Rencana pemerintah menaikkan harga BBM diambil berdasarkan pertimbangan kebaikan dan kerugian bagi rakyat. Pertimbangan kami adalah yang lemah, yang miskin, bagaimana melindungi yang lemah dan miskin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
TENTANG BUKU INI
Buku ini merupakan Kompilasi bahan-bahan sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) Bahan Bakar Minyak (BBM). Secara umum dibagi dalam lima bagian. Pertama, yang berkaitan dengan persoalan Mengapa Harga BBM Harus Naik?. Dalam bagian ini dipaparkan tentang Situasi Dunia dan Indonesia, Upaya yang telah dilakukan Pemerintah?, APBN dan Alokasi untuk Program Pro Rakyat?: Harga BBM Naik, Konsekuensi Logis! Bagian kedua memaparkan mengenai tiga kluster program penanggulangan kemiskinan yang dijalanakan untuk pemerintah, yakni bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kredit usaha menengah dan kecil. Dalam bantuan dan perlindungan sosial terdapat pula Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS). Tentang BLT-RTS akan dibahas secara khusus dalam bagian keempat buku ini. Pokok bahasan yang ada mencakup perbandingan Program serupa dengan BLT di berbagai negara, evaluasi pelaksanaan BLT 20052006, serta alasan-alasan kenapa BLT-RTS digulirkan kembali. Pada bagian keempat dibahas mengenai panduan komunikasi publik untuk program kompensasi pengurangan subsidi BBM. Dalam bagian ini diberikan contoh-contoh mengenai identifikasi khalayak sasaran komunikasi, strategi media dan pesan kunci termasuk penyusunan kerangka kerja sebagai panduan aksi komunikasi untuk mendukung keberhasilan program kompensasi pengurangan subsidi BBM Di bagian terakhir, bagian pelengkap menguraikan mengenai beberapa data detail dan komprensif yang berkaitan dengan dengan program kompensasi pengurangan subsidi BBM. Semua ini dirancang agar seluruh aparatur pemerintah daerah dan petugas layanan informasi dapat memiliki acuan dasar untuk membantu mensosialisasikan, mengadvokasi dan mengedukasi publik berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Tentang PKPS BBM.
SAMBUTAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI Gejolak perekonomian global melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Sebagai negara produsen sekaligus konsumen minyak, Indonesia cukup terpukul dengan kenaikkan harga minyak, mengingat harga BBM di Indonesia yang masih disubsidi. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian subsidi BBM sebenarnya tidak semua tepat sasaran, karena sebagian besar jatuh pada masyarakat golongan menengah ke atas. Untuk itu upaya pemerintah mengubah skema pemberian subsidi sangatlah mutlak guna menciptakan rasa keadilan, khususnya masyarakat miskin. Upaya itu sejalan dengan tugas negara dalam melindungi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain mengupayakan kondisi APBN yang sehat dan kredibel, pemerintah juga melakukan kebijakan intervensi/perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok termiskin, dan melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Ada tiga kluster program yang dilakukan yakni, bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan kredit usaha menengah dan kecil. Bantuan Langsung Tunai termasuk dalam komponen kluster bantuan dan perlindungan sosial. Hasil evaluasi Program BLT 2005-2006 menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi sangat penting untuk memastikan program yang sangat pro rakyat ini berhasil. Melalui buku ini kiranya penyebarluasan Informasi kebijakan pemerintah tentang Kebijakan Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Program Penanggulangan Kemiskinan dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jakarta, Mei 2008 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
MUHAMMAD NUH
P E N G A N TA R
Arif Menyikapi Rencana Kenaikan Harga BBM
Pengurangan subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan isu yang sangat sensitif, karena imbasnya langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Itulah sebabnya, orang cenderung bersikap reaktif bahkan emosional dalam menyikapi isu ini. Sikap defensif muncul, lantaran secara psikologis masyarakat merasa ‘terancam’ stabilitas kehidupan sosialekonominya. Kekhawatiran bakal terjadinya ‘efek domino’ terkait kenaikan harga BBM memang masuk akal. Sebagai komponen yang sangat vital dalam produksi maupun distribusi barang dan jasa, BBM memiliki pengaruh signifikan terhadap harga barang dan jasa pelayanan. Kenaikan harga BBM akan membuat harga barang ikut naik lantaran ongkos produksi dan distribusi juga naik. Demikian juga ongkos jasa pelayanan terutama transportasi juga akan membubung, karena pergerakan sektor ini sangat ditentukan oleh BBM. Akan tetapi harus dipahami, tujuan pemerintah menaikkan harga BBM tentu bukan untuk menyengsarakan rakyat, atau membuat produsen barang dan penyedia jasa kolaps. Kita yakin, ada pertimbangan manfaat yang lebih besar sehingga pemerintah tetap menaikkan harga BBM ini, manfaat yang mungkin tidak segera tampak dalam jangka pendek akan tetapi dalam jangka panjang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup bangsa ini. Ada beberapa alasan yang membuat kenaikan harga BBM menjadi sebuah keniscayaan. Pertama, pemerintah harus menutup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ‘bolong’, akibat asumsi harga minyak yang dijadikan patokan penyusunan APBN terpaut sangat jauh dengan harga minyak di pasaran internasional saat ini. Jika kekurangan dana dalam APBN tidak segera ditutup dikhawatirkan gerak pembangunan, aktivitas pemerintahan dan penyelenggaraan kenegaraan akan mengalami hambatan serius atau bahkan mengalami stagnasi.
Kedua, pemerintah harus menutup subsidi BBM yang membebani APBN sebesar Rp60,1 triliun—asumsi harga minyak US$65 per barel. Dengan harga minyak yang kini melebihi US$120 per barel, jumlah subsidi yang harus ditanggung pemerintah membengkak tiga kali lipat atau sekitar Rp180 triliun. Seandainya subsidi dapat dihapus, beban pemerintah akan sangat berkurang. Sebaliknya jika subsidi tidak dikurangi, tentu program untuk masyarakat miskin lainnya akan berkurang atau bahkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik terganggu. Jika ini terjadi, akibatnya akan lebih mengerikan, karena akan terjadi kekacauan di segala bidang. Ketiga, kenaikan harga BBM akan mendorong masyarakat menggunakan sumber energi non-BBM yang potensi ketersediaannya di Indonesia sangat berlimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Langkah ini dalam jangka panjang akan meminimalisasi ketergantungan masyarakat terhadap minyak bumi yang ketersediaannya diperkirakan hanya cukup untuk 18 tahun lagi. Kita tidak bisa menunggu hingga minyak benar-benar habis, karena antisipasi yang terlambat akan menjadi bom waktu krisis energi yang sangat hebat. Jelas bahwa pemerintah berada dalam situasi yang sangat dilematis. Jika harga BBM tidak dinaikkan, negara akan segera masuk ke ambang krisis anggaran dan bukan tak mungkin hal itu akan menjadi pemicu terjadinya negara gagal (failure state). Namun sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, risiko sosioekonomi dan politiknya juga besar. Kehidupan sosial dan ekonomi sementara akan terguncang. Pilihan yang tersedia memang bad of the bad atau memilih yang buruk diantara yang buruk, sehingga harus dicari mana yang dalam jangka panjang memiliki manfaat lebih vital dan mendasar. Kenaikan harga BBM dalam jangka pendek sudah jelas akan memukul perekonomian rakyat dan berpotensi menimbulkan instabilitas. Akan tetapi, dengan menaikkan harga BBM, dalam jangka panjang eksistensi negara Republik Indonesia bisa tetap terjaga. Dalam konteks ini, pemerintah tentu akan mengambil langkah yang mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yakni menyelamatkan negara. Kearifanlah yang kini dibutuhkan untuk menyikapi kenaikan harga BBM secara jernih dan objektif, dengan melihat manfaat jangka panjang yang bakal diperoleh bangsa Indonesia. Harus diingat, negara Indonesia didirikan bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan masa kini, akan tetapi juga untuk mengantisipasi timbulnya persoalan di masa datang yang kadang membutuhkan pengorbanan besar dari seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menghadapinya.*
DAFTAR ISI
Mengapa Harga BBM Harus Naik? - Situasi Dunia dan Indonesia - Upaya yang telah dilakukan Pemerintah? - APBN dan Alokasi untuk Program Pro Rakyat?: Harga BBM Naik, Konsekuensi Logis! 3 Kluster Untuk Rakyat - Bantuan dan Perlindungan Sosial - Pemberdayaan Masyarakat - Kredit Usaha Menengah dan Kecil Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran - BLT di berbagai Negara - Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005 Panduan Komunikasi Publik - Tujuan dan Sasaran - Pendekatan dan Target Khalayak - Strategi Media - Strategi Pesan - Kerangka Kerja - Catatan Akhir Berbagai Sumber Yang Berguna
Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM
Tahun 2008 Panduan Komunikasi Publik
1
Pengurangan subsidi BBM adalah sebuah pil pahit, yang di negeri mana pun tidak pernah populer. Tapi pemerintah harus sanggup melakukannya, demi kepentingan lebih besar di masa depan
1
Pengantar
Gejolak perekonomian global melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Sebagai negara produsen sekaligus konsumen minyak, Indonesia cukup terpukul dengan kenaikkan harga minyak, mengingat harga BBM di Indonesia yang masih disubsidi. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian subsidi BBM sebenarnya tidak tepat sasaran, karena jatuh pada masyarakat golongan menengah ke atas. Untuk itu upaya pemerintah mengubah skema pemberian subsidi sangatlah mutlak guna menciptakan rasa keadilan, khususnya masyarakat miskin.
Upaya itu sejalan dengan tugas negara dalam melindungi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain mengupayakan kondisi APBN yang sehat dan kredibel, pemerintah juga melakukan kebijakan intervensi/perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok termiskin, dan melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Ada tiga kluster program yang dilakukan yakni, bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan kredit usaha menengah dan kecil.
Bantuan Langsung Tunai termasuk dalam komponen kluster bantuan dan perlindungan sosial. Hasil evaluasi Program BLT 2005-2006 menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi sangat penting untuk memastikan program yang sangat pro rakyat ini berhasil.
Mengapa Harga BBM Harus Naik?
3 Kluster Untuk Rakyat
Bantuan dan Perlindungan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kredit Usaha Menengah dan Kecil
Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran
Situasi Dunia dan Indonesia Upaya yang telah dilakukan Pemerintah? APBN dan Alokasi untuk Program Pro Rakyat?: Harga BBM Naik, Konsekuensi Logis!
BLT di berbagai Negara Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Komunikasi Publik
Tujuan dan Sasaran Pendekatan dan Target Khalayak Strategi Media Strategi Pesan Kerangka Kerja Catatan Akhir
2
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
Situasi Dunia….. • Penurunan Produksi • Permintaan Meningkat 26 US$1 l rre a b per
KRISIS EKONOMI GLOBAL 0% 50-10
• Kenaikan Konsumsi Minyak
Kenaikan Harga Minyak Dunia
Kenaikan Harga Pangan Dunia
ANCAMAN KRISIS INDONESIA • Stagnasi Produksi, kenaikan konsumsi akibat pertambahan penduduk
• Permintaan Meningkat • Sumber Bahan Alternatif
Kondisi ekonomi mengalami tekanan akibat kenaikan harga BBM dunia diatas US$ 120/barel, dan harga komoditas pangan meningkat sekitar 50%100% dalam setahun terakhir.
3
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
Di Indonesia….. 1,200
1,000
928.47
800
600
400
• Kenaikan Konsumsi Minyak
200
-
DES
JAN
FEB
MAR
APR
Lifting/Produksi Minyak Terus Dioptimalkan dalam 2 bulan terakhir di atas Rata-rata
• Stagnasi Produksi, Kenaikan Konsumsi Program Revitalisasi Pertanian
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
Di Indonesia…..
• Kenaikan Konsumsi Minyak
Lifting/Produksi Minyak terus dioptimalkan dalam 2 bulan terakhir di atas rata-rata 1,200
1,000
PROGRAM PEMBANGUNAN
928.47
800
600
400
Subsidi BBM
Program Untuk Rakyat Miskin
200
-
DES
JAN
FEB
MAR
APR
4
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
Selain Upaya Meningkatkan Produksi Berbagai Usaha Telah Dilakukan ‌.
Efisiensi PLN dan Pertamina berlanjut 15
14.10
13.50
14
Persen
13
11.40
12
11.20
11.09
11
10
9.00 9
8
Losses Listrik
APBN-P
APBN
Alpha BBM
2007
REALISASI
2008
2008-P
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
90 80 70 60 50 40 30 20 10
Awal
2005
Revisi
2006
LKPP 2007
2008
Perkembangan Belanja Barang
RAPBN 2009
Triliun (Rp)
Triliun (Rp)
Belanja Modal dan Barang Pemerintah Telah dipotong 10% Perkembangan Belanja Modal
90 80 70 60 50 40 30 20 10
Awal
2005
Revisi
2006
LKPP 2007
2008
RAPBN 2009
5
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
Masalah sesunguhnya dalam APBN Kita
• Kondisi pasar keuangan dunia mengalami krisis akibat sub-prime mortgage, menyebabkan likuiditas global menurun. Makin sulit/mahal membiayai defisit APBN melalui SUN (Surat Utang Negara) • APBN-P 2008 ditetapkan April 2008 dipertanyakan sustainabilitasnya. • Berbagai indikator kepercayaan menurun. • Harga BBM domestik yang terlalu rendah– merupakan persoalan inti.
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
Harga BBM per Maret 2008 (Rp/liter)
C in a
M al ay si a In do ne si a
Solar
Vi et na m Ti m or -ti m ur
Th ai la nd
Premium
In di a
Si ng ap ur a Ka m bo ja Ph ili pi na
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
6
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
Rancangan Awal Alokasi Subsidi dalam APBN Menjunjung Prinsip Berkeadilan ….
SUBSIDI ENERGI
PROGRAM:
Subsidi Energi : +/- Rp 76 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = Rp 53 trilyun)
- Bantuan/Perlind. Sosial - Pemberdayaan Masyarakat - Pemberdayaan UMK
Untuk Masy. Miskin +/- Rp 70 trilyun
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
Perkembangan kenaikan harga minyak menyebabkan postur subsidi mulai mengusik prinsip berkeadilan ….
PROGRAM: Subsidi Energi Rp 265 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = +/Rp 185 trilyun)
SUBSIDI ENERGI
- Bantuan/Perlind. Sosial - Pemberdayaan Masyarakat - Pemberdayaan UMK
Program pengurangan beban masyarakat pendapatan rendah, pemberdayaan masyarakat dan UMK
Rp 60 trilyun
7
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
Jika Tidak Dipangkas, Subsidi Energi (BBM dan Listrik) Akan Mencapai Hampir Rp 300 Triliun pada Tahun 2009
Apa Artinya? • Kita harus mengeluarkan Rp 727.6 miliar per hari untuk menyangga harga BBM dan subsidi listrik • Dengan pemotongan subsidi BBM sekali pun (menjadi Rp 201 triliun untuk subsidi energi), kita masih harus mengeluarkan Rp 550 miliar per hari untuk hal itu • Dana sebanyak itu lebih baik kita gunakan untuk hal-hal lain yg lebih produktif (membangun sekolah, irigasi, infrastruktur, dsb) • Apakah pengeluaran subsidi sebanyak itu adil?
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
Jika ketidak-seimbangan terus terjadi, dikhawatirkan program-program pengurangan kemiskinan akan terganggu
SUBSIDI ENERGI
PROGRAM: Subsidi Energi Rp 265 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = +/Rp 185 trilyun)
- Bantuan/Perlind. Sosial - Pemberdayaan Masyarakat - Pemberdayaan UMK
Program pengurangan beban masyarakat pendapatan rendah, pemberdayaan masyarakat dan UMK
Rp 60 trilyun
Sangat Penting : 1. Menjaga agar program-program penanggulangan kemiskinan, dan dukungan bagi masyarakat berpendapatan rendah tetap dapat dibiayai oleh APBN 2. Meningkatkan dan memperluas program-program bagi masyarakan berpendapatan rendah, sekaligus menyiapkan antisipasi perkembangan situasi tidak menguntungkan lebih lanjut Æ sekaligus sebagai kompensasi realokasi subsidi yang harus dilakukan.
8
MENGAPA HARGA BBM HARUS NAIK?
Semua negara tetangga telah melakukan penyesuaian harga BBM
Negara
Mekanisme Harga Eceran BBM
Harga BBM per Maret 2008 (USD/liter) Premium
Solar
Kerosin
Pajak atas BBM
Rencana Selanjutnya Rencana cabut subsidi solar (Juni 08), kemudian premium.
Malaysia
Subsidi (Administered)
0.59
0.47
-
Ya, hingga 2006
Singapore
Otomatis / Pasar
1.49
1.09
-
Ya
Thailand
Otomatis / Pasar
0.87
0.77
0.87
Tidak
Philippines
Otomatis / Pasar
1.16
1.09
1.12
Ya (25%)
Vietnam
Subsidi (Administered)
0.87
0.86
0.86
Tidak
Merencanakan kenaikan 30% Juni 2008
China
Subsidi (Administered)
0.75
0.74
0.38
Tidak
Nov 2007 menaikkan harga BBM
Timor Timur
Otomatis / Pasar
0.87
0.86
0.87
Tidak
India
Subsidi (Administered)
1.13
0.79
0.23
Ya (50%)
Cambodia
Otomatis
1.23
0.94
-
Ya (25%)
Indonesia
Subsidi (Administered)
0.49
0.47
0.22
Ya
Merencanakan kenaikan harga
17
Sumber : Financial Times dan berbagai sumber lainnya
3 KLUSTER UNTUK RAKYAT
9
Kluster Program Penanggulangan Kemiskinan “diajari mancing” II. Pemberdayaan Masyarakat “dikasih ikan” I. Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran Sasaran 19,1 juta RTS/ Rumah Tangga Sasaran (Raskin, PKH, BOS, JAMKESMAS, dll), termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta RT Sangat Miskin.
Program-program yang tergabung dlm PNPM. Fokus: 5.720 kecamatan Bentuk : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 3 Milyar/kec./ tahun.
III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) “dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri” Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus: penyaluran program pendanaan K/L.
3 KLUSTER UNTUK RAKYAT
KLUSTER 1: BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
1. Penajaman fokus dan sinkronisasi serta pengamanan Program Bantuan Dan Perlindungan Sosial pada 19,1 juta RTS dan kelompok rentan lainnya (kaum perempuan miskin, lansia, korban bencana alam/konflik sosial, penyandang cacat, komunitas adat terpencil, dll). 2. Mencakup pula program-program bantuan dan perlindungan sosial yang dikhususkan untuk kelompok masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin (Rumah Tangga Sasaran / RTS) misalnya Program Bantuan Tunai Bersyarat/BTB atau disebut juga Program Keluarga Harapan/PKH, Beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, dan lain sebagainya.
10
3 KLUSTER UNTUK RAKYAT
KLUSTER 2: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PNPM MANDIRI
1. Tahun 2008 PNPM Mandiri mencakup 3.999 kecamatan di 16.417 desa-desa tertinggal dan sekitar 21.000 desa-desa lainnya. dengan anggaran Rp 13,8 trilliun, dari PNPM Inti maupun PNPM Penguatan. 2. Tahun 2009 seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah sekitar 5.720 kecamatan akan mendapat PNPM Mandiri dengan besaran rata-rata BLM/kecamatan/tahun adalah Rp 3 Milyar / kecamatan. 3. Dilakukan penajaman fokus penerima PNPM Mandiri yang ditujukan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin yang rentan atau perluasan program-program penguatan pada PNPM Mandiri, antara lain untuk: kelompok perempuan, petani/buruh gurem, nelayan miskin, penyandang cacat, penderita penyakit menahun, korban bencana alam/konflik sosial, dll.
3 KLUSTER UNTUK RAKYAT KLUSTER 2: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PNPM MANDIRI
SEBARAN PROGRAM LINTAS DEPARTEMEN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Depdagri
1 Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK)
Depsos
2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFM-BLPS)
Dephut
3 Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perdesaan (SPKP) 4 Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI 5 Program Pembangunan Hutan Rakyat
Depnakertrans
6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (PWP) dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT)
Kemeneg LH
7 Program Pemberdayaan Masyarakat Pemukiman Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan
Depbudpar
8 Program Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan
Depdag
9 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P3MP)
BKKBN
10 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
11
3 KLUSTER UNTUK RAKYAT KLUSTER 2: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PNPM MANDIRI
SEBARAN PROGRAM LINTAS DEPARTEMEN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kemeneg PDT
11 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK / SPADA)
Deptan
12 Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
DPU
13 Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 14 Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 15 Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE) – dimulai 2009
DKP
16 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
Kemeneg PP
17 Program Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
Kemeneg LH
18 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan
3 KLUSTER UNTUK RAKYAT
Catatan : • Seluruh 18 program diatas dipadukan dalam PNPM Mandiri, baik di pusat maupun di daerah. • Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengembangkan program-program regional dan lokal yang saling mendukung dan melengkapi program PNPM Mandiri. • Belum semua kementerian/lembaga melaporkan programprogram pemberdayaan masyarakatnya kepada TKPK-Menko Kesra.
12
3 KLUSTER UNTUK RAKYAT
KLUSTER 3: PENGUATAN USAHA MIKRO DAN KECIL 他 Penerima manfaat kluster ketiga ini adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya, sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. 他 Kluster ini ditujukan kepada masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak mampu namun yang dipandang mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan lembaga keuangan formal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 他 Percepatan penyaluran KUR, prioritas KUR diberikan pada nasabah mikro dengan batasan kredit 5 juta ke bawah.
BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN (BLT-RTS)
13
BANTUAN LANGSUNG TUNAI - RTS
BLT adalah sejumlah uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah kepada rumah tangga yang perlu dibantu agar kesejahteraannya tidak menurun jika harga BBM dinaikkan.
Setiap rumah tangga pemegang Kartu BLT akan menerima Rp. 100.000 per bulan. Untuk tahun 2008, BLT akan diterima dua kali. Pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000,- (untuk Juni, Juli, Agustus 2008) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 400.000,- (September, Oktober, November dan Desember 2008).
BANTUAN LANGSUNG TUNAI - RTS
BLT Di Berbagai Negara Nama Program
Sifat dan Besaran Subsidi
Negara yang melaksanakan/Tahun Mulai
1. Progresa/Oportunidades
Conditional Cash Transfer. Bervariasi antara USD 0.50 – US D 3.20 per hari per Rumah Tangga.
Mexico, 1997
2. Bolsa Escola/ Bolsa Familia
Mirip yang dilakukan di Mexico. Antara USD 0.45-USD 2.85
Brazilia, 1995
3. CSG (Child Support Grant)
Pemberian uang untuk anakanak keluarga miskin. USD 0.30 per hari dan USD 1.20 bagi penyandang cacat.
Afrika Selatan, 1998
4. MSLP, China
Rumah Tangga Miskin di Daerah Urban.
China, 1999
5. The Kalamo Cash Transfer Scheme, Zambia
Rumah Tangga dengan cut off 10 Persen Rumah Tangga termiskin.
Zambia, 1999
6. SLT/BLT
Rumah Tangga Miskin
Indonesia, 2005
14
BANTUAN LANGSUNG TUNAI - RTS
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
ƒ Dilaksanakan oleh 56 Perguruan Tinggi Se- Indonesia
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005 Cakupan BLT : Yang pertama di Indonesia, yang terbesar di dunia
Masyarakat Hampir Miskin 3,7 juta
Target Sasaran 15,5 juta
Data BPS, 2005
Distribusi Rumah Tangga (Juta)
15
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Mayoritas menerima dana utuh
Pembayaran Pertama
Pembayaran Kedua
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Alasan pemotongan dana
16
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Siapa yang mengenakan pungutan?
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Sosialisasi dan komunikasi yang lebih baik dapat mengurangi korupsi
17
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Sumber Informasi
Sumber informasi mengenai BLT
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Insiden dalam pelaksanaan BLT
Sumber : Susenas Panel 2006 (Jumlah total desa 566)
18
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
:
Panjangnya antrian terutama bagi manula berpotensi menyebabkan kecelakaan
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Jauhnya jarak ke kantor pos terdekat berpotensi menyebabkan kecelakaan Jarak menuju PT Pos terdekat
Kurang dari 1 jam
1 – 2 jam
3 – 5 jam
Lebih dari 5 jam
19
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Mengapa terjadi kekerasan
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Penyebab Protes 90%
1%
1%
2%
4% 1%
1%
Jadwal Pengambilan SLT/BLT tidak jelas Tempat Pengambilan SLT/BLT dibatasi di Kantor Pos tertentu Adanya pemotongan SLT/BLT Antrian Pengambilan SLT/BLT tidak teratur Proses Pengambilan SLT/BLT berbelit-belit Pendataan Tidak Benar Lainnya
20
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Keluhan Rumah tangga yang mempunyai ‌tetapi, sebagian besar keluhan tidak keluhan dilaporkan
Dilaporkan
Tidak Dilaporkan
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Apa saja yang dikeluhkan
Bukan Penerima BLT Penerima BLT
21
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
Keluhan (Lanjutan) Tindak lanjut terhadap keluhan cukup ‌tetapi, kepuasan terhadap tindak lanjut tinggi rendah
Ada tindak lanjut atas keluhan
Puas dengan tindak lanjut keluhan
Tidak ada tindak lanjut atas keluhan
Tidak puas dengan tindak lanjut atas keluhan
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
BLT digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar
22
Evaluasi Pelaksanaan BLT 2005
BLT tidak mengurangi jam kerja
KOMUNIKASI PUBLIK
Tujuan dan Sasaran Pendekatan dan Target Khalayak Strategi Media Strategi Pesan Kerangka Kerja Catatan Akhir
23
KOMUNIKASI PUBLIK
Situasi Terkini Pada bulan Juni 2008, pemerintah akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Dengan konsekuensi kenaikan harga keekonomian bahan bakar minyak di dalam negeri. Panic Mass, masyarakat berebut membeli dan menimbun BBM serta kebutuhan pokok lainnya Protes dan Demonstrasi Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga dan kelompok masyarakat lainnya Opini Publik terbelah jadi tiga: Kontra kebijakan pengurangan subsidi yang berimplikasi pada kenaikan BBM dan harga kebutuhan pokok lain Setuju kebijakan pengurangan subsidi karena selama ini subsidi dalam penggunaan BBM tidak tepat sasaran Belum menunjukkan opini, sebagian besar warga miskin, menengah
Penolakan dari sebagian pejabat publik di daerah
KOMUNIKASI PUBLIK
Opini Publik 3311
Banyak Masalah dalam implementasi
2211
4411
Tidak Tepat Sasaran
111 Tidak Efektif
Mendorong Korupsi
5511
Mengurangi Kemiskinan
Membuat Orang Malas
PERSEPSI PUBLIK
24
KOMUNIKASI PUBLIK
Tujuan
1. 2. 3. 4.
Meletakkan data dan informasi secara akurat berkaitan dengan kebijakan pengurangan subsidi BBM. Mengimbangi analisis spekulasi yang bersifat negatif yang selama ini berkembang Membentuk opini publik yang positif mengenai kebijakan pengurangan subsidi BBM Menumbuhkan sikap simpati dan antusiasme warga negara terhadap pilihan kebijakan pemerintah
KOMUNIKASI PUBLIK
Sasaran
1. 2. 3. 4. 5.
Tersebarnya informasi tentang pengurangan subsidi BBM Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Terjadinya perubahan sikap agar masyarakat peduli dan mendukung kebijakan pemerintah. Berkembangnya keterlibatan masyarakat terhadap usaha penghematan, konversi energi dan kebijakan kompensasi kepada publik Memfasilitasi usaha-usaha publik atau komunitas untuk mendukung kebijakan pemerintah/program yang memihak kepada rakyat miskin.
25
KOMUNIKASI PUBLIK
Pendekatan - Sosialisasi, Advokasi, Edukasi - Kemitraan Pemda, Media Massa, Mitra Strategis
Target Khalayak 1.
Primer, yang terkena dampak langsung: z z z z
2.
ibu rumah tangga/perempuan mahasiswa (kalangan akademisi) pekerja transportasi dan pedagang aparatur pemerintah daerah, yang bisa menjadi sumber informasi di tingkat pemerintahan daerah
Sekunder, yang tidak terkena dampak langsung, atau mereka yang sudah memiliki pemahaman lebih dan relatif kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. z z z z
Kalangan LSM Pekerja media Sektor privat selain transportasi Anak sekolah Æ sebagai upaya untuk memberikan pemahaman lebih dini dalam hemat energi..
KOMUNIKASI PUBLIK
Strategi Media
Advertorial di media massa Poster, Leaflet, Stiker Diskusi publik menghadirkan pakar ekonomi Talk Show di Media Elektronik (Blocking Time Televisi dan Radio) Media Tradisional Diskusi Mahasiswa di Kampus Diskusi dengan Opinion Leader (Pemuka Masyarakat) Iklan Luar Ruangan Iklan Layanan Masyarakat / PSA
26
KOMUNIKASI PUBLIK
MATRIKS IDENTIFIKASI KHALAYAK DAN PILIHAN MEDIA/TINDAK KOMUNIKASI
Khalayak Sasaran
Deskripsi
Pilihan Media/Tindak Komunikasi
PRIMER: Komunitas Perempuan
Kelompok minat dan organisasi sosial seperti PKK, Ponpes, Kelompok Profesi.
Televisi, Radio, Community Event (Media Tradisional), Newsletter, Buku, Workshop, Poster, Stiker
Akademisi
Mahasiswa dan Dosen
Diskusi Publik, Workshop, Buku, Media Cetak, e-mail/blogging, factsheet
Pekerja Sektor Transportasi
Sopir, Kenek, Ojek, Nelayan Kapal Motor
Televisi, Radio, Media Tradisional, Poster, Stiker
Pedagang Bahan Pokok, Pedagang Sayuran
Televisi, Radio, Media Tradisional, Newsletter, Poster, Stiker
Pranata Humas di Daerah
Factsheet, e-mail, Media Cetak, workshop, fasilitasi tim pakar/Diskusi publik
Pedagang Aparatur Pemerintah Daerah
KOMUNIKASI PUBLIK MATRIKS IDENTIFIKASI KHALAYAK DAN PILIHAN MEDIA/TINDAK KOMUNIKASI (lanjutan)
Khalayak Sasaran
Deskripsi
Pilihan Media/Tindak Komunikasi
SEKUNDER : LSM dan kalangan pekerja sosial
Factsheet, Radio. Diskusi Publik/Workshop, Buku, Media Cetak, e-mail
Pekerja Media
Reporter, Editor dan Redaktur media massa.
Factsheet, e-mail, workshop, booklet,
Sektor Privat
Kelompok Industri dan Factsheet, e-mail, Media Cetak, Perdagangan; Keuangan booklet, workshop dan Jasa.
Anak Sekolah
Anak-anak sekolah (SMA).
LSM
Televisi, Radio, Media Cetak, Buku, Program Sekolah
27
KOMUNIKASI PUBLIK
Pesan Kunci yang Dikomunikasikan N o
Penanggung jawab
Materi
Media
1
Krisis Dunia dan Kenaikan Harga BBM
- Buku Panduan - Presentasi - Factsheet
-Dep. ESDM -Depkominfo
- Dinas Pertambangan dan Energi - Badan/Dinas/Bag. Infokom/Humas
- Mei – Juni 2008
2
Program Penanggulan gan Kemiskinan
-
-Kemenko Kesra -Dep. Sosial -Depkominfo
- Dinas Sosial - Badan/Dinas/Bag. Infokom/Humas
- Mei – September 2008
3
BLT RTS
-
-Kemenko Kesra -Dep. Sosial -Depkominfo
- Dinas Sosial - Badan/Dinas/Bag. Infokom/Humas
- Mei – Desember 2008
Poster Leaflet Buku Presentasi Factsheet
Poster Leaflet Buku Presentasi Facsheet Media Tradisional - PSA Radio, TV
Pusat
Waktu
Daerah
KOMUNIKASI PUBLIK
Kerangka Kerja Tindak Komunikasi
Keluaran
Alat/Sarana
Target Khalayak
Jejaring Kerjasama
Penguatan pesan atau konter isu negatif sesuai dengan perkembangan masyarakat lokal
-Advertorial -Artikel -Poster/Stiker -Bedah Isu Publik (Radio) -TV Show/Public Corner
-Perempuan -Pekerja Transportasi -Masyarakat Umum
-Media Massa Nasional dan Lokal
-Penguatan pesan -Penambahan pengetahuan -Perubahan sikap
-Pertunjukan Rakyat -Family Gathering
-Perempuan -Penentu Kebijakan -Masyarakat Umum
-LSM -Kelompok Minat/Sosial -Komunitas Media Tradisional
-Pemberitaan di media (cetak, radio, tv) -Menambah jaringan multi pihak
-Press release -Issue backgrounder -Visualisasi isu -Verifikasi isu
Mahasiswa, Dosen/Peneliti, jurnalis, dan aparat pemerintah
-Komunitas Kampus -Media Nasional dan Lokal
Pelatihan Untuk Pranata Humas Daerah/Aparat Infokom Daerah
-jaringan penyebaran informasi ke masyarakat umum -dukungan pemerintah daerah untuk penyebaran informasi
-Media backgrounder -Newsletter -Buku panduan sosialisasi pranata humas
Pranata humas di daerah
- Dinas/Badan/ Kantor /Biro Humas/Infokom - Forum Bakohumas Pusat dan Daerah
Iklan Layanan Masyarakat
-Pemberitaan di media -Meningkatnya kesadaran masyarakat umum
-Advertorial -Artikel -Poster/Stiker -Baliho
Ibu rumah tangga, masyarakat umum
-Media Massa Nasional dan Lokal
Publikasi di Ruang Publik
Event Komunitas
Diskusi Publik
28
KOMUNIKASI PUBLIK
Kerangka Kerja (lanjutan)
Tindak Komunikasi
Media follow up
Monitoring dan evaluasi
Keluaran
Alat/Sarana
Target Khalayak
Jejaring Kerjasama
jaringan jurnalis dan dukungan media terhadap isu yang berkaitan dengan kebijakan BBM
-Mailing list -Distribusi informasi secara regular -Database jurnalis -hubungan dengan pimpinan redaksi
Jurnalis dan Pekerja Media
-Pekerja Media Nasional dan Lokal
-Kliping dan analisa berita -laporan kegiatan keseluruhan -berita untuk newsroom -follow up issue -lesson learned
Dokumentasi kegiatan, pemberitaan, laporan kegiatan
- Presiden, - Setneg, - Kementerian Koordinator - Bappenas - Depsos - Depkominfo,
Seluruh Stakeholders
Penutup ƒ
Sejak akhir Tahun 2007, perekonomian dunia mengalami gejolak. Hal ini terjadi karena penurunan nilai tukar dollar AS; naiknya harga komoditas pangan dunia; dan yang paling dominan adalah naiknya harga minyak mentah dunia yang mencapai angka US$ 120/barel. Kenaikan harga minyak dunia dan harga komoditas pangan dalam setahun terakhir telah memberikan tekanan sosial dan ekonomi yang berat pada masyarakat.
ƒ
Langkah untuk menaikkan harga BBM pada tingkat yang dapat diterima masyarakat dan pelaku ekonomi- termasuk dengan memberikan perlindungan terhadap kelompok paling rawan/miskin- akan mengurangi tekanan erosi kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar. Hal itu akan menjaga momentum pembangunan dan berbagai upaya mengurangi kemiskinan.
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2008
29
“Perjalanan bangsa kita telah pada arah yang benar, Indonesia bisa menjadi negara maju di abad 21 , dan krisis energi serta pangan dunia akan bisa kita atasi. Mengapa? Karena sejak 100 tahun yang lalu, sejak bangsa kita bangkit, kita telah menjadi bangsa yang berkemampuan, “Bangsa Yang Bisa!” Bisa mengubah nasib, bisa bersatu, bisa mengusir penjajah, bisa meraih dan mempertahankan, dan bisa mengatasi berbagai tantangan sejarah.” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam sambutan 100 Tahun Harkitnas
”Setiap kenaikan harga minyak dunia 5 Dolar AS per barel, maka pemerintah harus menyediakan tambahan subsidi lebih dari Rp 11 triliun. Pemerintah harus berani mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM demi kesinambungan ekonomi. Lebih baik naik 20 hingga 30 persen sekarang daripada tiba-tiba naik lebih dari 100 persen pada 2009.” Pengamat Ekonomi, Aviliani
”Ada tiga langkah untuk mengurangi subsidi BBM yakni pengurangan pemakaian BBM jenis tertentu, pemilihan harga patokan BBM yang tepat, dan rasionalisasi harga jual BBM. Rasionalisasi harga jual atau menaikkan harga BBM adalah upaya terakhir pemerintah.” Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Luluk Sumiarso