buku KIP by badan informasi publik depkominfo

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Kata Pengantar Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya buku ini yang merupakan kumpulan dari hasil Dialog Interaktif melalui Radio dan Televisi yang diselenggarakan di empat propinsi, yaitu di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara oleh Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika. Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk menginventarisasi kesiapan Badan Publik di beberapa daerah serta mengungkap pendapat publik terkait dengan akan diberlakukannya UU KIP. Inventarisasi kesiapan Badan Pulik di daerah dan kebutuhan publik akan informasi ini menjadi penting, agar Badan Publik benar-benar siap menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU KIP. Inventarisasi yang dimaksud dalam buku ini merupakan langkah awal agar hak memperoleh informasi dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, kehadiran UU KIP perlu disambut dengan mengedepankan aspek solusi yang terbaik. Kese足 muanya itu sebagai langkah antisipatif untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui masalah-masalah publik yang bertalian dengan kehidupan warga masyarakat di ruang publik. Akhir kata semoga buku ini bisa menjadi inspirasi bagi pembaca dan sebagai rujukan guna menentukan langkah lebih lanjut dalam menyongsong berlakunya Undang-Undang Ketebukaan Informasi Publik. Jakarta, Desember 2008 Kepala Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika

Dr Suprawoto SH, MSi

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan

ii iii iv-vii

BAB I DIALOG INTERAKTIF TELEVISI DAN RADIO a. Dialog Interaktif di TVRI Kalimantan Barat b. Dialog Interaktif di Radio Bomantara, Singkawang Kalbar c. Dialog Interaktif di TVRI Sumatera Barat d. Dialog Interaktif di RRI Bukittinggi - Sumatera Barat e. Dialog Interaktif di TVRI Nusa Tenggara Barat f. Dialog Interaktif di RRI Selong - Lombok Timur g. Dialog Interaktif di TVRI Sulawesi Utara

1 2-6 7-18 19-25 26-31 32-36 37-42 43 - 45

BAB II UNTAIAN WAWANCARA (Dengan Pejabat Pemerintah, LSM, dan Masyarakat) a. Pontianak - Kalimantan Barat b. Singkawang - Kalimantan Barat c. Bukittinggi - Sumatera Barat d. Padang - Sumatera Barat

46 47-57 58 - 69 70 -72 73 - 79

BAB III MENILIK KESIAPAN BADAN PUBLIK

80 - 87

Penutup

89 - 90

LAMPIRAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

iii

Secara resmi, negara mengundangkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang terdiri dari XIV bab dan 64 pasal, pada 30 April 2008 setelah Presiden Yudhoyono menandatanganinya dan pemerintah pun memasukkannya dalam lembaran negara. Maka, Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pun menjadi sejarah baru republik ini, sekaligus menambah satu lagi produk hukum di Indonesia yang diwarnai dengan semangat reformasi dan demokratisasi –setelah sebelumnya telah lahir UU No.40 Tahun 1999 tentang pers, UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan lain-lain. Salah satu fungsi penting dalam kegiatan pelayanan informasi publik adalah fungsi komunikasi yang menya lurkan informasi, baik dari pemerintah ke masyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah. Mela-

lui fungsi komunikasi, saran atau kritik tentang kinerja pelayanan pemerintah dapat diketahui. Dari aktivitas tersebut pemerintah bisa mengukur diri sebera pa jauh kinerjanya ditanggapi publik (sebagai bentuk feed-back). Sebaliknya, dengan fungsi komunikasi, pemerintah bisa menyampaikan informasi secara utuh tentang kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga masyarakat memahami problem pembangunan secara menyeluruh. Saluran komunikasi itu perlu dijaga dengan baik; jika tidak, akan menjadi pemicu terjadinya konflik yang luas. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Agar kebijakan dan pelayanan publik bisa berjalan dengan lancar, setiap program di pemerintah haruslah mendapatkan partisipasi publik. Namun demikian, upaya mendorong partisipasi publik di era pasca reformasi ini bukan hal yang

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

mudah. Secara faktual, fungsi pelayanan informasi publik, dalam batas-batas tertentu telah diperankan oleh media massa, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok komunitas. Harus diakui dalam proses komunikasi kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan elemen-elemen masyarakat tersebut terdapat tiga kecenderungan sebagai berikut: 1. Dalam banyak kasus media massa, kalangan LSM dan kelompok komunitas tidak mengkomunikasikan kebijakan dan program pemerintah dan negara secara akurat (accurate), lengkap (complete), dan seimbang (cover both side); 2. Keterbatasan ruang (space) atau waktu (duration) media massa membawa konsekuensi “keterpinggiran” konten informasi kebijakan dan program pemerintah dan negara. 3. Secara geografis masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum terjangkau media, baik cetak, penyiaran maupun online. Kondisi ini jelas membutuhkan fasilitasi pemerintah untuk memastikan penyebaran dan pelaya nan informasi publik mengenai kebijakan dan program pemerintah dan negara belum menyeluruh keseluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, secara intensif pemerintah berupaya menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan informasi publik secara cepat, murah dan mudah. Hal ini sejalan dengan tujuan atau arah yang ingin dicapai pemerintah, yakni mewujudkan tata pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien serta

sesuai dengan aturan hukum yang ada (good governance). Mengelola Informasi Publik Dalam UU No 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik, term informasi publik diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelengga ra dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dari aspek pemanfaatan, informasi publik dapat dimaknai dalam dua pers pektif, pertama, informasi tentang kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat; karena itu harus diketahui dan dipahami secara akurat oleh masyarakat. Dan kedua, informasi yang bersifat kontingensi atau mendesak atas konteks dan skala tertentu sebagai bentuk penjelasan atas isu yang berkembang di masyarakat. Kebijakan penyediaan dan pelayanan informasi publik dirancang dan didesain untuk mendorong terpenuhinya dua prespektif informasi publik tersebut. Secara mendasar ada tiga pendekatan untuk mengembangkan kebijakan dan program pelayanan informasi publik. Pertama, pengembangan dan penguatan kelembagaan yang status dan perannya melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah agar menjadi acuan atau referensi dalam pemecahan persoalan yang ada. Kedua, melakukan fasilitasi atau menumbuhkembangkan suasana

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

dan kondisi yang bisa membuat dan mendorong publik untuk berpikir kritis dan berpartisipasi secara aktif dengan menyediakan informasi di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, penguatan koordinasi lembaga-lembaga pelayanan informasi publik baik di pusat dan di daerah untuk mengembangkan sinergi pelayanan yang ada. Ke depan diharapkan dengan adanya sinergi maka setiap ada permasalahan atau kebutuhan penyebaran informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah akan bisa dilakukan secara proaktif dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Khususnya dalam bentuk fasilitasi pengembangan dan penguatan media center di bebera pa daerah atau kawasan baik bekas konflik, rawan konflik, rawan bencana dan kawasan perbatasan. Ketiga hal ini dirangkum dalam empat jalur utama program strategis yang diharapkan bisa menjembatani seluruh penyelenggara pemerintahan dan komponen masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan informasi publik. Empat jalur tersebut adalah: 1. JALUR AKURASI INFORMASI, mencakup penyediaan informasi publik bidang Politik, Hukum, Hankam, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, peningkatan kualitas informasi publik, dan pengelolaan pendapat umum Dalam implementasinya telah disediakan bahan informasi publik dalam bentuk tercetak seperti buku, tabloid, poster, leaflet, stiker, dan menyebarluas kan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui forum-fo-

rum diskusi dan sosialisasi, serta perpustakaan-perpustakaan. 2. JALUR KECEPATAN INFORMASI, dengan peningkatan percepatan penyebaran informasi publik. Dalam implementasinya Departemen Komunikasi dan Informatika membangun dan mengembangkan Kominfo Newsroom yang output-nya berupa informasi aktual mengenai kebijakan dan program pemerintah dan negara dengan update konten setiap hari. Disajikan dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) dan ditayangkan secara online dalam situs www.bipnewsroom.info dan www.depkominfo.go.id. Departemen Komunikasi dan Informatika menempatkan reporter-reporter di berbagai instansi pemerintah (pusat) dan BUMN untuk memperoleh data dan informasi aktual tentang kebijakan dan program instansi pemerintah terkait, kemudian oleh redaktur Kominfo Newsroom diolah dan ditayangkan dalam situs tersebut. Departemen Komunikasi dan Informatika juga telah bekerja sama de ngan Direktorat Informasi dan Media, Departemen Luar Negeri untuk memberitahukan keberadaan situs tersebut kepada Perwakilan Tetap RI di luar ne geri (kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat), sehingga dapat diakses dan dijadikan sumber acuan informasi resmi pemerintah. Menurut data peng akses situs dan pemantauan, telah ba nyak perwakilan RI di luar negeri yang mengakses situs tersebut. 3. JALUR KEMUDAHAN INFORMASI melalui diversifikasi produk informasi publik. Dalam implementasinya, selain

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

menyajikan informasi dalam bentuk tercetak juga menyediakan bahan informasi publik dalam bentuk audio (CD) dan audio visual (VCD/DVD) guna memenuhi kebutuhan informasi publik untuk radio atau forum-forum diskusi serta sosialisasi. Departemen Komunikasi dan Informatika juga memfasilitasi pembangun an call center, yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan informasi pu blik kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dan negara melalui telepon bebas pulsa. Saat ini proses fasilitasi kegiatan yang dilakukan bersama Departemen Sosial, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Plan Internasional adalah TESA (Tele pon Sahabat Anak) 129. 4. JALUR PEMERATAAN INFORMASI, yang mencakup peningkatan jaringan penyebaran informasi publik, peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, dan fasilitasi kelembagaan layanan informasi di daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika melaksanakan program Merajut kembali komunikasi antara Pusat dan Daerah yang terputus sejak diberlakukannya UU tentang Pemerintahan Daerah, dengan memberikan bantuan ope rasional kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna penyebaran informasi publik tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Konsep dasar implementasi pelayanan informasi publik yang te ngah dikembangkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika adalah jejaring (networking). Seluruh kompo-

nen masyarakat baik individu maupun kelembagaan memiliki akses dan kapabilitas yang seirama, membangun kolaborasi, sehingga terbentuk jejaring informasi dan komunikasi yang saling mendukung untuk pengembangan sistem pelayanan informasi publik. Ketika sistem ini bisa berjalan maka akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi/lembaga penyedia informasi publik baik di pusat maupun daerah. Selain melakukan penguatan lembaga dan struktur pengelolaan informasi, Departemen Komunikasi dan Informatika juga telah mengembangkan sistem informasi publik sebagai wahana komunikasi timbal balik dan pendidikan publik (public education agency) melalui pelayanan informasi berjenjang dan berkelanjutan. ”Pekerjaan Rumah” Bersama Secara faktual, sekalipun telah dilakukan beragam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik, namun selama ini di Indonesia masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara ekspektasi dan realita. Selain permasalahan kelembagaan, sumber daya manusia, secara geografis banyak keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi semisal antara kawasan perbatasan dan kota serta bera gam lainnya. Kondisi ini membawa pada situasi masih belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi publik sehingga menghambat pengembang an potensi dan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah. Apalagi, dewasa ini pergerakan informasi bukan saja cepat dan aktual,

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

vii

tetapi juga telah mengglobal, serentak, dan interaktif. Semua itu berkat hadir nya multimedia, media cetak, maupun media elektronik, seperti radio, televisi, internet, dan telepon berita yang tak lagi terkendala oleh periodisitas. Sementara dalam konteks kelembagaan, kebijakan otonomi daerah membawa dampak “terputus”-nya komunikasi antara pusat dengan dae rah. Sehingga masih terdapat beragam nya nomenklatur, tugas, dan fungsi kelembagaan informasi dan komunikasi di daerah. Konsekuensi berikutnya adalah mekanisme umpan balik pelaksanaan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja pemerintah, belum dapat terkelola dengan baik. Belum lagi, saat ini masih terdapat beragamnya penafsiran atas batasan dan mekanisme perolehan informasi publik dan bukan informasi publik, karena peraturan perundangan yang menjadi acuan bersama belum selesai. Pada dasarnya, tantangan terbesar dalam membangun sistem informasi dan komunikasi publik yang berkualitas, adalah mengemas sebuah sistem pengelolaan informasi dan pengemas an informasi yang dibutuhkan publik dan memiliki kualitas, akurat dan menarik. Sebab dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik dan acceptable maka kepuasan publik akan bisa tercapai. Dengan informasi yang berkualitas maka kredibilitas lembaga pemerintah akan semakin diandalkan di mata publik. Kalau pemahaman tentang UU KIP, serta bagaimana langkah praktis menjalankan UU ini sudah diketahui de

viii

ngan baik, termasuk paradigma bahwa sebenarnya UU ini adalah peluang besar untuk menjalankan fungsi good governance, maka selayaknya kalangan birokrasi tidak menunjukkan sikap defensif terhadap implementasi UU KIP. Dengan sendirinya, kalau para pencari informasi datang, kita telah menyiapkan mekanisme, sarana, infrastruktur, dan sumber daya untuk melayani mereka. Dalam konteks sedemikian itulah kita semua perlu melihat dan mendeteksi secara dini kesiapan badan publik demi mempersiapkan diri menyongsong pelaksanaan Undang-Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar berjalan dengan baik nantinya. Hasil monitoring terhadap kesiapan badan-badan publik di beberapa daerah ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran nyata kepada kita semua mengenai seberapa jauh atau seberapa siap pelaksanaan pelayanan informasi publik di Indonesia. Terlepas dari berbagai kekurangan yang masih dijumpai, kami berharap semoga kehadiran buku ini memberi manfaat.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

BAB I.

Dialog Interaktif Televisi dan Radio Seputar UU KIP

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

FORUM DISKUSI DAN DIALOG INTERAKTIF IMPLEMENTASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 13 OKTOBER 2008 – DI STUDIO TVRI PONTIANAK- KALBAR Nara Sumber : 1. DR. Suprawoto, SH, Msi Kepala BIP. 2. Drs. A. Yacob Mohsin, Msi Direktur Eksekutif Lembaga Kajian SAY Kalbar, Mantan Kepala BID. 3. Jumadi, SSos, Msi, Dosen Fisip Univ. Tanjung Pura/ Pengamat Sosial Moderator : Yuli Purnama Penanya : 1. Deman Duri dari lembaga Pengkajian Study dan Informasi Regional. 2. Eka Sanjaya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. 3. Drs Ruslijan Arief, Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 4. Penanya Sadirman 5. Arifin dari BKIK Setelah melalui sekitar sembilan tahun proses pembahasan yang tarik ulur, akhirnya Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebelumnya, UU itu diusulkan dengan nama Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) dan sempat diubah menjadi Kebebasan Informasi Publik. Rancangan Undang-Undang ini sendiri sudah dibahas ke DPR sejak 1999. Kata “Kebebasan” tidak lagi digunakan untuk menghindari pemahaman masyarakat bebas memperoleh informasi menjadi kebablasan dan lebih mengarah pada tindakan anarkis. Nantinya dengan berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik semua Badan Publik baik, Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, Partai Politik maupun LSM atau siapapun yang mendapatkan dana dari pemerintah ataupun APBN dan APBD wajib membuka informasi terhadap masyarakat. Jika pada masa pemerintahan dahulu lebih banyak informasi tertutup, saat ini kita harus mulai untuk membuka informasi untuk kepentingan pencerdasan masyarakat. Jadi ini merupakan wujud menjunjung kedaulatan rakyat sesuai de ngan hak azazi manusia .

Tanya jawab Saya ingin memberikan pernyataan dukungan terhadap UU KIP ini. Jelas bahwa target Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah semua Badan Pu blik baik Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, LSM atau siapapun yang mendapatkan dana dari Pemerintah ataupun dari APBD, atau dari masyarakat, wajib membuka Informasi kepada masyarakat. LSM yang mendapatkan biaya Luar Negeri, kemudian yayasan yang menarik dana dari masyarakat. Badan Publik yang

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

tidak memenuhi ketentuan ini dihukum. Kita berharap, Undang – Undang ini membuat pemerintah menjadi lebih baik. Kalau jaman orde baru dulu kan semua informasi tertutup terkecuali yang terbuka, kalau sekarang semua informasi terbuka, kecuali yang ditutup. Jadi ini sebagai wujud transparansi pengelolaan negara menjunjung kedaulatan rakyat sesuai dengan hak asasi manusia. Apa yang bapak sampaikan memang benar. Menurut saya salah satu pilar utama pemerintahan yang baik adalah transparasi dan keterbukaan. Jadi, de ngan dasar itu maka semua informasi publik yang disimpan badan – badan publik harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sejak tahun 2005 pemerintah Kalimantan Barat mengeluarkan Perda tentang Keterbukaan atau Transparansi, ini bisa dijelaskan kaitannya dari Undang-Undang ini? Pada waktu itu belum ada pertimbangan politik apapun saat Undang – undang KIP dibahas oleh Dewan, sedangkan masyarakat mengharapkan transparansi pemerintahan daerah. Ke-

mudian dengan studi banding ke Solok dan Gorontalo mengenai hukum perdata dengan melibatkan sipil society di dunia usaha untuk merangkum UU KIP. Salah satu perbedaan antara Perda no. 4 tahun 2005 dengan undang – undang no14 tahun 2008 adalah pembentukan komisi mediasi antara instansi pemerintah atau pengguna informasi. Lahirnya perda keterbukaan di Kalbar sebagai indikator, bahwa masyarakat daerah menginginkan adanya keterbukaan. Dan ini merupakan pemicu untuk Pusat. Bagaimana pandangan Bapak sebagai pengamat sosial juga sebagai wakil masyarakat terhadap Undang Undang yang disahkan ? Diakui UU ini masih merupakan hal baru, maka progress besar yang diharpakan tergantung pada political will pemerintah dan Badan Publik lainnya untuk membuka diri. Persoalannya saat ini adalah pada paparan implementasinya, bagaimana komitmen yang dibangun bersama. Sekarang Indonesia termasuk Negara yang maju juga, karena sudah punya UU Keterbukaan Informasi. Dari 160 sekian negara, kita termasuk yang sudah punya. Inggris saja punya UU Keterbukaan Informasi baru pada tahun 2000. Padahal Inggris itu negara maju. Kemudian tahun 2004 baru berlaku. Jadi interval waktunya 4 tahun. Inggris itu wilayahnya kecil, hampir sama dengan pulau Sumatera. Itu yang harus kita pertimbangkan. Selanjutnya yang perlu kita pertimbangkan, negara lain

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

seperti Amerika, Jepang dan kemudian Inggris, itu sebelum punya UU Keterbukaan Informasi punya banyak UU mengenai perkecualian. Amerika saja punya 148 Act mengenai perkecualian, sebelum ada UU Keterbukaan Informasi. Oleh sebab itulah kita harus memahami betul apa yang kita miliki ini. Kita adalah negara yang paling bebas di antara negara di Asean. Inggris saja perlu 4 tahun, yang tek nologinya sudah maju, masyarakatnya terdidik. Thailand itu diberikan langsung, akibatnya pemerintahan stagnan. Kita punya target waktu 2 tahun. Itu untuk persiapan. Yang dimaksud badan publik di sini, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, apapun yang mengelola dari negara dan masyarakat. Oleh sebab itu perlu persiapan. Jangan sampai jika diimplementasikan nanti jadi kelabakan. Undang- undang ini masih diperdebatkan dengan Undang – undang Pertahanan Keamanan, Undang – undang Intelijen. Undang Undang ini belum berlaku karena menunggu Undang – undang intelijen. Kalimantan Barat memberlakukan Perda Transparansi pada tahun 2005, permasalahannya

Komisi Transparanis belum bisa dibentuk. Sementara di daerah lain sudah ada, di Solok, Kuningan, Ban dung ada empat daerah di Indonesia sudah dimulai. Apa masalahnya di Kalimantan Barat? Di Kalimantan Barat, masyarakat se ring mendesak dibentuknya Komisi Transparansi. Tapi memang pada waktu itu pihak Depdagri sendiri menghendaki jangan dulu dibentuk, karena payung hukum nya belum ada. Ini memang terjadi perdebat an. Pihak pemerintah dan pihak LSM menghendaki agar implementasi daripada Perda ini supaya dini. Implementasi ini perlu Peraturan Gubernur. Karena UU itu belum ada, implementasi dari Perda itu memang belum jalan. Tapi semangat transparansi itu sudah diinformasikan kepada instansi pemerin tah, Dinas, badan, agar terbuka baik di dalam penyusunan program pemba ngunan maupun dalam pelaksanaan program pembangunan. Dan juga diekspose agar masyarakat mengerti. Sejalan dengan pelaksanaan UU KIP, perda itu pasti dibutuhkan untuk mengatur teknis pelaksanaannya. Bagus Pemda Kalimantan Barat sudah bisa memulai duluan dari Pusat, itu juga menjadi cambuk bagi pusat untuk segera menyelesaikan UU KIP, yang akhirnya bisa disahkan 30 April 2008 lalu. Saya ingin mengkoreksi, bahwa spi rit dari UU KIP itu seharusnya bukan hanya good government, tetapi juga semangat untuk mencerdaskan bangsa. Masyarakat saat ini miskin, bodoh karena akses informasi terhadap apa

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

yang dilakukan pemerintah sangat kurang. Memang salah satu indikator keter tinggalan sebuah komunitas diakibatkan karena tidak adanya informasi. Sehingga mereka tidak bisa inovatif untuk mendapatkan perkembanganperkembangan baru. Contoh di Kalimantan Barat, kalau kita lihat di kawasan perbatasan, rata-rata informasinya terbatas. Kawasan tertinggal itu biasa nya miskin informasi. Jangankan koran, TVRI saja tidak masuk. Mungkin akses dari negara tetangga lebih banyak mereka dapatkan. Walaupun memang itu bukan suatu faktor penentu, hanya salah satu faktor saja. Oleh karena itu sebenarnya dengan adanya UU ini justru menjadi salah satu instrument, bagaimana negara itu mampu memberdayakan masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan agar publik bisa meng akses berbagai informasi. Sehingga ada tambahan pengetahuan, ada tambahan ketrampilan dan sebagainya Kalau UU ini sudah disahkan, apakah sudah dipikirkan sampai dimana esen si efektifnya pelaksanaan kalau ter-

jadi sengketa publik. Yang namanya sengketa bukan tidak memungkinkan disampaikan kepada para pihak. Apakah sudah siap dengan perangkat hukumnya, sekaligus pengawasnya yang mempunyai kewenangan untuk membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Ini menjadi petanyaan, di mana saya melihat kita ini latah membikin Undang-undang, tapi pelaksanaannya kita masih tanda tanya. Dalam konteks sistem demokrasi harus ada hukum. Dalam tenggang waktu 2 tahun ini, perlu ada perangkat yang menafsirkan ini, sehingga tidak ada penafsiran baru. Jadi, kerahasiaan negara, itu kan yang disebut dengan kerahasiaan murni. Jadi tidak boleh rahasia intelijen kita diungkapkan itu. Tapi kadang-kadang dalam implementasinya adalah ketika bicara soal kerahasiaan. Oleh karena itu kita berharap tidak ada perbedaan penafsiran terhadap impementasi UU ini. Oleh karena itu tentu ada perangkat lagi dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dan kita harap juga daerah, propinsi, seluruh kabupa ten/kota di Kalimantan Barat ini punya komitmen yang sama untuk mewujudkan Perda Transparansi yang sampai sekarang juga belum ada. Ini sudah ada payung hukumnya, undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Mudah-mudah ini menjadi prioritas bagi daerah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Dari apa yang telah nara sumber ungkapkan tadi, yang terpenting adalah komitmen. Komitmen dari semua elemen masyarakat dalam mendukung undang-undang ini.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Karena kalau tidak ada komitmen, satu sama lain nanti akan saling menyalahkan. Nah, ini sebetulnya kekuatannya ada di sosialisasi nantinya. Jadi saya rasa bagaimana komitmen Pemerintah sekarang ini dengan jaringan di daerah, untuk bisa mensosialisasikan Undang-undang ini agar 2 tahun yang ditargetkan ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kita sebetulnya tidak berkonsentrasi pada bagaimana mensosialisasikan UU ini, tapi juga memikirkan kesiapan jajaran publik”. Ini penting juga, jangan sampai nanti misalkan yayasan yang menarik dana masyarakat, kemudian parpol atau LSM dituntut gara-gara ti dak siap setelah UU ini berlaku 2 tahun kemudian. Jadi, komitmen pemerintah dan badan publik yang lain juga sudah siap. Karena yang namanya badan pu blik di sini tidak hanya pemerintah saja, tapi diperluas. Semua harus siap, begitu juga dengan masyarakatnya Agar UU ini tidak menjadi macan ompong seperti perda-perda atau peraturan sebelumnya, sistem politik kita juga harus berjalan baik dulu. Artinya DPRD yang merupakan pilihan berdasarkan daerah pilihannya harus mewakili aspirasi masyarakat daerahnya, misal masyarakat tidak setuju terharap suatu kebijakan maka sudah seharusnya DPRD memperjuangkannya. Contoh dalam membuat APBD dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, mestinya DPRD tidak setuju dengan APBDnya. Jadi, sebetulnya antar sistem politik dengan UU KIP itu klop. Kita berharap semua berjalan baik. Di India, setelah berjalan 2 tahun ini, disana keterlibatan masyarakatnya itu sangat bagus.

Target apa yang diharapkan dari ada nya UU Keterbukaan Informasi Publik ini ? Target Undang-undang ini adalah transparansi. Pemerintah itu harus terbuka, harus transparan. Terutama bagi publik, bagi warga negara Indonesia. Bukan warga negara asing. Disini di sebutkan pemohon itu hanya warga Indonesia. Jadi warga asing itu tidak boleh menjadi pemohon informasi.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

FORUM DISKUSI DAN DIALOG INTERAKTIF UU NOMOR 14 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TANGGAL 14 OKTOBER 2008 DI RADIO BOMANTARA, SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT

Nara Sumber : 1. Drs. Henri Subiakto, MA. Staf Ahli Menteri Bidang Media Massa, Departemen Komunikasi dan Informatika. 2. Drs. H. Suhadi Abdul Lani, Sekda Pemkot Singkawang. Moderator

: Olang ( Radio Bomantara Singkawang )

Penanya :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Salinggam, Bag. Hukum Setda Kota Singkawang. Hendra (melalui SMS). Yudha Bambang Ismoyo (melalui telepon). Mansyur dari KNPI Kota Singkawang. Boni dari Singkawang Timur (melalui telepon) Hamidi bin Najib. dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Singkawang. 7. Alimin dari Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu

Perbedaan data, informasi sering terjadi di Singkawang. Sering ditemukan media massa menampilkan data mengenai jumlah penduduk, atau data lainnya yang berbeda, Ini menimbulkan suatu pertanyaan bagi masyarakat. Disinilah tugas Badan publik untuk menjelaskan masalah konsep, definisi, pendekatan metodologi, sistem pengolahan, penyajian dan analisis informasi, sehingga pengguna-pengguna data itu bisa mencerna informasi yang sama dari lembaga-lembaga yang menyajikan informasi tersebut. Undang-Undang No.14 tahun 2008 ini cukup revolusioner, karena Undang-undang ini mampu mendorong Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala maupun yang serta merta, sehingga mengurangi penyimpangan informasi yang simpang siur. Undang-undang ini melengkapi proses demokrasi dan sekaligus melengkapi undang-undang KPK, UU Antikorupsi dalam rangka upaya memberantas korupsi. Pelaksanaan UU KIP sendiri dilakukan setelah 2 tahun waktu pengesahan. Dalam waktu 2 tahun inilah Badan Publik wajib mempersiapkan diri, baik dari segi sarana dan prasarana, kesiapan SDM dan konten informasi. Dan waktu 2 tahun ini harus digunakan untuk sosialiasi kepada masyarakat.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Tanya Jawab Sejauh mana kesiapan kabupaten Singkawang? Pemerintah Kota Singkawang,sangat menyambut baik dengan diundang kannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disini punya Administrasi Kelembagaan, Badan Pusat Statistik, kemudian ada Bagian Humas yang memang salah satu fungsinya menyebarkan informasiinformasi tentang perkembangan dan pertumbuhan daerah. Dan juga ada sebagai pengguna di sini, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Masalah pembiayaan dan sebagai nya, kalau sudah ada UU-nya pemerin tah di daerah tetap mendukung. Kita tahu di sini, dalam pelaksanaannya ting kat pusat dibiayai APBN, tingkat daerah mestinya dari APBD. Kita siap untuk itu. Dengan pelaksanaan UU ini diharap kan bahwa tingkat keselisihan antara pemakai data dengan sumber data tidak lagi ditemukan. Memang kita memaklumi bahwa tidak semua data yang diterbitkan atau diolah oleh lembaga itu bisa kita paparkan, tetap ada pengecualian. Ada yang sifatnya priba di atau mungkin yang menyangkut masalah strategi dan sebagainya yang memang tidak boleh diketahui publik, Itu ada batasannya. Kita punya Lakip, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ini bisa diakses publik. Selama ini, kan kalau orang minta data langsung ke dinasnya, ke badannya. Padahal publikasi sudah ada. Kalau kita mengacu pada UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik, tidak menyajikan data sektoral. Di publikasi ada satu buku yang memuat data seluruh

pembangunan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Data itu kurang dimutakhirkan. Kita perlu data tahun 2008, Tapi data kita barangkali masih tahun 2006 atau tahun 2007. Kita berharap dengan adanya KIP ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam memasyarakatkan data dan informasi yang ada di kota Singkawang. Dan kepada rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan ini, kita dukung, kita sosialisasikan KIP ini pada setiap event pertemuan. Disini ada Dewan Adat, ada NABT, ada BABN, ada FKPN, ada KNPI. Semua unsur hadir pada kesempatan ini, LSM dan sebagainya. Kita sosialisasikan UU ini. Ke depan harapan kita bisa lebih demokratis di dalam pembangunan bangsa ini. Barangkali kita sepakat, bahwa de ngan adanya UU ini, minimal ke depan, menjadikan negara lebih baik dan demokratis. Yang perlu kami perta nyakan, bagaimana proses penyusun an UU ini, kaitannya dengan aspirasi dari bawah. Apakah di level bawah, kabupaten dan propinsi juga ada aspirasi di dalam penyusunan UU ini. Undang-undang No. 14 tahun 2008 merupakan bagian dari UU terdahulu untuk melengkapi proses demokrasi sekaligus juga sebagai upaya pe ngurangan tindak korupsi di negeri ini. Tidak dipungkiri sejak dulu sampai sekarang masih dijumpai praktek penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena adanya ketertutupan atau sering disebut sebagai budaya ketertutupan. Ketika arus informasi tertutup maka penyimpangan itu akan mudah terjadi, karena tidak ada yang

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

mengontrol. Nah, UU ini mendorong atau mewajibkan badan publik membuka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mengenai proses penyusunan UU, gagasan ini muncul dari masyarakat, LSM-LSM, koalisi LSM, yang bekerjasama dengan DPR. Jadi ini inisiatif DPR yang berasal dari masyarakat yang dimulai saat periode reformasi tahun 1999. Pada tahun 2000 disetujui dengan nama Rancangan Undang-Undang Keter bukaan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). Kemudian berubah menjadi Kebebasan Informasi Publik. Anggota DPR terinspirasi belajar dari negaranegara lain, termasuk Amerika dengan Undang-undang Freedom Information Act. Sejak tahun 2001 dengan inisiatif rekan-rekan DPR, undang-undang KIP masuk ke DPR. Perjalanan Undang-Undang ini sa ngat lama, mengalami banyak revisi dan perdebatan panjang. Pada 30 april 2008 lah akhirnya undang-undang tersebut disahkan. Karena sekarang sudah menjadi UU No. 14, berarti ini telah mengikat bagi kita semua. Siapa yang masuk dalam kategori Badan Publik? Badan publik itu bisa pemerintah, baik itu eksekutif di Jakarta, maupun propinsi dan kabupaten/kota. Badan publik itu juga termasuk pengadilan negeri, jadi judikatif. Juga legislatif yaitu DPRD kota maupun kabupaten. Badan publik itu memang yang pa ling kelihatan ya, pemerintah, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tapi di luar itu, partai politik pun termasuk badan pu blik, sepanjang ia menggunakan dana

APBN maupun dana yang diambil dari masyarakat. LSM yang menggunakan dana APBN ataupun juga dana masyara kat, masuk sebagai badan publik. Intinya siapapun yang menggunakan dana negara dan masyarakat, bertanggung jawab kepada masyarakat. Bertanggung jawab secara terbuka informasinya. Ini semua tujuannya adalah supaya kita menjadi lebih baik di segala lapisan. Baik di tingkat nasional, maupun juga di tingkat propinsi, bahkan sampai ke tingkat kotamadya seperti Singkawang ini. Karena ini sifatnya UU, sudah mengikat, tolong informasikan juga langkahlangkah apa yang perlu segera kami tempuh. Atau semacam regulasi di level bawah, kebijakan untuk mengantisipasi pelaksanaan UU ini. Karena kami lihat ada diberi tenggang waktu selama 2 tahun. Badan publik itu punya kewajiban menyediakan informasi. Tatkala masyarakat bertanya, maka badan publik itu wajib memberikan informasi yang diminta. Jadi kalau di radio ada request lagu, nanti di pemerintah atau di badan publik juga ada request informasi. Dan itu wajib diberikan, baik itu pada masyarakat biasa, wartawan, pengacara maupun siapapun. Kondisi saat ini pemberian informasi bukan suatu kewajiban, sehingga dapat diabaikan begitu saja. Sering ditemukan di lapangan wartawan mencoba menggali informasi pada pejabat, pejabat tersebut bisa menjawab, bisa juga tidak menjawab, itu terserah kelegaan atau kesukarelaan pejabat untuk menjawab. Berbeda dengan kondisi saat UU KIP ini

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

sudah berlaku, maka badan publik itu wajib (menjawab). Maksimal pejabat diberi waktu 10 hari untuk menyedia kan yang diminta tersebut. Untuk menyediakan informasi tersebut maka otomatis pemerintah di tingkat pusat, propinsi maupun daerah atau badan publik lainnya harus memiliki sebuah mekanisme, yaitu mekanisme untuk menyebarkan maupun mekanisme untuk mengumpulkan informasi dan sekaligus mekanisme untuk melayani jika ada permintaan informasi. Untuk itu kita harus memperkuat langkah-langkah tersebut ke tingkat daerah. Langkah yang harus dilakukan adalah memperkuat mekanisme badan publik itu sendiri. Salah satunya adalah menunjuk pejabat yang nanti bertanggung jawab terhadap mekanis me pemberian informasi. Apakah semuanya itu harus lewat Dinas Infokom atau Badan Informasi Daerah atau ada mekanisme lain. Pemerintah memang harus melakukan langkah-langkah untuk menyiapkan ini semua. Apakah itu nanti setiap unit kerja atau setiap dinas menyiapkan data dan informasi sendirisendiri, kemudian dikoordinasikan. Lalu nanti juga harus disepakati yang menjawab suatu pertanyaan dari masyara kat apalah melalui Badan Informasi Publik atau bagaimana. Mekanisme itu diserahkan pada kreatifitas di masingmasing pemerintah daerah. Untuk itulah diperlukan PP dalam pelaksanaan teknisnya. Dalam hal berkaitan dengan panduan akses informasi, mungkin ada petunjuk teknisnya. Kita belum melihat petunjuk teknis nanti akan disiapkan oleh komisi di tingkat pusat, termasuk

data yang dikecualikan. Misalnya data perusahaan diminta untuk keperluan ilmiah, atau membuat suatu karya ilmiah, diberikan kepada pihak ketiga. Di situ disajikan nanti data perusahaan ini, asetnya sekian, keuntungannya sekian. Ini yang barangkali nanti diatur de ngan jelas. Data mana yang bisa diberikan, mana yang tidak. Ini menyangkut persaingan. Memang dalam UU ini, UU pengumpulan data itu, apabila res ponden tidak memberikan data yang sesungguhnya, dapat diancam kurung an 6 bulan dan denda 25 juta. Tapi bagi perusahaan besar lebih baik bayar 25 juta daripada memberikan data hasil riset mereka. Jadi perlu penyadaran kepada masyarakat sebagai obyek pe ngumpulan data. Tapi kalau datanya tidak benar, pada akhirnya data yang kita sajikan secara makro akan salah. Kebijakan akan menjadi salah. Ke depan, dengan dibentuknya Komisi Informasi ini, hal-hal yang demikian barangkali akan dihadapi. Makanya mulai sekarang ini, kepada pengusaha, pada obyek responden, dari awal sudah dilakukan sosialisasi secara baik. Seluruh elemen harus memberikan data yang benar dan baik serta tepat waktu. Persiapan yang harus sejalan adalah sosialisasi kesemua jajaran dinas dan kantor pemerintahan. Keterbukaan informasi publik itu tidak semata-mata hanya urusan Dinas Infokom atau Humas. Ini merupakan urusan seluruh Badan Publik, bahkan tidak hanya eksekutif, tapi juga yudikatif. Nanti jika Pengadilan Negeri, berapa sih uang perkara selama setahun, berapa sih uang yang biasa dia peroleh dari pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ia

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

harus siap. Artinya UU ini memang mengenai semua, termasuk tadi. Pegawai itu sebagai abdi negara, abdi masyarakat, pada saat dia menduduki jabatan, disumpah memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan. Di sini jadi menimbulkan tanda tanya, (dalam tanda kutip). Pengertian rahasia jabatan di sini apa kaitan dengan informasi publik itu. Di sini yang namanya informasi rahasia atau boleh dikecualikan dijelaskan pada pasal 17. Bahwa informasi publik yang dikecualikan itu antara lain, informasi yang bisa menghambat proses penyelidikan dan proses penyi dikan suatu tindak pidana, termasuk informasi mengenai identitas informan atau pelapor saksi dan sebagainya. Satu contoh, suatu informasi yang tidak bisa diberikan kepada siapapun, kecuali ada pihak-pihak yang memang berkompeten dan sesuai dengan Tupoksi-nya, misalnya informasi yang mengungkap kan identitas informan, mengungkap kan data tentang intelijen, dan data yang memang tidak bisa kita berikan kepada semua pihak. Untuk memberikan informasi tersebut harus selektif memberikan. Begitu juga data yang menyimpan sesuatu yang melemahkan strategi keamanan daerah, keamanan nasional, ini juga tidak bisa kita berikan. Jadi data yang bisa di berikan kepada publik adalah data informasi jelas sumbernya. Data yang sudah diaudit, itu bisa didapat. Contoh, sekarang temuan BPK bisa diakses lewat internet, siapa dapat mengaksesnya, data yang diberikan itu adalah data yang

sudah di audit. Barangkali yang perlu disikapi di sini, jangan memberikan data yang sumbernya tidak jelas, jelas penaggungjawabnya. Detailnya nanti akan diperjelas oleh Komisi Informasi. Yang penting bahwa UU ini memberikan semacam hak kepada masyara kat untuk bertanya. Berbagai hal, luas sekali, kecuali yang dirahasiakan tadi. Jadi ada maximum access dan minimum assumption. Yang dituntut itu hanya yang minimum saja oleh UU ini. Oleh karenanya UU ini cukup revolusioner. Berkaitan dengan penyelesaian perkara. Tadi disebut penyelesaian itu di sampaikan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kaitan dengan Komisi Informasi itu tadi, yang bapak katakan hanya ditingkat propinsi. Padahal di UU ini disebut selain propinsi dan/atau kabupaten/kota. Tolong dipertegas artinya, kalau memang hanya di propinsi, jika nanti ada masalah di kabupaten maka kami harus ke propinsi. Apalagi disebut di situ, komisi itu menyiapkan kebijakan. Ini agak berat juga barangkali. Kaitan dengan peradilan tata usaha, kita ketahui bersama, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah memutus perkara-perkara yang sifatnya keputusan pejabat tata usaha negara yang individual dan final. Kaitan dengan ini, apa yang kira-kira diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara di situ kewenangannya, kebijakan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara bersifat individual dan final. KIP adalah Keterbukaan Informasi Publik. Kalau untuk komisinya, tidak pakai ‘publik’, cukup Komisi Informasi saja. Komisi Informasi ini nanti akan

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

dibentuk untuk tingkat nasional dan tingkat propinsi. Dalam pasal 24 jelas disebutkan bahwa komisi informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi informasi propinsi dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Jadi jelas, jika memang dibutuhkan adanya komisi Informasi ditingkat kabupaten atau kota maka sah-sah saja, tergantung kebutuhan saja.Untuk tingkat propinsi, kita tunggu bagaimana nanti di daerah. Apakah gubernur juga akan membentuk panitia seleksi untuk recruitment di tingkat propinsi. Nanti siapa tahu di tingkat kabupaten/kota lebih duluan dibentuk. Nggak apa-apa, karena UU ini memungkinkan. Jika Singkawang lebih tanggap, lebih siap, ya sudah, buat dulu mendahului tingkat propinsi, bahkan mungkin bisa mendahului tingkat nasional. Itu menunjukkan bahwa kota Singkawang lebih aspiratif dan lebih fleksibel maupun juga lebih giat ketika UU baru itu dilaksanakan. Jadi yang wajib harus ada adalah Komisi Informasi tingkat pusat dan tingkat propinsi. Jadi ada sengketa di tingkat kabupaten, sedangkan komisi informasi ditingkat kabupaten tidak ada, otomatis penyelesaian sengketa dilakukan pada komisi yang ada di tingkat propinsi. Kalau di tingkat propinsi belum ada, yang menyelesaikan komisi di tingkat nasional. Mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kita tahu bahwa PTUN itu mengadili jika ada keputusan-keputusan pemerintah atau negara maupun pejabat publik yang merugikan secara personal. Harus ada yang dirugikan secara personal. Dalam kasus keterbukaan informasi tidak

ada kaitan dengan keputusan dengan PTUN maka proses pengadilannya agak berbeda. Makanya di situ lalu ada yang namanya komisi informasi. Di komisi ini mereka punya kewenangan di dalam persoalan legal dispute. Memang ini suatu hal yang baru. Tentu saja sesuatu hal yang baru itu memang harus ada semacam proses pembelajaran, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tapi yang jelas UU ini memiliki semangat, yaitu semangat untuk memperbaiki kondisi negeri kita, walaupun di sisi lain memang agak berat, terutama bagi penyelenggara badan publik itu sendiri. Jelas, sekarang nampaknya UU ini memang cukup membuat susah juga, karena adanya kewajiban menyiapkan data informasi terkait mengenai keuangan dan lapor an keuangan. Padahal biasanya lapor an keuangan bersifat internal. Dan cenderung sulit diakses umum. Justru di sinilah sisi beratnya atau sisi signifikannya suatu Badan Publik. Bahwa mereka harus siap kapanpun masyara kat meminta akses laporan keuangan suatu Badan Publik. Termasuk mungkin perjalanan dinas, misalnya, apakah tiket yang digunakan untuk perjalanan dinas betul tiket asli atau tidak. Ini memang luar biasa. Makanya ini saya katakan revolusioner. Memang agak berat bagi Badan Publik. Kalau sekarang sistem perjalanan dinas sudah ada at cost, dimana perjalanan itu harus betul-betul sesuai dengan peruntukannya, dan kemudian di-remburse sesuai biaya yang dikeluarkan. Nanti data keterangan perjalanan dinas itu juga bisa diakses lagi oleh masyarakat. Dan kalau ada apa-apa, itu menjadi legal dispute. Le-

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

gal dispute itu berarti ada masalah hukum, atau masalah pemetaan hukum. Kaitan dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yaitu antara lain laporan keuangan. Saya bisa membayangkan, kalau semua dinas, badan setiap saat harus menyiapkan laporan keuangan, bentuknya itu bagaimana, modelnya nanti bagaimana. Saya khawatir ini, bukan saya pesimis. Kalau benar ini diterapkan, sosialisasi itu wajib bagi semua komponen, bukan hanya ke lembaga publik itu saja. Kepada masyarakat di daerah perlu disosialisasikan, karena ke depan UU ini bisa menjadi momok bagi pejabat publik. Tapi juga bisa menjadi semacam berkah bagi negara ini, karena akan menggulirkan sebuah keterbukaan. Di Jepang UU yang sama mampu menekan inefisiensi sampai 30%, karena dengan UU semacam ini masyarakat bisa bertanya, misalnya berapa dana yang dihabiskan selama setahun untuk kunjungan DPR atau DPRD, atau berapa dana yang dipakai oleh Walikota selama setahun untuk SPJ-nya. Informasi itu wajib diberikan kepada masyarakat yang bertanya. Ini luar biasa. Memang kalau ini disosialisasikan, agak sedikit banyak yang ngeri, terutama di kalang an pejabat-pejabat publik. Tetapi, untungnya UU ini baru berlaku 2 tahun setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 30 April tahun 2010, sehingga masih ada waktu bagi teman-teman di Badan Publik untuk mempersiapkan semua. Media untuk mengakses informasi yang paling cepat dan efisien adalah

internet. Tetapi tarif akses internet masih mahal dibanding negara lain. Mohon segera Dep Kominfo mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tarif dalam mengakses internet tersebut. Sebenarnya dari hari ke hari, pulsa maupun juga tarif-tarif itu turun semua. Jadi waktu BBM naik, pulsa tele pon dan internet itu malah turun. Jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, biaya telekomunikasi semakin menurun. Bahkan provider tele pon itu bersaing untuk murah-murahan. Ada yang satu Rupiah, malah ada yang nol Rupiah, bahkan ada yang disangoni atau dibiayai dengan bonus-bonus, maupun hadiah. Begitu juga dengan biaya akses internet juga sebenarnya turun, karena memang pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mempermudah akses ini. Kompetisi usaha telekomunikasi juga sudah dibuka, bahkan pada bulan April yang lalu ada semacam pesan untuk lebih membuka akses-akses ini. Juga kompetisi di antara mereka supaya menurunkan harga dari pelayanan telepon dan internet. Sayangnya konsekuensi justru ketika harga turun, banyak yang layanan kualitasnya agak sedikit terganggu. Ini semua merupakan proses. Pertama yang dibuat adalah keputus an Menteri tentang penurunan harga pelayanan telpon dan internet. Setelah turun, sekarang dibuat lagi keputusan Menteri untuk standar kualitas. Jadi nanti operator-operator yang sadar kualitasnya putus-putus itu akan kena sanksi juga. Jadi tidak kita balik. Kalau dibalik, kualitas dulu baru disuruh turun, mereka nggak turun-turun.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Nah, khusus mengenai internet ini memang sedikit masalah. Biaya akses internet masih dirasa mahal karena jumlah operatornya tidak terlalu ba足 nyak, sehingga tidak ada persaingan. Peluang persaingan ini nanti akan dibuka seperti pada provider telekomunikasi. Di Indonesia bagian timur, itu nanti dalam waktu dekat ini akan ada sebuah proyek besar yang namanya Palapa Ring. Dalam waktu dekat ini juga akan ada infrastruktur semacam jalan tol atau highway yang menghubungkan 3 ribu pulau lebih di Indonesia bagian timur dan tengah yang disebut Palapa Ring. Palapa Ring merupakan fiber optic bersaluran besar untuk sebagai media transaksi data internet. Sehebathebatnya satelit, terbatas kemampuan density-nya. Tapi kalau menggunakan fiber optic, density-nya kuat sekali, besar sekali. Proyek Palapa Ring ini merupakan konsorsium dari operator-operator tele足pon. Setelah itu kalau sudah ada Palapa Ring, maka nanti akses internetnya akan lebih cepat. Jika diibaratkan Palapa Ring sebagai jalan tol, melingkar, highway. Maka dibutuhkan jalan kecilnya untuk bisa mengakses gang-gang didesa-desa, media akses gang tersebut adalah program Universal Service Obligation (USO). Program USO sendiri sedang dikerjakan saat ini. Nah, kalau semua sudah terlaksana, saya yakin Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, pelayanannya akan menjadi cepat, kuat dan harganya akan murah. Saya ingin menanyakan kaitan antara pasal 60 dengan pasal 64 dalam UU

ini. Bahwa Komisi Informasi propinsi sudah harus dibentuk paling lambat 2 tahun sejak diundangkannya UU ini. Kemudian masa berlakunya 2 tahun sejak diundangkan. Artinya, kalau kita bentuk sekarang, berlakunya UU ini 2 tahun kemudian tahun 2010. Dengan demikian apakah temuan-temuan badan ini nanti akan bisa berlaku surut. Dalam pasal 60 memang menyebutkan bahwa Komisi Informasi itu harus sudah dibentuk paling lambat 2 tahun. Maksudnya 2 tahun setelah diundangkan. Jadi diundangkan tanggal 30 April 2008, maka tanggal 30 April 2010 harus sudah ada Komisi Informasi, minimal di tingkat pusat. Artinya pada 30 April 2010 UU ini sudah harus dilaksanakan, termasuk juga penyusun足an dan penetapan Perarturan Pemerintah, petujuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana serta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan UU ini harus sudah siap semua. Makanya mulai dari sekarang harus sudah dipersiapkan. Kalau mengenai ini penting sekali disosialisasikan, supaya tidak terjadi persoalan-persoalan di kemudian hari. Dalam pasal 63 disebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perolehan informasi yang sudah ada akan tetap berlaku sebagai acuan, dengan catatan selama perundangan tersebut tidak bertentang足an dan belum diganti dengan UU KIP. Seperti biasa, undangundang terbaru akan menggantikan undang-undang lama, artinya yang menjadi acuan utama adalah perundang-undangan terbaru.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Telah muncul di negara kita ini UU Transparansi. Apa kaitan atau titik tekan antara transparansi dengan Komisi Informasi. Kalau kita baca dalam UU ini, banyak berbicara tentang sengketa. Upaya hukum memaksa dari sebuah hasil temuan itu sepertinya ujung-ujungnya lari juga ke aparat penegak hukum, yang dalam hal ini pihak kepolisian. Temuantemuan sengketa ini sepertinya lebih cenderung untuk menimbulkan kon flik di kalangan masyarakat kita, kalau salah-salah sosialisasi. Dan memang ini adalah salah satu UU yang cukup revolusioner, yang memang diperlukan suatu pemahaman secara bijak dan transparan. Yang kita khawatirkan adalah kemampuan masyarakat untuk mencerna informasi-informasi yang pada akhirnya juga berimplikasi kepada kinerja pemerintahan. Hubungannya dengan UU Transpa ransi. Jadi UU ini memang jadi paket UU demokrasi dan paket UU untuk mengu rangi tingkat korupsi. Mudah-mudahan dengan UU ini Indonesia menjadi lebih baik. Kita harus optimistis bahwa UU ini akan membawa negara kita menjadi lebih baik, termasuk di daerah-daerah. UU ini nanti mungkin akan membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi-informasi yang ada di badan publik itu, baik di pemerintah, di peng adilan negeri, di DPRD maupun juga di partai politik, LSM dan sebagainya. Diharapkan nantinya semua Badan Pu blik lebih transparan, dan menjadi lebih bersih. Untuk itu sosialisasi UU ini harus dilakukan dengan benar. Dan perlu ditekankan disini, Badan Publik harus benar-benar meneliti data yang nanti-

nya dipublikasikan ke masyarakat. Informasi tersebut harus sudah di cross check dan memastikan data tersebut tidak akan menimbulkan keresahan masyarakat. Dan yang pasti data tersebut adalah benar, ada penanggungjawabnya. Sekarang ini kami dari masyarakat khususnya, sangat menyetujui terbentuknya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang saya tanyakan, apakah dampaknya, dimana setiap kebijakan itu tentu ada dampaknya. Ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Analoginya sesuatu yang transpa ran biasanya akan mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan, namanya transparan, maka semua dapat terlihat dengan jelas. Itu dampak positifnya. Kemungkinan, UU ini belum tentu bisa dilaksanakan, Karena itu perlu ada Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, dan lain-lain yang berfungsi sebagai macan kertas. Dampak negatif yang sudah mulai tampak saat ini adalah ba nyak yang tidak mau menjadi Pimpinan proyek. Sekarang ini sudah mulai ada gejala-gejala, dimana untuk menjadi Pimpro atau bendaharawan atau posisi yang bertanggung jawab terhadap keuangan banyak yang menghindar, bagi mereka posisi itu tidak lah seperti dahulu tetapi lebih seperti posisi tidak aman. Akibatnya pembangunan jadi tersendat. Ini jelas mengurangi kinerja ataupun kecepatan pembangunan. Contoh di Jakarta, pembangunan busway itu agak terlambat karena banyak orang yang menghindar untuk menjadi pimpronya. Ketika Pimpro yang lama

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

kena masalah, karena salah administrasi. Bagi mereka menjadi dilemma, disatu sisi mereka bekerja untuk kepentingan publik, ketika publik meminta supaya cepat pelaksanaannya, maka dengan segala usaha dipercepat. Ketika sudah dipercepat ternyata melanggar aturan. Dampak negative seperti itulah yang harusnya diatasi. Bukan menghindari dengan menjadi pimpro, atau mencari jalan aman dengan menabungkan uang dibank, sehingga laporan kegiatan aman. Tapi kembali pada prinsip transparan, melibatkan masyarakat dalam setiap proyek sebagai pengontrol. Biarkan masyarakat dapat mengakses rencana kerja dan anggaran, juga roadmap proyek. Kalo semua sudah terbuka apalagi yang perlu dicurigai. Kami menyambut baik adanya UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini. Diharapkan dengan adanya UU ini dapat meminimalisir kecurangankecurangan yang ada di badan pu blik. Itu yang kita harapkan. Dan kami sendiri dari salah satu lembaga perguruan tinggi yang ada di Singkawang ini, rasa-rasanya sejak berdiri tahun 1988 sudah secara terbuka, transpa ran dalam melakukan segala kegiatan, mulai dari penerimaan mahasiswa baru sampai tes mahasiswa. Kemudian tentang kuliah kerja mahasiswa, praktek pengalaman lapangan, sampai kepada seminar design penelitian dan skripsi, ini rasanya sudah dilaksanakan secara transparan. Sebagai sebuah UU, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini menjadi mengikat. Mengikat semua badan publik. Dan bahkan semua warga Negara. Nah, yang ingin saya tanyakan,

ketika badan publik misalnya, dengan sengaja tidak memberikan informasi yang sangat diperlukan oleh masyara kat, sehingga merugikan masyarakat. Apakah misalnya badan publik yang berupa pemerintah atau mungkin dari sebuah perusahaan, dalam perekrutan karyawan tidak transparan memberikan informasi, sehingga yang diterima adalah orang-orang yang memang dekat dengan perusahaan. Nah, ini kan merugikan masyarakat. Pertanyaan saya, apakah ada sanksi terhadap badan-badan publik ini yang dengan sengaja tidak memberikan informasi. Kemudian sanksinya apa saja. Siapa yang memberikan sanksi ini. Berkaitan dengan perguruan tinggi, dimana lembaga sekolah memang ma suk badan publik. Jadi kalau lembaga bapak sudah transparan, itu bagus. Artinya tinggal melaksanakan saja. Tinggal men-speed off, untuk mempercepat. Mungkin mekanismenya saja yang perlu diperbaiki. Artinya sudah sesuai dengan UU itu. Memang perguruan tinggi, sekolah masuk sebagai badan publik karena menggunakan APBD dan APBN. Mereka juga harus transparan dalam penggunaan dana itu. Kalau pertanyaan tentang tindakan tidak menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat, dijelaskan di pasal 52. Di pasal 52 itu disebutkan, badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala bisa dikenakan sanksi. Informasi publik yang wajib diumumkan itu tentang keuangan, tentang kinerja, atau tentang rencana kerja. Rekruitment itu termasuk rencana

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

kerja publik, itu juga harus diumumkan. Maka di situ disebutkan, badan publik yang tidak mengumumkan ini kalau mengakibatkan kerugian bagi orang lain, misalnya saya merasa rugi kalau tidak tahu, sudah nunggu-nunggu jadwal penerimaan pegawai negeri, sudah nunggu-nunggu jadi guru atau dosen atau jadi karyawan, tiba-tiba kok tidak ada pengumuman penerimaan, tapi sudah ada daftar yang diterima. Maka, saya bisa mengajukan kasus ini kepada Komisi Informasi, mengajukan karena di sini disebutkan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ini bisa dikenakan kurungan paling lama satu tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5 juta. Kami melihat, antara pasal 17 dengan pasal 20 mungkin nanti bisa dijelaskan, tentang pengecualian informasi yang disampaikan, khususnya di ayat 1. Di ayat 1 itu, dibunyikan tidak bersifat permanen. Jadi mohon penjelasan. Ada beberapa jenis informasi yang dapat disebarkan dan yang ditutup. Badan Publik wajib menyebarkan informasi secara berkala. Berkala itu tiap tahun, tiap 6 bulan. Kemudian informasi serta merta. Informasi serta merta adalah informasi yang harus disampaikan, kalau tidak disampaikan akan merugikan publik, merugikan masyara kat. Misalnya informasi mengenai ada nya bencana yang akan datang atau informasi mengenai kebocoran gas beracun, itu wajib disampaikan, bukan ditutup-tutupi. Sedangkan informasi yang memang boleh disembunyikan atau dirahasiakan, yaitu informasi yang berkaitan dengan kepentingan negara, berkaitan dengan penyelidikan-penye-

lidikan polisi, misalnya berkaitan de ngan sistem ekonomi kita, kemudian berkaitan dengan penegakan hukum. Itu boleh dirahasiakan. Misalnya apakah boleh wartawan atau masyarakat tanya kepada pak Kapolres, kapan dia akan melakukan penggerebegan, atau katakanlah kapan akan melakukan operasi. Itu termasuk informasi yang disembunyikan, karena berkaitan de ngan penegakan hukum. Jadi memang ada informasi-informasi yang dikecuali kan. Mengenai informasi-informasi yang tertutup itu tidak permanen, tapi boleh dibuka setelah beberapa puluh tahun. Di Amerika juga begitu. Bahwa dulu ternyata ada operasi intelijen oleh AS disuatu negara. Informasi tersebut bisa dibuka setelah 50 tahun kemudian, setelah di negara lain itu sudah tidak ada konflik. Jadi penentuan berapa tahun suatu informasi yang bersifat tertutup dapat dibuka ditentukan menggunakan PP. Dan ini merupakan tugas Komisi Informasi pusat. Kaitannya dengan perlindungan, bagimana perlindungan orang yang minta informasi itu. Sehingga setiap orang tidak was-was kalau minta informasi. Sebagaimana yang bapak jelaskan tadi, di sini hanya menyangkut sanksi terhadap yang meminta informasi. Tapi dalam kaitannya dengan perlindungan-perlindungannya, tidak tertera di sini. Di pasal 55 dikemukakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar, misalnya merekayasa, bohong, menyesatkan, mengakibatkan kerugian, itu

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

sudah bisa dikenakan sanksi. Jadi ini bukan hanya yang tidak menyampaikan, tapi yang bikin, kalau bikinnya juga bohong, itu juga bisa kena. Jadi kalau bikin laporan bohong-bohong an, lalu merugikan orang lain, itu juga kena. Bagi masyarakat atau bagi warga negara yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum, dipidana dengan tindak pidana penjara paling lama 1 tahun. Besarnya sama, jadi azas resipokal. Di satu sisi para pejabat publik atau badan publik itu diancam. Di sisi yang lain mereka yang main-main, yang menggunakan informasi hanya untuk melawan hukum juga diancam dengan sanksi yang sama. Jangka waktu berlakunya memang sebenarnya masih agak panjang, 2 tahun. Bisa dijelaskan yang melatar belakangi mundurnya pelaksanaan UU KIP hingga 2 tahun tersebut? Sebenarnya Kita berharap dilaksanakan segera mungkin. Mengapa pemberlakuan Undangundang ini diberi waktu 2 tahun. Persoal an ini adalah didasari karena, pertama UU ini mengamanatkan terbentuknya Komisi Informasi. Otomatis ini membutuhkan waktu. Untuk dananya dari APBN-nya. Semuanya menyangkut pembiayaannya, menyangkut pelaksanaan seleksinya, itu harus sungguhsungguh dan pastinya membutuhkan waktu untuk benar-benar menyeleksi nya. Komisi Informasi harus ada, untuk nantinya yang menentukan ini masuk masalah hukum atau tidak, ini melanggar hukum atau tidak. Kedua, masa 2 tahun itu digunakan sebagai upaya so-

sialisasi baik kepada aparat dan pejabat Badan Publik juga kepada masyaralat. Sekarang UU KIP sudah disahkan juga belum tentu temen-temen di Badan Publik mengetahui keberadaan UU ini. Untuk itu butuh waktu untuk sosiali sasi, butuh waktu untuk menyebarkannya ke seluruh Indonesia, supaya masyarakat tahu, dan pejabat-pejabat siap, mereka harus berubah, dari yang dulunya business as usual, sekarang semua harus hati-hati, harus transparan. Kalau jaman orde baru, untuk menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru itu bersih, siapapun dilindungi sampai tingkat bupati, bahkan mungkin camat. Kalau melakukan apa-apa dilindungi. Tapi kalau sekarang kebalikan. Untuk menunjukkan pemerintah ini serius, sungguh-sungguh melaksanakan UU.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

FORUM DISKUSI DAN DIALOG INTERAKTIF ”KESIAPAN BADAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK” 31 OKTOBER 2008 – DI STUDIO TVRI SUMATERA BARAT Nara Sumber : Moderator : Penanya :

1. DR. Suprawoto, SH, MSi Kepala BIP. 2. Dr. Suhermanto Razak Febryani 1. Bp. Mansyur /LSM Media Tradisional 2. Bp. Karmadi 3. Bp. Ampera Salim/Humas KPU

Sejalan tuntutan reformasi dan kebutuhan bangsa, keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan salah satu ciri konkret proses demokrastisasi di Indonesia. UU ini mendorong akselerasi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pihak yang menutup-nutupi informasi sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bisa dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara dan denda. Staf Ahli Departeman Komunikasi dan Informatika Hendri Subiakto dalam Semi nar Sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP di Pangeran Beach Hotel, Kamis (6/11). “Bagaimanapun memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Hak ini merupakan bagian natural rights (hak yang ada sejak lahir-red),” ungkapnya. Untuk siap mengimplementasikan UU KIP membutuhkan waktu untuk mempersiapkan badan publik melayani informasi kepada masyarakat. Pemberlakuan tersebut, dua tahun setelah UU KIP disahkan. Waktu dua tahun itulah yang digunakan untuk mempersiapkan konten informasi,sarana dan prasarana dan terutama kebijakan birokrasi yang mendukung keterbukaan informasi. Sejalan itu dipersiapkan juga peraturan pemerintah yang mendukung pelaksanaan UU KIP, juga penyusunan teknis pelaksanaan. Untuk sosialisasi sudah harus dilakukan sejak dini, tidak hanya pada masyarakat tetapi juga yang terpenting kepada aparat Badan Publik, karena mereka adalah sebagai pelayan masyarakat, jangan sampai mereka sendiri tidak paham UU KIP. Sosialisasi yang dihadiri instansi pemerintah dan mahasiswa di Pangeran Beach Hotel, Sumatera Barat, ditujukan sebagai bahan pertimbangan dan acuan pelaksanaan UU KIP ke depan dalam mewujudkan pemerintah yang transparan dan betul-betul melayani masyarakat secara menyeluruh.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Tanya Jawab Apa dan kenapa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dikeluarkan? Pertama, untuk menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kalau dulu sebelum reformasi, informasi itu semua tertutup, semua informasi tertutup kecuali yang dibuka sehingga informasi hanya dikuasai oleh segelintir orang. Dengan adanya UU ini semua informasi terbuka, semua nya terbuka kecuali yang tertutup. Kan beda. Dalam pasal 17 sudah dijelaskan informasi apasaja yang tertutup. Pertama, informasi yang dapat mengakibat kan pertahanan negara terganggu. Kedua perekonomian, yang ketiga, ada macam-macam diantaranya melin dungi privasi seseorang, misalkan saya membuat wasiat itu gak boleh dibuka. Misalkan, memo, saya membuat memo untuk seseorang, kemudian difotocopy oleh staf dikasihkan ke orang lain, gak boleh. Nah, hal-hal seperti ini belum dilindungi menjadi terlindungi. Demikian juga masyarakat yang dulunya kalau minta informasi ke Badan Publik dipersulit. Kedua, dalam paradigma ilmu komunikasi ada yang mengatakan bahwa kemiskinan seseorang itu sebetulnya disebabkan karena minimnya akses informasi. Dalam penelitian di Amerika Latin menunjukkan karena minim akses informasi orang menjadi miskin. Contohnya begini, kalau di Sukabumi itu ada petani kelapa, untuk panen dibutuhkan waktu 15 bulan, kemudian hanya di jual Rp.2000/butir, kemudian di Jakarta harganya menjadi Rp.6000. Jadi petani yang menunggu 15 bulan

hanya mendapat Rp.2000 tapi pedagang di Jakarta mendapat keuntung an Rp.4000, dengan menjual seharga Rp6000. Terlihat disini tidak adil, yang bekerja lebih keras menunggu panen hanya mendapatkan Rp.2000. Ketiga, di negara-negara yang sudah maju itu terbukti bahwa dengan adanya keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat luar biasa. Oleh sebab itu tujuan dari UU Keterbukaan Informasi diharapkan partisipasi publik menjadi lebih luas, masyarakat dilibatkan dan melibatkan diri dalam pengambilan kebijakan. Kalau di daerah kita menjabarkan informasi publik ini seperti apa? Kita berharap bahwa keterlibatan masyarakat didaerah terhadap kebijakan publik ini menjadi lebih besar. Belajar dari pengalaman di India setelah mengeluarkan UU sejenis ini pada tahun 2004 masyarakat yang terlibat dalam pembangunan lebih besar, kesadaran saling memiliki jadi semakin besar. Bentuk keterlibatan masyarakat bisa dalam bentuk ikut mengontrol pelaksanaan proyek pembangunan, contoh, jika pemerintah membangun jalan selebar 200 meter, maka masyara kat berhak untuk ikut mengukur dan memastikan ukurannya sesuai. Begitu juga dengan pembanguan sistem politik seperti pemilihan anggota DPRD. Anggota DPRD inilah yang bertugas menyampaikan aspirasi rakyat guna memperjuangkan kemajuan wilayahnya. Nah, semakin besar keterlibatan masyarakat maka kebijakan yang diambil oleh Badan Publik di Kabupaten maupun Provinsi dapat berjalan baik.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Pemohon informasi hanya untuk orang Indonesia, orang asing tidak boleh minta informasi. Tapi orang asing kan bisa minta melalui orang Indonesia? UU KIP mengamanatkan bahwa yang kita layani ini orang Indonesia, karena yang membayar pajak orang Indonesia bukan orang asing. Tetapi kalau setiap saat, yang berkala, boleh orang asing. Informasi atas permintaan harus lewat orang Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita keluar negeri, kalau kita sekolah ke Australia, Amerika, kita cari data minta ke Badan Publik itu kalau tidak ada rekomendasi dari Profesor pasti tidak akan diberi. Salah jika kita menilai Negara lain lebih bebas. Contoh di Inggris, dalam persidangannya anggota DPR itu tidak bisa berbica ra seenaknya, mereka punya peraturan dalam sidang yang harus dipatuhi, yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Demikian juga demo-demo di Inggris, mereka tidak bisa sembarangan berdemo dijalan, atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu kepentingan umum. Bagaimana de ngan persidangan DPR-MPR di Indonesia? Bagaimana dengan demo-demo selama ini. Dari contoh diatas jelas terlihat, mereka bisa maju karena mereka punya aturan yang di patuhi, bukan berarti Negara maju lantas lebih bebas. Oleh sebab itu tidak heran apabila almarhum Prof. Affan Gafar itu pernah menulis di salah satu media di Jakarta bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling bebas. Kebebasan yang sekarang diterapkan ada bagusnya, tapi juga ada efek “negatif”nya. Bagusnya sekarang masyarakat jadi bisa melihat Badan Publik itu bergerak seperti

apa, karena semua dituntut transparan, semua bisa melihat dan mengeluarkan pendapat. Efek ‘negatif” nya jika kebebasan ini tetap tidak di atur dalam koridornya akan menimbulkan anarkis. Kita menyadari bahwa bangsa Indonesia ini 80 % masyarakatnya bermukim di pedesaan. Sekarang masyarakat di pedesaan sudah beralih dari petani menjadi petani komoditi. Jadi karena informasi yang dibutuhkan ini tidak sampai kepada masyarakat, ini bisa menjadi hal yang meresahkan. Contohnya, harga sawit kan sudah turun tetapi petani tidak mendapat informasi kenapa hal itu turun. Karena itu kami meminta kepada bapak dari Kominfo bekerjasama dengan Biro Humas untuk bisa menyampaikan informasi-informasi tersebut melalui media tradisional. Kalau bisa memprogramkan kerja sama dengan Biro Humas, kita dari Forum Komunikasi Media Tradisional membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Mengapa harga Kelapa sawit kenapa tiba-tiba turun? Kebetulan saya menyusun buku memahami krisis keuangan global, sudah saya sampaikan kepada Menko Kesra sama Biro Humasnya, kita kumpulkan manajemennya. Krisis global Ini dimulai dari Amerika. Dan dunia mengakui Amerika adalah penggerak ekonomi dunia, begitu ekonomi AS mengalami gangguan dan pertumbuhan ekonominya turun menjadi nol koma lima persen. Turunnya pertumbuhan ekonomi tersebut diser tai meningkatnya jumlah pengangguran di AS yang mencapai kurang lebih 45 ribu orang. Bisa dibayangkan kemudian orang yang bekerja tiba-tiba

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

nganggur maka pasar di Amerika permintaannya turun (daya beli masyarakat AS turun drastis), termasuk sawit itu tadi. Itulah yang menyebabkan harga komoditas kelapa sawit kita turun. Usaha yang dilakukan pemerintah adalah mendorong agar pajak ekspor kelapa sawit itu nol sehingga tetap bisa bersaing dengan negara lain dengan kondisi krisis ini. Selain itu kita juga harus berpikir kelapa sawit berlimpah sedangkan minyak langka, lalu kenapa tidak kita berpikir untuk menggunakan kelapa sawit itu sebagai pengganti bahan bakar minyak. Mungkin dengan harga turun ini menjadi hikmah bagi kita untuk berkreatifitas. Kembali kemasalah informasi kelapa sawit yang dibutuhkan petani di daerah. Untuk penyampaiannya kita bisa menggunakan berbagai media, baik elektronik, cetak, audio-visual atau menggunakan media tradisional. Media tradisional yang digunakan disesuaikan dengan daerah yang dituju, misal di Jawa Barat kami menggunakan Wayang Golek, di Jawa Tengah menggunakan Wayang Kulit, Ketroprak, kalau di Jawa Timur memakai Ludruk dan itu biasaÂ nya kita siarkan di TV dan RRI. Sampai saat ini sejauhmana pemanfaatan media tradisional untuk menyamÂpaikan informasi-informasi baik yang positif maupun negatif baik itu kebijakan pemerintah ataupun informasi lainnya. Di Sumatera Barat sebenarnya media tradisional yang sering digunakan seperti Randai. Untuk lebih banyak menarik audience, pesan yang ingin disampaikan harus dikemas sedemi-

kian rupa, disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat. Sehingga pemahaman mengenai suatu informasi dapat disampaikan dengan tepat. Misalnya akan diadakan lomba Katlong, sebelumnya katlong itu memberikan kritikan bagaimana mengembangkan ekonomi yang baik, bagaimana kita mengembangkan Kakao dengan baik, dan bagaimana kita memasarkannya. Informasi-informasi tersebut dapat disampaikan melalui media tradisional. Bagaimanapun juga di Sumatera Barat media-media Tradisional ini terus dikembangkan sehingga tidak lagi pemerintah yang menjadi pemain utama untuk menyampaikan informasi. Saat ini penyampaian informasi tergantung pada biro Humas. Dalam UU No 14 2008 disebutkan penyampai informasi adalah Badan Publik, meliputi badan publik pemerintah, LSM, Yayasan, ataupun Parpol. Kalau ketergantungan ini dipelihara sulit, ketika pemerintah menjadi pasif, maka seharusnya lembaga media tradisional yang harus maju untuk menyebarkan informasi. Selama ini Depkominfo mengÂ adakan Forum Pentas, sebagai media untuk menyampaikan informasi-informasi strategis sepeti informasi masalah ekonomi atau krisis, media yang digunakan dengan menyatukan media tradisional dan media elektronik. Jadi kita sudah menyikapi secara arif, cuma mengemasnya bagaimana agar dapat kita manfaatkan lebih efektif. Saya melihat lahirnya UU ini berkaitÂ an dengan pengawasan masyarakat. Adanya UU ini, saya ingin mempertaÂ nyakan penghasilan para petinggi ne-

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

gara dari ketiga lembaga baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif apa bisa di publikasikan?. Berapa uang negara untuk menggaji mereka dari bulan ke bulan. Apakah ini termasuk yang dikecualikan. Yang namanya gaji pejabat badan publik terbuka untuk semua orang. Gajinya Pak Bupati, Walikota boleh diketahui publik, tetapi jika sudah masuk pada digunakan untuk apa saja uang gaji tersebut, informasi ini sudah ma足 suk ranah pribadi, bukan lagi informasi publik. Itu yang harus diperhatikan, selama menanyakan berapa jumlah yang diterima itu sah saja di umumkan, tapi jika ditanyakan detail penggunaan itu sudah pelanggaran hak asasi manusia. Ada satu orang, sekelompok ataupun berapa orang ingin medapatkan infor-

masi mengenai satu hal itu bagaimana caranya apakah ada prosedur tertentu? Kita perlu mengatur teknis pelaksanaan mengenai bagaimana cara memperoleh informasi tersebut, oleh karena itu memang PP harus segera diterbitkan. Dalam UU KIP mengatur bentuk form pengajuan informasi. Sejauh ini yang diterapkan untuk memperoleh informasi cukup memberikan surat pengantar resmi dari lembaga dan menyebutkan tujuan penggunaan data. Dilapangan banyak ditemukan bahwa yang dapat mengakses informasi ha足 nya orang-orang tertentu, maka terkesan informasi itu memihak golongan tertentu. Bagaimana badan Publik menanggapi hal tersebut?

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Kalau boleh saya katakan begini, media informasi itu memihak, memihak pada orang kaya, kapitalisme, ambil contoh misalkan begini, media cetak di sini Singgalang. Kemudian seorang petani kelapa membutuhkan informasi dari koran, kita lihat satu eksemplar itu berapa? Katakanlah Rp.3000/eksplar/ hari, kalau satu bulan berapa banyak uang yang disisihkan untuk Koran saja? Berapa banyak butir kelapa yang harus dia tukar untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ini lah saya katakan yang namanya informasi itu sangat memihak. Dengan UU Keterbukaan Informasi itu memberi peluang kepada masyarakat manapun untuk seluasluasnya mengakses informasi badan publik. Kita sadar bahwa informasi memihak kepada siapa yang mampu, kalau dia mau akses internet, maka diperlukan biaya minimal untuk membeli komputer dan biaya akses internet. Asas Undang-Undang KIP adalah memberikan informasi yang murah dan mudah diakses, oleh sebab Badan Publik wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyara kat. Jika semua informasi suatu Badan Pu blik harus diketahui masyarakat nanti apa tidak menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat. Jangan-jangan dengan keterbukaan informasi negara malah menjadi tidak aman. Kekhawatiran itu wajar timbul dalam tahap pengenalan UU KIP ini, kekhawatiran bagaimana efek dari aksi pejabat publik dan respon masyarakat. Untuk itulah perlu diperjelas desain pelaksanaan UU KIP sehingga tidak

meruntuhkan paparan berbagai sistem nasional yang sudah ada. Provinsi Sumbar memang harus menyikapi secara arif, kita mulai dalam konteks kebijakan, kita juga harus membuat apa dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu kita akan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota mulai dari sekarang, ba ngunlah kebijakan publik. Oleh karena itu seluruh aparatur pemerintah harus memahami UU nomor 14 ini. Ini UU, sudah diundangkan dan harus dilaksanakan. Terus sejauh mana kesiapan Badan-Badan Publik baik itu dari SDM, perangkat-perangkat kemudian data basenya? Waktu 2 tahun persiapan ini setiap Badan Publik sekarang harus mulai memetakan mana yang kategori rahasia, mana yang tidak. UU ini memang disediakan untuk memenuhi hak masyara kat terhadap kebutuhan informasi, karena selama ini masyarakat termarjinalkan informasi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana Badan Publik itu menjadi lebih terbuka dan transparan. Memang yang kita khawatirkan menjadi kekhawatiran saya juga. Misal kan begini, kita tidak bisa menutup mata jika nanti dalam pelaksanaan UU akan ada unsur kepentingan luar yang masuk, untuk itu kita perlu hati-hati. Ambil contoh misalkan begini, UU ini didisain bahwa BUMN masuk menjadi kriteria Badan Publik. Kita tidak tau ala san apa yang mengharuskan BUMN masuk dalam kategori Badan Publik. Jika dilihat dari kategori Badan Publik, maka benar bahwa BUMN mendapat kan uang dari negara, tetapi uang itu dipisahkan. BUMN tidak tunduk pada

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

rezim PT maupun rezim pasar modal. Sehingga, tidak mutlak BUMN masuk kategori Badan Publik sebagaimana dalam UU ini. Coba kita bayangkan. Telkom itu BUMN kemudian dia terbuka, komunikatif, bisnisnya terbuka. Di satu sisi sektor-sektor privat yang mayoritas sahamnya orang asing misalnya menolak dan meminta Telkom tertutup. Ini akan aneh, kita sendiri suruh terbuka, orang lain suruh tertutup. Bisnisnya mana. Kita berarti menzolimi diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus hatihati, makanya kita harus selektif mana yang kita buka mana yang harus kita tutup. Untuk itulah kita harus benarbenar mempersiapkan informasi mana yang bisa dibuka dan informasi mana yang harus ditutup. Waktu yang tersisa inilah digunakan untuk saling mengingatkan baik TVRI Padang, Biro Humas atau Badan Publik lain. Persiapan itu harus dimulai dari sekarang, karena menyiapkan data itu tidak bisa instan seperti membuat mie yang hanya diberi air panas lalu siap saji. Mulai sekarang mari kita menyimpan data secara baik, dan untungnya pada saat UU ini disahkan, teknologi sudah memungkinkan dan harga perangkatnya sudah jauh lebih murah. Harga komputer saat ini sudah terjangkau. Jadi seperti tadi saya katakan azas足 nya di sini adalah mudah dan murah oleh sebab itu Badan Publik sebaiknya seperti Biro Humas nanti buka SMS Gate Way, sehingga untuk mencari informasi masyarakat tidak perlu datang cukup sms saja. SMS kan murah. Misal, jika ingin mengetahui kegiatan Gubernur, cukup sms saja. Karena informasi yang diminta termasuk dalam infor-

masi publik maka badan publik wajib menjawab karena ini pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung proses keterbukaan informasi, Depkominfo membantu membangun infrastruktur komunikasi melalui program USO (Universal Solution Obligation). Target USO 2009-2010 semua desa di Indonesia sudah masuk telpon. Nanti diharapkan masyarakat di pedesaan akan lebih mudah meng足 akses informasi. Kedepannya tidak ada lagi yang namanya orang Padang dan Merauke berbeda pengetahuannya. Kalau dulu orang ingin pintar harus ke Jakarta, atau kota-kota besar, nanti tidak lagi perlu ke kota besar. Oleh sebab itu ke depan permintaan informasi tidak harus secara fisik, bisa lewat email, akses internet, bisa lewat surat dan bisa menggunakan SMS.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

DALAM PELAKSANAAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK” 31 OKTOBER 2008 – DI STUDIO RRI BUKIT TINGGI SUMATERA BARAT

Nara Sumber : 1. DR. Suprawoto, SH, MSi Kepala BIP. 2. Ismet Aziz, SH. Wakil Walikota Bukit Tinggi. 3. Bustamar, S.Ag Dosen STAIN Bukit Tinggi Moderator : Dedy Penanya : 1. Nasrul/PNS (audience) 2. Lastaria Pararina, S.Ag (Audience) 3. Hendra Eka Putra /PNS (Audience) 4. Pak. Malin (Pendengar/melalui telepon) 5. Bapak. Akhyar/Kab. Agam ( pendengar/ melalui telepon)

Tuntutan akan keterbukaan dalam memperoleh informasi semakin mendesak seiring dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam Undang-Undang KIP disebutkan bahwa pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Kecuali informasi publik yang tertuang pada pasal 17 Bab V tentang Informasi yang dikecualikan. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar reformasi, yaitu transparansi. Meskipun untuk Sumatra Barat belum siap sepenuhnya, setidaknya proses menuju keterbukaan informasi sudah mulai disiapkan. Terutama untuk kesiapan konten, untuk SDM memang perlu dilakukan pelatihan. Dengan memulai dari keterbukaan informasi ini diharapkan masyarakat ikut memantau dan mengakses informasi secara terbuka, sehingga sistem transparansi menuju good govermance dapat tercapai.

Tanya Jawab: Apa latar belakang atau alasan dari Depkominfo untuk menghadirkan UU ini? UU ini sebenarnya bukan dari Kominfo atau pemerintah. UU ini sebenarnya inisiatif DPR. Jadi kalau jaman Orde Baru dulu hampir 90 persen UU atas inisiatif pemerintah, kemudian berbalik, sejak reformasi UU itu sebagian besar inisiatif DPR, termasuk UU Keterbukaan Informasi Publik ini. Sebetulnya paket dari DPR waktu itu yang mau disahkan adalah UU Pers, kemudian UU Penyiaran dan UU Keterbukaan Informasi. UU Pers dan UU Penyiaran sudah diselesaikan oleh DPR RI periode 1999-2004. Nah waktu itu UU Keterbukaan Informasi tidak selesai, kemudian tahun 2004 – 2009 periode DPR berikutnya digarap. Ampres atau amanat presiden

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah membahas UU ini dengan DPR. Ada sebuah perbedaan paradigmanya atau cara pandang kita, kalau dulu yang namanya informasi itu semua tertutup kecuali yang dibuka. Sekarang tidak. Dengan adanya UU ini, semua harus terbuka kecuali yang tertutup. Oleh sebab itu UU ini mengamanatkan masyarakat itu harus mendapatkan akses seluasluasnya tentang informasi. Karena apa ? Karena, di dalam paradigma ilmu komunikasi, sebetulnya kemiskinan itu bukan karena tidak punya lahan. Penelitian di Amerika Latin membuktikan, kalau menganut paradigma itu orang miskin dikarenakan tidak mendapat akses infomasi. Petani menanam pohon kelapa harus menunggu 15 tahun untuk memetik buahnya dengan harga yang murah, sementara pedagang sebagai penyalur dalam waktu singkat sudah dapat. Ini contoh dari tesisnya Oscar Lewis yang di Amerika Latin. Oleh sebab itulah kemudian negara-negara maju itu mendorong masyarakat untuk cepat maju dan negaranya transparan, di dorong ke arah good governance. Dengan adanya UU Keterbukaan Informasi kita patut berbangga. Inggris baru punya UU Keterbukaan Informasi tahun 2000 tetapi berlakunya 2004 jadi memerlukan waktu 4 tahun sosiali sasi dan persiapan. Dan yang penting di sini paradigmanya tadi, semua terbuka kecuali yang ditutup. Tujuannya agar masyarakat terlibat dalam setiap kebijakan publik. Di India sudah ada UU Keterbukaan Informasi tahun 2001, di sana masyarakatnya sampai ikut

ngontrol. Misalkan ada proyek pembuatan jalan, ketebalan aspal bestek itu katakanlah ketebalan 5 centi, masyarakat boleh mengukur itu, apa benar 5 centi. Masyarakat ikut terlibat partisipasinya di dalam setiap kebijakan publik, karena ini menyangkut publik. Sekarang sudah dimulai, dimana pejabat publik diwajibkan menyampaikan kekayaannya berapa, istrinya siapa, dan lain-lain. Artinya apa? Pejabat publik harus terbuka pada masyarakatnya. Nah. Ini salah satu yang diharapkan, tujuannya untuk keterbukaan informasi ini. Kemudian yang jadi persoalan itu, siapa yang harus terbuka. Rumah tangga apakah harus terbuka? tidak, rumah tangga bukan badan publik. Lalu siapa saja yang ma suk badan publik? Partai politik, Yaya san, kemudian juga LSM masuk dalam kategori Badan Publik. Selama ini LSM itu kalau mendapat dana dari luar nege ri, itu tidak pernah dibuka kepada pu blik. Apakah benar dapat dana? untuk apa saja? .Kemudian eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian lembaga-lembaga pemerintah yang mendapatkan dana APBN maupun APBD juga termasuk kategori Badan Publik. KNPI misalkan, KNPI itu dapat dana dari APBD, dari Pemerintah Kota Bukit Tinggi, masyara kat dapat bertanya uang KNPI untuk apa saja? KNPI wajib menjawab perta nyaan seperti itu, menjelaskan kepada publik dana tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja. Begitu juga dengan Yayasan-yayasan yang mengambil dana dari masyarakat, harus lebih transparan kepada publiknya.

Apa komentar Bapak Bustamar ten-

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

tang UU Keterbukaan Informasi Publik ini? Semenjak reformasi, kita ingin keterbukaan. Tapi transparansi bukan semuanya terbuka, memang tetap ada yang perlu tidak dipublikasikan, antara lain yang menyangkut kerahasiaan negara, yang menyangkut privasi sese orang. Artinya segala informasi yang tertutup adalah semua informasi jika disebarluaskan kemasyarakat akan menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Informasi seperti itu tidak perlu kita buka, tetapi yang terbuka itu yang betul-betul yang bisa diakomodir masyarakat yang juga betul-betul membantu masyarakat sekaligus juga masyarakat membantu pejabat publik atau pemerintah termasuk pemerintah daerah. Di Bukit Tinggi hal ini sudah kita lakukan, contohnya, di dalam pola pembangunan kita. Di kota Bukit Tinggi, kita tetap berangkat dari masyarakat dimana kalau kita melahirkan suatu program, diawali dulu dengan musyawarah di tingkat masyarakat, yaitu melalui musrenbang di tingkat kelurahan, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat kota, baru kita dibawa ke DPR. Dan setelah itu bukan diputuskan demikian saja, legislatif silakan meninjau kembali ke lapangan. Dia akan kroscek dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang kita putuskan. Dan itu kita dudukkan kembali dengan masyarakat, yang disebut dengan public hearing. Kemudian dari segi anggaran keuangan, sudah sejak awal di Bukit Tinggi, menerapkan “anggaran berbasis kinerja”. Untuk LSM atau Yayasan juga sudah dikondisikan, kalau kita

ingin membantu masyarakat, Yayasan harus buka rekening dulu di Bank, kita masukkan ke rekening mereka, setelah itu kita minta pertanggungjawaban, untuk apa uang tersebut? Misalnya bantuan untuk Masjid, olah raga, dan segala macam kegiatan-kegiatan ke senian. Mana rekening pengurus atau rekening panitia, kita masukkan ke Bank tertentu. Kita minta lagi pertanggungjawabanya untuk apa uang itu digunakan, jadi sudah kita giring demikian, sehingga masyarakat juga sudah tahu dan dia pun menggunakan nanti tidak melenceng kepada yang lain. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, jelas ini akan terjadi pergeser an-pergeseran tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan kami sejauhmana UU nomor 14 tahun 2008 ini menjamin pertumbuhan dan perkembangan moralitas bangsa kita, terkait dengan kebebasan informasi ini. Atas kelahiran UU Keterbukaan ini, sebenarnya keterbukaan badan publik mendapat jaminan hukum. Keterbukaan informasi ini sebenarnya sudah sangat lama diinginkan masyarakat. Terutama berangkat dari keterkungkungan mereka terhadap informasi dari badan publik di jaman sebelum reformasi. Ketika reformasi digulirkan, inilah sebenarnya yang diinginkan, tapi kan baru 2008 tanggal 30 April 2008 UU ini diundangkan, dan berlaku dua tahun kemudian. Ketika UU ini lahir apa yang diharapkan mayarakat itu sudah ada dokumen hukumnya. Pertanyaan kita adalah pertama apakah badan publik yang diatur UU ini sudah betul-betul

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

siap. Kalau Pak Wakil Walikota Bukit Tinggi mungkin kapasitas pembicaraan beliau tentu pemda Bukit Tinggi. Sementara kita lihat di materi UU ini tidak hanya mengatur eksekutif, tapi juga legislatif, yudikatif, termasuk Yayasan, Partai Politik dan lembaga-lembaga lain yang dikategorikan sebagai badan publik dalam UU ini. Sekarang sejauh mana kesiapan ini? Karena kesiapan itu berarti kesiapan melaksanakan undang-undang ini terkait dengan kelembagaannya, infrastrukturnya, SDMnya. Bagaimana ketersediaan SDMnya? sistem informasi? manajemennya, peng aturan informasi di badan publik? Selama ini kan hampir seluruh badan publik menyediakan website. Sebenarnya website ini kan sebagai sarana masyarakat publik untuk mengakses berbagai informasi, tapi selama ini informasi-informasi yang disediakan banyak informasi yang sudah lama, hampir tidak ada yang diperbaharui. Kemudian terkait juga dengan database dan sistem manajeman informasi setiap badan publik, Semestinya setiap badan publik kita memiliki data base yang terorganisir termasuk didalamnya komputerisasi, manajemen record, arsip yang dinamis, kemudian biaya, termasuk juga yang harus siap, itu adalah mental pelaksana dan pejabat publik itu. Jadi informasi yang tidak dikecualikan dalam UU ini, harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat dan ketika masyarakat atau publik memberikan semacam tanggapan, diperlukan kesiapan mental pejabat. Sosialisasi perlu diintensifkan, karena tingkat sosialiasi kebijakan-kebijakan kita selama ini sangat kurang.

Pertanyaan saya agak menyimpang. Banyak masyarakat yang miskin, pemerintah menanggulanginya de ngan memberikan dana untuk desa tersebut. Yang saya tanyakan di sini, banyak penyalahgunaan oleh pemuka-pemuka masyarakat. Dana tersebut diberikan sebagian, lainnya entah dikemanakan. Jadi bagaimana menanggulangi persoalan tersebut. Persoalan berkaitan dengan penyim pangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, kalau tadi disampaikan ada bantuan untuk masyarakat miskin kemudian ada yang menyalagunakan itu kalau menurut saya penyelesainnya harus di tingkat masyarakat. Awali dulu bersama segenap tokoh masyarakat tersebut. Kemudian setiap apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah masyara kat dirembukkan dulu bersama-sama, jadi keterbukaan itu juga harus kita lakukan. Seperti halnya kita ingin menetapkan siapa-siapa saja yang termasuk masyarakat miskin. Untuk bisa menentukan siapa yang miskin kita harus membuat dahulu kriteria miskin itu seperti apa. Berdasarkan kriteria tersebut, kemudian kita telusuri ke masyara kat bawah termasuk juga pengakuan dari pemuka masyarakatnya.Disini perlu pengecekan ke beberapa pihak. Selain itu, harus pula dijelaskan berapa dana yang harusnya mereka terima secara jelas, jangan sampai mereka menerima setelah mengalami potongan dari atas. Kalau itu yang terjadi, tidak akan bisa diselewengkan lagi, bantuan akan sampai kepada masyarakat.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Beberapa hari yang lalu saya melihat berita di media elektronik bahwa DPR RI sudah mensahkan UU Anti Pornografi. Jadi di sini saya melihat ada kontradiksi, di satu sisi kita melarang kebebasan yang berbau pornografi, sementara di dalam UU ini mengatur keterbukaan informasi. Kita bisa melihat situs apapun di dalam internet, mulai dari yang positif bahkan yang paling negatif. Jadi di sini yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kira-kira solusi/ kiat-kiat dari Depkominfo untuk mengatasi masalah ini. Kami sudah melihat di media televisi bahwasanya situs-situs porno ini akan diblok oleh pemerintah, sementara ini kita masih bisa melihat dan rasakan sementara generasi penerus bangsa kita masih butuh perhatian dari kita bersama yang sedang melaksanakan roda pemerintahan. Sepertinya ada kontradiksi dengan UU Pornografi. Yang satu sisi membatasi, yang satu sisi UU Keterbukaan Informasi. Jadi ini ranahnya beda. UU Keterbukaan Informasi ini digunakan untuk Badan Publik yang sementara ini tertutup. Seolah kontradiktif, sebenarnya tidak, jadi UU KIP ini ranahnya Badan Publik. UU Pornografi justru melin dungi masyarakat dari hal-hal yang berbau porno. Kedua Undang Undang ini tidak usah dipertentangkan. Kalau itu berkaitan dengan adat istiadat dan sebagainya itu tidak termasuk di dalam pornografi. Orang Papua pakai koteka ditangkapi, dipenjara, ya tentu tidak seperti itu implementasinya. Kemudian Kominfo sampai dimana usahanya untuk memutus situs porno? Jadi begini, kita punya tenaga. Setiap hari jumlahnya ratusan ribu, alamat-

nya berubah. Jadi bayangkan, bapak membuat software, itu yang namanya seks itu mesti diblok, repot juga. Yang namanya seks education, di situ justru hal-hal yang positif keblok. Tetapi repotnya begini, ambil contoh, misalkan kita membuat situs alamatnya misal “Ulama”, dalam benak kita kata “ulama”, isinya itu pasti hal-hal yang positif. Tetapi bisa saja orang menggunakan kata “ulama” untuk sesuatu yang jelek, yang isi situsnya ternyata porno. Orang bisa sesukanya membuat alamat situs. Jadi sulitnya di situ. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Caranya, ini tidak hanya tugas pemerintah, tapi masyara kat juga harus ikut membatu. Nantinya Kominfo akan mengeluarkan SK Kominfo bahwa orang yang masuk di warnet itu harus menunjukkan KTP. Biar nanti orang-orang yang akses internet dibatasi, oh umur sekian nggak boleh. Kemudian yang kedua, masyarakat ikut melindungi keluarganya, saat anak mengakses internet harus dalam peng awasan bapak-ibu. Saya juga sangat setuju, tidak ada pertentangan atau kontradiksi antara UU Pornografi dengan UU nomor 14 /2008 tentang keterbukaan Informasi ini. Cuma tadi ada rasa kekhawatiran. Jadi, itu kondisi yang betul-betul harus kita antisipasi. Untuk masalah situs porno baiknya harus kita kembali dulu, bahwa penanaman akidah harus diutamakan di dalam kehidupan keluarga kita. Kunci antisipasinya adalah dalam lingkungan rumah tangga itu sendiri. Firman Allah menyatakan“Hai orangorang yang beriman pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.” Jadi pengaturan itu ada dalam rumah

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

tangga. Harus kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga itu lah yang mengaturnya. Kami dengar tadi UU Keterbukaan ini bagus, tapi sejauh mana keterbukaan lembaga publik ini dan kesiapannya untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat. Kedua, seandainya lembaga publik itu tidak mau memberikan informasi, kepada siapa kami mengadu, atau ada semacam badan hukumnya. Ketika ternyata ada Badan Publik yang tidak bersedia memberikan informasi, hal pertama yang dilakukan pemohon adalah memberikan laporan ke pejabat atasnya. Kalau atasannya menguatkan, pemohon bisa masuk ke Komisi Informasi untuk dilakukan mediasi kemudian ajudikasi di luar peradilÂ an. Jika masih belum puas, pemohon informasi bisa ke Peradilan Tata Usaha Negara, jika dia bersengketa dengan lembaga Badan Publik pemerintahan. Jika pemohon bersengketa dengan Badan Publik non pemerintahan mengÂ ajukanya ke pengadilan negeri. Saya menyarankan di humas dibentuk suatu sistem bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi. Sebaiknya hal ini tidak langsung ditangani maÂ sing-masing dinas. Hal ini untuk menghindari jika ada orang yang pekerjaannya hanya mencari informasi saja, misal sekarang minta lalu dikasih kemudian hari berikutnya dia meminta lagi, hal ini pasti sangat menganggu. Untuk itu perlu ditunjuk suatu badan yang tugasnya hanya menyediakan informasi dan menyebarluaskan informasi. Jangan sampai Kepala Dinas Pertanian misal-

nya, pekerjannya hanya melayani orang bertanya. Yang ada nantinya si Kepala Dinas bukannya membuat konsep pertanian yang baik, tetapi hanya melayani orang bertanya. Saya dengar tadi masalah pornografi. Jadi yang lebih berbahaya lagi pak ini di media elektronik di TV terutama tayangan sinetron mengajarkan anakanak pacaran di sinetron-sinetron, itu kan porno juga. Seperti di Video game itu ada juga. Itu berpengaruh kepada anak-anak di daerah kabupaten. Kalau orang minang ini, ada tiga hukum yang dianut, hukum negara, hukum adat dan hukum agama. Sekarang dengan UU Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Daerah, antara lain bertugas mengamati konten TV. Oleh sebab itu sebenarnya UU Penyiaran itu bagus, nanti yang namanya stasiun TV nggak boleh nasional seperti sekarang ini, apa-apa disamakan dengan Jakarta. Nanti akan diatur, jika ada TV nasionalÂ pun harus bekerjasama dengan televisi-televisi lokal. Jadi jam-jam Prime Time sampai jam 09 nanti akan ada TV lokal Bukit Tinggi. Pada jam-jam tertentu itulah disiarkan program-program demi kepentingan masyarakat Bukit Tinggi. Kalau banyak tayangan TV yang dinilai tidak mendidik, atau jelek, kami mengÂ anjurkan kita semua, jangan menonton, nantikan ditutup sendiri, ratingnya akan turun

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

FORUM DISKUSI DAN DIALOG INTERAKTIF ”KESIAPAN BADAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK” DI STUDIO STASIUN TVRI NUSA TENGGARA BARAT 6 DESEMBER 2008 Nara Sumber : 1. DR. Suprawoto, SH, MSi Kepala BIP. 2. DR. Kadri, M.Si, Dosen IAIN Mataram 3. Dahlan Bandu, SH, M.Si Kabid. SKDI Dinas Perhubungan Kominfo Nusa Tenggara Barat, Moderator : Olan Penanya : 1. Ansory dari Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Abdul Latief (Audiens) 3. Penelpon (Romly di Perumnas) ) 4. Penelpon ( Muhir ) 5. Penelpon (Sumpeni) : Keterbukaan berasal dari kata buka. Terbuka yang berarti bahwa terjadinya perasaan toleransi dan keterbukaan hati yang merupakan landasan utama untuk berkomunikasi. Demokrasi memerlukan warga negara yang tahu masalah, jadi kalau masyara kat, katakanlah warga negara tidak tahu masalah yang dihadapi bangsanya maka itu bukan demokrasi yang bagus, artinya pejabat publik ada yang tidak terbuka untuk memberikan masyarakat agar tahu. Kondisi ini menjadi bagian yang sangat vital karena demokrasi memerlukan warga negara yang tahu masalah bangsa kita saat ini, jangan hanya pejabat publik, karena pejabat publik yang membuat program-program bangsa. UU KIP ini diharapkan akan menjadi sebuah undang-undang yang dapat menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik. UU KIP nantinya dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, yang akhirnya mampu mewujudkan Negara yang transparan dan efektif.

Tanya - Jawab : Apa yang melatarbelakangi pemikiran Keterbukaan Informasi ini harus diundang kan? UU KIP sebenarnya masuk paket reformasi di bidang komunikasi. Saat ini sudah ada 4 perangkat UU bidang komunikasi, yaitu UU Pers, UU Penyiaran, UU Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ke-4 UU tersebut sebetulnya mendorong agar kita menyadari bahwa informasi itu adalah hak masyarakat, karena informasi itu hak asasi manusia. Selain itu UU tersebut mengajak masyarakat terlibat baik dalam pengambilan keputusan

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

atau kebijakan yang di buat masingmasing Badan Publik.Dan yang terpenting masyarakat dapat ikut mengontrol pelaksanan kebijakan tersebut. Masyarakat harus tahu dan ikut partisipasi dalam pembangunan ini. Kemudian yang lebih penting adalah, UU ini mendorong untuk pemberantasan KKN. Jadi korupsi, kolusi dan semua itu diharapkan bisa ditekan. Dengan adanya UU ini nantinya masyarakat mendapat kemudahan dan cepat untuk mengakses informasi. UU KIP menjamin masyarakat mendapat informasi, karena UU ini mengharuskan setiap Badan Publik menyiapkan informasi setiap saat. UU KIP berlaku pada tahun 2010, maka waktu 2 tahun inilah yang harus dipergunakan sebaik-baiknya oleh Badan Publik untuk mempersiapkan semuanya, baik SDM pendukungnya, kolektif informasi dan sarana prasarananya. Dalam UU KIP dijelaskan informasi dapat dipilah, mana yang dapat dibuka mana yang tertutup. Masa persiapan inilah yang harus digunakan oleh Badan Publik untuk mengkategorikan informasi yang mereka miliki, yang bisa diakses dan yang bersifat tertutup. Untuk bisa memilih kategori informasi, maka harus merujuk pada pasal 17, dalam pasal dijelaskan pengkategoriannya. Ketika undang-undang ini diundangkan, badan publik harus terbuka tapi bagaimana dengan pejabat publik? Apa yang harus dikomunikasikan agar efektif ? Prasyarat komunikasi akan efektif apabila ada kesamaan diantara orangorang atau peserta komunikasi. Kalau

dalam konteks, di sini ada dua objek, dua identitas, yaitu badan publik dan publik (masyarakat). Otomatis mereka akan berada pada sisi yang berbeda meskipun memiliki tujuan yang sama. Maka salah satu prasyarat untuk membangun kesamaan dalam perspektif komunikasi efektif adalah dengan memberikan informasi, adanya keterbukaan, sehingga kedua belah pihak saling mengetahui. Dalam konteks itulah keterbukaan informasi publik dalam prospek hukum dan efektif sa ngat bagus. Terjadinya demo-demo dibeberapa tempat merupakan salah satu proses migrasi keterbukaan informasi publik. Bukan berarti demo tersebut harus dilarang, orang-orang demo itu adalah orang-orang yang mempertanyakan suatu hal. Yang disebut Badan publik itu bukan saja Badan milik pemerintah, tapi juga legislatif, LSM, Parpol. Jadi yang bisa dibilang badan publik adalah semua badan yang memperoleh dana dari pemerintah baik itu dalam negeri maupun dana dari luar. Semua lembaga, termasuk LSM, inilah badan pu blik yang dimaksud UU ini, oleh karena itu ke depan tidak ada satupun yang bisa ditutup-tutupi, karena semua informasi adalah hak masyarakat. Bagaimana membedakan informasi ini termasuk untuk publik atau rahasia negara? Dalam pasal 17 mengatur informasi yang dapat diakses dan mana informasi yang tidak dapat diakses. Jika ingin dibuat perbandingan setelah adanya UU KIP dan sebelum adanya UU KIP bisa dilihat jelas, dahulu semua informasi

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

itu bersifat tertutup untuk masyarakat kecuali yang terbuka, kalaupun dapat diakses hanya orang-orang tertentu. Inipun sangat minim dan sangat sulit, karena tidak ada sanksi bagi Badan Publik yang menyembunyikan informasi publik. Sekarang berbeda, semua informasi “terbuka” untuk masyarakat, kecuali beberapa informasi yang bersifat rahasia, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat yang dapat menghambat proses penegakkan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan meng akibatkan persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, merugikan ketahanan ekonomi nasional, mengganggu kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap rahasia pribadi.Selain itu juga termasuk informasi yang meng ungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat seseorang dan informasi momerondum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang bersifat tertutup, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. Bagaimana dengan informasi potensi kekayaan alam kita, tetap dipublikasikan atau disembunyikan? Untuk informasi mengenai potensi alam suatu daerah, batasan informasi yang dapat diakses umum, hingga saat ini masih menjadi masalah. Saat pembahasan UU di DPR ini sempat diperdebatkan, disatu sisi informasi kekayaan alam itu merupakan daya pikat investor, dan disisi lainnya informasi tersebut bisa menjadi ancaman Negara. Jika

ingin menengok ke Negara lain, UU mereka mencantumkan hal tersebut, ada beberapa informasi kekayaan alam yang memang tidak untuk konsumsi publik saat itu, namun bisa jadi dilain waktu informasi tersebut bisa dibuka untuk umum. Saya ingin mempertanyakan sejauh apa informasi mengenai kan dungan emas di NTB yang dapat di akses masyarakat. Karena selama ini masyarakat NTB tidak pernah mengetahui bagaimana cerita tambang emas tersebut, tiba-tiba pihak asing sudah masuk. Untuk hasil tambang memang tidak semua dapat dipublikasikan, karena sebagian memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misal dalam kasus penemuan lokasi tambang emas. Kalau tambang emas tersebut ditemukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan keilmuan yang mereka miliki, dan pada akhirnya informasi itu sampai dari mulut kemulut ke masyarakat lain. Jika seperti ini maka penyebaran informasi tambang emas tersebut tidak termasuk pelanggaran, karena masyarakat yang menemukannya. Hal tersebut akan menjadi masalah, ketika kandungan emas tersebut sudah menjadi milik Negara, dimana penemuan tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penelitian, sehingga didapat informasi detail mengenai penambangan emas tersebut. Dalam UUD 45 disebutkan semua sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, maka informasi yang didapat melalui depth research menjadi informasi publik yang

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

dirahasiakan. Mengapa? Karena jika tidak dirahasiakan, siapapun dapat menambang emas tersebut, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Negara dan khususnya bagi masyarakat sekitarnya sendiri. Mengenai pasal 5 ayat 2, seperti apa aplikasi dalam bentuk nyatanya? Terkait dengan informasi publik yang digunakan untuk kepentingan penulisan, misal pembuatan desertasi, karya ilmiah, tesis atau penulisan untuk kepentingan sendiri maupun yang akan dipublikasikan, harus jujur dengan mencantumkan sumber informasi nya. Hal ini diatur dalam pasal 5, hal ini terkait dengan perlindungan hak karya intelektual. Contoh, hasil penelitian tidak bisa dibuka untuk umum jika belum mendapatkan ijin dari pembuat penelitian tersebut, terkecuali hanya penggalan informasi saja, tidak secara keseluruhan hasil penelitiannya. Sebuah penelitian itu adalah hak milik orang lain, hasil kekayaan intelektual seseorang yang harus dihargai. Mengenai HaKI ini di atur dalam UU HaKi. Pasal 35 ayat 1 tercantum setiap pemohon informasi publik dapat meng ajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat. Saya tidak ingin nantinya kebebasan publik dalam menyampaikan informasi terlalu terbatas, karena kesiapan hukum saat ini belum siap. Jika kemudian hari ada sengketa, misal pemohon informasi mengatakan bahwa informasi yang dia minta tergolong informasi yang dapat diakses

umum, sedang Badan Publik menyata kan informasi tersebut tergolong informasi yang dirahasiakan, maka yang harus dilakukan adalah dengan meng ajukan keberatan pada atasan pejabat yang mengelola informasi. Jika tetap menemukan kebuntuan dapat menghadap pada Komisi Informasi yang ada di setiap provinsi daerah, jika tetap menemukan kebuntuan bisa mengajukan keberatan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau mengajukan ke Pengadilan negeri (untuk kasus Badan Publik non Pemerintah) Pengawasan pada media-media yang ada. Jadi dikemanakan media kita? Sekarang menjadi tidak jelas. Untuk Kontrol pers bisa dilakukan oleh media watch, organisasi profesi atau Dewan Pers. Fungsi media watch ini adalah sebagai kontrol masyarakat dan UU KIP secara otomatis mendu kung fungsi media watch. Masyarakat dapat mengaktulisasikan apresiasinya melalui media watch. Menyangkut UU KIP ini disini apa yang dimaksud dengan keterbukaan atau transparan? Menurut bahasa, transparan itu adalah terbuka, dapat dilihat umum, artinya tidak ada lagi batasan mengenai apapun untuk memperoleh informasi. Dalam UU KIP keterbukaan tidak diartikan bahwa semua informasi itu bisa digunakan atau dibuka sesukanya, tapi ada batasannya. Dalam UU dijelaskan informasi apa saja yang dapat diakses dan informasi yang tidak dapat diakses. Dalam konteks komunikasi ada be-

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

berapa informasi yang memang lebih baik tidak di buka ke publik, yaitu informasi yang mempunyai konsekuensi bagi hancurnya tatanan komunikasi. Seperti kita lihat saat ini, kencenderung an masyarakat kita lebih senang mengkonsumsi informasi yang terkait privasi orang lain.Buat sebagian besar masyara kat kita, informasi tersebut lebih menarik, apalagi jika bisa digunakan untuk merusak orang lain. Dan sangat jarang masyarakat kita menuntut hak-haknya untuk mendapat informasi yang se sungguhnya. Mereka lebih senang ingin tahu bagaimana kehidupan privasi seseorang pejabat publik atau publik figur dari pada mereka ingin memahami amanah-amanah mereka atau hakhak mereka yang harusnya dijalankan oleh pejabat publik. Seperti kasusnya KPK, Al Amin begitu transparan. Namun, bagi umum transparannya sudah berlebihan,tidak saja mempublikasikan permasalahan lembaga dengan Al Amin, tapi sudah memasuki ranah privasi Al Amin, yang akhirnya melanggar hak asasi manusia. Benar media massa itu adalah ruang publik, tapi penggunaannya tentu ada etikanya. Etika itulah yang harusnya digunakan sebagai panduan kerja wartawan. Ada batasan-batasan dimana hak pembicara, dalam hal ini Al Amin di hargai. Misal, untuk mendapatkan informasi si wartawan menunggu di depan rumah Al Amin hingga bermalam-malam, itu sudah mengganggu privasi orang, tentu itu tidak dibenarkan, karena ranah tersebut bukan lagi ranah publik.

Sejauh mana batasan keharusan keterbukaan suatu lembaga tanpa harus mengorbankan asas lembaga itu sendiri? Garis besarnya selama informasi itu memang harus disebarluaskan, maka wajib bagi Badan Publik untuk mempublikasikannya tanpa harus diminta oleh masyarakat, misalnya informasi mengenai akan adanya badai besar, ini wajib diberitahukan, kalau tidak maka Badan Publik tersebut mendapat sanksi. Kemudian informasi yang wajib di umumkan secara berkala seperti informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik, laporan keuangan, daftar informasi publik yang berada dibawah kekuasaannya, rencana proyek, dan lain-lain. Sedang informasi yang dikecualikan bersifat rahasia didasarkan pada pertimbangan mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dapat merugikan banyak orang jika disebarluaskan.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Forum Diskusi dan Dialog Interaktif Penyerapan Pendapat Umum Tentang “Kesiapan Badan Publik Dalam Pelaksanaan UU KIP” Melalui RRI Mataram di Selong Lombok Timur 6 Desember 2008 Nara Sumber : Penanya :

1. DR. Suprawoto, SH, MSi (Kepala Badan Informasi Publik) 2. Ir. Abdul Magrib Djaffar, Msi (Purek I Universitas Gunung Rinjani) 3. Drs. H Muhasin (Asisten I Sekda Kabupaten Lombok Timur) 1. Tahir Royaldi, ASKUM (Asosiasi Sopir Kendaraan Umum) 2. H. Sabaruddin, (PGRI Kab. Lombok timur) 3. Yunus, S.pd, (PGRI Lombok Timur) 4. Djuarno (Mahasiswa, BEM UGR) 5. Uci (Badan eksekutif Yayasan Pancor) 6. Ardi Rahim

Informasi pada masa sekarang ini menempati urutan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan informasi orang bisa hidup. Bercermin dengan Ibu Kota Indonesia, Jakarta, informasi bisa dijadikan salah satu komponen mata pencarian, dengan menjual informasi orang bisa memperoleh pendapatan, mendapat kan harta yang berlimpah. Oleh karena sedemikian pentingnya informasi ke depan, maka kita harus dapat mengelola informasi sebaik-baiknya dengan sistem keterbukaan sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 45. UUD 45 khususnya pasal 28 F telah memberikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengakses atau mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu setiap warga Negara dijamin haknya untuk memperoleh informasi secara transparan, mudah, cepat dan murah. Sebagai perwujudan dari UUD 45 inilah UU KIP dikeluarkan. Setiap hari kita dijejali dengan informasi melalui koran, televisi, radio bahkan melalui mulut ke mulut. Kalau kita tidak bisa saling menjaga dengan baik maka informasi akan menjadi hal yang sangat negatif dalam kehidupan kita. Informasi yang transparan dan akuntabel inilah yang membantu untuk mengcross check kebenaran informasi yang kita dapat dari media massa. Keterbukaan informasi ini harus dimanfaatkan untuk mencapai masyarakat yang terdidik, sehingga mampu menjadi bangsa yang maju. Tanya-Jawab Informasi apa saja yang dapat di akses publik? Dalam UU KIP, informasi publik dikategorikan menjadi 4 jenis informasi. Pertama, informasi yang tersedia setiap saat. Misalkan, ada murid sekolah datang ke Humas di sini untuk meminta data nama-nama Bupati Lombok dari yang

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

pertama hingga Bupati yang aktif saat ini. Informasi itu harus tersedia setiap saat, karena ini merupakan data yang berada di bawah wewenang humas. Merupakan kewajiban humas untuk membuat dokumentasi informasi tersebut. Kedua, informasi serta merta, yaitu informasi yang wajib diberitahukan Badan Publik kepada masyarakat karena menyangkut hajat hidup orang ba nyak. Misalkan, BMG tahu bahwa ada bencana, ada potensi tsunami, maka wajib bagi BMG untuk segera menginfomasikan pada masyarakat. Jika informasi tersebut tidak disampaikan baik sengaja atau tidak sengaja, se hingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain maka pihak BMG akan mendapat sanksi. Pemberian sanksi ini pun tertulis dalam UU, namun teknis pelaksanaannya diperlukan Peraturan Pemerintah yang sedang diselesaikan saat ini. Ketiga, informasi Berkala, yaitu informasi yang disediakan berdasarkan periodik. Contohnya informasi rencana kerja Badan Publik, hasil keputusan Badan Publik dan data yang berada di bawah penguasaannya. Badan publik sebulan sekali harus melaporkan kiner ja sistem keuangannya. Mereka harus menginformasikan darimana mendapatkan dana dan untuk apa saja dana tersebut. Keempat, informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, juga mengganggu perekonomian nasional. Bagaimana dengan informasi yang menyangkut data pribadi orang?

Informasi yang menyangkut hidup seseorang dimasukkan pada informasi yang dikecualikan, hal ini terkait de ngan hak azasi manusia, jika dilanggar akan kena sanksi pelanggaran hak asasi manusia. Maka bisa dilihat dengan adanya UU ini justru akan semakin tegas informasi mana yang perlu dirahasiakan, mana yang perlu dilindungi, kemudian mana yang harus dibuka. Kondisi saat ini lebih sering terbalik, informasi yang seharusnya ditutupi malah dibuka, sehingga melewati batas privacy orang lain. Batasan privacy juga bisa dilihat pada kasus bahwa pejabat publik harus menyampaikan berapa besar gaji yang diterima. Informasi itu bisa diberikan pada publik, karena publik sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Berbeda jika ditanyakan, gaji tersebut digunakan untuk apa saja, itu sudah masuk dalam ranah pribadi. Suatu hal yang menarik apakah pejabat publik siap terbuka tapi dalam konteks tidak telanjang? Permasalahan yang kita hadapi sampai dengan sekarang ini banyak diantara badan-badan publik kita yang belum terbuka sesuai yang diharapkan masyarakat dan yang digariskan oleh UU. Contoh mengenai tarif pembuatan KTP, SIM, Kartu KK, Paspor dan sebagainya, itu sudah ada ketentuannya, berapa yang harus dibayar masyarakat. Dan menjadi keharusan Badan Publik menginformasikannya, baik ditempel ditempat-tempat umum atau dicantumkan dalam situs atau disiarkan di radio dan televisi.Ketika bapak masuk di

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

kantor ada kemungkinan daftar itu ada, tetapi aplikasinya belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah peluang dengan terbitnya UU No. 14 tahun 2008 ini. Ada beberapa inti persoalan dalam UU itu, yaitu setiap masyarakat sebagai pengguna pelayanan informasi memperoleh kesempatan untuk mendapat informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang diminta dan sesuai de ngan aturan perundang-undangan. Sejauh apa makna transparansi dalam UU KIP? Transparansi adalah keterbukaan bukan berarti buka-bukaan, tetapi ada batasan informasi yang terbuka dan ada yang memang mesti ditutup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan inilah dalam artian relatif sesuai de ngan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian salah satu instrumen untuk mengukur transparan itu sudah berjalan atau tidak dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat. Sekarang demo mahasiswa, demo aktivis dilakukan untuk menuntut keterbukaan, ini artinya bahwa kepercayaan rakyat itu masih belum optimal kepada pelaksana pemerintahan ataupun kepada pelaksana lembaga yang lain. Keterbukaan itu juga terjamin bila ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan dilihat dari adanya inisiatif yang banyak dari masyarakat. Menurut Bapak bagimana partisipasi masyarakat saat ini? Kita bandingkan dengan kondisi dahulu, sistem partisipasi masyarakat sa

ngat kecil, karena lebih banyak di drive dari atas (top down system). Masa transisi ini masih berfluktuasi antara sistem top down dan buttom up. Dengan UU KIP ini kita akan mendorong sistem buttom up lebih dominan, dengan demikian partisipasi masyarakat akan lebih banyak berperan. Dengan adanya UU ini ada peluang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Bagaimana akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban pemerintah, pertanggungjawaban badan publik seperti, Lembaga LSM atau Yayasan dan sebagainya? Sesuai kenyataan dilapangan akun tabilitas Badan Publik kita masih rendah. Lihat saja ketika ada bantuan sosial dari luar negeri kita tidak tahu, lalu bagaimana cara mencari informasi tersebut? Informasi tersebut sulit untuk diungkapkan, karena cenderung untuk ditutup-tutupi. Bahkan wartawan yang mempunyai tugas sebagai kontrol sosial sulit mencari informasi itu. Sehingga wartawan pun mempergunakan istilah taktik untuk mencari informasi, dengan menggunakan kata-kata tengah, ”me nurut keterangan pejabat yang enggan disebutkan namanya” atau “menurut sumber yang kompeten” untuk melengkapi informasinya. Tapi yang terjadi informasi tersebut menjadi seperti gossip, kebenarannya diragukan. Jadi informasi harus terbuka dalam batasbatas atau koridor yang memang seharusnya. Menurut saya penutup keran keterbukaan informasi publik saat ini adalah Yudikatif pak. Kenapa? karena Sistem

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

infomasi Manajemen saja tidak pernah terbuka dari pusat sampai sekarang pak. Tapi dengan timbulnya UU KIP saya harap para pemegang kebijakan sekarang lebih transparan. Jadi bagaimana masyarakat mengakses informasi dengan benar sepanjang pejabat itu sendiri mampu terbuka terhadap masyarakat itu sendiri. UU KIP didesain untuk mempercepat proses menuju good govermance, yang memberikan pelayanan maksimal untuk rakyatnya. Ada baiknya kita flashback ke belakang, pemerintahan saat ini sudah mengalami kemajuan. Ambil contoh KPK sudah banyak meng足 ungkap kejahatan-kejahatan korupsi yang sejak dulu tidak bisa diungkap. Itu sebuah kemajuan, yang harus terus di足 tingkatkan. Perubahan itu tidak bisa dilakukan semudah membalik telapak tangan, karena itu UU KIP sudah disyahkan 30 April 2008, tapi penerapannya di pending hingga 2010. Masa dua tahun ini sengaja diberikan untuk mempersiapkan segalanya, baik konten informasi, SDM, sarana prasarana dan juga mental pejabat Badan Publik. Jika serta merta dilaksanakan 2008 juga sudah pasti stagnan, seperti kasus di Thailand. Kita tidak mau UU KIP ini gagal. Dalam undang-undang ini diatur sanksi bagi Badan Publik dan pengguna informasi, sehingga bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksi ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dua belah pihak. Sebagai Badan Publik dia harus melayani masyarakat yang membutuhkan informasi sebaikbaiknya, sedang untuk pengguna informasi tidak bisa semena-mena men-

yalahgunakan informasi. Informasi bisa meraih sesuatu yang diinginkan, baik dalam bentuk me足raih materi, mendapatkan kesempatan kerja atau mendapatkan bantuan. Tapi dilapangan informasi tersebut sulit didapatkan. Sering SD yang seharusnya mendapat DAK ternyata dialihkan ke SD yang tidak berhak mendapat. Tolong dengan hormat bantuan-bantuan ini supaya terbuka, sehingga masyara足 kat kita bisa menikmati apa yang diharapkan. Tidak bisa dipungkiri informasi itu memang mahal. Ambil contoh; begini kalau petani mau cari informasi dari Koran, maka si petani harus menyiapkan dana untuk membeli Koran tersebut. Bagaimana untuk daerah terpencil, akan sulit mencari maka dia harus membelinya di kota. Saya sepakat kalau informasi itu mahal. Dalam tesis Osca Levis dikatakan bahwa orang menjadi miskin itu sebenarnya bukan karena tidak memiliki lahan, bukan karena tidak punya modal, tapi tidak mempunyai akses informasi itu. Karena sulit mendapatkan akses informasi akhirnya menjadi miskin. Oleh sebab itu dengan adanya UU hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. UU KIP harus dapat mempercepat, mendorong, memaksa orang terbuka. Seperti kasus dana bantuan sekolah tersebut harus transparan sekolah-sekolah mana saja yang menerimanya, berapa besar dana yang dikucurkan, lalu dibuat laporan keuangan dan laporan tersebut harus dapat diakses. Jika informasi tersebut ditutupi maka Badan Publik tersebut melanggar UU KIP dan akan dikenakan

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

sanksi. Ada 2 tahun diberikan untuk mengubah sikap perilaku para pejabat. Kalau pusat telah diberikan contoh de足 ngan terobosan yang dilakukan KPK. Bagaimana dengan di Lombok Timur? Masih banyak dilapangan kedapatan beberapa Badan Publik tidak siap dengan keterbukaan. Perubahan itu membutuhkan waktu dan tekad untuk berubah. Untuk menyelaraskan langkah, kita harus memiliki komitmen bersama, baik rakyat maupun pemerintah. KKN itu tidak pernah berjalan sendiri mesti mempunyai kawan untuk kongkalikong, minimal bendahara atau pimpro. Untuk itu kita harus mempunyai komitmen bersama untuk mengubah perilaku aparat itu, baik dari tingkat di pimpro sampai tingkat pelaksana kegiatan. Dan bapak bupati saat ini telah berkomitmen terhadap standar yang diterapkan. Ketentuan yang telah disepakati bersamalah yang dijalankan, misal dalam suatu proyek tidak serta merta seseorang menunjuk seseorang atau suatu yayasan sebagai pemenang tender, tapi melalui proses seleksi tender terbuka. Untuk mengubah perilaku pejabat saat ini ternyata perlu ada upaya komitmen dan keterbukaan. Apakah ada juga kajian dari perguruan tinggi, selain dua hal tersebut? Lalu harus dalam posisi apa agar pejabat publik bisa lebih terbuka? UU nomor 14 tahun 2008 ini akan lebih efektif jika ada beberapa faktor yang bisa dipegang oleh bangsa ini. Pertama; adalah dia harus punya moral

bangsa. Moral bangsa ini menjadi pilar bagaimana martabat suatu bangsa di mata bangsa lainnya. Kedua; adalah relevansi dan akuntabilitas. Saya gambarkan satu persatu mulai dari moral bangsa. Moral bangsa merupakan modal dalam mencapai mayarakat madani dan demokratis. Saat ini kita selalu mendegar kata-kata Iman dan taqwa, tapi taqwa yang mana yang kita gunakan. Saya katakan bahwa dakwah-dakwah yang selama ini kita lakukan gagal, karena hingga saat ini kita tetap mendengar terjadinya kasuskasus yang merupakan penyakit bangsa, misalnya tawuran antar mahasiswa satu kampus, perang suku, demo anar足 kis, dan lain-lain. Ketiga; harus ada rasa memiliki efisiensi dan kesinambungan. Rasa memiliki yang efisiensi dan kesinambungan ini harus dimiliki bangsa ini. Kalau tidak punya rasa memiliki maka tidak akan ada pembangunan yang ikhlas oleh lembaga publik. Contoh dalam kasus informasi publik yang dimiliki pejabat-pejabat publik, jika pejabat tersebut tidak ada rasa memiliki terhadap bangsa ini maka apapun yang dikuasai akan disembunyikan, dia tidak akan memberikan kepada siapasiapa. Harusnya informasi tersebut disampaikan kembali ke masyarakat, selama informasi itu tidak berakibat buruk rasanya masyarakat berhak untuk mendapatkannya. Sejauh mana konsekuensi dan ke足 siapan pejabat publik menyongsong pelaksanaan UU KIP ini?, sedangkan kita sama-sama mengetahui terjadi足 nya kebobrokan dalam pemerintahan.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Awalnya kita ingin segera dilaksanakan UU KIP ini, begitu disahkan langsung implementasi. Setelah urun rembuk kita sepakat pelaksanaan hingga nanti 2010. Waktu dua tahun ini kita gunakan untuk mempersiapkan segala足nya, dari SDM, sarana prasarana, bahkan mental pejabat. Negara maju seperti Inggris saja butuh waktu 4 tahun untuk benar-benar mengadopsi Undang-Undang mereka. Kita lihat saat ini keterbukaan lebih baik, dulu kejelekan itu disembunyikan, tidak ada yang berani mengungkapkan, sekarang sudah jauh berbeda. Informasi semakin transparan, ini sudah banyak dibuktikan. Nyatanya pejabat-pejabat sekarang lebih berhati-hati, karena apa yang mereka lakukan selalu menjadi sorotan masyarakat. Diibaratkan pejabat sekarang hidup dalam aquarium transparan, yang dari sudut manapun dapat dilihat gerak-geriknya.

Sengketa Informasi Publik, menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Anggota Komisi Independen pusat terdiri 7 orang, untuk provinsi atau kabupaten/Kota beranggotakan 5. Jumlah anggota itu tidak semua dari unsur pemerin足tah, tapi juga dari unsur masyarakat. Ini independen, siapapun bisa menjadi anggota komisi, mahasiswa pun bisa ikut mendaftar.

Saya ingin mengusulkan agar pihak Badan Komunikasi dan Informatika membentuk lembaga independen yang mengontrol jalannya UU KIP supaya nantinya Badan Publik lebih efektif menjalankan UU KIP. Masyarakat tidak ingin ada perselingkuhan pada Badan Publik, baik dari eksekuitf, legialtif, yudikatif atau LSM. Kami mengharapkan mahasiswa sebagai kontrol power bisa menjaga, mengimplementasi UU KIP. Untuk masalah independensi, nanti ada Komisi Informasi independen yang dibentuk di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Komisi Informasi ini bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

FORUM DISKUSI DAN DIALOG INTERAKTIF IMPLEMENTASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEPTEMBER 2008 – DI STUDIO TVRI SULAWESI UTARA Nara Sumber :1. DR, Suprawoto, SH, Msi 2. Toar Palilingan. SH, MH 3. Drs. Joutje Kumajas 4. Drs. Max Rembang, Msi Moderator : Debby Wulur Penanya :

Tanya Jawab UU Keterbukaan Informasi Publik ini, seberapa penting perlu diundangkan? Di negara demokrasi, ada satu indikator bahwa keterbukaan merupakan sebuah keharusan. Terutama setiap kebijakan yang menyangkut publik harus terbuka, karena kebijakan tersebut langsung dirasakan oleh publik. Di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, sampai India, Thailand, dan Philipina sudah punya UU Keterbukaan, hanya mereka berbeda. Perbedaan bedanya begini, kalau di Amerika, Inggris dan Jepang, ketika UU Keterbukaan Informasi Publik belum ada, Undang-Undang Dasar negara dan Undang-Undang privasi sudah ada. Kalau di negara kita UU Keterbukaan sudah ada, sedang yang Undang-Undang privasi belum ada. UU ini kan inisiatif DPR, DPR berpendapat pemerintah/eksekutif ini harus terbuka, karena pengalaman Orde baru kemarin. Jadi produk Undang-Undang merupakan semangat jaman yang menuntut keterbukaan. Paradigma pada jaman Orba semua tertutup kecuali yang dibuka. UU Keterbukaan Informasi paradigmanya semua terbuka kecuali yang ditutup. Siapa yang berkewajiban memberikan keterbukaan informasi? Yang berkewajiban memberikan informasi adalah Badan Publik. Awalnya me nurut DPR yang disebut dengan badan publik hanya pemerintah saja. Saya sebagai wakil dari pemerintah waktu itu berfikir, diskusi dengan pak Ramly, apakah di negara yang perlu dibuka informasinya hanya pemerintah/eksekutif saja. Bagaimana dengan partai politik, legislatif, yudikatif dan LSM dianggap bersih. Lalu kita sepakat yang disebut dengan badan publik adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, LSM dan badan-badan lainnya atau lembaga yang mendapatkan kucuran dana dari APBN atau APBD atau dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Kita berfikir kalau ingin negara ini baik langkah awal adalah keterbukaan. Semua yang menyangkut publik, baik anggaran APBN maupun APBD harus terbuka ataupun semua informasi yang menyangkut publik. Begitu juga dengan lembaga yang menarik dana dari masyarakat, contoh TVRI, TVRI menarik dana dari masyara kat, maka kewajiban TVRI menyampaikan kepada masyarakat untuk apa saja dana

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

tersebut. Keterbukaan informasi publik ini sebenarnya memberikan akses kepada masyarakat untuk mengontrol juga ikut partisipasi, mulai dari perencanaan suatu proyek hingga proses pelaksanaan proyek tersebut. Hak publik untuk mengetahui perencanaan karena berkaitan dengan keputusan kebijakan publik. Seberapa besar UU ini akan mempengaruhi keterlibatan publik dalam segala kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai partisipasi masyarakat. Butuh waktu cukup lama untuk menggolkan UU KIP ini. Saya optimis adanya Undang-Undang ini merupakan bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk menu足 ju good governance. Undang-Undang ini baru efektif dilakukan 2 tahun kemudian, yaitu 2010. Sehingga kita bisa melihat kesungguhan pemerintah dan Badan Publik dalam dua tahun kedepan. Dengan sosialisasi dan persiapan yang matang dari semua Badan Publik, saya optimis UU ini bisa berjalan. Jika sudah berjalan, otomatis tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat. Tapi perlu diingat, disatu sisi tingkat partisipasi itu tergantung dari kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. Kalau Badan Publik sudah terbuka, tetapi masyarakat tidak bisa mengoptimalkan maka tidak akan berjalan mulus. Karena itu, sosialisasi itu penting untuk mengajak masyarakat turut berpartisipasi mengontrol jalannya pemerintahan.

Ada sedikit masalah, sekarang kan eranya keterbukaan, tetapi tetep ada hal-hal yang seharusnya dirahasiakan/ tertutup. Apa ini menjadi persoalan ? Ini diserahkan ke masing-masing publik, mereka harus menterjemahkan sendiri apa kira-kira yang harus dibuka dan informasi apa yang seharusnya menjadi rahasia dan nanti juga perlu standarisasi mengenai kategori informasi yang dirahasiakan. Apa lagi nantinya, kita tahu UU ini dalam proses kejar-kejaran dengan UU Kerahasiaan Negara. Kita patut bersyukur pemerintah dengan segala niat baiknya untuk menunjukkan kesungguhan dalam membuka informasi. Selama ini pers menjadi kontrol, tapi dengan adanya keterbukaan informasi publik ini artinya publik juga bisa langsung untuk turut serta dalam kontrol. Bagaimana pers melihat keterbukaan informasi publik ini ? Memang kami dari kalangan pers tentu sangat berbahagia karena ada tambahan payung hukum disam足ping ada payung hukum no 40 tahun 1949. Disinilah terlihat keterbukaan itu memang menjadi kebutuhan kita, se足 hingga tentunya dari kalangan pers juga disamping terlindungi di UU No. 40 pers tetap bisa melaksanakan tugas sesuai dengan No. 14. Karena sekarang tidak ada lagi istilah dari pemerintah, Departemen atau BUMN, ketika kita hendak akses informasi untuk kepen足 tingan publikasi tidak ada alasan lagi buat mereka berkilah ketika diminta informasi. Sesuai UU ini ada sanksi, ada delik aduan jika ada Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Cuma barang kali dibalik kebahagiaan itu juga tentu ada catatan kecil juga bagi kalangan pers, UU ini juga bisa menjadi jerat bagi kita dan jebakan-jebakan untuk kalangan wartawan, karena dalam UU ini juga diatur jika ada penyalahgunaan informasi kita bisa kena delik aduan.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Untaian Opini Publik BAB II.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

WAWANCARA DENGAN PEJABAT PEMERINTAH, LEMBAGA, MASYARAKAT DI KALIMANTAN BARAT

(1) Narasumber : Marssyanus Jabatan : Kepala Bappeda Prov. Kal bar Bagaimana kesiapan pemerintah daerah setempat dalam pelaksanaan UU KIP? Saya belum baca apa muatan UU KIP ini, tapi kalau memang ada yang pantas diinformasikan kepada publik itu memang sangat pantas untuk diinformasikan dan itu selama ini kami dengungkan apa yang pantas untuk masyarakat kita lempar ke masyarakat jadi kita tidak boleh menutup-nutupi. Misalnya mengenai PBB, apa sih yang mau dikerjakan pemerintah kita tidak boleh menutup-nutupi karena kita bangun sendiri tidak mampu kok. Memang tidak semua kita buka, saya yakin di sini mengatur yang boleh dan apa yang tidak boleh dibuka. Menurut bapak apa kategori informasi yang diberikan kepada masyarakat dan kategori yang tidak boleh dinformasikan kepada masyarakat ? Kalau informasi, ini dalam konteks perencanaan ya, yang akan melibatkan masyarakat perlu kita informasikan, mereka bisa mengendalikan atau memantau apa sudah benar kerjanya demikian.

Selama ini informasi itu diakses kemana pak ? Untuk mencari wadah itu memang agak sulit, waktu itu kami coba lewat BKIK Kalbar.go.id tergantung siapa adminnya. Memasukkan kedalam. Kalau masyarakat ingin tahu masalah informasi pembangunan mereka silakan datang saja ke sini. Pintu akses informasinya siapa saja ? Siapa saja, karena disini kan ada beberapa bidang teknis, semua orang, saya yakin orang akan konsen pada satu masalah, tidak akan ada orang dari A –Z yang mau konsentrasi itu, bukan profesional namanya. Yang saya maksudkan begini, kalau ada orang pemerhati masalah ekonomi tentunya akan fokus ke ekonomi, pemerhati pada masalah pemberdayaan perempuan dia akan memfokus pemberdayaan perempuan, jadi jangan sampai pemerhati pemberdayaan perempuan besok pemerhati jalan, lusa jembatan, menurut saya itu kurang pas. Kalau kita mau bicara profesional tadi, seorang pemerhati mi salnya, masyarakat perlu informasi apa yang diinginkan, jangan semua mau. Apakah perlu Perda sebagai landasan pelaksanaan UU KIP ini ? Sudah pernah ada perda transparansi, sudah ada sebelum ini.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Penerapannya sejauh mana pak ? Nah, itu dia tergantung bagaimana, tapi transparansi kami sudah mau kami buka, gaungnya sudah lama. Badan publik sendiri bagaimana ke siapannya ? Siap saja, buktinya mereka mau kasih informasi apa yang mau dikerjakan ke depan. Mengenai proses, saya sendiri bingung harus melewati lorong-lorong ini-itu tapi kan tidak semua orang bisa masuk. Untuk menanyakan informasi saya harus ke mana pak ? Instansi pemerintah, kan kami dibatasi UU atau PP yang mengatur struktur organisasi dan ada bidang-bidang tugasnya. Memang untuk yang itu belum ada diatur dalam peraturan perundangan Front Office. Setelah dari Satpam ke bagian TU ke mana lagi pak ? Apa yang dibutuhkan, butuh masalah pembangunan sosial kami antar ke yang menangani masalah sosial, ekonomi akan kami antar ke bidang ekonomi. Kalau mau lihat progres pembangunan kami antar ke pengendalian. Jadi data itu disimpan di masing-ma sing bagian? Untuk tahun berjalan ya, karena yang dibutuhkan orang kan yang sedang berjalan, tahun-tahun kemarin kan tidak peduli. Itu kami punya UPT data. Jadi kalau yang sudah lewat tahun kemarin, ada di UPT Data. Yang masih berjalan ada di masing-masing bidang.

Jadi data base itu sebenarnya ada di UPT Data? Ada di UPT Data Kalau ada orang yang datang, apa ada syarat khusus untuk mendapatkan informasi itu ? Sampai saat ini kami belum membuat syarat khusus kalau hanya untuk dilihat, tapi kalau untuk kebutuhan komersial yang kami tahu akan dikomersialkan, kami minta surat ja ngan sampai dia menyalahgunakan informasi, misalnya Tata Ruang. Anda dari mana, untuk apa. Jadi untuk mendapatkan informasi harus ada surat resmi pak ? Harus ada surat resmi dong, kalau semua orang 4 juta, infokom mana mampu melayani. Jadi kalau keterbukaan informasi kita artikan begitu, 4 juta boleh masuk ke sini, kan repot. Kalau 4 juta masyarakat Kalbar harus kita buka informasi silakan datang, apa yang ka lian mau, tentu ada etika. Mereka datang dengan surat resmi, diarsipkan tidak surat tersebut atau se kedar tahu, surat dikembalikan ? Kita arsipkan di bidang-bidang yang memberikan informasi itu, karena setiap tahun kita tahu jumlah berapa orang untuk tahun ini ke tempat kita. Kami selalu arsipkan, berapa banyak informasi yang kami berikan. Selama ini paling banyak informasi tentang tata ruang. Yang mengkonsumsi informasi Tata Ruang itu siapa saja ? Mahasiswa, perusahaan yang mau

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

buka perkebunan atau dari instansi pusat, dia minta rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangu足 nan jangka panjang. Punya informasi rencana pembangunan yang terkait dengan masalah informasi? Saya tidak tahu, tapi kan ada bidang teknis yang menangani. Kalau dulu ada BKIK. Sekarang dalam PP nomor 41, Badan itu dilebur fungsinya diserahkan ke Dinas Perhubungan pada tahun 2009. Bukan satu hal yang berbeda pak ? Ya, karena saya bukan ahlinya, waktu bikin struktur juga kami tidak diajak padahal urusan perencanaan, The Right Man In The Right Place belum. Profesionalnya belum. Jadi disini belum ada bagian sendiri yang menangani informasi ? Yang diakomodir di PP 41 hanya boleh 4 sub bidang kok. Disini ada media center pak ? Kami punya Bappeda. Go. Id, yang dikelola UPT Data Data apa sih yang diupload ke Bappeda.go.id ? Mengenai keberhasilan pembangunan kami punya hot spot. Menurut bapak, budaya birokrasi yang ada saat ini sudah memungkinkan belum untuk sharing informasi, informasi yang aman, informasi yang selama itu tidak membahayakan bangsa dan negara?

Saya yakin bisa, apa sih yang perlu ditutup-tutupi di urusan pemerintahan. Untuk mendukung pelaksanaan UU KIP ini, Bappeda mempersiapkan apa saja, fasilitas apa yang diberikan kepada masyarakat ? Di sana ada touch screen. Informasi apa saja yang ada di touch screen ? Informasi Bappeda sama dengan yang ada di bappeda.go.id Bappeda sendiri apa mempunyai standar laporan yang sama? Standarnya pusat sesuai dengan UU No. 32 urusan pemerintahan mau buat format lagi kasihan dong, terlalu ba足 nyak format, ini saja sudah banyak yang dibuat oleh pusat, padahal kebutuhannya sama saja. Tapi formatnya bedabeda, beda kolom. Apa ada prosedur baku pelayanan, apabila ada yang minta informasi? Kami belum membuat prosedur baku, tapi menurut hemat saya yang prosedur baku bukan hanya itu, butuh tata ruang. Di sini ada Humas pak ? Tadi PP 41 tidak memungkinkan. Jadi kalau perlu informasi itu langsung ke kepalanya? Kalau menyangkut masyarakat harus di jawab, jangan diam. Pimpinan selalu menjawab tapi memang ada halhal yang memang dia tidak boleh menjawab. Kalau porsinya Gubernur untuk

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

apa kepala bappeda menjawab.

nas instansi, analisis.

Untuk mendapatkan informasi ada biaya yang dikeluarkan? Untuk Bappeda sekarang belum, belum pernah ada, anda harus bayar sekian, tidak ada. Kalau foto copy, kalau setebal demikian apa kita harus menyiapkan ribuan eksemplar, jangan dong, ada hard copy nya, atau kalau mau CD nya kami masih bisa lah. Kalau mau foto copy dibawa tapi pakai tanda terima. Memang ada yang usil tidak dikembalikan, tapi kalau besok dia pinjam lagi saya maki-maki. Kan tidak sulit, ini kan dalam surat anda bilang apa, mana barangnya.

Dari satu dinas, misalnya dinas ke足 sehatan data mentah, kemudian Bappeda mengolah sendiri, apakah pernah olahan itu hasilnya beda ? Pasti ada, kan tinjauannya beda, varia足bel yang diangkat kan beda, bisa terjadi pernah beberapa kali, jangankan data olahan hasil survey aja beda. Data BPS kenyataan di lapangan beda. BPS kan setiap person dia datangi, random kan, langsung dia buat analisis tapi ke足 nyataan di lapangan kan tidak begitu. Dan kita juga punya pandangan lain kan kita melihatnya lain.

Kalau masalah rencana kerja itu kan informasi serta merta diberikan kepada masyarakat, untuk mempublikasikan kepada masyarakat dengan media apa dengan cara seperti apa, apa cukup di web terserah mau diambil apa tidak atau ada cara lain untuk menyebarkan informasi serta merta itu ? Begini, biasanya informasi itu orang yang butuh informasi, yang kami lakukan selama ini kadang orang datang minta dilayani kita kasih. Saya tidak tahu kalau disini bagaimana, ada laporan misalnya laporan satu tahun. Ya laporan kerja pemerintah, kalau masyarakat butuh silakan. Agak sedikit teknis pak. Kalau sistem penanganan informasi kearsipan di Bappeda sendiri seperti apa pak. Dari masing-masing bagian itu seperti apa pengumpulan datanya. ? Bisa kunjungan ke lapangan, laporan yang dibuat, bisa kolekting dari di-

Kalau misalkan digunakan untuk penyusunan peraturan, itu biasanya digunakan data dari Bappeda sendiri atau dari instansi terkait sendiri atau data dari BPS ? Harus kita pakai BPS, UU nya kan begitu yang punya hak BPS, UU bica足 ra begitu. Kita boleh punya data untuk second opinion. BPS bisa meninjau kembali. Menurut bapak apa perlu ada sanksi penyalahgunaan data oleh user ? Ya, perlu lah, kita kasih daftar yang dia olah lagi, seolah-olah itu buatan kami, dia publikasikan, ya kita marah. Harus kita kasih sanksi dong. Penyalahgunaan kan itu. Pernah kasus seperti itu terjadi ? Mungkin pernah terjadi, kalau dikatakan itu bukan kasus Bappeda ya, bukan Kalimantan, bukan Pontianak. Pernah dengar tumpang tindih penyediaan tanah, Indonesia lho. Saya bukan

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

bicara Kalbar. Penyalahgunaan kan artinya, ketidak efisienan, ketidak benaran. Bukan hanya Kalbar, Pontianak, Indonesia banyak. Kalau bapak lihat, antusias masyara kat sebesar apa sih terhadap informasi yang dikeluarkan pemerintah ? Tergantung dari orangnya, kalau orangnya yang memang pemerhati atau peduli dengan masalah itu, sangat antusias. Tapi kan setiap orang beda, ada yang antusias mau membantu pemerintah menyumbangkan sedikit jalan pikirannya, bagaimana mencari yang terbaik, ada juga yang cuek. Kalau dinas Tata Kota ada sendiri ya pak ? Di Kabupaten,tidak ada di Provinsi, ada di kabupaten/kota dan tidak semua, kalau di Pontianak ada Tata kota. Di kabupaten fungsi itu bergabung di Sekretariat Pemda atau dinas PU, di sekretariat biasanya di bidang ekonomi. Di Pemerintah Kota Pontianak ada. Dan pemerintah Kota Singkawang. Dengan adanya Keterbukaan Informasi semua badan publik, apakah menjamin adanya Good Governance? Ya kalau dari teorinya menjamin, teorinya kan begitu, kita semua menuju ke arah good governance. Jangan pesimis lah. Kita optimis saja. Saya optimis bisa, teorinya ngomong begitu, kalau kita banyak teori, tidak jadi-jadi tapi kalau kita sudah fokus ke sana, semua fokus ke sana, jadi Indonesia makmur. Bapak sebagai masyarakat biasa, dalam pengurusan KTP dan sebagai

nya apakah mudah. Bapak ngurus KTP ke mana. ? Ke RT minta pengantar terus ke kelurahan. Kalau sekarang saat good governace kalau pengurusan KTP itu 2 hari. Di Jakarta dan Jembrana Bali juga dua hari. Saya sebagai masyarakat biasa kemarin ngurus KTP biasa saja, cuma saya aja tidak sempat, cukup 2 atau 3 hari kalau tidak salah. Saya disuruh foto, saya tidak punya waktu untuk foto. Kebetulan saya di kota Pontianak, saya belum menemukan kendala. Saya dan keluarga belum menemukan kendala. Cuma waktu saja. Bapak Pernah dengar ada kebijakan kalau ngurus KTP cukup dua hari, biaya yang dibutuhkan sekian? Pemerintah kota iya, ada prosedur nya, informasi yang disampaikan pemerintah kota sudah cukup. Tapi pemerintah kota harus bisa dibedakan bukan Provinsi karena itu pemerintah kota yang punya kewenangan. Pemerintah Kabupaten belum ada. Kan otonom. Kalau Kabupaten mau survive ya lakukan yang sama mau kemana daerahnya, makanya tadi saya optimis.

(2) Narasumber : Herry Djaung. Jabatan : Kepala BIKK, Prov Kalbar Apa kendala yang dihadapi pemerintah provinsi Kalbar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Pak ? Pertama kalau kita lihat secara geo grafis bahwa Kalbar ini wilayahnya sa ngat luas kalau kita bandingkan de ngan Jawa itu sama dengan Jawa plus

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Bali, Madura, 7 Provinsi itu sama deÂngan luas satu provinsi Kalbar. Yang kedua memang kita berbatasan langsung dengan Malaysia, nah bagaimanapun pengaruh informasi karena kemajuan teknologi yang mereka punyai dibanding dengan teknologi kita terutama di daerah perbatasan itu memang sangat jauh ketinggalan, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan memang sudah terjadi adanya rembesan informasi dari mereka ke kita. Nah, kemudian hal lain yang saya pikir juga menjadi masalah kita selama ini tergantung pada pihak ketiga untuk penyampaian informasi. Pihak ketiga itu maksudnya ? Koran, media dan sebagainya, media lain di luar kita tentunya di sini ada kaitannya. Dengan begini, di satu sisi mereka membutuhkan modal, pemasuÂ kan. Dengan mereka membutuhkan pemasukan itu otomatis kita tidak bisa memonopoli dalam pemberitaan, mereka juga akan mencari berita-berita yang bisa menghasilkan provit untuk mereka. Akibat dari pada itu otomatis berita yang kami sampaikan tentu akan diseleksi oleh mereka kira-kira mempunyai nilai provit atau tidak sehingga informasi yang seharusnya diterima masyarakat kalau dinilai tidak bisa memberikan keuntungan, ya mereka tidak akan memberitakan itu. Padahal kalau kita lihat dari sisi kepentingan, itu sangat penting. Oleh karena itu kami mengambil langkah, satu kebijakan di sini terutama kemudian kami kaitkan kondisi masyarakat. Masyarakat KalÂbar ini bukan masyarakat membaca tapi masyarakat mendengar, kemudian be-

lum lagi karakter budaya masyarakat, bahasa masyarakat disini, kalau Dayak saja misalnya itu seratus lebih suku bahasanya berbeda-beda. Ini juga berpengaruh terhadap upaya kita dalam penyampaian pesan kepada masyaraÂ kat. Oleh karena itu kita disini ada satu kebijakan di dalam penyampaian informasi, menggunakan dua teknik tadi. Pertama, informasi yang berbasis kepada teknologi, dan informasi yang berbasis kepada masyarakat. Artinya kita membuat simpul-simpul masyaraÂ kat sebagai alat kita untuk menyampaikan informasi. Simpul-simpul yang kita buat misalnya KIMTAS/ Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan, itu ada 38 KIMTAS di daerah perbatasan, karena fokus kita pada perbatasan dalam penyampaian informasi. Jadi Kepada KIMTAS-KIMTAS itu kita jadikan alat mereka untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, kita buat bahannya kita kasih pada mereka, mereka yang menyampaikan. Selain kimtas kita juga membina FK MITRA/ Forum Komunikasi Media Tradisional. Jadi kita memberdayakan media tradisional itu sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat, kalau di Jawa Wayang kalau disini Tundang/pantun gendang. Jadi di satu sisi kita menggunakan mereka sebagai alat penyampaian informasi tapi disisi lain turut melestarikan budaya daerah. Kalau yang menggunakan teknologi seperti tadi menggunakan website, menggunakan radio, Kimtas juga kita bantu ada 4 radio di daerah-daerah, titik-titik perbatasan langsung Malaysia, jadi kita kebetulan ada 5 kabupaten/ kota yang berbatasan langsung yaitu

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Kabupaten Sintang, Kab. Kapuashulu, Kab. Sanggau, Kab. Bengkayang, dan Kab. Sambas. Di lima titik itu memang kita bangun radio dengan maksud memberikan pilihan kepada masyara足 kat terutama di daerah perbatasan, karena selama ini masyarakat di perbatasan hanya bisa menangkap siaran radio dari Malaysia. Fasilitas kita memang tidak ada atau ? Karena memang jangkauannya luas, RRI kita kan tidak bisa sampai ke sana makanya sekarang kita bangun, sementara ini kalau kita menggunakan RRI kadang-kadang ada daerah blank足 spot dan sebagainya sehingga banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh RRI. Nah, untuk itu kita bangun radio Kimtas disana supaya radio ini dapat menyampaikan informasi kepada rakyat yang ada disana walaupun jangkauannya baru mencapai 60 kilo satu radio, tapi ini ada lima. Ini satu langkah awal yang sangat bermanfaat karena radio itu sendiri bisa dimanfaatkan masyarakat di daerah itu selain dia menyampaikan informasi dari kita kepada masyarakat mereka juga bisa mengolah bahan-bahan yang ada di sekitar mereka untuk disampaikan kepada masyarakat Itu. Dari sisi teknik kita dalam menyampaikan informasi memang tidak akan mampu kalau kita menggunakan teknologi semua. Kalau di Sragen misalnya, wilayah Sragen berapa sih, mungkin satu kotamadya ini. Jadi bagaimana kita mensiasati kondisi keuangan daerah kita, dengan bantuan pusat segini, tapi semuanya bisa terakomodir semua, terjangkau begitu.

Kalau dikaitkan dengan UU 14 tentang KIP, kesiapan dari badan kita seperti apa ? Kalau kita lihat perangkat sudah cukup memadai apalagi kemarin kita dinilai oleh warta ekonomi Web Kalbar ini terbaik tingkat Provinsi. Kalau mau kita lihat dari sisi itu Kalbar websitenya memang kebetulan jaringan yang kita bangun ke semua dinas instansi di tingkat Provinsi sudah satu jaringan. Kemudian begitu juga dengan kabupaten kota. Permasalahan sekarang, kontennya ini ada yang mengisi, masing-ma足 sing folder itu kan dinas/badan yang telah kita buatkan mereka yang belum aktif, memang ini baru tahap permulaan jadi mereka belum bisa aktif. Saya lihat memang yang menjadi permasalahan di dinas/badan itu petugas-petugas di sana memang belum siap oleh karena itu memang kita dalam beberapa tahun ini masalah pengolah. Untuk itu selama ini kita mengadakan pelatihan-pelatihan terutama di dalam menangani itu. Masalah lainnya, website yang kita gunakan itu belum semua daerah karena jangkauan jauh, karena pembangunan itu bukan kita yang minta tapi masingmasing daerah. Tapi hampir semua kabupaten/kota sudah. Badan ini sudah terbuka, tapi kalau masyarakatnya tidak partisipasi kan sayang, tidak ada yang menggunakan data tersebut, apa yang dilakukan? Diantaranya begini, kita dapat bantuan dari Depkominfo kemarin, warnet, rencana kita ke depan, untuk tahap pertama, web itu bisa digunakan oleh masyarakat umum, untuk tahap pertama kita kelompok masyarakat dulu,

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

pelajar, mahasiswa dan kelompok-ke lompok masyarakat termasuk LSM kita berikan kesempatan setiap harinya bisa menggunakan website kita. Gratis, karena memang gratis, alatnya dari BIP. Memang tidak semua orang mampu menggunakan atau tidak punya ke sempatan, secara ekonomis mereka ti dak bisa beli alatnya sekarang dengan cara seperti ini kita mengajak mereka terutama anak pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat seperti LSM kita berikan kesempatan pertama untuk masuk ke sini. Sementara ini pada jam kerja dulu. Kalau yang belum bisa, apa akan diadakan kursus untuk masyarakat? Kalau kita lihat dari pengalaman selama ini mungkin yang lebih efektif, efisien bukan dengan pelatihan tapi justru mereka didekati dengan pendamping akan lebih efektif. Tapi kalau kita buat pelatihan yaitu tadi kebanyakan yang tahu yang ikut latihan hanya berapa orang tapi kalau mereka didekati pendamping mungkin akan lebih cepat memahami. Tapi kalau di kota penetrasi teknologi lebih cepat kendalanya kan ada di kabupaten, masyarakatnya untuk menerima teknologi itu sulit. Memang dari sisi strategi, tentunya kita mulai dari kota dulu baru ke daerah, namun kalau kita lihat jangkauan luas peralatan yang kita gunakan akan sama kenapa tidak kita fokuskan disini baru kemudian menyebar ke daerah. Kalau kita langsung sekaligus saya pikir tidak mampu dan tidak efektif, tapi nanti kalau memang daerah juga mampu menyiapkan saya pikir tidak masalah, di

daerah punya APBD. Yang ada sekarang ini kan proyek percontohan, stimulan, di daerah-daerah ada seperti ini. Kemudian ada hal yang saya lihat juga, masalah informasi, Kalbar ini juga untuk informasi ke luar Kalimantan Barat informasinya kurang. Kita punya ini kan sebenarnya bukan hanya mengkases informasi tapi juga bank data, orang juga bisa mengakses dari Kalimantan Barat. Oleh karena itu kita bekerjasama dengan Kantor Berita Nasional Antara, sehingga kalau orang buka web kantor berita nasional Antara dia bisa ketemu Kalbar go.id ada link ke sana, itu dari sisi teknologi. Penyebaran informasi melalui koran tadi, kalau koran nasional buat berita daerah kan sangat pelitlah masukan berita daerah itu, salah satu siasat kami buat majalah udara. Majalah Udara itu kami bekerja sama dengan media daerah yang kami titipkan di pesawat udara. Jadi setiap hari Selasa dan Kamis itu ada koran gratis di pesawat udara, semua pesawat dari Pontianak ke semua jurusan ada koran Berkat namanya, koran daerah, jadi itu upaya kita menyebarkan informasi ke luar daerah Kalimantan Barat, selain lewat kantor berita nasional Antara. Kemudian 10 eksemplar kita kirim kan ke Sekretariat Negara, jadi itu untuk membuka akses informasi dari Kalbar ke Presiden/Sekneg, kebetulan kita punya kenalan di sana mereka juga memberikan kesempatan itu. Jadi selain upaya mengatasi informasi dan kesenjangan informasi di dalam tapi juga kita bagaimana mengatasi masalah informasi ke luar Kalbar karena ini termasuk menjaring investor supaya mereka tahu

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

potensi dan peluang investasi yang ada di Kalbar, maka isinya memang banyak ke arah sana. Kita fokuskan pada koran daerah, kalau koran nasional saya pikir tidak perlu kita dukung seperti itu, satu sisi kita penyebaran informasi tapi kita juga turut memelihara supaya koran daerah tidak mati karena mereka kan termasuk kekurangan modal. Sekarang kan banyak sekali koran Tempo, tempo-tempo ada-tempo-tempo tidak ada, nah kita sebagai pembina ini salah satu cara membantu mereka dengan kita berlangganan. Jadi kita membantu mereka modal, mereka bisa membantu kita menyampaikan informasi ke luar. Kemudian di samping itu kita kan tidak mungkin menawarkan koran daerah kepada masyarakat di luar Kalbar, koran pusat saja, mungkin orang yang berlangganan itu terbatas yang kita gunakan untuk menyampaikan ini kita setiap hari mengirimkan koran kita ini ke asrama-asrama mahasiswa Kalimantan Barat yang ada di Jawa, gratis. Kita harapkan mereka ini sebagai jaringan kita yang bisa menyampaikan informasi paling tidak dia tahu Kalimantan Barat, kalau ada yang tanya Kalimantan Barat ada simpul kita di sana. Kebetul足 an di Jawa itu semua ada, di Yogya ada, Surabaya ada, Jakarta ada, di Bandung ada, di Bogor juga ada. Kita kuliah di Bandung, memang kalau tidak ada koran kita bingung, apa sih berita di sana, memang agak terlambat koran hari ini besok baru terima. UU KIP itu kan baru disahkan bulan April 2008. Sebelum UU KIP keluar Perda Transparansi penerapannya sejauh ini bagaimana ?

Perda Transparansi itu memang kita belum bisa membentuk Komisi Transparansi yang diminta karena cantelan UU nya belum ada. Mungkin tahun depan baru menyiapkan komisi transparansi dan sebagainya karena landasan hukumnya belum ada, kemarin itu memang bermasalah kita membuat di daerah sementara payung hukumnya secara nasional belum ada. Sekarang dengan ada itu saya pikir mungkin memudahkan. Tapi ada satu hal yang saya pikir ke depan memang akan berbeda kami hadapi dari daerah lain karena sudah transparan, kalau kita lihat fungsinya kan sangat besar peranan Infokom ini. Tapi ternyata di Kalbar dalam penyusunan struktur baru SKPD kita malah digabungkan ke perhubungan. Ada beberapa daerah yang digabung ke perhubungan ? Di perhubungan kita hanya dapat satu bidang, bidang Infokom, di bawahnya seksi dan subbid. Padahal kalau kita lihat volume pekerjaan, SDM yang diperlukan tidak akan mungkin bisa ditampung di satu subbid seperti itu. Ini juga jadi permasalahan, saya akan berupaya menjelaskan kepada Bapak Gubernur, cara yang paling efektif walaupun digabung dengan Perhubungan dalam administrasi kita satu tapi secara fisik kita pisah artinya Infokom tetap di sini, kantor perhubungan di sana, terserah mau di sini atau di sana supaya sistem yang telah kita bangun dan sebagainya tidak terganggu begitu. Sebenarnya sarana untuk menyampaikan informasi sudah cukup lengkap termasuk majalah udara termasuk info Kalbar yang kita ciptakan sendiri se-

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

bagai pendamping. Artinya kalau orang tidak membuat berita itu kita membuat berita itu supaya masyakarat bisa membanding begitu. Apalagi masalah peraturan-peraturan mana orang mau di koran-koran tak akan mau padahal itu harus. Semenjak disahkan perda transparanÂsi tersebut apa belum ada pelaksanaannya ? Belum ada, belum dilaksanakan karena itu berkaitan dengan pendanaan, kalau kalau kita masuk SKPD pada saat dibawa ke Mendagri untuk disahkan karena payung hukum itu tidak ada pasti dicoret. Dengan ada Undang-Undang itu tidak bisa apalagi pembentukan komisi transparansi, memang dari satu sisi kita mendahului. Apa ada masyarakat sendiri minta informasi ke BIKD? Ada, diantara mereka datang langsung, masyarakat dan mahasiswa dan sebagainya. Kita memegang dua infokom dan arsip jadi memang tempat mencari informasi di sini, baik langsung melalui internet datang langsung juga ada. Tapi kembali lagi data yang kita punya juga tidak lengkap dari dinas/ badan tidak pernah mau, susah, agak sulit . Apa ada rutinitas pengambilan data, misalnya dua bulan sekali ambil data dari sumber atau dinas tertentu? Kalau dihitung rutin tidak, kalau melihat volume kegiatan saya mungkin dihitung satu bulan sampai dua-tiga kali kita ke daerah. Pertama kesulitan pembiayaan. Untuk menghemat biaya

kadang dalam kunjungan ke daerah itu kita kan bawa wartawan, TVRI, RRI dari situlah kita mendapatkan data di lapangan . Kalau di pemkot sendiri yang punya wewenang untuk mengumpulkan data, semua data dari jumlah penduduk, orang yang sekolah di sana dan selengkap-lengkapnya di kabupaten. Itu kan ada badan-badannya, statistik, kita baru mengambil dari statistik makanya kita buat folder masing-masing badan itu. Kalau masalah kehutanan, ya kehutanan. Kewenangan itu di Badan ini atau badan lain yang berwenang untuk mengumpulkan secara rutin. Tidak ada kewenangan, tupoksi masing-masing tapi kalau dilihat dari tugas lintas sektoralnya kita, artinya kita yang mengÂ ambil ke dinas/badan itu. Kenapa kita tak bisa langsung, begini, sifat-sifat tekÂ nis yang tidak kita ketahui tidak bisa kita ekspos sembarangan, yang tahu dinas/badan sendiri. Contoh misalkan begini, mungkin secara teknis mereka yang tahu bahwa ini hutan lindung, kita tak bisa dapat data langsung kita masukkan, ini berbahaya. Oleh karena itu setelah diseleksi oleh mereka dan boleh untuk keluar, kita keluarkan. Jadi mereka sesama badan/dinas belum open semua, ? Ya, bahkan kadang-kadang antara bidang mereka sendiri masih bermasalah yang ini boleh yang ini tidak. Maka persiapan kita kan 2 tahun itu tahapan kita untuk sosialisasikan terutama sistem yang kita gunakan, apa yang harus mereka lakukan.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Selama ini untuk mengurusi masalah dokumentasi informasi, apa ada pejabat khusus yang menangani? Ada, bagian peliputan, ada bagian pengembangan informasi langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu penyebaran informasi melalui peliputpeliputnya dan didukung Pojok Informasi. Yang tidak langsung yaitu melalui media, bekerjasama dengan media lain, Majalah Kalbar termasuk informasi ti足 dak langsung, kemudian melalui mobil unit pemutaran film kita sampaikan informasi kepada masyarakat. Dari pemutaran film juga ada berbagai kegiatan, pemutaran film salah satu wadah untuk mengumpulkan masyarakat, sosialisasi apa yang akan kita sampaikan. Informasi yang disampaikan ada request dari Gubernur atau sesuai kondisinya saja? Kita melihat kepentingan di lapang足 an. Sekarang lagi BLT, tentu masalah BLT, jadi kita melihat kepentingan apa. Kemudian di Kalbar salah satu yang masih kita nilai masih cukup hangat masalahnya yaitu masalah kesadaran berbangsa dan bernegara di perbatasan, kemudian traficking, KDRT.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

WAWANCARA DENGAN PEJABAT PEMERINTAH, LEMBAGA, MASYARAKAT DI SINGKAWANG.

(1) Narasumber : Ermis, SH Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Singkawang Kalau bapak melihat sendiri budaya birokrasi di pemda kota Singkawang, sudah siap belum untuk melakukan sharing informasi tidak ada pembatasan? Begini, untuk pelayanan publik kami belum punya tranparansi, belum punya kebijakan. Di situ kan kuncinya, pelayanan publik kunci pertama. Kalau kita sudah melakukan pelayanan publik terbaik dan transparan, “masyarakat mengetahui” keinginan dan kebutuhan ini menjadi pelengkap, informasi ini menjadi pelengkap. Pelayanan pu blik itu sudah ada peraturan kebijakan nanti diatur, semua ini tentang kewarganegaraan atau kependudukan. Nah, masyarakat tidak tahu sebab pelayanan publik tidak maksimal. Kendalanya apa dibilang tidak maksimal ? Pertama, kemampuan SDM, selama kemampuan SDM ini tidak ada proses pembelajaran, tidak ada proses penge tahuan, tidak ada proses ingin melaya ni, memang susah. Sebab pelayanan publik itu kita memang harus melayani meskipun dengan keterbatasan kita. Di situ masalah kunci, pelayanan publik yang dapat rekor terbaik baru rumah sakit, tetapi secara riil kenyataan belum tentu. Informasi kita bangun, masyara

kat memahami. Kebutuhannya dia tahu tetapi dia tidak begitu berkepenting an. Saya kemarin sosialisasi tentang kependudukan.Yang jelas kependuduk an ini punya akte catatan sipil sebagai warga negara. Seperti mahasiswa mau daftar jadi pegawai negeri ditanya aktenya mana, tidak ada. Itu sudah kuliah apa lagi SD. Ini penting karena memang kalau tidak merasa berkepentingan memang susah. Tapi kalau sudah ada dasar berkepentingan, sangat mudah. Sekarang mungkin apapun bisa dilakukan tapi belum menjamin administrasi itu betul karena kunci semuanya adalah pelayanan publik. Saya punya misi pertama jadi pegawai mau melayani orang dan bermanfaat bagi orang lain, itu kunci saya sampai sekarang. Untuk mendukung pelaksanaan UU KIP fasilitas apa sih yang harus disediakan untuk masyarakat guna meng akses informasi ? Yang jelas melakukan penyebaran tidak bisa dijamin sebab masyarakat kita tidak semua bisa membaca, menulis, kalau bisa maka kita kejar pendidikan 9 tahun dengan dijamin pemerintah. Informasi radio, informasi televisi itu semua fasilitas, habis itu di lembaga itu dioperasionalkan. Kalau mau kerja bakti tidak masalah tentang komunikasi dan informasi itu. Tapi UU ini sudah jelas, kuncinya keterbukaan informasi. UU ini dibuat karena masyarakat ingin transparansi. Kita kan punya Perda tentang

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

transparansi tapi mengapa tidak jalan? Akhirnya diterbitkanlah UU seperti ini.

dah siap dengan program itu dan kita meng-entry data dari online.

Kalau di Set DPRD itu menyediakan informasi yang bisa diakses untuk masyarakat ? Di Sekretariat DPRD, tidak ada, dia cuma ada di bidang penyampaian aspirasi dan informasi masyarakat, membantu legislatif.

Di sini apakah sudah ada pejabat yang menangani pengarsipan informasi publik ? Kalau pengarsipan khusus belum, tapi ini pengarsipan kedalam, artinya informasi kedalam. Kalau informasi biasanya di Perencanaan tapi kalau peng足 arsipan yang lain-lain ada tersendiri di Kasubag Administrasi Umum yang arsip-arsip biasa, bukan informasi. Tapi kalau informasi khusus, misalnya menge足nai data BOS ataupun yang lain ada bidang-bidang masing-masing. Semua informasi yang ada disana kita rekap kecuali informasi seperti bantuan-bantuan BOS itu bagian bidang masing-masing, kita merekap data-data sekolah, guru, siswa itu kita semua.

2. Narasumber : Wisnu Primbono Jabatan : Kepala Subbidang Perencanaan Diknas Kota Singkawang Bagaimana kesiapan di Dinas bapak dalam pelaksanaan UU KIP, apa saja yang sudah dilakukan ? Kalau kesiapan, sudah siap semua. Tiap awal tahun ajaran ini setiap orang memerlukan informasi kita berikan, sementara ini langsung bisa diakses informasi dan terus ada sistem informasi yang menyiapkan data informasi. Apakah Pemda memerlukan Perda sebagai landasan pelaksanaan UU KIP ? Sebetulnya perlu, tapi Informasi itu belum ada sama saya kalau sudah ada akan disosialisasikan. Tadi bapak bicara soal sistem informasi bisa dijelaskan? Sistem informasi, Kota singkawang kan punya Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional), di situ kita punya program yang namanya Padatiweb (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan berbasis Web). Itu biasa diakses ke Jakarta dan kabupaten lain. Kita su-

Budaya birokrasi setempat apakah sudah memungkinkan untuk melakukan sharing informasi? Sementara ini untuk sharing informasi kita landasannya informasi online atau berbasis data, atau sekedar orang datang minta informasi, untuk semua jenis belum memungkinkan. Orang datang minta informasi kita berikan. Tapi kalau yang internet sampai sekarang belum maksimal. Ada prosedurnya kalau orang datang untuk mendapatkan informasi ? Sebenarnya ada prosedurnya yaitu ada surat pengantar dari instansi dalam arti dia dari instansi mana begitu. Jadi harus ada surat pengantarnya, kita tidak bisa memberikan data itu sembarangan saat ini. Kalau kita berikan

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

sembarangan takutnya ada penyalahgunaan. Contohnya ada telepon dari seseorang yang meminta data telepon sekolah tertentu, ternyata ada modus penipuan. Yang ditakutkan seperti ini. Ada kriteria informasi apa saja yang boleh diakses dan informasi yang ti dak boleh diakses ? Kalau kriteria sampai saat ini sebenarnya tidak ada aturan informasi apa yang boleh diakses dan tidak boleh diakses. Tapi yang pasti yang boleh diakses itu data sekolah, data siswa itu boleh, sedangkan kalau anggarananggaran, BOS itu kayaknya belum bisa tapi kalau untuk transparansi biasanya itu hanya untuk sekolah-sekolah saja tapi kalau ke masyarakat belum. Jadi yang mendapat informasi soal anggaran hanya sekolah-sekolah saja, kalau perorangan ? Ya, sekolah-sekolah saja, kalau perorangan kita lihat dulu. Sebenarnya jarang perorangan meminta data seperti itu, biasanya dari instansi misalnya dari Kapolres atau dari dinas terkait. Tapi kalau perorangan hampir tidak ada, kecuali ada satu namanya untuk nomor induk siswa nasional. Kita mendata juga itu program dari pusat itu artinya perorangan atau siswa yang datang atau orang tua yang datang kita kasihkan. Tapi kalau orang awam yang datang minta data sekolah, data ini itu tapi dia tidak ada landasannya dari ins tansi mana, tidak kita berikan. Kita tidak berani berikan takut ada kasus-kasus penipuan, pernah terjadi. Sekolah pernah di telepon akan ada bantuan dari pusat harap dikirim sekian juta dulu.

Ada pengaduan dari kepala sekolah. Untuk mendukung pelaksanaan UU KIP fasilitas apa saja yang telah diberikan Dinas untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Untuk fasilitas ya itu tadi yang sementara ini program online yaitu langsung internet, itu kemudahan dari kami. Kami hanya bisa memberikan data tapi kalau untuk masalah fasilitas mereka bisa mengakses itu mereka sendiri artinya mereka bisa lewat internet. Dari kami hanya fasilitasi data yang ada. Apakah ada standar pelaporan, mi salnya untuk anggaran formatnya itu sama standar di semua bidang? Sama tidak ada yang beda-beda kecuali data-data yang saya sebutkan tadi, data pendidikan itu mempunyai format sendiri. Format ini sebenarnya dari pusat dari Jakarta untuk pelaporan ke Jakarta. Yang ditampilkan di web bapak itu hanya data dari Singkawang, tapi dikirimkan ke Jakarta tidak? Ya, data dari Singkawang dan dikirimkan ke Jakarta, dari kabupaten lain bisa akses data yang di Singkawang. Karena itu ada Jardiknas – Jaring Pendidikan Nasional, jadi se Indonesia nyambung semua Dinas Pendidikan. Kalau di Jardiknas itu online untuk semua orang atau untuk dinas pendidikan saja ? Online hanya untuk dinas pendidikan saja, untuk pengaksesan bisa semua orang. Jadi begini, masalah tek nologi informasi. Di Dinas punya satu

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

nomor IT Publik di mana IT publik ini namanya program Padatiweb. Padatiweb ini bisa diakses seluruh Jardiknas sama seluruh orang yang menggunakan internet. Jadi tidak hanya Jardiknas saja tapi semua orang yang menggunakan internet bisa mengakses. Tapi kalau Jardiknas ini kan istilahnya sebenarnya mempermudah kami untuk menghubungi misalnya kasih data ke pusat tidak perlu pakai surat lagi. Semuanya dinas pendidikan se Indonesia terkonenksi ke Jakarta Berarti belum ada pelayanan baku untuk permintaan informasi ? Prosedur baku, sementara ini paÂ ling hanya surat pengantar itu, hanya itu saja prosedur bakunya. Kalau tidak ada surat tidak akan kita berikan data, data yang diberikan tergantung apa yang dimintanya, kalau mintanya print out kita berikan kalau minta digital kita berikan. Ada biayanya untuk mendapatkan data/informasi tersebut ? Tidak ada, itu sudah tanggungjawab kami. Kalau orang meminta itu harus lewat mana, ada bagian tersendiri ? Kalau orang datang minta data langsung ke Tata Usaha dulu minta data apa nanti langsung diarahkan kemana bidang pendidikan ke sini atau situ. Tidak semua orang di sini bisa memberikan data kita, masing-masing mempunyai tugas. Di bagian perencanaan ada tiga orang. Mengenai data guru dari sekecilkecilnya ada di bagian sana. Kita hanya garis besarnya saja untuk menyediakan

data. Tadi bapak katakan ada informasi yang tidak bisa diakses terkait anggaran, padahal dalam UU itu harusnya bisa diakses pak, selama ini belum ? Harusnya bisa, selama ini belum, artiÂnya bukan tupoksi saya. Kendalanya apa, apa belum ada perda ? Bukan karena belum ada perdanya, untuk menjawab ini sebenarnya lebih baik ke Kabag TU. Apakah ada informasi yang serta merta diberitahukan kepada masyarakat jadi masyarakat tidak perlu mengakses tapi kitanya aktif memberi informasi kepada masyarakat? Sementara, informasi seperti itu hanya yang saya tangani, hanya nomor Induk siswa serta nomor unit tenaga pendidikan. Hanya itu saja, jadi nomor itu memang harus disebarkan, sosialiasinya kita langsung kirimkan ke sekolah. Ini yang sekolah, tapi yang untuk masyarakat informasi itu tidak kita kasihkan tapi kita minta guru yang aktif. Yang kita kirimkan print out. Ada syarat-syarat khusus untuk mengakses ? Tidak ada, syarat-syarat khusus tiÂ dak ada, pokoknya dari lembaga, kalau tiÂdak dari lembaga kita tidak berani. Karena begini, kalau dari lembaga, kalau dia menyalahgunakan kita bisa tahu, seÂhingga bisa kita kejar. Tapi kalau masyarakat biasa kalau menyalagunakan kita mau kejar ke mana.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Kalau wartawan bisa ya pak ? Ya, wartawan bisa sebatas itu data siswa, pokoknya data sekolah tapi kalau masalah anggaran kita tidak berani mengambil keputusan. Informasi yang diminta masyarakat itu diseleksi lagi pak? Informasi itu kita seleksi lagi, sebatas data pendidikan di luar anggaran, itu kita kasih tapi kalau masalah anggaran, maaf kita tidak bisa memberikan. Menurut bapak sebagai petugas yang mendalami pengolahan data, apa saja infrastruktur untuk menunjang tugas bapak? Saya hanya perlu komputer dan jari足 ngan internet, tidak lebih dari itu, fasilitas yang lain tidak terlalu menunjang. Kalau pelatihan untuk menunjang kearsipan yang lebih baik perlu tidak ? Pelatihan itu sangat perlu tapi ini di bagian administrasinya. Kalau saya kan masukan data, mengolah data, setelah itu kalau arsip saya tidak dikertaskan tapi dalam komputer, kalau dikertaskan khawatir hilang, pandai-pandai kita mengolahnya saja. Ada sanksi hukum bagi penyalahgunaan data ? Sanksi hukum sekarang belum ada, kita berikan ke pihak yang berwenang, kita tidak bisa langsung. Selama ini yang meminta data, dari ins足tasi pemerintah saja atau ada wartawan atau LSM ? Wartawan dan LSM jarang yang meminta ke sini, kalau instansi sebulan

bisa lima belas kali, kalau masyarakat enam-tujuh kali saja. Jadi, satu instansi satu, yang lain belum terdukung ya pak? Itulah tadi saya bilang, belum terdukung, belum terkoordinasi. Persiapan apa yang sudah dilakukan sambil menunggu diberlakukannya UU KIP tahun 2010, misalnya ada pejabat baru. Di dinas bapak ada rencana? Maksudnya itu kan untuk penataan dan kebijakan, itu belum ada. Bapak sendiri tahu adanya UU KIP ? Sebenarnya saya baru dengar beberapa waktu yang lalu ada UU yang mengatur informasi tersebut. Jadi seper足ti dikatakan tadi kalau informasi tidak diberikan akan kena sanksi hukum. Tanggapan bapak mengenai UU ini ? Sebenarnya kalau saya lihat ada positifnya ada negatifnya, jadi positifnya begini, memberi data ke semua orang itu kan wajib. Tapi sebagai pe足 layan masyarakat itu kebutuhan kita, tapi setelah kita berikan nanti bisa saja informasi itu disalahgunakan. Ini yang dikhawatirkan, disalahgunakan artinya ya kalau ditindaklanjuti, kalau tidak bisa ditindaklanjuti, itu yang dikhawatirkan. Apakah ini bisa ditindaklanjuti. Merasa ada ancaman tidak pak? Ancaman sih tidak ada kalau saya kan memberikan data kecuali yang menggunakan data itu yang merasa mempunyai ancaman besar. Ancaman saya kalau saya tidak memberikan, saya

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

kena hukuman, kalau saya memberikan kan saya tidak kena hukuman. Kita kan harus murah hati lah ke semua orang. Penggunanya itu yang kita khawatirkan. Menurut pandangan bapak perlu ti dak, sanksi hukuman kaitannya tidak bisa memenuhi apa yang diminta? Bagaimana menurut bapak? Jelas harus ada, kalau menurut saya pribadi, perlu jelas hukuman apa, hukum seberat-beratnya kan dia bukan tindak kriminal. Saya tanya kepada bapak bukan sebagai PNS tapi sebagai anggota masyarakat. Political will dari pemerin tah untuk transparansi itu. ? Sangat susah, menurut saya pribadi, kita tahu semuanya terjadi ketimpang an-ketimpangan terutama dana. Kalau dana yang susah, karena penyimpangan itu, terus terang saya sebagai anggota masyarakat.

3. Narasumber : Ferdy Gumay Jabatan : Kasubag Infokom Kota Singkawang Kesiapan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ini dalam pelaksanaan UU KIP sejauh mana pak ? Sampai sekarang baru ada rumahnya istilahnya lembaganya, tapi secara resmi pejabat itu belum dilantik. Pejabat yang akan menduduki SKPD yang baru namanya Bidang Komunikasi dan Informatika, sampai sekarang kita masih mengacu kepada yang sehari-hari kita laksanakan SKPD yang lama PP 8 tahun

2003 itu. Kalau untuk Tupoksi yang baru itu nanti pejabat yang menangani informasi dan komunikasi itu apa tupoksinya pak? Tupoksinya melekat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang jelas menyampaikan informasi pada masyarakat sampai sejauh mana informasi itu. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, ada yang tidak diperbolehkan, kita juga ingin jelas, informasi yang bisa diberikan seperti apa kemudian informasi yang tidak diperbolehkan seperti apa, walaupun di situ secara tegas ada pasal-pasal dalam UU KIP itu kan beberapa poin itu ada informasi yang tidak boleh di berikan. Kita-kita di Pemda ingin ada peraturan yang lebih jelas, yang lebih rasional. Misalnya di pemda ini sejauhmana satu informasi itu sifatnya rahasia. Masalah keuangan, jabatan seseorang, apakah itu termasuk rahasia atau tidak. Menurut bapak apakah budaya birokrasi di tempat bapak bekerja ini sudah memungkinkan untuk melakukan sharing informasi? Saya rasa sepanjang aturan, kita ini kan tunduk peraturan kalau aturan itu mengharuskan kita untuk keterbukaan informasi, saya rasa birokrasi di sini siap-siap saja. Karena selama ini kan tidak ada keharusan bagi birokrasi untuk memberikan informasi, Jadi itu bisa dijadikan tameng kalau ada orangorang butuh informasi dengan alasan rahasia tapi mungkin nanti setelah UU no, 14 itu kan nanti ditindaklanjuti Peraturan Pemerinrtah kemudian apa na-

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

manya Kepmen turunan dibawahnya lebih jelas lagi. Mau tidak mau birokrasi harus memberikan informasi karena kalau tidak kan bisa disanksi pidana. Untuk mendukung pelaksanaan UU KIP tersebut fasilitas apa saja yang disediakan dari tempat bapak bekerja untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat? Kalau untuk fasilitas, bagian humas ini seperti yang dilihat inilah fasilitas yang tersedia (beberapa unit komputer dilengkapi printer, mesin fax ) kemudian kita dokumentasi. Kemudian setelah diberlakukannya UU KIP nanti peralatan-peralatan yang harus kita persiapkan kita ajukan, dukungan peralatan kemudian personil mutlak diperlukan terutama untuk memberikan informasi karena bisa saja informasi itu sifatnya terbuka. Masalahnya yang memegang informasi di lingkungan pemkot tidak memberikan informasi ke kita, sementara yang membutuhkan ke sini. Jadi agar sumber informasi bisa memberikan informasi kesini, perlu payung hukum/ perintah dari Walikota/kepala daerah di Singkawang ini kepada unit kerja agar informasi disampaikan ke Humas. Jadi orang yang memerlukan informasi dapat langsung ke Humas atau bidang Komunikasi. Kalau sejauh ini ada standar baku untuk pelayanan informasi ? Sampai sekarang belum ada standar baku . Jadi selama ini kalau masyarakat meminta informasi prosedurnya bagaimana ?

Minta secara tertulis saja, untuk apa, data apa yang dibutuhkan, surat resmi dari instansi yang bersangkutan. Jadi ketika kita memberikan informasi, kita tahu informasi itu untuk apa. Itu saja prosedurnya, dan belum ditetapkan secara tertulis. Kalau informasi yang dipunyai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika apa saja cakupan informasi yang ada yang bisa diakses masyara足 kat? Kalau bicara di situ saya tidak bisa karena saya kan di Humas. Sampai sekarang perda tentang penyusunan SKPD Singkawang,belum keluar, sekarang ditindaklanjuti de足 ngan peraturan walikota tentang uraian tugas jadi tidak ada duplikasi antara Humas dengan Bidang Komunikasi di Dinas Perhubungan tadi. Sekarang belum ada peraturan walikota yang menetapkan sampai dimana kewena足 ngan Humas. Apakah Humas ini nanti sebagai jubir walikota, tidak menyangkut hal-hal yang teknis, misalnya masalah komunikasi dan informasi itu, nanti tergantung di peraturan walikota. Biasanya kalau masyarakat meminta infomasi, datang ke mana? Tergantung apa yang diperlukan masyarakat. Kan masyarakat tidak tahu, misalnya saya butuh data mengenai pendidikan saya datang ke walikota, saya dirujuk kemana? Kalau kita di sini, pertama kalau mereka datang ke Pos itu, lalu diarahkan ke Humas. Dari Humas nanti kita

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

melihat informasi apa yang diperlukan masyarakat itu, menyangkut pendidikan langsung kita arahkan ke dinas pendidikan. Jadi di sini tidak menyediakan data ya ? Hanya menyalurkan, misalnya perlu data jumlah jalan berapa yang diba ngun selama tahun anggaran 2008 ini, itu datanya ada di dinas pekerjaan umum. Tapi kalau saya lihat masyarakat langsung ke dinas yang bersangkutan. Singkawang ini kecil, jadi kalau tamu dari luar tetap ke sini nanti kita arahkan ke dinas. Karena kota Singkawang kecil mungkin warganya sudah kenal de ngan kepala dinas yang menangani di situ. Kalau bapak lihat apakah antusias masyarakat akan kebutuhan data di badan-badan publik itu cukup tinggi? Masyarakat mungkin bisa kita lihat yang sering memerlukan data dari Mahasiswa kemudian LSM, di luar itu terbatas. Mahasiswa mungkin terkait tugas terakhir. Kalau LSM mungkin untuk apa namanya, ya…menyeimbangkan, mengingatkan pemerintah. Dengan data yang seperti ini, disarankan berbuat seperti ini. Kalau masyarakat di luar itu belum terlalu antusias. Ada kategori ”informasi serta merta” diinfokan kepada masyarakat tanpa masyarakat minta, lebih pada inisiatif badan publik. Apakah untuk mena ngani itu ada di Humas? Di dinas yang bersangkutan bisa berperan sebagai Humas ketika

menyangkut kebijakan di unit kerjanya atau mereka bisa berposisi sebagai Humas untuk menyampaikan informasi ke publik melalui media. Kadang juga melalui bagian yang bersangkutan menyampaikan informasi ke media. Standar kan belum ada, apakah untuk penyebaran informasi harus satu pintu, apakah masing-masing unit kerja juga berfungsi sebagai Humas. Karena memang aturannya belum ada, kita tidak bisa melarang terserah sepanjang itu untuk memberikan citra yang positif pada pemerintah kota Singkawang, saya pikir tidak masalah. Kalau sifatnya negatif mungkin melalui Humas, kita menyampaikan tanggapan terhadap pemberitaan negatif. Jadi struktur bagian Humas ini di bawah Walikota ya? Humas di bawah Asisten, Asisten Administrasi Umum. Tugas bagian arsip dan Perpustakaan ? Mendokumentasikan surat-surat dilingkungan pemerintah kota Singkawang, pengiriman surat-surat/ekspedisi. Mungkin kendala kita di sini juga, ini kan eselonnya tiga A sementara di dinas-dinas dua B. Di dinas-dinas mempunyai Humas tersendiri? Sampai sekarang tidak punya Humas tapi fungsinya melekat pada, ya.. tergantung programnya. Misalnya programnya di bidang perdagangan. Ya, kepala bidang perdagangan yang menginformasikan ke masyarakat, ke publik melalui media, jadi belum

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

jelaslah, belum tegas, di lingkup Singkawang ini, siapa yang harus berbicara apakah lewat satu pintu melalui Humas atau nanti melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika karena kita belum ada aturan yang baku. UU KIP itu kan berlakunya 2010 persiapan apa yang sudah dilakukan? Sampai sekarang belum ada persiap an apa-apa, mungkin sekedar Departemen mengingatkan Walikota. Jang jelas pada waktu sosialisasi yang dilakukan Depkominfo itu kan kita mengundang kepala-kepala dinas supaya hadir agar siap-siap apa yang harus dilakukan ketika UU itu diberlakukan. Kita sebagai badan publik diharuskan memberikan informasi. Sampai sekarang memang belum ada kesiapan bagaimana tindaklanjut dari amanah UU itu. Perlu diingatkan kembali kepada Walikota, Gubernur bahwa UU ini tahun 2010 akan diiberlakukan. Untung kemarin narasumbernya Sekda Pak Suhadi, beliau antusias sekali ketika berdialog dengan staf ahli, kalau perlu kita dirikan Komisi Informasi di Singkawang ini. Untuk kesiapan sampai sekarang kita belum ada, birokrasi kita kan lambat karena semuanya sesuai aturan, petunjuk dari atas. Mungkin Depkominfo mengingatkan kembali jangan sampai perangkat di daerah tidak tahu tahun 2010 itu masyarakat sudah bebas menerima informasi sepanjang diperbolehkan. Informasi yang bisa diakses ? Masalah pemda nanti kita harus jelas peraturan pemerintah, hak apa yang lebih spesifik lagi, informasi yang

bisa diakses masyarakat jangan sampai menjerumuskan pegawai atau pengelola informasi/lembaga publik karena bisa saja penafsiran itu kan lainlain. Kalau menafsirkan tergantung dari sisi mana kita melihatnya, pegawai menafsirkannya dari sisi keamanannya dianggap sudah layak untuk diinformasikan, sementara dari LSM mungkin lebih sedikit kritis.

Narasumber : Wawan LSM – Lembaga Gemawan Jabatan : Ketua LSM – Lembaga Gemawan Kami ingin mengetahui tanggapan bapak mengenai UU No. 14 tahun 2008 ? Sebetulnya di Kalbar ini kami, kita dan teman-teman Jaringan Kebebasan Informasi Publik juga mendorong adanya Perda Transparansi yang isinya juga sebetulnya terkait dengan hak-hak masyarakat terhadap informasi publik. Cuma problemnya, pada tahun 2006 secara legal Perda itu memang telah ditetapkan tetapi belum operasional. Informasi yang kami dapatkan, Pemda menunggu terbitnya UU ini makanya Perda Transparansi itu masih sebatas menjadi Perda tapi belum bisa dioperasionalkan. Kenapa itu didorong oleh kita di sini, ya karena banyak hambatan dalam memperoleh informasi-informasi publik. Terutama terkait dengan transparansi anggaran. Karena kita juga konsen terhadap anggaran, politik. Tahun 2004-2006 banyak sekali terungkap dugaan-dugaan penyimpangan penggunaan APBD di Kabupaten maupun di Provinsi. Ada saja kasus-kasus yang di-

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

naikkan oleh teman-teman sampai ke meja hijau, belum lagi kita bicara soal hasil audit BPK. Banyak sekali menemukan dugaan-dugaan penyimpangan, kebetulan BPK dalam hasil auditnya cukup terbuka. Kita bisa dapat, tetapi untuk daerah itu dokumen-dokumen publik seperti apa, selain teknis seperti APBD, tapi progresnya itu juga apa, tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh artinya ketika RAPBD nya akan ditetapkan baru diinformasikan tetapi tidak disertakan dengan rincian anggaran yang diprioritaskan dialokasikan di APBD itu. Kadang kita sulit memperoleh informasi. Sebetulnya dalam konteks UU nomor 14 tahun 2008 ini kita juga belum melihat progres yang begitu signifikan dari tingkat pemda dalam konteks pelaksanaan UU ini sebagai informasi kepada publik. Saya tidak tahu apakah ini karena inisiatif dari masyarakat yang agak rendah dalam menyikapi informasi itu, sementara pemda tidak punya pintu untuk membuka informasi terkait publik. Menurut bapak dengan keterbukaan informasi menjamin tercapainya Good Governance ? Mestinya, ya, salah satu prasyarat good governance itu adalah transparansi publik selain partisipasi masyarakat. Sebenarnya UU ini sudah lama didorong oleh teman-teman, di DPR saja sudah dua tahun kan. Dengan UU ini keterbukaan, baik dari masyarakat maupun lembaga publik, kewajiban dari pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Itu kan sebetulnya menjadi hak publik ? Mestinya, kita kan bicara kultur birokrasi, secara birokrasi menjadi hambatan, memang sangat tergantung pada pimpinan-pimpinan daerah, kalau pimpinan daerah punya semangat yang bagus saya kira itu suatu hal yang tidak sulit mendapatkan informasi, tetapi kalau pimpinan daerah masih seperti yang lama kulturnya nggak berubah, ya sulit juga. Menurut bapak kesiapan dari pimpinan dan bawahan melihat ada keinginan untuk merubah itu ? Kami punya pengalaman ketika mendorong Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK) tahun 2004 kemudian diteruskan ke Bappenas kemudian jadilah aksi nasional. Bappenas menggandeng beberapa Stakeholder-stakeholder termasuk NGO untuk bagaimana bisa menurunkan RADPK. Sempat diadakan Workshop dengan Bappeda juga untuk merumuskan, kira-kira isu apa saja yang bisa ditetapkan menjadi rencana aksi daerah. Di situ ada sektor yang dijadikan progres, sektor barang dan jasa, sektor kehutanan, sektor kesehatan. Sampai sekarang bagaimana tindak lanjutnya dari Bappeda untuk menindaklanjuti sampai dapat merumuskan RADPK itu secara lengkap itu juga nggak jalan. Bahkan kami menyurati Bappeda minta informasi sampai dimana tindak lanjut merumuskan aksi daerah tersebut. Menurut kami ini memang problem di kultur birokrasi. Mudah-mudahan UU ini bisa menjadikan Triger, mendorong keterbukaan.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Kira-kira fasilitas apa yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan informasi ? Kalau masyarakat umum misalnya terkait dengan informasi-informasi kebijakan yang berdampak pada masyara kat misalnya yang sekarang menjadi sorotan di lapangan, proyek sertifikasi tanah, ajudikasi yang dikelola BPN, itu banyak informasi –informasi bahkan gratis, masyarakat tidak dikenakan beban. Informasi tentang kebijakan – kebijakan legal menjadi dasar hukum proyek ini, itu sulit didapatkan apalagi pemda, katanya melalui BPN, itu juga sulit di dapatkan. Bahkan kita mendapatkan dari internet dari kepala BPN dari daerah Jawa misalnya. Kalau memang mereka siap terbuka, political will yang baik, kan mestinya mereka siapkan. Sebelum proyek berjalan kan mereka sudah sosialisasikan, bahwa misalnya, ada PERMEN Agraria tentang proyek ini, hak masyarakat itu, ini. Kita juga tidak bisa melakukan, belum lagi misalkan soal proyek-proyek pemerintah yang ada di lapangan. Masyarakat komplain ada jalan, itu juga hak masyarakat. Prosedur Pengurusan surat-surat, pembuatan KTP, izin usaha itu juga tidak disediakan? Setahu saya tidak ada. Di sini kembali lagi tergantung pimpinan daerahnya. Di sana bisa begitu, kan pimpinan daerahnya komit, bisa mengkondisikan secara internal birokrasinya. Kalau pimpinan daerahnya punya kemauan yang ”birokrasinya pelan-pelan bisa berubah”. Ini kan kultur masih yang lama. Pimpi-

nan yang baru tidak mau berubah, jadi belum diharapkan terjadinya perubahan. Bagi lembaga publik yang tidak menyediakan informasi, perlukah diberikan sanksi hukuman ? Saya terus terang tidak mendalami isu ini, kemarin itu ada soal sanksi bagi pengguna informasi yang tidak tepat, mestinya sanksi itu diberikan kepada badan publik yang tidak memberikan pelayanan informasi kepada masyara kat. Kedua jangan dibuat prasyarat misalnya informasinya untuk apa. Karena informasi publik berhubungan de ngan publik. Sebagai badan publik harus memberikan informasi seperti itu. Sanksi bagi penyalahgunaan informasi lebih disebabkan karena kekhawatiran-kekhawatiran, itu sepertinya tidak beralasan. Apakah dikhawatirkan informasi itu misalnya untuk melaporkan kasus dugaan penyimpangan. Yang dikeluhkan teman-teman di LSM untuk mendapatkan informasi apa saja ? Prosedurnya, karena harus mendapat disposisi pimpinan dulu, kan masyarakat harus mendapat disposisi dari kepala dinas dulu. Kalau informasi sudah disediakan, harusnya siapapun yang datang maka staf yang melayani punya kewajiban memberikan informasi itu, tanpa harus mendapatkan persetujuan pimpinan. Tapi disini tergantung pada pimpinan. Menurut bapak pemerintah disebut sudah transparan seperti apa ? Ya, transparan, akuntabel. Tidak ha

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

nya jadi jargon-jargon, menjadi tematema kampanye tetapi riilnya saya kira masih belum. Oleh karena itu kalau kita bicara UU ini, saya kira pemerintah yang harus paling siap bagaimana melayani masyarakat terhadap berbagai informasi. Kalau kulturnya tidakberubah, kultur birokrasi nggak berubah maka yang terjadi adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan badan pu足 blik, terkait informasi yang didapatkan nanti bisa tidak karuan, masyarakat bilang itu informasi publik, itu bilang bukan. Maka yang saya bilang kulturnya yang harus berubah agar mereka paham betul.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

WAWANCARA DENGAN PEJABAT PEMERINTAH, LEMBAGA, MASYARAKAT DI BUKIT TINGGI.

1. Narasumber : Rahmat Aris Organisasi : Ketua Komisi B DPRD Kota Bukittinggi. Bagaimana tanggapan Anda tentang pemberlakuan UU KIP? Kalau kami tentu saja menyambut gembira, karena memang UU itu bisa membuat masyarakat berperan serta, pertama dalam hal pengawasan, kedua dalam aspirasi dan memberikan pendapat-pendapat dalam masyara kat. UU ini akan memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk berperan serta terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Tapi kalau Undang Undang ini tidak disosialisasikan dengan baik, masyarakat tidak akan tahu. Karena sifat masyarakat memang demikian, selalu menunggu. Jarang yang proaktif, kecuali beberapa kelompok kecil semisal LSM atau organisasi pemuda. Di Sumatera Barat ini, khususnya Bukittinggi, kebanyakan masyara katnya adalah pedagang, dan bagi mereka yang penting aman, tidak terganggu, , sektor riil aman, dagangannya aman. Mau bagaimana terserah sajalah, silakan, yang penting kondisi itu ada. Nah dengan adanya UU KIP ini, sangat luar biasa. Misalnya, anggaran APBD, kan dokumen publik. Kalau sudah dokumen publik berarti kan boleh dipublikasi. Tapi masih ada yang meng anggap, itu kan rahasia pemerintah.

Dan orang pemerintahan juga ada yang menganggap, itu kan rahasia kita, tidak boleh dipublikasikan. Tidak. Siapapun masyarakat kita boleh menikmati. Bahkan di beberapa daerah yang IT nya sudah bagus, masuk ke dalam website, bisa diakses di mana-mana. Kalau untuk partai atau bahkan DPRD sendiri, bagaimana resistensinya? Kalau dalam UU parpol memang sudah dijelaskan, ada aturannya berapa rupiah yang bisa disalurkan kepada parpol yang duduk di DPRD. UU itu mengatur sekian perolehan tersebut akan mendapat bantuan baik dari APBN ataupun APBD. Secara nasional, maksimal Rp.21 juta. Untuk propinsi tidak boleh melebihi nasional. Dan kabupaten kota tidak boleh melebihi propinsi. Aturannya demikian. Dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada BPK tiap tahunnya. Dan ada parameter-parameternya yang bisa dipakai. Bagaimana mekanisme informasi di DPRD? Sistem pelayanan informasi untuk Bukittinggi, PDDI (Pusat data dan Informasi pemko Bukittinggi) secara umum kami berikan anggaran. Untuk akses, saat ini sedang dibangun tower yang berguna agar ada hotspot dan masyara kat juga bisa akses internet di gedung atau sekitaran gedung DPRD ini, gratis. Jadi nanti mungkin dalam minggu ini

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

sudah running. Untuk konten, pengembangan bukittinggi.go.id juga sudah berjalan, bisa dilihat kontennya. Dan kemudian juga di beberapa lokasi, kantor pemko dan DPRD, akan dibangun komputer khusus yang bisa diakses oleh masyarakat yang isinya tentang data Bukittinggi. Ya kami juga kan iri dengan daerah lain. Mau peta Jakarta, tinggal klik. Mau info ini tinggal klik. Dan masalah yang ada di kami memang akses IT yang kurang, masih model konvensional. Mengingat juga penetrasi perangkat IT yang juga belum seperti daerah-daerah lain. Usulan sudah ada, dan mungkin masuk dalam anggaran 2010 model yang seperti itu.

2. Narasumber : Rudisman Organisasi : Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Kota Bukittinggi Bagaimana pendapat Anda dengan disahkannya UU KIP? Sebenarnya sangat bagus dengan adanya UU KIP ini. Akan ada transparan si bagi publik mengenai apa yang memang perlu diketahui publik. Kebetulan kami sendiri, PKPU, juga bekerja de ngan prinsip yang sama. Adanya kejelasan dan keterbukaan informasi. Kami memiliki bagian khusus yang bernama media center yang bertugas untuk mempublikasikan kegiatan PKPU kepada khususnya media massa. Bagian ini menangani daerah Sumatera Barat. Untuk informasi, kita masih jadi satu dengan Padang, untuk keseluruhan Sumatera Barat. Di sini kami sifatnya ha nya melanjutkan laporan yang dibuat.

Di sini kami menghimpun dana dan juga menyalurkannya kepada masyara kat yang kurang mampu, khususnya di wilayah Kabupaten Agam. Untuk informasi, kami serahkan ke Sumbar, di Padang. Karena kami masih satu jalur PKPU. Bagaimana dengan pelaporan dana kepada masyarakat? Kalau untuk donatur, tentunya kami memiliki sistem pelaporan kepada mereka. Rutin, dua kali dalam setahun. Satu di tengah tahun dan satu lagi di akhir tahun, dan untuk informasi detil menjadi satu dengan informasi dari PKPU Sumbar, jadi aliran donasi dari seluruh Sumbar. Tiap donatur mendapat kan laporan detil keluar masuk uang. Dan mereka juga bisa mengusulkan daerah atau orang yang ingin mereka bantu. Misalkan ada seorang donatur yang ingin agar zakatnya juga disalurkan di daerahnya. Setelah kami survey lokasi dan keadaannya, ya kami salurkan sesuai dengan keinginan dari donatur tersebut. Bentuk laporannya seperti apa? Jadi tergantung kegiatan dan bentuk donasi yang diberikan. Misal saja, ada donatur yang berinfak dan mengamanatkan untuk panti asuhan. Ya, laporannya sesuai dengan kegiatan tersebut. Kami sebutkan acaranya, foto-foto kegiatannya, dan pada halaman terakhir, kami lampirkan catatan keuangan. Berapa dana yang dihimpun dan berapa yang disalurkan. Dan mereka juga nanti dapat laporan untuk kegiatan keseluruhan di Sumatera Barat. Media centre itulah yang mengerjakan.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Jadi rutin setiap tahun? Rencana seperti itu. Jika perubahannya dinamis. Tapi jika tidak ada perubahan, biasanya kami hanya laporkan di akhir tahun, dari PKPU Sumbar. Apakah ada bagian khusus yang menangani informasi? Untuk sekarang belum ada. Karena kami yang aktif di PKPU Bukittinggi hanya 5 orang, termasuk kepala cabang. Plus 2 relawan bagian keuangan. Semua informasi saat ini terpusat di sekretaris. Informasi tersebut, siap digunakan? Ya, tentu saja. Semua ada di komputer sekretaris. Karena memang tidak terlalu sulit untuk mengelolanya. Jumlah uang yang masuk dan yang keluar. Karena kami ini lembaga zakat, infaq, shodaqoh, inti kegiatan yang kami kerjakan adalah pengumpulan dan penyaluran zakat. Dengan tenaga yang hanya 5 orang, bahkan kami terkadang tidak mengenal jabatan lagi. Misal saya, resminya menangani bidang penghimpunan, tapi ya turun juga dalam penya luran dan bahkan sampai cek lokasi.

memberikan data tersebut, selama ti dak sibuk. Tapi yang pasti soal ketersebaran informasi semisal keuangan, akuntabilitas, dsb, sangat penting bagi lembaga kami. Karena dari sana masyarakat akan menilai kami, bagaimana kinerja dan pertanggungjawaban. Karena lembaga ini kan modalnya kepercayaan. Dari mana masyarakat mau percaya bila masalah laporan atau informasi khususnya keuangan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi transparansi memang ”jualan” kami. Kami berusaha semaksimal mungkin. Ke depan ? Entah membuat website atau semisalnya. Tapi yang pasti kami cukup fokus untuk urusan tersebut. Tak hanya laporan keuangan, juga model penyaluran yang lebih fleksibel. Sebagai sebuah lembaga, tentu saja kami mengikuti perkembangan yang lebih baik.

Bagaimana prosedur permohonan data bila yang meminta adalah non donatur? Kalau data secara umum yang diterbitkan oleh media centre PKPU Sumbar, biasanya ada dalam laporan donasi, dua edisi setahun. Bentuknya ada juga yang semisal newsletter. Tapi kalau misalnya ingin mendapat data lengkap, laporan dari tahun ke tahun, misalnya, biasanya prosedur dengan surat permohonan ke lembaga dan tujuan penggunaan data. Dan kami tidak terlalu masalah untuk

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

WAWANCARA DENGAN PEJABAT PEMERINTAH, LEMBAGA, MASYARAKAT DI PADANG.

1. Narasumber : Eny Pasaribu Organisasi :Warga Masyarakat Padang. Kalau Anda sebagai masyarakat, informasi apa yang paling ingin anda tahu dari masing-masing lembaga? Informasi apa saja, anggaran mi salnya. Angkanya memang sekian, tapi dengan pengalokasiannya ke pos mana, bisa jadi wacana sendiri di masyarakat. Dana di lembaga-lembaga tersebut tentu asalnya dari pajak. Saya kan bayar pajak, masak tidak boleh tahu ke mana uang itu dipakai. Juga saat ini misalnya, ada lembaga zakat, kita juga mau tahu bagaimana kerja mereka. Dan dikemanakan dana tersebut. Dengan kita tahu juga mungkin saja orang jadi berminat untuk menyalurkannya ke sana. Belakangan ini kan ada orang yang menyalurkan zakatnya sendiri, sampai makan korban. Mungkin saja karena orang itu tidak percaya dengan lembaga zakat yang ada, tidak ada transparansi. Kalau seandainya semua lembaga itu terbuka dan transparan, masyarakat akan lebih bebas dalam memilih. Kita ini mau ke mana menya lurkan dananya. Pertimbangan dari masyarakat akan lebih beragam. Yang terjadi sekarang, orang kan banyak ti dak percaya. Akhirnya buat sendiri. Tapi kalau dapat data dan informasi, jelas untuk apa repot-repot. Serahkan saja. Toh jelas. Tercapai tujuan kita dan tidak

perlu repot, malah membantu. Begitu penting informasi tersebut? Menurut saya cukup penting untuk semua kegiatan. Dan perlu dicatat bahwa ketidaktransparanan membuat masyarakat itu curiga. Dan akibatnya bisa terjadi gontok-gontokan. Semua berawal dari kecurigaan. Sering kita de ngar diskusi-diskusi yang ada, semuanya basisnya menuduh dan curiga kepada suatu lembaga. Padahal kadang mereka juga tidak tahu pasti masalahnya. Dan mungkin juga karena tidak terbukanya lembaga pemerintahan, jadi tidak ada yang bisa menjelaskan juga kepada mereka masalah yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang bisa klarifikasi. Dan akhirnya orang yang tidak tahu ketemu tidak tahu, makin curiga saja. Hanya menebak dan mengira. Mungkin kalau semua dijelaskan dengan sempurna, orang tidak akan curiga dan akhirnya tidak gontok-gontokan. Walaupun jumlah masyarakat yang butuh data tersebut tidak terlalu besar? Memang benar, tetapi yang pen ting ketika masyarakat mau menggunakan data lembaga, data tersebut sudah ada. Mudah didapat. Tidak tertutup dan setiap saat bisa kita dapatkan. Contoh paling mudah adalah nabung di bank. Orang itu mau buka rekening di bank kalau ada kejelasan, uangnya

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

bagaimana, keamanannya, dsb. Dan informasinya tersedia setiap saat. Artinya kesiapan lembaga itu juga penting. Apalagi untuk ke depan, bila Indonesia ingin menjadi negara maju dan dikenal orang. Model informasi badan publik seperti apa? Yang penting informasi tersebut mudah didapat. Memang barangkali data tersebut ada di instansi, tapi kan sulitnya minta ampun untuk mendapatkan data tersebut. Hanya orang-orang ter足tentu saja yang dapat, masyarakat biasa, sulit. Banyak cara, misalnya, di depan kantor instansi ada pengumuman atau apalah yang bercerita tentang kegiatan lembaga, jadi masyarakat tidak perlu lagi bertemu meja, bebas akses. Atau terkadang perlu sesekali beriklan di media cetak. Isinya bisa konten informasi atau pemberitahuan kalau masyarakat butuh informasi ke bagian anu, info yang tersedia anu dan anu. Mudah saja sebenarnya. Yang punya internet bisa juga buat website. Sepertinya infrastruktur badan publik non pemerintah sedikit lebih bermasalah? Memang setiap memulai suatu yang baru, siapapun, pasti akan menemui masalah. Tapi itu kan masalah hanya di pertama. Setiap sosialisasi hal yang baru akan menjadi rumit, selanjutnya akan mudah. Mungkin akan banyak protes orang, masalah sana sini. Lamalama juga biasa. Dalam kehidupan kita sendiri juga seperti itu. Kalau ada yang baru pasti ada juga masalah.

Kalau parpol perlu untuk lebih transparan? Oh tentu, apalagi saat-saat ini harus lebih transparan, karena bagaimanapun mereka kan bergerak pasti dengan uang rakyat. Terlebih saat menjelang pemilu seperti sekarang. 2. Nama : Yoga Nathasa Amin, SSTP Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Padang Timur, Kota Padang UU KIP akan efektif berlaku dua tahun lagi, sudah ada pembicaraan mengenai kewajiban yang harus ditunaikan oleh badan publik? Belum sama sekali. Bahkan belum ada gambaran wacana apapun, sama sekali. Bahkan saya baru tahu saat ini. Yang sedang berlangsung saat ini, peri足hal pengelolaan dan pelayanan informasi seperti apa? Jadi kalau dalam pemerintahan atau kelompok kecamatan, informasi yang kita buka kepada masyarakat hanya info yang mengenai kecamatan dalam angka, katakanlah demografi kecamatan. Tapi hanya sampai segitu, itupun tidak terupdate setiap tahunnya. Tapi minimal dua tahun sekali ada pembaharuan. Sedangkan info semisal nama tokoh masyarakat, kepengurusan RT, parpol, jumlah pemilih, dsb, data tersebut ada, tetapi tidak boleh sama sekali diakses oleh masyarakat. Ya karena memang tidak boleh. Kami tidak tahu aturannya seperti apa soal akses data tersebut. Tapi yang pasti yang boleh diakses hanya data dinding. Demografi.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Tidak boleh atau ada prosedur lain untuk mendapat akses tersebut? Jadi selama ini, yang jelas jika ada yang membutuhkan data untuk Padang Timur, baik untuk penelitian, LSM ataupun mahasiswa, yang datang ke kantor, mereka harus membawa izin dari kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) yang ada di Balai Kota, Kota Padang. Singkatnya, Kesbangpol itulah yang mengeluarkan izin apakah mereka bisa mendapatkan data-data dari pihak pemerintah. Kalau tidak ada, sama sekali tidak bisa. Mereka ingin mendata sebagai siapa pihak tersebut berkebutuhan terhadap data. Bila sebagai dosen atau mahasiswa, maka harus membawa surat pengantar dari universitasnya. Surat tersebut di acc dulu oleh Kesbangpol, baru di bawa kepada instansi lainnya. Jadi kami menerima perintah dari mereka. Berdasar surat tersebut. Banyak komplain juga dong? Ya memang, selama ini yang terjadi seperti itu. Banyak protes masyarakat bahwa prosesnya bertele-teleh untuk mendapatkan data. Ya kami katakan kepada mereka memang prosedurnya demikian. Secara umum ada dong, data mata anggaran itu, di website pemda misalnya? Kalau untuk anggaran kami sudah terpadu, dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pemkab dan Pemko, jadi anggaran kita ada dalam internet, jadi semua perubahan anggaran, online semua. Hanya saja dengan jaringan terbatas, intranet. Misal antar

instansi saja. Walau memang sudah lebih baik dari yang dulu. Padang mulai 2009 ini. Ketakutannya apa dengan terbukanya informasi, terkhusus anggaran ini? Kalau saya secara pribadi, ada halhal yang memang seharusnya dan khusus dilakukan oleh pemerintah dan bukan kepada masyarakat secara keseluruhan. Karena masyarakat kita itu kan beragam, baik tingkat pendidikannya. Kalau kami, PNS, jelas, bahwa arahan tugasnya ke mana. Ada pemeriksaan juga. Dan semua jelas. Nah kalau masyarakat, jika kita arahkan ke sini, bila mereka tidak terima, maka mereka akan protes. Padahal kita memang tidak diarahkan ke sana. Dan mereka tidak mengerti duduk masalahnya, tahunya protes saja. Misal soal anggaran, kita tahu atur足an mainnya, ada protap dan segala macamnya. Bila kita melencengpun kita akan diperiksa, harus sesuai aturan. Nah kalau mereka mau ikut-ikut, bisa kacau balau. Kenapa ada namanya kuasa pengguna anggaran, karena mereka berkuasa dalam penggunaan anggaran itu. Ada juga pejabat pembuat komitmen, dia yang bertanggungjawab atas hal tersebut. Kalau semua masyarakat diikutkan sampai batas demikian, kacau. Siapa yang berkuasa menggunakan anggaran, siapa yang berkomitmen. Misal saja, sudah dibuat komitmen akan menggunakan anggaran ini untuk anu dan anu, masyarakat protes, gak jadi. Bisa gak jalan semuanya. Konon semangatnya adalah masyara足kat, akan ada pengawasan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat,

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

kira-kira begitu. Oke kalau misalkan di tingkat atas sudut pandangnya seperti itu. Tapi bagi kami di tingkat bawah, tidak akan bisa dilaksanakan seperti itu. Karena masyara kat kita itu beragam kepentingannya. Ada banyak kepentingan. Kalau kami PNS, mengabdi kepada negara, jelas aturannya. Nah kalau masyarakat, ba nyak sekali kepentingannya. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti apa. Kepentingan pribadi atau golong an. Kalau misalnya pengawasan juga dilakukan kepada mereka, tapi kalau sampai penggunaan anggaran sedetildetilnya, kacau. Padahal kadang masih ada juga kesalahpahaman pihak Bawasda dan bahkan BPK Pusat, yang memeriksa anggaran reguler kami, mereka masih membuat laporan penyalahgunaan anggaran. Tetapi setelah dipertemukan dengan tim investigasi lainnya, ternyata tidak ada penyelewengan anggaran. Tetapi ada kesalahan pengagendaan buku fungsional keuangan dan buku besar. Ada perbedaan neraca, dsb. Berarti sampai saat ini pelayanan informasi di Kecamatan Padang Timur adalah melalui surat pengantar yang disetujui Kesbangpol, baru bisa akses data? Tapi tidak termasuk anggaran ya. Lagipula, kami sebagai penyelenggara pemerintah (kecamatan) tidak bertugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tapi ada lembaganya sendiri, seperti Kominfo. Jadi kalau di setiap lembaga ada bagian yang meng urusi informasi, maka kegiatan bahkan mungkin anggaran akan terserap ke

sana. Akan ngurusi itu saja. Kerjaan lain akan terbengkalai. Seharusnya yang ngerjakan adalah sebuah badan besar yang tupoksinya memang itu, kominfo misalnya. Kalau menurut saya, saat ini Kominfo tidak efektif dalam perolehan data dari instansi lain kecuali ada proyek buku tahunan misalnya. Menurut saya, jika nanti UU KIP berlaku, bukan berarti kami juga melakukan tupoksi Kominfo, hanya menjadi mediator data saja untuk mereka olah. Dan tentu saja pasti kami akan membuka diri nantinya, hanya saja tentu harus dengan perbaikan prosedur agar tidak berbelit-belit seperti yang terjadi saat ini. Mereka yang akan sediakan data stand by? Pastinya demikian. Dan memang data stand by itu ada, selalu. Hanya saja tidak terpusat pada satu orang, pada banyak orang. Misal tanya jumlah orang miskin, dia harus cari Kasi Kesos, data anu ke bagian lain. Capenya ya kalau butuh data macam-macam, dia harus mutar ke masing-masing bagian. Sebenarnya tinggal mengumpulkan dan mengolah saja. Ada yang bertanggung jawab terhadap data tersebut. Kalau dulu tidak bisa keluar datanya kan, karena ada surat edaran. Dulu tidak ada kewajiban? Bukan begitu, karena tidak ada inisiatif dan yang pasti ada ego bagian, untuk apa data yang capek saya kumpulin, saya kasih ke bagian lain. Kira-kira begitu. Kalau sudah jalan UU KIP ya, mau tidak mau harus kasih. Pengumpulan dan update data juga harus dilakukan.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Ya, walau updating data semisal terkait pencacahan tidak bisa terus dilakukan, karena terkait dengan instansi lain. Semisal jumlah penduduk miskin, yang ada tahun 2006 atas kerjasama kecamatan dan BPS. Karena memang mereka yang tahu caranya, ada klasifikasinya. Dan memang untuk mengupdate lagi butuh pencacahan ulang. Susah? Padahal konon kalau didata dari tingkat terkecil justru lebih mudah? Justru di tingkat terkecillah agak susah melakukannya. Karena kami tiÂ dak ada sarana dan prasarananya. Harus turun ke lapangan. Misalnya saja kelurahan yang mendata, nah pegawai kelurahan saja paling banyak hanya 8 orang, termasuk lurah. Sisa 7, 1 jaga kantor, 3 ibu-ibu, sisanya orang sudah tua, yang muda 1-2. Tidak ada kemampuan untuk melakukan pencacahan. Dan memang yang melakukan pencacahan adalah satu badan khusus yang punya kemampuan untuk itu. 3. Nama : Lily Syukriani Jabatan : Dosen Jurusan Budidaya Pertanian, Fak. Pertanian Universitas Andalas. Pernah dengar tentang UU KIP sebelumÂnya? Belum sama sekali. Bahkan belum ada gambaran. Kalau saya pribadi tidak terlalu perhatian dengan UU tersebut. Hanya sebatas mendengar selentingan yang ada saja. Dan memang bagi saya hal tersebut bagus, ada transparansi. Bukan transparansi sebenarnya tapi pelayanan informasi, memberikan ke-

pada publik apa yang seharusnya memang disediakan oleh instansi. Kadang saya dapat keluhan dari mahasiswa, mau dapat data dasar dari instansi, dalam hal ini pemerintahan, kok susah sekali. Berbelit-belit, padahal datanya apa sih, cuma data sepele saja. Memang ada prosedur, surat misalnya, tapi kadang juga data tersebut ada setelah mutar-mutar dan seperti dilempar-lempar. Bagaimana dengan Unand, kan badan publik juga? Kalau yang dipublikasikan, setahu saya ya yang di website itu saja. TerbaÂnyak hanya informasi kegiatan akademik. Tapi kalau data yang belum terpublish bisa diakses juga, standar saja, dengan membawa surat pengÂ antar, dari lembaga apa atau keperluannya apa. Itu saja. Bahkan kalau kenal dengan pegawai administrasinya tidak bertele-tele. Tidak terlalu rumit lah. Tapi data tersebut ada? Pasti ada. Apalagi kelengkapan data di universitas adalah salah satu tolok ukur akreditasi. Jadi jikapun UU ini berlaku, mudah saja bagi universitas untuk mengeluarkan data tersebut. Karena memang setiap universitas yang diakreditasi harus memiliki itu semua. Format data setahu saya, sudah disediakan baku dari Dikti. Nama dan jumlah mahasiswa, dosen, alumni, nilai mahasiswa, dsb. Malah setahu saya sebagian data tersebut saat inipun bisa diakses melalui website Dikti. Kalau yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, maÂ sing-masing anggota civitas punya kode akses tersendiri untuk akses in-

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

formasi melalui komputer publik yang disediakan di masing-masing fakultas. Tapi kalau data selain tersebut, tentu saja admin yang punya. Ada komputer admin yang menyimpan dan mengupdate data itu semua. Untuk saat ini memang masih terbatas penggunaannya untuk kelengkapan akreditasi saja. Data untuk mahasiswa, apa saja? Standar lah dengan universitas lain. Data jadwal kuliah, nilai, terkait dia atau diri mahasiswa itu saja. Dan bagaimana bila ingin mengakses data umum untuk akreditasi tadi? Ada bagian khusus yang mela yani hal itu. Kalau tidak salah bagian pengumpulan data, saya tidak pasti namanya, yang support dengan bagian IT. Prosedur biasa saja, dengan surat. Hanya untuk mengetahui siapa saja yang akses data tersebut. Dan sepertinya hanya formalitas saja. Dan saya rasa tidak terlalu masalah buat Unand atau universitas manapun untuk buka data tersebut. Bukan data yang demikian rahasia. Bagaimana dengan informasi anggaran atau dana, penelitian mungkin? Kalau mengenai dana penelitian atau hibah dan sebagainya, data tersebut sangat terbuka sekali. Semua jelas di lembaga penelitian. Ada websitenya malahan, dan saya yakin setiap dosen sini tahu alamat webnya. Setiap orang bisa akses. Ada informasi hibah penelitian sekian rupiah dari lembaga anu, persyaratan sekian, proposal masuk tanggal sekian. Informasinya detil. Bahkan terkadang ada surat tembusan

langsung ke jurusan bahwa ada bantuan penelitian anu, dengan melam pirkan kopi surat resmi dari lembaga pemberi hibah. Jadi saya rasa kalau yang ini cukup transparan. Lagipula bagaimana tidak transparan, dosen kan tugasnya meneliti, ada penelitian wajib per tahun. Angka kredit. Ya gitu. Soal penelitian, saya rasa tidak bisa dikutak kutik. Kalau soal informasi cukup jelas dan transparan. Informasi ya. Kalau soal potongan dana penelitian itu masalah lain. Potong 30% itu sudah biasa. Dan itu tahu sama tahu. Antara dosen dan lembaga. Karena memang dana potongan itu ada juga yang dimanfaatkan untuk ”dikembalikan” ke dosen, misal dengan lokakarya, workshop, dan sebagainya. Bagaimana dengan anggaran operasional universitas, cukup terbuka? Saya rasa tidak juga. Lagi pula apa ada yang mau tahu? Kalau Unand sendiri saya rasa juga belum. Walau sebenarnya kalau mau cape sedikit, saya yakin di web Dikti atau pemerintah pusat, pasti ada data tersebut. Walau memang akses crossceck ke universitas, dimana saja saya pikir, tidak terbuka untuk umum. Bahkan dengan surat sekalipun. Aneh saja. 4. Nama : Muhammad Sadan Jabatan : Warga Masyarakat / Pengusaha Bibit Tanaman Bagaimana tanggapan Anda tentang UU KIP? Saya pikir keterbukaan informasi itu penting sekali. Terutama pada sektor pelayanan publik. Dan menurut saya dengan adanya informasi tersebut da-

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

pat mengurangi tindak pidana korupsi. Begini, kami masyarakat, tanpa bekal informasi yang jelas dan tegas tentang aturan ataupun pelayanan publik, akan jadi makanan empuk penipuan dan pemerasan. Kita jadi tidak tahu untuk mengurus surat anu, biayanya sekian dan waktunya sekian lama, sekian meja, berkasnya anu dan anu. Kan yang pen足 ting itu. Saya pernah mengurus surat tanah ke salah satu instansi. Saya mau tanya status tanah tersebut bermasalah atau tidak. Kita minta petugas gambar ta足 nah tersebut. Sudah bayar sekian untuk transpor petugasnya datang ke lapang足an. Tapi kita disuruh bayar lagi di lapangan. Pada waktu pendaftaran, ada semacam blanko rincian biaya yang harus dibayar, termasuk salah satunya transpor petugas, itu resmi dari blanko tersebut. Ya kita tidak bisa menolak, karena takut gambar tanah tersebut tidak dikerjakan. Karena informasi resmi berapa hari selesainya, tidak jelas, lama juga dikerjakan. Akhirnya dua setengah bulan dan beberapa kali datang baru selesai, itupun setelah saya marah-marah. Masalah lain, KTP misalnya, itu kan kerja komputer, tinggal print, sedemikian, alatnya atau infrastruktur saya kok tidak percaya kalau belum modern atau belum komputerisasi. Pasti ada itu mesinnya. Tapi model begitu saja lama sekali.

kita tidak tahu berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Begitu di loket, baru disodorkan formnya. Padahal info ini, bagi instansi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat melalui pelayanan publik, sangat penting. Dan saya yakin bahwa kenapa informasi se足 derhana dan penting itu tidak dibuka. Kalau ada kejelasan informasi tersebut, percaya akan menyelesaikan masalah? Saya rasa akan sangat membantu walau tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi minimal kita ada kepastian dan peka kalau terjadi sesuatu yang tidak ada di prosedur. Gugatan kita ada dasarnya. Dan juga uang yang masuk ke kas negara akan jelas. Tidak ada kutipan dari petugas. Misal surat anu, bapak datang dua bulan sudah selesai. Kan enak, tenang kita jadinya. Kalau klaim belum selesai juga enak. Jelas. Waktu, tenaga, biaya akan lebih terjaga tentunya. Kita ini kan kerja juga. Punya keperluan juga.

Kalau informasi rincian biaya, hanya dapat diketahui oleh orang yang punya kepentingan dalam pengurusan surat? Ya. Dan sebelum datang ke loket,

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

BAB III.

Menilik Kesiapan Badan Publik

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Untuk memperoleh gambaran tentang opini publik dan kesiapan badan publik menjelang diberlakukannya UU KIP (30 April 2010), Badan Informasi Publik Depkominfo menyelenggara kan forum diskusi dan dialog interaktif melalui radio dan televisi di empat propinsi yaitu,; a. Kalimantan Barat - Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat (Pontianak) - Pemerintah Kota Singkawang b. Sumatra Barat - Pemerintah Propinsi Sumatra Barat (Padang) - Pemerintah kota Bukittinggi c. Nusa Tenggara Barat - Pemerintah Propinsi NTB (Mataram) - Pemerintah Kota Lombok Timur (Selong) d. Sulawesi Utara - Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara (Manado) - Pemerintah Kota Tomohon

1.Provinsi Kalimantan Barat 1. Kesiapan Kelembagaan Jauh sebelum disahkan UU KIP, Pemerinta Propinsi Kalimantan Barat telah memulai terlebih dahulu dengan menerbitkan Perda No 4 tahun 2005 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Namun sayang sejauh ini pene rapannya tidak bisa dilakukan di lapangan karena terkendala dengan belum adanya payung hukum yang lebih tinggi. Untuk sosialisasi perda tersebut hanya efektif di tingkat pemerintahan saja.

Untuk penunjukan penanggungjawab yang berwenang menangani khusus masalah komunikasi dan informasi pun belum ada, karena menanti terbitnya hukum yang lebih tinggi, yaitu UU KIP. Di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, dinas-dinas berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan Tupoksinya. Untuk di Bappeda sendiri sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus menangani masalah pengumpulan data. Data pada tahun berjalan dapat disimpan di masing-masing devisi, sedang data untuk tahun lewat berjalan disimpan di UPT. Jadi UPT dapat dikatakan sebagai database informasi.

2. Kesiapan Sarana : - Dinas Informasi dan Kearsipan Daerah Kalimantan Barat sudah memiliki “pojok informasi” dimana masyarakat umum bisa mengakses informasi secara online. Di pojok informasi tersebut dilengkapi dengan 6 unit PC yang sudah terkoneksi internet. Pojok informasi tersebut bisa di akses selama jam kerja. - Melakukan pembinaan atau pemberdayaan Forum Komunikasi Media Tradisional sebagai penyam paian informasi kepada masyarakat. - Membentuk simpul-simpul masyara kat sebagai alat penyampaian informasi. Misalkan, KIMTAS- Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan. - Untuk dinas-dinas (Bappeda Kota, Dinas Pendidikan) yang lain belum memiliki sarana dan fasilitas untuk mengakses informasi, mereka

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

melayani permintaan informasi secara manual artinya masyarakat akan diarahkan kemana sesuai informasi yang dibutuhkan. - Dinas Komunikasi dan Kearsipan Daerah telah memiliki majalah ”Berkat” - Berita Khatulistiwa sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat.

3. Kesiapan SDM: - Dinas Informasi dan Kearsipan Dae rah Kalimantan Barat sudah menyiapkan operator untuk melayani “pojok informasi”, mereka yang ditugaskan di “pojok informasi” tersebuit sudah tidak asing dengan PC dan internet. - Operator Pojok Informasi sudah terlatih untuk melayani dan mendam pingi masyarakat yang berkunjung ke pojok informasi, mereka memberikan pelatihan langsung di tempat. - Untuk dinas lain belum belum disiapkan SDM yang dikhususkan untuk pelayanan informasi.

4. Kesiapan Data Base: - Propinsi Kalimantan Barat sudah memiliki server tersendiri untuk arsip data elektronik yang dapat di akses secara online maupun offline. - Bappeda menyediakan fasilitas Touch screen untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi, terutama syarat-syarat untuk peng urusan surat ijin atau pembuatan KTP.

II. Pemerintah Kota Singkawang 1. Kesiapan Kelembagaan

- Dinas pendidikan nasional telah memiliki sistem informasi Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) PadatiWeb (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan berbasis Web) masyarakat bisa langsung meng akses. Namun data/informasi yang bisa diakses masih terbatas/belum maksimal, mengenai data siswa, sekolah, guru, BOS. - Setiap dinas masih berjalan sendirisendiri, sehingga masyarakat belum bisa mengakses informasi. - Belum ada pelayanan khusus me ngenai informasi artinya belum ada pejabat yang menangani pelayanan informasi. - Belum ada kebijakan untuk pelayan an publik sehingga pelayanan belum maksimal. - Belum ada standar baku dalam memberikan pelayanan.

2. Kesiapan Sarana : - Dinas-dinas sebatas memberikan informasi/data-data sedangkan fasilitas untuk mengakses informasi belum ada.

3. Kesiapan SDM : - Belum ada petugas/operator yang khusus menangani pelayanan informasi. - Belum ada pelatihan dalam mengelola informasi/data.

B. SUMATERA BARAT I. Propinsi Sumatera Barat 1. Kesiapan Badan Publik - Di salah satu kecamatan didapatkan bahwa PNS di kantor kecamatan

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

tersebut baru mendengar me ngenai keberadaan UU KIP. Hingga saat ini belum ada persiapan matang menyambut UU Keterbukaan Informasi Publik.

2. Kelengkapan Data - Di lingkungan pemerintahan khususnya di kecamatan, informasi yang dapat diakses oleh masyarkat hanya sebatas info mengenai kecamatan dalam angka (demografi kecamatan). Untuk pembaharuan data demografi tersebut dilakukan dalam kurun waktu dua tahun sekali. - Info lain yang tersedia di kantor kecamatan adalah nama tokoh masyarakat, kepengurusan RT, parpol, jumlah pemilih, dsb. Data tersebut bukan untuk umum, bahkan sama sekali tidak bisa di akses masyarakat.

3. Kondisi Pelayanan Publik - Di Padang Timur, jika ada yang membutuhkan data baik untuk penelitian, LSM ataupun mahasiswa, yang datang ke kantor Kecamatan Padang, mereka harus membawa izin dari kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) yang ada di Balai Kota, Kota Padang. Singkatnya, Kesbangpol itulah yang mengeluarkan izin apakah mereka bisa mendapat kan data-data dari pihak pemerin tah. Kalau tidak ada, sama sekali tidak bisa. - Setalah mendapat ijin Kesbangpol, baru di bawa kepada instansi lainnya. Disisi ini pihak kecamatan ha nya menerima perintah dari mereka berdasar surat tersebut. Prosedur

ini sudah berlangsung sejak tahun 2003-an, ada surat edaran yang menyatakan bahwa setiap informasi yang keluar dari Kecamatan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah Kota dalam hal ini adalah Sekda. - Untuk data-data demografi tidak diperlukan surat ijin dari Kesbangpol, cukup surat pengantar dari instansi yang membutuhkan data tersebut. - Data anggaran sudah dikelola mengunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SKID) Pemkab dan Pemko, semua data tersebut sudah online meskipun hanya terbatas intranet antar instansi.

4. Respon Masyarakat dengan sistem pelayanan yang saat ini . - Sangat disayangkan masyarakat pengguna informasi tersebut merasakan tidak mendapat pelayanan optimal. Masyarakat menilai proses pelayanan tersebut terlalu berteletele. Banyak protes masyarakat bahwa prosesnya bertele-tele untuk mendapatkan data.

Perguruan Tinggi, Padang

a. Kelengkapan Data - Sebagai salah satu Badan Publik, Universitas Andalas sedang bersiap menghadapai penerapan UU KIP. Salah satunya adalah mempersiapan database informasi. Untuk informasi yang dapat diakses masyara kat melalui situs seperti informasi kegiatan akademik, nama dan jumlah mahasiswa, dosen, alumni, nilai

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

mahasiswa. - Ada data/ informasi yang sengaja tidak di publish di situs, tetapi dapat diakses masyarakat dengan membawa surat pengantar dari lembaga resmi dan mencantumkan untuk keperluan apa data tersebut. - Kelengkapan data di masing-ma sing perguruan tinggi menjadi salah satu tolok ukur akreditasi, sehingga penyedian data itu merupakan suatu keharusan. Jadi tanpa adanya UU KIP, data memang sudah dimiliki. Pengisian format data sudah disediakan dari Dikti, perguruan tinggi cukup mengisi sesuai dengan format yang disediakan di masing-masing fakultas. - Dana penelitian atau hibah dan sebagainya sangat terbuka sekali dan bebas diakses masyarakat. b. Bentuk Pelayanan masih perlu diperbaiki. Prosedur biasa saja, dengan surat, untuk mengetahui siapa saja yang akses data tersebut. Dan sepertinya hanya formalitas saja. Dan saya rasa tidak terlalu masalah buat Unand atau universitas manapun untuk buka data tersebut. Bukan data yang demikian rahasia.

II. Pemerintah Kota Bukit Tinggi 1. Informasi yang dikelola - Keterbukaan di Bukit Tinggi sudah dilakukan meskipun masih ada batasan-batasan keterbukaan, mi salnya dalam pola pembangunan daerah. Untuk membuat suatu program pembangunan sudah dibiasa-

kan diawali terlebih dahulu dengan musyarawah di tingkat masyarakat, yang disebut dengan musrenbang. Tahapan musrenbang ini diawali ditingkat kelurahan, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan, tingkat kota baru kemudian di musyawarahkan di DPR. Setelah sampai tahapan DPR maka legislatif diberi kewenangan untuk meninjau kembali ke lapangan untuk mengcroscek dengan apa yang diinginkan mayarakat. - Dari segi keterbukaan anggaran ke uangan dilakukan anggaran berbasis kinerja. Jika organisasi meminta bantuan kepada pemkot Bukit Tinggi harus jelas terlebih dahulu reke ning masing-masing, baik pengurus maupun panitia. Ini untuk mempermudah melacak penggunaan dana. setelah dana diterima dan digunakan, pemkot mengharuskan mereka membuat laporan pertanggung jawaban. - Laporan pertanggung jawaban keuangan bisa diakses masyarakat sehingga masyarakat dapat mengontrol penggunaan dana. Mes kipun demikian beberapa informasi anggaran masih dianggap riskan bagi badan publik untuk dapat diinformasikan ke masyarakat. Mereka masih beranggapan masyarakat ti dak berkompenten untuk memantau penggunaan anggaran mereka. - Untuk di lembaga publik pemerintah tidak semua informasi yang ada dapat di akses masyarakat. Perlu dilihat dahulu siapa yang meminta dan jenis informasi data yang diminta, ini merupakan antisipasi timbulnya

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

dampak penyalahgunaan data yang menyangkut kebijakan strategis. - Data yang disediakan tergantung pada masing-masing dinas, misal dinas pendidikan maka akan menyediakan informasi terkait masalah murid atau guru, dinas pertanian hanya menyediakan informasi me ngenai pertanian. Dan data yang dapat di aksespun adalah data-data normatif.

bisa diakses oleh masyarakat yang isinya tentang data Bukittinggi. - Dilihat dari beberapa wawancara yang dilakukan di lapangan pihak badan publik sektor pemerintahan belum ada batasan jelas bagi mereka untuk mengkategorikan informasi itu memang untuk masyarakat atau memang informasi yang tergolong tertutup. Belum ada ketentuan dan kesepakatan mengenai pengkategorian informasi.

2. Kesiapan infrastruktur. - Lembaga publik non pemerintahan sebagian besar tidak bermasalah dengan penerapan UU KIP, mereka cenderung mendukung proses transparansi tersebut, hanya saja mereka terkendala dengan sarana dan prasarana serta SDM. - Bagi mereka keterbukaan itulah yang memancing masyarakat untuk mendukung setiap gerakan positif badan publik dalam menyikapi persoalan yang ada. - Dokumentasinya pun update dan selalu tersedia. Bisa diakses, hanya saja masih manual, alias datang dan minta data langsung. - Untuk akses online, mereka saat ini sedang merencanakan pembangun an tower yang berguna agar ada hotspot dan masyarakat juga bisa akses gratis internet di gedung atau sekitar gedung DPRD. - Dilihat dari konten, pengembangan bukittinggi.go.id juga sudah berjalan, meskipun data yang ada bersifat monoton dan cenderung lawas. - Di beberapa lokasi, kantor pemkot dan DPRD, direncanakan akan dibangun komputer khusus yang

4. Parpol dan Ormas, Bukittinggi 1. Pelayanan Informasi. Untuk beberapa lembaga publik seperti parpol dan ormas di Bukit Tinggi, memiliki suatu bagian yang menangani informasi, beberapa menamai dengan istilah humas atau media center.

2. Cara Pelayanan.

Pelayanan masih manual.

3. Pemohon Informasi. Yang di layani adalah media massa, sangat jarang masyarakat yang mengakses data mereka.

4. Kesiapan SDM. Untuk penanganan pengumpulan dan penyebaran informasi bertumpu pada satu orang. Sedangkan staf humas atau media center lain dinilai kurang memiliki jaringan yang cukup baik dengan pihak-pihak yang berpotensi dalam mengakses informasi ormas ataupun parpol. Ini merupakan pertanda manajemen pengolahan informasi tersebut belum berjalan baik, dimana SDM-SDM lain tidak dipersiapakan dengan baik. Akibatnya ketika

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

si orang tersebut berhalangan maka pelayanan informasi ke masyarakat tidak bisa dilakukan. Hal serupa juga terjadi di beberapa badan publik sektor pemerintah, selain tergantung pada satu orang, prasana yang tersedia juga terbatas. Misal saja, komputer tempat penyimpanan data hanya di mengerti satu orang, ketika orang tersebut absen mereka cenderung tidak dapat melayani karena pemegang PC tidak ada.

5. Jenis informasi yang tersedia. Untuk parpol pada umumnya antara lain; Program, anggaran, sinergi program dengan anggaran. Bagi pihak parpol informasi tersebut penting untuk publik ketahui, dan sementara ini, informasi itulah yang selalu stand by.

6 Prosedur Pelayanan. Baik badan publik sektor pemerintahan maupun badan publik lainnya menerapkan prosedur manual, yaitu si peminta data harus membawa surat resmi dari lembaga resmi.

7. Kebutuhan informasi Masyarakat. Saya melihat lahirnya UU ini berkait an dengan pengawasan masyarakat. Adanya UU ini, saya tanya satu hal saja misalnya penghasilan para petinggi negara dari ketiga lembaga itu Eksekutif Legislati dan Yudikatif.

C. PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT 1. Kesiapan Badan Publik Kesiapan Badan publik yang dalam hal ini diwakili oleh bidang SKDI Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan PN IAIN Mataram dapat disimpulkan telah menerima berlakunya keterbukaan informasi publik. Kesiapan prasarana seauh ini hanya pada tingkat provinsi, namun sangat disayangkan seberapa jauh persiapan sarana tersebut tidak dapat terungkap. Sejauh informasi yang diterima masyarakat, sebagian besar masyarakat terutama masyarakat yang bekerja sebagai PNS dan berkecimpung di humas sudah mengetahui keberadaan UU KIP. Ada kecenderungan masyarakat masih memperdebatkan mengenai seberapa besar jauh kebebasan akses informasi tersebut. Banyak dari mereka masih mempertanyakan kategori informasi apa saja yang dapat di akses dan yang tidak dapat di akses, alias informasi tertutup. Kekhawatiran mereka disebabkan karena, pertama ada kecenderungan masyarakat lebih senang dengan informasi yang terkait dengan privacy orang lain. Mereka lebih ingin mengetahun bagai mana kehidupan pribadi seorang pejabat atau publik figur di bandingkan dengan informasi yang terkait dengan pemenuhan hak mereka. Untuk beberapa aktivs LSM sudah sejak 2006 mengusulkan adanya yang mengatur mengenai Hak masyarkat Untuk Memperoleh Informasi. Bagi beberapa pihak keterbukaan informasi ini sangat penting agar bisa memonitor berjalannya penyelengaraan pemerintahan dilakukan, berapa rencana alokasi APBD, untuk prioritas apa dana tersebut, dll. Penerapan jaringan internet berupa website/ homepage dan Email-DPRD

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

NTB pada saat yang akan datang akan menjadi prasyarat yang penting dalam membangun komunikasi politik antara anggota DPRD NTB dan institusinya dengan para konstituennya. Hal ini akan merupakan suatu langkah good governance yang akan signifikan dalam rangka memberi ruang/media untuk peningkatan partisipasi konstituen (para pemilih). Bagi Dewan media ini akan menjadi sarana sosialisasi dan media penyampaian informasi politik yang bisa diakses kapan dan dimana saja. Hal itu akan membuktikan dan mendorong adanya proses transparansi dan akun tabilitas di institusi DPRD NTB.

2. Peran Humas Pemerintahan Salah satu cara yang di gunakan oleh badan publik milik pemerintah dalam hal penyebaran informasi adalah dengan memjalin hubungan baik de ngan pers, agar penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat dapat dilakukan.

3. Perangkat Hukum Pada tanggal 17 Juli 2008, Pemda mengeluarkan peraturan Gubernur NTB No. 17 tahun 2008 tentang Jari ngan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini berfungssi sebagai sarana untuk menghimpun, menyimpan dan mendayagunakan bahan dokumentasi hukum. Unit kerja ini juga bertugas untuk meningkatkan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan bahan pengetahuan hukum, memberikan kemudahan pencarian dan penelu-

suran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya, meningkatkan pelayanan informasi hukum guna mendukung pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

4. Kondisi Masyarakat secara umum Pertama, masyarakat NTB sekarang ini sangat membutuhkan transparansi untuk bisa berpartisipasi memajukan daerah. Selama ini tuntutan itu tidak pernah diakomodir DPRD dan Pemda NTB. Pemerintahan umumnya masih sangat tertutup dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi masih minim dibuka oleh eksekutif juga legis latif lokal. Kurangnya keterbukaan informasi itulah, antara lain, yang wajib ditegakkan oleh Pemda dan DPRD. Kedua, masyarakat memerlukan agar pemerintah melibatkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan di NTB, jangan bertindak sepihak saja. Beberapa kasus yang merugikan masyarakat terjadi akibat tidak adanya jaminan ketersediaan dan konsistensi atas informasi publik. Misalnya, kasus kenaikan tarif dasar listrik yang tertutup sehingga kenaikan yang sebenar nya dengan kenaikan yang diumumkan berbeda. Ini jelas merugikan dan memperdayakan masyarakat. Ketidakpastian biaya juga dialami oleh anggota masyarakat yang mengurus SIM/ STNK/BPKB, mengurus IMB, Akte Ta nah, Pasport, skema kompensasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kerahasiaan bank yang melindungi kejahatan hasil korupsi dan pencucian uang ‘panas’(money loundring). –

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Setelah melakukan monitoring dan telaah terhadap kesiapan badan-badan publik di beberapa daerah, maka diperoleh gambaran mengenai seberapa jauh atau seberapa siap pelaksanaan pelayanan informasi publik di daerah tersebut. Adapun potret kesiapan tersebut dapat dilihat melalui diagram matrik sebagai berikut:

Matriks Kesiapan Badan Publik Menyongsong Pelaksanaan UU KIP Tahun 2008 No 1. Aspek Kesiapan

I II III

Kelembagaan Sarana-Prasarana Sumber Daya M a n u s i a / Pengelola Database Informasi

+ + +

5. Pemerintah Kota Bukit Tinggi + + +

6. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ++ ++ +

2. Pe m e r i nt a h Provinsi Kalimantan Barat

3. Pe m e r i n t a h Kota Singkawang

4. Pemerintah Daerah Sumatera Barat

++ ++ ++

+ + +

Keterangan: (++) = SIAP; (+) = DALAM PROSES PERSIAPAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa dari lima daerah yang dimonitor, mayo足 ritas kinerja pelayanan informasi publik masih belum cukup siap. Namun, da足erah yang dimonitor cenderung menunjukkan aspek-aspek positif dalam hal peningkat足 an kesiapan pelayanan informasi publik. Dari lima daerah yang dimonitor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tampak lebih siap di seluruh aspek pelayan足an informasi publik. Sementara itu, empat pemerintah daerah lain, yakni Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih dalam proses persiapan. Meski harus pula diungkapkan, ada aspek pelayanan database informasi yang dilakukan aparat pemerintah daerah memperoleh apresiasi posifit masyarakat kota Bukit Tinggi. Sedangkan aspek kelembagaan dan sarana-prasarana Provinsi Nusa Tenggara Barat dipandang telah cukup memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

enutup Kesiapan badan publik untuk melaksanakan UU KIP merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ke depan, seluruh badan publik harus menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, agar UU KIP bisa diterapkan secara optimal dan memberi dampak nyata pada kehidupan demokrasi masyarakat. Perbaikan sistem, struktur dan manajemen informasi dalam badan publik harus dilakukan sesegera mungkin. Bersamaan dengan itu, sarana akses terhadap informasi publik juga harus disediakan secara memadai oleh badan publik. Semua dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat, sebagaimana diamanatkan UU KIP. Kesiapan badan publik untuk melaksanakan UU KIP merupakan prasyarat bagi keberhasilan penerapan undang-undang ini di lapangan. Makin siap badan publik, makin cepat kebebasan memperoleh informasi publik dapat diwujudkan. Sebaliknya, makin tidak siap badan publik, makin lambat pula penerapan UU KIP. Buku ini setidaknya dapat dijadikan pranala awal, sejauh mana badan publik di daerah mempersiapkan diri menyambut kelahiran UU KIP.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

BAB LAMPIRAN.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

UNDANG¬ UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang¬Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang¬Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG¬UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. 5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan pu足blik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. 6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. 7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. 8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. 10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

11. 12.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi pu足 blik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2

(1) (2) (3) (4)

Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 4 (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang¬-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang¬Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik Pasal 5 (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang¬undangan. (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang¬undangan.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Bagian Ketiga Hak Badan Publik Pasal 6 (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang¬undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang¬undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak¬hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik Pasal 7 (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Pasal 8 Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang¬undangan.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Pasal 9 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang¬undangan. (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. (5) Cara¬cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta¬merta Pasal 10 (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta¬merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Pasal 11 (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangÂŹUndang ini. (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Pasal 12 Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. alasan penolakan permintaan informasi. Pasal 13 (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional. Pasal 14 Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam UndangÂŹUndang ini adalah:

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan; c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; g. kasus hukum yang berdasarkan UndangÂŹUndang terbuka sebagai Informasi Publik; h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsipÂŹprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; k. perubahan tahun fiskal perusahaan; l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau n. informasi lain yang ditentukan oleh UndangÂŹUndang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 15 Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam UndangÂŹUndang ini adalah: a. asas dan tujuan; b. program umum dan kegiatan partai politik; c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya; d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e. mekanisme pengambilan keputusan partai; f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau g. informasi lain yang ditetapkan oleh UndangÂŹUndang yang berkaitan dengan partai politik.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Pasal 16 Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam UndangÂŹUndang ini adalah: a. asas dan tujuan; b. program dan kegiatan organisasi; c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya; d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri; e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi; f. keputusanÂŹkeputusan organisasi; dan/atau g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangÂŹundangan. BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanaÂŹrencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

d. e. f. g. h.

yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-ÂŹhal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi

100

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

101

Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil¬hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i. memorandum atau surat¬surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang¬Undang. Pasal 18 (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut: a. putusan badan peradilan; b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum; f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/ atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan¬jabatan publik. (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang¬Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j. (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden. (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden. (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung. (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Pasal 19 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. Pasal 20 (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VI MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI Pasal 21 Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Pasal 22 (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis. (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat ele-

102

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

103

ktronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi. BAB VII KOMISI INFORMASI Bagian Kesatu Fungsi Pasal 23 Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangÂŹUndang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 24 (1) Komisi nformasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara. (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Bagian Ketiga Susunan Pasal 25 (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi. (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara. Bagian Keempat Tugas Pasal 26 (1) Komisi Informasi bertugas : a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UndangÂŹUndang ini; b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. (2) Komisi Informasi Pusat bertugas: a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota

104

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

105

belum terbentuk; dan c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UndangÂŹUndang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktuÂŹwaktu jika diminta. (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Bagian Kelima Wewenang Pasal 27 (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang: a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan Bagian Keenam Pertanggungjawaban Pasal 28 (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

(2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan. (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum. Bagian Ketujuh Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Pasal 29 (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi. (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Bagian Kedelapan Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 30 (1) SyaratÂŹsyarat pengangkatan anggota Komisi Informasi: a. warga negara Indonesia; b. memiliki integritas dan tidak tercela; c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi

106

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

107

Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik; e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik; f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi; g. bersedia bekerja penuh waktu; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan i. sehat jiwa dan raga. (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif. (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat. (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan. Pasal 31 (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon. (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan. (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Pasal 32 (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/ kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon. (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan. (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota. Pasal 33 Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Pasal 34

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan. (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. telah habis masa jabatannya; c. mengundurkan diri; d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara; e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturutÂŹturut; atau f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi. (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota. (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI Bagian Kesatu Keberatan Pasal 35 (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

108

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

109

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangÂŹUndang ini. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Pasal 36 (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Pasal 37 (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 38 (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Pasal 39 Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. BAB IX HUKUM ACARA KOMISI Bagian Kesatu Mediasi Pasal 40 (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi. Pasal 41 Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator. Bagian Kedua Ajudikasi Pasal 42 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Pasal 43 (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumenÂŹdokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka si-

110

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

111

dang pemeriksaan perkara bersifat tertutup. (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal 44 (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Bagian Keempat Pembuktian Pasal 45 (1) Badan Publik harus membuktikan halÂŹhal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a. (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g. Bagian Kelima Putusan Komisi Informasi Pasal 46 (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini: a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini: a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UndangÂŹUndang ini; b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UndangÂŹUndang ini; atau c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi. (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut. BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan Pasal 47 (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 48 (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan

112

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

113

tersebut. (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup. Pasal 49 (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik: 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik: 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut: a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UndangÂŹUndang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UndangÂŹUndang ini; b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau c. memutuskan biaya penggandaan informasi. b. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. Bagian Kedua Kasasi Pasal 50 Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 51 Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 52 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertaÂŹmerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangÂŹUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 53 Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 54 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pasal 55 Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar

114

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

115

atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 56 Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang¬Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang¬Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang¬Undang yang lebih khusus tersebut. Pasal 57 Tuntutan pidana berdasarkan Undang¬Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum. BAB XII KETENTUAN LAIN¬LAIN Pasal 58 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang¬Undang ini. Pasal 60 Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang¬Undang ini. Pasal 61 Pada saat diberlakukannya Undang¬Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang¬Undang.

Peraturan Pemerintah Undang¬Undang ini.

sudah

Pasal 62 harus ditetapkan

sejak

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

diberlakukannya

Pasal 63 Pada saat berlakunya Undang-¬Undang ini semua peraturan perundang¬undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang¬Undang ini. Pasal 64 (1) Undang¬Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal¬hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang¬Undang ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61

116

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

117

PENJELASAN ATAS UNDANG¬UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK I. UMUM Dalam Undang¬-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang¬undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-¬undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang¬undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik¬baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang¬Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. “Cara sederhana” adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami. “Biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang¬Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya. Pasal 3 Cukup jelas.

118

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

119

Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “membahayakan negara” adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh Komisi Informasi. Huruf b Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-¬undangan.

Huruf e Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik” adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang¬-undangan Huruf b yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “serta¬merta” adalah spontan, pada saat itu juga. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

120

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

121

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan: 1. “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambil an keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; 2. “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; 3. “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 4. “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; 5. “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Yang dimaksud dengan ”undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah” adalah Undang-Undang

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebut. Pasal 15 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “undang¬undang yang berkaitan dengan partai politik” adalah Undang¬Undang tentang Partai Politik. Pasal 16 Yang dimaksud dengan “organisasi nonpemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pasal 17 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka 1 Yang dimaksud dengan “Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara” adalah Informasi tentang: 1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer; 2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi

122

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

123

taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik¬titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh; 3. sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwa rupa persenjataan militer; Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Yang dimaksud dengan “sistem persandian negara” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan. Angka 7 Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara” adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masingmasing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Huruf i “Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat-surat antarBadan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses peng ambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan. Huruf j Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 1. Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang¬-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a

124

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

125

Yang dimaksud dengan “prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa” adalah prosedur beracara di bidang penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) “Pejabat pelaksana kesekretariatan” adalah pejabat struktural instansi pemerin tah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika. Ayat (3) Cukup jelas.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i “Sehat jiwa dan raga” dibuktikan keterangan tim penguji ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan ”terbuka” adalah bahwa Informasi setiap tahapan proses rekrutmen harus diumumkan bagi publik. Yang dimaksud dengan ”jujur” adalah bahwa proses rekrutmen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan Undang¬Undang ini. Yang dimaksud dengan ”objektif” adalah bahwa proses rekrutmen harus mendasarkan pada kriteria yang diatur oleh Undang¬Undang ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas.

126

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

127

Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “tindakan tercela” adalah mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “penggantian antarwaktu anggota Komisi Informasi” adalah pengangkatan anggota Komisi Informasi baru untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang¬kurangnya berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud. Yang dimaksud dengan “atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi” adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Huruf a

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan â&#x20AC;&#x153;ditanggapiâ&#x20AC;? adalah respons dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas.

128

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

129

Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai de足 ngan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorang足 an, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 52 Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan; b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau c. kedua-duanya. Pasal 53 Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 54 Ayat (1) Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Ayat (2) Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)

Pasal 55 Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorang足 an atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846

130

Opini Publik Seputar UU KIP (Dialog Interaktif dan Wawancara)