Mayantara dan Partisipasi Publik

Butuh Jasa Pengamanan?

Hubungi: (0274) 583831

Rp 1.500

TERBIT BERKALA - EDISI 008/2018 14 BAKDA MULUD 1951 DAL - SELASA PAHING, 2 JANUARI 2018

2018, Tahun Politik yang Mencemaskan KORANBERNAS – Memasuki tahun 2018, suhu politik nasional dipastikan akan memanas. Di “Tahun Politik” inilah seluruh kekuatan politik bakal mengerahkan segala dayaupayanya untuk meraih kekuasaan. Tahun 2018 bakal diramaikan dengan Pilkada Serentak di 171 daerah. Belum lagi disibukkan dengan persiapan para politisi maupun partai politik menuju Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019. Pertarungan politik inilah yang dipastikan akan memanaskan suhu politik nasional di tahun 2018 ini.

Jamaknya pertarungan politik, tentu ada yang menempuh cara normatif maupun cara-cara tak terpuji. Praktik bagi-bagi uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money politics bukanlah hal yang mustahil dilakukan, baik pada Pilkada Serentak maupun pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Bahkan, strategi politik identitas yang mengumbar isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) diperkirakan bakal marak pada Pilkada Serentak. Strategi ini tak lepas dari “keberhasilan” Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu.

Makin meguatnya politik identitas dan populisme sepanjang tahun 2018 ini juga tak lepas dari reaksi atas ketidakpuasan publik atas proses demokrasi yang dianggap mendorong ketim­ pangan ekonomi maupun politik. Kesenjangan muncul karena sumber daya ekonomi dan politik dikuasai oleh korporasi atau sekelompok elite, dengan melakukan pendekatan kepada pusat pengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan publik. Ini menyebabkan kebijakan publik terkesan mementingkan pihak pemodal maupun elite dan merugikan kepentingan rakyat kebanyakan.

“Hal ini memicu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa dengan pemerintah dan beralih pada tokoh-tokoh populis. Fenomena populisme ini terjadi di banyak negara di dunia,” ungkap Dosen Fisipol Universitas Muhammadiah Yogyakarta (UMY), Ratih Herningtyas kepada Koran Bernas, di kampus setempat.

Menurut Ratih, di Amerika Serikat misalnya, terpilihnya Donald Trump yang dalam janji kampanyenya selalu mendengungkan America first merupakan representasi gejala populisme. America First merupakan ekspresi pembelaan Trump terhadap “orang Amerika”, khususnya kulit putih, yang dikesankan dianak-tirikan oleh kebijakan pemerintahan

sebelumnya.

Meskipun Trump berkampanye dengan penekanan tentang anti imigran dan dan per­n yataan-pernyataannya cenderung diskriminatif, ternyata mengantarkannya memenangkan Pemilu 2016. Mengutip pernyataan Fareed Zakaria, ada ciri kecurigaan dan permusuhan terhadap elite dan lembaga politik arus utama dan populisme melihat dirinya berbicara untuk orang biasa yang dilupakan.

Gejala populisme juga tampak dalam kebijakan Brexit atau British Exit pemerintah Inggris yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Juga, kemenangan Presiden Rodrigo Duterte di Filipina. Masyarakat merasa tidak puas dengan elite pemerintah Filipina dan mulai memercayai tokoh-tokoh yang cenderung konservatif.

Sementara di Indonesia fenomena populisme maupun politik identitas sengaja dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik maupun ke­lompok agama yang ingin berkuasa.

Apalagi tahun 2018 akan menjadi tahun politik dengan gelaran Pilkada 2018 yang akan dilangsungkan di 171 daerah, 17 di antaranya ke hal 11

Ketika Klithih Mencoreng Wajah Jogja Tahun Politik, Investor Bakal Wait and See KORANBERNAS–Fenomena klithihtelahmenjadicatatanminor penegakan hukum di wilayah Polda DIY sepanjang tahun 2017.

Banyaknya kasus perkelaian antarpelajar, tawuran antar-geng hingga fenomenapenganiayaandijalanan yang kesemuanya disebut klithih, seperti mencoreng wajah Jogja yang lekat dengan sebutan Kota Pelajar dan Kota Budaya.

“Munculnya istilah klithih sedikit banyak mempengaruhi nama Yogyakarta. Coba kalau kita buka google dan ketik klithih, yang keluar Jogja semua,” kata Kapolda DIY, Brihjen Polisi Ahmad Dhofiri, kepada Koran Bernas.

Padahal faktanya, kasus yang sering disebut klithih itu tidak hanya tentang kenakalan remaja saja. Beberapa kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan, penganiayaan atau tawuran yang tidakmelibatkanpelajar,tetapijuga orang dewasa.

“Kalau semuanya itu (kasus kekerasan dan penganiayaan) disebut klithih ya nggak adil.

Saya beberapa waktu lalu sering ditanya, bahkan oleh orangtua yang menyekolahkan anaknya di Jogja. Sebenarnya Jogja itu aman nggak sih?,” tutur Ahmad Dhofiri.

Susahnya lagi, lanjut Kapolda, Yogyakarta sudah telanjur dikenal dengan banyak atribut seperti Kota Pelajar, Kota

Pendidikan, Kota Budaya dan juga salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. “Katanya Kota Pelajar, kok gitu? Terus apa bedanya dengan kota lainnya?,” sebut Kapolda menirukan pesan singkat yang masuk ke nomor ponselnya.

Menariknya lagi, Kapolda kelahiran Indramayu Jawa Barat itu pernah bertanya dengan koleganya di Makassar. Saat itu, Ahmad Dhofiri bertanya apakah perbedaan tawuran di Jogja dan di Makassar.

“Teman saya jawab, ‘Beda Pak. Kalau di Makassar, orang berantem, pelajar atau mahasiswa tawuran setiap hari, itu biasa. Tapi kalau di Jogja, itu jadi berita heboh’,” ujar Kapolda sambil tertawa.

Meski wilayahnya tak luas, DIY seperti menjadi salah satu referensi nasional dalam segala hal. Atensi publik terhadap Yogyakarta seakan-akan begitu besar sehingga hampir selalu menjadi pemberitaan nasional.

“Oleh sebab itu, saya kumpulkan seluruh kepala sekolah beberapa bulan lalu. Kami ingin pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan klithih ini,” kata Kapolda.

Untuk mengikis hal minor tentang klithih, Kapolda meminta agar masyarakat tidak menggunakan kata itu. “Ya kalau saya bilang perkelahian, atau ke hal 11

KORANBERNAS – Politik dan ekonomi adalah dua hal yang saling bertalian. Kabar buruknya adalah, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah mulai membaik belakangan ini, diperkira­­kan bakal menurun di tahun 2018 ini.

Sebab, banyak investor dan pelaku ekonomi akan memilih wait and see karena kekhawatiran naiknya tensi politik di Tahun Politik ini.

“Tahun 2018 kan (disebut sebagai) Tahun Politik. Seperti biasa, pelaku ekonomi kadang nggak berani bertindak cepat. Mereka akan cenderung wait and see, bagaimana (situasi) keamanan, kebijakan seperti apa, dan lain sebagainya.

Walaupun di Indonesia pelaku ekonomi juga

Navigasi

muka” di Tahun Politik ini. Caranya, dengan membuat kebijakan yang menimbulkan simpati.

Akibat polisitifnya adalah akan terjadi stimulus fiskal, belanja pemerintah akan meningkat dan akan mendorong ekonomi.

Edy mengakui, peningkatan belanja tersebut memang akan berisiko pada beratnya beban anggaran yang mungkin akan diikuti dengan kenaikan pinjaman. Tapi dari sisi pertumbuhan ekonomi, hal itu akan membawa dampak positif.

Juga akan ada kegiatan kegiatan kampanye yang tentu akan mendorong belanja dan meningkatkan pertumbuhan ekonimi melalui peningkatan konsumsi.

ke hal 11

Hari Jadi “Terakhir” Kabupaten Kebumen KORANBERNAS – Hari jadi KabupatenKebumenyangke-82yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2018 ini terasa sangat istimewa. Sebab, boleh jadi ini adalah peringatan ulang tahun “terakhir” bagi Kabupaten Kebumen. Mengapa?

Selama ini, peringatan hari jadi Kabupaten Kebumen didasarkan pada Peraturan Daerag Nomor 1 tahun 1990 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kebumen. Menurut Perda tersebut menyebutkan bahwa nama wilayah yang disebut Kebumen mulai eksis pada 1 Januari 1936. Karena itu, peringatan hari jadi Kabupaten Kebumen selalu diperingati setiap tanggal 1 Januari.

Namun, kini muncul wacana baru yang mempersoalkan eksistensi nama wilayah Kebumen. Hari jadi Kabupaten Kebumen yang selalu

Akses danais Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY membawa berkah bagi DIY berupa Dana HAL Keistimewaan (Danais).

2

makin dewasa, tapi tetap saja situasi politik dapat mempengaruhi kinerja perekonomian,” kata Prof Dr Edy Suandy Hamid, kepada Koran Bernas, beberapa waktu lalu.

Rektor Universitas Widya Mataraman (UWM) Yogyakarta itu berharap kekuatan-kekuatan politik di Indonesia perlu menyadari situasi ekonomi yang tidak begitu baik walau juga tidak jelek ini.

“Jangan sampai untuk kepentingan politik, masing masing membuat gerakan-gerakan, statement yang membuat orang ragu dengan ekonomi Indonesia.

Bermain secara fair sajalah,” ujarnya.

Di sisi lain, Edy Suandy Hamid juga melihat ada kemungkinan pemerintah justru ingin “cari

NANANG W HARTONO/KORANBERNAS

Tugu wallet di pusat perekonomian Kota Kebumen, Kabupaten Kebumen, j adi ikon Kebumen. Nampak t ugu yang baru direhab senilai Rp 600 juta.

diperingati setiap tanggal 1 Januari dianggap tidak berdasar data yang

Surga Herbal DI ERA modern seperti sekarang ini, berbagai jenis penyakit me­nyerang manusia, termasuk penyakit degeneratif HAL atau penyakit yang muncul akibat kemunduran fungsi sel tubuh.

6

valid. Karena itu, ada desakan untuk meninjau kembali Peraturan

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Kembumen tersebut.

Pemkab dan DPRD Kebumen juga telah menyepakati untuk meninjau ulang Perda tersebut.

Bahkan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen telah disepakati akan disampaikan ekskutif pada masa sidang pertama masa sidang tahun 2018. Dengan demikian, pembahasan Raperda itu akan dilakukan selambat-lambatnya pada akhir triwulan pertama 2018.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kebumen, Muhsinun, SH, setelah rapat paripurna pengambilan keputusan Program Pembentukan ke Peraturan hal 11

Alami Surplus Tahun 2017, Kabupaten Temang­ gung mengalami surplus beras.

HAL

9

2

METRO

Selasa Pahing 2 Januari 2018

KORAN BERNAS JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Susahnya Mengakses Informasi Danais KORANBERNAS – Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY membawa berkah bagi DIY berupa Dana Keistimewaan (Danais).

Berselang satu tahun setelah undang-undang tersebut berlaku, Danais pun turun. Tercatat hingga 2017 sudah Rp 2,6 triliun Danais mengalir ke provinsi ini.

Sedangkan tahun ini, 2018, dialokasikan Rp 1 triliun.

Hanya saja, tidak semua warga DIY bisa secara mudah mengakses dana tersebut. Ibarat merabaraba di ruang gelap, sekadar mencari informasi pun rasanya susah.

“Saya pernah ditanya, Pak ­kok rakyatnya nggak tahu. Lha wong DPRD saja tidak tahu,” ungkap Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, menjawab pertanyaan tersebut.

Berbicara dalam forum Refleksi Keterbukaan Informasi Publik di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, pekan lalu, dia mengakui kalangan kelas menengah yang tidak pernah lepas dari android pun tidak mengetahuinya, apalagi mereka yang seharihari memegang pacul. DPRD DIY memang tidak berwenang mengurusi Danais.

Dia mengakui, akses informasi publik untuk bisa mengetahui transparansi anggaran dana pembangunan DIY untuk alokasi APBD, Danais dan dana desa butuh lebih terbuka. Partisipasi rakyat dalam proses perencanaan juga perlu didorong agar terjadi penyelarasan dalam perencanaan pembangunan.

“Rakyat berhak dan boleh mengakses informasi publik, termasuk alokasi anggaran dalam skema APBD, Danais ataupun dana desa sesuai koridor hukum yang ada,” kata Eko Suwanto Pemerintah juga diharapkan berkata jujur kepada rakyat secara terbuka. Sementara untuk mengembangkan semangat zero tolerance for corruption maka harus ada ikatan agar partisipasi publik meningkat lewat program sosialisasi atas kebijakan yang telah dibuat.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini menambahkan cukup banyak terjadi perubahan di masyarakat. Misalnya, DIY memiliki indeks

ISTIMEWA

KETERBUKAAN INFORMASI -- Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menerima kenang-kenangan foto Nyai Ahmad Dahlan, saat menjadi pembicara forum Refleksi Keterbukaan Informasi Publik, pekan lalu.

demokrasi yang tinggi, angka harapan hidup juga tinggi dan menjadi daerah tujuan wisata serta rujukan mahasiswa dari berbagai daerah untuk belajar.

Di sisi SDM sudah ada perbaikan kinerja terkait jumlah pegawai negeri yang kompeten setelah mendapatkan kesempatan sekolah dan kursus.

Paradoks Sayangnya, meski sudah digelontorkan dana miliaran rupiah, kondisi kemiskinan selama lima tahun terakhir masih mencatat adanya paradoks.

Misalnya kesenjangan gini ratio 0.43 tertinggi di Indonesia, masih adanya kemiskinan di atas 13 persen dan perlunya penyelarasan APBD, Danais dan dana desa.

“Ini masalah yang harus kita selesaikan bersama,

semangat antikorupsi perlu terus disuarakan, adanya keterbukaan informasi bisa dorong proses perencanaan lebih transparan, itu harapan bersama,” kata dia.

Dari sisi agregat, alokasi anggaran dan bonus fiskal berupa Dana Keistimewaan semestinya bisa mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.

Pemda DIY, juga elemen perencanaan di empat kabupaten dan kota, harus bisa bekerja optimal lagi agar alokasi dana bisa menjalankan program kegiatan dan bisa terserap dengan baik.

“Kalau ada suara keras mengkritik kekurangan dan ada yang tidak pas, itu suara jujur masyarakat, agar bisa ada jalan keluarnya saat menghadapi masalah. Kita kan harus dengarkan suara hati

masyarakat. Kritik itu biasa kok dalam demokrasi untuk perbaikan,” kata Eko Suwanto.

Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda DIY, Biwara Yuswantana, menyatakan secara formal dan normatif ada koridor serta aturan yang harus dipatuhi untuk pengalokasian anggaran dana keistimewaan. Sudah ada pedoman bagaimana filter dan fase yang dilalui sebelum diajukan untuk alokasi pembangunan.

“Pengggunaan Danais sudah ada aturan, kalau ada aspirasi agar bisa lebih tersosialisasi dan dari sisi diperbaiki, jika memang tujuannya untuk manfaat seluruh rakyat DIY tidak ada salahnya,” ungkapnya.

Mantan Kabid Humas Pemda DIY ini menyata­ kan pentingnya ruang partisipasi di kabupaten bisa lebih terbuka. Kabupaten/kota juga sudah didorong dan diberikan anggaran namun belum dilaksanakan keseluruhan.

Dalam setiap kesempatan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, danais adalah kesempatan bagi DIY untuk mendapatkan sumber anggaran di luar skema APBD. Ada harapan penggunaannya untuk program kegiatan yang inovatif, bukan hanya mengulang program kegiatan yang telah berjalan.

Ada visi besar, misalnya dalam Among Tani Dagang Layar, kabupaten dan kota diharapkan memiliki inovasi kegiatan kerja. Artinya, kebutuhan anggaran itu bukan sekadar sama dengan tahun lalu. “Pesan Pak Gubernur jelas, jangan jadi beban tambahan. Ada visi besar yang kita jalankan,” kata Biwara.

Dewi Aminatun, Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menyatakan pentingnya ke­ terbukaan informasi. Diperlukan pula komitmen bersama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dia menyarankan sosialisasi terkait UU dan peraturan daerah hinggan perlu lebih agresif sampai ke desa. Yang lebih penting lagi, pejabat pengelola informasi (PPID) di badan publik didorong bekerja lebih keras. (sol)

Wujudkan Nol Persen Kawasan Kumuh

ISTIMEWA

HASIL PEMBANGUNAN -- Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI meresmikan hasil pembangun­ an program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Dusun Gumuk serta gedung TK Tirtosiwi di Dusun Simping Tirtoadi Mlati Sleman.

KORANBERNAS – Kabupaten Sleman masih memiliki sejumlah kawasan kumuh. Dengan dukungan dana dari pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya mewujudkan nol persen kawasan kumuh.

Harapan itu disampaikan Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI di sela-sela meresmikan hasil pembangunan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Dusun Gumuk serta gedung TK Tirtosiwi di Dusun Simping Tirtoadi Mlati, Sleman, Kamis (21/12) silam.

“Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan pada 2017 luasan kawasan kumuh berkurang

sebesar 68,25 Ha, tahun 2018 berkurang 35,5 Ha dan tahun 2019 berkurang 58,63 Ha sehingga pada 2020 tercapai 0 persen kawasan kumuh,” tuturnya.

Peresmian ditandai pemotongan pita dan potong tumpeng. Bupati Sleman ddiampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman serta Kepala Desa Tirtoadi.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Tirtoadi, Subiyanto SH, menjelaskan pembangunan Kotaku di Tirtoadi dengan biaya Rp 500 juta dari APBN sudah berjalan 100 persen. Realisasinya berupa

bangunan drainase, tanggul jalan, trotoar dan pertamanan. Sedangkan pembangunan TK Tirtosiwi menghabiskan anggaran sebesar Rp 100 juta dari dana desa.

Lebih lanut Sri Purnomo mengapresiasi kualitas bangunan kedua program itu sangat baik. Pembanguan sekolah TK menjadi bukti Kepala Desa Tirtoadi dan perangkatnya bersama masyarakat peduli pada dunia pendidikan.

“Saya sangat mengapresiasi pembangunan ini, karena masih jarang kepala desa yang konsen pada pembangunan pendidikan di wilayahnya,” ungkap Sri Purnomo.

Tahun 2017 Kabupaten Sleman memperoleh Bantuan Dana Investasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (BDI PLBK) untuk 15 desa yang tersebar di beberapa Kecamatan.

Yaitu, Desa Sidoagung, Sidoarum, Sidomoyo, Banyuraden, Trihanggo, Nogotirto, Tirtoadi, Tlogoadi, Sendangadi, Sinduadi, Caturtunggal, Condongcatur, Wedomartani, Bimomartani dan Triharjo.

Kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Sleman diawali pendataan pada 2014 di seluruh desa. Dari hasil pendataan, diperoleh prioritas penanganan kawasan kumuh hingga 2019 sebanyak 17 desa dan 45 titik dengan luasan 162,93 Ha. Lokasi yang belum pernah menjadi prioritas dilakukan kegiatan pencegahan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi, pelatihan maupun penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. (bid jalasutra)

Padamkan Api Berkobar Ada Tekniknya KORANBERNAS – Api yang berkobar besar memang sulit dipadamkan. Setidaknya ada teknik tersendiri yang perlu dikuasai agar seseorang memiliki kemampuan menggunakan peralatan pemadam kebakaran.

Pengetahuan inilah yang dipelajari oleh karyawan dari semua bidang di obyek wisata Gembira Loka Zoo (GL Zoo) Yogyakarta. Pekan lalu, mereka mengikuti pelatihan dan simulasi penanggulangan bahaya kebakaran di halaman parkir barat kompleks kebun binatang ini.

Materi pelatihan disampaikan oleh petugas dari CV Patigheni selaku pelaksanan teknis perawatan dan penyedia sarana alat proteksi kebakaran.

Selama dua jam, para karyawan ini diberikan kesempatan satu per satu atau berpasangan untuk mematikan kobaran api, baik dengan karung goni basah maupun alat pemadam api ringan (Apar) yang disediakan.

“Tujuan pelatihan ini untuk memupuk kesadaran karyawan akan bahaya kebakaran,” ungkap Catur Apriyanto, trainer dari CV. Patigheni di sela-sela melatih para karyawan kebun bintang itu.

Sebelum praktik lapangan mengatasi kebakaran, petugas

ISTIMEWA

TEKNIK PADAMKAN API – Karyawan GL Zoo Yogyakarta mempraktikkan teknik memadamkan korbaran api saat mengikuti pelatihan di obyek wisata tersebut.

trainer memberikan materi teori penggunaan Apar secara tepat dan benar.

Selain itu diberikan pula penjelasan mengenai jenis media yang mudah terbakar. Seperti bahan padat kertas, kayu,plastik, karet, dan lainnya.

Kebakaran dari bahan cari dan gas yang mudah menyala, seperti bensin, solar dan sejenisnya juga perlu penanganan tepat. Termasuk

kebakaran yang ditimbulkan dari arus listrik atau hubungan arus pendek.

Kegiatan pelatihan diikuti lebih dari 50 karyawan kebun binatang, dengan didampingi limatrainer dari CV Patigheni. Catur menyampaikan pentingnya karyawan GL Zoo bisa menggunakan tabung Apar, jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran di lokasi tempat kerjanya.

“Perlu kemampuan karyawan

karena di kebun binatang ini banyak dikunjungi wisatawan.

Kalau sampai terjadi kebakaran yang harus dievakuasi dulu pengunjungnya,” kata dia.

Di GL Zoo sudah dipasang lebih dari 40 unit Apar di sejumlah lokasi strategis. Tujuannya untuk menanggulangi jika terjadi kebakaran. (sol)

ISTIMEWA

SMART CITY -- Workshop Smart City di Prima SR Hotel and Convention.

Percepat Pembangunan Sleman Smart City KO RA N B E R N AS . I D - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengadakan Workshop dan FGD (Focus Group Discussion) Implementasi Smart City, Kamis (21/12), di Prima SR Hotel and Convention.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkab Sleman mengawal visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) terutama untuk mempercepat pembangunan smart city Kabupaten Sleman.

Sekretaris Dinas Kominfo Sleman, Eka Surya Prihantoro, selaku penyelenggara acara itu mengatakan proses pengembangan smart city di Kabupaten Sleman dilakukan jauh sebelum ada Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia yang baru dimulai 2017.

KeikutsertaanKabupatenSleman dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, membawa konsekuensi pengembangan smart city Sleman perlu diakselerasi khususnya melalui penyusunan Masterplan Smart City Kabupaten Sleman.

Akselerasiinidapatdilihatmelalui pencapaian 5 program quickwin Kabupaten Sleman tahun 2017, yakni pembangunan database Satu Data UMKM, Integrasi Lapor Sleman multikanal dengan lamanlapor.go.id, pembangunan Sleman Smart Room, pembangunan rumah kreatif Sleman dan pembangunan Sleman Creative Space.

Menurut Eka, lima quickwin ini juga merupakan bentuk perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

terutama pelayanan publik.

Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI juga menyampaikan perkembangan teknologi informasi di dalam pelayanan publik jelas mendatangkan manfaat bagi masyarakat. “ Teknologi memberikan kemudahan, otomatis implementasi di pelayanan apapun di Kabupaten Sleman menjadi lebih mudah,” tutur Sri Purnomo.

Dia mencohkan perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat tak perlu datang ke kantor pelayanan publik hanya untuk mendaftar, karena sudah bisa dilakukan di rumah.

“Kemudian saat memonitor kita tidak harus bolak-balik tanya ke kantor tapi cukup melihat perkembangan dari yang mereka ajukan itu, sudah sampai mana,” lanjut dia.

Sri Purnomo menggarisbawahi, perkembangan teknologi informasi ini pasti akan membawa perubahan yang tentunya berguna bagi masyarakat.

Senada, M Suyanto selaku narasumber dalam Workshop dan FGD Implementasi Smart City ini juga mengakui, Sleman termasuk salah satu kota yang melek teknologi sehingga perlu dukungan dari banyak pihak supaya potensinya lebih maksimal.

“Sleman ini kota yang paling melek teknologi sehingga kalau ini dikembangkan akan menjadi luar biasa dan saya yakin yang akan datang, ini akan jadi kota yang bisa dibanggakan bukan hanya Indonesia, tapi dunia,” ujar Suyanto. (bid jalasutra)

WIYATA

KORAN BERNAS JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Selasa Pahing 2 Januari 2018

3

DIY Percaya Diri Gelar UN Esai KORANBERNAS – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) mewacanakan soal esai untuk Ujian Nasional (UN) pada 2018 mendatang. Percaya diri, DIY merasa siap bila kebijakan tersebut benarbenar diterapkan nantinya.

“Kami sudah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ujian nasional secara esai.

Latihan ujian esai sudah dilakukan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sma/smk,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (kadisdikpora) DIY, Baskara Aji kepada Koran Bernas, beberapa waktu lalu.

Menurut Aji, kebijakan penyelenggaraan soal esai tersebut sebenarnya sudah tepat.

Bahkan sesuai dengan Kurikulum 2013 yang

mengharuskan peserta didik aktif dalam melakukan analisa.

Kalau dipaksakan hanya menggunakan soal pilihan ganda seperti UN yang sudahsudah, Aji khawatir kompetensi analisis peserta didik tidak akan berkembang. Mereka hanya akan berkutat pada pilihan jawaban yang sudah ada tanpa berpikir prosesnya.

Namun yang perlu dipikirkan kemendikbud adalah masalah penilaian dari soal esai tersebut. Sebab soal esai sangat subyektif sehingga penilaian harus dilakukan secara manual.

Sebab berbeda dengan soal pilihan ganda, koreksi jawaban soal UN model esai tidak bisa menggunakan scan lembar jawaban

komputer (LJK). Apalagi, tafsir seseorang dalam mengoreksi soal esai berbeda satu dengan lainnya.

Model esai pada soal UN juga bersifat terbuka. Hal itu berarti setiap siswa berpeluang menggali jawaban yang lebih luas.

“Soal esai itu akan lebih sulit sistem penilaiannya. Karenanya perlu ada penilaiaan yang berbeda untuk soal esai dan pilihan ganda,”ujarnya.

Aji mengakui, pihaknya sudah menerima Prosedur Operasional Standar (POS) UN untuk 2018 mendatang. Kemendikbud sudah mengundang dinas pendidikan dari berbagai daerah terkait sosialisasi UN tahun depan beberapa waktu lalu.

Turunnya POS, lanjutnya membuat Disdikpora sudah memberikan kisi-kisi soal UN ke dinas pendidikan di kabupaten/kota.

Dengan demikian sekolah bisa mempelajari kisi-kisi tersebut sebagai persiapan UN yang rencananya akan dilaksanakan pada April 2018 mendatang.

“POS memang sudah turun, sosialiasi juga sudah dilakukan ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari Pusat Penilaian Pendidikan (puspendik) Kemendikbud, sebenarnya soal esai UN berupa isian singkat untuk matapelajaran (maple) Matematika. Komposisi soal pilihan ganda dengan soal isian singkat sekitar 10-15 persen atau tiga sampai lima soal dari total

keseluruhan soal yang ada di mapel tersebut.

Kebijakan soal isian singkat itu digulirkan untuk jenjang SMA sederajat. Hal itu dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik.

Meski berupa isian singkat diharapkan soal tersebut tidak memberatkan peserta UN. Sebab soal tersebut tidak membutuhkan uraian jawaban yang panjang dan waktu yang lama.

Kebijakan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam pembiasaan mengetik jawaban dalam UN. Dengan demikian akan semakin banyak soal serupa yang diujikan dalam UN. (yve)

Ekonomi Syariah Efektif

YVESTA PUTU SASTROSOENDJOJO/KORAN BERNAS

PENELITIAN-- Kepala Laboratorium EOR UP 45, Joko Sanyoto memperlihatkan hasil penelitian surfaktan di kampus setempat, kemarin.

KORANBERNAS -- Indonesia tidak perlu gamang dalam menyikapi perkembangan sistem ekonomi atau keuangan syariah. Berkaca dari sejumlah negara, penerapan sistem ekonomi tersebut justru semakin menunjukkan hasil yang positif.

Sebut saja Uni Emirat Arab (UEA) yang berhasil memajukan negara melalui perekonomian syariah. Hal itu membuktikan ekonomi syariah bukan hanya sekedar urusan halal haram, namun juga halal dan thayyib.

“Di masyarakat sudah banyak yang membahas ekonomi syariah dan ini harus diikuti dengan program penerapan karena memastikan setiap anggotanyaterlibatdalamkegiatannya dan memastikan pergerakan ekonominya mengalir lancar,” papar Muhammad Anwar Bashori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kemarin.

Selain Arab, sejumlah negara di Asia juga gencar menerapkan sistem ekonomi syariah. Sebut saja Korea Selatan yang jualan halal beauty atau Thailand yang mengembangkan industri dapur halal. Bahkan di Brazil saat ini juga berkembang beragam makanan Timur Tengahnya yang halal.

Konsep halal yang mengglobal tersebut perlu diikuti oleh Indonesia.

Sebab Indonesia merupakan negara dengan warga muslim terbesar.

“Jangan sampai indonesia puas diri jadi pasar global dan konsumen,” tandasnya.

Anwar menambahkan, sebagian besar makanan di Indonesia sudah halal. Namun bagi orang asing itu belum cukup.

Sebab halal, contoh Anwar tak hanya menyangkut mengucapkan bismillah ketika menyembelih sapi, misalnya. Lebih dari itu harus thayyiban atau baik. (yve)

Surfaktan, Maksimalkan Eksplorasi Minyak Bumi Olah Sampah Jadi Permainan Edukatif KORANBERNAS – Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar setelah Arab Saudi dan Venezuela. Negara ini memiliki sekitar 0,3 persen dari total cadangan minyak bumi dengan tingkat kebutuhan mencapai 1,5 juta barel per hari pada 2016 lalu.

Namun Indonesia hingga kini baru bisa memproduksi sekitar 750 ribu barel minyak bumi per hari. Potensi cadangan minyak yang masih cukup tinggi belum dieksplorasi secara maksimal.

Akibatnya Indonesia terlalu banyak bergantung pada impor minyak bumi dari negara lain. Jika impor makin besar, maka dikhawatirkan akan meningkatkan inflansi dan bisa mengganggu perekonomian bangsa.

Eksplorasi besar pun tidak bisa mengatasi persoalan itu karena harga minyak dunia yang sering fluktuatif.

Karenanya Enhanced Oil Recovery (EOR) coba dikembangkan untuk memaksimalkan eksplorasi minyak bumi. Kalau biasanya eksplorasi hanya dilakukan dengan bor maupun pressure maintenance untuk mengeluarkan

minyak maka saat ini menggunakan injeksi surfaktan. Pengembangan tersebut salah satunya coba dilakukan Kepala Laboratorium EOR Universitas Proklamasi (UP) 45, Joko Sanyoto.

“Surfaktan mampu mengangkat sisa minyak bumi dalam reservoir dan mampu merecovery hingga 40% sisa minyak,” ungkap Joko kepada Koran Bernas di kampus setempat, kemarin.

Dalam pengambilan minyak bumi biasanya meninggalkan sisa sekitar 35-40 persen. Dengan penginjeksian surfaktan, menurut Joko maka sisa minyak yang tertinggal di reservoir bisa sehingga meningkatkan produksi minyak mentah Penginjeksian surfaktan merupakan salah satu metode dalam proses meningkatkan produksi minyak bumi atau yang dikenal dengan EOR. Surfaktan dialirkan ke dalam sumur minyak untuk melepaskan tetesan minyak yang terperangkap dalam pori-pori batuan dalam sumur minyak.

“Surfaktan bisa menurunkan tegangan antar muka antara minyak bumi dengan air hingga lebih dari Sembilan puluh persen minyak mintah terangkat,” jelasnya.

Surfaktan yang dikembangkannya, lanjut Joko berbeda dari yang sudah-sudah. Dari penelitian yang dilakukan selama beberapa bulan dan diujikan ke laboratorium MIPA UGM, injeksi surfaktan bisa menurunkan tegangan permukaan minyak bumi sampai ke ukuran nano.

“Saat ini hasil penelitian saya juga dikirim ke pertamina untuk dibuktikan dan diujicoba lebih lanjut,” jelasnya.

Ujicoba dilakukan untuk mengetes kompatibilitas, tegangan muka (ift) dengan menggunakan spinning drop tensiometer, thermal stability dengan oven dan phase behavior tes dan lainnya.

Joko berharap penelitian surfaktan yang dilakukannya dapat bermanfaat dalam memaksimalkan eksplorasi minyak mentah.

Dengan demikian akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari impor minyak bumi.

“Penelitian ini akan terus saya sempurnakan agar dapat bermanfaat lebih baik,” imbuhnya. (yve)

Ketika CP Berbuah Penghargaan Dunia KORANBERNAS -- Tidak pernah terbayangkan oleh Hilmi Azizi, kecelakaan saat kelas 2 Sekolah Dasar (SD) berdampak luar biasa dalam hidupnya. Stroke yang tak dirasakan dan menjadi pemicu gangguan Cerebral Palsy (CB) yang dialami mahasiswa Program Studi (prodi) Teknologi Pangan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) tersebut tak hanya mengubah jalan hidupnya namun berbuah prestasi yang luar biasa hingga ke tingkat dunia.

Mahasiswa asal Majalengka, Jawa Barat ini berhasil meraih medali perak dan perunggu dalam cabang olahraga (cabor) tenis meja dalam International Asian Youth Para Games 2017 pada 8-14 Desember 2017 di Dubai, Arab Saudi.

Dalam kejuaraan yang diikuti perwakilan 30 negara itu, dia meraih medali perak di nomor tunggal putra kelas 9 dan satu medali perunggu di nomor beregu putra kelas 9-10.

Dalam final kejuaraan internasional itu, di nomor tunggal Azizi harus kalah dari Malaysia.

Namun prestasi tersebut sangat membanggakan bagi bagi Indonesia karena mengalahkan sembilan negara lain yang mengirim atlet cabor tenis meja terbaik mereka.

“Setelah vakum beberapa lama karena menabrak motor kelas dua SD, saya mulai bangkit dan belajar tenis meja. Kebetulan di belakang rumah ada lapangan yang ada meja tenis meja dan sering dipakai tetangga,” ungkap Azizi di kampus setempat, kemarin.

Azizi mengaku, ketekunannya bermain tenis meja semakin besar saat dia didiagnosa terkena CB dan kaki serta tangan kirinya sulit digerakkan. Dia bahkan berlatih secara serius dengan dibantu pelatih dari kecamatan setelah dipinjami bet tenis meja.

Dia juga diajak pelatihnya untuk mengikuti berbagai ajang lomba. Beragam penghargaan pun didapatnya sejak saat itu, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Keikutsertaan anak kedua pasangan Rinaldi dan Een Supartini di kejuaaraan olahraga junior U-21 di Dubai tersebut berawal dari

YVESTA PUTU SASTROSOENDJOJO/KORAN BERNAS

JUARA-- Hilmi Azizi, mahasiswa Teknologi Pangan UAD berfoto bersama dosen di kampus setempat, kemarin. Dia berhasil mengharumkan nama Indonesia dalam International Asian Youth Para Games 2017 pada 8-14 Desember 2017 di Dubai, Arab Saudi.

prestasinya dalam Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) pada 2016 lalu. Dalam kejuaraan itu dia membawa pulang medali emas di nomor beregu putra kelas 9 dan medali perunggu di nomor ganda putra kelas 9.

“Saya tidak mau keterbatasan fisik karena cb menghalangi saya untuk melakukan banyak hal, termasuk mendalami olahraga ataupun melanjutkan pendidikan,” tandasnya.

Azizi mengakui, kemampuannya di cabor tersebut tak serta merta datang. Dia harus kerja keras untuk mengembalikan fungsi gerak motorik semua tubuh bagian kirinya.

Apalagi dia mengalami kendala, utamanyaa pada kaki sebagai salah satu syarat jadi atlet tenis meja yang membutuhkan kelincahan kaki.

Namun dengan latihan terus menerus, walau tak bisa pulih sempurna, kaki dan tubuhnya sudah bisa mendukung aktivitas berolahraga Azizi.

“Saya terus lari untuk berlatih kelincahan kaki,” ujarnya.

Untuk terus menjaga prestasi dan

kompetensi, dia bergabung dengan organisasi olahraga penyandang disabilitas National Paralympic Committee (NPC) Indonesia. Dari organisasi itu dia mulai ikut berbagai kejuaraan tingkat regional sampai nasional dan kini di level internasional.

Prestasi dalam bidang cabor tersebut juga pada akhirnya mengantar laki-laki kelahiran 21 Februari 2000 tersebut mendapatkan beasiswa berprestasi dari Muhammadiyah. Azizi menjadi satu dari beberapa mahasiswa yang bisa kuliah gratis di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).

Dia akhirnya memilih prodi Teknologi Pangan UAD untuk melanjutkan cita-cita akademiknya tahun ini. Dipilihnya prodi tersebut karena kedepan Azizi ingin sekali bekerja di BPPOM. “Kakak saya yang awalnya mendorong untuk kuliah selepas sma. Karenanya selain jadi atlet, saya ingin punya profesi lain yang menunjang masa depan,” imbuhnya. (yve)

KORANBERNAS – Mengolah sampah jadi bahan yang bermanfaat sudah banyak dilakukan. Namun kebanyakan daur ulang sampah, baik organik maupun anroganik baru dimanfaatkan di tingkat rumah tangga.

Sementara di lembaga pendidikan, pengolahan sampah belum banyak dilakukan meski setiap hari sekolah memproduksi sampah. Pengolahan secara optimal baru dilakukan beberapa sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang menjadi rintisan atau memiliki label adiwiyata.

Padahal tanpa didaur ulang, maka tumpukan sampah akan menganggu ekosistem karena masa penguraian yang cukup lama, terlebih sampah-sampah anorganik yang membutuhan waktu 2 bulan hingga 100 tahun untuk bisa terurai.

Dari keprihatinan inilah, edukator TK Rumah Citta Early Childhood Care and Development (ECCD-RC), Yudha Andri Riyanto, S.Psi mencoba berinovasi dalam mengolah sampah anorganik yan dihasilkan sekolah tersebut. Sampah tersebut diubahnya jadi bahan ajar dan permainan edukatif bagi anakanak di sekolah tersebut.

Lulusan Universitas Proklamasi (UP) 45 tersebut mengolah sampah anorganik bersama anak-anak Pendidikan Usia Dini (PAUD) untuk dimanfaatkan kembali menjadi permainan edukatif. Dia juga melibatkan orangtua dan guru melalui workshop atau pelatihan.

“Limbah dari sampah yang dihasilkan sekolah kami jadikan bahan mainan atau alat permaian edukatif, sehingga menjadi media pembelajaran,” ujar Andri kepada Koran Bernas, kemarin.

Ide tersebut, menurut Andri bermula dari ketertarikannya menggunakan bahan main yang ramah, mudah dan murah. Selain itu karena mengurangi banyaknya

sampah anorganik yang mempunyai masa terurai cukup panjang .

Dia awalnya mencoba mengolah limbah anorganik pada 2011 saat mengajar di TK yang beralamatkan di Jalan DI Panjaitan 70 Yogyakarta tersebut. Ketertarikannya akan pengolahan sampah bahkan menjadi ide penulisan skripsinya dengan judul stimulasi aspek kognitif dan sosial emosi untuk anak usia dini dengan alat permainan edukatif berbahan limbah.

“Sejak saya mengajar paud denganmenggunakanalatpermainan edukatif berbasis limbah,” jelasnya.

Andri menjelaskan, siswa di sekolah dia dorong menuangkan ide dan kreatifitasnya menggunakan sampah anorganik. Karenanya selain belajar mengolah sampah, sekolah secara tidak langsung mengajarkan peserta didik untuk sayang lingkungan sejak dini.

Dicontohkannya, sampah anorganik seperti kardus, plastik kemasan, tali rafia, tutup botol dan pipa sedotan dibuat anatomi tubuh manusia 3D. Tiap anak membawa lima jenis sampah anorganik untuk kemudian mereka gunakan sebagai alat permainan berbasis limbah anorgaink.

“Bahan ajar ini tentunya mempunyai kekhasan karena mudah didapat, murah dan ramah lingkungan,”jelasnya.

Andri berharap idenya tersebut bisa digunakan tenaga pendidik lain untuk mengantisipasi kesulitan mereka dalam mencari bahan ajar.

Apalagi gagasan pembuatan bahan ajar tersebut sudah terbukti dan bahkan mendapatkan penghargaan di tingkat Kota Yogyakarta pada 2014 lalu.

“Ide pengolahan sampah saya ini pernah meraih juara pertama dalam Lomba penyusunan karya ilmiah berbasis budaya yang digelar dinas pendidikan kota jogja,” imbuhnya. (yve)

DOK KORAN BERNAS

PERMAINAN EDUKATIF –Siswa TK Rumah Citta ECCD-RC mengolah limbah anorganik menjadi permainan edukatif di sekolah setempat, kemarin.

4

Selasa Pahing 2 Januari 2018

PRANALA

KORAN BERNAS JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Mayantara dan Partisipasi Publik Ada Apa dengan 2018?

Editorial

PERTANYAAN di atas, boleh jadi menjadi pertanyaan umum masyarakat. Di balik pertanyaan itu, sejatinya tersimpan juga harapan, sekaligus keingintahuan apa saja yang bakal terjadi pada tahun 2018, sehingga setiap orang mampu membuat kalkulasi, bagaimana harus menyikapi tahun depan.

Dalam konteks ekonomi, misalnya, pertanyaan itu penting mendapat jawaban, agar mereka yang ingin tahu menjadi mengerti, agar mereka yang menyusun rencana untuk menjalani tahun 2018 tidak salah membuat prediksi. Ambil contoh prediksi serapan pasar terhadap produk barang atau jasa, sehingga seorang produsen harus membuat strategi bagaimana agar perusahaan tetap bertahan atau bahkan bisa bergerak maju.

Sikap optimis, tentu wajib dimiliki oleh siapa pun. Apakah ia seorang pebisnis atau bukan; sebab bila optimisme sirna, sulit bagi siapa pun untuk menyongsong tahun 2018 yang sudah tergelar. Sekalipun begitu, sikap optimis tentu perlu didasarkan kepada realita-realita sebelumnya, termasuk indikator-indikator ekonomi yang ada.

Menengok perjalanan sampai akhir 2017, ada beberapa indikator yang dapat menjadi pijakan optimisme. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 % sampai dengan September 2017, cadangan devisa menumpuk sebesar 125,96 miliar dolllar AS pada November 2017 ditambah inflasi yang cukup terkendali pada angka 3,3 %.

Sekalipun begitu, tahun 2018 yang diyakini sebagai tahun politik, dapat dimaknai dari dua sisi. Pada satu sisi, tahun politik bisa menjadi berkah bagi pengusaha. Misalnya yang bergerak di bidang konveksi karena banyak pesanan kaos, pakaian atau bendera. Juga mereka yang bergerak di bidang digital printing, termasuk usaha sablon. Hiruk pikuk tahun politik hampir pasti melibatkan banyak kelompok di sektor bisnis. Sektor riil akan mendapatkan gerojogan aliran uang. Agaknya sudah menjadi rumus yang harus berlaku; tahun politik adalah tahun mengalirnya uang dari para politisi dan partai politik.

Pada sisi yang lain, tahun politik yang akan berlangsung relatif lama sampai dengan 2019, dapat menimbulkan keraguan bagi para calon investor. Apakah Indonesia akan tetap stabil? Penanaman modal asing, yang tentu nilainya besar, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya juga memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Sikap wait and see, melihat dan menunggu perkembangan sambil menghitung kemungkinan. Dan itu artinya, sulit diharapkan investasi asing akan gencar masuk Indonesia. *** MENGAWALI tahun politik 2018, tidak sedikit berita sumbang berseliweran di tengah masyarakat. Peristiwa pergantian Panglima TNI dari Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Marsekal Hadi Tjahjanto, adalah sebuah peristiwa penting dalam dataran politik dan keamanan yang mencuri banyak perhatian para analis. Pergantian yang relatif mendadak ini, menimbulkan banyak spekulasi. Publik tahu, Jenderal Gatot baru memasuki masa pensiun Maret 2018. Biasanya, pergantian Panglima TNI dilaksanakan beberapa saat menjelang pensiun; tetapi yang terjadi kali ini tidak demikian.

Ada spekulasi, Jenderal Gatot dianggap hendak menyaingi Joko Widodo dalam pemilihan presiden yang akan datang. Bahkan, ada tuduhan sangat miring, bahwa Jenderal Gatot akan melakukan kudeta. Kebetulan, Jenderal Gatot sangat dekat dengan kalangan Islam. Kebetulan, Jenderal Gatot pernah menyampaikan informasi strategis dan sangat penting tentang pembelian senjata serbu yang dilakukan lembaga di luar TNI. Informasi itu memang disampaikan dalam pertemuan tertutup di depan para purnawirawan TNI di Markas Besar TNI di Cilangkap. Informasi itu kemudian entah sengaja atau tidak, tersebar ke publik. Faktanya kemudian, pengadaan senjata itu ternyata benar adanya dan dilakukan oleh Polri.

Untuk mempersenjatai Brimob. Publik pun bertanya, untuk apa polisi memiliki senjata serbu? Ada apa di balik ini semua?

Suka atau tidak, pergantian Panglima TNI yang dipercepat telah menimbulkan spekulasi politik yang makin beragam. Ada analis yang menyebutkan, pergantian Panglima TNI adalah manuver politik Joko Widodo untuk mengamankan jalan menuju kekuasaan lima tahun kedua.

Analisis ini tentu tidak lepas dari manuver partai penguasa.

Dalam dua tahun ke depan, bangsa Indonesia memang bakal mengalami transisi model pemilu. Pemilu legislatif dan Pemilu presiden yang sebelumnya tidak bersamaan, kali ini dilaksanakan serentak. Apakah partai pemenang Pemilu 2019 juga menghasilkan presiden terpilih yang diusung partai pemenang? Bila ya, tentu politik nasional cenderung akan stabil. Bila partai pemenang Pemilu 2019 tidak memenangi Pilpres, situasi dapat berkembang tidak menentu.

Sejauh ini, bursa calon presiden didominasi dua tokoh utama. Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Andai tidak ada calon ketiga atau keempat, dan hanya ada dua calon pasangan presiden-wapres, politik bisa jadi lebih gaduh karena ada pertarungan hidup mati. Kondisi bakal makin panas! (putut wiryawan)

DEMOKRASI dan publik bagaikan dua sisi mata uang yang saling mengukuhkan eksistensi satu sama lain. Dalam mewujudkan kehendak publik, demokrasi bertindak sebagai sarana untuk mencapainya. Oleh sebab itu, dalam bahasa filosofis, demokrasi sejatinya berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Namun demikian, relevansi dan korelasi keduanya pada tataran konseptual tersebut sulit untuk ditemukan ejawantahnya dalam praksis politik dewasa ini. Demokrasi menjelma sebagai jargon klise minim realisasi, di tangan aktor-aktor politik pemburu uang dan kuasa.

Ada banyak fakta yang bisa didedahkan untuk membuktikan asumsi tersebut. Setiap menjelang pemilihan umum, para elit politik selalu kasakkusuk untuk memperbaharui undang-undang.

Argumentasinya adalah agar pemilihan umum ke depan lebih berkualitas dan lebih baik. Faktanya, kecurangan dan kekurangan semakin meningkat.

Ongkos politik semakin besar, dignitas partai politik semakin merosot, serta yang paling fatal adalah dihasilkannya pejabat yang mengkhianati aspirasi publik. Kasus Setya Novanto yang menghentak publik baru-baru ini merupakan potret kelam demokrasi di republik ini.

Keterpilihan pejabat publik produk proses koruptif ini memberikan efek derivatif yang lebih buruk, karena mereka yang berstatus sebagai kepala daerah atau bahkan presiden sekalipun, akan mengendalikan kendaraan bernama birokrasi. Bisa dibayangkan jika pimpinannya saja produk korupsi politik, sudah barang tentu birokrasinya akan bau anyir korupsi. Belum lagi jika menilik APBN atau APBD yang melekat pada birokrasi tersebut, alihalih untuk kesejahteraan rakyat, justru menjadi bancakan untuk menggemukkan perut diri dan kelompok mereka sendiri.

Kondisi tersebut tentu tidak bisa dibiarkan.

Demokrasi harus direjuvenasi dan dikembalikan pada jalurnya yakni kuasa publik. Opsi ini sudah barang tentu bukan merupakan proses yang mudah, karena rejuvenasi demokrasi harus menyertakan seluruh struktur politik, baik suprastruktur politik kunci seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, maupun partai politik sebagai infrastruktur politik utama dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Lantas bagaimana caranya?

Globalisasi tak selamanya buruk jika kita mau mengkomodifikasinya untuk kebajikan politik.

Globalisasi menciptakan wilayah baru bernama gatra mayantara (internet/media daring) di mana partisipasi publik yang sebelumnya minim dalam mengontrol proses politik dan demokrasi, semakin meningkat dari waktu ke waktu. Publik tak segansegan lagi menyuarakan aspirasinya lewat media sosial, baik dalam bentuk kritik konstruktif, maupun hujatan yang bersifat destruktif. Keberadaan aspek mayantara ini menjadi katalisator meningkatnya partisipasi publik. Mereka yang sebelumnya bersifat apatis dan apolitis, suka tidak suka, menjadi lebih melek politik. Kita bisa menyaksikan betapa riuh rendahnya masyarakat bersuara di media sosial, ketika Setya Novanto, pengkhianat aspirasi rakyat, mempertontonkan dagelan orang sakit

Oleh: Boy Anugerah

demi menghindari jeratan KPK. Di Indonesia, jumlah pengguna internet semakin bertambah. Pada 2000, merujuk data Internet World Stats, jumlah pengguna internet berada pada kisaran 2 juta orang atau tak sampai 1 persen dari total populasi penduduk Indonesia.

Pada 31 Maret 2017, utilisasi internet di Indonesia sudah mencapai 50,4 persen dari total populasi atau berada pada angka 132,7 juta pengguna. Statista. com memprediksi bahwa pada 2021, pengguna internet di Indonesia akan mencapai angka 144,2 juta jiwa.

Faktainiselaiknyadilihatsebagaikabarbaikbagi penguatan demokrasi dan peningkatan partisipasi publik yang sebelumnya memble. Indonesia bisa belajar dari negara lain yang memanfaatkan aspek mayantara ini. Pemerintahan baru Islandia pasca krisis 2008 mendapatkan 16.000 komentar sebagai usulan yang disampaikan melalui media sosial. Tidak hanya Islandia, pemerintah Inggris menerima artikulasi kepentingan masyarakat yang disampaikan melalui petisi daring sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Para pemangku kepentingan di Indonesia sudah seyogianya melihat peningkatan partisipasi publik pada aspek mayantara ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kehidupan politik. Partisipasi publik sudah seharusnya dilihat sebagai sarana agregasi aspirasi untuk digunakan sebagai pedoman kerja selama periode mereka menjabat. Aspirasi publik inilah yang paling hakiki dalam proses kerja mereka, bukan aspirasi partai politik pengusung atapun pemodal asing. Jika mereka tidak melihat ini sebagai peluang perbaikan, jangan salahkan publik apabila mereka mengkonversi gatra mayantara sebagai panggung untuk mencincang pejabat publik yang tidak amanah. Dalam konteks yang futuristik, tidak menutup kemungkinan jika agregasi kemarahan publik di aspek mayantara bisa menjelma menjadi engine for people power.

Untuk hal yang terakhir ini, kita hanya menunggu waktu sebagai pembuktiannya (dalam skala kecil kita bisa melihat aksi bela Islam menjatuhkan Ahok sebagai produk agregasi publik di dunia maya yang tidak disikapi dengan baik).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Boy Anugerah Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif Literasi Unggul Consulting Group

Pesona Alam Yogyakarta KUNJUNGAN wisatawan ke Yogyakarta semakin melimpah-ruah. Selain Malioboro dan obyek-obyek wisata di kota Yogyakarta, akhirakhir ini tujuan wisata merambah ke obyekobyek wisata alam. Pantai-pantai sepanjang laut selatan, bukit Breksi, bukit Mangunan, Kaliurang, lereng Merapi, goa Pindul, dan sebagainya, menjadi amat seksi. Sungguh amat banyak untuk disebut satu-persatu. Di sana, wisatawan bergembira-ria, melepaskan diri dari kejenuhan dan rutinitas pekerjaan, sembari foto selfi untuk mengabadikan kebersatuannya dengan keindahan alam setempat.

Pesona alam Yogyakarta memang luar-biasa.

Alam merupakan bagian dari bumi. Dalam perspektif religius, alam diciptakan Allah SWT, dan dimudahkan oleh-Nya dihuni manusia.

Betapa pun bumi itu bulat, namun manusia ke mana pun berkelana, didapatkannya hamparanhamparan luas dengan berbagai bentuk nan indah. Di mana pun manusia berwisata, atau bertempat-tinggal, di situ tersedia sumber makanan atau rezeki. Kata “dzalulan” dalam QS: al-Mulk (67) dapat dimaknakan bahwa alam, ibarat binatang (sapi perahan), setiap saat rela dijinakkan dan dimudahkan, diperas susunya untuk dimanfaatkan manusia.

Pesona alam Yogyakarta sangat indah.

Keindahannya terhubung dengan peredaran bumi mengelilingi matahari. Dari peredaran yang tertib dan teratur, didapatkan siang dan malam, pagi dan sore. Wisatawan begitu mudah menjemput matahari di pagi hari, dan dimanja

Oleh: Sudjito Atmoredjo

untuk mengantarkannya tenggelam di ufuk barat dengan mendaki bukit-bukit atau berdiri di pantai. Tempat-tempat wisata, seperti: bukit Breksi, bukit Mangunan, candi Boko, lereng Merapi, pantai Parangtritis, dan sebagainya, amat bersahabat, dan siap melayani wisatawan untuk mengagumi indahnya alam dan keagungan Tuhan.

Pesona alam Yogyakarta amat menyehatkan.

Letaknya di daerah tropis, menjadikan matahari mampu menerangi sepanjang waktu. Sejuk di pagi hari, agak terik di siang hari, dan kembali sejuk di sore hari. Obyek wisata alam Yogyakarta amat produktif menyediakan udara segar yang mengandung sekitar 21 persen oksigen, 78 persen nitrogen, dan karbondioksida sekitar tiga bagian dari sepuluh ribu unsur lainnya. Obyek wisata alam Yogyakar ta senantiasa sehat dan Komisaris Utama: Drs. Yos Suharto, M.Si. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Putut Wiryawan. Wakil Pemimpin Umum/ menyehatkan.

Wakil Pemimpin Redaksi: Heru Catur Nugroho. Pemimpin Perusahaan: Dwijo Pesona alam Suyono Sidang Redaksi: Putut Wiryawan, Heru Catur Nugroho, Dwijo Suyono, Yogyakarta memang Rosihan Anwar, Arie Giarto, Nila Hastuti, Yvesta Putu Soendjojo, Sariyati, Masal amat indah. Gunung Gurusinga, Sutaryono, Sri Widodo, Nanang W Hartono, Bekti Maharani, Endri Merapi dan bukitYarsana, Hery Priyantono, Prasetiyo.

Disainer Grafis: Muhammad Zukhronnee JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA bukit diciptakan dan M, Lilik Sumantoro. Bagian Iklan: Isnu Wiwoho. diletakkan di wilayah Alamat Redaksi: Alamat web: https://koranbernas.id Posisi di bawah berita: Yogyakarta, selain Ndalem Pujowinatan PA 1/717 Purwokinanti, Rp. 198.000,-/3 hari, Rp. 352.000,-/7 hari, Rp. untuk memperkokoh Pakualaman, Yogyakarta. Telp. 0274 370192 Tarif Iklan Cetak: Display warna Rp 18.000,-/ 572.000,-/14 hari, Rp. 990.000,-/30 hari. a g a r p e r p u t a ra n +628574-0583-763, +62812-296-5647 mmk; hitam putih Rp 9.000,-/mmk. Kolom: Posisi samping kanan: Rp 6.000,-/mmk (minimal 1 kolom x 30 mm, Rp. 165.000,-/3 hari, Rp. 275.000,-/7 hari, Rp. bumi tidak oleng, Alamat Tata Usaha: maksimal 1 x 100 mm). Iklan baris Rp 6.000,-/ 495.000,-/14 hari, Rp. 825.000,-/30 hari. ternyata memiliki Jl. Gampingan Baru No. 31, RT-042/RW-009, baris. Iklan keluarga/duka cita: Rp 5.000,-/mmk.

Posisi bawah: Rp. 110.000,-/3 hari, Rp. 192.500,nilai tambah, berupa Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Telp. +6274Advertorial warna Rp 14.000,-/mmk, hitam putih /7 hari, Rp. 330.000,-/14 hari, Rp. 550.000,-/30 keindahan. Pesona 583831.

Rp. 7.000,-/mmk (minimal ¼ halaman). Semua hari. Semua harga sudah termasuk PPN 10 %.

Kaliurang, bekas Koran Bernas online dan cetak diterbitkan oleh harga ditambah PPN 10 %.

Bank: Bank Mandiri A/C: 900-003-7272-367 lahar di Kaliadem, the PT Rajawali Siaga, Jl. Gampingan Baru No. 31, RTTarif Iklan Online: Penerbit: PT Rajawali Siaga 042/RW-009, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta.

Posisi atas: Rp. 220.000,-/3 hari, Rp. 385.000,-/7 lost world castle, dan Telp. +6274-583831. NPWP: 31.692.786.2hari, Rp. 660.000,-/14 hari, Rp. 1.100.000,-/30 Dicetak oleh PT Solo Grafika Utama. Isi di luar bukit-bukit lainnya, 541.000 hari. tanggung jawab percetakan. sungguh amat indah

KORAN BERNAS

(DPR) perlu membangun sebuah instrumen cerdas, agar artikulasi publik di dunia mayantara bisa diagregasi dengan baik untuk memperbaiki kualitas layanan. Pola pikir mereka pun harus diubah. Mencerap aspirasi publik tidak hanya melalui metode konvesional seperti blusukan yang lebih bersifat pencitraan serta memakan waktu dan biaya, atau berkunjung ke Daerah Pemilihan (Dapil) ala anggota dewan untuk menemui konstituen yang lagi-lagi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Globalisasi sudah menyuguhkan wilayah baru yang jauh lebih agregatif, tepat guna dan efisien. Jika pemerintah dan DPR belum memiliki teknologi untuk memetakan aspirasi publik di dunia mayantara, mereka bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta yang menyediakan pengolahan big data dari gatra mayantara untuk keperluan pengambilan kebijakan, sembari pemerintah dan DPR menyiapkan cetak biru ke depan, agar mereka bisa memiliki teknologi itu sendiri. Secara kalkulasi finansial, akan lebih efisien untuk jangka panjang apabila mereka membeli teknologinya sendiri dibandingkan menjalankan pola konvensional (studi banding, blusukan, turun ke Dapil) yang tidak measurable hasilnya dan kemungkinan besar koruptif.

Solusi tersebut sangat sederhana dan diyakini para pemangku kepentingan sudah memahami hal ini. Hanya saja, semuanya dikembalikan kepada political will dan kebajikan moral yang mereka miliki. DPR misalnya, saat ini sudah memiliki berbagai akun media sosial resmi yang seharusnya digunakan sebagai medium agregasi aspirasi publik. Namun apa lacur, akun media sosial tersebut hanya digunakan untuk melaporkan agenda DPR serta perkembangan pembahasan rancangan undang-undang. Setali tiga uang dengan DPR, pemerintah baik di level pusat maupun daerah juga sama saja. Fakta ini terjadi bukan karena mereka tak paham fungsi utama media tersebut, hanya karena beberapa oknum elit yang biasa beroperasi di ruangruang gelap dan berperilaku koruptif enggan mendukung peningkatan partisipasi publik dan transparansi lembaga yang dapat membahayakan laku binatang mereka.

Kemajuan zaman sudah menghentak di manamana. Brasil, Rusia, India, Tiongkok sudah maju melesat mengejar Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Quo vadis Indonesia? Kuncinya ada pada kualitas moral para pemangku kepentingan serta partisipasi publik sebagai sarana pengendali dan pengontrol. Globalisasi dengan segala kemajuan teknologinya sudah selaiknya ditunggangi untuk menciptakan kebajikan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. ***

dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Setara dengan obyek-obyek wisata itu, di tempattempat lain, terdapat keindahan alam yang unik, tidak ditemukan di wilayah lain.

Dari pesona alam Yogyakarta, pelajaranpelajaran macam apa yang mesti kita ambil hikmahnya?

Pertama, adalah kewajiban warga dan pemerintahan Yogyakarta untuk memelihara dan mengembangkan obyek-obyek wisata alam.

Pemeliharaan dan pengembangan dilakukan dengan membuat rencana tata ruang dalam bentuk Peraturan Daerah, yang di dalamnya ditetapkan zona-zona wisata alam, sebagai bagian integral dari rencana pembangunan daerah Yogyakarta secara keseluruhan.

Kedua, penyiapan dan pembinaan tenagatenaga kepariwisataan bermoral luhur, serta profesional dalam mengelola obyek wisata maupun melayani kebutuhan-kebutuhan wisatawan.

Ketiga, pembangunan infrastrukturinfrastruktur pendukung, sehingga obyek-obyek wisata alam mudah dikunjungi, aman, dan nyaman.Pelabaranjalan,pembangunanjembatan, serta pembangunan fasilitas-fasilitas umum, amat mendesak dilakukan, agar kemacetan, atau kecelakaan di jalan dapat dicegah.

Keempat, pembudayaan sadar wisata bagi seluruh warga dan aparat pemerintah terkait.

Wisatawan akan kangen dan kembali berwisata ke Yogyakarta, bila selama di Yogyakarta merasa dilayani dengan ramah, santun, dan jujur. Oleh karenanya, wajah sangar, sikap-sikap antagonistik, seperti: biaya parkir atau harga-harga makanan yang “nuthuk”, harus diberantas. Semua pihak harus disadarkan tentang arti pentingnya keselarasan, keharmonisan, dan kebersatuan dengan wisatawan.

Kelima, perbanyak kreativitas dan inovasi di bidang usaha kecil dan menengah, baik berupa kerajinan ataupun makanan (oleh-oleh), agar kenangan berkunjung ke Yogyakarta, dapat melekat hingga wisatawan tiba kembali di tempat asal. Kesan dan kenangan manis nan indah tentang obyek wisata alam di Yogyakarta, dipastikan akan diwartakan ke sahabat-sahabat lain. Inilah iklan gratis yang tersebar melalui wisatawan terdahulu.

Pesona wisata alam Yogyakarta memang oyee. ** Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, SH., M.Si. Guru Besar Ilmu Hukum UGM, Penasihat Dependik DIY.

SLEMAN

KORAN BERNAS JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Selasa Pahing 2 Januari 2018

5

BID JALASUTRA/KORANBERNAS

KOLAM TERAPI -- Kolam terapi ikan menjadi area favorit pengunjung Kampung Flory termasuk anak-anak. (Foto Kanan) Arena permainan outbound Kampung Flory

Menikmati Liburan di Kampung Flory SEMAKIN banyak desa wisata bisa dikunjungi di wilayah Kabupaten Sleman.

Mulai dari yang baru dirintis, jadi masuknya masih gratis, hingga desa wisata yang sudah berkembang pesat lengkap dengan fasilitas yang bermanfaat.

Keanekaragaman budaya di desa wisata hingga kekayaan alam sengaja dijadikan daya tarik utama untuk memikat wisatawan lokal maupun asing.

Salah satu desa wisata yang kini banyak dikunjungi wisatawan adalah Desa Wisata Kampung Flory. Kampung yang awalnya merupakan pusat budidaya tanaman dan dikelola Taruna Tani Flory ini terletak di Dusun Jugang Pangukan Tridadi Sleman.

Salah satu keunikan yang banyak diminati oleh pengunjung adalah kolam terapi ikan. Di kampung ini tersedia beberapa kolam yang bisa digunakan pengunjung untuk terapi. Penataannya cukup apik.

Batu-batu disusun sebagai pinggiran kolam sehingga menambah menarik Kampung Flory.

Menurut Pengelola Kampung Flory, Sudihartono, desa wisata Kampung Flory ini

memiliki luas lahan sekitar 4,5 hektar yang terbagi dalam beberapa zona.

Ada zona “Taruna Tani” seluas satu hektar digunakan untuk usaha tanaman hias, tanaman buah dan kuliner. Maka jangan heran, begitu masuk ke kawasan ini pengunjung akan disuguhi pemandangan aneka tanaman berjejer dalam pot-pot besar maupun polybag.

Kemudian zona “Dewi Flory” seluas 1 hektar yang menyajikan jasa penginapan (home stay), aneka outbound dan pelatihan kewirausahaan agrobisnis. Di sini banyak tersedia fasilitas outbound bagi anak-anak.

Mulai dari jembatan tali, hingga ayunan dari ban. Anak-anak dijamin senang bermain di arena tersebut.

Di area outbound juga ada bali ndesa Kampung Flory. Ciri khasnya adalah menu kuliner desa mulai dari sayur lompong yang menjadi andalan, dengan camilan mendoan dan pisang goreng.

Menurut Sudihartono, bali ndesa Kampung Flory dikelola langsung oleh masyarakat. Sedang pengelolaan Kampung Flory Flora bekerja sama dengan Rumah

BID JALASUTRA/KORANBERNAS

Sudihartono, pengelola Kampung Flory

Iwak Kalen.

Sedangkan zona “Agrowisata Buah” seluas 2,5 hektar yang masih dalam pengembangan akan menyajikan wisata petik buah langsung, wisata edukasi dan pelestarian lingkungan.

Parkir luas

Dengan aneka pilihan wisata, Kampung Froly juga menyediakan tempat parkir cukup luas. Pengunjung akan merasakan kenyamanan ketika berkunjung ke tempat ini.

Sudihartono mengatakan, Kampung Flory yang sekarang telah berkembang menjadi desa wisata terus memperluas lokasi usahanya. Upaya ini dilakukan karena tamu yang datang terus meningkat sehingga lokasi lama tidak memadai lagi.

“Di lokasi yang pertama, dengan menggandeng sebuah rumah makan kami hanya mampu melayani sekitar 800 tamu.

Setelah diperluas, kami siap menampung sekitar 1.500 tamu. Apalagi di lokasi baru ini yang kami beri nama Bali n’Deso ini diberi tambahan sejumlah fasilitas seperti outbound dan restoran bekerja sama dengan ibu-ibu kampung sekitar,” paparnya, Rabu (20/12).

Terkait pembangunan agrowisata, Sudihartono menambahkan, saat ini masih dalam pembangunan jembatan gantung sepanjang 30 meter melintas Kali Bedog.

Kawasan di seberang Bali n’Deso ini

nantinya akan ditanami aneka buah-buahan lokal di mana pengunjung bisa langsung memetiknya. Kemudian juga ada pusat pembibitan dan peternakan. Pengunjung bisa memberi makan kambing, sapi, kerbau dan hewan lainnya.

“Kami juga akan membangun home stay di pinggir Kali Bedog untuk memfasilitasi tamu yang ingin menginap. Dengan penambahan fasilitas ini, kami optimis bisa menerima 2.000 tamu tiap harinya,” tambah Sudihartono.

Tamanan yang ada di Kampung Flory bukan hanya pajangan, namun boleh dibeli oleh pengunjung. Bagi yang tertarik, bisa langsung menghubungi tukang parkir yang berjaga.

Nanti akan langsung ditunjukkan lokasi tanaman yang diinginkan. Namun, apabila hanya ingin lihat-lihat saja sambil belajar juga boleh.

Masing-masing tanaman yang ada di sini diberi papan nama, sehingga pengunjung juga dapat mengetahui jenis-jenis tanaman tanpa harus bertanya kepada petugas. (bid jalasutra)

KIM Ibarat Tangan Panjang Informasi Bencana

ISTIMEWA

Kepala Dinas Perhubungan Sleman, Drs Mardiyana.

KORANBERNAS -- Informasi tidak benar yang beredar dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu sebabnya dibutuhkan kelompok yang mampu mengelola informasi.

Contohnya, baru-baru ini informasi terkait bencana gempa yang menimpa Jawa Tengah, Jawa Barat dan sekitarnya, tersebar cepat bahkan sebelum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah. Ini menunjukkan peran masyarakat dalam proses penyebaran informasi di Indonesia cukup aktif.

Pemerintah menyadari arus informasi tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Melalui wadah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diharapkan informasi dapat dikelola.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman resmi menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 51 Tahun 2017 tentang Kelompok Informasi Masyarakat pada 29 November 2017.

“Dengan terbitnya perbup, Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah ada ini akan ditata kembali terutama kelembagaannya,” kata

drg Intriati Yudatiningsih MKes, Kepala Dinas Kominfo Sleman, Rabu (20/12/2017).

Menurut dia, sosialisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2017 telah dilakukan agar masyarakat mengetahui. KIM ke depan bermanfaat terkait penyebaran informasi yang ada di Kabupaten Sleman, termasuk informasi kebencanaan.

“KIM ini ke depan bisa sebagai tangan panjang desa itu untuk memberikan segala informasi termasuk informasi kebencanaan,” jelas Intri, panggilan akrabnya.

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Drs Krido Suprayitno, ketika menjadi pembicara dalam sosialisasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 tahun 2017 beberapa waktu lalu menyampaikan, KIM saat ini mesti belum terpola dan terstruktur telah masuk ke Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

“Sekarang KIM saat ini terwadahi di forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), ketika Kabupaten Sleman membentuk Desa Tangguh

Bencana, tetapi belum terpola belum terstruktur,” tutur Krido.

Proses pengurangan risiko bencana tidak hanya menggunakan teknologi tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat. “Bagaimana pun secanggihcanggihnya alat teknologi, masalahnya ada dalam masyarakat. Bisa saja teknologinya canggih tapi orangnya tidak aktif, bisa jadi juga manusianya aktif tapi teknologinya tidak canggih. Jadi, bagaimana mensinergikan atas kapasitas masyarakat dengan teknologi yang sudah ada,” terang Krido.

Proses pengurangan risiko bencana juga membutuhkan data real time dan akurat sehingga masyarakat di lapangan bisa menyampaikan informasi berkaitan kebencanaan tersebut.

“Yang tahu persis di lapangan itu kan masyarakat bukan teman-teman aparat birokrasi atau petugas. Nah, masyarakat ini kan dari temanteman KIM yang sudah terpola dan terstruktur mengadakan koordinasi mitigasi yang terwadahi di forum Pengurangan Risiko Bencana di desa,” kata Krido. (bid jalasutra)

Ruwetnya Mengurai Problem Lalu Lintas Mereka yang Tetap Produktif di Usia Senja KORANBERNAS - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman di akhir 2017 telah memetakan sejumlah problem lalu lintas.

Ini dilakukan guna mendukung kelancaran transpor tasi masyarakat. “ P e r m a s a l a h a n ya n g dihadapi mungkin hampir sama di kabupaten/kota yang lain yaitu kemacetan dan kepadatan kendaraan bermotor,” kata Drs Mardiyana, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Rabu (20/12).

Dia mengakui beberapa ruas jalan di wilayah Kabupaten Sleman baik itu jalan negara atau jalan provinsi maupun jalan kabupaten sering terjadi kemacetan pada jam-jam tertentu. Keruwetan ini perlu disikapi secara bersama-sama.

“Untuk menyikapi hal tersebut sudah diambil beberapa langkah, termasuk sistem buka tutup dan pengalihan jalan,” kata Mardiyana.

Kemacetan tersebut disebabkan beberapa faktor, misalnya ber tambahnya volume kendaraan yang

tidak diimbangi dengan penambahan luas jalan.

Di sisi lain kendaraan bermotor terus bertambah, sedangkan luas jalan p e r t u m b u h a n nya t i d a k sebanding dengan bertambahnya volume kendaraan.

Mardiyana mengatakan saat ini kewenangan lampu pengatur lalu lintas (APPIL) untuk Kabupaten Sleman hanya ada tujuh, sedangkan jumlah lampu APPIL di wilayah kabupaten ini cukup banyak.

Mestinya ada persamaan persepsi.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Sapto Raharjo mengatakan, di lapangan banyak dijumpai beberapa permasalahan transportasi, misalnya parkir kendaraan tidak pada tempatnya.

Dia berharap masingmasing kabupaten /kota bisa bersikap bijak. “Dinas Perhubungan DIY menyiapkan Dana Keistimewaan. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota apabila membutuhkan dana agar mengajukan ke Dinas Perhubungan DIY,” katanya. (bid jalasutra)

BID JALASUTRA/KORANBERNAS

KOPERASI LANSIA -- Usaha toko modern yang dikelola Koperasi Serba Usaha Lansia dari Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan terus berkembang.

KORANBERNAS -- Berusia lanjut bukan halangan untuk berkarya. Ini dibuktikan oleh sekelompok lansia (lanjut usia) dari Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan. Bahkan mereka bisa menjadi inspirasi bagi warga Sleman.

Melalui kegiatan usaha yang digeluti sejak 24 tahun silam, di bawah bendera Koperasi Serba Usaha Lansia yang berdiri pada 21 Desember 1993, para lansia itu tidak lagi gamang melakukan berbagai kegiatan produktif di hari tua.

Widiono selaku Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Lansia menjelaskan, latar belakang didirikannya koperasi ini memang untuk menghilangkan keraguan para lansia mengenai produktivitas mereka di usia senja.

“Awalnya ada trauma. Mereka yang mendekati usia pensiun mau bekerja apa lagi, kegiatan sudah tidak ada,” cerita Widiono, Senin (19/12).

Melihat hal tersebut, pendiri Koperasi Serba Usaha Lansia, Sudibyo, memiliki gagasan mendirikan koperasi tersebut sebagai wadah kegiatan yang positif untuk menunjang ekonomi

anggotanya.

Awal berdirinya, koperasi ini beranggotakan 74 orang. Pada 2017 ini tercatat sudah 177 anggota yang bergabung. Lama-kelamaan koperasi ini bergeser tidak hanya sebagai koperasi serba usaha saja tetapi juga menjadi koperasi jasa.

“Koperasi jasa terkait pada PPOB, ritel, toko modern, persewaan, dan ada mitra kerja dengan PT Pertamina terkait penyaluran BBM gas,” ungkap Widiono.

Untuk menjalankan kegiatan koperasi yang beragam ini, dibuatkan struktur kepengurusan.

“Usia paling muda untuk pengurus 66 tahun dan tertua 77 tahun sebagai pengawas,” tutur lelaki berusia 66 tahun ini.

Kesuksesankoperasi tersebutjuga merupakan hasil dari semangat kerja para pengurus. Ternyata usia lanjut tidak mempengaruhi produktivitas.

“Anggota kami super aktif dan ada rasa memiliki koperasi,” lanjut Widiono.

Produktivitas ini dibuktikan dengan nominal perputaran uang koperasi ini setiap tahun terbilang cukup besar. “Tahun lalu saja perputarannya sekitar Rp 8 miliar hingga Rp 9 miliar,” ungkap Widiono.

Sisa Hasil Usaha (SHU) bahkan mencapai angka 60 juta. Keuntungan yang besar ini tidak lantas membuat para pengurus leha-leha.

Ke depan, Widiono bercita-cita ingin terus mengembangkan dan mewariskan kegiatan koperasi ini kepada generasi muda. “Kita sudah mulai suksesi, kemarin baru masuk yang usia 20 tahun,” terang Widiono. (bid jalasutra)

6

BANTUL

Selasa Pahing 2 Januari 2018

KORAN BERNAS JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Argomulyo Surga Herbal dari Sedayu

SARI WIJAYA/KORAN BERNAS

SENTRA JAMU -- UPPKS “Seruni Putih” Dusun Sengon Karang Desa Argomulyo menjadi cikal bakal usaha jamu di wilayah Sedayu dengan ragam produk yang dihasilkan.

SARI WIJAYA/KORAN BERNAS

KUNIR PUTIH -- Camat Sedayu Drs Fauzan Muarifin melihat proses pembuatan kapsul kunir putih di Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Windra Mekar Jalan Wates Km 9,5 Plawonan RT 04 Desa Argomulyo.

DI ERA modern seperti sekarang i n i , b e r b a g a i j e n i s p e nya k i t menyerang manusia, termasuk penyakit degeneratif atau penyakit yang muncul akibat kemunduran fungsi sel tubuh. Sebutlah stroke, hipertensi, Diabetes Mellitus (DM) atau akrab disebut penyakit gula, beragam jenis kanker dan jenis penyakit lainnya.

B e r b a g a i u p aya d i l a ku ka n manusia untuk bisa sembuh dari deraan penyakit mematikan tersebut.

Termasuk berobat ke rumah sakit di luar negeri hingga mengkonsumsi obat-obatan yang mahal.

Namun kadang-kadang tanpa disadari ternyata Allah SWT sudah menyediakan beragam tanaman herbal yang mampu menjadi obat mujarab dari berbagai keluhan penyakit tersebut. Tanaman itu ada di sekitar kita.

Itulah yang kemudian menjadi bahan penelitian Prof Dr Hj Dwiyati Pujimulyani MP, hingga akhirnya bisa membuat kapsul herbal baik temulawak ataupun kunyit putih.

Bahkan khusus untuk kunyit putih, pemasarannya luar biasa, karena banyak orang yang sudah membuktikan khasiat dari kunyit putih tersebut.

“Bahkan ada yang DM sudah mencapai angka 800 dan sudah koma di rumah sakit, Alhamdulillah sembuh dengan minum obat kunyit putih ini,” kata pengajar Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) tersebut.

Tentu bukan waktu yang singkat bagi istri Sulastriyono seorang dosen di UGM itu untuk bisa meramu dan mengolah kunyit putih menjadi obat herbal. Sudah 15 tahun ibu dua orang putra tersebut melakukan penelitian berbagai kandungan di dalam kunyit putih.

Berdasarkan hasil penelitian dan ‘bedah’ kunyit putih didapati aktivitas antioksidan yang mampu mencegah kerusakan gen. Juga zat kurkumin yang berguna untuk anti-peradangan serta kandungan Robosome Inacting

Protein. Fungsinya menonaktifkan perkembangan sel kanker baik kista atau tumor, memblokir pertumbuhan sel kanker serta merontokkan sel kanker.

“Namun karena keterbatasan untuk pengolahan, maka kita hanya produksi saat musim kemarau saja. Karena memang kita perlu pengeringan rimpang kunyit yang akan kita olah jadi kapsul,” katanya.

Ki n i d a l a m s e ka l i m u s i m produksi, dirinya dibantu 10 karyawan bisa mengolah 50-60 ton kunyit putih. Adapun yang diolah adalah kunyit putih jenis mangga dan jenis gombyok.

“Untuk memenuhi bahan baku kita datangkan dari luar daerah.

Selain tentunya juga saya berdayakan masyarakat sekitar dengan lahan sekitar 3 hektar dan 60 petani kunyit.

Berapa pun panenan saya siap menerima,” katanya.

Selain di Plawonan, wilayah lain yang juga menjadi sentra olahan herbal berupa jamu adalah Dusun Sengon Karang di UPPKS “Seruni Putih” pimpinan Ny Giyat Nurani Wigati.

Kelompok yang berdiri sejak 14 tahun silam dan beranggotakan 35 orang ibu rumah tangga tersebut bisa dikatakan sebagai pioner industri jamu di Sedayu.

Beragam jamu bisa diproduksi oleh tangan-tangan terampil ibu warga Sengon Karang seperti kunyit asam, beras kencur, sirup temulawak, sirup jahe sirup secang, jahe wangi, kunir putih dan olahan lain sebanyak 11 jenis.

“Banyak khasiat dari olahan jamu dari empon-empon tadi,” kata Ny Giyat. Di antaranya mampu menurunkan kolesterol, lemak, membunuh sel tumor, kanker dan jenis penyakit lain. Hanya saja, kendati pemasaran sudah luas dan penggemar banyak, untuk bahan baku masih kesulitan.

Disukai Ngarso Dalem Ini karena di daerah Sengon Karang belum ada kebun atau lahan

khusus herbal yang mensuplai bahan baku buat mereka. “Kalau hanya sekadar memenuhi produksi masing-masing perajin jamu masih mencukupi karena pada menanam di sekitar rumah. Yang kurang ketika kami ada pesanan. Karena memang sering ada pemesanan kepada kami, termasuk keraton. Ngarso Dalem sangat suka minuman ini,” kata Ny Giyat sambil memberikan minuman sirup temulawak.

Saat koranbernas mencoba mencicipi rasanya pahit sedikit manis dan sepet, dan fungsinya menurut Ny Giyat untuk mengeluarkan toksin atau racun dalam tubuh.

“Kami berharap nantinya di Sengon Karang ini bisa memiliki lahan tanaman herbal, sehingga mendukung produksi kami,” katanya.

Selama ini apabila kekurangan bahan baku, mereka mencari ke pasar di wilayah Sleman.

Dirinya juga berharap tanah kas desa bisa dimanfaatkan, mengingat ada sebuah perguruan tinggi swasta siap membantu pengembangan tanaman empon-empon di wilayah itu, hanya kurang lahan saja.

S e m e n t a ra Ca m a t Fa u z a n mengatakan Argomulyo akan dijadikan sentra herbal di wilayah Sedayu. Maka saat orang berkunjung, bisa merasakan atmosfer “surga” herbal di desa yang dipimpin lurah Bambang Sarwono itu.

“Di sini banyak sekali masyarakat yang bergelut dalam pengelolaan tanaman herbal. Tentu ini menjadi potensi besar yang harus terus kita kembangkan,” katanya.

Pengembangan di antaranya menjadikan kawasan Argomulyo d a n S e d ay u p a d a u m u m nya menjadi sebuah kecamatan wisata.

Maka potensi yang ada bisa dikembangkan sebagai aset wisata dan memberdayakan masyarakat.

“Antardesa bisa dibuat paket wisata, ini akan kita tata lagi. Kami butuh dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat Sedayu,” kata dia. (sari wijaya)

Sebagian Desa Wisata Mati Suri KORANBERNAS – Kabupaten Bantul tercatat memiliki 39 desa wisata. Hanya saja tidak semuanya aktif. Sebagian mengalami mati suri alias tidak beraktivitas sebagaimana laiknya sebuah desa wisata. Meski mati suri, desa itu masih tercatat keberadaannya sebagai desa wisata serta teregister.

“Untuk itulah kita harus memetakan tentang kondisi desa wisata kita masing-masing. Apakah rintisan, embrio, berkembang atau mandiri. Jadi ibarat orang, desa wisata itu harus memiliki semacam rekam medis yang jelas,” kata Kristya Bintoro, KetuaForumKomunikasiDesaWisata Kabupaten Bantul kepada wartawan di sela-sela acara Sarasehan Forkom Pokdarwis/Desa Wisata Kabupaten Bantul di Hotel Ros In, beberapa waktu lalu.

Pada acara yang dibuka Bupati Bantul Drs H Suharsono itu, hadir pula Plt Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto HP S Sos. Sedangkan peserta terdiri dari pengelola desa wisata di Bantul.

Rekam medis yang dimaksudkan Kristyo dalam dunia pariwisata adalah catatan profil desa wisata b e r s a n g ku t a n , b a g a i m a n a kelembagaanya, SDM pendukungnya dan sisi lain yang mendukung eksistensi desa wisata tersebut.

Artinya, apabila diperlukan perbaikan dari instansi terkait, maka sudah ada panduannya yang tercatat dengan jelas.

Kristyo menilai perlu dilakukan bedah desa wisata. Kegiatan ini diikuti semua pelaku pariwisata dan desa diminta menampilkan segala potensi yang ada. Dari bedah desa

wisata ini sekiranya ada hal yang kurang bisa dilakukan perbaikan dan penambahan.

“Untuk bedah desa wisata bisa dilakukan satu per satu secara bergiliran sehingga lebih fokus dan maksimal hasilnya. Perlu juga dilakukan test tour atau membuat paket antar desa wisata sehingga semakin memajukan desa wisata di Bantul,” katanya. Sudah ada dalam perencanaan di forum yang dibentuk itu.

Sedangkan Kwintarto mengaku siapdudukbersama,berjalanbersama dan memajukan bersama segala potensi wisata yang ada di Bantul.

“Sekiranya ada persoalan, mari kita diskusikan dan cari pemecahan secara bersama-sama untuk kemajuan pariwisata yang ada di Bantul,” katanya. (sari wijaya)

ISTIMEWA

UNTUK SEDAYU -- Anggota DPRD Bantul Widodo AMd beserta jajaran Muspika Sedayu memberikan salam letter ‘S’ sebagai simbol huruf depan Kecamatan Sedayu yang dipopulerkan Camat Drs Fauzan Mu’arifin.

Perbaiki Pengelolaan Danais

Serap Aspirasi dan Lestarikan Tradisi

ANGGOTA DPRD Kabupaten Bantul dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) H Sapto Saroso S PSi melakukan penyerapan aspirasi di masa reses di Pendopo Kasarosan Krebet RT 04 Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan pada 13 Desember lalu.

Kegiatan ini diikuti sekitar 200 orang dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kecamatan Pajangan, Pandak, Srandakan dan Sanden.

Tampil sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut adalah Ketua DPW Nasdem DIY, Drs H Subardi serta mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul, Arif Iskandar.

Dari kegiatan reses itu pula Sapto mengetahui banyak persoalan yang melingkupi masyarakat di dapilnya.

Menurut dia, masih banyak warga belum memiliki MCK, belum memiliki listrik, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jalan rusak, saluran irigasi tidak lancar, tata kelola sampah yang belum baik dan juga mengenai Dana Keistimewaan atau Danais.

“Masih banyak pertanyaan kenapa Danais yang begitu melimpah kok dirasa belum mampu diserap semua lapisan masyarakat.

Tentu kami menilai ada yang tidak benar, pengelolaan yang sentralistik misalnya dirasa menyulitkan masyarakat. Harus ada perbaikan,” kata Sapto.

ANGGOTA DPRD Bantul Widodo AMd mengisi kegiatan reses dengan menjaring aspirasi di kediamannya Dusun Sorobayan Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini dihadiri anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DIY Drs H Agus Subagyo, Camat Sedayu Drs Fauzan Muarifin, Kapolsek Sedayu yang diwakili Panit 1 Bhinmas Iptu Agus Supraja SH, lurah desa seKecamatan Sedayu serta 500 tamu undangan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat.

Pa r a t a m u u n d a n g a n disuguh hiburan karawitan (klenengan) dengan sinden yang menembangkan lagu-lagu Jawa. “Reses adalah sebuah kegiatan anggota dewan untuk turun ke bawah (turba) guna menjaring aspirasi masyarakat,” kata Widodo.

Dirinya sengaja mengundang semua elemen masyarakat di Sedayu termasuk lurah desa d i w i l ay a h i n i a g a r b i s a menyampaikan secara langsung berbagai keluhan ataupun keinginan melalui dirinya sebagai wakil rakyat. “Saya ingin sebagai wakil rakyat bisa menjadi jembatan terhadap berbagai keinginan dan aspirasi warga,” kata politisi Partai Golkar itu.

ISTMEWA

H Sapto Saroso S.Psi

Padahal 85 persen masyarakat masih menginginkan pentas budaya.

Hal ini perlu diformulasikan secara benar, dan tidak terjadi tuduh menuduh seperti anggapan sebagian orang pentas budaya itu bernuansa politis.

“Saya juga berharap masyarakat untuk bisa mengajukan usulan jangan yang bersifat instan saja namun juga bersifat pemberdayaan.

Sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya. (sra)

Dia sudah meniatkan ketika terjun ke partai politik. Baginya, menjadi wakil rakyat adalah ladang ibadah dan pengabdian.

“Saya ingin memberikan manfaat bagi masyarakat dan ingin hidup saya memberikan arti,” katanya.

Bukan hanya saat reses, namun Widodo tidak segan-segan selalu menghadiri acara dan mengikuti beragam kegiatan masyarakat di wilayah Sedayu yang menjadi salah satu kecamatan di daerah pemilihan (dapil)-nya ataupun di kegiatan masyarakat Bantul lainnya.

Widodo sengjaha memilih hiburan klenengan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian seni tradisi yang lahir, berkembang dan hidup di tengah masyarakat agar tetap lestari. Kelak seni tradisi itu bisa diwariskan kepada generasi penerus, selain tentunya sebagai sarana hiburan bagi masyarakat

di Sedayu.

Ca m a t Fa u z a n dalam s a m b u t a nya m e n g i n g a t ka n tentang Nawala 2 Camat Sedayu guna mencapai visi K e c a m a t a n S e d ay u y a k n i Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sedayu yang Berdaya, Dinamis dan Sejahtera.

Adapun isi Nawala tersebut di antaranya agar masyarakat memotong dan merapikan pohonpohon yang berpotensi roboh bila terjadi hujan atau angin kencang.

Kemudian, memotong dan merapikan ranting pohon yang berada di sekitar aliran kabel listrik, kabel telepon dan yang menjorok ke jalan agar tidak menganggu pengguna jalan utamanya kendaraan besar.

“Masyarakat saya minta juga untuk melakukan normalisasi Saluran Air Hujan (SAH) dan saluran irigasi yang tersumbat agar tidak terjadi genangan yang menyebabkan banjir,” katanya.

Dia juga berharap masyarakat melakukan mitigasi bencana, melakukan optimalisasi PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dalam rangka angka bebas jentik 100 persen, serta melakukan kegiatan tadi secara bertahap melalui koordinasi dan gotong royong sebagai akar budaya bangsa Indonesia. (sari wijaya)

KULONPROGO

KORAN BERNAS JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Selasa Kliwon 2 Januari 2018

7

Program Bedah Rumah Jalan Terus KORANBERNAS — Program bedah rumah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo pada 2018 masih terus akan berjalan. Program tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, menyampaikan bedah rumah memupuk semangat gotong royong di masyarakat serta mengembangkan rasa peduli untuk membantu warga miskin.

“Program ini juga merupakan salah satu usaha menanggulangi kemiskinan,” ujar Hasto disela mengunjungi kegiatan bedah rumah di RW 19 Sidenan Giripeni Wates, kemarin.

Biaya membangun rumah atau merehab rumah cukup berat bagi warga tidak mampu. Melalui program bedah rumah maka warga kurang mampu terkurangi beban hidupnya. Setidaknya, mereka dapat lebih fokus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dia mengatakan, program bedah rumah sejak 2012 belum dapat menuntaskan persoalan seluruh program perumahan rakyat. Apalagi bila program ini hanya mengandalkan dana pemerintah (APBD). “ D e n g a n i ku t s e r t a n y a P N S menghimpun dana zakat, bantuan CSR perusahaan swasta dan BUMN BUMD

serta bantuan dari masyararakat maka jumlah rumah yang dibangun menjadi sangat banyak,” kata dia.

Sebagai perbandingan bedah rumah dengan dana APBD Kulonprogo baru ada 502 rumah. Sementara untuk dana non anggaran pemerintah sudah ada 1.100 unit rumah.

Bupati Hasto Wardoyo berharap gotong royong di masyarakat terus dipupuk. Tidak hanya di bidang bedah rumah, tetapi juga bidang-bidang lain yang bermanfaat dan bernilai positif.

Wakil Bupati Kulonprogo Sutejo menambahkan, selain bedah rumah yang rata-rata nilainya Rp 10 juta per unit, juga segera ada program perbaikan rumah bagi keluarga miskin.

“Namanya program Aladin, untuk memperbaiki lantai atau dinding. Salah satunya. Karena dananya hanya lima juta,” tambahnya.

Adapun bedah rumah di Giripeni dengan sasaran rumah milik Kaliri (50) Warga RT 43 RW 29 Pepen Sideman.

Bantuan dana berasal dari Baznas Kulonprogo Rp 10 juta.

Sugiyanta dari Baznas Kulonprogo berharap ke depan tidak hanya bedah rumah yang bisa dibantu namun juga usaha untuk mengangkat ekonomi. (wid)

DOK KORAN BERNAS

JEMPARINGAN—Kesenian jemparingan mewarnai pergantian tahun baru 2018 di Kulonprogo.

Dispar Angkat Kesenian Lokal KORANBERNAS -- Memeriahkan tahun baru 2018, beragam kesenian tradisional dan modern atau jaman n o w m e m e r i a h k a n Ku l o n p r o g o .

Sekretaris Dinas Kebudayaan (Disbud) Kulonprogo, Joko Mursito menyatakan, Disbud memiliki sejumlah kegiatan dalam menyambut pergantian tahun baru. Salah satunya hiburan masyarakat yang diselenggarakan di Alun-alun Wates. Rangkaian juga sudah mulai dilaksanakan di Kampung Jemparingan, Pengasih.

“Nama kegiatannya Gladhen Alit Jemparingan Mataraman bertema ‘Mangayubagyo Ganti Warso’,” paparnya.

Sementara Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata (Dispar) Kulonprogo, Sari Wulandari menjelaskan, Dispar intensif melakukan koordinasi dengan pengelola objek wisata dan kelompok sadar wisata yang mengembangkan desa wisata dalam mempersiapan libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Koordinasi itu sekaligus meminta kepada para pengelola objek wisata untuk bisa menyediakan lahan parkir, mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan.

Objek wisata di Kulonprogo yang sering dikunjungi banyak pengunjung saat musim liburan adalah Pantai Glagah, Kawasan Hutan Mangrove Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu,

serta Kalibiru. Sebab obyek wisata itu sangat indah, dan banyak digandrungi wisatawan dari berbagai daerah K e p a l a S e k s i At ra k s i Wi s a t a Dispar Kulonprogo, Samsul Muh Hilal mengatakan, Dispar memusatkan perayaan akhir tahun di Pantai Glagah, pada Minggu (31/12). Di sana, Dispar menyediakan kesenian jathilan, pesta kembang api, parade band, tempat swa foto, dan pembagian hadiah kejutan bagi pengunjung Pantai Glagah. Sedikitnya 500 sampai 1.000 orang pengunjung turut meramaikan agenda tersebut.

Perayaan pergantian tahun yang diselenggarakan Dispar bisa memecah ko n s e n t ra s i j u m l a h p e n g u n j u n g .

Mengingat, pada hari yang sama Pemuda Desa Karangwuni juga mengadakan p e r t u n j u k ka n b a n d d i ka wa s a n Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Dikatakan, tidak ada tema tertentu ya n g d i a m b i l u n t u k m e raya ka n pergantian tahun. Hanya saja, ada maksud dan tujuan tersendiri mengapa Dispar mengambil kegiatan bernuansa kesenian tradisional. Salah satunya mempromosikan kesenian lokal, karena ada banyak pengunjung dalam kegiatan itu berasal dari luar Kulonprogo.

“Jadi kesenian tradisional bisa terangkat. Harapannya bisa lebih terkenal, kunjungan wisata lebih banyak,” ujarnya. (wid)

SRI WIDODO/KORAN BERNAS

BEDAH RUMAH -- Warga Kulonprogo bergotong royong memperbaiki rumah. Program pemkab ini akan terus dijalankan pada 2018.

Pariwisata DIY Tidak Terpengaruh Politik KORANBERNAS – Dunia pariwisata DIY boleh “menepuk dada”. Sektor inilah yang berani memastikan tidak bakal terpengaruh oleh hiruk pikuk politik di tahun 2018 yang disepakati sebagai Tahun Politik. Dinas Pariwisata DIY bahkan berani menargetkan kenaikan wisatawan mananegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) sebesar 10 sampai 15 persen pada tahun 2018 ini.

“Tahun 2018 sebagai Tahun Politik, namun kita optimistis bisa mencapai kenaikan target 10-15 persen,” tandas Kepala Dinas Pariwisata DIY, Aris Riyanta, Rabu (20/12), di DPRD DIY pada acara diskusi Forum Wartawan DPRD DIY. Menurut Aris, kepariwistaaaan DIY dari waktu ke waktu selalu meningkat. Jika dilihat dari daftar kunjungan wisatawan ke DIY kurun waktu 2012-2016, jumlah wisman dan wisnus selalu naik.

“Melihat dari meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan serta aksesibilitas Bandara Internasional Adisutjipto yang operasionalnya sampai pukul 24:00, kita optimistis. Tidak ada yang menghambat.

Tidak ada pengurangan,” kata Aris.

Dunia pariwisata DIY, lanjut Aris, memang diuntungkan dengan kemudahan akses transportasi, termasuk kereta api (KA) serta bus. Sedangkan dari sisi amenities, hotel di Jogja cukup lengkap temasuk punya homestay tidak tidak kurang 1.500 unit dengan total jumlah kamar mencapai 3.500.

Dari segi atraksi alam dan budaya maupun atraksi buatan, DIY punya 125 desa/ kampung wisata yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. “Desa wisata itu punya selling point yang unik,” ujarnya.

Sedangkan dari aspek keamanan dan kenyamanan, terbukti Jogja aman dan nyaman. Jika ditarik ke belakang di tahun 2017, kepariwisataan DIY sudah on the track. Indikator-indikator keberasilan sektor pariwisata sudah terlihat dan target 2017 sudah terpenuhi.

Sebagai gambaran, pada 2012-2016 jumlah wisman ke DIY selalu naik. Sampai saat ini urutan pertama terbanyak masih dari Belanda. Baru kemudian disusul Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Prancis, Jerman, China, Korea. Memang terjadi tren penurunan turis asal Jepang dan itu terjadi secara nasional.

Sedangkan pergerakan wisnus terbanyak dan terbesar ke DIY berasal dari DKI Jakarta, disusul DIY sendiri, kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Banten, Kaltim, Papua, dan Sumatera Utara.

Menurut Aris, salah satu keuntungan pariwisata DIY adalah wilayahnya relatif

kecil sehingga bisa dengan mudah dijangkau.

Hal ini membawa konsekuensi lama tinggal wisatawan atau length of stay rata-rata masih kurang dari dua hari.

Sedangkan destinasi wisata favorit adalah Pantai Parangtritis disusul kemudian Candi Prambanan, Pantai Baron, Gembira Loka Zoo, Taman Pintar, Kaliurang, Keraton, Tamansari. Rata-rata wisatawan datang ke Jogja dengan alasan biaya hidup relatif murah.

Aris Riyanta menyatakan target kunjungan wisatawan ke DIY tahun 2018 adalah 4 juta. Tahun 2017 sebesar 3,1 juta.

“Mudah-mudahan kondisinya bagus dan askes jalan yang rusak akibat badai Cempaka bisa segera normal kembali,” katanya.

Dalam rangka menyambut wisatawan, Aris menegaskan perlunya kelompok sadar wisata (pokdarwis) serta masyarakat menggelorakan sadar wisata serta Sapta Pesona. Memberikan layanan yang baik supaya tidak mengecewakan wisatawan adalah faktor kuncinya. “Layanan, attitude, knowledge dan skill semua orang sama.

Yang paling penting justru tidak bohong dan suka membantu. Orang pintar sekarang ini banyak. Tapi pinter kalau suka menipu nggak dipakai,” ujarnya.

Fungsi Koordinasi Wakil Ketua DPRD DIY yang juga Koordinator Komisi B yang salah satunya membidangi pariwisata, Rany Widayati, menyatakan perlunya Dinas Pariwisata DIY melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kepariwisataan.

Berkaitan dengan 2018 sebagai tahun politik menuju 2019, menurut dia, tidak ada salahnya Pemda DIY perlu melakukan pembenahan di sektor ini. Artinya, perlu dibuat paket-paket yang berdampak pada penambahan lama tinggal wisatawan atau length of stay lebih panjang lagi.

Sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, kata anggota DPRD DIY dari Fraksi Partai Golkar (FPG) ini, satu-satunya pesaing DIY adalah Bali. Ini karena kedua daerah ini sama-sama mengunggulkan kekuatan budaya.

Di sinilah pentingnya Dinas Pariwisata DIY menangkap peluang tersebut, misalnya dengan memperpanyak event. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah memperkuat desa wisata dengan segala kelengkapannya yaitu kuliner dan adat istiadat. Bahkan desa wisata inilah yang kini menjadi kekuatan pariwisata DIY. Menurut Rany, Dinas Pariwisata DIY juga perlu berkoordinasi dengan kabupaten/ kota maupun para pelaku wisata termasuk

kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mengemas paket-paket wisata yang menarik wisatawan asing maupun nusantara berkunjung ke desa wisata. Misalnya, paket menanam padi dibuat menyeluruh mulai dari menanam hingga panen kemudian diolah menjadi makanan sehingga wistawan kembali lagi. Dengan begitu keberadaan homestay-homestay di desa wisata terisi sehingga memberikan penghasilan bagi warga maupun kelompok sadar wisata (pokdarwis). Apalagi, desa wisata lahir yang kini tumbuh di daerah-daerah lain, ide awalnya berasal dari DIY. Menurut Rany Widayati, kekuatan pariwisata DIY juga tidak lepas dari unsur edukasi. Bagi Dinas Pariwisata DIY, inilah peran yang mesti dilakukan melalui edukasi kepada pokdarwis.

Sedangkan berkaca dari sejumlah kekurangan di tahun 2017, DPRD DIY mendorong perlu dilakukan pembenahan serta perubahan dengan memfokuskan keunggulan-keunggulan desa wisata dan kampung wisata. Pokdarwis maupun pengelola desa wisata secara mandiri perlu bergerak dan bergotong royong memajukan obyek wisata yang dikelolanya. Kemudian, pemerintah tinggal menindaklanjutinya dengan memberikan dukungan dalam bentuk sentuhan-sentuhan program.

“Salah satu keunggulan pariwisata DIY adalah destinasi wisata dikelola oleh masyarakat. Konsep ini tidak ada di daerah lain,” kata Rany.

Jangan sampai ada kesan destinasi wisata di DIY hanya itu-itu saja, berkutat di sekitar wilayah keraton. Soal length of stay, dia menyatakan perlu dipikirkan membuat paket wisata malam sebagai hiburan wisman di malam hari.

Tentu saja, hiburan malam itu tetap berada di bawah kontrol Dinas Pariwisata DIY supaya tidak melenceng dari predikat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.

Mungkin bisa dibuat suatu kawasan tersendiri untuk wisman namun tetap dengan pengawasan ketat.

Menatap pariwisata DIY ke depan, pada 2018 ini DPRD DIY melalui kewenangan dan kebijakannya di bidang anggaran, sudah memberikan banyak kesempatan kepada Dinas Pariwisata DIY. Antara lain melalui kegiatan dan program pelatihan Pokdarwis, Sapta Pesona maupun Sadar Wisata.

Bagaimanapun pariwisata tidak bisa ditangani sendiri oleh satu dinas. Artinya, Dinas Pariwisata DIY didorong bersinergi dengan Dinas Kebudayaan agar bisa menciptakan paket wisata terbarukan dan tentu saja memuat unsur edukasi. (sol)

Menikmati Hanyut di Karst Tubing Sungai Serang KORANBERNAS -- Orang hanyut disungai merupakan musibah mengerikan. Namun tidak ketika hanyut di aliran Sungai Serang, Karst Tubing, Kulonprogo.

Menyusuri sungai Serang yang berada di Clereng Sendangsari Pengasih, wisata arung jeram di kawasan tersebut m e n a wa r ka n s e n s a s i ya n g s e r u .

Pengunjung bakal dipacu adrenalinnya ketika meluncur di aliran Sungai Serang menggunakan ban bagian dalam.

“Sebenarnya ini bisa disebut kegiatan river tubing yakni susur sungai menggunakan alat yang kita sebut tube salah satunya ban dalam. Karena sebagian rute melewati batu kapur atau karst, maka obyek wisata ini kita namakan Karst Tubing,” ungkap salah seorang pengelola obyek wisata Karst Tubing, Arif B. Sayoga, kemarin.

Menurut Arif, rute yang ditempuh ketika menyusuri sungai, mulai dari 1 kilometer hingga 3 km. Jantung pengunjung akan dibuat bergetar ketika ban yang digunakan menerjang

bebatuan dan terbawa derasnya arus sungai.

“Di rute eksotis 2 km, pengunjung akan bisa menyaksikan pemandangan alam yang luar biasa karena rutenya melintasi tengah hutan yang belum ditempati penduduk. Untuk rute ini start dari bawah Waduk Sermo,” lanjut Arif.

Ada juga rute yang ketiga yakni super long dengan jarak mencapai 3 kilometer yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga jam. Setiap rute memiliki tingkat jeram yang berbeda.

Dimulai dari jeram yang rendah hingga jeram ekstrem.

“Kalau setelah hujan justru lebih memacu adrenalin seru karena aliran airnya deras. Sebelumnya kita sudah memastikan bahwa rute yang dilalui tidak akan terjadi banjir bandang meskipun hujan. Kita juga sering mendampingi pengunjung ketika hujan,” kata dia.

Untuk ikut program ini cukup mudah. Pengunjung harus memakai seluruh perlengkapan keamanan yang

telah disediakan mulai dari pelampung dan helm serta menuruti instruksi pendamping. Selain itu, terdapat batas umur yang ditentukan untuk bisa menjajal kegiatan satu ini.

“Minimal umur adalah anak 6 tahun.

Itupun harus ada pendamping khusus.

Sedangkan untuk dewasa biasanya dua orang atau tiga orang pendamping untuk 5 orang pengunjung, tergantung derasnya arus,” lanjut Arif.

Liburan Natal dan Tahun Baru kali ini pengunjung meningkat. Pada hari biasa hanya ada sekitar 50 pengunjung per hari, namun musim liburan ini, jumlah pengunjung meningkat sampai lebih dari 100 orang sehari.

Untuk tubing river ini relatif murah.

Mulai dari Rp 40 ribu hingga Rp 120 ribu per orang tergantung rute yang dipilih. Setiap paket sudah dilengkapi dengan helm, pelampung, ban dalam serta sejumlah fasilitas lainnya.

Jati (21) pengunjung asal Jogja mengaku baru pertama kali menjajal river tubing. Diakuinya bahwa jantungnya

SRI WIDODO/KORAN BERNAS

SUSUR SUNGAI—Sejumlah wisatawan melakukan susur Sungai Serang, Karst Tubing, Kulonprogo. Kemarin.

sempat berdebar ketika melalui jeram yang cukup tinggi. Namun begitu, ia ingin kembali mencoba memacu adrenalinnya dengan ruver tubing.

“Ini sangat menggembirakan. Besok saya akan ajak teman teman yang lain agar kebih ramai” katanya. (wid)

8

GUNUNGKIDUL

Selasa Pahing 2 Januari 2018

KORAN BERNAS JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Desa Harus Cegah Pernikahan Dini KO R A N B E R N A S - - P e m k a b Gunungkidul memberikan Penganugerahan Desa Layak Anak (Delana) dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak tahun 2017. Dengan upaya ini diharapkan akan semakin banyak desa ramah anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Sujoko mengatakan pemberian anugerah pertama kalinyadilakukanolehPemerintahKabupaten Gunungkidul dalam rangka percepatan pencapaian Kabupaten Gunungkidul Menuju Kabupaten Layak Anak.

“Desa Layak Anak adalah Desa yang mempunyai sistem pembangunan

berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak,” katanya, beberapa hari lalu.

Diamenjelaskan,pemberianpenghargaan dan penganugerahan yang dilakukan ini merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas segala jerih payah para Kepala Desa dan Pemerintah Desa dalam upaya memenuhi amanat konstitusi, yakni upaya pemenuhan hak anak. Sejak pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor

36 Tahun 1990, serta menetapkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka negara berkewajiban memenuhi semua hak anak, melindungi anak, dan menghargai pandangan anak sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut.

Ditambahkan Sujoko, ada 69 Desa di Gunungkidul yang dilakukan penilaian sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2017. Kategori Desa Layak Anak yang akan diberikan pada Desa dan Kecamatan adalah mulai dari Kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama dan yang tertinggi adala Delana. “Hasil evaluasi Desa Layak Anak Tahun 2017 adalah untuk Desa yang mendapatkan perdikat

ST ARYONO/KORAN BERNAS

KERJASAMA—Petugas dan warga Gunungkidul memperbaiki jalan yang terkena longsor dan banjir.

Rakyat ‘Gumregah’ Bangkitkan Gunungkidul KORANBERNAS – Beban berat yang harus ditanggung masyarakat korban bencana banjir dan tanah longsor di Gunungkidul, kini secara perlahan mulai berkurang.

Berbagai upaya dan dukungan untuk segera mengentaskan masyarakat dari keterpurukan terus dilakukan.

Dengan masyarakat yang punya cirikhas tanpa mengenal menyerah, pekerja keras dan menjunjung tinggi kegotongroyongan, secara perlahan namun pasti, rakyat Gunungkidul terus gumregah. Saling bahu membahu dan tidak pernah mengenal lelah, Gunungkidul kembali bangkit.

Bencana yang menelan 2 korban tewas dan tercatat 150 rumah ambruk rata tanah, 128 jalan hancur, 33 jembatan ambrol dan ratusan talud serta jalan berbagai penggal, terputus, maupun ratusan bangunan rumah terendam termasuk gedung sekolahan, dengan gerakan cepat diatasi.

Melalui keputusan bupati, dana sebanyak

Rp 7 miliar bersumber APBD pada pemkab Gunungkidul, hanya dalam hitungan tidak lebih 2 X 24 jam, langsung keluar. Tentu saja, kucuran dana ini menjadi kekuatan utama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Rumah yang rusak, kini mulai diberikan stimulan bantuan berupa bahan bangunan.

Jalan yang terputus akibat tertimbun longsor, langsung dibuka dengan mengerrahkan alat berat, backhoe. Tidak hanya itu, beberapa jembatan yang putus ditangani.

Presiden Joko Widodo yang secara khusus mengunjungi kondisi bencana di Gunungkidul, secara langsung mampu menggerakkan dana yang ada di tingkat pusat.

“Alhamdulillah, berkat dukungan berbagai pihak,Gunungkidulkembalibangkit.Berbagai fasilitas kembali lancar, aktivitas masyarakat juga kembali normal,” tegas Badingah, Bupati Gunungkidul, beberapa waktu lalu.

Meski diakui, selama 2 hari sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan

Gunungkidul, sempat terganggu, namun kini semuanya bisa pulih kembali. Bahkan pada liburan sekolah ini, berbagai penggal jalan menuju kawasan wisata kembali macet dengan berderetnya kendaraan bus-bus besar.

Kawasan pantai dijejali wisatawan. Goa pindul yang sempat tutup akibat banjir, hanya selang dua hari, kembali buka dan ribuan pengunjung kembali memadati kawasan wisata yang memang belum ada tandingannya ini. Semuanya tidak perlu ada yang ditakutkan saat berwisata di Gunungkidul. Apalagi dukungan besar aparat sangat kuat, bukan hanyamengawalwisatawannamunjugauntuk mengamankan perayaan natal dan tahun baru.

Meski demikian Badingah berharap agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Ini penting. Karena puncak hujan justru terjadi pada Bulan Januari 2018. Berbagai kemungkinan terburuk harus diantisipasi,” harapnya. (ryo)

Desa Layak Anak Kategori Pratama ada 65 Desa, sedangkan Kategori Madya ada 2 Desa yaitu Desa Ngestirejo dan Desa Bejiharjo dan Kategori Nindya ada 2 Desa yaitu Desa Ngalang dan Desa Banaran,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, juga diberikan penghargaan kepada desa yang mampu menurunkanangkaperkawinananak,berhasil dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

“Dengan upaya ini diharapkan dapat lebih meningkatkan perhatian terhadap masalah tumbuh kembang dan perlindungan anak di wilayahnya masing-masing melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan anak agar mereka secara langsung merasakan

manfaatnya,” tuturnya.

Terpisah, Bupati Gunungkidul Badingah, mengatakan dengan diberikan apresiasi terhadap desa yang mulai mengembangkan desa ramah anak. “Anak bukan lagi sebagai obyek, tetapi subyek masa depannya sendiri,” ucapnya.

Dia berharap masyarakat memperhatikan perkembangan putra putrinya, terutama anak usia 13-16 tahun karena ini merupakan fase perkembangan remaja dan mencari jati diri.

“Memasuki usia remaja, dan periode mencari jati diri. Anak akan cenderung mencari hal baru. Orangtua sebaiknya menjadi teman yang baik bagi anak untuk perkembangan mentalnya,” pungkasnya. (ryo)

KORANBERNAS – Untuk mengatasi bencana, ternyata butuh pengorbanan yang luar biasa. Bukan hanya orangorang BPBD harus bekerja keras, namun relawan juga harus menanggung beban berat.

Adalah Surisdiyanto yang selama ini dipercaya menjadi koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Gunungkidul yang beranggotakan para relawan berbagai komunitas, secara langsung merasakan dampaknya. Selama sepekan lebih, bapak satu anak warga Dusun Watubelah Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari ini, harus melukan anak istri. Relawan yang juga menjabat Sekretaris Sarlinmas Wilayah II Baron ini, harus tidur di kantor BPBD. “Saya bersyukur istri dan anak bisa mengerti tugas berat untuk mengemban misi kemanusiaan ini. Ketika mereka kangen, paling hanya telepon saja,” kata Surisdiyanto, beberapa waktu lalu.

Diakui, sebagai manusia biasa dirinya sangat lelah. Namun karena

kuatnya jiwa relawan, maka rasa letih dan lelah akan terhapus saat dirinya mampu berbuat untuk sesama.

Hal yang sama juga diakui, Mardi selaku koordinator relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Gunungkidul. Dalam beberapa hari dirinya harus berkantor di komplek BPBD. Selain mengurusi para korban bencana, Tagana punya tanggung jawab besar terhadap keberadaan dapur umum yang didirikan selama 7 hari di kawasan Bangsal Sewokoprojo Wonosari.

“Bagaimana lagi. Karena sudah terlanjur sanggup, saya harus total,” tutur warga Kecamatan Ngawen ini.

Kedua tokoh ini hanyalah segelintir contoh, bagaimana relawan harus bekerja keras dan tidak mengenal lelah untuk mengemban misi kemanusiaan. Ratusan relawan yang secara ikhlas bekerja tanpa pamrih ini, terus melakukan pengabdiannya. Tanpa mengenal waktu, mereka bertekad, menyelamatkan jiwa. (ryo)

Melupakan Keluarga Demi Misi Kemanusiaan

2017, Belasan Penghargaan Nasional Diraih KORANBERNAS -- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam 2017 mendapatkan 19 penghargaan tingkat nasional. Keberhasilan ini dijadikan semangat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Penghargaan yang diperoleh di tingkat nasional di antaranya Best Communicators 2017 kategori pimpinan daerah, Juara I kategori wisata unik terpopuler Goa Jomblang, Penghargaan Kabupaten Segat SwastisabaWistara, Petani Kakao Berprestasi, Kabupaten Peduli HAM. Selain itu, ada juga penghargaan Bupati Enterpreneur Award 2017, Kelembagaan Ekonomi Petani Tingkat Nasional hingga Inseminator Tingkat Nasional.

Bupati Gunungkidul Badingah mengaku bangga dengan 19 penghargaan yang berhasil di raih selama kurun waktu 2017. Prestasi ini, lanjut dia, dapat dicapai berkat kerja sama oleh semua pihak. “Semua memiliki peran karena tidak bisa diraih hanya orang per orang,” kata Badingah kepada wartawan, beberapa hari lalu.

Menurut dia, prestasi ini sebagai bukti kerja keras yang dilakukan oleh pemkab.

Selain itu, apa yang telah diraih dijadikan

momentum untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Badingah pun berharap agar seluruh pegawai di lingkup pemkab dapat meningkatkan kinerja untuk menunjang kegiatan dalam pelayanan.

“Dengan penghargaan itu, kita tidak boleh cepat puas, namun dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono menambahkan, prestasi yang diraih di 2017 menjadi suatu hal yang sangat membanggakan. Diharapkan prestasi ini dapat ditingkatkan sehingga di tahun depan penghargaan yang diperoleh bisa lebih banyak lagi.

“Harus lebih bersemangat,” ucapnya.

Menurut dia, meski sudah banyak prestasi yang diraih, namun pemkab masih memiliki tugas untuk meraih penghargaan adipura. Penghargaan ini, lanjut dia, belum bisa diraih karena secara penilaian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, Gunungkidul dinilai belum memenuhi persyaratan.

“Ini jadi pekerjaan rumah bagi kami.

Mudah-mudahan di tahun depan, Adipura dapat dibawa pulang,” ujar mantan Sekretariat DPRD DIY tersebut.

ST ARYONO/KORAN BERNAS

TANGANI BANJIR—Sejumlah petugas melakukan pembersihan jalan pasca banjir dan longsor di Gunungkidul.

“Pak Ogah” akan Ditindak Tegas

ST ARYONO/KORAN BERNAS

PENGHARGAAN-- Bupati Gunungkidul Badingah menerima salah satu penghargaan tingkat nasional, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, berbagai catatan dalam penilaian tahun ini juga dijadikan dasar untuk penetapan target di penilaian berikutnya.

Selain itu, agar penghargaan Adipura dapat dibawa pulang, pemkab juga telah menyiapkan berbagai program mulai dari gerakan penghijauan, pengelolaan sampah terpadu hingga kebersihan lingkungan. (ryo)

KORANBERNAS – Pasca bencana banjir dan longsor, ada beberapa penaggal jalan yang rusak dan kini dalam proses perbaikan. Saat pembangunan jalan dilakukan, arus lalu lintas sempat terganggu.

Saat itulah, sering terjadi “Pak Ogah” beraksi dengan mengatur arus lalu lintas, namun ujung-ujungnya meminta imbalan uang dengan kotak ataupun kaleng. Dengan masalah ini petugas Polres Gunungkidul akan bertindak tegas terhadap ulah “Pak Ogah” ini.

“Tidak ada tempat bagi pengatur lalu lintas dari warga sipil atau Pak Ogah di wilayah hukum Polres Gunungkidul.

Kami perintahkan untuk ditindak tegas jika nekad beraksi,” tegas Kapolres Gunungkidul, AKBP Ahamad Fuady, beberapa hari lalu.

Bahkan diakui, Kasat reskrim, Kasat Intel maupun seluruh Kapolsek sudah

diperintahkan untuk menangkap Pak Ogah jika melakukan pungli. Dia mengatakan, tindakan tegas dilakukan demi menjaga kenyamanan dan keamanan selama libur akhir tahun maupun tahun baru. Oleh sebab itu pihaknya menerjunkan sejumlah personil dalam melakukan pengawasan.

Kapolres juga meminta peran serta dari seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan informasi keberadaan Pak Ogah. Ahmad Fuady menegaskan, aktifitas pungli dilarang dan pelakunya bisa dijerat dengan sanksi pidana.

“Begitu juga dengan parkir. Kami tidak mentolerir aktifitas parkir yang memicu kemacetan arus lalu lintas. Kalau menjadi penyebab kemacetan langsung kita police line,” ucapnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Gunungkidul AKP Mega Tetuka mengaku melakukan rekayasa jalur selama libur panjang ini. (ryo)

Di Balik Fakta Wilayah Kekeringan yang Diterjang Banjir KORAN BERNAS – Setelah hujan deras mengguyur tanpa henti selama 3 hari, akhirnya bencana banjir dan tanah longsor menerjang berbagai wilayah DIY dan Jawa Tengah, tidak terkecuali Gunungkidul.

Kabupaten dengan luas wilayah hampir separo DIY yang selama ini dikenal dengan wilayah langganan kekeringan, justru diamuk banjir. Hanya dalam hitungan menit, beberapa wilayah tenggelam.

Ratusan rumah, ambruk. Jembatan jebol. Talut Ambrol, bahkan 2 warga harus menjadi korban meninggal, akibat tertimbun longsor dan terseret arus air.

S e b a nya k 7 5 0 . 0 0 0 p e n d u d u k Gunungkidul terperangah. Mereka tidak siap menghadapi bencana yang selama ini belum pernah terjadi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang selama secara khusus menangani bencana dan menjadi andalan masyarakat, harus pontang-panting.

Sebanyak 12 orang PNS yang ada pada lembaga ini, tidak kuasa ketika harus dihadapkan dengan bencana yang menerjang 18 kecamatan di 144 desa.

Namun dengan rasa tanggungjawab yang tinggi, BPBD meskipun tertatih-tatih, tetap berusaha tegar. Dengan berbagai kemampuan yang ada, mereka berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang ada, termasuk upaya pertolongan pada masyarakat.

Namun dengan dukungan kuat para pejabat pemkab, utamanya Bupati Gunungkidul, Badingah, berbagai permasalahan satu persatu berhasil dipecahkan, meski masalah baru silih berganti berdatangan.

“Dengan kemampuan dan sumberdaya yang ada, Selasa 28 November pukul 21.00 kami langsung mengadakan rapat darurat.

Berbagai elemen kami undang termasuk TNI dan Polri,” kata Ruti Sulasmi, Sekretaris BPBD Gunungkidul.

Rapat yang berakhir tengah malam, membuahkan hasil. Pagi harinya, ratusan sumberdaya dari TNI, Polri dan relawan langsung merapat ke BPBD. Mereka siap menerima perintah dan sanggup bekerja demi misi kemanusiaan, pertolongan para korban banjir dan longsor.

Tanpa mengenal lelah, berbagai kekuatan saling bahu membahu. Hujan deras yang terus mengguyur, tidak pernah dihiraukan. Jerit tangis warga yang menjadi korban, menjadi pemacu semangat para relawan untuk terus bekerja dan bekerja.

Derita warga korban bencana secara langsung memancing simpati masyarakat dari berbagai penjuru. Hanya selang 1 hari, ratusan donatur berdatangan.

Para penyumbang tidak hanya berupa tenaga, namun juga barang dan uang.

Bangsal Sewokoprojo Wonosari yang menjadi satu komplek kantor BPBD, hanya dalam hitungan jam, langsung dipenuhi dengan logistik permakanan untuk para korban. Lembaga pemerintah, swasta bahkan perorangan, menyerahkan bantuan.

Kepedulian masyarakat untuk membantu para korban dengan berbagai bantuan, ternyata tidak bisa dianggap sepele. Personil BPBD dibantu para pejabat dan instansi lain, harus berjuang keras untuk mampu mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima. “Ini juga bukan pekerjaan mudah. Kami tidak ingin

nantinya bantuan ini justru menjadi masalah, maka sejak awal harus ditangani secara tertib dalam administrasinya.

Bantuan yang kami terima harus bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Ruti Sulasmi.

Dibalik beban berat yang harus ditanggung, orang pertama di Gunungkidul, Badingah tidak pernah mengenal waktu

terus memberikan semangat dan berbagai pengarahan. Bahkan hingga tengah malam, bupati tetap mendampingi para petugas di posko induk di komplek BPBD. Langkah bupati bersama Sekda, Drajad Ruswandono, untuk melakukan pendampingan demi pelayanan terbaik bagi korban bencana, terus berlangsung, hingga kini.(ryo)

ST ARYONO/KORAN BERNAS

PASCA BANJIR—Sejumlah warga Gunungkidul melakukan perbaikan jalan yang tergerus banjir dan longsor.

JAWA TENGAH

KORAN BERNAS JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Selasa Pahing 2 Januari 2018

9

Temanggung Kekurangan 312 Guru SD KORAN BERNAS—Jumlah guru kelas SD Negeri di Kabupaten Temanggung saat ini masih kurang sebanyak 312 orang.

Sudah banyak tenaga wiyata bhakti yang menjadi guru kelas di hampir seluruh SD negeri di Kabupaten Temanggung, namun tetap belum mampu menutup kekurangan tersebut.

Dari hasil pendataan standar pelayanan minimal (SPM) di SD Negeri yang dilakukan Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung Oktober-November lalu, diketahui adanya kekurangan guru kelas di SD negeri tersebut. ‘’SD Negeri di Kabupaten Temanggung

seluruhnya kekurangan guru kelas yang berstatus PNS, sehingga kemudian diisi oleh guru wiyata bhakti. Namun, guru wiyata bhakti itu pun sampai dengan saat ini masih belum dapat menutup kekurangan secara keseluruhan guru kelas SD,”tuturnya.

Berdasar pendataan SPN di SD negeri tersebut, secara keseluruhan kebutuhan guru kelas SD berstatus PNS adalah 2.681 orang atau sesuai dengan rombongan belajar yang ada di seluruh SD. Dari jumlah itu, guru kelas berstatus PNS hanya 1.673 orang atau 62,40 persen.

Sehingga ada kekurangan 1.008 guru atau

37,60 persen. ‘’Kekurangan 1.008 guru kelas SD itu lalu telah diisi oleh guru berstatus wiyata bhakti sebanyak 696 orang atau 25,96 persen. Sehingga, secara riil masih ada kekurangan guru kelas SD Negeri selama 2017 ini sebanyak 312 orang atau 1,45 persen,’’jelasnya.

Selain guru kelas SD berstatus PNS, berdasar pendataan SPN itu pula, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD negeri juga diketahui masih kurang.

Yakni, dari kebutuhan guru PAI berstatus PNS 421 orang, hanya tersedia 39 orang atau 33,01 persen, sehingga ada

kekurangan sebanyak 282 orang atau 66,99 persen. ‘’Kekurangan guru PAI berstatus PNS ini, kemudian diisi guru PAI berstatus wiyata bhakti. Namun hanya sejumlah 254 orang atau 60,33 persen. Sehingga secara riil, masih ada kekurangan guru PAI sebanyak 28 orang atau 6,65 persen,’’terangnya.

Dengan melihat kekurangan guru kelas dan guru PAI di SD Negeri di wilayah Kabupaten Temanggung pada 2017 tersebut, Dewan Pendidikan merekomendasikan kepada Pemkab, melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga, untuk melakukan pendataan ketercukukupan guru, secara rutin. ‘’Pendataan itu perlu dilakukan terutama guru kelas dan guru PAI, secara rutin setiap tahun. Atau paling tidak secara berkala dengan berbasis kurun waktu dua tahunan atau empat tahunan sekali,’’katanya.

Di samping itu, Pemkab juga perlu mengajukan usulan penambahan kuota CPNS formasi guru, khususnya guru kelas SD dan guru PAI untuk SD Negeri setiap tahun. Atau paling tidak, secara berkala berbasis kurun waktu dua tahunan atau empat tahunan. (edy)

Persoalan Sampah Pusingkan Pemkab Klaten KORANBERNAS—Persoalan sampah di Klaten, hingga kini belum mendapat solusi yang permanen. Pemerintah Kabupaten Klaten masih kekurangan banyak tempat penampungan sementara (TPS) sampah.

TPS yang ada, tidak sebanding dengan produksi sampah setiap harinya.

“Kalau ditanya berapa kurangnya, jawabnya kami kekurangan banyak sekali TPS. Produksi sampah berkisar 180 meter kubik hingga 190 meter kubik per hari. TPS yang ada sekarang tidak mampu menampungnya,” kata Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) M Anwar Shodiq.

Dia menjelaskan sampah di Klaten, masih didominasi sampah rumah tangga dan pedagang pasar. Sumber atau asal muasal sampah inipun makin membuat runyam persoalan, karena kalau tidak ditangani dan dikelola dengan baik, timbunan sampah ini cepat menimbulkan bau tidak sedap.

Mengingat masih kekurangan TPS sampah,BidangKebersihandanPertamanan DPU dan PR kini mengoptimalkan TPS yang ada dan meningkatkan frekuensi pengambilan sampah di TPS-TPS. Ini dilakukan agar sampah tidak sampai menumpuk.

Dari TPS, sampah ini kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Candirejo Kecamatan Ngawen yang disewa

hingga Juni 2018.

Shodiq berharap TPA di Desa Troketon Pedan sudah selesai pembangunannya pada awal 2018 sehingga bisa digunakan sebagai tempat pembuangan sampah di Kabupaten Klaten.

Sebagaimana diketahui, permasalahan sampah di Kabupaten Klaten sempat mencuat ketika pemkab tidak lagi memiliki TPA beberapa waktu lalu. Akibatnya warga terpaksa membuang sampah di sembarang tempat. Seperti kali, TPS pasar dan TPS di sepanjang jalan protokol.

Itu terjadi karena TPA di Desa Jomboran Klaten Tengah dan di Prambanan ditutup warga. Setelah tidak punya TPA lagi, DPU dan ESDM Klaten kala itu menyewa lahan milik Pemdes Candirejo Ngawen sebagai TPA. Namun sampah yang dibuang ke TPA ini, harus ditimbun dengan tanah.

Terpisah staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Bambang Subiyantoro mengatakan pihaknya juga konsern pada penanganan dan pengelolaan sampah dengan membangun bank sampah di sejumlah desa.

“Tahun 2015 ada 15 bank sampah telah dibangun. Dan tahun ini ada 10 bank sampah lagi. Di bank sampah itulah nanti sampah-sampah dipilah dan diolah lagi.

Sampah yang bisa dijual ya dikumpulkan terlebih dahulu. Sedangkan daun bisa diolah lagi menjadi pupuk,”ujar Bambang. (mgs)

ENDRI YARSANA/KORAN BERNAS

PANEN RAYA-- Sarwo Edhy selaku Direktur Buah dan Holtikultura, Direktorat Jendral Holtikultura Kementrian Pertanian, ikut melakukan panen raya padi di Desa Kertosari Kecamatan Temanggung, Jumat (22/12). Tahun 2017, Temanggung mengalami surplus beras.

Temanggung Alami Surplus Beras KORANBERNAS—Tahun 2017, Kabupaten Temanggung mengalami surplus beras. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung, Harnani menyebutkan pada tahun 2017 ini hasil produksi padi di Temanggung mencapai 201.998 ton.

Angka ini setara dengan beras sebanyak 125.000 ton.

Kepada Koran Bernas, Harnani mengatakan, produksi padi di Temanggung tahun 200017 memang mengalami peningkatan. Selain karena p ro d u kt ivi t a s , p e n i n g ka t a n j u g a dipengaruhi oleh peningkatan luas lahan tanaman padi sebesar 500 hektar.

Produksi padi di Temanggung ini, katanya, sangat mencukupi kebutuhan rutin warga atau masyarakat Temanggung.

Setiap penduduk, kata Harnani, membutuhkan 113 kg beras perkapita.

Dengan perhitungan jumlah penduduk Temanggung sekitar 759.000 jiwa, masih mengalami surplus sebesar 39.000 ton.

Sesuai dengan data citra satelit pada bulan Desember 2017, Kabupaten Temanggung memiliki luas panen sebesar 9,26 hektar dengan menghasilkan panen berupa gabah kering sebesar 12.846 ton yang setara dengan 7.965 beras.

Sementara kebutuhan beras di Kabupaten Temang gung sendiri, perbulannya sebesar 7.154 ton saja.

Artinya kebutuhan beras di Kabupaten Temanggung ini sangat tercukupi sehingga terjadi surplus.

Sarwo Edhy selaku Direktur Buah

dan Holtikultura, Direktorat Jendral Holtikultura Kementrian Pertanian, saat ditemui dalam acara panen serempak di Desa Kertosari Kecamatan Temanggung, Jumat (22/12) mengatakan, produktivitas tanaman padi di Temanggung ini jauh melampaui kebutuhan masyarakat.

Peningkatan produksi tersebut, katanya, karena adanya sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara terus menerus dalam menjamin dan meningkatkan hasil produktivitas padi.

Selain itu pemerintah juga telah menyalurkan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani seperti pompa air, traktor, benih yang berkualitas, rehabilitasi jaringan irigrasi tersier, dan juga embung. (edy)

Akhirnya, Kebumen Punya Griya Singgah ODGJ MASAL GURUSINGA/KORAN BERNAS

MEMILAH SAMPAH--Warga tampak memilih dan memilah sampah di TPS Klaten Utara di dekat Taman Lampion. Yang masih bisa dijual dan dimanfaatkan, selanjutnya dikumpulkan dan dibawa pulang.

Penting, Penguatan Masyarakat dalam Mengelola Pariwisata KO R A N B E R N A S - - P e m e r i n t a h provinsi Jawa Tengah masih perlu membenahi diri di bidang pariwisata supaya lebih optimal, sehingga wisatawan dalam negeri maupun mancanegara bisa membanjiri wilayah ini.

“Apalagi kita tahu potensi wisata di Jawa Tengah sangat menarik, namun belum maksimal dalam pengelolaannya,” kata RM Yudhi Sancoyo, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, di ruang kerjanya.

Selain itu, saat ini pengelolaan wisata masih sampai pada pembangunan infrastruktur jalan saja. Ia mencontohkan objek wisata pantai di perbatasan JatengJatim di Kabupaten Rembang yang belum dikelola secara optimal.

Masyarakat setempat masih belum terbiasa mengelola wisata. Padahal, wisata pantai pasir putih di utara Jawa itu sangat bagus.

“Untuk itu, perlu promosi wisata bekerjasama dengan pihak swasta agar objek wisata bisa populer. Itu juga butuh peran media massa,” tambahnya.

Yudhi mengatakan di provinsi ini ada sekitar 120-130 desa wisata. Selama ini, ada kendala dalam pengelolaannya yakni masih minim ketersediaan angkutan atau moda transportasi ke desa wisata itu.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengatasi persoalan tersebut sehingga desa wisata bisa banyak dikunjungi wisatawan,”lanjut Yudhi.

Meski begitu, Jateng pun dapat berbangga karena saat ini Desa Ponggok di Klaten menjadi desa wisata terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, penting adanya penyusunan raperda pengelolaan desa wisata agar bisa mendongkrak kepariwisataan daerah.

Sementara itu anggota Komisi D DPRD Jateng, Benny Karnadi menyatakan soal proyek infrastruktur yang bisa menunjang pariwisata di wilayah ini.

“Saat ini ada 500-an jalan sedang dikerjakan dari 1.000-an kilometer jalan yang ada di Jateng,” jelasnya.

Ia mengapresiasi pembangunan tersebut karena pemerintah terus melakukan pembenahan. Namun, ia menyarankan, pembangunan tersebut bisa berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Seperti diketahui, angka kemiskinan masih 13 persen. Kami berharap pemerintah provinsi bisa menyelaraskan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat,” harap Benny. (***)

MIMPI untuk merawat warga dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan lebih baik dan manusiawi, pelan-pelan mulai terwujud di Kebumen. Belum sepenuhnya seperti harapan, namun setidaknya ODGJ sekarang memiliki griya singgah yang diberi nama Sarasrosa.

Menariknya, griya singgah ini berdiri ditengah keterbasan. Bupati Kebumen HM Yahya Fuad, kala meresmikan griya singgah ini, Jumat (22/12) mengakui, keterbatasan dana tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pendirian griya singgah bagi ODGJ. Sebab kebutuhan tempat perawatan bagi warga ODGJ sudah sangat mendesak.

“Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan kita bisa merealisasikan rumah singgah bagi warga ODGJ. Semoga ke depannya bisa terus diperbaiki dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” kata Fuad.

Fuad menegaskan, tidak ada sepeser pun dana APBD yang dikucurkan untuk merealisasikan griya singgah ini.

Pihaknya melakukan improvisasi dengan memanfaatkan dua gedung bekas bangsal kelas 1 Rumah Sakit Umum dr Soedirman (RSDS) Kebumen. Gedung ini hanya ditata sedemikian rupa sehingga cukup layak untuk para ODGJ. Yahya Fuad mengungkapkan rasa senangnya dengan telah terealisasikannya “tempat tinggal” dan tempat perawatan bagi warga ODGJ. Walaupun kondisi masih apa adanya, bagi Fuad dan masyarakat Kebumen keberadaan griya singgah ini menjadi titik awal untuk pelayanan yang lebih baik.

“Kemarin kita menganggap hampir tidak mungkin mendirikan rumah singgah bagi warga ODGJ karena waktunya yang mendesak dan tanpa anggaran. Tapi dengan dukungan banyak pihak, ternyata dapat direalisasikan,” katanya kepada awak media saat melakukan kunjungan dan melihat lokasi penampungan warga ODGJ tersebut.

Setelah peresmian griya singgah ini, Pemkab Kebumen, kata Fuad, akan

menganggarkan dana melalui APBD Perubahan tahun anggaran 2018. Dirinya belum dapat menyebut besarannya, namun alokasi dana di APBD Perubahan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan di griya singgah.

“Griya singgah ini didirikan dari bantuan banyak pihak, non APBD Kabupaten Kebumen,” tandasnya.

Pendirian griya singgah ini, menurut Yahya Fuad, menjadi perhatian serius Pemkab. Semangat ini dilatarbelakangi oleh kenyataan tingginya warga ODGJ di Kebumen dan belum adanya fasilitas khusus untuk menampung dan merawat mereka.

Sebagaimana pernah diberitakan, warga ODGJ selama ini ditampung di rumah Marsiyo (75) salah satu warga.

Marsiyo dengan keterbatasannya, juga hanya bisa menampung dan merawat warga ODGJ ala kadarnya. Kepedulian Marsiyo ini, menarik simpati dan perhatian banyak kalangan, baik pejabat Pemkab, Polres maupun pihak lainnya.

“Kita benar-benar bersyukur 1,5 bulan kemudian bisa berdiri griya singgah ini. Kami meminta dukungan DPRD agar bisa menyetujui anggaran untuk pengembangan griya singgah ini,“ kata HM Yahya Fuad.

Ketua DPRD Kebumen H CiptoWaluyo, SKep Ns mengatakan siap untuk membahas dan menyetujui anggaran yang diusulkan dan diperuntukan untuk pengembangan Griya Singgah yang didirikan dan dikekola Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Perlindungan Ibu dan Anak Keluarga Berencana (Dinsosdalduk KB) Kebumen K e p a d a Ko ra n B e rn a s , K e p a l a Dinsosdalduk KB Kebumen dr A Dwi Budi Satrio MKes menjelaskan, di awal beroperasinya griya singgah yang diberi nama Sarasrosa ini, pihaknya selain melibatkan stafnya yang mengurus masalah sosial, juga melibatkan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan Tagana (Taruna Siaga Bencana).

“Mereka yang akan lebih banyak mengurus griya singgah ini,” terang Satrio.

Pada awal beroperasinya, tim griya singgah sudah mengevakuasi belasan ODGJ yang ditampung di rumah Marsiyo.

Ini dilakukan setelah poli jiwa Puskesmas Pejagoan menyatakan mereka bisa menghuni griya singgah untuk sementara waktu. Sedangkan ODGJ yang belum sempat dirawat di poli jiwa, karena ruang rawat inap poli jiwa penuh, mereka dirawat di ruang isolasi.

“Kemarin ada yang lepas 3 orang,“kata Budi Satrio. (nwh)

NANANG W HARTONO/ KORAN BERNAS

FASILITAS PSIKOTIK--Ruang isolasi di Griya Singgah Eks Psikotik Sarasrosa, Jumat (22/12). Di ruangan ini, ada 4 orang ODGJ ditampung. Mereka tidak dirantai, se­ perti ketika ditampung di rumah Marsiyo.

10

OLAHRAGA

Selasa Pahing 2 Januari 2018

KORAN BERNAS JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Jelang Asian Games XVIII

Indonesia Siapkan Mini Test Event KORANBERNAS -- Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) akan menggelar test event road to Asian Games pada Februari. Nantinya, ada sembilan cabang olahraga yang dihelat dengan partisipasi dari 30 negara berbeda.

Menpora Imam Nahrawi kepada KoranBernas, Sabtu (16/12) lusa pekan kemarin, di sela-sela acara Apel Pemuda Islam menyatakan, 40 cabang olahraga siap untuk dipertandingkan di Asian Games 2018. Tak hanya itu saja, beberapa cabang juga siap dlakukan test event, seperti halnya Kejuaraan Aquatik Asia beberapa waktu lalu di Jakarta yang menjadi salah satu test event yang digelar.

“Pokoknya saya pastikan 40 cabang siap untuk digelar. Mohon doanya saja,” kata Imam pada acara yang berlangsung di Lapangan Syiwa Candi Prambanan itu.

INASGOC mengubah rencana test event Asian Games 2018. Jika sebelumnya disusun skenario

menggelar test event untuk 10 cabang olahraga maka kini dijadwalkan menggeber miniatur Asian Games dengan sembilan cabang olahraga pada waktu yang bersamaan. Sembilan cabang olahraga itu adalah panahan, atletik, basket 5 on 5, tinju, pencak silat, taekwondo, bola voli, angkat besi, serta sepakbola.

Test event Asian Games 2018 dimulai 10-18 Februari dan semua terpusat di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta.

Selain itu, disiapkan stadionstadion yang bakal digunakan sebagai venue Asian Games yang sesungguhnya. Selain itu, INASGOC bakal menjajal kampung atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat sekaligus.

“Ya kami akan menyiapkan dan menyelenggarakan test event ini seperti saat game time. Semuanya akan dipusatkan di kawasan Gelora Bung Karno, kecuali sepakbola. Sementara ini, yang ditunjuk Stadion Patriot dan

Stadion Wibawa Mukti,” kata Sekretaris Jenderal INASGOC Eris Herryanto, Kamis (21/12) kemarin.

Eris menjelaskan ada 30 negara yang diundang untuk multievent mini tersebut. Di antaranya negara-negara Asia Tenggara. INASGOC sendiri memprediksi, test event pada periode tersebut diikuti sekitar 2.487 orang, yang terdiri dari 487 ofisial dan 1.991 atlet.

“Mereka semua akan diinapkan di atlet village (wisma atlet) Tower 2, Kemayoran,” tambahnya.

Uji coba juga akan diberlakukan bagi sukarelawan. INASGOC m e ny i a p ka n s e k i t a r 1 . 5 4 0 volunteer atau relawan yang akan bertugas pada test event tersebut.

Sukarelawan yang bertugas tidak akan ditanggung penginapannya. “ S e m e n t a ra i n i m e r e ka (volunteer) pulang pergi. Jika ada yang membutuhkan penginapan nanti kami putuskan lagi seperti apa,” Eris menjelaskan. (ros)

INASGOC

VOLI PANTAI – Arena voli pantai di Kompleks Jakabaring Sport City siap digunakan untuk Asian Games 2018. Voli menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam mini event untuk persiapan Asian Games.

Pelatnas Panjat Tebing Berhawa Dingin KORANBERNAS -- Usai mengikuti Kejuaraan Nasional Panjat Tebing XVI di Yogyakarta, timnas panjat tebing Asian Games 2018, bergegas terbang ke Rusia.

Selama tiga pekan hingga akhir tahun 2017, para atlet akan berada di kota Tyumen untuk mengikuti training camp bersama atlet-atlet panjat tebing Rusia.

Rusia dipilih karena memiliki atletatlet panjat tebing dengan kemampuan yang merata baik di nomor speed, lead maupun boulder. Di nomor speed putri, Rusia memiliki Iuliia Kaplina yang masih menjadi pemegang rekor dunia dengan catatan waktu 7:32 detik.

Di nomor speed putra, Rusia juga memiliki atlet-atlet papan atas dunia seperti Aleksandre Shikov yang meraih emas Climbing World Cup di Wujiang, China, Oktober 2017 lalu.

Suhu udara dingin dengan oksigen yang tipis di Tyumen juga bagus bagi atlet untuk meningkatkan VO2 maks. Berada di Rusia bagian tengah, jarak Tyumen ke Moskow sekitar 1.700 km. Pada puncak musim dingin, suhu udara di Tyumen bisa mencapai minus 50 derajat celcius.

“Untuk memastikan (medali) emas, kita perlu pencapaian best time yang mendekati world record melalui peningkatan kemampuan teknik dan taktik. Nah, best time ini sangat efeltif dicapai dengan latih tanding secara riil dengan lawan negara lain,” papar Caly Setyawan, pelatih kepala Timnas Panjat Tebing yang turut mendampingi training camp di Tyumen.

Manajer Timnas Pajat Tebing Pristiawan Buntoro menjelaskan, training camp ini diikuti seluruh atlet timnas panjat tebing nomor speed baik putra maupun putri. Atlet-atlet terbaik nasional seperti Aspar Jaelolo, Rindi Sufriyanto, Sabri, M Hinayah, Pangeran Sapto, Abudzar Yulianto, Puji Lestari, Aries Susanti Rahayu, Salsabillah, Santi Welyanti dan Fitriyani. Satu atlet tidak mengikuti training camp adalah Dorifatus yang masih pemulihan cidera.

“Kita beri mereka pengalaman agar mampu meningkatkan catatan waktu terbaik. Jika bertanding dengan atlet asing, mereka semakin terpacu,” kata pria yang menjadi relawan di Tim SAR DIY. (ros)

Pelapis Kevin-Marcus Harus Disiapkan

ISTIMEWA – IBL

PERTAHANKAN DUO ASING – Duo pemain asing Anthony McDonald dan Emilio Parks akan tetap dipertahankan BPJ hingga akhir musim ini. BPJ sendiri menargetkan bisa lolos ke babak play off.

Komposisi Duo Asing Tak Berubah KO RA N B E R N AS - - S e t e l a h memikirikan secara matang, BPJ alias Bima Perkasa Jogja akhirnya memutuskan untuk tidak merekrut Joel Clarke untuk menggantikan Emilio Dacre Parks di posisi center. Keputusan yang terbilang sulit itu diakui oleh manajer tim Bima Perkasa Jogja, Christine Novita Dewi, saat dihubungi Koran Bernas.

“Setelah kami putuskan, tidak jadi (merekrut). Kita tetap pertahankan Emilio,” ujar dia.

Novita menyebutkan, pada awalnya Raoul Miguel Hadinoto atau Eboss sebagai pelatih BPJ cukup tertarik dengan kemampuan Joel Clarke untuk memperkuat timnya. Namun, tiba-tiba ada permintaan Siliwangi Bandung yang sangat membutuhkan pemain asing baru untuk mengganti roster pemain asing yang ada.

“Ada permintaan dari Siliwangi, karena mereka ingin mengganti pemain asingnya. Terus kita minta mereka

mengajukan permohonan ke IBL dan akhirnya diterima,” sebut manajer wanita satu-satunya di IBL musim ini.

Lewat rapat yang diputuskan Rabu (20/12) pagi, BPJ akhirya rela melepaskan Joel Clarke ke Siliwangi. Novita sendiri sedikit membocorkan alasan BPJ melepas Joel Clarke ke Bandung. Salah satunya adalah Bima Perkasa Jogja tidak akan lagi bertemu Siliwangi di seri-seri selanjutnya, sementara tim asuhan Ali Budimansyah itu butuh pembenahan besar-besaran setelah empat pertandingan di dua seri tak sekalipun mengukir kemenangan.

“Sebenarnya Eboss itu sangat tertarik karena dia seorang defender, dan kita tahu Emilio itu lemah dalam hal defense.

Awalnya Eboss, ingin kita punya dua wing yang tinggi-tinggi. Karena ada permintaan Siliwangi itu ya kita lepas karena kita juga tidak akan ketemu mereka lagi,” paparnya.

Joel Clarke sendiri diminati BPJ karena pemain berpostur 206 cm itu terlihat bagus saat menggalang pertahanan tim.

Joel yang pernah masuk NBA Draft 2015 itu memiliki kemampuan rebound dan defense skill yang lebih baik dari Emilio Parks. Namun di sisi lain, Emilio tetap dipertahankan karena sang pemain adalah top skor BPJ sampai saat ini.

Bersama dengan Anthony Jaquatte McDonald, sosok Emilio Dacre Parks memimpin top skor di roster Bima Perkasa Jogja lewat rataan skor 27,5 poin per game.

Namun dari sisi defense, khususnya rebounds Emilio Parks hanya mencatatkan rata-rata 12,75 rebounds per gamenya.

“Kita akan perbaiki defense kita,” ujar Raoul Miguel Hadinoto sebelum berangkat ke seri III di Solo.

Pada seri III di GOR Bhineka Sritex Solo 23-24 Desember 2017, Bima Perkasa Jogja bertemu lawan yang relatif lebih lemah yaitu NSH Jakarta dan Hang Tuah Sumsel. Asalkan tidak menganggap enteng, anak asuh Raoul Miguel Hadinoto itu diharapkan mampu mengemas poin penuh di seri III. (ros)

KORANBERNAS -- Dunia bulutangkis tanah air kini tengah berbangga menyambut pahlawan baru.

Duet Kevin Sanjaya Sukamuljo - Marcus Fernaldi Gideon yang sukses menyabet gelar juara BWF World Superseries Finals 2017 di Dubai resmi menyandang ganda terkuat di dunia.

Apresiasi pun diberikan Kemenpora dan Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI). Tapi ternyata, keberhasilan itu menyisakan PR bagi PBSI. K e t u a U m u m , P B S I , Wi ra n t o mengatakan kalau PBSI masih mencari bibit pemain tunggal yang potensial. Dan mencari sosok tersebut tidaklah mudah.

Harus diakui, sejak era Taufik Hidayat berakhir, Indonesia seakan harus mencari di tumpukan jerami siapa pengganti peraih emas Olimpiade Athena itu. Lebih parah lagi tentu di sektor tunggal putri.

Sejak sosok legenda Susy Susanti gantung raket, sektor putri seperti hibernasi total.

“Kami masih terus mencari pemain tunggal yang potensial, karena tidak semua pemain bisa maju jadi pemain tunggal. Butuh speed, stamina, serta pengalaman bertanding yang banyak kalau mau juara,” ujar Wiranto.

Kendati demikian, Wiranto juga tidak mau melupakan perkembangan pemain di nomor ganda. Itu dinilai penting untuk membangkitkan kejayaan bulutangkis Indonesia.

“Tentu saja kami tidak akan cuma mengandalkan nomor tunggal. Nomor ganda juga jadi khas Indonesia. Contohnya untuk duet Marcus-Kevin ini tidak semua negara punya,” tuturnya.

Pelapis yang dimaksud tentunya bukan saja ganda putra pelapis Marcus – Kevin, tetapi juga pelapis dalam artian pebulutangkis yunior yang siap menerima estafet dari para bintang saat ini.

Indonesia tak bisa selamanya berharap pada duet Marcus – Kevin atau pun Tontowi Ahmad – Lilyana Natsir di ganda campuran. “Itu yang menjadi tugas besar PBSI ke depan,” tandas pria yang menjabat sebagai Menkopolhukam itu.

Marcus-Kevin sendiri hanya tampil di 11 super series premier musim ini. Mereka terpaksa absen di Australia dan Perancis karena cedera. Dari 11 kali penampilan di super series, duet ini sembilan kali masuk final. Dua turnamen ketika Kevin/ Marcus jadi runner up adalah Korea dan Denmark, dan selebihnya menjadi juara. (ros/int)

ISTIMEWA – PBSI.ORG

GANDA TERKUAT – Kevin Sanjaya Sukomulyo dan Marcus Ferinaldi Gideon didampingi oleh sang pelatih Heri Imam Pierngadi, disambut oleh Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PB PBSI Wiranto saat tiba di Indonesia usai menjuarai BWF World Superseries Finals 2017 di Dubai.

RAGAM

KORAN BERNAS JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Selasa Pahing 2 Januari 2018

11

Parpol Lama tidak Diverifikasi Faktual KORANBERNAS -- Untuk menetapkan peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan tidak akan melakukan verifikasi faktual terhadap parta-partai lama peserta Pemilu 2014, yang sudah lolos pemeriksaan administrasi. Penelitian administrasi itu, menyangkut kelengkapan dokumen tentang kepengurusan partai sampai tingkat kecamatan, keterwakilan perempuan dalam pengurus partai sebesar 30% serta dokumen keterangan domisili. Ada 10 partai peserta Pemilu tahun 2014 yang tidak dilakukan verifikasi faktual. Mereka adalah PDIP, Partai Golkar, Partai Demokat, Gerindra, PAN, PKB, PKS, PPP, Hanura dan Nasdem.

Pernyataan itu disampaikan komisioner KPU DIY Siti Ghoniyatun kepada wartawan di kantor KPU Jl. Timoho, pekan lalu. Siti Ghoniyatun dan komisioner Farid Bambang Siswantoro mendampingi Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan yang menyampaikan perkembangan data pemilih di DIY sampai dengan semester II 2017.

Menurut Siti Ghoniyatun, total peserta Pemilu 2019 ada 12 partai politik yang dinyatakan lolos penelitian administrasi. Selain 10 partai lama, dua partai baru yang lolos adalah Perindo dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia).

Dua partai ini juga sudah dilakukan verifikasi faktual dan dinyatakan memenuhi syarat di DIY. “Karena dua partai ini belum pernah ikut Pemilu, ya kita lakukan verifikasi faktual. Dan mereka memenuhi syarat,” ujar Ghoniyatun.

Selain 12 parpol yang sudah lolos, berdasar rekomendasi Bawaslu, ada 9 partai lain yang

FOTO: PUTUT WIRYAWAN/KORAN BERNAS

DATA PEMILIH TERBARU -- Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan (tengah) didampingi dua komisioner lainnya, Siti Ghoniyatun (kiri) dan Farid Bambang Siswantoro (kanan) menjelaskan tentang hasil perbaikan data pemilih per semester II Tahun 2017.

pendaftarannya agar diterima KPU, termasuk di DIY. Dari sembilan partai itu, kata Ghoniyatun, hanya ada empat Parpol yang menyerahkan dokumen administrasi ke KPU kabupaten/kota se DIY. Keempat partai itu adalah PKPI, PBB, Partai Republiken dan Partai Idaman. Hari-hari ini, sampai dengan 7 Januari 2018, KPU melakukan verifikasi faktual. Hasilnya, akan diserahkan kepada KPU-RI untuk bahan pertimbangan memutuskan, apakah mereka boleh mengikuti Pemilu 2019 atau tidak.

“KPU RI akan memutuskan jumlah dan nama-nama

partai peserta Pemilu 2019 pada 17 Februari yang akan datang,” ujar Ghoniyatun.

Berkurang banyak Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengatakan, sampai dengan semester II tahun 2017, jumlah pemilih di DIY tercatat 2.710.192 orang, terdiri dari pemilih lelaki 1.316.065 orang dan pemilih perempuan 1.394.127 orang. Jumlah tersebut menurun cukup banyak dari Daftar Pemilih Tetap terakhir (2015) pada saat digelar Pilkada. Tahun 2015, jumlah pemilih yang masuk DPT

Hari Jadi

tercatat 2.715.687 orang. “Jadi, berkurang lebih dari 5.000 pemilih,” kata Hamdan.

Ia menjelaskan, jumlah pemilih masih akan terus diperbaiki sampai tahun 2019 yang akan datang. KPU setiap semester melakukan perbaikan data pemilih.

Dalam kaitan ini, KPU melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki data pemilih. Salah satu cara yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se DIY. Selain itu, KPU juga membuka posko pendaftaran pemilih di kampus-kampus.

Posko pendaftaran pemilih dibuka di kampuskampus untuk mengakomodasi warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya.

“Di Yogya itu ada sekitar 300.000 pelajar dan mahasiswa yang sudah berhak memilih. Mereka harus diakomodasi jika ingin menggunakan haknya di DIY. Walaupun, mereka hanya memiliki suara untuk Pemilihan Presiden,” tambah Hamdan Kurniawan.

Mengenai jumlah pemilih yang berkurang banyak antara data 2015 dengan 2017, Hamdan menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena ada yang sudah meninggal dunia, berpindah tempat tinggal (mutasi penduduk) serta ada yang berubah status menjadi anggota TNI/Polri. “Anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih. Jadi, mereka harus dikeluarkan dari daftar pemilih,” tegas Hamdan. (iry)

Tahun Politik Sambungan dari Halaman 1

Daerah DPRD Kabupaten Kebumen masa sidang 2018, kepada wartawan, Senin (11/12), menegaskan DPRD Kebumen akan menerima Raperda itu jika disertai dengan Naskah Akademik (NA). Tanpa NA, DPRD Kebumen tidak akan menerima Raperda itu, meskipun Raperda itu menjadi kebutuhan daerah.

Menurut Muhsinun, DPRD Kabupaten Kebumen akan menggali data sebanyak-banyaknya sejarah Kabupaten Kebumen.

Untuk keperluan itu, nantinya akan banyak pihak yang mengerti tentang sejarah beridirinya Kabupaten Kebumen yang akan diundang dalam pembahasan Raperda itu. Public hearing menjadi bagian penting pembahasan Raperda itu. Dengan demikian, pembahasan Raperda itu dipastikan akan banyak dinamikanya.

Catatan Koranbernas, sebuah tim yang dibentuk Pemkab Kebumen pernah mengeluarkan pernyataan atau draft bahwa nama Kebumen mulai eksis sejak tahun 1860 Masehi.

Namun belakangan muncul lagi pernyataan bahwa Hari Jadi Kabupaten Kebumen jatuh pada tanggal 21 Agustus 1621 Masehi. Padahal, tahun 1621 nama Kebumen belum ada. Kala itu hanya ada nama Panjer, yang sekarang nama kelurahan di Kecamatan Kebumen.

Berdasar penelusuran Koranbernas, nama Kabupaten /afdeling Kebumen mulai ada pada tahun 1860-an. Salah satu bukti sejarah adalah buku Nomor Induk Siswa di SD Ambal Kumolo 1, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Buku Induk Siswa (stambook) ini masih tersimpan rapi sebagai salah satu bukti sejarah.

Kala itu, tepatnya tahun 1869, Kabupaten Kebumen dan Pemerintahan afdeling /Kabupaten Kebumen, baru ada. Dalam buku itu, Kabupaten Kebumen masuk Recident Bagelen. Sekolah paling tua yang berada di pinggir jalan Dandels atau jalan lintas selatan Kebumen ini, pertama kali menerima siswa tahun 1869.

Akankah peringatan Hari Jadi Kebumen pada1 Januari 2018 ini untuk terakhir kalinya? Kita tunggu saja. Sebab, dinamika yang akan terjadi dalam pembahasan Raperda nanti pasti akan menarik untuk diikuti. Sebab, banyak pihak pasti akan berkepentingan untuk menentukan kapan seebenarnya nama wilayah yang kini disebut Kebumen itu mulai eksis. Adu data dan adu argumen pasti akan terjadi dalam pembahasan Raperda nanti. (nanang w hartono)

Ketika Klithih Sambungan dari Halaman 1 misalnya kasus penganiayaan, jangan pakai klithih.

Kalau pakai kata klithih, dicari di google, yang dikaitkan akhirnya Jogja juga. Sebenarnya itu juga kejahatan biasa, dan bukan sesuatu yang luar biasa,” paparnya.

Kasus Hoax Sedangkan untuk kasus menonjol kedua di sepanjang2017adalahkasushoax.Meskijumlahnya relatif kecil, tapi kasus ini sempat menimpa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kasus ini terjadi sekitar pertengahan April 2017.

Pada portal metronews.tk tersebut seolah Sultan HB X memberi pernyataan berbau SARA. Kebetulan, momennyabersamaandenganmemanasnyasituasi Pilkada Jakarta. Sultan HB X kemudian melaporkan pembuatberitabohongtersebutkePoldaDIY. Rosyid Nur Rohum, 24 tahun, warga Okan Komering Ulu

Timur, Sumatera Selatan, pembuat kabar bohon tersebut, akhirnya divonis 2 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Kapolda Brigjen Ahmad Dhofiri mengaku prihatin, Yogyakarta menduduki peringkat ketiga dari 10 kota besar penyebar berita bohong atau hoax di Indonesia. “Dari hasil penelitian, Yogyakarta memproduksi berita hoax paling banyak setelah Jakarta dan Bandung. Setelah itu Surabaya, Bekasi dan kota lainnya,” ungkap jenderal bintang satu berusia 50 tahun itu.

Kapolda pun meminta agar masyarakat selektif saat menerima kabar yang disebarkan lewat dunia maya. Terlebih lagi, saat ini sangat mudah memviralkan informasi di media sosial tanpa diverifikasi dulu kebenarannya.

“Misalnya saja di ICJ (Info Cegatan Jogja, red), kata-katanya halus tapi nyelekit. Misalnya, ‘Lur, aku

ini kok jadi korban klithih tapi malah disuruh ganti rugi oleh pihak polisi’. Terus ada yang menjawab, ‘Oh bagus, sekarang polisi berpihak kepada klithih’,” ungkap Kapolda.

Setelah diusut, ternyata orang yang berkicau di media sosial itu sejatinya adalah pelaku penganiayaan, namun mendapat balasan dari korban yang sempat dianiaya. “Nah kita kan hendak mendamaikan kedua belah pihak. Keluarga korban minta sekian juta untuk biaya pengobatan. Itu sebenarnya,” tandasnya sembari tersenyum.

Kapoldapunmenuturkan,tantanganmemimpin DIY dalam hal Kamtibmas memang tak mudah.

Walaupun memiliki populasi penduduk hanya tiga juta jiwa lebih dan luas wilayah yang relatif paling kecil, DIY selalu menjadi barometer nasional. “Itulah tantangan terberatnya,” tutur Kapolda. (ros)

2018, Tahun Politik Sambungan dari Halaman 1 dilaksanakan di tingkat provinsi termasuk Jawa Timur, Jawa ­Te­ngah, dan Jawa Barat.

Gabungan dari pemilih yang ada di tiga provinsi besar tersebut setara dengan 45% dari total populasi nasional. Hal inilah yang menyebabkan Pilkada 2018 diprediksi menjadi barometer bagi pelaksanaan Pilpres 2019. Terlebih politik populisme dan politik identitas telah menorehkan “prestasi” sukses menggulingkan petahana Gubernur Ahok dan memenangkan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun jika terus dipelihara maka agenda populis yang cenderung mengangkat identitas sebagai entry point, akan berdampak negatif pada pluralitas dan kebhinekaan. Selain itu memunculkan rasa nasionalisme dalam arti sempit dan cenderung menolak semangat perubahan dan keterbukaan.

“Padahal agenda pro-demokrasi seperti pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan hanya bisa berjalan bila suatu negara bersifat inklusif tanpa adanya diskriminasi,” tandasnya.

Secara terpisah, sosiologi politik dari Fisipol UGM, Arie Sudjito, mengungkapkan menjelang bergulirnya Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019, para politisi dan calon kepala daerah akan berkompetisi untuk merebut hati para pemilih. Namun para calon kepala daerah dan politisi diharapkan tidak menggunakan isu yang bisa memecah belah masyarakat.

“Para calon kepala daerah dan caleg diharapkan menunjukan sikap untuk siap menang dan kalah. Sebab, pemilu bukan hanya sebagai cara untuk merebut kekuasaan, namun lebih dari itu, meningkatkan kematangan masyarakat dalam politik dan berdemokrasi,” ujarnya.

Arie menyebutkan, tahun 2018 akan jadi waktu yang tepat bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik. Masyarakat sebenarnya sudah terbiasa mengikuti proses pilkada dengan baik.

Namun yang menjadi persoalan, kesiapan mental pada calon kepala daerah yang tidak siap untuk menerima kekalahan. Akibatnya mereka menggunakan segala cara untuk menang. “Yang

jadi masalah, mental politisi kita yang tidak siap kalah. Pemilu masih dipahami fase untuk perebutan kekuasaan sehingga melepaskan taggungjawab politik dan moral,” tandasnya.

Karena itu, Arie barharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikut andil untuk mengedukasi politisi. Para pemilih pun perlu berperan serta meminimalisir pelanggaran dalam kegiatan pemilu dan pilkada seperti menggunakan isu sentimen yang berbau SARA dan politik uang. “Kita harus mengubah persepi yang selama ini negatif soal pemilu dan pilkada menjadi persepsi positif,” tandasnya.

Sasaran Empuk SARA Generasi muda nampaknya jadi sasaran empuk isu-isu SARA saat ini. Pemahaman keagamaan yang justru mengkerut di era teknologi informasi ini membuat mereka lebih rentan tersusupi beragam paham yang tak sesuai dengan kebhinekaan Indonesia.

Diperkirakan paham-paham intoleran akan semakin subur di tahun-tahun mendatang bila tidak ada penanganan secara serius. Apalagi di tahun politik 2018 nanti, isu-isu SARA akan dengan mudah digoreng oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan melibatkan generasi muda sebagai korbannya.

Berdasarkan kajian dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditemukan ada pelajar yang menolak masuk jadi anggota OSIS karena ada teman sejawatnya yang berbeda agama. Pemahaman yang sempit tersebut muncul karena meski era teknologi informasi memudahkan akses informasi dari berbagai sumber, tidak ada dialog terjadi saat generasi muda merekam informasi yang didapat dari internet.

“Generasi muda tidak ada dialog karena referensi agama mereka hanya dari internet.

Akibatnya pemahaman keagamaan mereka tidak meluas, justru mengkerut, termasuk dalam memahami keberagaman yang justru diselesaikan dengan satu cara pandang,” ungkap Fuad Jabali, Project Nanager Unit Program Corvey, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta di Kampus UMY, beberapa waktu lalu.

Keterbatasan dialog tersebut, menurut Fuad, yang akhirnya dipakai kaum intoleran mencekoki generasi muda dengan paham-paham dari Negara Timur Tengah seperti ISIS yang mengartikan khilafah dan syariat Islam secara sempit.

Apalagi saat ini organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang selama ini jadi tameng dan mengakar pada budaya Nusantara justru semakin termajinalkan di kalangan muda. Ormas-ormas tersebut tidak didengar, apalagi jadi rujukan kaum muda, padahal punya sejarah panjang di negeri ini.

Bahkan sejak abad 20 sudah menyuarakan ide-ide besar yang tumbuh di Indonesia.

“Ajaran NU dan Muhammadiyah yang berakar pada sejarah bangsa digantikan jenis Islam baru yang tidak berakar di Indonesia. Karena tumbuh dan tidak mengakar pada budaya bangsa Indonesia, ajaran-ajaran yang dibawa dari negara Timur Tengah yang banyak berkonflik, kemudian coba dipaksakan untuk diterapkan di negara yang beragam ini melalui generasi mudanya. Ini tentu bahaya bila tidak ditangani secara serius,” tandasnya.

Fuad menilai, persoalan itu terjadi salah satunya karena peran lembaga pendidikan yang tidak optimal dalam memberikan pemahaman keagamaan secara luas. Dosen atau guru agama pun tidak menjalankan perannya dengan baik bahkan lebih banyak bersikap intoleran.

Mereka diberikan beban terlalu banyak agenda untuk mengajarkan beragam nilai di matapelajaran atau matakuliah agama dalam waktu yang sangat terbatas. Sementara program penguatan agama tidak maksimal .

“Problem guru dan dosen agama ini perlu diselesaikan karena selama ini mereka jarang disentuh, tidak banyak bekal training, padahal mereka harus mengajarkan banyak nilai dalam waktu terbatas. Mereka harus diajarkan melihat banyak keberagaman melalui pertukaran guru atau dosen agama hingga ke luar negeri agar wawasannya semakin luas dan terbuka,” kata Fuad.(yve)

Sambungan dari Halaman 1 “Jadi di tahun 2018 ini investasi mungkin akan sedikit melambat, tapi sebaliknya konsumsi akan terdorong,” katanya.

Lalu apa yang harus dilakukan di tahun 2018? Menurut Edy Suandy Hamid, kebijakan infrastruktur perlu diteruskan tapi dengan pemetaan dan skala prioritas. Pemerintah, katanya, harus bisa mendorong dan mengajak segenap kekuatan politik untuk ikut menjaga kondusivitas perekonomian.

Selain itu, lanjutnya, tingkat kemudahan investasi harus diakselerasi dengan lebih baik.

“Meski kita mengalami kenaikan, negara-negara di Asia Tenggara dan di Asia juga tidak tinggal diam dan terus memperbaiki iklim investasi.

Pemerintah harus bisa meyakinkan para pemodal, bahwa investasi di Indonesia mudah, menguntungkan, stabil dan mengikuti tata kelola yang fair,” ujarnya.

Pemerintahjugadiharapkantidak tinggal diam menyikapi perubahan dunia yang begitu cepat dan terus bermunculannya inovasi-inovasi baru yang mengganggu (destructive innovation). Bukan dengan melarang dan menghambatnya, tapi harus bisa mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

“Prediksi saya, tahun 2018 destructive innovation akan makin kencang. Ini terjadi di seluruh dunia. Kalau pemerintah tidak tepat mengantisipasi, tentu akan membawa dampak negatif,” kata Edy. Dibawah Target Menurut Edy Suandy Hamid, ekonomi Indonesia memang mengalami pertumbuhan walau sangat lambat. Awal pemerintahan Jokowi hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi yang terjadi relatif lambat.

Terlebih tiga tahun terakhir karena memang situasi global kurang kondusif sehingga pertumbuhan yang bisa diraih jauh dibawah pertumbuhan ekonomi periodeperiode sebelumnya, termasuk saat kepemimpinan SBY. Capaian pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2017 diperkirakan akan dibawah target. “Saya kira akan kurang dari 5,1 persen. Walaupun Sri Mulyani masih optimis bisa 5,5 persen, tapi melihat angkaangka hingga triwulan ketiga 2017 nampaknya akan sangat sulit. Tapi masih diatas tahun lalu yang 5,01,” ujarnya.

Namun, Edy juga melihat kinerja ekspor meningkat cukup menonjol. Beberapa paket kebijakan ekonomi pemerintah juga menunjukkan pergerakan positif. Pemerintah dinilai berhasil membangun iklim investasi yang cukup sehat di Indonesia. Misalnya pemeringkatakan tentang easy doing business (kemudahan bisnis) di Indonesia yang naik cukup tinggi.

Tahun 2017 naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya, dari peringkat 91 menjadi peringkat 72 dari 190 negara. Global competitive index (GCI) juga naik.

“Tapi masalahnya situasi ekonomi memamg tidak kondusif sehingga disamping kondisi positif yang saya sebut, yang minus juga terjadi. Ini karena konsekuensi dari situasi global yang tidak mendukung,” ujarnya.

Edy mencontohkan soal nilai tukar rupiah yang sedikit melemah.

Selama tahun 2017, kemerosotan

nilai tukar rupiah kira-kira 1,63 persen. Disisi lain, sejumlah indikator utama ekonomi lainnya seperti angka kemiskinan, pengangguran, juga belum bergerak dan masih menjadi problema. Hal ini menunjukkan banyak hal yang perlu diperhatikan untuk memasuki 2018.

Soal kebijakan pemerintahan Jokowi yang menggenjot pembangunan infrastuktur, menurut Edy Suandy Hamid, harus dilihat dari berbagai sisi.

“Menurut saya, kebijakan ini baik, tapi nampaknya daya dukung yang ada tidak mencukupi, baik dari daya dukung anggaran maupun teknologi dan yang lain. Akibatnya, kita kewalahan merealisasikan program pembangunan infrastuktur dengan cukup memadai. Langkah pemerintah melibatkan kalangan BUMN, menurut saya bisa berakibat seriusuntukBUMNtersebut.Terbukti sebagian diantara terganggu cash flow dan mengalami perdarahan,” ulasnya.

Menurutnya, pengembangan infrastuktur itu membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Sedangkan dampaknya belum akan langsung bisa dirasakan dalam waktu pendek. Investasi di bidang infrastruktur itu baru akan dirasakan hasilnya jangka menengah dan panjang.

“Saya mendukung kebijakan atau langkah ini, karena memang itu yang harus dilakukan. Tapi akan lebih baik di 2018, kalau pemerintah mau melakukan maping dengan serius, dan mendorong lagi program ini tapi dengan skala prioritas. Mana yang sekiranya mampu kita kerjakan, sedangkan yang masih jauh dari jangkauan, bisa ditunda dulu,” kata Edy. Menurut Edy, pemerintah tidak bisa memaksakan BUMN untuk mendorong proyek infrastruktur yang memang masih terlalu besar membutuhkan anggaran dan dampaknya secara ekonomi belum maksimal bisa diharapkan.

Konsekuensinya akan sangat mahal, karena kalau habis-habisan di situ, bisa berakibat negatif bagi BUMN. Soal Dana Desa Kebijakan tentang Dana Desa juga dilihat Edy Suandy Hamid sebagai salah satu faktor pendorong pergerakan perekonomian di pedesaan. Tahun 2017 pemerintah menggelontorkan Dana Desa hingga Rp 60 triliun.

“Kita tahu, sebagian besar angka kemiskinan terjadi di pedesaan.

Kenapa? Penduduk kita yang banyak miskin di pedesaan. Mereka perlu diberi stimulus fiskal. Caranya, salah satunya ya dana desa ini,” katanya.

Namun, penyaluran dana desa ini ternyata juga tak luput dari persoalan.

Ada seribuan lebih kepala desa yang terlibat masalah terkait dana desa ini.

Mungkin sebagian karena memang melakukan penyalahgunaan wewenang, tapi tidak sedikit pula yang karena kesalahan dalam administrasi. Menurut Edy, perlu diperkuat pendampinganuntuk dana desa sehingga alokasi ini betul-betul optimalkan untuk menggerakan ekonomi desa.

“Yang perlu diperhatikan, presiden sudah menekankan tidak adanya kontraktor dalam pengerjaan dana desa. Artinya, masyarakat kita didorong untuk melakukan aksi gotong royong." kata Edy.(SM)

12

Selasa Pahing

KORAN BERNAS

2 Januari 2018

JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

RSUD Dr. Soedirman Kebumen Ketua Sutarto Murti Utomo, SE. MM

Jalan Lingkar Selatan, Muk sari, Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54351

Pelaksana Tugas Direktur / Kepala Bidang Pelayanan Medis Alamat Kantor : Jalan A Yani Ruko Sentral Nomor A – 5 Potrobangsan, Magelang

BADAN PIMPINAN CABANG GAPENSI (GABUNGAN PELAKSANA KONTRUKSI NASIONAL INDONESIA) KABUPATEN KEBUMEN Sekretariat : JL. Arungbinang No. 8A Telp./Fax. (0287) 381148 Kebumen 54311 E-mail : gapensikebumen@yahoo.co.id

Ketua Drs. A. Munawarudin

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN Kepala Dinas Drs. Nugroho Tri Waluyo

Sekretaris Kelik Sri Agung

Kepala Dinas Drs. H. MASKHEMI, M.Pd

DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN Kepala Dinas dr. A. Dwi Budi Satrio, M.Kes

Kepala Dinas dr. Hj. Y Rini Kris ani, M.Kes.

Dr. Iwan Danardono Sp.Rad., MMR

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

Kepala Dinas Anna Ratnawa , S.KM, M. Si

Kepala Dinas H. Achmad Ujang Sugiyono, SH

Kepala Dinas Edi Rianto, ST., MT.

Kepala Dinas Dra. Puji Rahayu

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

Dinas KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

Kepala Dinas Cokro Aminoto, SIP., M.Kes.

Kepala Dinas Drs. Laode Haslan

Melayani jasa pengamanan dan pengawalan pribadi maupun perorangan Jalan Gampingan Baru No. 31, RT-042/RW-009 Pakuncen, Yogyakarta Telp: 0274-583831 Email: pt.rajawalisiaga@gmail.com

KORAN BERNAS JUJUR - KONSTRUKTIF - BERETIKA

Koran Bernas adalah media online dan cetak yang mengutamakan berita daerah dan komunitas

Alamat Redaksi: Ndalem Pujawinatan PA 1/717 Purwokinan , Pakualaman, Yogyakarta. Telepon. +62 274 370192 HP: 0812 2965 647 Penerbit: PT RAJAWALI SIAGA | Jl. Gampingan Baru No. 31, RT-042/RW-009 Pakuncen, Yogyakarta. Telepon. +62 274 583831 NPWP: 31.692.786.2 - 541.000 Koran Bernas

koranbernas.id koranbernas77@gmail.com

koranbernas_id

koranbernas ID

www.koranbernas.id