KIB 4 16 Des by badan informasi publik depkominfo

Jalan yang kita tempuh dan lalui untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, sebagaimana pula yang dialami oleh bangsa-bangsa lain, adalah jalan yang panjang, tidak lunak, dan penuh dengan tantangan. Hanya bangsa yang tangguh, ulet, cerdas, dan terus bekerja keraslah yang akan berhasil mencapai cita-citanya. Pidato Awal Tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu, 31 Januari 2007

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Pengarah: Mohammad NUH, Menteri Komunikasi dan Informatika; Ashwin Sasongko, Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika. Penanggung jawab: Suprawoto, Kepala Badan Informasi Publik. Ketua Pelaksana: Ismail Cawidu, Kepala Pusat Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan. Sekretaris: Eko Slamet Riyanto. Anggota: Supomo, Sekretaris Badan Informasi Publik, Agus Salim H, Kepala Pusat Informasi Perekonomian; Gati Gayatri, Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat; Bambang Wiswalujo, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum; Gatot Dewabrata, Kepala Pusat Informasi dan Humas. Editor: Suprawoto, Sukemi, Son Kuswadi, MT Hidayat. Pengumpulan Data: Ahmad Nizar, Mikdad Ishak, Mei Sugianto, A. Yamin Suhiyat, Perdamen Sinuraya, Dwi Dianingsih, Arianti, Dewi Tursilawati, Eni Eriani, Siti Asmari, Widodo Hastjaryo, Dewi Yuliana Lestari, Deny Gumbira, Fitria Hasanah, Karlina Seran. Pengolahan Data: Heru Purnomo, Soemarno Partodihardjo. Desain Cover: FDM/ MTH, Ilustrasi dan Tata Letak: Dewi Maharani, Taufik. Foto-foto: www.presidensby.info, Bappenas, Koleksi BIP. Penerbit: Departemen Komunikasi dan Informatika Cetakan Pertama, 2008. Jakarta.

SAMBUTAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Assalamu alaikum Wr, Wb Salam Sejahtera bagi kita semua Pembangunan merupakan proses tanpa henti yang perlu dijaga kesinambungan dan arahnya menuju sasaran utama yaitu mendukung terwujudnya tujuan nasional masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Tentu proses pembangunan akan mengalami pasang-surut, sejalan dengan dinamika bangsa Indonesia. Namun demikian, setiap langkah harus sesuai dengan jalur yang benar, on the track, untuk mencapai tujuan nasional. Buku ini memaparkan hal-hal yang telah dilakukan oleh Kabinet Indonesia Bersatu. Selain itu, juga mengupas apa saja yang belum berhasil diwujudkan serta mengapa terjadi demikian. Melalui paparan ini diharapkan semua pihak akan dapat memperoleh gambaran yang utuh dan objektif tentang masalah-masalah mendasar yang dihadapi bangsa dan negara serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasinya. Dalam beberapa bagian, juga disampaikan fakta dan data yang dirangkum dari tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2008. Tentu saja melalui pemaparan data ini, diharapkan semua persoalan yang ada bisa dipahami secara proporsional. Tugas Kabinet Indonesia Bersatu masih berlangsung setahun lagi. Oleh karena itu, selama setahun ke depan akan sangat bijak jika kita bersama menentukan langkah-langkah terbaik yang harus dikerjakan bersama. Dengan kebersamaan, insya Allah, kita akan dapat mewujudkan cita-cita kita membangun Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang adil dan demokratis, dan Indonesia yang makin sejahtera. Wassalamuâ&#x20AC;&#x2122;alaikum Wr, Wb MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Mohammad NUH

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

SAMBUTAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA................................................................................... v DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................... vii BAB 1

PENGANTAR ......................................................................................................................................... Tiga Agenda Pembangunan ................................................................................................................... Visi Kepemimpinan, Sinergi Atasi Tantangan ........................................................................................... BAB 2 MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI ..................................................................... A. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas ...................................... Kasus Khusus: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .............................................................. B. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme .......................................................................... C. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme ............................................................... D. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional ................................ BAB 3 MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS ........................................................... A. Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia ..................... B. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ....................................................... C. Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh .................................................................. BAB 4 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT A. Investasi ....................................................................................................................................... B. Revitalisasi Pertanian ................................................................................................................... C. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .............................................. D. Peningkatan Pengelolaan BUMN ............................................................................................... E. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan ................................................................................................. F. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro ........................................................................................ G. Peningkatan Kehidupan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat lainnya ............................................. BAB 5 PENUTUP................................................................................................................................................. RUJUKAN ............................................................................................................................................................

1 3 3 7 10 13 16 17 19 23 26 30 34 39 44 49 53 55 56 58 63 80

vii

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

BAB 1

PENGANTAR

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

erjalanan bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut. Di bidang politik, upaya untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dan penegakan hukum terus dilakukan. Perubahan kepemimpinan bangsa, sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang berlangsung di Indonesia menuntut kesinambungan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Di tengah penyelesaian amanat reformasi dengan kompleksitas persoalan yang tampak begitu rumit untuk diurai, pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, penanganan masalah pengangguran merupakan program yang diprioritaskan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian pula dengan berbagai program lain, terus dikembangkan untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan kondisi yang

PE N GANTAR

diharapkan. Pembangunan yang saat ini dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu telah direncanakan sejak awal dalam RPJMN 2004-2009. Dokumen tersebut memuat beberapa target, capaian, dan pedoman kegiatan besar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Secara umum, kinerja pemerintahan diukur dari hasil yang dicapai, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sesungguhnya apa yang telah dicapai oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu pada hakikatnya merupakan prestasi kolektif bangsa Indonesia. Tiga Agenda Pembangunan Terdapat tiga agenda besar yang menjadi arah dan panduan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional yaitu Pertama Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai, dengan prioritas bertumpu pada Peningkatan Keamanan, Ketertiban, Penanggulangan Kriminalitas; Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme; Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan

Terorisme; serta Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Kedua, Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis, yang difokuskan pada Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia; Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa serta Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh. Adapun agenda ketiga yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dengan titik berat pada upaya Peningkatan Investasi; Revitalisasi Pertanian; Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peningkatan Pengelolaan BUMN; Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan; Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro; serta Peningkatan Kehidupan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat lainnya di bidang pendidikan, penanganan kemiskinan, dan kesehatan. Visi Kepemimpinan, Sinergi Atasi Tantangan Sejak Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI ke 6, 2004, berbagai per-

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

soalan luar biasa datang bertubi-tubi menimpa bangsa, disamping persoalan yang telah ada sebelumnya. Tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan besarnya utang pemerintah merupakan tekanan tersendiri yang mempengaruhi setiap kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tsunami di Aceh dan Nias (2004), suatu kejadian yang belum pernah ada dalam sejarah Indonesia Merdeka, meluluhlantakkan hampir semua infrastruktur dan korban yang di luar daya nalar. Disusul kemudian gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, kemudian tsunami yang menghantam pantai selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rangkaian peristiwa tersebut menguras energi, waktu, sumber daya dan dana yang besar. Harga minyak dunia melonjak tak terkendali, dari US$ 20 per barrel menjadi US$ 140 per

barrel, memukul hampir semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia yang telah menjadi netimportir minyak. Pada saat bersamaan, berbagai persoalan multidimensi yang telah lama ada, secara simultan harus dihadapi bangsa Indonesia. Mulai dari korupsi, ancaman disintegrasi bangsa hingga masih belum mapannya fungsi dan peranan berbagai elemen bangsa. Ditambah lagi persoalan internasional yang penuh tantangan di tengah globalisasi yang membuat hubungan antar negara menjadi seolah tanpa batas. Setiap peristiwa yang terjadi di negara lain, akan sangat mungkin menimbulkan pengaruh langsung terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Kepemimpinan nasional yang memiliki visi ke depan yang luas, tegas dan teguh memegang pendirian, teliti dan cepat mengambil keputusan, serta jeli mengubah bencana dan ancaman

PE N GANTAR

menjadi peluang. amat diperlukan oleh bangsa Indonesia yang begitu banyak menghadapi tantangan tersebut di atas. Di sinilah letak pentingnya kepemimpinan Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah bangsa dan negara. Misalnya saja, bagaimana mengubah bencana tsunami yang melanda Aceh menjadi peluang bagi jalan perdamaian yang akhirnya membukukan sejarah, tanpa menumpahkan darah dengan sia-sia. Ketegasan dalam pemberantasan korupsi merupakan contoh lain dari keberhasilan kepemimpinan Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla yang cukup mendapat perhatian masyarakat dunia. Meskipun dalam menghadapi tantangan yang ada, beberapa keputusan yang diambil dinilai kurang populer bagi sebagian kalangan, tetapi tetap dijalankan demi kepentingan bangsa, terutama rakyat kecil. Optimisme, keyakinan dan kerja secara sistematis merupakan dasar yang terus dikem-

bangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mengarahkan program dan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu. Pembangunan ekonomi terus dijalankan melalui pendekatan pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan. Program pengurangan kemiskinan terus dilakukan, sinergi atas setiap program juga senantiasa dilaksanakan. Kiprah Indonesia di dunia internasional pun menjadi perhatian Kabinet Indonesia Bersatu. Upaya itu dilakukan dalam kerangka membangun dan meningkatkan kemandirian bangsa dalam konteks hubungan internasional. Pemerintah secara konsisten meningkatkan kerjasama regional dalam kerangka ASEAN, Forum Asia Timur maupun APEC, serta kerjasama dengan Eropa dan negara-negara Timur Tengah. Selama empat tahun Kabinet Indonesia Bersatu bekerja, beberapa indikator keberhasilan pembangunan menunjukkan peningkatan, meskipun di beberapa aspek lain masih belum dapat memenuhi target yang diharapkan.

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian atas tiga agenda pembangunan 20042009 telah memenuhi harapan yang diinginkan dan berada dalam jalur yang benar. Hal penting yang perlu dicatat adalah pelaksanaan tanggung jawab untuk meletakkan dasardasar kehidupan berbangsa secara konsisten dan teratur, dari waktu ke waktu, untuk mewujudkan Indonesia yang Maju dan Sejahtera.ยง

BAB 2

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

enciptakan rasa aman dan suasana nyaman untuk menjalani kehidupan sehari-hari merupakan tugas pemerintah. Berbekal keamanan, setiap aktivitas pembangunan bisa berlangsung dengan baik, warga negara mampu mengekspresikan diri dan beraktivitas tanpa perlu takut dan khawatir. Seiiring dengan upaya pengembangan suasana aman dan nyaman, diharapkan tercipta pula kedamaian dalam hubungan setiap elemen bangsa. Tidak perlu ada konflik atau kerusuhan. Semua bersatu padu dan taat terhadap sistem negara hukum yang disepakati bersama. Harmonisasi antar elemen bangsa akan dapat tercipta melalui instrumen penegakan hukum dengan tegas. Sebagai contoh, dalam menghadapi berbagai persoalan konflik dan ketegangan hubungan antar agama, pemerintah mengambil sikap yang tegas dan berpegang pada hukum yang berlaku.

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

Selain penyelesaian secara hukum, pendekatan terhadap elemen masyarakat terus dilakukan atas prinsip perlindungan hak asasi dan kebhinnekaan bangsa. Artinya, seluruh warga negara, harus diperlakukan secara adil dan setara dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah berupaya memfasilitasi pertemuan antar agama dan mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar warga. Melalui dialog antar agama diharapkan terwujud kesamaan pandangan dan langkah dalam menyikapi setiap persoalan yang timbul. Dengan adanya hubungan yang harmonis, kedamaian di antara elemen bangsa diharapkan lebih mudah terwujud dan dirasakan secara langsung oleh seluruh warga negara. Tiga Sasaran Pokok Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai mengarah pada pencapaian 3 (tiga) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut: Sasaran pertama adalah meningkatnya

rasa aman dan damai yang diukur dari adanya penurunan ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka kriminalitas di lautan dan penyelundupan lintas batas. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat; Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur; serta Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dengan tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme; dan semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme serta Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Sasaran ketiga adalah tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara. A. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Salah satu prioritas dalam Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai adalah upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas secara keseluruhan dan telah menunjukkan hasil yang lebih baik. Gangguan keamanan, ketertiban dan kriminalitas secara umum masih dalam tingkat terkendali. Meskipun kasus kejahatan konvensio-

nal, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, dan pemerasan, secara kuantitas cenderung mengalami peningkatan signifikan antara tahun 2004 sampai 2005. Namun, mulai tahun berikutnya, pemerintah, khususnya jajaran kepolisian terus berupaya maksimal dalam mengatasi kejahatan konvensional sehingga angka kasus kejahatan berhasil dikendalikan. Pemerintah pun senantiasa memastikan bahwa upaya penanganan kasus tindak pidana kejahatan konvensional dilaksanakan sesuai Grafik Jumlah Kasus Pada Kejahatan Konvensional 180000

168685

161671

173709

Jumlah Tindak Pidana (JTP) Penyeselesaian Tindak Pidana (PTP)

160000 140000 120000

116223

100000

82196

75487

80000

88709

62974

57173

42305

60000 40000 20000 0 2004

2005

2006

2007

2008

Sumber : Bareskrim, Mabes Polri Ket : Data sd Juni 2008

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

Grafik JumlahJumlah Kasus Pada Transnasional Kasus PadaKejahatan Kejahatan Transnasional 9331

10000

Jumlah Tindak Pidana (JTP)

8702

Penyeselesaian Tindak Pidana (PTP

8000 5391

6000 4000

3126

3154

5009

5390

4950

3441 3471

2000 0 2004

2005

2006

2007

2008

Sumber : Bareskrim, Mabes Polri Ket : Data sd Juni 2008

dengan hukum yang berlaku, tanpa mencederai rasa keadilan masyarakat. Penyelesaian tindak pidana kejahatan konvensional pada tahun 2004 sebanyak 57.173 kasus, kemudian tahun 2005 sebanyak 62.974 kasus, tahun 2006 sebanyak 75.487 kasus, tahun 2007 sebanyak 82.196 kasus dan sampai dengan bulan Juni 2008 sebanyak 42.305 kasus. Sementara, jumlah kasus kejahatan transnasional, misalnya money laundring, cyber crime dan

penyelundupan narkoba, pedagangan anak dan wanita, yang berhasil diungkap oleh aparat keamanan dari tahun 2004 sampai 2006 meningkat dari 3.126 kasus menjadi 9.331 kasus. Sedangkan tahun 2007 jumlah kasus yang diungkap sebesar 5.391 kasus. Kemudian pada tahun 2008 sampai dengan bulan Juni, jumlah kasus yang diungkap 5.390 kasus. Secara umum terdapat kenaikan penyelesaian tindak kejahatan tiap tahunnya, hal itu menunjukkan adanya kesungguhan aparat keamanan dalam menangani kejahatan lintas negara. Keberhasilan penanganan kejahatan transnasional juga tak lepas dari kerjasama internasional yang dikembangkan pemerintah Indonesia. Dukungan negara-negara di dunia dalam penyelesaian kasus yang ada tentu tidak bisa diabaikan. Sementara itu, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap penanganan ke-

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

jahatan terhadap kekayaan negara. Secara umum dapat dikatakan, bahwa kasus kejahatan terhadap kekayaan negara yang berhasil diungkap dari tahun 2004-2006 cenderung meningkat. Grafik Jumlah Kejahatanj Pada Kekayaan Negara y g 5,000

4,327

4,000 3,152 3,000 2,000

2,859 2,390

1,617

Grafik Jumlah Kejahatan Berimplikasi Kontijensi 1,486

1600 1400

Jumlah Tindak Pidana (JTP)

1200

Penyeselesaian Tindak Pidana (PTP)

800

2,599 1,816

meningkat dari tahun 2004-2007. Pada tahun 2007 jumlah kasus 1486 dan yang diselesaikan sejumlah 464 kasus.

1000 600 400

2,305 1,789

1,249

200 0

30 2004

147 2005

273

2006

464 69

2007

1,000 0

Sumber : Bareskrim, Mabes Polri

2004

2005

2006

2007

2008

Sumber : Bareskrim, Mabes Polri Ket : Data sd Juni 2008

Angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2007 menjadi 2.599 kasus. Sementara hingga pertengahan tahun 2008 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara hanya tercatat 1.789 kasus. Adapun jumlah kasus kejahatan kontijensi

Kejahatan yang terjadi di Indonesia terus meningkat. Tahun 2006 jumlah kejahatan yang dilaporkan yaitu 260.174 kasus dan sebesar 52.13% kasus yang bisa diselesaikan. Sampai dengan bulan juni 2008, jumlah kasus yang dilaporkan 186.031 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 109.772 kasus atau 59.01%.

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

Tabel Kuantitatif Kejahatan Tahun 2004-2008

Tahun

JTP (CT)

PTP (CC)

Prosentase PTP (%)

2004

227.173

115.920

51,02

2005

275.676

144.408

52,38

2006

260.174

135.629

52,13

2007

352.233

210.736

59,82

2008

186.031

109.772

59,01

JTP (CT) : Jumlah Kejahatan yang terjadi atau dilaporkan PTP (CC) : Kasus/Perkara yang diselesaikan penyidiknya PROSENTASE PTP (%) : Prosentase penyelesaian perkara yang disidik

Kasus Khusus:

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara terus menerus telah diupayakan oleh pemerintah antara lain dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Tim yang berangggotakan perwakilan dari berbagai departemen tersebut telah bekerja dan

dapat menurunkan pelanggaran hak kekayaan inteletual di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keluarnya Indonesia dari Priority Watch List menjadi Watch List dalam perdagangan Amerika Serikat. Kesadaran untuk melindungi hak kekayaan intelektual di kalangan masyarakat dan pengusaha juga semakin meningkat. Dari tahun ke tahun, selalu terjadi peningkatan permohonan pendaftaran dari tahun 2004 hingga tahun 2007. Grafik Permohonan Pendaftaran Hak Cipta 7000

6411

Permohonan

5857

6000

Didaftar Ditolak

5000 4269 4000

3591

3565 3110

2768

3000

2847

2316

1907

2000 1000 0

2004

530

118

140 2005

2006

219 2007

199 2008 Sumber : Ditjen HKI Ket : Data sd Juli 2008

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Permohonan Pendaftaran Paten Tahun

Paten

Paten Sederhana

2004

3668

209

2005

4304

195

2006

4618

266

2007

5134

240

2008

3035

145

Permohonan Pendaftaran Merek

Sumber : Ditjen HKI Data sd Juli 2008

Tahun

Permohonan

Didaftar

Ditolak

2004

38.849

23.187

3.044

2005

40.816

28.404

3.563

2006

41.646

24.677

41.646

2007

43.259

21.274

8.303

2008

27.919

36.845

14.219

Sumber : Ditjen HKI Data sd Juli 2008

Grafik Permohonan Pendaftaran Paten 6000

4000

4,618

4,304

Permohonan Didaftar Ditolak

Paten

5,134

5000

Grafik Permohonan Pendaftaran Merek Paten Sederhana

3,668

50000 40000

3,035

3000

30000

2000

41,646 41,646 43,259

40,816

38,849

36,845 28,404

23,187

24,677

27,919 21,274

20000

1000

209

266

195

240

145

0 2004

2005

2006

2007

2008

14,219 8,303

10000

3,563

3,044

0 2004

2005

2006

2007

2008 Sumber : Ditjen HKI Ket : Data sd Juli 2007

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

Permohonan Pendaftaran Desain Industri Tahun

Permohonan

Daftar

Tolak

2004

4170

3798

251

2005

5114

1302

511

2006

4926

1332

760

2007

4473

978

591

2008

2285

994

Sumber : Ditjen HKI Data sd Juli 2008

Grafik Permohonan Pendaftaran Desain Industri 6000 5000

5114 4170

Permohonan Daftar Tolak

4926 4473

3798

4000 3000

2285

2000

1302

1000

1332 760

511

251

994

978 591

Tercatat pada tahun 2004 sebanyak 3.565 permohonan pendaftar hak cipta mejadi meningkat sebesar 6.411 pada tahun 2007. Dan sampai dengan bulan juli 2008 sudah tercatat sebanyak 2.847 permohonan pendaftaran hak cipta.

0 2004

2005

2006

2007

2008 Sumber : Ditjen HKI Ket : Data sd Juli 2007

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

B.Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Selain masalah hukum, kabinet Indonesia Bersatu juga tetap konsisten dalam menjaga kedaulatan NKRI. Secara khusus kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga kesatuan bangsa dengan mengatasi ancaman perpecahan atau disintegrasi bangsa. Masalah disintegrasi menjadi ancaman utama bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dan akomodatif dalam melakukan pengendalian potensi disintegrasi. Gerakan separatisme yang pernah mencuat pada masa awal pemerintahan, saat ini bisa dikendalikan sehingga

PENANGANAN DAERAH KONFLIK No

Daerah

Capaian Keberhasilan

Nanggroe MoU Pemerintah RI dan GAM Helsinki tahun 2005 : Aceh Darus- - Terwujudnya pelaksanaan butir-butir Kesepahaman Helsinki salam - Repatriasi mantan anggota GAM - Penyerahan senjata oleh GAM kepada pemerintah RI - Disahkannya oleh DPR RI UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh - Terselenggaranya pilkada yang berlangsung aman dan demokratis

Papua

Penyelesaian secara simultan dan intensif : - Upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban - Pelaksanaan otonomi khusus dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat Papua - Semakin menurunnya perlawanan gerakan bersenjata - Terselenggaranya Pilkada Papua pada tahun 2006 - Citra kinerja pemerintah RI di mata internasional semakin membaik

Maluku

Tahun 2007 insiden pengibaran RMS di Kota Ambon pada acara Hari Keluarga Nasional Ke-14 tanggal 29 Juni 2007: - Pelaku insiden pengibaran bendera RMS telah diproses sesuai standar dan prosedur penanganan operasional keamanan dalam negeri - Perlu mendapat perhatian dan disikapi dengan serius dan se lalu waspada terhadap ancaman laten kelompok separatisme Sumber: Data Setneg, 2008

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan ketegasan pemerintah dalam menindak pelaku aksi separatis dan potensi disintegrasi sesuai dengan aturan hukum yang ada. C. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Sejalan dengan upaya antisipasi terhadap ancaman disintegrasi, pemerintah juga proaktif dalam menangani ancaman terhadap keaman-

an nasional, terutama yang bersumber dari gerakan terorisme. Indonesia terlibat dalam berbagai forum kerjasama internasional untuk penanggulangan terorisme yang memiliki jaringan internasional. Tercatat pula beberapa kelompok gerakan teroris dapat ditanggap semenjak tahun 2005. Tabel berikut ini ringkasan catatan prestasi pemerintah Indonesia, khususnya aparat keamananan dalam penanggulangan terorisme :

Tabel Penanggulangan Gerakan Terorisme No

Waktu Dan Tempat

Uraian

Batu Malang, November 2005 Polri berhasil menewaskan tokoh kunci terorisme pembuat bom Dr Azahari Husin

Wonosobo, Juni 2006

Polri berhasil menangkap kelompok Abdul Hadi sebagai bagian dari lingkaran Nurdin M Top.

Poso dan Palu, 11 Januari 2007

Polri berhasil menangkap Kelompok Basri terkait kasus terorisme

Yogyakarta dan Jawa Tengah Maret 2007

Polri berhasil menangkap tersangka aksi teror Sarwo Edi beserta kelompoknya (8 orang)

Desa Kebarongan Banyumas Juni 2007

Polri berhasil menangkap Abu Dujana dan Zarkasi

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Palembang , Juli 2008

Polri dan satuan tugas khusus Densus 88 berhasil menangkap 10 tersangka jaringan terorisme dan menemukan 20 bom pipa elektrik dan bahan peledak lainnya yang kekuatannya dapat melebihi kemampuan ledak bom Bali II.

Periode 2005-2008

Polri berhasil melakukan proses hukum berupa menangkap 420 tersangka, 260 tersangka diantaranya telah diadili dan divonis oleh pengadilan, 5 orang hukuman mati, 4 orang hukuman seumur hidup, 14 dalam proses pengadilan, dan 13 orang lainnya dalam proses penyidikan.

9 November 2008

Eksekusi mati para pelaku Bom Bali (Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Imam Samudera) telah dilaksanakan di Bukit Nirbaya, Cilacap pada pukul 00.15 WIB Sumber: Data Setneg, 2008

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

D. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu mencoba meneguhkan kembali posisi Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif. Upaya membuka seluas-luasnya diplomasi dan kerja sama dengan negara-negara lain tanpa terjebak pada latar historis dan ideologinya, terus dilakukan. Prinsip yang dikedepankan adalah semua negara berdiri sejajar sebagai mitra yang saling menguntungkan. Setelah perang di Afganistan dan Irak, dan berlangsung ketegangan strategis di berbagai penjuru dunia termasuk Semenanjung Korea, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memandang perlu mengingatkan masyarakat dunia tentang pentingnya elemen power yang lain, selain kekuatan militer dan diplomasi koersif atau hard power. Berbeda dari hard power yang mengandalkan kekuatan, konsep soft power mengandalkan pendekatan persuasif dengan mengguna-

kan aset ekonomi, kemasyarakatan, budaya, humaniter, pendidikan, iptek, dan sebagainya. Pengembangan soft power memang cocok bagi politik bebas aktif yang dianut Indonesia, sebab di sinilah letak kekuatan diplomasi serta daya tarik Indonesia dalam pergaulan internasional yang lebih banyak ditentukan oleh prestasi, pesona, persuasi dibandingkan dengan faktor kekuatan militer. Reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi ke empat di dunia, misalnya, menempatkan kita sebagai negara panutan dalam pergaulan dunia. Status Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar memberikan kredibilitas dalam menjembatani antara dunia Islam dan Barat. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam membantu proses perdamaian untuk konflik Kamboja, Philipina Selatan, dan Laut Cina Selatan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai juru damai. Potensi pasar dengan jumlah penduduk

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

228.877.240 jiwa juga banyak diperhitungkan orang. Sementara politik bebas aktif kita men-

gukuhkan citra Indonesia sebagai negara yang berdaulat. ยง

Tabel Peningkatan dan Prestasi dalam Kerjasama Internasional Kebijakan Pelaksanaan tindak lanjut agenda pembentukan ASEAN COMMUNITY

Langkah-langkah yang ditempuh dan Apresiasi Dunia Internasional a. b. c. d.

e. Peningkatan peran diplomasi dalam menyelesaikan masalah perbatasan Pelaksanaan interfaith dialogue

a. b. c. a. b.

Menciptakan kestabilan dan meningkatkan kerjasama regional dikawasan Asia Tenggara Disepakatinya piagam ASEAN di KTT ASEAN di Singapura yang ke-13 Pengesahan ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) Blueprint pada KTT ASEAN ke-13 Menindaklanjuti tiga kesepakatan yakni ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT), Declaration on The Protection on Promotion of The Rights of Migrant Workers, serta Cebu Declaration on The Blueprint for The ASEAN Charter Pengesahan ARF Statement on Disaster Management and Emergency Response tanggal 28 Juli 2006 Penyelesaian garis perbatasan Indonesia dan Timor Leste melalui mekanisme Joint Border Committee, Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation Penangangan perbatasan RI dan PNG melalui Joint Border Committee Secara intensif melakukan border diplomacy dengan Filipina dan Malaysia Melakukan beberapa rangkaian inter-faith dialogue dengan beberapa negara seperti di Vatikan, Belanda, Kanada, Inggris. Melaksanakan inter-faith exchange antar tokoh lintas agama antar dua negara

Partisipasi aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia

Menyumbangkan personil pengamanan dalam 6 OPP PBB yaitu, MONUC, UNMIL, UNMIS, UNOMIC, UNMIN, dan UNIFIL dengan pengiriman pasukan Garuda XXIII B.

Mengatasi Krisis Akibat Kenaikan Komoditas Pangan Dunia

Pada KTT Pangan di Roma, 8 Juni 2008, FAO memuji Indonesia sebagai negara yang berhasil meningkatkan produktifitas pangan dan mengendalikan harga pangan. FAO merekomendasikan strategi Indonesia sebagai role model bagi bangsa lain.

Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Global

Pada pertemuan G-8 + D-8, Indonesia dipuji sebagai negara dengan peran yang sangat aktif dalam mengatasi dampak pemanasan global melalui Prakarsa Conference on Parties (CoP) ke 13 di Bali dengan disepakatinya Bali Road Map

Sumber: Data Setneg, 2008

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

Para pemimpin negara-negara ASEAN foto bersama pada pembukaan KTT ke 13 ASEAN di Hotel Shangri-La, Singapura, Selasa (20/11) siang. (foto: anung/presidensby.info)

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

KTT G-20, di National Building Museum, Washington DC

BAB 3

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

emokrasi adalah pilihan yang dijalani oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah sistem politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kehidupan demokratis terbukti menjadi salah satu faktor penentu bagi peningkatan kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Partisipasi politik meningkat dengan terselenggaranya perhelatan pesta demokrasi di daerah serta kehidupan pers yang lebih bebas. Hal lain terpenting yang menjadi perhatian Kabinet Indonesia Bersatu adalah persoalan keadilan. Adil mengandung arti tidak berat sebelah atau memihak. Sejalan dengan penerapan demokrasi, keadilan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum. Adil juga berarti berpihak kepada yang benar serta berpegang pada konstitusi dan hukum.

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Perbaikan kehidupan bangsa tidak akan pernah terjadi apabila perkembangan demokrasi bangsa ini tidak semakin dewasa dan berkeadilan. Semua itu diupayakan dengan menghargai perbedaan dan hasil kerja keras semua pihak dalam menyelesaian persoalan dan tantangan yang ada. Lima Sasaran Pokok Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis diarahkan untuk mencapai 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut: Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah dengan prioritas pembangunan. Sasaran tersebut diprioritaskan pada Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik

Hukum; Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk, serta Penghormatan dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia Sasaran kedua adalah meningkatnya penegakan hukum dalam upaya untuk menegakkan supremasi hukum dengan prioritas penanganan pada pemberantasan korupsi; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat antara lain dengan berkurangnya praktek korupsi di birokrasi; terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Sasaran pembangunan ini secara khusus diprioritaskan pada Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Sasaran keempat adalah meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pembangunan yang diletakkan pada prioritas Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Sasaran kelima adalah terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi dengan terlaksananya secara efektif fungsi dan peran lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik; serta terlaksananya pemilihan umum yang lebih demokratis, jujur, dan adil. Adapun prioritas pembangunan diletakkan pada Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh.

A. Penghormatan, Pengakuan, Penegakan atas Hukum dan HAM Perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 mengenai HAM yang memuat Piagam HAM yang diikuti perubahan kedua UUD 1945 telah memasukkan pasal-pasal rinci dan tegas mengatur tentang pemajuan dan perlindungan HAM.

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Pemerintah juga telah mengesahkan Undang Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Melalui Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2004 telah mengesahkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Indonesia Kedua tahun 2004 - 2009 yang merupakan kelanjutan dari RAN HAM Indonesia Pertama tahun 1998 - 2003. RANHAM juga dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum dengan kerangka waktu yang jelas untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Termasuk untuk melindungi masyarakat terhadap pelanggaran HAM dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kelompok rentan mendapat perlakuan khusus agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik dalam pelaksanaan RANHAM tahun 2004-2009. Dalam upaya memberikan landasan hukum

yang kuat untuk pemberian perlindungan HAM, telah dilakukan pengesahan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbagai kerjasama Internasional dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah dilakukan. Indonesia menjadi salah satu pelopor bagi upaya pembentukan mekanisme HAM ASEAN dan telah dua kali menjadi tuan rumah Lokakarya Kelompok Kerja Pembentukan Mekanisme HAM ASEAN. Indonesia juga mendorong kerjasama bilateral dalam upaya pemajuan HAM dengan Kanada, Norwegia dan Perancis, dalam rangka ASEM bersama Swedia, Perancis dan China serta kerjasama Plurilateral bersama China, Kanada dan Norwegia. Grafik berikut merangkum produk perundangundangan yang telah dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk nyata kinerja dalam penegakan hukum di negara ini.

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Grafik Jumlah Perudang-undangan yang telah disahkan 120

112

111

100

100 80 83

20 2

Inpres

21 6

Kepres

14 3

Perpres

41 30

Perpu

5 5

0 2004

2005

2006

2007

2008*

Sumber : DepKumHam Ket : Data sd Agustus 2008

Di samping itu sebagai salah satu negara anggota PBB dan penandatangan beberapa konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan HAM, Indonesia juga telah menyampaikan laporan kondisi penghormatan dan pelaksanaan HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB pada April 2008, dan pada Mei 2008

telah menyampaikan laporan pelaksanaan Convention Against Torture (CAT). Beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perlakuan yang diskriminatif, di antaranya:

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Tabel Upaya Pemerintah dalam Bidang Penegakan Hukum No

Masalah

Langkah Kebijakan

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Internasional Perlindungan kepada masyarakat pemengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak dan Martabat Penyannyandang cacat dang Cacat tanggal 30 Maret 2007.

Kejahatan Transnasional dan upaya Pengesahan UU No. 15/2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual pengembalian aset hasil kejahatan Legal Assistance In Criminal Matters yang menguatkan UU No. 1 Tahun serta peningkatan efektifitas kerjasa- 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. ma aparat penegak hukum -

Perdagangan WNI terutama perempuan dan anak di wilayah konflik.

Kasus Munir

Perlindungan Saksi dan Korban

Pemerintah telah mengesahkan UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diikuti PP No. 9/2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pembahasan Raperda di Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan PemberanÂŹtasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak. Pemerintah tetap mendukung penyelidikan sampai dengan penyelesaian kasus tersebut Pihak kepolisian terus berupaya mengumpulkan bukti baru dalam upaya pengungkapan kasus tersebut. Pemanggilan terhadap saksi-saksi terkait dan tidak terbentur pada kedudukan dan jabatan. Telah dibentuk Lembaga Perlindungan Aksi dan Korban Telah disahkan UU No. 40/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Sumber: Data Setneg, 2008

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

B. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Beberapa saat setelah dilantik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji memerangi dan memberantas korupsi serta menyelenggarakan pemerintahan bersih dan baik. Ikrar tersebut ditujukan untuk merespons tuntutan rakyat untuk mengatasi ancaman merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan penyelenggara negara. Di bidang hukum, kinerja pemerintah terus meningkat. Upaya pemerintah terus menggalakkan penanganan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Membaiknya citra penegakan hukum di mata publik juga terungkap lewat apresiasi terhadap gebrakan-gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai lembaga negara. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan terus dilakukan secara terus menerus. Salah satu indikator perbaikan upaya pem-

Tabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun

Indeks Persepsi Korupsi

Peringkat Negara

2004

2.0

133

2005

2.2

137

2006

2.4

130

2007

2.3

143

2.6

126

2008

Sumber: Transparency International, 2008

berantasan korupsi sebagimana terlihat dalam Corruption Perception Index/Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional. Pada tahun 2006, Transparency International mencatat indeks persepsi korupsi Indonesia sebesar 2,4 dan berada diperingkat 130. Tahun 2007, indeks tersebut turun menjadi 2,3 dan berada di peringkat 143. Namun, pada tahun 2008 IPK Indonesia meningkat menjadi 2,6. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan ka-

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

sus korupsi di Indonesia sudah mulai diapresiasi oleh dunia nternasional. Langkah tegas menangani kasus korupsi, kolusi dan nepotisme memang sangat disambut publik sejak reformasi digulirkan. Oleh karena itu, pemerintah pun memandang penanganan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme tetap men-

jadi prioritas utama. Komitmen pemerintah untuk tidak berkompromi dengan para koruptor tentu berkaitan dengan dam-pak merusak korupsi yang mengakibatkan kerugian material dan menodai moral (budaya) bangsa. Lebih dari itu, korupsi tidak hanya berkaitan

Grafik Jumlah Penanganan Perkara Korupsi di Indonesia (Tahap Penyidikan) 850

900

Penyidik Polri

800

Penyidik Kejaksaan

700

Penyidik KPK

600

636 588

546

523

500 400

311

300

225

215

189

155

200 100

0 2004

2005

2006

2007

2008

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Data sd November 2008

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

dengan pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga mengakibatkan kerugian terhadap rakyat akibat adanya kebijakan yang menyimpang. Tantangan terberat pemberantasan korupsi adalah mengembangkan sinergi lembagalembaga negara untuk memerangi korupsi. Proses penyadaran tersebut terus dilakukan oleh pemerintah secara intensif dan integratif guna menghindari ancaman korupsi dan segala dampak negatifnya.

Membangun pemerintahan yang bersih mutlak butuh dukungan dari berbagai kalangan dan harus dimulai dari kalangan pejabat publik. Secara khusus, pemerintah juga telah melaksanakan pencegahan tindak korupsi

Tabel Jumlah Uang Negara yang Berhasil Diselamatkan Periode 2004-November 2008 TAHAP

POLRI

Kejaksaan

Berkekuatan hukum tetap

Rp. 4.927.277.318.110,39

Dikembalikan saat proses Rp. 859.762.538.773 penyelidikan/penyidikan

Rp. 2.933.978.848.169,78

Barang rampasan

Rp. 139.882.439.209

Jumlah

Rp. 859.762.538.773

Rp. 8.001.138.805.489,17

KPK Rp. 476.456.872.901

Rp. 476.456.872.901

Sumber: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, 2008

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

memang harus diawali dari pimpinan puncak. Stigma birokrasi yang korup hanya bisa dikikis dari dalam lingkungan birokrasi itu sendiri. Tingkat kepatuhan pejabat negara dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana dilihat pada tabel. Ini menunjukkan peningkatan kesadaran para pejabat negara dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

Grafik Persentase Tingkat Kepatuhan Pejabat Negara menyam Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 100 80

84.08

88.41

60 40

49.16

49.43

2004

2005

55.33

20 0 2006

2007

2008

Tahun

Jumlah Pejabat Negara

Jumlah pejabat yang melaporkan kekayaan

2004

88.823

43.668

2005

113.826

56.274

2006

116.649

64.544

2007

86.468

76.455

2008

97.787

82.222 Sumber: Data Setneg, 2008

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

C. Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh Pelembagaan demokrasi di Indonesia mulai menemukan bentuknya sejak pemilihan langsung yang dilakukan secara demokratis di tahun 2004. Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan MPR dipilih langsung dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal yang sama juga terjadi dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Keberhasilan pelaksanaan Pemilu DPR/DPD dan Presiden/Wakil Presiden secara langsung tersebut mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Sebuah prestasi yang layak diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Optimisme kehidupan berbangsa dan bernegara muncul kembali ketika pada tahun 2004 lalu Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung yang demokratis. Pengamat politik dari Ohio State University (OSU) Columbus Amerika Serikat, Profesor

Bill Liddle mengatakan, demokrasi di Indonesia meski masih harus terus diperbaiki, namun telah terkonsolidasi. Artinya demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia tidak menghadapi ancaman pokok otoritarian dan berbagai ancaman lain. Jika setiap lima tahun di tingkat nasional dilakukan pemilihan umum presiden, maka tidak Tabel Indeks Demokrasi Beberapa Negara No

Negara

Indeks

Catatan paling demokratis di dunia

Swedia

9,88

Amerika Serikat

8,22

India

7,68

Indonesia

6,48

Malaysia

5,98

Singapura

5,89

Thailand

5,67

Kamboja

4,77

Vietnam

2,75

Tiga Negara Demokrasi terbesar di Dunia

Sumber: Data Setneg, 2008 Indeks diukur dengan skor 1-10 dengan skor 10 adalah negara yang paling demokratis dan 1 negara paling otoriter Sumber: The Economist Unit Intelegence of Democracy, 2007

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

akan ada proses inkonstitusional untuk mengagalkannya. Pesta demokrasi juga berlangsung di tingkat daerah sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang saat ini dikembangkan di Indonesia. Semua itu ditujukan untuk meningkatkan kedaulatan rakyat. Konsep desentralisasi ditekankan melalui Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen kedua yang disahkan pada 18 Agustus 2000. Dalam pasal itu secara khusus diatur soal pemerintahan daerah dan ditegaskan, pemerintah daerah Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Pilkada 2005 - 2008 Tahun

Pemilihan Gubernur

Pemilihan Bupati / Walikota

2005

205

2006

2007

2008

160

Total

439 Sumber: KPU, 2008

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Harapan utama dari sistem pemilihan yang diselenggarakan secara langsung adalah soal pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepala daerah terpilih. Kepala daerah secara langsung bertanggung jawab terhadap masyarakat pemilih mereka. Dengan sistem ini, seleksi terhadap calon

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

pemimpin daerah pun lebih terbuka. Dengan demikian, publik bisa menilai secara langsung siapa yang akan mereka pilih. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung menjadi salah satu indikator penting dalam proses demokratisasi. Peningkatan kesadaran politik masyarakat tercermin melalui proses yang melibatkan sejumlah besar masyarakat secara langsung tersebut. Selama tahun 2005-2008 jumlah daerah yang telah melaksanakan Pilkada Gubernur ada sebanyak 33 provinsi dan yang telah melaksanakan Pilkada Bupati/Walikota sebanyak 439 kabupaten/kota. Praktek demokrasi yang dilakukan di Indonesia terus membaik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kedewasaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui lembaga peradilan. Tabel berikut menujukkan jumlah pemilihan daerah yang dapat diproses oleh lembaga peradilan.

Tabel Gugatan terhadap Pilkada lewat Pengadilan Jumlah DaerHasil Pilkada ah Yang Telah Pilkada Yang Digugat Di Melaksanakan Pengadilan * Pilkada Gubernur

Bupati/ Walikota

177

439

Data diolah dari berbagai sumber Ket : *) Data s/d Februari 2008

Tata kelola negara yang saat ini dikembangkan berdasarkan empat kali amandemen atas UUD 1945 adalah kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multipartai yang khas. Di satu sisi, presiden memiliki legitimasi politik yang kuat karena dipilih secara langsung melalui mekanisme dua putaran pemilihan yang mau tak mau menghasilkan kemenangan mayoritas. Di sisi lain, DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan besar (Fatah, 2007) Kelembagaan politik demokrasi telah dibangun Partai yang menjadi pilar utama demokrasi

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Tabel Partai Peserta Pemilu tahun ke tahun Tahun

1955

1971

1977

1982

1987

1992

1997

1999

2004

2009

Partai Politik

172

Partai Politik Lokal

6 Sumber: Data Setneg, 2008

juga hidup, bahkan penerapan sistem multi-partai yang tengah berlangsung. Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik, karena begitu pentingnya peran partai politik Jumlah partai politik peserta pemilu mengalami peningkatan dari tahun 2004 yang berjumlah 24 partai menjadi 38 partai pada tahun 2009 dan masih ditambah lagi dengan 6 partai politik lokal dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2009. Keberadaan partai politik lokal merupakan satu terobosan yang signifikan bagi upaya memperkuat partisipasi warga dan demokrasi. Se-

sungguhnya, keberadaan partai lokal pun bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Pada Pemilu tahun 1955 tercatat sedikitnya ada enam partai politik lokal yang ikut berpartisipasi, yakni: Partai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Partai Tani Indonesia, Gerakan Banteng, dan Partai Persatuan Daya. Menariknya, ada dari partai politik lokal tersebut mendapatkan kursi di parlemen nasional, yakni Partai Persatuan Daya. Kini, setelah sekian lama, adopsi keberadaan partai lokal kembali ada. Ini artinya bahwa langkah untuk mendorong perkembangan partai politik lokal di banyak daerah merupakan langkah strategis bagi penguatan bangunan demokrasi dalam era desentralisasi.

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

BAB 4

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

ertumbuhan ekonomi makro Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, pertumbuhan ekonomi triwulanan tercatat sebesar 6,4 persen. Meskipun sempat turun saat 15 bulan pemerintahan menjadi 4,6 persen, namun pada tahun 2007 kembali naik menjadi 6,5 persen pada triwulan ketiga. Pertumbuhan ekonomi memang tidak secara langsung meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan. Akan tetapi jika dilihat dari angka kemiskinan dan pengangguran didapatkan pula kecenderungan penurunan. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 17,7 persen pada tahun 2006 menjadi 15,4 persen tahun 2008. Angka tersebut merupakan angka kemiskinan terendah selama sepuluh tahun terakhir. Sementara, angka pengangguran yang turun sebanyak 2 persen selama dua tahun terakhir. Dari 10,5

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

persen tahun 2006 menjadi 8,5 persen tahun 2008. Program Pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikenal dengan strategi tiga jalur yaitu pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen per tahun melalui pencapaian investasi dan ekspor; kedua, pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru; dan ketiga revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Sejak akhir 2004 pemerintah telah merumuskan upaya pembangunan untuk menyejahterakan rakyat dengan orientasi pada pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan. Beragam kebijakan, termasuk kebijakan fiskal diarahkan dengan tujuan tersebut. Contohnya ada alokasi komponen dari kekuataan pembelanjaan untuk stimulasi pertumbuhan. Untuk pengurangan pengangguran, pemerintah memberikan kebijakan melalui penyaluran

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diharapkan dapat mengurangi pengangguran melalui pemberian modal usaha. Saat ini dana yang disalurkan sudah mencapai Rp8 triliun dan diharapkan akan terus meningkat hingga Rp14 triliun. Dengan pemberian modal ini maka diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan. Triple Track Strategy, yaitu progrowth (pertumbuhan), projob (lapangan kerja), dan propoor (rakyat miskin) yang saat ini dilaksanakan untuk membawa Indonesia menuju negara maju dan sejahtera. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani. Lima Target Pokok Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini mengarah pada pencapaian 5 (lima)

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

target pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut. Sasaran pertama adalah terciptanya lapangan kerja secara memadai agar mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009. Sasaran ini dapat dicapai dengan mendorong kegiatan ekonomi melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam lima tahun mendatang perekonomian diupayakan tumbuh rata-rata 6,6 persen per tahun dengan mendorong peranan masyarakat dalam membangun. Dalam kaitan itu prioritas pembangunan diletakkan pada Peningkatan Investasi dan Ekspor

Non-Migas dan sekaligus Penguatan Daya Saing Industri Manufaktur, serta Revitalisasi Pertanian dalam arti luas. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi nasional, prioritas pembangunan diberikan pada Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peningkatan Pengelolaan BUMN; Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Di dalam mencapai sasaran tersebut di atas, prioritas pembangunan juga diberikan pada Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan pembangunan baik dalam bentuk kesenjangan

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

pendapatan maupun kesenjangan daerah. Dalam kaitan itu prioritas pembangunan diletakkan pada: Penanggulangan Kemiskinan; Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Daerah; serta Pembangunan Pedesaan. Dengan langkah-langkah kebijakan yang sungguh-sungguh, jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 diupayakan turun menjadi 8,2 persen dengan hasil-hasil pembangunan yang semakin adil dan merata ke daerah dengan lebih mengembangkan daerah-daerah yang tertinggal dan perdesaan. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial rakyat. Untuk prioritas pembangunan diletakkan pada: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas; Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas; Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial; Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; Pengendalian Pertumbuhan

Penduduk, Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Kecil Berkualitas; serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Sasaran kelima membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Pada saat disusunnya buku ini terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia akan mengevaluasi kembali target pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

A. Investasi Meskipun dalam situasi krisis, pemerintah tetap optimistis mampu menarik investasi dari luar negeri. Saat ini kerjasama ekonomi mulai dikembangkan ke kawasan timur tengah yang relatif bisa bertahan dari dampak krisis keuangan global. Sementara di lingkup dalam negeri, pemerintah terus secara proaktif untuk mengembangkan iklim investasi yang diharapkan dapat me-

narik investor. Reformasi kelembagaan ekonomi tersebut membuahkan hasil peningkatan dalam hal penanaman modal. Setiap tahun terjadi peningkatan baik jumlah proyek maupun nilai investasi dari dalam dan luar negeri (asing). Pemerintah juga terus mengintensifkan dan mengefektikan kegiatan promosi investasi melalui penetapan target sektor usaha dan pelaku usaha di negara-negara potensial sebagai sumber dana investasi secara door to door.

Tabel Realisasi Persetujuan Penanaman Modal sampai dengan Triwulan I 2008 dalam bentuk izin usaha tetap adalah sebagai berikut : PMDN

PMA

Tahun

Proyek

Nilai (Rp. Miliar)

Proyek

Nilai (USD juta)

2004

206

44789.5

1258

10471.4

2005

218

50577.3

1650

13637.9

2006

225

162767

1718

15662.9

2007

272

188876

1977

40142.3

Jan-Mar 2008

121

4594.3

214

7897.6

Sumber : BKPM

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Beberapa kegiatan seminar dan pameran marketing investasi Indonesia telah digelar di Seoul (Korea Selatan), Paris (Perancis), Warsawa (Polandia), Madrid (Spanyol), Melbourne (Australia), dan Ghuang Zou (RRC). Pada tahun 2007 juga telah dilaksanakan Tourism Trade and Investment di Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Swiss, Jerman, Perancis, Australia, Uni Emirat Arab, Jepang, Inggris, Spanyol, Hongaria, Singapura, dan Austria. Pada tahun 2008 even yang sama juga diadakan di Jerman, Hongkong, Italia, Yunani, Kanada, Grafik Realisasi Persetujuan Penanaman Modal 1,977.0 1,650.0

1,718.0

1,258.0 PMDN (Rp. Milliar)

206.0

2004

218.0

2005

225.0

2006

272.0

PMA (USD Juta)

2007

Sumber : Diolah dari BKPM

Rusia, Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan. Sementara, survei yang dilakukan oleh ADB tahun 2003, 2006 dan 2007 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dan perbaikan iklim investasi di Indonesia secara signifikan. Sebagian besar responden pada tiga kali survei yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa opini masyarakat tentang indikator-indikator iklim investasi telah cukup baik. Membaiknya iklim investasi juga terlihat dari peningkatan permintaan dari berbagai barang

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

impor, khususnya capital goods dan raw material. Permintaan imported capital goods sampai dengan Agustus 2008 mencapai USD11,62 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2007 sebesar USD6,62 miliar. Sementara itu, di sektor non migas, pemerintah mentargetkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekspor secara bertahap dari sekitar 5,2 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 9,8 persen pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi. Target tersebut sedikit demi sedikit dicapai dengan didapatkannya angka yang selalu meningkat dalam hal ekspor non-migas setiap tahunnya. Seperti tampak pada tabel dan grafik berikut ini.

Adapun tujuan pasar ekspor Indonesia telah semakin terdiversifikasi. Tidak hanya ke pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa, namun berkembang pula ke pasar Asia, Jepang dan Singapura yang cenderung stabil dan beberapa tujuan Asia emerging countries cenderung meningkat. Grafik Nilai Ekspor Non Migas Indonesia 92012.3 79589.1

73543.6

66428.4 55939.3

2004

2005

2006

2007

2008*

Sumber : Departemen Perdagangan * sampai bulan agustus

Tabel Nilai Ekspor Non Migas Indonesia tahun 2004-2008 Tahun

2004

2005

2006

2007

2008*

Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)

55,939.3

66,428.4

79,589.1

92,012.3

73,543.6

* sampai bulan agustus 2008

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Potensi Pengembangan: Kepulauan Natuna

Pemerintah juga secara proaktif mengembangkan sektor pariwisata yang masih terbuka dan tidak bergantung pada beberapa negara tertentu sebagaimana ekspor. Kontribusi domestik dari sektor pariwisata dari tahun ke tahun cukup besar. Pemerintah terus berupaya agar kontribusi sektor ini semakin meningkan dengan mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2008 mengalokasikan dana sebesar Rp 103,57 miliar untuk pengembangan 10 destinasi pariwisata unggulan yang tersebar di luar Jawa dan Bali. Sepuluh kawasan yang dikembangkan yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Semua upaya ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui penyediaan alternatif daerah tujuan wisata.

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Dalam tahun 2008 ditargetkan jumlah kunjungan wisata sebesar 6-7 juta wisatawan mancanegara. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mencatat perolehan kunjungan 2,902 juta wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama semester pertama (Januari-Juni) 2008. Pada semester kedua kunjungan wisman diharapkan akan meningkat tajam untuk memenuhi target yang ditetapkan. Untuk mencapai target kunjungan, pemerintah terus melakukan promosi secara gencar.

Ambon, Maluku

Tabel Jumlah Wisatawan Mancanegara (juta orang)

Grafik Jumlah Devisa dari Wisatawan Mancanegara

Tahun

Jumlah (juta orang)

2004

5,32

2005

5,00

2006

4,87

2007

5,51

2008

4,07

6 5 4

5.3 4.79

4.52

4.4

2005

2006

Sumber: Depbudpar Data sd Agustus 2008

2 1 0 2004

2007 Sumber : Depbudpar

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

B. Revitalisasi Pertanian Revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual. Revitalisasi berarti menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain (Mudrajad, 2008). Dengan revitalisai pertanian, pemerintah berupaya untuk menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat melihat perta-

nian tidak hanya urusan bercocok tanam yang sekadar menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi. Beberapa program yang dilakukan diantaranya program peningkatan ketahanan pangan, pengembangan sumberdaya perikanan, dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. Program Peningkatan Ketahanan Pangan ditujukan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi: 1. Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri; 2. Peningkatan distribusi pangan; 3. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil; 4. Diversifikasi pangan; dan 5. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Dalam dua tahun berturut-turut, sektor pertanian tumbuh dengan performa amat mengesankan. Produksi padi yang terus mengalami peningkatan, seperti tampak pada tabel dan grafik berikut :

Kencenderungan peningkatan juga terlihat pada jagung dan kedelai dari tahun ke tahun. Grafik Produksi Jagung 14.85 12.52 11.23

Tabel Produksi Padi Tahun

Produksi (juta ton)

2004

54.09

2005

54.15

2006

54.45

2007

57.16

2008*

2004

13.29 11.61

2005

2006

59.88

Grafik Produksi Kedelai 808.35

Grafik Produksi Padi

723

54.09

54.15

2008*

)

747.61

59.88

Diolah dari BPS dan Departemen Pertanian * angka ramalan

2007

Diolah dari BPS dan Departemen Pertanian

723.53 592.53

57.16

54.45

2004

2005

2006

2007

2008*

Diolah dari BPS dan Departemen Pertanian 2004

2005

2006

2007

2008*

* angka ramalan Sumber : Diolah dari BPS dan Departemen Pertanian

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam dua-tiga tahun terakhir jumlah produksi telah melebihi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Yang lebih menggembirakan, tambahan produksi padi Indonesia telah menyumbang 35% dari tambahan produksi dunia. Selama periode Januari-September 2008, ekspor pertanian meningkat 42.64% dibanding periode yang sama tahun 2007. Angka ini lebih tinggi dari capaian sektor industri dan sektor pertambangan. Grafik Perkembangan Ekspor Hasil Pertanian 4000

3657.8

45 40 35

2880.3

2500

25 2000 20 1500

16.8

15.4

1000

8.7 500

0 2005

2006

2007

Jumlah (US$)

Kenaikan

Sumber : Diolah dari BPS

2008

Persentase

(juta US$)

3000

3749.4 42.64

3364.9

3500

Ini prestasi terbesar dalam sejarah pertanian Indonesia, sekaligus mengulangi prestasi yang telah dicapai petani Indonesia pada tahun sebelumnya. Program lain dalam revitalisasi pertanian adalah Pengembangan Sumberdaya Perikanan yang bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal, adil, dan berkelanjutan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya dengan kegiatan pokok yang dilakukan meliputi: 1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar; 3. Penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar; 4. Penyempurnaan sistem perbenihan; 5. Pengembangan sistem sertifikasi balai benih dan lahan budidaya;

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Tabel Produksi Perikanan Tahun

2004

2005

2006

2007

2008*

Produksi (Juta ton)

6.2

6.9

7.4

8.02

10.42

Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan

Grafik Produksi Perikanan 10.42

8.02 6.9

7.4

6.2

2004

6. 7. 8. 9.

2005

2006 2007 2008* Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan

Pembangunan pelabuhan perikanan; Pembangunan sarana prasarana perikanan; Peningkatan usaha perikanan skala kecil; Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha;

10. Peningkatan pemasaran, mutu, dan nilai tambah produk perikanan; 11. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan; 12. Pengembangan riset perikanan; 13. Pengembangan sistem data dan informasi perikanan; 14. Peningkatan kualitas SDM dan penuluh perikanan; dan 15. Peningkatan profesionalisme perencanaan dan pengawasan pembangunan perikanan. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan lebih diarahkan untuk pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan. Tabel Volume dan Nilai Ekspor Hasil Hutan Tahun

2004

2005

2006

2007

Volume (juta m3)

6.4

5.8

3.5

Nilai USD

2532

2492

2525

2056

Sumber: Data Setneg, 2008

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kegiatan pokok yang dilakukan melalui program ini meliputi: 1. Pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dan diversifikasi sumber bahan baku industri perkayuan antara lain dengan menjajagi kemungkinan impor dari negara tetangga; 2. Pemberian hak pengelolaan untuk periode tertentu kepada masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu; 3. Peningkatan program hutan tanaman industri hanya pada kawasan hutan non produktif, kemudahan perijinan usaha, dan kemudahan permodalan/pinjaman; 4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladang berpindah, pionir hutan atau transmigran, dan sebagainya), dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari; dan 5. Pengembangan iptek untuk menunjang peningkatan produktivitas sektor kehutanan.

C. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemerintah menerbitkan paket kebijakan baru sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembagan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut tetap berbentuk matriks yang berisi rencana tindak dari berbagai lembaga pemerintah untuk perbaikan iklim investa-

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

si, pembangunan infrastruktur, keuangan dan usaha kecil dan menengah. Penerapan paket kebijakan ini merupakan salah satu alat koordinasi antarlembaga di sektor ekonomi. Pola kebijakan ini akan diterapkan hingga 2009 sebagai alat koordinasi kebijakan dan roadmap selama dua tahun mendatang adalah matrik tersebut. Kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi secara umum diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan daya saing serta revitalisasi pertanian dan perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kebijakan yang ditempuh adalah penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berskala mikro/ informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan UMKM tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas usaha dan

Tabel Persentase Kontribusi Sektor Manufaktur Termasuk UKM terhadap PDB Tahun

2004

2005

2006

2007

Persentase

28.1

27.6

Grafik Kontribusi Sektor Manufaktur terhadap PDB 28.1

28.1 28

27.6

2004

2005

2006 Tahun

2007 Sumber : BPS

keterampilan pengelelolaan usaha, peningkatan akses kelembagaan keuangan mikro, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro, dilaku-

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

kan dengan memfasilitasi dukungan Perkuatan Permodalan melalui Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) yang dilakukan dengan pola konvensional dan syariah. Guna percepatan peningkatan akses pembiayaan UMKM dan koperasi, telah diluncurkan program kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2007 program ini adalah kredit/ pembiayaan dengan pola penjaminan bagi UMKM dan koperasi yang usahannya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup. Realisasi dan pencairan kredit UMKM yang bersumber dari dana surat utang pemerintah (SUP-005) sampai dengan September 2007 sebesar Rp 3,1 triliun dan sudah mencapai 100% dari plafond dana SUP-005. Dana SUP005 secara keseluruhan sampai saat ini telah dimanfaatkan bagi 226.360 UMKN.

D. Peningkatan Pengelolaan BUMN Langkah-langkah kebijakan pembinaan BUMN sejak tahun 2005 hingga 2007 meliputi restrukturisasi, privatisasi, penyempurnaan infrastuktur hukum, pembinaan pelaksanaan tata kelola yang baik, pembinaan pelaksanaan PSO, penambahan penyertaan modal negara (PMN) serta penyelesaian atau restrukturisasi utang BUMN. Privatisasi BUMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program restrukturisasi BUMN. Hasil privatisasi menjadi penerimaan APBN, di samping itu juga untuk memperluas kepemilikan saham BUMN oleh masyarakat umum melalui pasar modal. Sejak tahun 2005, peran privatisasi sebagai sumber penerimaan bagi APBN diganti dengan pembagian laba BUMN (dividen). Realisasi privatisasi tahun 2006 berupa pelepasan saham PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) sebesar Rp2,088 triliun. Pada tahun 2007 adalah PT. BNI Tbk, yang menghasilkan proceed bagi negara (divestasi) sebesar Rp3,13

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

triliun, dan bagi perusahaan (saham baru) sebesar Rp3,99 triliun, PT Wijaya Karya Tbk, yang menghasilkan proceed bagi perusahaan (saham baru) sebesar Rp 0.78 triliun, dan PT. Jasa Marga Tbk, yang menghasilkan proceed bagi perusahaan (saham baru) sebesar Rp. 3,47 triliun. Langkah-langkah kebijakan BUMN yang dilakukan pemerintah selama ini menunjukkan hasil yang positif terbukti dari semakin sedikitnya BUMN yang merugi dan meningkatnya laba yang diperoleh.

Tabel Kemajuan Pengelolaan BUMN Tahun

Jumlah BUMN yang merugi

Laba yang diserahkan ke kas Negara (triliun)

2005

Rp. 12,8

2006

Rp. 21,5

2007

Rp. 23,8

Sumber : Data Setneg, 2008

E. P e r b a i k a n I k l i m K e t e n a g a k e r j a a n Stabilitas ekonomi dan momentum ekonomi yang terjaga sejak tahun 2006 mampu menurunkan tingkat pengangguran. Pada bulan Agustus 2006 jumlah pengangguran mencapai 10,9 Juta, dan terus menurun hingga mencapai 10,1 juta orang pada bulan Agustus 2007. Pada bulan Februari 2008 jumlah pengangguran terbuka semakin berkurang menjadi 9,4 juta orang. Sasaran perbaikan iklim ketenagakerjaan adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada akhir 2009. Persentase tingkat pengangguran terbuka 2005 sampai dengan bulan Februari 2008 terus menurun, tetapi target tingkat pengangguran terbuka tidak tercapai, karena lapangan pekerjaan yang tersedia jumlahnya sangat kurang sedangkan jumlah pencari kerja terus bertambah setiap tahun sekitar 1.5 sampai 2 juta orang per tahun. Tabel berikut adalah pergerakan tingkat pengangguran terbuka, yang cenderung cukup fluk-

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka 2004

2005(Feb)

2005(Nop)

2006(Feb)

2006(Agt)

2007(Feb)

2007(Agt)

2008(Feb)

Angkatan Kerja

93.722.036

94.948.118

93.958.387

95.177.102

95.456.935

97.583.141

99.930.217

102.049.857

Tingkat Pengangguran

9,86%

10,26%

11,24%

10,45%

10,28%

9,75%

9,11%

8,46%

Sumber : BPS

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka 104,000,000

12 10.28 11.24

100,000,000

10.26

9.86

9.11 10.45

8.46

9.75

96,000,000

4 92,000,000

88,000,000

0 2004

2005(Feb) 2005(Nop) 2006(Feb) 2006(Agt) 2007(Feb) 2007(Agt) 2008(Feb)

Angkatan Kerja Tgkt Pengangguran

Sumber : BPS Data sd February 2008

tuatif, meningkat di tahun 2005 namun berangsur kemudian turun pada tahun berikutnya Pada bulan Februari 2008, jumlah pengangguran mencapai 9,43 juta, turun dari 10,01 juta orang pada bulan Agustus tahun 2007 lalu. Dengan demikian dalam 6 bulan terakhir, terjadi kenaikan angkatan kerja yang bekerja hingga 2,12 juta.

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Kenaikan tersebut dianggap positif mengingat jumlah penduduk usia kerja yang masuk menjadi angkatan kerja hanya bertambah sebesar 1,54 juta, sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja untuk angkatan kerja lama sebanyak hampir 700 ribu. Dengan demikian tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 9,11% pada bulan Agustus 2007 menjadi 8,46% pada bulan Februari 2008. Peningkatan kesempatan kerja terus diupayakan dari tahun ke tahun. Jika tahun 2004, kesempatan kerja yang tersedia sebesar 0,91 juta, pada tahun 2005 telah ada 1,5 juta kesempatan kerja. Di tahun 2006, menjadi 2,4 juta dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 4,4 juta kesempatan kerja. Selama 2005 - 2007, jumlah lapangan kerja meningkat sekitar 6 juta. Kesempatan kerja pada sektor industri mengalami penurunan, tetapi di perdesaan meningkat sebesar 1,4 juta. Di sektor produksi,pertumbuhan lapangan nga kerja di dominasi sektor jasa yang berkontribusi sekitar 2,7 juta di perkotaan dan 2,2 juta di pedesaan.

F. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dipertahankan pada kisaran angka 6 persen, selama 7 (tujuh) triwulan berturut-turut. Bahkan pada semester I tahun 2008 pemerintah berhasil menjaga stabilitas momentum perekonomian dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6 persen (Bappenas, 2008). Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tetap harus diletakan pada tingkat optimisme yang tinggi (Faisal Basri, 2008). Hal ini, didukung oleh pertimbangan bahwa Grafik Pertumbuhan Ekonomi 6,8 6,3

5,7 5,4

6,4

5,8 5,5

Target Realisasi

5,1 4,8

2004

2005

2006

2007

2008* Sumber : Dep. Keuangan dan Bappenas * perkiraan

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Grafik Pertumbuhan PDB Produk Domestik Bruto Perkapita 1840

18 dollar AS

juta rupiah

1800

Juta rupiah

2000

1640 16.82

1309 15.03

1600 1400

1190

1200

1000

800

12.7

11 10

dollar AS

600 400

10.64

200

0 2004

2005

2006

2007 Sumber : BPS

ekonomi Indonesia tidak terlalu berkaitan erat dengan perekonomian AS, harga minyak dunia mengalami penurunan, kondisi pangan Indonesia juga membaik dengan kata lain tidak ada tekanan terhadap harga pangan, serta cadangan devisa Indonesia juga surplus yang ditunjang oleh kondisi perbankan yang relatif sehat. Laju inflasi tetap terkendali meski rentan terhadap tekanan harga minyak. Memasuki tahun 2008 laju inflasi cenderung meningkat karena didorong oleh kenaikan harga kelompok ko-

Grafik Laju Inflasi jNasional 17.11

Realisasi

6.6

6.4

6.6

Target

7 5.5

5 4

2004

2005

2006

2007

Sumber : BPS, diolah

2008* * Sampai bulan juni 2008

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

moditi makanan dan tingginya harga komoditi pertanian di pasar dunia. Secara regional, inflasi di negara-negara Asia juga merupakan gejolak global yang hampir dialami oleh semua negara berkembang. Pada bulan Mei 2008, pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga jual BBM. Kenaikan tersebut sedikit memacu laju inflasi di dalam negeri. Sementara nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat cenderung stabil. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap mata Grafik Pertumbuhan Kredit Perbankan

Sumber : Aksa (2008)

uang regional, kestabilan nilai tukar rupiah sampai semester pertama tahun 2008 tetap terjaga dengan tingkat volatilitas yang cenderung menurun dibandingkan dengan kondisi pada akhir tahun 2007. Namun menjelang kuartal kedua, ketika krisis keuangan global terjadi, nilai tukar rupiah mulai bergerak fluktuatif, bahkan cenderung ekstrem. Akan tetapi dibandingkan dengan nilai tukar mata uang negara-negara Asia, kebanyakan mengalami depresiasi terhadap mata uang dollar AS. Jika dicermati, kondisi rupiah dibandingkan yang lainnya masih menunjukkan kondisi yang lebih baik. Selama 1 Jan- 10 Oktober 2008, rupiah hanya terdepresiasi sekitar 3%. Jauh dibawah nilai mata uang Philipina (16%) dan juga Thailand (17%). Hal ini menunjukkan bahwa, ekonomi kita masih terjaga menghadapi krisis ekonomi. Adapun kondisi perbankan yang menjadi jantung perekonomian Indonesia saat ini memiliki fundamental yang kuat. Laju pertumbuhan kre-

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 707,8 triliun pada tahun 2007. Peningkatan penerimaan negara terutama didorong oleh peningkatan penerimaan sektor pajak sebesar 19,0% atau meningkat dari Rp 347 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 491 triliun pada tahun 2007. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan PNBP tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dari minyak bumi dan gas alam yang meningkat dari Rp103,8 triliun menjadi Rp 124,8 triliun atau meningkat sebesar rata-rata 15,6% per tahun. Untuk mendukung pelaksanaan desentralPenerimaan negara isasi fiskal, alokasi anggaran yang bukan Pajak(PNBP) diserahkan ke daerah sepanjang tahun 2005-2007 meningkat rata(triliun) rata sebesar 31,1% atau naik dari Rp 126,7 Rp 150,5 miliar pada tahun 2005 Rp 146,9 menjadi Rp 253,3 miliar pada tahun Rp 229,8 2007.

dit perbankan sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2003-Mei 2008 sekitar 22% Permodalan perbankan domestik saat ini juga cukup kuat. Ini tercemin dari rasio kecukupan modal yang sebesar 17 persen, jauh di atas angka maksimum 8 persen. Fundamental yang kuat tersebut akan membuat perbankan tetap optimal melakukan fungsi intermediasi untuk mendorong perekonomian. Sementara itu, di sektor penerimaan negara dan hibah sejak tahun 2005 sampai 2007 meningkat rata-rata 19,9 % atau naik dari Rp 495,2 Tabel Penerimaan Negara Tahun

Penerimaan Negara (triliun)

2004

Rp 407,8

2005

Rp 495,2

2006

Rp 659,1

2007

Rp 707,8

Rp 215,1

Sumber : Bappenas

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Untuk tahun 2008 anggaran yang didaer- Bank Indonesia dalam meyakinkan pasar. ahkan mencapai Rp 292,4 triliun atau meningDi bidang perekonomian, Kabinet Indonesia kat 15,5% dibandingkan realisasi APBN tahun Bersatu juga mencatat kan adanya peningkatan 2007. total cadangan devisa dari tahun ke tahun. Stabilitas ekonomi yang terjaga juga ikut Sampai dengan bulan Juli tahun 2008 cadanmendorong kinerja bursa saham di dalam nege- gan devisa telah mencapai angka 60 miliar USD. ri. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Angka tertinggi yang pernah dicapai. Peningkatbursa efek Indonesia mencapai 2745,8 pada an cadangan devisa selengkapnya dapat dilihat akhir bulan Desember 2007 atau naik sekitar pada grafik berikut: 52,1% dibandingkan akhir taGrafik Cadangan Devisa Indonesia hun 2006. Meski demikian memasuki 60 56.92 50.58 tahun 2008 akibat sentimen 50 negatif bursa saham global dan 42.586 regional, IHSG turun 4,3% pada 40 34.9 34.5 Januari 2008. Kondisi tersebut 30 terus berlangsung sampai semester I tahun 2008. 20 Dari sisi domestik, penu10 runan IHSG masih relatif tertahan dengan terjaganya fak- 0 2004 2005 2006 2007 2008* tor fundamental emiten dan Sumber : Bank Indonesia efektifnya peran komunikasi * Sampai Oktober 2008

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

G. Peningkatan kehidupan Sosial dan Kesejahteraan rakyat lainnya Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera pemerintah juga telah mengembangkan berabagi program dengan fokus pada pendidikan, penanganan kemiskinan dan kesehatan. a. Bidang pendidikan Di bidang pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Perluasan akses dan pemerataan pendidikan serta peningkatan mutu dan manjemen pelayanan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Pembangunan pendidikan mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh penyediaan anggaran pembangunan dengan porsi terbesar dibandingkan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Anggaran pendidikan terus meningkat men-

jadi Rp154,2 triliun pada tahun 2008. Untuk tahun 2009 pemerintah menargetkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Tabel Anggaran Pendidikan dalam APBN 2004-2008 Jumlah Anggaran Tahun (triliun rupiah) 2004

21.1

2005

78.5

2006

122.9

2007

142.2

2008 154.2 Grafik Jumlah Anggaran Pendidikan pertahun 154.2

160

142.2 122.9

140 120 100

78.5

80 60 40

21.1

20 0 2004

2005

2006

2007

2008

Sumber : Diolah dari berbagai

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan, juga diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pendidikan bagi semua. Secara kumulatif, terdapat peningku katan akses masyarakat terhadap pendidikan dan mutu pendidikan. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya Angka Partisipasi Kasa r ( A P K ) u n t u k masing-masing jenjang pendidikan dari tahun ke tahun. Kenaikan yang paling tinggi adalah jenjang

pendidikan SMA dari 48,25 persen tahun 2004 menjadi 60,51 persenpada tahun 2007. Sementara persentase buta aksara menurun dari 10,21 persen tahun 2004 menjadi 7,2 persen pada tahun 2007. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari lahirnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang gerakan nasional tentang percepatan penuntasan buta aksara dan wajib belajar sembilan tahun.

Tabel Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan No

Indikator Kunci Sukses

2005

2006

2007

2008*)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

39,03%

42,34%

45,63%

48,32%

50,47%

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/SDLB/Paket A

94,12%

94,30%

94,48%

94,90%

95,00%

APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B

81,22%

85,22%

88,68%

92,52%

95,00%

APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C

48,25%

52,20%

56,22%

60,51%

64,20%

APK PT/PA, termasuk UT

14,62%

15,00%

16,70%

17,25%

18,50%

Persentase Buta Aksara > 15 th

10,21%

9,55%

8,075%

7,20%

6,22%

Sumber: Depdiknas ; Keterangan: 2008* angka perkiraan

2004

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Penyediaan jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi dari tahun 2004 sampai dengan 2007 terus meningkat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan dan pemerataan mendapatkan akses pendidikan.

Tabel Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Jenjang Pendidikan

2004/2005

2005/2006

2006/2007

50.083

54.031

57.793

SLB dan SDLB

1.248

1.312

1.390

147.793

148.262

146.813

SMP

22.274

23.853

24.686

SMA

8.899

9.317

9.892

SMK

5.665

6.025

6.422

2.516

2.838

2.638 Sumber: Depdiknas

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

Dalam rangka mendukung p e n u n t a s a n P r o g r a m Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, pemerintah terus melanjutkan penyediaan Bantuan Operasional Seskolah (BOS) untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu. Tabel Penerima BOS Tahun

Anggaran (triliun rupiah)

Penerima BOS (juta siswa)

2005

5,1

39,6

2006

10,3

39,9

2007

11,6

41,3

2008

11,9

41,9

Sumber: Bappenas

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan dan mendorong prestasi pelajar dan pemuda Indonesia. Telah banyak berbagai prestasi yang sangat membanggakan di tingkat nasional, maupun internasional.

Mulai dari olimpiade sains, kompetisi olahraga, serta penelitian. Kenyataan ini menandakan bahwa sebenarnya kaum muda Indonesia memiliki kualitas luar biasa. Prestasi pemuda di berbagai bidang tersebut membuktikan bahwa sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain.

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel Prestasi Pelajar Indonesia Kegiatan

Tahun

Prestasi

Olimpiade Internasional Sains dan Matematika 2004 Bidang Sains

2004

2 medali emas

Olimpiade Internasional Sains dan Matematika (IMS0) Bidang Matematika

2004

2 medali emas

Perlombaan Internasional Bidang Kimia

2004

First Step To Nobel Prize

Olimpiade Matematika dan IPA Internasional Tingkat SD

2005

3 medali emas

Olimpiade Fisika di Singapura

2006

4 medali emas, 1 medali perak

Olimpiade Biologi Internasional

2006

2 medali perak, 2 medali perunggu

Olimpiade Internasional Astronomi dan Astrofisika (IOOA) di Thailand

2007

1 medali emas, 2 perak, 1 perungggu, 1 Honorable Mention (Indonesia di peringkat 6 dari 20 negara)

Po Leung 11th Primary Mathematics World Contest (PMWC) di Hongkong

2007

2 medali perak, 2 medali perunggu

International Youth Mathematics Contest (IYMC) di Hongkong

2007

1 medali emas, 5 perak, 5 perunggu

Olimpiade Sains Bidang Matematika di Spanyol

2008

1 medali perak, 2 perunggu, 2 honorable mention (Indonesia di peringkat 36 dari 97 negara peserta)

Olimpiade Biologi Internasional

2008

2 medali perak, 2 medali perunggu

Olimpiade Kimia di Hongaria

2008

1 medali emas, 1 perak, 1 perunggu

Kompetisi Sains Internasional di Houston, Texas, Amerika Serikat

2008

3 medali perunggu

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

b. Penanganan Kemiskinan Agenda meningkatkan kesejahteraan Masalah kemiskinan merupakan agenda masyarakat diantaranya menurunkan jumlah yang terus menjadi perhatian utama pemerinpenduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tatah. Penanganan kemiskinan lebih diarahkan hun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang kepada upaya pemberdayaan masyarakat mismampu mengurangi pengangguran terbuka kin. Pemerintah secara khusus mengembangmenjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan kan komitmen dan upaya sinergi untuk menyedidukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terlesaikan masalah tersebut. jaga. Dalam upaya pengurangan kemiskinan, peAgenda pemerintah untuk menurunkan jummerintah pun telah melaksanakan sejumlah program yang ber- Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin tujuan meningkatkan taraf hidup 45 39.3 37.17 masyarakat. 40 36.15 35.1 34.96 Program tersebut dikemas 35 dalam program-program pro 30 rakyat, contohnya mengucur- 25 20 kan dana Bantuan Langsung Tu- 15 17.75 17.42 16.58 nai (BLT), beras untuk rakyat mis- 10 15.97 15.42 kin (raskin), Kredit Usaha Rakyat 5 (KUR), serta jaminan kesehatan 0 2004 2005 2006 2007 2008 kepada masyarakat miskin dan Jumlah (juta jiwa) Persentase Program Nasional Pemberdayaan Sumber: BPS, Data Strategis BPS Masyarakat (PNPM) Mandiri. Keterangan: 2008, data bulan Maret

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel Penerima Program Askeskin/Jamkesmas Pembiayaan (triliun Tahun rupiah)

Jumlah Penerima (juta)

Keterangan

2006

3,6

60,0

Askeskin

2007

4,6

76,4

Askeskin

2008

4,6

76,4

Jamkesmas Sumber: Departemen Kesehatan

lah penduduk miskin akan bisa terwujud dengan semakin menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan tahun 2008 ini sebesar 34,96 juta atau 15,42%, angka ini lebih rendah dibanding tahun 2007 yang sebesar 37,17 juta atau 16,58%. Upaya penanganan kemiskinan dilakukan pemerintah dengan menyediakan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan. Di bidang pendidikan, selain pemberian dana BOS, juga terus ditingkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal berupa Paket A, B, dan C. Dalam bidang pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat miskin melalui

Program Askeskin yang kini berubah menjadi Jamkesmas. Untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM, pemerintah mengeluarkan kebijakan, antara lain: 1. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diluncurkan pada bulan Oktober 2005 berakhir pada bulan September 2006. Melalui program ini, sekitar 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) memperoleh bantuan dana Rp 100 ribu per bulan. Pada tahun 2008, pemerintah meluncurkan kembali BLT untuk 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) memperoleh bantuan dana sebesar Rp100.000 per RTS selama 7 bulan

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

yang diberikan mulai Juni hingga Desember 2008. Dana yang dialokasikan mencapai sekitar Rp 14,1 triliun. 2. Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai berikut: Tabel Penerima Bantuan PKH Tahun

Provinsi

RTSM

2007

387.947

2008

632.888

3. Bantuan langsung pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) Tabel Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun

Provinsi

KUBE

Alokasi Dana (miliar rupiah)

2007

24.532

2.444

147

2008*)

39.430

3.943

118

Keterangan : 2008*) : angka target Sumber : Depsos

4. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat. Tabel Penerima Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Cacat Tahun

Jumlah Penerima (orang)

2004

38.296

2005

37.910

2006

28.716

2007

16.375

2008

10.873 Sumber : Depsos

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

5. Pemberian Bantuan Kebutuhan Pangan Tabel Penerima Subsidi Raskin Tahun

Jumlah RTSPM

Pagu Alokasi (ton)

2004

8.590.804

2.061.793

2005

8.300.000

1.991.897

2006

10.830.000

1.624.500

2007

15.781.884

1.736.007

2008

19.100.000

3.342.500

6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja. Tahun 2008 PNPM Mandiri diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah tertinggal wilayah perdesaan. PNPM Mandiri akan dilaksanakan minimal hingga 2015 sejalan dengan kesepakatan Indonesia untuk MDGs.

Sumber : BULOG dan Menkokesra RTSPM : Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat

Tabel Cakupan Wilayah PNPM Mandiri Tahun

Kecamatan

2007

3.349

2008

3.988

2009

6.408

Alokasi anggaran 2007-2009 : Rp 21,465 triliun Sumber : Menkokesra

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

c. Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya dari pembangunan nasional yang diselenggarakan di semua bidang kehidupan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan telah mengalami kemajuan yang cukup berarti, walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Keberhasilan itu tercermin dari penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka

Tabel Angka Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2004-2007 Tahun

2004

2005

2006

2007

Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran

30,8

29,4

28,1

26,9

Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

270

262

255

248

Grafik Angka Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2004-2007 300

270

262

255

250

248

200 Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran

150

Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

100 50

30.8

29.4

28.1

26.9

0 2004

2005

2006

2007

Sumber : Depkes

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kematian Ibu (AKI), penurunan prevalensi gizi kurang pada balita, dan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Angka kematian bayi dari tahun 2004 sampai 2007 menurun, dari 30,8 per 1000 kelahiran pada tahun 2004 menjadi 26,9 pada tahun 2007. Demikian juga dengan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menurun dari 270 pada tahun 2004 menjadi 248 pada tahun 2007. Sedangkan umur harapan hidup meningkat dari 66,2 pada tahun 2004 menjadi 70,5 pada tahun Tabel Umur Harapan Hidup Penduduk Indonesia Tahun 2004-2007 Tahun

Umur Harapan Hidup (tahun)

2004

66,2

2005

69,8

2006

70,2

2007

70,5

Sumber: Depkes

2007. Dalam hal meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pemerintah telah memulai upaya menurunkan harga obat agar lebih terjangkau. Sudah lebih dari 1.418 jenis obat generik tersedia di pasaran dan telah mengalami penurunan harga antara 60â&#x20AC;&#x201C;80%. Keberhasilan itu tidak terlepas dari terobosan yang dilakukan pemerintah seperti Desa Siaga, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Jamkesmas, Jaminan

Grafik Harapan Hidup Penduduk Indonesia 71 69.8

70.5

70.2

69 68 67

66.2

66 65 64 2004

2005

2006

Sumber2007 : Depkes

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

ketersediaan dan stabilisasi harga Grafik Persentase Gizi Kurang pada Balita obat, Program Save Papua atau Per- 27 25.8 cepatan Pembangunan Kesehatan di 26 Tanah Papua (P2KTP), Revitalisasi 24.7 25 23.6 Puskesmas, Pemuda Siaga Peduli 24 Bencana (Dasipena) dan Reformasi 23 WHO. 21.9 Sekalipun masih terdapat kasus 22 gizi kurang pada balita masih terjadi, 21 namun dari tahun ke tahun terjadi 20 penurunan. 19 2004 2005 2006 2007 Grafik di samping menunjukkan Sumber : Depkes bahwa angka persentase gizi kurang pada balita menurun dari tahun ke Selain masalah gizi buruk, pembangunan kestahun yaitu sebesar 25,80% pada tahun 2004 ehatan di Indonesia akhir-akhir ini menghadapi menjadi 21,90% pada tahun 2007. berbagai permasalahan yang mendesak/akut, Berbagai faktor penyebab terjadinya kekuranyang memerlukan penanggulangan dengan gan gizi balita telah diantisipasi melalui pelakseksama dan memadai yaitu banyaknya bensanaan berbagai program seperti peningkatan cana, meningkatnya berbagai penyakit menular pengetahuan masyarakat dalam hal pola asuh seperti penyakit malaria, DBD dan Flu Burung. balita dan optimasi peran Posyandu dalam Akan tetapi, pemerintah berupaya sunguhmendorong masyarakat untuk lebih peduli dengan sunguh dalam mengatasi beragam tantangan peningkatan kualitas gizi balita.

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

yang ada. Beragam upaya terobosan pembangunan kesehatan terus dikembangkan. Melalui Desa Siaga, diharapkan seluruh komponen masyarakat di desa termasuk aparat Desa mampu secara mandiri dalam melakukan upaya kesehatan. Mereka mampu mengidentifikasi masalah kesehatan dan selanjutnya membuat perencanaan dan melakukan tindakan dalam mengatasi masalah kesehatan. ยง

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

BAB 5

PENUTUP

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

iga agenda utama pembangunan yang telah diprogramkan Kabinet Indonesia Bersatu yaitu Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, kini memasuki tahun terakhir untuk merampungkannya. Apa yang telah ditulis dalam uraian terdahulu adalah merupakan capaian kinerja Kabinet Indonesia Bersatu bersama seluruh bangsa Indonesia. Seberapa besar keberhasilan pembangunan tersebut pada hakekatnya dikembalikan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian secara objektif. Kestabilan situasi dalam berbagai bidang merupakan prasyarat untuk melaksanakan program-program pembangunan. Selama dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan pertengahan tahun 2008, kita telah merasakan adanya kestabilan tersebut. Kita merasakan telah

PENUTUP

terciptanya rasa aman dan damai baik di pusat maupun di daerah. Situasi yang tercipta di Aceh, Maluku dan Papua, merupakan suatu fakta yang nyata. Demikian pula halnya dengan semakin meningkatnya rasa keadilan masyarakat dan semakin tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Berkaitan dengan masalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah secara konsisten dan terus menerus melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, dan hasilnya pun telah dirasakan oleh masyarakat luas. Semua itu bukanlah tercipta dengan sendirinya, namun merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen bangsa. Apa yang telah dicapai hingga saat ini tetap harus kita pertahankan dan tingkatkan. ยง

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA

RUJUKAN Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet untuk Menghadapi Krisis Global. Pidato. Jakarta, 6 Oktober 2008 Bappenas. 2004. Perumusan Strategi Pembangunan dan Pembiayaan Infrastruktur Berskala Besar. Jakarta: Bappenas. ________. 2008. Bersama Menata Perubahan: Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanan RPJM 2004-2009. Jakarta Bappenas. Depkominfo. 2008. Memahami Krisis Keuangan Global: Bagaimana Harus Bersikap. Departemen Komunikasi dan Informatika. Erwin Aksa. 2008. Dunia Usaha Indonesia dalam Jaringan Kerjasama Bisnis Global. Materi Presentasi Rakor Bidang KUKM. Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2008. Strategi Pengembangan UMKM di Tengah Krisis Keuangan Global, Oktober 2008 _______. 2008. â&#x20AC;&#x153;Revitalisasi Pertanianâ&#x20AC;?. Artikel dimuat dalam Koran Seputar Indonesia Tanggal 04 Februari 2008.

Internet: www.bappenas.go.id www.bps.go.id www.bbc.co.uk www.cetak.kompas.com www.depdag.go.id www.depkeu.go.id/Ind www.depperin.go.id www.depkes.go.id www.fi skal.depkeu.go.id/ www.jawapos.co.id www.majalah.tempointeraktif.com www.mudrajad.com www.news.bbc.co.uk www.okezone.com www.pajak.go.id www.presidensby.info www.setneg.go.id www.setwapres.go.id www.tribun-timur.com

4 TAHUN KABINET INDONESIA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU DAN SEJAHTERA