatkan perekonomian rakyat. Situasi tersebut akan mengakibatkan: pertumbuhan ekonomi melemah, PHK terjadi, pengangguran meningkat dan kemiskinan semakin tinggi. Beban yang harus ditanggung rakyat akan semakin tinggi jika BBM tidak dinaikkan. Jika harga BBM tidak dinaikkan maka uang untuk program-program untuk rakyat miskin, pendidikan dan kesehatan serta subsidi pangan harus dikurangi. Padahal situasi rakyat terutama kelompok miskin sangat sulit karena pada saat ini harus juga menghadapi harga beras, terigu, jagung, minyak goreng, kedelai dan pangan lain yang juga meningkat akibat kenaikan harga internasional. Karena itu pemerintah harus memprioritaskan pengeluarannya untuk program rakyat miskin, pendidikan, kesehatan dan juga pangan. Dari mana uangnya? Pemerintah tidak mungkin mensubsidi semuanya, karena uang terbatas. Pemerintah harus tetap mengutamakan program untuk rakyat. Caranya, dengan mengurangi sedikit subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati kelompok menengah kaya dan mengalihkan anggaran untuk program pengurangan kemiskinan. Itu sebabnya walaupun berat, harga BBM harus dinaikkan secara terbatas pada tingkat yang masih dapat ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha. Juga dilakukan kebijakan kompensasi bagi masyarakat kelompok miskin dan setengah miskin. Dengan kenaikan harga BBM sebesar 30% akan diperoleh penghe-
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
>> |
â&#x20AC;˘
â&#x20AC;˘
â&#x20AC;˘
9
matan sebesar Rp34,5 Triliun yang dapat dialokasikan antara lain untuk: a. Raskin dan Ketahanan Pangan Rp4,2 Triliun, b. Bantuan Langsung Tunai kepada 19,1 juta kepala keluarga sasaran (miskin dan nyaris miskin) dengan total anggaran sebesar Rp 14,1 Triliun c. Penurunan Defisit Rp12,2 Triliun d. Cadangan Risiko Fiskal Rp3,0 Triliun e. Kredit Usaha Rakyat Rp1,0 Triliun Selain itu Pemerintah juga melanjutkan program PNPM dimana pada tahun 2008 PNPM Mandiri mencakup 3.999 kecamatan dengan anggaran yang disediakan sekitar Rp13,2 trilliun, baik yang berasal dari PNPM Inti maupun PNPM Penguatan. Saat ini sedang berlangsung proses pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri di 16.417 desadesa tertinggal dan sekitar 21.000 desa-desa lainnya. Pada tahun 2009 seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah sekitar 5.720 kecamatan akan mendapat PNPM Mandiri dengan besaran rata-rata BLM/ kecamatan/tahun adalah Rp3,0 Milyar/kecamatan. Penajaman fokus penerima PNPM Mandiri yang khusus ditujukan untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
10 |<<
•
miskin yang rentan atau perluasan program-program penguatan pada PNPM Mandiri, antara lain untuk ; kelompok perempuan, petani/buruh gurem, nelayan miskin, penyandang cacat, penderita penyakit menahun, dan korban bencana alam/konflik sosial. Diagram di bawah menggambarkan ringkasan keseluruhan program Diagram: Program Pengurangan Miskin 2008 -2009
“Dikasih kail” “Diajari mancing” III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
“Dikasih Ikan” I. Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran Sasaran 19,1 juta RTS/ Rumah Tangga Sasaran (Raskin, PKH, BOS, JAMKESMAS, dll), termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta RT Sangat Miskin. + Minyak goreng, Kedele (PSH) + BLT + Beras bersubsidi nonmiskin
II. Pemberdayaan Masyarakat
Program-program yang tergabung dlm PNPM. Fokus: 5.720 kecamatan Bentuk : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 3 Milyar/kec./ tahun.
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus: penyaluran program pendanaan K/L.
>> |
11
#2
BAGAIMANA NEGARA-NEGARA TETANGGA MENGATASI MASALAH KENAIKAN HARGA MINYAK DUNIA ?
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
12 |<< â&#x20AC;˘
Harga BBM per Maret 2008 di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan harga BBM di negara-negara lain (Grafik 1)
Harga BBM per Maret 2008 (Rp/liter)
M a la ys ia In do ne sia
Solar
Th ail an d Vi et na m Ti m or -T im ur
a In di
Ka m bo ja Ph ili pi na
Si ng ap u
ra
Premium
Ci na
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
Grafik 1: Perbandingan Harga BBM di Beberapa Negara
â&#x20AC;˘
Grafik 2 menunjukkan pula tidak ada korelasi yang jelas antara pendapatan per kapita dengan harga BBM. Di negara-negara yang pendapatan per kapitanya dibawah Indonesia seperti Vietnam, Timor Timur, Bangladesh, Kamboja, India, Philipina, harga BBM lebih tinggi dibandingkan harga BBM di Indonesia. Kalaupun ada Negara yang menetapkan harga BBM jauh dibawah harga keekonomian adalah Negara-negara produsen minyak neto (jumlah produksinya di atas konsumsi domestiknya) seperti Negara-negara Timur Tengah, Malaysia atau Venezuela.
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
>> |
13
Grafik 2: Harga Premium dan Pendapatan Per Kapita â&#x20AC;˘
Dalam mengatasi masalah kenaikan harga minyak dunia, negaranegara tetangga Indonesia juga melakukan penyesuaian harga. Tabel 2 menunjukkan bahwa negara-negara lain kecuali Indonesia, Vietnam, India, China dan Malaysia telah melakukan penyesuaian harga secara otomatis mengikuti harga dunia. Artinya, jika harga dunia meningkat, maka secara otomatis harga BBM di dalam negeri akan naik mengikuti harga minyak dunia.
â&#x20AC;˘
Malaysia dan Vietnam merencanakan menaikkan harga BBM dalam negeri pada bulan Juni 2008, India yang menerapkan harga otomotis untuk Premium dan Solar, juga merencanakan untuk menaikkan harga untuk kerosin yang harganya diatur oleh Pemerintah. Sedangkan China sudah menaikkan harga BBM pada bulan November 2007. Ini menunjukkan bahwa semua negara tetangga Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
14 |<< kita juga melakukan kebijakan yang sama untuk menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang tajam.
Tabel 2: Mekanisme Penyesuaian Harga BBM
Sumber: Financial Times dan berbagai sumber lainnya
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
>> |
15
#3
BENARKAH KENAIKAN HARGA BBM DALAM NEGERI JUSTRU AKAN MENIMBULKAN BEBAN BAGI MASYARAKAT DAN MERUPAKAN KEBIJAKAN YANG TIDAK ADIL ?
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
16 |<< â&#x20AC;˘
Fakta menunjukkan bahwa 70% Subsidi BBM hanya dinikmati oleh 40% penduduk kelompok atas di Indonesia. Kenaikan harga BBM justru akan mengalihkan kenikmatan yang selama ini diterima oleh kelompok atas kepada kelompok bawah.
Grafik 3 : Distribusi Subsidi BBM Menurut Desil Pengeluaran Rumah Tangga
Desil Pengeluaran Terendah ke Tertinggi
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5
10 15 20 Persen Subsidi Yang Diterima
25
30
35
Sumber: BPS, Susenas, 2007
â&#x20AC;˘
â&#x20AC;˘
Mensubsidi BBM dan Listrik sebesar Rp265,6 triliun sama artinya dengan mengeluarkan Rp 727,6 miliar per hari untuk menyangga harga BBM dan subsidi listrik. Bayangkan jika dana sebanyak itu kita gunakan untuk hal-hal lain yg lebih produktif dan bermanfaat untuk masyarakat miskin (membangun sekolah, irigasi, infrastruktur, dsb). Kenaikan harga BBM memungkinkan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM kepada program-program kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja akan mem-
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
>> |
â&#x20AC;˘
17
bantu masyarakat miskin. Seperti diketahui, sebelum kenaikan harga BBM diputuskan inflasi telah melonjak naik akibat krisis pangan yang melanda dunia. Dampak kenaikan harga pangan ini akan merugikan rumah tangga miskin karena porsi belanja pangan mereka lebih dari 40% dari total belanja, sementara porsi keluarga menengah sekitar 20 %. Penyesuaian harga BBM memungkinkan Pemerintah memberikan kompensasi kepada 1/3 keluarga Indonesia yang berpendapatan terendah sehingga bukan hanya cukup untuk mengkompensasikan kenaikan BBM tetapi juga untuk membiayai tambahan beban yang lain termasuk pangan dalam bentuk BLT Kenaikan harga BBM tentunya akan menimbulkan dampak meningkatnya harga-harga. Karena itu pemerintah perlu memberikan kompensasi agar penduduk miskin tetap dapat menjaga daya belinya. BLT ini akan diberikan selama 19 bulan, sebesar Rp 100 ribu/bulan, untuk 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran. Karena nilai BLT yang diberikan kepada setiap rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga-harga yang terjadi, maka daya beli penduduk miskin akan meningkat. Oleh sebab itu, tingkat kemiskinan diperkirakan menurun pada bulan Maret 2009.
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
18 |<< •
Grafik-Grafik di samping ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM justru menunjukkan keberpihakan dan bersikap adil kepada rakyat kecil
“Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM Menunjukkan Keberpihakan dan Bersikap Adil kepada Rakyat Kecil”
Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan EnamEnam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM BBM
>> |
19
#4
BENARKAH PEMERINTAH BELUM MELAKUKAN UPAYA MAKSIMAL UNTUK MENYELAMATKAN PEREKONOMIAN, DAN MEMILIH JALAN GAMPANG YAKNI MENAIKKAN HARGA BBM?
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
20 |<< â&#x20AC;˘
Untuk mengatasi masalah kenaikan harga minyak dunia, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai usaha dan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan opsi terakhir. Langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah? 1. Pemerintah telah melakukan penghematan belanja untuk Kementrian dan Lembaga, dimana belanja yang tidak merupakan prioritas dikurangi. Dari langkah ini pemerintah telah menghemat sebesar Rp 30,2 triliun 2. Selain itu penerimaan negara non-migas sudah ditingkatkan. Dari upaya peningkatan penerimaan negara non-migas ini, pemerintah memperoleh Rp 20,0 triliun 3. Dana untuk berjaga-jaga jika ada perubahan didalam anggaran (Belanja risiko fiskal) juga sudah digunakan Rp8,3 triliun 4. Selain itu untuk membiayai kekurangan dalam anggaran (defisit), pemerintah juga telah meminjam atau berutang dari dalam negeri dengan mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN). Namun ini tetap belum memadai. 5. Tambahan pinjaman program (ADB, Bank Dunia, dan bilateral) telah diupayakan secara maksimal sebesar Rp25 triliun. 6. Langkah-langkah optimalisasi penerimaan migas Dengan meningkatkan produksi bersih (lifting) minyak dari 916 menjadi 927 ribu KL 7. Langkah-langkah penghematan BBM dan listrik sudah dilakukan a. Konversi minyak tanah ke LPG sehingga terjadi pengurangan konsumsi minyak tanah 1 juta Kl- 2 juta Kl dalam tahun 2008. Diharapkan pada tahun 2009, program konversi di Jawa-Bali dapat dituntaskan; b. Penghematan konsumsi listrik dan biaya PLN, serta peningkatan efisiensi PLN sebesar Rp 5 triliun. c. Penghematan konsumsi BBM dan efisiensi Pertamina Rp 7,0 triliun termasuk upaya untuk menurunkan marjin dan biaya distribusi (alpha) dari 13,5% (APBN 2008) menjadi 9,0% (APBN-P 2008).
â&#x20AC;˘
Namun semua langkah-langkah itu belum dapat menyelesaikan dampak dari kenaikan harga minyak dunia terhadap anggaran. Oleh karena itu pemerintah kemudian mengambil opsi terakhir dengan menaikkan harga BBM.
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
>> |
21
#5
BENARKAN BLT TIDAK EFEKTIF, BANYAK SALAH SASARAN, TUMPANG TINDIH SERTA MEMBUAT WARGA MALAS?
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
22 |<< •
“Sebagian besar penerima BLT (77.7 persen) adalah rumah tangga miskin, bahkan sekitar 50,3 persen Rumah Tangga Miskin (RTM) tergolong sangat miskin, dan hanya sekitar 22,3 persen saja yang tergolong mendekati miskin. Hal ini menunjukkan tingkat ketepatan sasaran program BLT yang cukup tinggi”
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
Program BLT yang dimulai tahun 2005 dan diintroduksikan kembali tahun ini merupakan program terbesar yang pernah dilaksanakan di negara berkembang. Dengan mencakup 19,1 keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan hampir miskin), berarti pula setiap 1 dari 3 keluarga Indonesia akan mendapatkan BLT akan memperoleh BLT. Perbandingan yang tinggi tersebut memungkinkan probabilitas keluarga miskin untuk tercakup dalam program BLT tergolong tinggi. Pemilihan BLT didasarkan karena BLT tergolong paling efektif dibandingkan program lain. Karena telah dilaksanakan sebelumnya BLT juga tidak memerlukan banyak waktu persiapan dan administrasi pengelolaannya tidak terlalu rumit. Studi yang dilakukan oleh 56 Perguruan Tinggi untuk memantau pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) menunjukkan bahwa: Sebagian besar penerima BLT (77.7 persen) adalah rumah tangga miskin, bahkan sekitar 50,3 persen Rumah Tangga Miskin (RTM) tergolong sangat miskin, dan hanya sekitar 22,3 persen saja yang tergolong mendekati miskin. Hal ini menunjukkan tingkat ketepatan sasaran program BLT yang cukup tinggi. Sekitar 75 persen penerima BLT berada dalam usia produktif (1555 tahun) dan 90,4 persen dalam keadaan sehat fisik. Oleh sebab itu penerima BLT merupakan kelompok potensial untuk menerima pendekatan pemberdayaan untuk meningkatkan produktifitasnya. Sekitar 73,7 persen penerima BLT memiliki latar belakang pendidikan hanya lulus SD kebawah. Selain itu 38,3 persen penerima BLT tidak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan dan sekitar 6,6 persen adalah pengangguran. Peneriman BLT merupakan RTM dengan anggota keluarga yang banyak yaitu 63 persen memiliki anggota keluarga 3-5 orang dan 18,9persen memiliki anggota keluarga lebih 5, sehingga beban kepala RTM sangat berat. BLT dimanfaatkan kurang dari 1 bulan oleh seluruh anggota RTM
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
>> |
23
untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Oleh sebab itu BLT sangat membantu pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak. 6. Hampir seluruh RTM setuju BLT dilanjutkan karena RTM merasakan manfaatnya. Namun 35,4 persen RTM setuju bila bentuk BLT dirubah menjadi bantuan tunai bersyarat. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian kelompok RTM potensial untuk menerima bantuan pemberdayaan. â&#x20AC;˘ Data SUSENAS menunjukkan bahwa BLT digunakan oleh masyarakat terutama untuk membeli beras, minyak tanah. Ini menunjukkan bahwa penerima BLT adalah penduduk miskin. â&#x20AC;˘ Data SUSENAS juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang menyolok didalam jumlah jam kerja antara masyarakat penerima BLT dengan masyarakat bukan penerima BLT. Sebagai contoh, jumlah jam kerja bagi kepala rumah tangga yang menerima BLT adalah 39.2 jam, sedangkan jumlah jam kerja kepala rumah tangga yang tidak menerima BLT adalah 41 jam pada tahun 2005. Untuk tahun 2007, jumlah jam kerja kepala rumah tangga yang menerima BLT adalah 37.7 jam, sedangkan jumlah jam kerja untuk kepala rumah tangga yang tidak menerima BLT adalah 39.8 jam. Artinya, tidak benar bahwa BLT membuat warga menjadi malas.
Grafik Penggunaan Dana BLT
Sumber: Susenas 2007
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
24 |<< Salah satu kriteria keluarga miskin: â&#x20AC;&#x153;Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plesterâ&#x20AC;?
â&#x20AC;˘
Mengingat jumlah BLT Rp 100 ribu per keluarga per bulan, berarti hanya 15% dari jumlah pengeluaran keluarga miskin, maka tidak mungkin penerima BLT bermalas-malasan setelah menerima BLT. Mereka tetap harus menutupi sisanya (85% pengeluaran per bulan dengan bekerja. Lagi pula sejak awal telah diumumkan bahwa BLT hanya diberikan dalam waktu terbatas dan sementara. BLT hanya sekedar obat penurun panas (paracetamol) untuk menolong keluarga miskin untuk melakukan penyesuaian menghadapi perubahan harga dan upah. Pemerintah akan tetap memfokuskan pada upaya untuk menguatkan program kemiskinan lain yang bersifat jangka panjang seperti PNPM dan Program Keluarga Harapan (BLT Bersyarat)
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
>> |
25
#6
BAGAIMANA JIKA HARGA MINYAK DUNIA MENCAPAI 150 DOLLAR AS ATAU LEBIH, APAKAH PEMERINTAH AKAN MENAIKKAN HARGA BBM DALAM NEGERI LAGI?
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
26 |<< •
Kebijakan kenaikan harga BBM bukanlah satu-satunya kebijakan. Untuk mengendalikan konsumsi maka pada tahun 2009, pemerintah akan menerapkan program: 1. Smart Card • Smart Card dilakukan untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Akan diarahkan pada kendaraan umum dan sepeda motor. Penggunaan smart card diharapkan akan menurunkan konsumsi premium bersubsidi. 2. Akselerasi konversi minyak tanah ke LPG. • Pemerintah akan mempercepat akselerasi program konversi minyak tanah ke LPG dari sebelumnya dituntaskan 2010 menjadi 2009 pada daerah Jawa Bali dan 2010 untuk Luar Jawa Bali. Di harapkan konsumsi minyak tanah dapat ditekan dari 9,9 juta KL pada tahun 2006 menjadi 7,8 pada tahun 2008, 5,3 juta KL pada tahun 2009 dan 2,8 juta KL pada 2010. • Sementara menunggu proses program konversi berjalan, pemerintah akan menerapkan “kartu kendali”. Dalam tahun 2008 akan mencakup 62 Kabupaten/Kota di Indonesia. 3. Pengembangan energi alternatif melalui: gas kota, Briket batubara, BBG, BBN, Panas Bumi
•
•
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
Dengan langkah-langkah tersebut diatas, maka konsumsi BBM bisa ditekan sehingga beban subsidi masih bisa dikendalikan. Selain itu pemerintah juga akan menerapkan alokasi maksimum subsidi BBM dalam APBN 2009 dengan memberikan opsi pada pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM, subsidi, penyesuaian harga, dan kebijakan fiskal terkait lainnya.
>> |
27
ENAM PERTANYAAN PENTING TENTANG KEBIJAKAN BBM
1. Mengapa harga BBM dinaikkan dan bagaimana konsekuensi jika tidak dinaikkan? 2. Bagaimana negara-negara tetangga mengatasi masalah kenaikan harga minyak dunia? 3. Benarkah kenaikan harga BBM dalam negeri akan memicu masalah beban dan ketidakadilan masyarakat? 4. Benarkah Pemerintah belum melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan Perekonomian, dan memilih jalan gampang yakni menaikkan harga BBM? 5. Benarkah BLT tidak efektif, banyak salah sasaran dan tumpang tindih serta membikin warga malas? 6. Bagaimana jika harga minyak dunia mencapai $150 dolar atau lebih, apakah Pemerintah akan menaikkan harga BBM DN lagi?
Enam Pertanyaan Penting Tentang Kebijakan BBM
“Kalau ekonomi tumbuh, maka pada akhirnya kemiskinan dapat kita kurangi, pengangguran pun juga dapat kita kurangi.” Keterangan Pers Presiden Tentang Program Pemerintah untuk Mengurangi Kemiskinan Jakarta, Rabu, 30 April 2008
”Subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk tiap liter BBM yang dipakai penduduk negeri ini semakin besar. Untuk tiap liter minyak tanah, saat ini pemerintah memberikan subsidi Rp 7.000, Solar Rp 5.000 dan premium antara Rp 4.000-4.500,- per liternya.” Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio
”Anggaran subsidi BBM yang dicanangkan pemerintah dalam APBN tahun ini sebesar Rp120 triliun akan terlampaui. Jangan kaget kalau di akhir tahun nanti harga minyak terus meningkat dan bisa menembus angka 150 Dolar AS per barel. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan tambahan subsidi BBM sekitar Rp 60 triliun sehingga untuk subsidi BBM saja bisa sekitar Rp 180 triliun dari total anggaran kita.” Pakar Perminyakan Kurtubi