Inspirasi Bisnis dan Pribadi Bertumbuh
SENIN PAHING, 28 NOVEMBER 2016 27 SAPAR 1950 JE
Jokowi Minta Guru Ajarkan Etika Sosial SENTUL, BERNAS - Presiden Joko Widodo mengatakan para guru perlu mengajarkan etika dan nilai kebangsaan kepada para pelajar, baik bagi kehidupan keseharian maupun dalam menggunakan media sosial. “Saya sampaikan yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, nilainilai etika, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan, nilainilai optimisme, nilai-nilai kerja keras, mohon agar ini juga terus disuntikkan kepada anak-anak didik kita,” kata Presiden. Presiden mengemukakan itu, dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Sentul International Convention Center, Jawa Barat pada Minggu (27/11). Menurut Jokowi, pengajaran etika dan adab sosial penting untuk dilakukan selain mata
pelajaran baku untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Presiden menjelaskan, persaingan antar negara akan semakin ketat pada 2030-2040 sehingga Indonesia perlu menyiapkan pemudanya. “Kita akan memiliki bonus demografi anak-anak produktif yang itu nanti menjadi kekuatan dan modal negara kita dalam bersaing dengan negara-negara yang lain,” jelas Presiden. Selain itu, Jokowi meminta para pengajar juga mengajarkan karakter kebangsaan kepada siswa-siswi dalam memanfaatkan media sosial. Beberapa waktu belakangan, begitu banyak ujaran kebencian maupun pernyataan yang saling menjatuhkan antar warga dalam media sosial. Kepala Negara mengatakan hal negatif tersebut bukanlah tata nilai sosial Indonesia yang seharusnya. “Inilah tugas bapak ibu guru untuk memberitahu kepada
NO 011 TH KE-71 TERBIT 16 HAL Rp 3.000
Kesempatan Terakhir bagi Penolak Bandara
KULONPROGO, BERNAS -- Mulai Senin (28/11) hari ini PT Angkasa Pura I melakukan pembayaran ganti rugi tahap ketiga. Tahap ini merupakan proses terakhir. Bagi yang diundang untuk menerima ganti rugi namun tidak bersedia datang, maka uang gati ruginya akan dititipkan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai proses konsinyasi. Tahap ketiga ini termasuk pembayaran ganti rugi untuk tanah PAG (Paku Alaman Ground).
“Langkah menyerahkan ke PN Wates merupakan langkah yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 ta-
hun 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2012, tentang Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Publik,” kata
Didik Catur, Humas PT Angkasa Pura I, kepada wartawan, Minggu (27/11). Menurut Didik Catur, sesuai dengan undang undang tersebut, setelah uang ganti rugi diserahkan ke Pengadilan Negeri, maka status tanah yang dimaksud, demi hokum, kepemilikannya menjadi tanah negara. Namun demikian, lanjut Didik, pihaknya belum dapat menentukan tanggal
berapa penyerahan uang ke PN tersebut dilakukan. Dia hanya menjawab bahwa paling lama dua minggu setelah pembayaran tahap ketiga dinyatakan selesai. Berapa lama proses pembayaran tahap ketika juga belum dapat dipastikan. Didik tidak menampik masih ada penolakan warga dengan mengajukan uji materi Perda Tataruang ke Mahkamah Konstitusi. ke hal 7
DOA PERDAMAIAN
ke hal 7
Bernas Hari Ini - Owi/Butet Berjaya di Hongkong
Hal 6
- Wisatawan Pelajar Penuhi Jogja
Hal 10
- Eksekusi Proyek Tak Harus di DPU
Hal 12
- Penambang Tewas Tertimpa Batu
Seniman Bandung melakukan aksi pertunjukkan berupa gerak, musik dan rupa sebagai bentuk aksi perdamaian untuk Indonesia di sungai Cikapundung Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/11). “Perfomance art” yang mengusung tema “Seni Doa Perdamaian” merupakan bentuk keprihatinan seniman melihat kondisi Indonesia yang dilanda gejala perpecahan, dan diharapkan seni yang tampil dapat menjadi sarana penyambung perdamaian untuk negeri.
Hal 14 AGUS BEBENG/ANTARA
Penggunaan Bright PPP DIY Tegaskan Solid Dukung Haryadi-Heroe Gas Melonjak JOGJA, BERNAS -- Pertamina mentargetkan mampu menyalurkan sekitar 90 ribu bright gas ke seluruh DIY dan Solo hingga akhir tahun. Sebab hingga Oktober lalu, sekitar 63 ribu bright gas sudah disalurkan hingga ke agen-agen di seluruh DIY dan Solo. “Ada peningkatan yang signifikan untuk penggunaan bright gas, khususnya yang 5,5 kg di masyarakat pada saat ini hingga sepuluh kali lipat,” ujar Dody Prasetya, Marketing Branch Manager Pertamina DIY dan Surakarta disela sosialisasi bright gas di Jogja City Mall (JCM), Minggu (27/11). Menurut Dody, Pertamina DIY-Surakarta menyalurkan sekitar 2.500 bright gas pada April lalu. Selama tujuh bulan terakhir, penyerapan bright gas 5,5 kg sudah mencapai sekitar 22 ribu tabung. Tingginya penyerapan bright gas ini karena sosialisasi penggunaan jenis gas tersebut cukup bagus di masyarakat. Bright gas dinilai lebih aman, nyaman dan ringan sehingga mengurangi resiko terjadinya kebakaran. “Selain itu ada program penukaran dua tabung gas 3
kg dengan satu tabung bright gas di pangkalan sehingga masyarakat bisa lebih dimudahkan untuk mendapatkan bright gas,” jelasnya. Dody menambahkan, Pertamina tahun depan akan terus meningkatkan penyaluran bright gas. Tahun depan pihaknya kembali mentargetkan mampu menyalurkan sekitar 30 ribu hingga 40 ribu tabung bright gas setiap bulannya ke masyarakat DIY dan Solo. “Penyediaan bright gas akan kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat nantinya,” ujarnya. Head of Marketing Communication PT Pertamina, Dendi T Danianto, mengungkapkan Pertamina terus melakukan sosialisasi bright gas, termasuk tabung 5,5 kg kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai program seperti cooking competiton dan media sosial (medsos). “Kami melakukan sosialisasi ke Jogja, Jakarta dan Medan karena ketiga kota ini penyerapan bright gas di masyarakat cukup bagus,” jelasnya. Dendi menyebutkan, penggunaan gas melon ukuran 3 kg akan habis masa berlakunya. ke hal 7
JOGJA, BERNAS -- DPW PPP DIY menggelar konsolidasi pemenangan pasangan calon (Palson) Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (HS) dan Heroe Purwadi (HP) di Pendopo Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta, Sabtu (26/11) malam. Ratusan kader partai ka’bah ini merapatkan barisan dalam satu dukungan, termasuk di dalamnya Himpunan Anak Muda Ka’bah
(Hamka) Kauman. “Kami tegaskan bahwa barisan kami solid mendukung dan memenangkan paslon HS-HP,” ujar Fakhruddin, Ketua DPC PPP Yogyakarta. Acara konsolidasi tersebut dihadiri antara lain Pimpinan Satgas dan Laskar-laskar PPP Kota Yogyakarta, termasuk dari kalangan Wanita Persatuan, Pengurus DPW PPP dan DPC PPP, para legislator PPP serta paslon
HS-HP. Pendopo Notoprajan sendiri merupakan kompleks kediaman Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Poerbokusumo, atau biasa disapa Ndoro Acun Hadiwidjojo. Fakhruddin menyatakan bahwa PPP DIY, terutama PPP Kota Yogyakarta, bisa belajar pada apa yang dialami di tingkat nasional dimana ada upaya memecah belah Partai. Karena itu, PPP DIY, semua pimpinan ke hal 7
Ma araman
Pemain Kagol K
ompetisi futsal seringkali menghadirkan kisahkisah unik serta kocak. Banyak kejadian tak terduga yang bisa membuat kita tersenyum simpul hingga tertawa lebar. Salah satu contoh adalah apa yang terjadi pada akhir pekan lalu di kompetisi futsal yang digelar oleh salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Bisa-bisanya pemain yang sedang bertanding dibuat cemas oleh petugas pengumuman gara-gara disuruh memindahkan mobil. Pada saat jeda petugas stadion tiba-tiba menyebutkan nomor polisi sebuah kendaraan karena lampunya masih menyala. Ternyata sang pemilik adalah Rian, salah seorang pemain yang sedang bertanding. Mendengar pengumuman itu, pemain yang sudah menyumbang satu gol dalam pertandingan tersebut panik. Dia sempat ingin lari ke parkiran karena menyangka terjadi sesuatu pada mobilnya. Ulah Rian ini membuat penonton tertawa. “Saya pikir terjadi sesuatu, atau mobil saya menghalangi orang lain. Petugas menyebut nomor polisi mobil saya. Untungnya ada Kevin (pelatih tim). Dia yang mengatasi masalah tersebut buat saya,” kata Rian sembari tertawa.(jay)
ISTIMEWA
KOMPAK - Elemen anak muda PPP DIY termasuk di dalamnya Himpunan Anak Muda Ka’bah (Hamka) Kauman menyampaikan deklrasi dukungannya kepada Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan Heroe Purwadi, di Pendopo Notoprajan, Ngampilan, Sabtu (26/11) malam.
Menkeu : Korupsi Terjadi Bukan karena Gaji
SENTUL, BERNAS - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati me ngatakan, perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai Kementerian Keuangan tidak berkaitan dengan gaji yang diterima di institusi tersebut. “Mau dinaikkan 1.000 kali gaji, itu tidak cukup kalau untuk orang tamak,” kata Sri Mulyani dalam pelatihan wartawan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11). Sri Mulyani menegaskan dirinya sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Kementerian Keuangan tidak mungkin memberikan insentif setinggi uang suap yang diberikan oleh pelanggar hukum, yang ingin merusak nama baik institusi. Menurut dia, orang yang masih menerima uang suap ketika mengemban amanah yang tinggi dan dipercaya oleh masyarakat, tidak pantas untuk berkarir di Kementerian Keuangan. “KPK kemarin menjelaskan ada tagihan pajak Rp70 miliar, mau dihilang kan dengan membayar 10
persen jadi Rp7 miliar. Katakanlah itu dibagi-bagi, dia dapat Rp2 miliar, saya tidak bisa menaikkan gaji sampai Rp2
miliar. Kalau tujuannya seperti itu, tempatnya bukan di Kemenkeu,” katanya. Sri Mulyani memastikan tingkat gaji
ILUSTRASI
maupun tunjangan sebagai pegawai Kementerian Keuangan sangat mencukupi bagi individu yang ingin bekerja dengan integritas dan semangat profesionalisme, yang tidak goyah meski godaan melakukan korupsi sangat tinggi. “Kami menjamin tingkat gaji dan tunjangan untuk menjadi orang-orang dengan kehidupan layak atau kelas menengah, serta bagi birokrat yang mempunyai kompetensi, integritas, skill dan profesional sebagai ‘reward’,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Untuk itu, ia kembali menegaskan dirinya tidak bisa memberikan “reward” terhadap tindakan kejahatan atau ketamakan yang bisa merugikan satu institusi. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan karena diduga menerima suap dari pengusaha untuk meringankan jumlah tunggakan pajak. (ant)
WORO – WORO Surat Kabar HARIAN BERNAS, edisi Senin (28/11) hari ini, di halaman 2 , memuat “ RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN” hal 4 dan 5 memuat “RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH". Demikian, harap menjadikan maklum dan terimakasih atas perhatiannya.
Sehubungan dengan hal tersebut halaman wacana pindah di halaman 3, yang biasanya di halaman 4.
Senin Pahing, 28 November 2016
BAHAN PUBLIKASI PUBLIK HEARING PANSUS BA NOMOR 33 TAHUN 2016, TANGGAL 28 NOVEMBER 2016
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan: 1. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat di Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY. 2. Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat di Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY. 3. Penyelenggaraan Keistimewaan bidang pertanahan, selanjutnya disebut Penyelenggaraan Keistimewaan pertanahan adalah penyelenggaraan kewenangan urusan Keistimewaan bidang pertanahan. 4. Institusi adalah pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. 5. Masyarakat adalah orang perorangan dan badan hukum swasta. 6. Serat Kekancingan adalah surat keputusan pemberian hak adat kepada institusi dan/atau masyarakat dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.
7. Magersari adalah hak adat yang diberikan kepada masyarakat sebagai penghuni/pengguna tanah Kasultanan dan/atau tanah Kadipaten dimana antara penghuni/pengguna dari tanah tersebut terdapat ikatan historis dan diberikan hanya kepada Warga Negara Indonesia pribumi dengan jangka waktu selama mereka menghuni/menggunakan. 8. Ngindung adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan tanah bukan keprabon atau dede keprabon terhadap tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten dengan membuat perjanjian yang jangka waktunya disetujui bersama. 9. Anganggo adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan tanah bukan keprabon atau dede Keprabon tanpa memungut hasil dan sifatnya mandiri. 10. Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede Keprabon kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan. 11. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 13. Kelurahan adalah perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dipimpin oleh kepala kelurahan. 14. Kantor pertanahan adalah instansi vertikal badan pertanahan nasional Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh kepala kantor pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui kepala Kantor Wilayah BPN DIY. 15. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. 17. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. 18. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. 19. Pemerintah Daerah DIY, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah. 20. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta. 21. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. Pasal 2 Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten berdasarkan asas: a. pengakuan atas hak asal-usul; b. kebijakan peruntukan tanah sesuai dengan nilai-nilai filosofi, sosiologi, dan kultural; dan c. efektivitas pemerintahan. Pasal 3 Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk: a. pengembangan kebudayaan; b. kepentingan sosial; dan/atau c. kesejahteraan masyarakat. Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah Istimewa ini, meliputi: a. pengelolaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang terdiri dari: 1. penatausahaan; 2. pemeliharaan dokumen; dan 3. pengawasan. b. pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang terdiri dari: 1. pelindungan; 2. penggunaan; dan 3. pelepasan. BAB II TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN Pasal 5 Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten terdiri dari: a. tanah keprabon; dan b. tanah bukan keprabon atau dede keprabon.
Pasal 6 (1) Tanah keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang merupakan identitas berdirinya Kasultanan dan Kadipaten yang harus tetap dilestarikan. (2) Tanah keprabon yang merupakan tanah Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Karaton; b. Alun-alun Lor; c. Alun-alun Kidul; d. Benteng; e. Jagang; f. Panggung Krapyak; g. Tugu Pal Putih; h. Tamansari; i. Pasar Beringharjo; j. Kepatihan; k. Pasareyan Imogiri Ngayogyakarta; l. Makam Sultan Agungan Ngayogyakarta; m. Makam Kutho Gedhe Ngayogyakarta sarta Hastarenggo; n. Pasareyan Giring; o. Makam Giriloyo; p. Makam Wot Galeh; q. Makam Pakuncen; r. Makam Gunung Pring Muntilan; s. Makam Banyu Sumurup; t. Makam Gunung Buthak; u. Makam Widoro Manis; v. Petilasan Gunung Merapi; w. Petilasan Gunung Lawu; x. Petilasan Parangkusumo; y. Petilasan Parang Endog; z. Petilasan Parang Wedang; aa. Petilasan Ndlepih (Khayangan); bb. Petilasan Suroloyo Kulon Progo; cc. Petilasan Perjanjian Giyanti Karanganyar; dd. Petilasan Perjanjian Jatisari Sragen; ee. Petilasan Mbeton Gunungkidul; ff. Petilasan Ngobaran; gg. Petilasan Kabanan; hh. Petilasan Ambar Ketawang; ii. Petilasan Warungboto; jj. Petilasan Gua Siluman Maguwoharjo; kk. Petilasan Lipuro Gilangharjo Pandak Bantul; ll. Pasanggrahan Ambarukmo; mm. Pasanggrahan Ngeksigondo; nn. Pasanggrahan Ambar Binangun, Gamping; oo. Kagungan Dalem Masjid Gedhe Kauman; pp. Kagungan Dalem Masjid Pathok Nagari Mlangi; qq. Kagungan Dalem Masjid Pathok Nagari Ploso Kuning; rr. Kagungan Dalem Masjid Pathok Nagari Babadan; ss. Kagungan Dalem Masjid Pathok Nagari Dongkelan; tt. Kagungan Dalem Masjid Gedhe Mataram Kotagede; uu. Kagungan Dalem Masjid At-Taqwa Wonokromo; vv. Kagungan Dalem Masjid Wiworotomo; ww. Kagungan Dalem Masjid Nitikan; xx. Kagungan Dalem Masjid Karangkajen; yy. Kagungan Dalem Masjid Tawangsari; zz. Kagungan Dalem Masjid Condronegaran; aaa. Kagungan Dalem Masjid Wiworojati; bbb. Kagungan Dalem Masjid Wiworocipto; ccc. Kagungan Dalem Masjid Kepatihan; ddd. Kagungan Dalem Masjid Soko Tunggal; eee. Kagungan Dalem Masjid Kuncen; fff. Kagungan Dalem Masjid Blunyah Gedhe; ggg. Kagungan Dalem Masjid Kauman Nanggulan; hhh. Kagungan Dalem Masjid Semaken Kalibawang; iii. Kagungan Dalem Masjid Bleberan; jjj. Kagungan Dalem Masjid Al-Huda Sodo; kkk. Kagungan Dalem Masjid Baiturrahman Saman II; lll. Kagungan Dalem Masjid Kadipaten Mangkubumen; mmm. Kagungan Dalem Masjid Pajimatan; nnn. Kagungan Dalem Masjid Banyusumurup; ooo. Kagungan Dalem Masjid Sabilurrosyad Kauman Wijirejo; ppp. Kagungan Dalem Masjid Mi’rojul Muttaqinallah; qqq. Kagungan Dalem Masjid Rejodani; rrr. Kagungan Dalem Masjid Quwwatul Muslimin; sss. Kagungan Dalem Masjid Wotgaleh; ttt. Kagungan Dalem Masjid Kerisan; uuu. Kagungan Dalem Masjid Lempuyangan; vvv. Kagungan Dalem Masjid Gunung Buthak; www. Kagungan Dalem Masjid Singosaren; xxx. Kagungan Dalem Masjid Pakuncen Kertosono; yyy. Kagungan Dalem Masjid Pancalan; zzz. Kagungan Dalem Masjid Selo; dan aaaa. Kagungan Dalem Masjid Rotowijayan. (3) Tanah keprabon yang merupakan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Pura Pakualaman; b. Masjid Besar Pakualaman; c. Alun-alun Sewandanan; d. Kepatihan Pakualaman; e. Pasar Sentul; f. Labuhan Glagah Kulon Progo; g. Makam Girigondo Kulon Progo; dan h. Pesanggrahan Glagah. (4) Tanah keprabon yang merupakan tanah Kasultanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kasultanan. (5) Tanah keprabon yang merupakan ta-
nah Kadipaten selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kadipaten. Pasal 7 (1) Tanah bukan keprabon atau dede keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari: a. tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh; b. tanah yang telah digunakan oleh institusi dan/atau masyarakat dan telah memiliki Serat Kekancingan; c. tanah yang telah digunakan oleh institusi dan/atau masyarakat dan belum memiliki Serat Kekancingan; dan d. tanah yang belum digunakan. (2) Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keberadaannya berdasarkan pada peta tanah Kalurahan yang ada di desa dan data pendukungnya. (3) Serat Kekancingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, berupa: a. Magersari; b. Ngindung; c. Anganggo; dan d. Anggaduh. BAB III PENGELOLAAN Bagian Kesatu Penatausahaan Paragraf 1 Umum Pasal 8 (1) Penatausahaan tanah Kasultanan dilakukan oleh Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan oleh Kadipaten. (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inventarisasi; b. identifikasi; c. verifikasi; d. pemetaan; dan e. pendaftaran. Paragraf 2 Inventarisasi, Identifikasi, dan Verifikasi Pasal 9 (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan dan pencatatan dokumen terhadap tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. (2) Inventarisasi pengumpulan dan pencatatan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. penelusuran pada peta desa/kelurahan; b. buku Legger A, Legger B, dan Legger C; c. penentuan lokasi; d. penentuan keluasan; e. penggunaan atas tanah; dan f. data pengguna/pengelola. (3) Inventarisasi pengumpulan dan pencatatan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dengan bersumber dari: a. pemerintah desa/kelurahan; b. kantor pertanahan; c. pemerintah Kabupaten/Kota; dan/ atau d. sumber lainnya. (4) Inventarisasi pengumpulan dan pencatatan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keluaran berupa dokumen-dokumen terhadap tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Pasal 10 (1) Dokumen-dokumen tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), dilakukan identifikasi dengan cara mengklasifikasi kondisi nyata tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. (2) Klasifikasi kondisi nyata tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. subjek pengguna tanahnya; dan b. kondisi nyata penggunaan tanahnya. (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keluaran berupa dokumen-dokumen dari klasifikasi kondisi nyata terhadap tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan verifikasi. Pasal 11 (1) Verifikasi dokumen-dokumen dari klasifikasi kondisi nyata tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, dilakukan untuk mencocokkan kondisi nyata atas objek dan subjek pengguna tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan data fisik dan data yuridisnya. (2) Data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keterangan mengenai: a. letak, batas bidang, luas, dan jenis tanah; dan b. adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. (3) Data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keterangan mengenai: a. hak asal-usul tanahnya; b. status hukum bidang tanah dan pemegang haknya; c. hak pihak lain; dan d. beban-beban lain yang membebaninya. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keluaran berupa dokumen-dokumen kecocokan antara data fisik dan data yuridisnya dengan kondisi nyata atas objek dan subjek pengguna tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. (5) Dokumen-dokumen sebagai keluaran dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai bahan untuk melakukan pemetaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Paragraf 3 Pemetaan Pasal 12 (1) Pemetaan dilakukan dengan membuat peta dasar bidang-bidang dan penetapan batas bidang-bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. (2) Peta dasar bidang-bidang dan penetapan batas bidang-bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk melakukan pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Paragraf 4 Pendaftaran Pasal 13 (1) Pendaftaran tanah diajukan oleh Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan oleh Kadipaten untuk tanah Kadipaten kepada Kantor Pertanahan di wilayah hukum tempat tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten berada. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Pemeliharaan Dokumen Pasal 14 (1) Pemeliharaan dokumen tanah Kasultanan dilakukan oleh Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan oleh Kadipaten. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyimpan dan merawat dokumen tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
(1) (2) a. b.
Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 15 Pengawasan tanah Kasultanan dilakukan oleh Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan oleh Kadipaten. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pemantauan; dan penertiban. BAB IV PEMANFAATAN
Bagian Kesatu Umum Pasal 16 (1) Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan untuk pelestarian. (2) Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pelindungan; b. penggunaan; dan c. pelepasan.
(1) (2)
(3)
(4)
Bagian Kedua Pelindungan Pasal 17 Pelindungan tanah Kasultanan dilakukan oleh Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan oleh Kadipaten. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari kerusakan, kehilangan, dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai upaya pengamanan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan peruntukannya.
Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 18 (1) Intitusi dan/atau masyarakat yang menggunakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten wajib mengajukan permohonan hak untuk menggunakan tanah Kasultanan kepada Kasultanan dan tanah Kadipaten kepada Kadipaten. (2) Pemberian hak untuk menggunakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Serat Kekancingan. Bagian Keempat Pelepasan Pasal 19 (1) Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat dilepaskan untuk kepentingan umum dengan persetujuan dan izin dari pihak Kasultanan atau Kadipaten. (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; j. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah/ Pemerintah Daerah; dan r. pasar umum dan lapangan parkir umum. (3) Pelepasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PENDANAAN Pasal 20 Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 (1) Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau dari Kadipaten yang diberikan dengan hak Anggaduh diakui keberadaannya berdasarkan pada pengakuan atas hak asalusul. (2) Pengakuan atas hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengakuan terhadap Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 22 (1) Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikelola oleh pemerintahan desa. (2) Pengelolaan tanah desa merupakan kewenangan pemerintahan desa yang berdasarkan hak asal-usul.
Pasal 23 (1) Kewenangan pemerintahan desa yang berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilindungi keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa ini. (2) Dalam hal desa berubah status menjadi kelurahan, kewenangan pemerintahan desa yang berdasarkan hak asal-usul dalam mengelola tanah desa menjadi hilang. (3) Hilangnya kewenangan pemerintahan desa dalam mengelola tanah desa, mengakibatkan tanah desa kembali kepada asal-usul kepemilikannya. (4) Asal-usul kepemilikannya tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari Kasultanan dan/atau Kadipaten. Pasal 24 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten diatur dalam Peraturan Gubernur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 25 Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah desa yang akan digunakan oleh institusi dan masyarakat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Pada saat Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku: a. institusi dan masyarakat yang telah menggunakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini dan sudah memiliki Serat Kekancingan dapat melanjutkan penggunaannya sesuai dengan peruntukan dan ketentuan perundang-undangan; b. institusi dan masyarakat yang telah menggunakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini dan belum memiliki Serat Kekancingan harus mengajukan permohonan Serat Kekancingan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan c. tanah desa yang telah disertifikatkan dengan status hak pakai, harus dilakukan penyesuaian status hak pakainya diatas tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten sesuai asal-usul tanah desa berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Istimewa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
RANI SJAMSINARSI LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (...,.../2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN I. UMUM Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen sudah memberikan pengakuan terhadap keberadaan daerah istimewa. Hal ini dapat dicermati dari amanah Pasal 18 tersebut : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Istilah “hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” bukan hanya menunjuk pada daerah yang “pernah” bersifat istimewa, namun keistimewaan tersebut masih terus berlangsung sesudah Indonesia merdeka sampai sekarang. Sesudah Reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami amandemen yang semakin memperkuat keberadaan daerah khusus dan daerah istimewa. Penguatan itu berupa kewajiban Negara untuk mengakui dan menghormati keberadaannya. Hal ini dapat dicermati dari amanah Pasal 18B ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-undang”. Yogyakarta dengan merujuk pada lingkup wilayah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman merupakan salah satu daerah yang mengandung sifat istimewa. Dari sisi asal usulnya, keistimewaan Yogyakarta sudah dibuktikan dalam sejarah perjalanannya yang tetap istimewa ketika Indonesia merdeka, namun tidak ingin memisahkan diri menjadi negara tersendiri dan justru memaklumatkan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap keistimewaan dan komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tersebut kemudian melalui proses politik yang
panjang dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 menetapkan 5 (lima) urusan yang menjadi kewenangan keistimewaan DIY. Kelima urusan tersebut yaitu tata cara pengisian jabatan dan kedudukan serta tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, salah satu urusan keistimewaan DIY adalah bidang pertanahan. Fakta sejarah sudah menunjukkan juga bahwa bidang pertanahan merupakan bagian keistimewaan dan kewenangan otonom yang sudah berlangsung sebelum dan setelah Indonesia merdeka. Bahkan ketika berlaku Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai hukum agraria nasional, bidang pertanahan masih dikecualikan dengan tetap diberi kekhususan. Pada Tahun 1984, Sultan berkomitmen untuk memberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria sepenuhnya terhadap urusan bidang pertanahan. Keperaturan Pemerintahres Nomor 33/1984 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67/1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/1984 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69/1984 berlaku terhadap hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5/1954. Untuk tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten masih belum diatur karena masih ada syarat yaitu harus dilakukan identifikasi keberadaannya. Dengan penetapan urusan pertanahan sebagai salah satu bidang Keistimewaan dan sesuai dengan amanah Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten harus dijabarkan dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas hak asal-usul” adalah bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas nilai-nilai kearifan lokal” adalah upaya menghormati, menjaga dan mendayagunakan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial di DIY dalam konteks kekinian dan masa depan. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah kondisi terwujudnya penyelenggaraan keistimewaan pertanahan oleh pemerintah yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas. Huruf c Dilakukannya verifikasi atas hak pihak lain disebabkan adanya praktik menyewakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten kepada pihak lain dengan perjanjian formal sesuai hukum, padahal tanah tersebut dikuasai tanpa Serat Kekancingan. Huruf d Dilakukannya verifikasi atas beban-beban lain yang membebaninya disebabkan adanya praktik melakukan transaksi atas tanah tanpa perjanjian formal (sebagai contoh: perjanjian bagi hasil) di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang dikuasai tanpa Serat Kekancingan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
Senin Pahing, 28 November 2016
TAJUK RENCANA
Ujian Nasional
PEMERINTAH berencana, akhir tahun pendidikan 2016/2017 tidak ada lagi ujian nasional. Semua akan diserahkan ke pemerintah daerah provinsi untuk SMA dan SMK serta ke pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tingkat SMP dan SD. Rencana itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, bertepatan dengan peringatan Hari Guru 25 November, Jumat pekan lalu. Katakanlah, itu kado ulang tahun untuk para guru di Indonesia. Rencana itu, bukan sebuah hal baru dalam dunia pendidikan kita. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, kita sudah bergantiganti model dalam hal mengukur hasil proses belajar mengajar dalam setiap kurun waktu tertentu sesuai jenjang pendidikan yang dilalui anak-anak. Sejak lama, dunia pendidikan kita mementingkan “hasil”, yang kadang-kadang menafikan proses yang berlangsung. Kita cenderung menggeneralisasi anak-anak didik, yang sejatinya memiliki sangat beragam potensi dan talenta. Orientasi hanya pada hasil. Proses menjadi tidak begitu penting; walau sebenarnya selama proses berlangsung banyak hal yang penting diketahui untuk dikembangkan. Celakalah seorang anak didik yang potensi dan talentanya tidak menjadi bagian dari sistem penilaian akhir bernama ujian. Entah ujian nasional, ujian daerah atau ujian sekolah. Sebab, si anak dipaksa menjawab persoalan yang tidak dikuasainya. Model ujian sekolah, sudah pernah kita lakukan. Ujian daerah juga pernah. Ujian nasional, apalagi. Semua model memiliki sisi positif dan negatif. Tidak lebih dan tidak kurang! Model ujian nasional yang sudah cukup lama kita terapkan, pernah dirasakan manfaatnya. Nilai pencapaian anak didik memiliki bobot standar yang sama di dalam satu wilayah; katakanlah wilayah Jawa dan sebagian luar pulau Jawa. Tingkat kesulitan soalnya sama. Nilai yang didapat seorang anak didik “menunjukkan” posisi kemampuan akademis si anak. Mereka yang kontra terhadap model ini menganggap ujian nasional tidak manusiawi dan tidak adil. Masa belajar tiga atau enam tahun, hanya dilihat dari hasil menjawab soal selama tiga hari. Padahal, dengan ujian nasional, sekolah tidak dapat lagi bermainmain dengan membuat soal mudah agar nilai anak-anak tinggi, seperti pada model ujian sekolah. Penerimaan siswa baru yang menggunakan NEM (Nilai Ebtanas Murni) sebagai produk ujian nasional, menghilangkan kesempatan sekolah “bermain mata” dengan orang tua calon murid. Demikianlah seterusnya, setiap model ujian selalu menghadirkan kelompok pro dan kelompok kontra beradu wacana. Sekitar enam tahun yang lalu, Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pelajar – Kota Pendidikan, dikejutkan hasil NEM yang lebih rendah daripada hasil NEM daerah luar Jawa yang kualitas pendidikannya jauh lebih rendah dari Yogyakarta. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Povinsi DIY waktu itu membuat dalih, anak-anak peserta ujian di Yogya lebih jujur. Maksudnya, mengerjakan soal benar-benar secara mandiri, tidak mencontek atau dibantu guru dalam mengerjakan soal. Pernyataan itu, tentu dapat dibaca bahwa daerah lain tidak jujur dalam mengikuti UAN (Ujian Akhir Nasional), sehingga nilai anak-anak tidak murni menunjukkan kemampuan penguasaan akademik mereka. Persoalan mendasar sebenarnya, dalam dunia pendidikan kita adalah, tidak adanya sikap jujur di semua elemen dan tingkatan. Tidak jujur belum dianggap sebagai suatu kejahatan. Ketidak-jujuran dalam menghadapi ujian nasional, malah dianggap sebagai jalan menuju kebaikan. Baik dalam pengertian anak-anak lulus ujian dan nilainya bagus. Guru bersekongkol untuk mencari kunci jawaban dan membantu anak-anak menggarap soal ujian, malah mendapat pujian karena “ikut menjaga nama baik sekolah”. Selain soal ketidak-jujuran, hal lain yang tidak kalah penting adalah tingkat kompetensi guru-guru yang nilainya masih di bawah level “cukup”. Upaya perbaikan memang terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tetapi sampai hari ini, tingkat kompetensi guru belum dapat dibanggakan. Juga, tingkat literasi guru dan anak didik, yang lagi-lagi masih rendah, menjadi pelengkap persoalan. Bila demikian, sulit diharapkan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah mampu menghasilkan keluaran yang mumpuni. Yang dihasilkan oleh sekolah setelah anak-anak melewati ujian, adalah lulusan yang membawa benih ketidak-jujuran dalam dirinya. **
SURAT PEMBACA
Potensi Herbal
Indonesia memiliki beragam keanekaragaman hayati. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, Indonesia mempunyai lebih dari 30.000 jenis tumbuhtumbuhan. Sebanyak 7.500 jenis merupakan tanaman yang memiliki khasiat obat. Di Indonesia sendiri sudah terdapat berbagai obat alam yang kemudian Badan POM mengklasifikasi obat alam tersebut menjadi 3 jenis, yaitu: obat tradisional/jamu, obat herbal berstandar, dan obat dari bahan alam atau fitofarmaka. Saat ini banyak bahan herbal dibuat jamu yang dapat ditemukan di masyarakat, tetapi obat herbal berstandar, dan obat dari bahan alam atau fitofarmaka tidak banyak ditemui. Di Indonesia obat herbal berstandar jumlahnya tidak lebih dari 50 jenis dan hanya terdapat 8 jenis fitofarmaka. Padahal Indonesia mempunyai 30 ribu lebih tanaman berkhasiat obat. Di sisi lain, Jerman mempunyai ratusan obat dari bahan herbal yang bahan bakunya didapatkan dari Indonesia. Di luar negeri, obat dari bahan herbal banyak digunakan oleh asuransi kesehatan. Di Indonesia, JKN sendiri hanya
untuk obat kimia saja, belum memasukkan obat herbal. Hal ini membuat Indonesia impor bahan baku obat kimia besar-besaran. Hal-hal yang melatarbelakangi obat dengan bahan baku herbal belum dimasukkan ke dalam JKN karena pemerintah harus menggalakkan penelitian besar dalam obat herbal. Penelitian ini mulai dari perencanaan, pra uji klinis, uji klinis sampai masuk ke pasar. Kedua, Badan POM juga harus menyetujui produk obat herbal dan mempermudah dalam registrasi. Ketiga, industri juga harus diberikan insentif, salah satunya insentif pajak dalam hal penelitian. Malaysia memberikan double tax insentif, jadi biaya produksi dari sisi riset dibebaskan pajak. Korea, Taiwan dan Eropa sudah memberikan pengurangan pajak untuk riset. Apabila obat herbal dapat masuk ke dalam JKN, hal ini dapat menurunkan jumlah bahan baku kimia yang harus diimpor. Hal ini tentu dapat memberikan efek yang cukup besar baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Maria Felicia Gunawan, Dkk. Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Sanata harma Yogyakarta
Setiap kiriman naskah ”Surat Pembaca” untuk Harian BERNAS agar dilampiri fotokopi identitas diri, tanda tangan pengirim, panjang tulisan lebih kurang 1 halaman folio. Redaksi berhak mengedit, tanpa mengubah makna, apabila dipandang perlu.
Trump dan Masa Depan Indonesia VOX Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitulah kalimat yang pas untuk menggambarkan hasil akhir Pilpres AS yang digelar pada 9 November lalu. Hillary Rodham Clinton yang digadang-gadang banyak pengamat politik dunia, termasuk para pengamat politik tanah air, akan memenangi Pilpres AS dengan mudah, justru takluk oleh pesaingnya, Donald John Trump, taipan real estate berusia 70 tahun yang miskin pengalaman politik. Hasil penghitungan suara menunjukkan, Trump memperoleh 276 suara, mengungguli Hillary yang hanya mendapatkan 218 suara. Menyitir pepatah klasik dalam dunia sepakbola, “bola itu bundar, apa pun bisa terjadi”, hasil akhir Pilpres AS menjungkirbalikkan semua prediksi dan pada akhirnya kuasa rakyatlah yang menjadi penentu. Hasil akhir Pilpres AS ini menimbulkan suasana kontras di dua tempat berbeda. Di Manhattan, New York, ribuan pendukung Trump diliputi suasana bahagia merayakan kemenangan Trump. Di tempat inilah mereka menyaksikan Trump yang didampingi keluarganya dan wakilnya, Mike Pence, menyampaikan pidato kemenangannya. Berbeda dengan pidato-pidato yang disampaikan pada saat kampanye, pidato Trump jauh lebih ‘sejuk’ dengan mengajak segenap rakyat AS meniadakan perbedaan. Suasana bahagia di markas Trump berbanding terbalik dengan suasana di Jacob K Javits Convention Center, tempat pendukung Hillary berkumpul. Mereka yang sangat optimis Hillary akan memenangi pilpres, justru berderai air mata begitu hasil akhir diumumkan. Apa pun hasil akhir dari pilpres di negeri Paman Sam ini, kita sebagai warga dunia pantas mengucapkan selamat kepada Trump atas kemenangannya, juga selamat kepada rakyat AS yang telah menentukan pilihan dan masa depannya. Walau bagaimanapun, AS tetaplah negara adidaya dunia. Di tengah peningkatan pengaruh Tiongkok di seluruh penjuru dunia, AS tetaplah yang terdepan. Mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas militer yang paling mumpuni, pengaruh politik
Oleh: Boy Anugerah yang besar, modalitas sosial dan budaya yang diserap oleh sebagian besar warga global, serta skala perdagangan terbesar di dunia. Segala atribut yang tersemat kepada AS tersebut tentulah akan menjadi sebuah keuntungan yang besar, apabila bisa dikelola dengan baik oleh Indonesia dalam pencapaian kepentingan nasional. Lantas bagaimana sikap dan strategi Indonesia dalam merespon kemenangan Trump ini? Tak dapat dipungkiri bahwa apa yang disampaikan Trump pada saat kampanye menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, tidak hanya di level domestik AS, tapi juga level internasional, tak terkecuali Indonesia. Trump tanpa ragu melontarkan kata-kata bernada Islamofobia, alias ketakutan yang berlebihan terhadap umat Islam. Secara tegas, ia melarang orang muslim untuk memasuki AS. Sikap Trump ini didasari oleh maraknya aksi terorisme yang terjadi di AS, juga negara-negara sekutu AS di Eropa. Tak syak lagi, sikap Trump ini memantik resistensi dari negara-negara Islam, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Secara sederhana, dari sisi Indonesia, pilihan sikap Trump ini tentunya akan menyulitkan diaspora Indonesia yang sudah atau akan tinggal di AS. Mereka yang sudah menetap di AS memiliki kekhawatiran akan terkena kebijakan represif rezim Trump. Mereka yang berencana datang dan tinggal di AS juga berpotensi menemui kesulitan, bahkan tidak tertutup kemungkinan dicurigai sebagai teroris. Dalam cakupan yang lebih besar, agenda-agenda internasional yang menjadi atensi utama pemerintah Indonesia, seperti isu kemerdekaan Palestina dan stabilitas politik di kawasan Timur Tengah akan menemui jalan buntu. Kondisi tersebut seyogianya dilihat sebagai tantangan oleh pemerintah Indonesia, bukan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional. Bagaimanapun, pencapaian kepentingan nasional dari negara lain merupakan seni yang harus
ditempuh dan dimainkan dengan lincah. Dalam konteks kemenangan Trump dengan segala pandangan politiknya, pemerintah Indonesia, khususnya Presiden RI sebagai kepala negara, kalangan diplomat dan pelaku dunia usaha harus cerdik memainkan strategi politik luar negeri. Politik luar negeri bebas aktif tetap dijadikan sebagai kiblat dengan penekanan pada diplomasi ekonomi, guna menyokong pembangunan nasional. Kecermatan pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri tidak hanya mendukung pencapaian kepentingan nasional, tapi juga menopang ketahanan nasional Indonesia. Kesalahan kalkulasi politik luar negeri dalam merespon rezim Trump, dapat berdampak negatif bagi daya tahan bangsa. Atribut nasional AS sebagai negara adidaya menjadi pokok persoalannya. Dalam relasi antarnegara, sangat mudah bagi negara adidaya untuk memaksakan kepentingan nasionalnya kepada negara lain yang jauh lebih kecil “kalkulasi kapasitasnya”. Beberapa hal kunci yang harus digarisbawahi oleh Indonesia dalam merespon kemenangan Trump setidaknya ada dua hal. Pertama, Trump dengan segala faktor idiosinkratik yang melekat memang memainkan peran dalam porsi yang besar dalam merumuskan politik luar negeri AS. Namun demikian, Trump bukanlah penentu tunggal. Trump akan berhadapan dengan birokrasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan luar negerinya. Sekuat apa pun seorang presiden di AS, tak akan mulus kebijakannya apabila belum menundukkan birokrasinya. Pertanyaannya sekarang, apakah pandangan Trump yang akan melarang muslim masuk ke AS akan berjalan lancar tanpa hambatan? Belum tentu. Dialektika politik harus ditempuh terlebih dahulu yang tentu akan melibatkan para birokrat di AS. Jangan pernah lupa fakta bahwa Obama pernah sangat ngotot menghapus Penjara Guantanamo di Kuba. Faktanya sampai hari ini penjara tersebut masih beroperasi
dan berdiri kokoh. Birokrasi AS yang jadi penyebabnya. Hal kedua yang harus menjadi atensi pemerintah Indonesia adalah darah bisnis yang melekat pada Trump. Trump adalah seorang pebinis tulen dengan penciuman yang sangat tajam akan segala peluang. Bukti sahihnya adalah metode kampanye yang ia pilih. Ucapan-ucapan Trump yang sarkastis dan cenderung di luar kebiasaan bagi seseorang yang ingin menggalang dukungan, merupakan sebuah anomali politik, namun benar dari sisi strategi pemasaran. Trump sungguh paham kejenuhan warga AS akan retorika-retorika mumpuni nihil aksi. Hasil akhirnya, tampuk presiden ke-45 AS berhasil ia gondol. Kembali ke faktor darah bisnis Trump, Indonesia dapat menarik peluang melalui peningkatan kerja sama ekonomi yang saat ini menjadi konsen utama diplomasi Indonesia. Porsi pengusaha dan para pelaku ekonomi lainnya dapat diperbesar guna menyokong kepentingan nasional Indonesia. Melalui kerja sama ekonomi yang erat dengan AS, kita berharap akan semakin banyak foreign direct investment yang masuk, begitu juga upaya untuk merealisasikan visi poros maritim dunia yang butuh dana tidak sedikit. Relasi dengan sebuah negara besar, apalagi bergelar adidaya, merupakan se buah pekerjaan yang gampanggampang susah. Di satu sisi, kita mengejar pencapaian kepentingan nasional, namun di sisi lain harus tetap mempertahankan jati diri bangsa, yakni berdaulat secara politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Apa pun seni yang dimainkan dalam politik luar negeri, sudah semestinya empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman dan pegangan. Pencapaian kepentingan nasional harus diletakkan secara selaras dengan upaya untuk menjaga dan memperkukuh ketahanan nasional. ** Boy Anugerah Analis Kerja Sama Luar Negeri di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Tulisan di Media Sosial
PAMEO tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bagai pisau bermata dua. Yaitu menyajikan kenikmatan sekaligus juga bisa melahirkan masalah tidak keliru. Hiruk-pikuk di jagat maya tidak lepas dari pameo di atas, melalui kehadiran facebook, twitter, line, Whatsapp, snapchat, instagram yang jamak disebut media sosial. “Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat” adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kecenderungan masyarakat saat ini, yang sibuk dengan gadget. Bahkan terkadang manusia jadi seperti zombie, tanpa ekspresi bahwa di kanan kirinya banyak orang lalu-lalang. Semua asyik dengan dunianya sendiri. Daring dan Darling Begitulah, suasana kehidupan saat ini. Sudah tentu Media Sosial atau Media Daring, banyak manfaatnya bagi kemaslahatan hidup masyarakat. Kendati pun pemanfaatan Media Sosial terkadang seperti orang salah minum obat. Bukan kesembuhan yang didapat, sebaliknya justru dampak yang memperparah sakit. Sebuah fenomena mengemuka sebagai konsekuensi lahirnya media daring akhirakhir ini, adalah lahirnya ungkapan yang sarkastis, kalimat-kalimat tendensius dan provokatif, serta tutur kata yang mengandung ujaran kebencian dan permusuhan. Lantas, di manakah penyebab timbulnya dampak tersebut di kalangan masyarakat luas? Senyatanya polarisasi di kalangan masyarakat belum bisa dihindari. Terlebih suasana politik menjelang pilkada serentak. Berbagai kalangan mengamati pemberitaan di media daring dengan prihatin. Makin banyak yang turun kematangan pribadinya (personal maturity), serta tumpulnya kemampuan berpikir lateral, holistik dan komprehensif.
Oleh: Dibyo Soemantri Priambodo Di lain pihak, media sosial juga merupakan media darling bagi sebagian masyarakat. Wahana untuk katarsis atau “curhat” sampai ajang pelampiasan agresivitas verbal. Sehingga tidak sedikit ungkapan vulgar atau caci maki yang kurang patut bagi budaya masyarakat. Budaya Latah Apabila kita cermati tulisan di media sosial, sesungguhnya tidak semua “pengunggahnya” memiliki visi atau misi tertentu di balik tulisan. Tetapi mereka cenderung latah atau terpolarisasi pada kesetiakawanan dan rasa sentimen. Gabriel Tarde, filsuf, sosiolog dan psikolog terkemuka dari Perancis (18431904) pernah mengemukakan bahwa masyarakat tidak lain dari pengelompokan manusia. Di mana masing-masing individu mengimitasi individu yang lain. Pendapat Tarde yang saat itu mendapat kritikan, akhir-akhir ini justru relevan kembali. Dengan derasnya berita di media sosial, maka tidak mustahil proses peniruan atau La Societe cest L’imitation menjadi signifikan. Sekadar contoh, tidak semua warga mengenal sosok tertentu, namun lewat tulisan di media sosial, maka seolah-olah masyarakat mengenal secara pribadi. Lantas latah ikut memuji atau sebaliknya “mem-bully” sosok tersebut. Pada hakikatnya tutur kata, bahasa ataupun gambar, mudah mengendap di alam bawah sadar. Dengan demikian, jika tidak memiliki kematangan pribadi , secara otomatis akan timbul proses imitasi. Baik bersifat konstruktif atau sekadar memuaskan syahwat agresivitasnya. Locus of Control Fenomena di media Sosial, ti-
Direktur Utama: Putu Putrayasa, Direktur : Tony Sitohang, Pemimpin Umum: F Sisca Diwati, Wakil Pemimpin Umum: Bambang Sukoco, Pemimpin Perusahaan: H. Zubaedi, Pemimpin Redaksi: Putut Wiryawan, Wakil Pemimpin Redaksi: Heru Catur Nugroho, Sugeng Prayitno, Redaktur Pelaksana: Philipus Jehamun, Redaktur Senior: Hj Arie Giyarto, Staf Redaksi: Thia Destiani, Warjono, Y. Putu Palupi, Sunti Melati, Nila Hastuti, Sariyati, Agung Raharjo, Galih Wijaya, Dwijo Suyono, Ichsan Muttaqin, Robertus Sumiarno, Sutaryono, Sri Widodo, Aloysia Nindya Paramita, Paulus Yesaya Jati, Elyandra Widharta, Deny Hermawan, Lathiva Rosyida., Klaten: Masal Gurusinga, Temanggung: Endi Yarsana,. Kebumen: Nanang W Hartono, Divisi TI: I Made Surawan, Anqinudin L.,Toto Raharjo, Ahmad Ridho Fadlli R., Aris H. Nugraha. Manajer Iklan/Promosi: Nuning Harginingsih, Manajer Sirkulasi: Tedy Kartyadi, Iklan Jakarta: Hariri, Penerbit: PT. MEDIA BERNAS JOGJA, Tarif Langganan: Rp 55.000,-/bulan (6 kali terbit seminggu), Tarif Iklan: Warna Rp 22.000,-/mmk (minimal 600 mmk), Hitam - Putih Rp 12.000,-/mmk, kolom Pp 6.000,-/ mmk (minimal 1x30mm, maksimal 1x100 mm) Iklan Baris Rp 6.000,- perbaris (perbaris 30 karakter), keluarga/duka cita Rp 6.000,- per mmk, Advertorial Hitam Putih Rp 9.000,-/mmk (minimal 1/4 halaman), Advertorial Berwarna Rp 18.000 permmk (minimal 1/4 halaman), semua ditambah PPN 10%. Bank : BPD DIY Cabang Yogyakarta No. AC 001.111.000.504; Bank Mandiri, No. AC 137-00-1144575-2.. Alamat Redaksi/Iklan/Sirkulasi: Hebat Building Ringroad Utara Nomor 7A Caturtunggal, Depok Sleman, Yogyakarta 55281; Hotline: (0274) 5306623; Biro Jakarta: Jl Ciputat Raya No.9A Telp(021)5330976 Jakarta. Kontak: Hariri Telepon 081379139660 Website: www.HarianBernas.com, Email: bernasjogja@yahoo.com, redaksi@harianbernas.com, iklan_bernas jogja@yahoo.com, iklan@harianbernas.com Percetakan: PT Muria Baru Offset Yogyakarta (Isi di luar tanggung jawab percetakan)
Wartawan HARIAN BERNAS selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima/meminta imbalan apa pun dari narasumber.
dak terlepas dari konsep kepribadian yang dikemukakan Rotter (1966). Dikatakan, Locus of Control merupakan keyakinan pribadi seseorang terhadap kemampuan mengendalikan “keberhasilan” diri sendiri. Locus of control terbagi menjadi dua, yaitu lokus pengendalian internal (Internal locus of Control) yang mencirikan seseorang memiliki keyakinan bahwa mereka bertanggung jawab atas perilaku kerja mereka dalam kehidupannya. Yang lainnya Lokus Pengendalian Eksternal (External locus of Control) yang bercirikan kepribadian yang mempercayai bahwa perilaku dan keberhasilan hidup dan nasib mereka disebabkan faktor di luar diri mereka, yaitu kehidupan lingkungannya. Lantas apa kaitannya dengan fenomena di media sosial saat ini? Tutur kata, atau ucapan bernada menyalahkan orang lain atau lingkungan, sesungguhnya mencirikan kepribadian External locus of Control. Bukankah banyak yang merasa puas jika telah mengkritik atau menyalahkan orang lain, tanpa introspeksi terlebih dulu ? Tetapi sebaliknya masyarakat yang punya kepribadian Internal Locus of Control, terlebih dulu mengendalikan “inner life”, membenahi karakter, pribadi, tindak tanduk dan ucapannya terlebih dulu, sebelum melihat kesalahan orang lain. Lantaran mereka sadar bahwa kondisi lingkungan sosial adalah ranah tanggung jawabnya. Kepribadian Mandiri Bertolak dari realitas, selain sanksi berdasarkan UU No 11 Tahun 2008 ten-
tang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perlu langkah preventif semua pihak untuk menggali lebih jauh sumber “catharsis” masyarakat pengguna media sosial. Beberapa catatan perlu mendapat perhatian kita. Pertama, ungkapan tidak senonoh sesungguhnya ciri kepribadian tidak dewasa dan merupakan pelepasan syahwat agresivitas. Semakin matang kepribadian seseorang, ia memiliki kestabilan emosi untuk memilih kalimat yang patut, kendati tidak kehilangan maksud dan tujuannya. Kedua, kedewasaan pribadi terlihat dari kedaulatan menghadapi permasalahan. Mereka tidak serta merta melakukan peniruan dari orang lain sebelum mengkritisi persoalan yang terjadi. Dengan demikian, ungkapan di media sosial, sesungguhnya merupakan ajang katarsis dan banyak yang tidak perlu tanggapan serius. Ketiga, perlu adanya kajian dari perspektif budaya. Mengapa masyarakat lebih bercirikan External Locus of Control, mereka lebih suka menyalahkan orang lain, sehingga terkesan tidak berani tanggung jawab atas tindakannya. Keempat, perlu peningkatan kreativitas berpikir atau Lateral Thinking. Di mana masyarakat dituntut menyelesaikan masalah secara holistik dan komprehensif. Tengara menunjukkan adanya “penciutan nalar” kita, hingga tiap masalah diselesaikan secara sektoral. Berbagai tulisan di media sosial, sesungguhnya cermin tingkat kedewasaan pribadi dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Oleh karena itu selayaknya kita segera mengembalikan bangsa ini pada tutur kata yang pantas dan patut. ** Dibyo Soemantri Priambodo Psikolog, Mantan BOD di KS Group
Para penolak Bandara diberi kesempatan terakhir menerima uang. Tak mau uang, tetap digusur... Menkeu: korupsi bukan soal gaji, tapi mental. Masak Ibu baru tahu??
Senin Pahing, 28 November 2016
BAHAN PUBLIKASI PUBLIK HEARING PANSUS BA NOMOR 30 TAHUN 2016, TANGGAL 28 NOVEMBER 2016
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah dilaksanakan dengan berpedoman kebijakan nasional bidang pendidikan yang diselenggarakan melalui pendidikan berbasis budaya, optimalisasi potensi dan keunggulan daerah sehingga menghasilkan sumber daya manusia yangreligius, berkualitas, berbudaya dan kompetitif; b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah masih terdapat kesenjangan antar satuan pendidikan, yang harus segera diatasi agar terwujud pemerataan kualitas antar satuan pendidikan. c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan menengah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 2. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atasdan Sekolah Menengah Kejuruan. 3. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 4. Pendidikan berbasis budaya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan dengan berpedoman Sistem Pendidikan Nasional yang diperkaya dengan nilai luhur budaya. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 6. Sekolah Menengah Atas, atau yang untuk selanjutnya disebut dengan SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. 7. Sekolah Menengah Kejuruan, atau yang untuk selanjutnya disebut dengan SMK adalah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. 8. SMA/SMKnegeri adalah satuan pendidikan pedidikan menegah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 9. SMA/SMKswasta adalah satuan pendidikan pedidikan menegah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 10. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan potensi lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. 11. Unit produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan. 12. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 14. Akses pendidikan menengahadalah peluang yang terbuka dan adil bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan
untuk menempuh pendidikan menengah. 15. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan baik bantuan yang bersifat material maupun non material untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. 16. Keunggulan kompetitif daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tesebut. 17. Keunggulan komparatif daerah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya. 18. Nilai luhur adalah sifat atau hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan meliputi nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme Yogyakarta. 19. Artefak adalah karya seni dan karya lain, baik yang bersifat material maupun non material, yang sarat dengan nilai-nilai luhur, termasuk di dalamnya arsitektur fisik lokal yang kaya dengan keharmonisan, keindahan, dan kekokohan yang sekaligus mencerminkan aspek-aspek lain dari pranata sosial. 20. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. 21. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. 22. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan mata pelajaran. 23. Sikap adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan. 24. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. 25. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang untuk selanjutnya disebut dengan DPRD adalah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. 28. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 29. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan. Pasal 2 Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan untuk: a. menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan menengah yang merata dan terjangkau; b. menjamin mutu dan daya saing pendidikan menengah sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan; dan c. menjamin aktualisasi tata nilai budaya dalam pendidikan menengah. Pasal 3 Prinsip penyelenggaraan pendidikan menengah : a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, tata nilai budaya, dan kemajemukan bangsa; b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat sesuaiperkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas siswa sesuai potensi dan bakat yang dimiliki; dan e. pendidikan diselenggarakan melalui penguatan sinergi dan keterpaduan antarasek olah,keluargadanmasyarakat. Pasal 4 (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pendidikan menengah jalur pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. (2) Pendidikan menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SMA. (3) Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SMK. BAB II AKSES PENDIDIKAN MENENGAH Pasal 5 (1) Pemerintah daerah menyediakan akses layanan pendidikan menengah berupa SMA dan SMK yang berkualitas dan merata. (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan layanan pendidikan menengah. (3) Penyediaan layanan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan secara harmonis, saling menguatkan dan bersinergi. Pasal 6 (1) Pendirian, penerbitan izin, pengembangan, penggabungan, dan pembubaran/penutupan SMA dan SMK didasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta potensi ketersediaan calon siswa. (2) Proses pendirian, penerbitan izin, pengembangan, penggabungan, dan pembubaran/ penutupan SMA dan SMK dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pasal 7 (1) Dalam hal SMA dan program/kompetensikeahlian padaSMK tidak terakreditasi, Pemerintah Daerah melakukanpenggabungan atau pembubaran/penutupan. (2) Penggabungan dan pembubaran/penutupan SMA dan program/kompetensi keahlian pada SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Sekolah yang bersangkutanterlebih dahulu diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan pembenahan. b. Pembenahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dievaluasi oleh Dinas. c. Dalam halsekolahtidak memenuhi target pembenahan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas memberikan Surat Peringatan kepada sekolah yang bersangkutan, serta memberikan kesempatan pembenahan selama 6 (enam) bulan dan dievaluasi oleh Dinas. d. Dalam hal sekolahtidak memenuhi target pembenahan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur menutup/membubarkansecara permanen terhadap SMA, SMK atau program/kompetensi keahlian pada SMK yang bersangkutan. (3) Dinasmengatur/memfasilitasi siswa SMA dan SMK/program /kompetensi keahlian yang ditutup/dibubarkan untuk pindah ke sekolah lain yang relevcan.
Pasal 8 (1) Pendirian, penerbitan izin, dan pengembangan SMKharus memperhatikan potensi keunggulan kompetitif dan komparatif daerah. (2) Potensi keunggulan kompetitif dan komparatif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (1)
(2) (3)
(4)
Pasal 9 Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SMA dan SMKdari masyarakatmiskin/ kurang mampu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa. Siswa dari masyarakat miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima bantuan biaya pendidikan dengan syarat memiliki dan dapat menunjukkan dokumen resmi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, atau instansi pemerintahan lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin/tidak mampu. Sekolahmelaksanakan pendataan siswa yang miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengusulkan bantuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
Pasal 15 (1) Dalam rangka penguatan pendidikan menengah di daerah, dikembangkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. (2) Pelaksanaan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menjamin ketertiban kehadiran siswa di tempat pembelajaran; b. meningkatkan perilaku positif siswa; c. meningkatkan pencapaian kompetensi siswa; d. meningkatkan semangat belajar siswa; e. meningkatkan komunikasi antara siswa, keluarga, masyarakat dan sekolah; f. meningkatkan kepedulian dan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk kesuksesan siswa dalam mengikuti pendidikan; g. meningkatkan kepuasan keluarga dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan; h. meningkatkan semangat kerja pendidik dan tenaga kependidikan; i. mendukung iklim pembelajaran yang kondusif di dalam sekolah maupun di luar sekolah; dan/atau j. mendukung kinerja dan prestasi sekolah. Bagian Kedua Pelaksanaan Standar Pendidikan SMA Pasal 16 (1) Standar kompetensi lulusan SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (2) Standar kompetensi lulusan di SMA pada ayat (1) diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah. (1)
(2) (3)
(4)
(5)
Pasal 10 (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan menengah yang inklusif, anak berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial yang mendaftar masuk padaSMA dan SMK wajib diberi akses pendaftaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anak berkebutuhan khusus yang diterima diSMA dan SMK diberi layanan pendidikan dengan memperhatikan kondisi spesifik siswa yang bersangkutan. BAB III STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 11 (1) Standar penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah mengacu pada standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah. (2) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi; c. standar proses; d. standar penilaian pendidikan; e. standar pendidik dan tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana; g. standar pembiayaan; dan h. standar pengelolaan. (3) Keunggulan kompetitif dan komparatif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8. (4) Pemerintah daerah melakukan pengayaan ranah penyelenggaraan pendidikan menengah dengan tata nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya. Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 untuk SMA dan SMKnegeri. (2) Penyelenggara SMA dan SMKswasta bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada SMA dan SMKyang diselenggarakannya. (3) Pemerintah Daerah membantu SMA dan SMKswasta dalam rangka memenuhi standar pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (4) Pemerintah daerah melakukan pengendalian kepada SMA dan SMKnegeri dan swasta terkait dengan beban biaya pendidikan dari orang tua/ wali /keluarga siswa melalui mekanisme penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Pasal 13 Pemerintah daerah mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melalui, antara lain: a. pendirian, pengembangan, dan/atau peningkatan kapasitas SMA/SMKberbasis keunggulan kompetitif dan komparatif daerah; b. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; c. fasilitasi mobilisasi sumber daya pendukung baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat; d. optimalisasi dan peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan; e. memberikan akses dan fasilitasi dalam pembangunan dan pengelolaan unit produksi di SMK; f. penyediaan ruang pameran khusus untuk menampilkan hasil kreativitas tenaga pendidik dan siswa;dan/atau g. Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah. Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan menengah meningkatkan kualitas pengelenggaraan pendidikan menengah melalui kerjasama dengan lembaga yang menangani publikasi dan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (2) Bentuk pemanfaatan dengan lembaga yang menangani publikasi dapat dilakukan berupa siaran atau pemuatan berita untuk menampilkan antara lain: a. hasil inovasi dan kreativitas siswa; b. produk-produk karya siswa; c. prestasi siswa; d. prestasi pendidik dan tenaga kependidikan; dan e. prestasi satuan pendidikan. (3) Pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi (e-learning). b. pembuatan jaringan kerjasama antar satuan pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi. c. manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi. d. pembuatanlamanuntuk publikasi dan promosi pendidikan.
(6)
Pasal 17 Standar isi pendidikan yang dilaksanakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan muatan budaya meliputi nilai luhur, artefak, dan adat istiadat serta muatan keunggulan kompetitif dan komparatif daerah Dalam rangka mengembangkan standar isi di SMA, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain: a. pendidikan Bahasa Jawa; b. pendidikan seni budaya; c. pendidikan anti korupsi; d. pendidikan kesehatan; e. pendidikan potensi/keunggulan lokal; f. pendidikan teknologi informatika dan komunikasi; dan g. pendidikan pengembangan kepribadian. Dalam rangka memperkuat kualitas pendidikan, SMA menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler wajib berupa pendidikan kepramukaan/kepanduan. Selain ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SMA dapat menyelenggarakan ekstrakurikuler pilihan sesuai minat dan bakat siswa antara lain tentang : a. keagamaan; b. seni budaya; c. penanggulangan bencana; d. beladiri; e. Palang Merah Remaja (PMR) dan konseling kesehatan; f. pengembangan inovasi teknis; g. penulisan karya ilmiah; h. penelitian; i. olahraga; j. pecinta alam; k. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau l. bidang lain yang dibutuhkan SMA dapatmemfasilitasi siswa yang berminat untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup, melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
Pasal 18 (1) Standar proses yang dilaksanakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan tata nilai budaya. (2) Pembelajaran di SMA dilaksanakan melalui pembelajaran teori dan praktek sehingga siswa menjadi pribadi yang kuat dalam sikap, pengetahuan, keterampilan. (3) Penguasaan keterampilan bagi siswa di SMA diarahkan sampai ke penerapan ilmu pengetahuan dan karya cipta. (4) Pembelajaran di SMA dilaksanakan dengan menerapkan metode yang memperhatikan kondisi siswa masing-masing dan ketentuan kurikulum. (5) Pembelajaran muatan budaya dapat dilakukan dalam bentuk terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatanekstrakurikuler, dansebagai mata pelajaran tersendiri. Pasal 19 (1) Standar penilaian yang digunakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakuppenilaiankompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (2) Standar penilaian di SMA pada ayat (1) juga mencakup penilaian kompetensi tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah. Pasal 20 (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang digunakan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi. (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA pada ayat (1) diperkaya dengankompetensitata nilai budaya. (3) Sekolah mendorong dan memberikan kemudahan akses peningkatan kapasitas bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. (4) Sekolah dapat melibatkan akademisi dan/ atau praktisi dari luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. (5) Pemerintah daerah melaksanakan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kompetensi, dan/atau domisili pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal 21 (1) Standar sarana dan prasarana pendidikan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan berbasis budaya. (2) Sarana dan prasarana pendidikan di SMA dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan terkait dengan pengembangan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah. (3) Sarana dan prasarana pendidikan di SMA dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi. Pasal 22 (1) Standar pengelolaandi SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan pengelolaan pendidikan berbasis budaya. (2) Pengelolaan satuan pendidikan di SMA sekaligus dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang berbudaya. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 23 Standar pembiayaan di SMA mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkuat dengan kebutuhan peningkatan daya saing dan aktualisasi tata nilai budaya. Pemerintah Daerah mengatur dan mengoptimalkan penggalian dan pemanfaatan sumber dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dana tanggungjawab sosial perusahaan/kemitraan bina lingkungan, dan sumber dana lainnya yang sah dalam rangka memenuhi standar pembiayaan pendidikan di SMA. Sekolahdapat menggali sumber dana atau peran serta orang tua/wali siswa/masyarakat/sumber dana lainnya yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) melalui mekanisme rapat komite sekolah. Peran serta orang tua/wali siswa dalam pendanaan pendidikan besarannya diatur dan dikendalikan oleh Dinas.Siswa SMA yangmiskin/ kurangmampu dibebaskan atau diberi keringanan dari beban biaya pendidikan sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua/wali. Pengelolaan pembiayaan di SMA dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
(1)
(2)
(3)
(4)
Bagian Ketiga PelaksanaanStandar Pendidikan SMK Pasal 24 Standar kompetensi lulusan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan di SMK pada ayat (1) diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah. Kompetensi lulusan SMK diarahkan sampai penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan penerapan ilmu pengetahuan dan karya cipta. Kualitas lulusan SMK dibuktikan dengan lulusan yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi.
Pasal 25 (1) Standar isi pendidikan yang dilaksanakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan muatan budaya meliputi nilai luhur, artefak, dan adat istiadat serta muatan keunggulan kompetitif dan komparatif daerah. (2) Dalam rangka mengembangkan standar isi di SMK, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan program keahlian berdasar keunggulan kompetitif dan komparatif daerah dan/atau menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal. (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain: a. pendidikan Bahasa Jawa; b. pendidikan seni budaya; c. pendidikan anti korupsi; d. pendidikan kesehatan; e. pendidikan potensi/keunggulan lokal; f. pendidikan teknologi informatika dan komunikasi; dan g. pendidikan pengembangan kepribadian. (4) Dalam rangka memperkuat kualitas pendidikan, SMK menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler wajib berupa pendidikan kepramukaan/kepanduan. (5) Selain ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SMK dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler pilihan sesuai minat dan bakat siswa antara lain: a. keagamaan; b. seni budaya; c. penanggulangan bencana; d. beladiri; e. Palang Merah Remaja (PMR) dan konse-ling kesehatan; f. pengembangan inovasi teknis; g. penulisan karya ilmiah; h. penelitian; i. olahraga; j. pecinta alam; k. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau bidang lain yang dibutuhkan. (6) SMK dapat memberikan akses dan fasilitasi kepada peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Pasal26 (1) Standar proses yang dilaksanakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan tata nilai budaya. (2) Pembelajaran di SMK dilaksanakan melalui pembelajaran teori dan praktek sehingga siswa menjadi pribadi yang kuat dalam sikap, pengetahuan, keterampilan. (3) Penguasaan keterampilan bagi siswa di SMK diarahkan sampai ke penerapan ilmu pengetahuan dan karya cipta. (4) Karya cipta siswa SMK diarahkan sampai menjadi industri yang dapat dikelola melalui Unit Produksi di SMK atau bentuk lain. (5) Pembelajaran di SMK dilaksanakan dengan menerapkan metode yang memperhatikan kondisi siswa masing-masing dan ketentuan kurikulum. (6) Pembelajaran muatan budaya dapat dilakukan dalam bentuk terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan sebagai mata pelajaran tersendiri. Pasal 27 (1) Standar penilaian yang digunakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakuppenilaiankompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (2) Standar penilaian di SMK pada ayat (1) juga mencakup penilaian kompetensitata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah. Pasal 28 (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang digunakan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi. (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMK pada ayat (1) diperkaya dengankompetensitata nilai budaya. (3) Sekolah mendorong dan memberikan kemudahan akses peningkatan kapasitas bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. (4) Sekolah dapat melibatkan akademisi dan/ atau praktisi dari luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. (5) Pemerintah daerah melaksanakan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kompetensi dan/atau domisili pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal29 (1) Standar sarana dan prasarana di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan berbasis budaya dan sarana prasarana pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi. (2) SMK yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dapat turut menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain. (3) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian. (4) pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK wajib memiliki unit produksi. (5) Pengelolaan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk praktek kerja siswa sesuai standar produksi barang dan pelayanan jasa. (6) Pendirian, kepemilikan dan pengelolaan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat secara sendiri-sendiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) SMK dengan ketentuan: a. produksi barang dan layanan jasa unit produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlianyang diajarkan; dan b. semua bidang/program/kompetensikeahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya unit produksi. (7) Dalam rangka pendirian, kepemilikan dan pengelolaan unit produksi, SMK dapat bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri. Pasal30 (1) Standar pengelolaandi SMK mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tata nilai budaya. (2) Pengelolaan satuan pendidikan di SMK sekaligus dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang berbudaya. (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya serap lulusan SMK dilakukan sinergi dan kerjasama antara sekolah dengan dunia kerja dan lembaga/instansi terkait. Pasal31 (1) Standar pembiayaan di SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkuat dengan kebutuhan peningkatan daya saing dan aktualisasi tata nilai budaya. (2) Pemerintah Daerah mengatur dan mengoptimalkan penggalian dan pemanfaatan sumber dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dana tanggungjawab sosial perusahaan/kemitraan bina lingkungan, dan sumber dana lainnya yang sah dalam rangka memenuhi standar pembiayaan pendidikan di SMK. (3) Sekolah dapat menggali sumber dana atau peran serta orang tua/wali siswa/masyarakat/sumber dana lainnya yang dituangkan
dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) melalui mekanisme rapat komite sekolah. (4) Peran serta orang tua/wali siswa dalam pendanaan pendidikan besarannya diatur dan dikendalikan oleh Dinas.Siswa SMK yang tidak mampu dibebaskan atau diberi keringanan dari beban biaya pendidikan sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua/ wali. BAB IV PEMBINAAN KESISWAAN Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah dan sekolahmelaksanakan pembinaan kesiswaan melalui, antara lain: a. pemberianakses dan fasilitasi mengikuti atau menyelenggarakan kompetisi/perlombaan antar siswa berprestasi; b. penghargaan terhadap siswa berprestasi; c. penanganan siswa bermasalah; d. optimalisasi organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan organisasi-organisasi siswa lainnya; e. pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan norma; dan f. pembinaan keagamaan. (2) Pemerintah Daerah dan sekolahmenyediakan akses dan fasilitasi bagi siswa untuk mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan minat dan bakatnya. (3) Siswa yang memiliki minat dan bakat yang istimewa dikembangkan dan dibina melalui program pembinaan minat dan bakat istimewa. Pasal 33 (1) Kompetisi/perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diselenggarakan untuk: a. bidang sains dan penelitian; b. bidang seni budaya; c. bidang olahraga dan/atau d. bidang prestasi lainnya yang mendukung pengembangan diri siswa. (2) Kompetisi/perlombaan dapat berupa kompetisi tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat DIY, pengiriman tingkat nasional/internasional. Pasal 34 Pemerintah Daerah dan sekolahmemberikan penghargaan terhadap siswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b melalui, antara lain: a. pemberian beasiswa prestasi; b. pemberian akses dan fasilitasi untuk pe-ningkatan kompetensi yang didalami; c. pemberian akses dan fasilitasi untuk pertukaran pelajar tingkat daerah, nasional/internasional. d. pemberian akses dan fasilitasi untuk mengikuti kompetisi/perlombaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri; e. pemberian informasi dan rekomendasi bagi siswa untuk kemudahan: a. melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, b. bekerja; dan/atau c. berwirausaha sesuai dengan prestasi siswa. Pasal 35 (1) Siswa bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c antara lain sebagai berikut: a. melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan/atau norma hukum; b. terlibat kenakalan remaja; c. memiliki perilaku negatif; dan/atau d. memiliki masalah psikologis atau masalah lain yang mengganggu pembelajaran. (2) Dalam rangka penanganan siswa bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolahmengoptimalkan peranan guru yang membidangi bimbingan konseling dan wakil kepala sekolah yang membidangi urusan kesiswaan. (3) Penanganan siswa bermasalah, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan: a. instansi terkait yang berwenang; b. masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa; c. keluarga siswa; d. tokoh masayarakat; e. tokoh budaya; dan/atau f. tokoh agama. Pasal 36 Pemerintah Daerah dan sekolahmelaksanakan optimalisasi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hurufd dengan, antara lain: a. dukungan fasilitas dan dana untuk program dan kegiatan; b. pendidikan kepemimpinan dan kepeloporan; dan/atau c. pelibatan OSIS dalam acara-acara resmi sekolah. Pasal 37 Pemerintah Daerah dan sekolahmelaksanakan pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dengan, antara lain: a. bekerjasama dengan aparat terkait melalui tindakan preventif terhadap potensi terjadinya pelanggaran norma hukum oleh siswa; b. internalisasi tata nilai budaya Yogyakarta kepada siswa dan keluarga; c. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya; d. pembinaan terhadap sekolah sebagai kawasan tanpa rokok; e. sosialisasi tatacara pergaulan yang baik dan berbudaya, serta pencegahan pergaulan bebas yang berdampak negatif; dan f. sosialisasi tatacara dan disiplin berlalu lintas. Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah dan sekolahdapat melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f untuk para siswa. (2) Pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk, antara lain: a. fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan; b. dukungan untuk kegiatan ekstrakurikuler bertema keagamaan; dan c. dukungan bagi siswa untuk mengikuti kompetisi/perlombaan bertema keagamaan. (3) Dalam rangka pembinaan keagamaan, Pemerintah Daerah dan/atau sekolahdapat bekerjasama dengan: a. instansi Pemerintah yang berwenang dalam bidang keagamaan; b. lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keagamaan; c. tokoh agama setempat; dan d. instansi penyelenggara pendidikan keagamaan. BAB V PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU Pasal 39 (1) Pada masa awal tahun pelajaran, sekolahmenyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. (2) Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. (3) Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru ditujukan untuk: a. membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya; b. menumbuhkan motivasi, semangat serta tata cara belajar efektif; c. mengenali potensi diri siswa; d. mengembangkan perilaku positif siswa; e. mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya;dan f. menanamkan tata nilai budaya Yogyakarta. (4) Dalam pelaksanaan pengenalan ling kungan sekolah bagi siswa baru, kepala sekolah dilarang melakukan kegiatan yang bersifat perploncoan atau tindak kekerasan lainnya.
(5) Kepala sekolah yang melanggar ketentuan pada ayat (4) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. BAB VI KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 40 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap SMA dan SMKnegeri. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap SMA dan SMKnegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Pasal 41 (1) Pengelola SMA dan SMKswasta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya. (2) Pemerintah Daerah membantu memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang bekerja padaSMA dan SMKswasta. (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. BAB VII PERAN MASYARAKAT Pasal 42 Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menengah antara lain: a. turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah; b. partisipasi dalam mewujudkan sinergi antara sekolah, keuarga, dan masyarakat; c. memberikan dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah; d. mendirikan, mengembangkan, dan mengelola SMA danSMK, berdasarkan keunggulan masing-masing; e. mendukung internalisasi tata nilai budaya daerah kepada para siswa yang berasal dari luar daerah; f. menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah dan sekolahuntuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah; g. turut melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah; h. mobilisasi sumber daya pendukung pendidikan menengah; dan i. peran dalam bentuk Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah. BAB VIII PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH Pasal 43 Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah dilakukan oleh: a. Pemerintah Daerah; b. DPRD; c. Lembaga Ombudsman; d. pengawas satuan pendidikan; e. keluarga siswa; dan f. masyarakat. Pasal 44 (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan melalui Dinas danperangkat daerah yang berwenang bidang pengawasan. (2) Ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal 45 Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan melalui tatacara pengawasan pemerintahan daerah oleh DPRD sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 46 Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Lembaga Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c di daerah dilaksanakan berdasarkan tatacara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku pada lembaga Ombudsman dan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d sesuai dengan kewenangannya. Pasal 48 (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh keluarga siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e dapat dilaksanakan dengan: a. Penyampaian keluhan dan masukan langsung kepada sekolah; b. Penyampaian keluhan dan masukan kepada Dinas atauperangkat daerah bidang pengawasan; dan/atau c. Tata cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemerintah Daerah dan sekolahmenyusun standar operasional prosedur untuk penanganan keluhan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah oleh keluarga siswa. Pasal 49 (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dapat dilaksanakan dengan menggunakan jalurjalur penyampaian keluhan dan masukan yang disediakan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pendidikan dan bidang pengawasan serta tata cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemerintah Daerah dan sekolah menyusun standar operasional prosedur untuk penanganan keluhan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah oleh masyarakat. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan Gubernuryang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal Pj SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
RANI SJAMSINARSI LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (..../2016)
Senin Pahing, 28 November 2016
BAHAN PUBLIKASI PUBLIK HEARING PANSUS BA NOMOR 30 TAHUN 2016, TANGGAL 28 NOVEMBER 2016 PENJELASAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH I. UMUM Filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan pola pikir, pola sikap dan perilaku hidup berbudaya. Pendidikan menengah di DIY kedepan diarahkan pada penguatan pendidikan menengah yang berwawasan budaya, kebangsaan dan religius. Pengembangan pendidikan menengah di DIY diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing untuk mewujudkan masyarakat tertib damai dan berkemajuan. Didalam merencanakan pendidikan menengah agar memperoleh suatu kemajuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, selain permasalah yang terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, psikologis dan sosiologis juga perlu dipikirkan bagaimana pemerintah bisa mewujudkan sekolah itu menjadi taman. Ki Hajar Dewantara dahulu menyebut sekolah itu sebagai “taman”, dalam arti sekolah itu merupakan tempat bersemainya pengetahuan. Maksudnya disekolah itu bisa dirasakan oleh siswa didalam mencari ilmu dengan adanya rasa aman, nyaman tidak ada tekanan artinya menyenangkan. Pemerintah DIY membawahi lima (5) wilayah Kabupaten/Kota, dasar filosofi pembangunan Yogyakarta adalah “Hamemayu Hayuning Bawana”, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Hakekat budaya adalah hasil “cipta, karsa dan rasa”, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah di DIY, yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (internal) maupun ke luar (exsternal). Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Pusat Budaya kualitas hidup masyarakatnya perlu ditingkatkan. Pemerintah DIY mempunyai kewajiban untuk mempromosikan kelima daerah kabupaten/kota ini menjadi pusat pendidikan dan pusat budaya. Hal itu akan terwujud jika di DIY menyelenggarakan pendidikan menengah yang bermutu dan mengembangkan tiga Pilar Budaya Yoyakarta yang terdiri dari (1) Kraton, (2) Kampus, dan (3) Kampung. Adapun penjelasannya (1) Kraton, adalah tempat atau wahana kajian didalam mempelajari tentang adat istiadat dan budaya Jawa baik mengenai masalah tradisi, seni, sejarah, dan kepurbakalaan dan identik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, budaya dan mengedepankan kesantunan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. (2) Kampus, atau sekolah adalah tempat dimana para pelajar dan mahasiswa mencari ilmu dan identik dengan pembentukan intelektualitas paripurna, dan (3) Kampung, adalah tempat dimana para pelajar dan mahasiswa belajar hidup dan berkehidungan dimasyarakat tentang adat istiadat serta adabadab berkehidupan yang baik identik dengan kejujuran, kelugasan, dan keterbukaan. Dengan mengimplementasikan dari ketiga unsur inilah kemudian banyak alumni pendidikan Yogyakarta sukses dilingkungan masyarakat dan pemerintahan karena mereka mengimplementasikan sifat terbuka, lugas, jujur, santun, dan memiliki intelektual yang baik. Di sisi lain, identitas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar tak lepas dari sejarah perkembangan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, kini diterapkan secara
nasional sebagai prinsip pendidikan, yang perlu untuk terusmenerus dikembangkan dalam konteks kekinian. Sebagai kota pelajar banyak alumni perguruan tinggi Yogyakarta mendapat tempat dan sukses memimpin di masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan. Keberhasilan mereka tentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan budaya masyarakat dimana saat itu tinggal. Bagi mereka yang belajar di kota Yogyakarta secara langsung maupun tidak langsung akan melihat, merasakan dan menjalankan hidup dan kehidupan dimana mereka bertempat tinggal. Intinya implemtasi Sila Ketiga Pancasila sebagai “Persatuan Indonesia” dan Sila Kelima Pancasila sebagai “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia” sedikit banyak sudah terinternalisasi didalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Kesuksesan mereka juga hasil dari pengalaman hidup yang pernah dijalaninya saat menuntut ilmu di Yogyakarta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dengan memadukan antara cipta, rasa dan karsa. Penyelenggaraan pendidikan menengah merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota Yogyakarta beserta masyarakat. Pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, dan maju dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, hak asasi manusia, kultural, kemajemukan suku bangsa, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa khususnya budaya Jawa. Pengembangan pendidikan menengah dilakukan melalui tiga (3) cara yang berjalan bersamaan: (1) adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan ekonominya, (2) adalah meningkatkan/mengupayakan agar pelaksanaan pendidikan menengah bisa berlangsung dengan tertib dan berjalan lancar dengan mengakomodasi unsur-unsur budaya yang ada, dan (3) menjaga agar situasi dan kondisi masyarakat dalam keadaan kondusif. Yogyakarta dijuluki sebagai Kota Pelajar, Kota seni danbudaya, kota pariwisata. Julukan kota pelajar memang pantas untuk di sandang oleh Yogyakarta. Hal itunampak dari banyaknya universitas yang ada di kota ini. Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan banyaknya mahasiswa yang datang untuk belajar dari berbagai penjuru Nusantara maka pantaslah jika disebutbahwa Yogyakarta adalah sebagai “miniatur Indonesia” karena dari mahasiswa yang studi disini terdapat banyak suku yang berasal dari seluruh Nusantara. Mereka secara alamiah akan bersosialisasi, beradaptasi, bahkan ada juga yang berasimilasi kemudian menjadi penduduk Yogyakarta. Pola hidup dan kehidupan sosial masyarakat Yogyakarta saat ini sama dengan pola hidup masyarakat didaerah lain. Banyaknya pendatang akan berpengaruh pula dengan pola hidup masyarakat Yogyakarta sehingga sulit dibedakan penduduk asli daerah Yogyakarta atau masyarakat pendatang, perbedaannya biasanya bisa dilihat dari dielektika bahasa jika mereka berbicara, warna kulit, dan rambut. Pada tempat-tempat tertentu seperti dikantor-kantor biasanya masih terlihat ada yang membedakan antara yang atas dan yang bawah, namun biasanya didunia kepegawaian yang ada strukturnya, yang “berdarah biru” atau berhubungan dengan kraton memiliki posisi pada jabatan
tertentu. Kemudian untuk menunjang perekonomian masyarakat, banyak pemasukan masyarakat Yogyakarta dari hasil cocok tanam (bertani), berdagang, membuat kerajinan (seperti kerajinan wayang kulit, kerajinan perak, kerajinan ukir, keris, kerajinan anyaman dan masih banyak yang lain-lainnya). Selain itu, ada lagi pemasukan untuk masyarakat yang bersumber dari penghasilan dari objek wisata rekreasi (wisata alam, wisata pantai, wisata kota) untuk pemasukan bagi masyarakat sekitar objek wisata tersebut dan pemasukan juga bagi pemerintah Daerah. Kemudian bagi masyarakat yang hidup dilingkungan sekolah atau kampus bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penyewaan rumah kontrakan dan rumah kos untuk para pelajar dan mahasiswa. Secara substantif dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia telah meletakkan politik hukum menentukan nasib bangsa sendiri termasuk tentang pendidikan nasional. Tersusunnya UUD Tahun 1945 yang merupakan jabaran dari Pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan prestasi founding fathers yang telah mampu memberikan arahan, rumusan yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal sebuah konstitusi, yang dikenal dengan sebutan UUD NRI Tahun 1945. Arah dan cita-cita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan merupakan politik hukum, strategi dan metode negara Indonesia dalam mencapai cita-citanya yang luhur sesuai dengan sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Salah satu tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan dalam arti luas yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan pendidikan adalah salah satu dari tujuan mencerdaskan.Pasal 31 dan Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang terkait dengan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan menengah telah dijabarkan dalam peraturan perundangundangan sebagaimana berlaku saat ini. Tingkatan regulasi yang mengatur tentang pendidikan menengah dari tingkat nasional antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan di tingkat daerah adalah Perdaturan Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan berubah pula pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan menengah. Dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam hal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bidang Pendidikan, Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Menengah, Pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dan muatan local pendidikan khusus, pemindahan Pendidik dan Tenaga kependidikan, penerbitan izin pendidikan menengah, pembinaan bahasa dan sastra. Salah satu alasan pembenar mengapa pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi karena adanya kesenjangan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdapat 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota. Kesenjangan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan Kualitas, sarana dan prasarana, persebaran guru, kesejahteraan guru, terdapatnya aturan kuota. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan wajib
bagi setiap daerah menjabarkan materi muatan pasal-pasal Undang-Undang tersebut ke dalam peraturan daerah (Perda) yang bersifat imlementatif, sehingga bisa dilaksanakan di tingkat daerah. Amanat Undang-Undang tersebut ada 13 point, dari ke 13 tersebut salah satunya adalah pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional yaitu Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah wajib segera menetapkan sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan menengah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, hak dan kepastian hukum pengaturan pendidikan di DIY. Peraturan Daerah tersebut akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di DIY. Pendidikan menengah merupakan hal yang penting dan urgen sehingga dihindari terjadi kekosongan hukum, suaya tidak berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelangaran terhadap yang berkompeten dengan pendidikan menengah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Tata nilai budaya dalam pendidikan mencakup nilai luhur, artefak, dan adat istiadat, dengan deskripsi sebagai berikut: 1. Nilai luhur, mencakup nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme. Nilai-nilai tersebut terumuskan dalam berbagai ungkapan, di antaranya adalah: hamemayu hayuning bawana, golong-gilig, sawiji, greget,sengguh, ora mingkuh, dan butir nilai-nilai luhur yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.Nilai luhur budaya bersumber dari : agama, Pancasila, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengalaman kehidupan. 2. Artefak, berupa karya seni dan karya lain yang sarat dengan nilai-nilai luhur, termasuk di dalamnya arsitektur fisik lokal yang kaya dengan keharmonisan, keindahan, kekokohan (joglo tahan gempa) yang sekaligus mencerminkan aspek-aspek lain dari pranata sosial. Secara garis besar artefak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis karya seni-budaya berikut. a. sastra; b. seni pertunjukan; c. seni lukis; d. seni kriya; e. busana; f. arsitektur; g. boga; dan h. olahraga/permainan. 3. Adat istiadat Adat/kebiasaan dan berbagai perilaku masyarakat di berbagai bidang kehidupan pribadi, kelompok, dan komunitas dalam kondisi kemajemukan yang juga mencerminkan nilai-nilai luhur, sebagai contoh: gotong-royong, kepemimpinan, dan pola asuh. Secara umum adat/kebiasaan mencakup : a. Bidang sosial-budaya, yang mencerminkan jatidiri. b. Bidang ekonomi, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. c. Bidang politik, yang berkaitan dengan penataan sistem kekuasaan. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Potensi keunggulan kompetitif dan komparatif daerah dapat
berupa: a. batik; b. industri kreatif; c. teknologi dan pengolahan pangan; d. desain; e. pariwisata dan kebudayaan; f. kedirgantaraan; g. teknologi informatika dan komunikasi; h. otomotif; i. kelautan dan perikanan; j. agribisnis/agrowisata; dan k. lain-lain sektor yang berkembang. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh dokumen resmi pada ayat ini adalah Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Salah satu bentuk kerjasama antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri yang dilaksanakan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan program kemitraan bina lingkungan perusahaan di daerah, atau bentuk lain yang sah. Unit Produksi/ Teaching factory sebagaimana dimaksud pada huruf eatau Pabrik dalam sekolah adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan; Pola Pengelolaan Keuangan teaching factoryadalah pola pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh institusi pendidikan dan/atau lembaga pelatihan dengan menerapkan praktisi praktik bisnis yang sehat, transparan dan akuntabel, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya; Bentuk-bentuk kegiatan teaching factorydapat berupa: 1. Pembelajaran berbasis proses produksi barang; 2. Pembelajaran berbasis pelayanan jasa; Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pendidikan pengembangan kepribadian” sebagaimana dimaksud pada huruf g ditujukan untuk pengembangan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengeksplorasi dan memahami potensi diri pribadi dan bertindak/bertingkah laku berdasarkan pemahaman tersebut, sebagai hasil dari eksplorasi potensi yang dilakukan. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, kehendak, motivasi, sifat, keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, dan menghargai diri. Pendidikan untuk meraih kecerdasan intrapersonal ini dapat diwujudkan dan diterapkan dalam bentuk pendidikan, misalnya mengenai cara belajar yang efektif, cara mengelola emosi pribadi, cara membentuk pola pikir, dan lain-lain. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk mengeksplorasi, membangun pengertian dan membedakan suasana hati, kehendak, motivasi dan perasaan orang lain di
sekitarnya, yang meliputi sensitivitas terhadap ekspresi wajah, suara, maupun gerak isyarat tertentu yang ditampilkan oleh orang lain di sekitarnya. Individu yang memiliki kemampuan tinggi pada kecerdasan ini dapat memahami orang lain, sering menjadi pemimpin diantara temantemannya, mengorganisasi dan berkomunikasi dengan tepat. Pendidikan kecerdasan ini bisa diejawantahkan dalam pendidikan kepemimpinan, organisasi, dan pergaulan sehari-hari. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Ekstrakurikuler seni budaya, antara lain adalah wayang kulit, gamelan/karawitan, tari tradisional. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “pendidikan kecakapan hidup” adalah pendidikan motivasi serta informasi untuk bekerja dan/atau berwirausaha setelah sekolah. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya adalah sarana dan prasarana pembelajaran nilai luhur, artefak, dan adat istiadat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Pengelolaan di SMA yang mewujudkan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah perlu diwujudkan pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk di antaranya adalah: a. menjadikan pakaian tradisional Yogyakarta sebagai pakaian seragam sekolahpada hari/momen tertentu yang mempunyai nilai khusus bagi sekolah atau daerah; b. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya di sekolah; dan c. penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari di sekolahpada komunikasi informal di luar jam pelajaran. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah penentuan standar biaya/ cost per unit untuk menentukan kebutuhan ideal pembiayaan/pendanaan pendidikan secara transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan tidak terkecuali adalah: a. Pendidik/guru; b. Tenaga kependidikan; c. Keluarga/wali siswa; d. Pengelola satuan pendidikan; e. Tokoh masyarakat daerah; dan f. Lembaga-lembaga pemerhati pendidikan; Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pendidikan pengembangan kepribadian” sebagaimana dimaksud pada huruf g ditujukan untuk pengembangan kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal.
potensi yang dilakukan. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, kehendak, motivasi, sifat, keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri, dan menghargai diri. Pendidikan untuk meraih kecerdasan intrapersonal ini dapat diwujudkan dan diterapkan dalam bentuk pendidikan, misalnya mengenai cara belajar yang efektif, cara mengelola emosi pribadi, cara membentuk pola pikir, dan lain-lain. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk mengeksplorasi, membangun pengertian dan membedakan suasana hati, kehendak, motivasi dan perasaan orang lain di sekitarnya, yang meliputi sensitivitas terhadap ekspresi wajah, suara, maupun gerak isyarat tertentu yang ditampilkan oleh orang lain di sekitarnya. Individu yang memiliki kemampuan tinggi pada kecerdasan ini dapat memahami orang lain, sering menjadi pemimpin diantara temantemannya, mengorganisasi dan berkomunikasi dengan tepat. Pendidikan kecerdasan ini bisa diejawantahkan dalam pendidikan kepemimpinan, organisasi, dan pergaulan sehari-hari. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Ekstrakurikuler seni budaya, antara lain adalah wayang kulit, gamelan/karawitan, tari tradisional. Ayat (6) Cukup jelas.. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Upaya pemenuhan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan juga ditujukan untuk pemenuhan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer atau guru tidak tetap yang bekerja pada satuan pendidikan menengah negeri, baik yang diangkat oleh Bupati, Kepala perangkat daerah bidang pendidikan Kabupaten/Kota maupun kepala sekolah. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas.
Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengeksplorasi dan memahami potensi diri pribadi dan bertindak/bertingkah laku berdasarkan pemahaman terse
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
but, sebagai hasil dari eksplorasi
Senin Pahing, 28 November 2016
Porseni Ajang Kebersamaan BUMN JAKARTA, BERNAS-Menteri BUMN Rini M Soemarno, Minggu (27/11) di Jakarta, membuka Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) BUMN 2016 yang diikuti 120 perusahaan milik negara. "Dengan semangat kebersamaan, Porseni BUMN 2016 ini dibuka. Mari junjung sportivitas untuk menanamkan semangat sinergi antarperusahaan agar mampu memberikan kontribusi positif bagi masing-masing BUMN dan bagi Indonesia," kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta. Prosesi pembukaan Porseni 2016 dimulai dengan gerak jalan santai dari Kantor Kementerian BUMN Jalan Merdeka Selatan menyusuri Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia dan kembali ke Kantor Kementerian BUMN. Didampingi para Deputi Menteri BUMN, direksi, komisaris dan karyawan dan kontingen Porseni BUMN 2016, atlet berkebutuhan khusus, Rini tampak membaur dengan sekitar 1.000 orang peserta.
Tampak sejumlah petinggi BUMN antara lain, Dirut Pertamina Dwi Sutjipto, Dirut PLN Sofyan Basir, Dirut Bank BRI Asmawi Syam, Dirut Garuda Indonesia Arif Wibowo, Dirut AP II Muhammad Awaluddin, Dirut Pegadaian Riswinandi. Dengan tema "Semangat Sang Juara Menjunjung Sportivitas dan Prestasi", di sepanjang rute jalan sehat itu, Rini berhenti di lima "stand" BUMN yang disesuaikan dengan kedeputian di Kementerian BUMN. Pembukaan Porseni BUMN 2016 kali ini, dibalut nuansa Betawi dengan suguhan kesenian tradisi Palang Pintu, pencak silat, berbalas pantun, tanjidor, dan kesenian daerah lainya seperti tari Sisingaan dan tari Kecak Bali, serta marching band. Puncak acara pembukaan ditandai dengan sambutan Menteri BUMN Rini Soemarno yang dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine bersama-sama dengan direksi dan komisaris BUMN di pangung bagian depan halaman Kementerian BUMN. (ant)
SAMARINDA, BERNAS -- Tim anggar Kalimantan Timur meraih satu medali emas dan dua perunggu pada kejurnas anggar kadet dan pra-kadet 2016 di Jakarta. Ketua Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Kaltim Muslimin ketika dihubungi dari Samarinda, Minggu (27/11), mengatakan medali emas Kaltim diraih oleh Anissa di kategori degen putri, sedangkan dua perunggu diraih oleh Gaby Novita dan Daus di kategori sabel putri dan degen putra. "Sebenarnya Gaby yang kami andalkan meraih emas, namun dia harus menyerah di laga final, untungnya Anisa bisa konsisten tampil bagus dan bisa meraih emas," jelas Muslimin. Ia mengatakan raihan tiga medali di ajang kejurnas tersebut menurut Muslimin memang bukan prestasi terbaik bagi tim Kaltim, namun Ia tetap mensyukuri mengingat persiapan atlet untuk kejurnas tahun ini memang cukup mepet. "Praktis hanya beberapa
hari kami melakukan persiapan, karena fokus utama kami sebenarnya di kejurnas PPLP, dan saat itu kami bisa meraih juara umum,"jelasnya. Hal positif dari hasil kejurnas kadet dan pra-kadet ini, dikatakan Muslimin bahwa regenerasi anggar Kaltim tetap berjalan dengan baik, dan para atlet bisa mengasah kemampuan mereka di event tingkat nasional. Ia menambahkan sejumlah atlet mulai terlihat bakat dan kemampuannya, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan bisa menggantikan peran atlet senior di berbagai even, seperti halnya untuk PON XX 2020 di Papua. "Kejurnas tahun ini sebenarnya untuk data base bagi PB IKASI dalam rangka menentukan atlet untuk PON Remaja ke II, sayangnya PON Remaja tersebut batal diselenggarakan, tapi bagi kami tidak menjadi soal, karena kami sudah punya gambaran atlet untuk even-even berikutnya,"tegasnya. (ant)
Owi/Butet Berjaya di Hongkong
JAKARTA, BERNAS-- Atlet bulu tangkis ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, atau akrab disapa Owi/Butet, berhasil meraih gelar ketiga dalam turnamen tingkat superseries di Hong Kong setelah mengalahkan sesama atlet Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). "Ini adalah hasil luar biasa. Kami masih mampu membuktikan prestasi kami dengan kemenangan ini setelah mendapatkan medali emas Olimpiade Rio 2016 dan Tiongkok Terbuka 2016," kata Liliyana setelah bermain di Kowloon, Hong Kong, seperti tercantum dalam situs
resmi PP PBSI yang dipantau di Jakarta, Minggu (27/11). Pasangan Owi/Butet meraih gelar ketiga mereka dengan menaklukkan pasangan Praveen Jordan/Debby Susanto 21-19, 21-17 pada putaran final Hong Kong Terbuka 2016 selama 42 menit. Gelar di Hong Kong itu merupakan gelar ketiga Owi/Butet dalam turnamen superseries setelah Malaysia Terbuka 2016 dan Tiongkok Terbuka 2016. Butet mengatakan kunci kemenangannya di Hong Kong adalah bermain fokus untuk meraih satu-demi-satu poin. "Kami juga menjaga komunikasi
selama bermain di lapangan. Kami punya bekal kepercayaan diri setelah mendapatkan medali emas Olimpiade," ujar Butet. Sementara, Owi mengaku masih haus prestasi meskipun telah meraih tiga gelar superseries dan medali emas Olimpiade. "Kami sangat bersyukur karena permainan kami dapat keluar maksimal hari ini," kata Owi. Kemenangan di Hong Kong itu sekaligus menjadi kemenangan Owi/Butet yang keempat atas pasangan pelapisnya di sektor ganda campuran pelatnas PBSI itu. Sebelumnya, Owi/Butet mencetak
kemenangan atas Praveen/Debby pada turnamen Korea Terbuka 2015, Indonesian Masters 2015, dan Olimpiade Rio 2016. Pada Hong Kong Terbuka 2016, Indonesia meraih satu gelar pada nomor ganda campuran. Hasil itu lebih baik dibanding pencapaian wakil-wakil Merah-Putih pada Hong Kong Terbuka 2015. Pemain-pemain Indonesia hanya mencapai putaran semifinal pada Hong Kong Terbuka 2015 yaitu Anthony Sinisuka Ginting, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, dan Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari. (ant)
Kaltim Raih Emas Kejurnas Kadet
DEWI FAJRIANI/ANTARA
LEPASKAN TENDANGAN--Karateka Jepang Miyahara Miho (kanan) melepaskan tendangan ke arah karateka Malaysia Chandran Shamalarani (kiri) pada pertandingan final U21 kumite putri di bawah 50 kilogram kejuaraan Asian Karate-do Federation ( AKF) Championship ke 15, di Celebes Converention Centre (CCC), Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (27/11). Miyahara Miho menang atas lawannya Chandran Shamalarani dengan skor 4-0.
Jepang Juara Umum Karate Asia MAKASSAR, BERNAS -- Tim karate Jepang yang sejak awal tampil dominan dipastikan keluar sebagai juara umum Kejuaraan Asia Karate-Do Federation (AKF) "15th AKF Championship 2016" di Celebes Convention Centre (CCC) Makassar, Sulawesi Selatan, 25-27 November 2016. Panitia Kejuaraan Asia AKF, Prof Muzakkir di Makassar, Minggu (27/11), mengatakan kontingen negeri matahari terbit itu tampil sebagai yang terbaik setelah mampu mengumpulkan 20 medali emas, tiga perak dan delapan perunggu dalam ajang tersebut. "Jepang unggul jauh dari Iran yang
menempati posisi kedua dengan perolehan enam medali emas, empat perak dan 15 perunggu," katanya. Untuk perolehan medali emas Jepang sendiri masing-masing dipersembahkan Motimoto Rina (kata putri cadet), Finada Aoi (kata putra cadet), Hosoi Hana (kumite putri cadet -47kg), Fujita Ruri (kumite putri cadet -54kg). Selanjutnya Sakai Kenta (kumite putra cadet -52kg), Nakamura Kotaro (kumite putra cadet -63kg), Ishibashi Saori (kata putri junior), Yamanakka Hozomi (kata putra junior), Fukigami Mami (kumite putri junior -53kg), serta Kimura Kanon (kumite putri junior -48kg), serta
Taniguchi Akimichi yang turun di kumite putra cadet -57kg. Sementara pada hari kedua (26/11), kembali merebut enam medali emas masing-masing melalui Horiba Yuhei (kata perorangan putra U-21), Ugai Mizuki (kata perorangan putri U-21), Ikezawa Kai pada kategori kumite perorangan putra -61kg junior. Berikutnya Kozaki Yugo (kumite perorangan puutra -68kg junior), Sakiyama Y (kumite perorangan putra -76kg junior), Shimada R yang berlaga di kategori kumite perorangan putra kelas +76kg junior. Serta dihari ketiga atau terakhir yang diraih Ugai Mizuki (kata peroranga
Johny Hendarta Pimpin Hapkido DIY JOGJA, BERNAS -- Johny Hendarta dilantik Master V Yoyok Suryadi menjadi Ketua Umum Pengda Hapkido DIY masa bakti 2014-2018 di Hotel Horison Gowongan Yogyakarta, Sabtu (25/11) siang. Selain Johny Hendarta, dalam kesempatan itu sekaligus dilantik pula sembilan anggota pengurus lainnya untuk melanjutkan kepengurusan di bawah Ketua Umum organisasi olahraga bela diri asal Korea tersebut, Yudhistira karena sudah tidak lagi berdomisili di DIY. “Sesuai AD/ART kami (Hapkido Indonesia) jika Ketua Umum atau pengurus lainnya tidak bisa aktif lagi karena pindah domisili atau sebab lainnya maka setelah enam bulan akan dilakukan reshuffle,� jelas Master V Yoyok Suryadi mewakili Ketua Umum PP Hapkido Indonesia, GBPH H Prabukusumo. Begitu pula pergantian pengurus kali ini, menurut Yoyok dilakukan karena ketua lama mengundurkan diri setelah berpindah domisili dan menetap di Jakarta. Sebagaimana harapan GBPH H Prabukusumo yang dibacakan Founder Hapkido Indonesia, V Yoyok Suryadi,
keberadaan dan aktivitas Pengda Hapkido DIY sangat penting karena merupakan barometer bagi kemajuan dan perkembangan olahraga bela diri tersebut. Dengan ditunjuknya kepengurusan yang baru, lanjutnya, diharapkan Hapkido DIY kembali dapat menjalankani roda organisasi secara sehat. Hal itu penting karena Hapkido Indonesia saat ini sudah berkembang di 25 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua. Ketua Umum Pengda Hapkido DIY, Johny Hendarta menambahkan, dalam waktu dekat akan dibentuk pula organisasi Hapkido tingkat Kabupaten dan Kota se-DIY. Sebagai pengurus baru, lanjut Johny, pembinaan atlet usia muda akan menjadi program kerja pengurus selanjutnya dalam dua tahun ke depan, termasuk menyiapkan Kejurda dan Kejurnas Hapkido yang dijadwalkan digelar di Yogyakarta tahun 2017 depan. Selain itu, DIY juga menjadi tempat pemusatan latihan untuk menghadapi Kejuaran Dunia Hapkido di Adelaide Australia pertengahan tahun 2017 mendatang. Sementara itu, setelah pe-
ROB SUMIARNO/HARIAN BERNAS
TERIMA BENDERA--Johny Hendarta menerima bendera Pengda Hapkido DIY dari Master V Yoyok Suryadi di Hotel Horison Gowongan Yogykarta, Sabtu (25/11) siang.
lantikan dilakukan pula Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Geup Hapkido Periode ke-4 tahun 2016 yang diikuti 56 peserta dari 7 dojang serta pelantikan sabuk hitam baru yang mengikuti UKT DAN Hapkido, 19- 20 November lalu di Kaliurang. (rob) Susunan Pengda Hapkido
DIY 2014-2018 yang dilantik, terdiri atas Ketua Umum, Johny Hendarta, Sekretaris Rizchy Amelia Wulandari, Bemdahara, Gunawan Surya Lesmana, Wakil Ketua Bidang Teknik, Daniel Dani Harsono, Komisi Kenaikan Tingkat, Heribertus Henta Nooristyanto,
Komisi Kepelatihan, Alexander Indra Adhyaksa, Komisi Pertandingan, Nurrifa Ardian Tanjung, Komisi Perwasitan, Eka Swartana, Komisi Cabang dan Keanggotaan, Edy Nugroho dan Honorius Nugroho, Wakil Ketua Bidang Dana dan Usaha, Edy Setiawan. (rob)
putra U-21) serta Miyahara yang tampil di kumite perorangan putri -50kg U-21. Sementara untuk Indonesia sendiri harus puas diposisi ketiga dengan perolehan dua medali emas, tujuh perak dan 12 perunggu. Posisi Indonesia sedikit lebih baik dari Arab Saudi yang menempati posisi empat dengan perolehan dua emas, empat perak dan lima perunggu. "Selanjutnya masing-masing ditempati Vietnam ( peringkat V dengan raihan 2,2,3), Malaysia (1,6,2), Kazakhstan (1,2,5), Thailand (1,1,2), serta Usbekistan diposisi selanjutnya dengan satu emas dan empat perunggu, "ujarnya. (ant)
Pengprov KKI Cari Bibit Atlet SURABAYA, BERNAS-Pengurus Provinsi Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) mencari bibit atlet andalan Jawa Timur dengan menggelar seleksi internal melalui kejuaraan daerah bertajuk "Nawardi Cup I". "Tujuannya mencari atlet yang dipersiapkan untuk Jatim di masa mendatang, terlebih dari daerah-daerah akan ditemukan bibit," ujar Ketua Pengprov KKI Jawa Timur Ahmad Nawardi di sela pembukaan di Gedung Dojo KONI Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (27/11). Nantinya, juara pada ajang ini akan diikutkan pada kejuaraan yang digelar oleh Federasi Karate-Do (Forki) maupun kejuaraan nasional (kejurnas) umum lainnya. "Kami seleksi atlet di seluruh cabang sebelum menuju ke kejuaraan lain. Juaranya akan diikutkan pada kejuaraan lainnya," ucapnya. Senator DPD RI tersebut juga mengatakan ajang ini sekaligus sebagai upaya pengaderan atlet-atlet karate untuk menjadi juara nasional maupun
internasional. "Harapannya, 5-10 tahun ke depan Jatim memiliki atlet yang mampu berbicara di ajang dalam maupun luar negeri," kata mantan politisi PKB tersebut. Sementara itu, KKI Jatim juga memperkenalkan perguruan karate baru ke masyarakat dengan program melatih anakanak yatim piatu mendalami dunia karate. Ia berpendapat, pelatihan karate bagi anak yatim piatu merupakan program kerja pengprov KKI Jatim dalam memasyarakatkan KKI dan sekaligus mencari bibit-bibit atlet di daerah. "Ini sudah kami mulai di cabang-cabang. Saya juga sudah minta seluruh pengcab untuk mengirim data-data atlet di daerahnya yang berprestasi untuk bisa dibina oleh KKI Jatim," ujarnya. Progam kerja lainnya, lanjut dia, pelatihan karate singkat kepada wanita muda karir setiap sepekan sekali dengan harapan mampu melindungi diri dari kekerasan serta kejahatan. (ant)
Dengan Biaya Rp. 75.000,- ( 5x Muat) Ukuran 1 kolom x 30 mm Hubungi Bagian Iklan : 0274 - 2922121, 2922323
Baja Ringan
Bengkel
Obat Mata
Kursus
Mobil Dijual
BANGUN BAJA PERKASA
Bengkel Las BAJA RINGAN GARANSI 10 TAHUN FREE UKUR dan KONSULTASI
0811251331
Melayani Pemasangan & Pemesanan - KANOPI - FOLDING GATE - ROLLING DOOR - KUSEN ALUMUNIUM - PAGAR/PINTU - ETALASE - DLL.
Jl. Wonosari Km. 17 (Barat Kec. Polsek Patuk) Jl. Wonosari Km. 7 (Perempatan Wiyoro)
Baja Ringan Bergaransi
www.bajaringanjogja.com Ph. 0818 0273 6799 Pin 5399A94B
Mobil Dijual
Baja Ringan
Rental
Umroh
Hubungi: 0821 2542 6549 Kunjungi website www.bangunbajaperkasa.com
Umroh Yayasan Aldania Jl. Babaran No. 41 Yogyakarta Izin Kemenag RI Umrah D 133/2015 Haji Khusus D 82/2013
09 Hari Rp. 22.750.000,12 Hari Rp. 24.500.000,Fasilitas Hotel Bintang 3 *** Pelayanan di Ruang Tunggu VIP Blue Sky- Harga sudah dari Yogya Jakarta - Jeddah - PP Pendaftaran ditutup 1 Januari 2017
Jawa Asli Ayam
Telur Ayam Kampung & Bebek
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 7,6 Utara Hyatt Yogya Telp. 0274 - 887 809 Jl. Gedongkuning Selatan No. 200 Yk Telp. 0274 - 4439125 - 081 741 054 56 Jam Buka : 11 Siang - 12 Malam
Mobil Dijual Ulama: KH. Drs. Asyhari ABTA, M.Pd.I dan KH. Drs. Lutfi Hamid, M.Ag. Pimpinan: drg. H. Ircham Machfoedz, MS dan H. Dekar Urumsah, SE, M.Com, Ph.D
Hubungi: Nia: 085228927919
Cuma Rp. 75.000,- 5 x Muat Hubungi 0274 . 292 2121
Bakmi Kampoeng Bakmi Khas Jogja
Kampung
PROMO UMROH FEBRUARI 2017
Bisnis Anda Semakin Eksis Beriklan Disini Cuma Rp. 75.000,5 X Muat Hubungi : 0274. 292 2323
Bakmi
Cuma Rp. 75.000,- 5 x Muat Hubungi 0274 . 292 2121
Senin Pahing, 28 November 2016
Kapolri : Sinyalemen Makar Dialamatkan untuk Pendompleng
JAKARTA, BERNAS - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan sinyalemen makar ditujukan kepada pihak yang mendompleng aksi dilakukan umat Islam, bukan kepada peserta aksi yang menuntut proses hukum terhadap Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). “Saya tidak pernah sekali pun menuduh pengunjuk rasa dalam aksi tersebut makar,” katanya, saat menghadiri silaturahmi dan sarapan pagi bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus NU dari tingkat provinsi hingga kelurahan se-Jakarta, di Gedung PBNU, Jakarta, Minggu (27/11). Menurut Tito, Polri menengarai ada kelompok-kelompok pendompleng
yang membawa agenda sendiri pada saat demo 4 November lalu, di luar tuntutan dugaan penistaan agama oleh Ahok, seperti pendirian khilafah dan menggulingkan presiden yang sah. Bahkan, lanjutnya, ditengarai ada kelompok yang ingin membuat teror dan kekacauan, sehingga pihaknya saat itu juga menyiagakan Densus 88 untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tak diinginkan. Hal itu, kata dia, juga sudah dikomunikasikan dengan pemimpin Gerakan Pengawal Fatwa MUI selaku penanggung jawab aksi, di antaranya Habib Rizieq Shihab. Tito pun menolak anggapan bahwa dia tidak mengizinkan orang berunjuk
rasa, termasuk terkait rencana aksi 2 Desember. Namun, ia mengimbau agar aksi tidak dilakukan di jalan protokol yang bisa merugikan orang lain. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dalam pidatonya mengatakan hari-hari ini bangsa Indonesia sedang menghadapi banyak hal yang di permukaan tampak sebagai kebenaran, namun hakikatnya belum tentu demikian. Begitu banyak kebenaran diucapkan, tapi yang dikehendaki sesungguhnya adalah kebatilan, kata Said Aqil, di hadapan ratusan orang yang hadir dalam acara itu. “Betapa banyak orang mengaku dan mengatasnamakan Islam, namun kita justru melihat adanya gejala ‘ismun bi
laa musammaa’, yakni gejala adanya perbedaaan antara nama dan yang dinamai. Simbol memang penting, tapi perjuangan yang hanya bersifat simbolik jelas menyesatkan,” katanya lagi. Sekjen PSNU Pagar Nusa M Nabil Harun selaku panitia membantah acara itu digelar sebagai persiapan menghadapi rencana aksi umat Islam 2 Desember. Menurut dia, acara itu digelar sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi PBNU dengan pengurus di tingkat akar rumput yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Acara sejenis juga akan dilaksanakan di daerah lain. Ini memang baru pertama kali digelar,” katanya pula.(ant)
Peneliti Dukung Pemerintah Bubarkan Ormas Radikal JOGJA, BERNAS - Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadjir Darwin menyatakan dukungan terhadap usulan pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) radikal yang acap kali meresahkan masyarakat. “Usulan pembubaran ormas radikal di Indonesia merupakan tuntutan yang masuk akal,” ujar dia saat dihubungi dari Yogyakarta, Minggu (27/11).
Menurut dia, ini saatnya organisasiorganisasi Islam moderat untuk bersatu guna meredam perkembangan gerakan Islam radikal di Indonesia. “Kita berharap Muhammadiyah juga menyikapi hal ini secara sama, seperti yang dicanangkan oleh PBNU. Kita perlu belajar dari Timur Tengah,” katanya. Merebaknya radikalisme di kawasan itu, kata dia, yang direpresentasikan oleh ISIS, telah memporak-
Penyuap Dewie Limpo Meninggal Dunia
JAKARTA, BERNAS Mantan Kepala Dinas ESDM kabupaten Deiyai, Papua, Irenius Adii yang menjadi terpindana kasus tindak pidana korupsi pemberian suap kepada mantan anggota DPR Komisi VII fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo, meninggal dunia. “Benar meninggal kemarin sore sekitar pukul 18.00 dan oleh keluarga rencananya dibawa ke tempat kelahiran beliau di kabupaten Deiyai Papua,” kata pengacara Irenius, Iwan Gunawa saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/11). Irenius divonis 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta dengan
kurungan pengganti denda selama 3 bulan pada 23 Maret 2016 lalu. Pasca vonis, Irenius menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Bandung. Pria kelahiran 19 Mei 1963 itu dinilai terbukti menyuap Dewie Yasin Limpo sebanyak 177.700 dolar Singapura agar meloloskan proposal usulan bantuan dana pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai tahun 2015. Menurut Iwan, Irenius memang sudah mengidap sakit sejak lama. “Sakitnya sudah lama, bulan lalu memang pernah diopname bahkan sempat tidak sadar karena sakitnya,” ungkap Iwan. (ant)
Pesawat TNI AL Tergelincir
JAKARTA, BERNAS Pesawat Cassa U-623 milik TNI Angkatan Laut tergelincir setelah gagal landing di landasan pacu Lanud Leo Watimena, Kabupaten Pulau Morotai, Minggu (27/11), sekitar pukul 09.45 WITA. Kadispenal Laksmana Pertama TNI Gig Jonias di Jakarta, Minggu siang, membenarkan telah terjadi kecelakaan yang dialami Pesawat Cassa U-623 TNI AL di Pulau Morotai. Ia menjelaskan awal terjadi kecelakaan Pesawat Cassa U- 623 dari Manado menuju Morotai dengan membawa rombongan tim Kolat dalam rangka pelaksanaan Uji Trampil Latihan P1 (Pangkalan 1) & P2 (Pangkalan 2). “Pesawat hampir sampai
Morotai tapi gagal landing di landasan pacu Bandara Lanud Leo Watimena Kabupaten Pulau Morotai,” tuturnya. Ia menambahkan seluruh penumpang selamat dan saat ini dalam proses penanganan tim kesehatan Lanud dan Lanal Morotai. “Semua penumpang selamat dan dalam penangangan tim kesehatan,” katanya. Dari informasi yang dihimpun, pesawat dengan pilot Lettu Laut (P) M Khasir itu membawa lima kru dan sembilan penumpang. Pesawat tersebut rusak bagian sayap sebelah kanan sebelum stall saat akan landing, kemudian berusaha akan naik kembali, namun gagal hingga akhirnya terhempas keluar landasan.(ant)
porandakan negara-negara di Timur Tengah seperti Syria atau Irak. Karena itu, hal yang sama jangan sampai terjadi di Indonesia. Karena itu sejak awal, bibit-bibit radikalisme harus segera dipatahkan, agak tidak menyebar lebih luas lagi. Ia menjelaskan, demo 411 yang lalu telah dijadikan oleh ormas radikal sebagai panggung politik untuk meraih simpati umat Islam dan sekaligus untuk mencapai tujuan politik mereka.
“Panggung ini mau mereka gunakan untuk menegakkan kembali dalam rencana demo mereka 2 Desember mendatang. Jangan dibiarkan hal demikian terjadi,” terang Muhadjir. Sebelumnya, Ketua PBNU mendorong pemerintah untuk segera membubarkan ormas radikal, baik yang berasal dari ormas Islam maupun ormas Kristen. (ant)
PPP DIY partai, satgas, dan laskar-laskar, telah bertekad selalu berada dalam satu komando di bawah Ketua DPW PPP DIY, Syukri Fadholi. “Apa yang diamanatkan pak Syukri, kita sami’na wa’atokna,” katanya. Fakhruddin juga menyebutkan besarnya peran Syukri Fadholi dalam dukungan beberapa partai kepada pasangan HS-HP. Karena itu tidak ada keraguan bagi warga PPP Kota Yogyakarta untuk memilih paslon yang khas mengenakan baju lurik, tersebut. “Warga PPP itu sudah cerdas, pasti memilih walikota yang terbukti mau bekerja membangun Jogja,” katanya. Syukri Fadholi dalam amanat konsolidasi menyatakan bahwa PPP selalu istiqomah untuk melakukan amar makruf nahi munkar, termasuk dengan mendukung paslon HS-HP. Tokoh yang berdomisili di Kauman itu menyebutkan bahwa Haryadi Suyuti telah melakukan kontrak politik dengan PPP jika terpilih lagi menjadi walikota. “Pertama, akan melaksanakan dan menegakkan clean government. Kedua, akan menata birokrasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehingga beretika dan religius. Ketiga, melaksanakan ketertiban umum dengan memberantas kemaksiatan termasuk peredaran narkoba, miras serta akan menertibkan berbagai hiburan yang tidak sesuai dengan etika moral dan budaya masyarakat Yogyakarta. Keempat, akan membentuk pemerintahan yang berorientasi kepada masyarakat banyak dan khususnya kepada
masyarakat ekonomi lemah,” paparnya. Dalam acara konsolidasi yang penuh dengan teriakan takbir itu, mantan Wakil Walikota periode pertama Walikota Herry Zudianto tersebut mengaskan dukungan PPP kepada HS-HP sudah final. “Paslon inilah yang terbaik diantara yang ada, dan PPP harus ikut berjuang memenangkannya. Oleh karena itu seluruh jajaran pengurus, anggota fraksi, satgas dan laskar-laskar harus mengikuti keputusan partai,” tegas Syukri. Bagi para kader yang mbalelo dengan tidak mengindahkan keputusan partai, tegas Syukri, maka diminta keluar dari partai. “Jika ada yang tidak ikut keputusan partai, silahkan keluar dari PPP dan akan diberi sanksi tegas yang berat,” katanya. Pihaknya mengancam jika ada oknum yang mengatasnamakan partai untuk mencari keuntungan pribadi dan merusak partai. “Silahkan keluar dari PPP sebab PPP harus berpolitik dengan akhlak yang baik”, katanya. Syukri juga mengingatkan kepada seluru pengurus, satgas dan laskar-laskar tentang adanya upaya adu domba dan mencabikcabik PPP di kota. Oleh karena itu semua jajaran PPP yang hadir untuk siap-siap melawan jika ada usaha-usaha yang akan mencabik-cabik partai. Pada kesempatan itu juga perwakilan Laskar Hamka Darwis menyatakan tekad bahwa seluruh jajarannya bulat mendukung dan siap memenangkan paslon HS-HP. Laskar Hamka Kauman juga membantah ikut
Sambungan dari hal 1 deklarasi mendukung pasangan Imam Priyono dan Achmad Fadli. Sebab seluruh jajaran laskar Hamka Kauman solid mendukung dan siap memenangkan pasangan HS-HP. Saat itu Hamka Kauman membacakan pernyataan yg ditandatangani ketua laskar Hamka Kauman Arif Nurrahman dengan diketahui diketahui ketua DPC PPP Fakhrudin dan ketua DPW PPP Syukri Fadholi. Selain diisi dengan berbagai dukungan perwakilan elemen laskar, kegiatan konsolidasi juga menampilkan hiburan dari warga PPP. Konsumsi acaranya juga mendatangkan angkringan dan bakwi jawa usaha dari warga PPP sendiri. “Semua ini simbol kebersamaan seluruh lapisan warga PPP untuk memenangkan HS-HP. Semoga setelah terpilih lagi, mas Haryadi semakin bisa menguatkan sektor ekonomi rakyat,” kata Syukri saat ditemui selesai acara. Menanggapi tekad warga PPP itu, Haryadi Suyuti mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan siap menjalankan amanat yang dibebankan kepadanya. Baginya dukungan itu merupakan cambuk untuk melanjutkan kerja keras memajukan kota Yogyakarta. Haryadi juga menyebutkan tekadnya menjadikan Yogyakarta sebagai kota nyaman huni yang menjamin kehidupan beragama bagi para pemeluknya. Kota nyaman huni adalah program yang penting selain pengobatan gratis dan pendidikan murah yang telah berjalan. (age)
Kesempatan Terakhir Namun menurutnya, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap proses pembayaran dan proses konsinyasi. Pimpro Pembangunan Bandara Kulonprogo, Sujiastono, mengaku belum tahu persis berapa bidang tanah yang belum selesai proses pembayaran gantiruginya,
Penggunaan Bright
Sambungan dari hal 1
Karenanya diharapkan masyarakat bisa segera mengganti gas melon ke bright gas yang lebih aman, nyaman serta terjangkau harganya. PT Pertamina menawarkan beberapa paket untuk pergantian dari gas melon 3 kg ke bright gas 5,5 kg. Paket A, 2 gas melon kosong bisa ditukarkan dengan 1 bright gas 5,5 kg (isi) dengan biaya Rp. 38.000 ditambah Rp. 61.500 (harga refilnya). Paket B, 1 tabung 12 kg bisa ditukar dengan brigt gas 12 kg, untuk sesama ukuran 12 kg tidak dikenakan biaya, hanya membayar harga refilnya saja Rp. 61.500. Paket C, 1 gas melon kosong, bisa ditukarkan dengan 1 bright gas 5,5 kg (isi) dengan biaya Rp. 147.000 ditambah Rp. 61.500 (harga refilnya). “Atau paket D, pembelian brigt Gas 5,5 kg seharga Rp. 260.000 ditambah harga refil Rp. 61.500,” imbuhnya. Peminat Tinggi Minat masyarakat Kulonprogo terhadap bright gas cukup tinggi. Setidaknya, permintaan masyarakat lebih tinggi dibanding kemampuan suplaynya. Direktur PT Putra Pertam Jaya, Fandi Romadhanny Nurwijanarko, mengungkapkan hal itu di Wates, akhir pekan lalu. Permintaan tabung gas baru jenis bright gas di Kulonprogo mencapai 700 tabung per bulan, namun baru dapat dipenuhi sekitar 200 sampai 300 tabung per bulannya. Fandi menjelaskan, masyarakat Kulonprogo sudah mulai banyak yang beralih dari tabung gas 3 kilogram ke bright gas, baik ukuran 5,5 kilogram maupun 12 kilogram. “Permintaanya sebenarnya banyak tapi stoknya belum mampu memenuhi,” katanya. Fandi memperkirakan perputaran gas berwarna merah muda tersebut mencapai 5 sampai 6 kali lipat dari jumlah
anak didik kita karena nilai-nilai keIndonesiaan kita bukan itu. Hati-hati ini bisa infiltrasi asing masuk ke negara kita dengan cara-cara melemahkan seperti itu, memecah belah seperti itu, hati-hati,” ujar Presiden. Jokowi juga mengapresiasi jasa dan pengabdian para guru saat peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-71 PGRI tersebut. “Saya percaya satu orang hebat bisa melahirkan beberapa karya hebat. Tapi satu guru hebat, bisa melahirkan
Contact Person : 0858 7575 1871
BATA RINGAN CLC
LITECON
Ukuran : 10 - 20 - 60 7,5 - 20 - 60
INDUSTRI UBIN CON BLOCK GENTENG BETON BATA RINGAN
PT DIAMOND BARU Jl. Magelang KM. 7,2 Yogyakarta Te l p . ( 0 2 7 4 ) 8 6 7 7 8 8 , 8 6 8 0 7 0 , 8 6 8 0 7 3
permintaan. Perputaraan tersebut meliputi jumlah tabung gas baru dan isi ulang. Bright gas yang diminta juga beragam, antara ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Namun, untuk kebutuhan pribadi keluarga kecil biasanya ukuran 5,5 kilogram. Menurutnya, minat masyarakat didasari sejumlah kasus ketika gas melon sulit didapatkan. Selain itu, diprediksi jika gas 3 kilogram bersubsidi akan dikurangi oleh pemerintah sehingga nantinya harga jualnya akan lebih mahal. Dengan harga yang baru maka selisih harga antara gas melon dengan bright gas tidaklah terlampau jauh. Selama ini bright gas lebih banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Tetapi ketika masyarakat sulit mendapatkan gas melon, maka permintaan bright gas akan naik. Menurut Fandi, pihak Pertamina sudah mengajurkan dilakukan sosialisasi penggunaan gas ini. Bright gas cenderung lebih aman dengan katup ganda dan barcode yang tidak bisa dipalsukan. Kemasan bright gas ukuran 12 kilogram sendiri lebih ringan dari gas 12 kilogram berwarna biru biasanya. Saat ini, bright gas ukuran 5,5 kilogram dijual dengan harga berkisar Rp 60.000 dan ukuran 12 kilogram sekitar Rp130.000. Tusinem, seorang konsumen warga Sebokarang, Triharjo mengatakan sudah lama ingin menggunakan jenis bright gas. Namun, niatannya terhalang harga bright gas yang menurutnya cenderung lebih mahal dibandingkan gas melon. “Sekarang beli karena kebetulan lagi ada promo,”ujarnya ditengah acara promo di Wates. Dia menukar 2 buah gas melonnya dengan sebuah bright gas ukuran 5,5kilogram.(ptu/wid)
Jokowi Minta
Ingat hanya s/d Akhir Bulan
Bahan Utama Pasir & Semen Tanpa Pembakaran Ringan & Kuat Cocok untuk Daerah Labil
Sambungan dari hal 1 karena datanya masih di BPN. Baru Senin hari ini diserahkan. Tokoh Wahana Tri Tunggal (WTT), Martono, menyatakan warganya tetap akan menolak bandara. WTT adalah wadah yang dibentuk warga yang selama ini menolak pembangunan bandara Kulonprogo. (wid)
Discount Up To
30%
Sambungan dari hal 1 ribuan orang hebat. Dirgahayu guru Indonesia,” tutup Jokowi dalam pidatonya. Kemudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/TK/2016 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan, Presiden memberikan penghargaan kepada 52 guru dan tenaga kependidikan. Puncak Hari Guru Nasional tahun ini di SICC diikuti oleh sebanyak 14.000-an guru dan tenaga kependidikan. (ant)
Inspirat r HALAMAN 8
SENIN PAHING, 28 NOVEMBER 2016
Stefanus Indra Lesmana
Bermodal Nekat, Kini Menjadi Manajer Hotel STEFANUS Indra Lesmana saat ini menekuni profesi sebagai Manager Hotel Midtown Xpress Yogyakarta dan menekuni bisnis warung kuliner di Kryan, Sidoarjo, Jawa Timur. “Di (hotel) Bintang Dua disebut Hotel Manager, tapi di (hotel) Bintang Tiga ke atas, namanya General Manager,” katanya kepada Bernas, Selasa (22/11) lalu. Anak kedua dari tiga bersaudara ini memiliki kisah perjalanan hidup yang panjang dan berliku. “Awal mula tidak kepikir akan bekerja di hotel karena cita-cita saya menjadi TNI AU. Lulus SMA tahun 2007, saya melamar ke TNI AU di Malang, Abdurahman Saleh. Tes terdiri dari lima tahap dan saya gagal di tes yang ketiga. Saya mencoba peruntungan di STAN, tapi juga tidak lolos karena persaingan begitu ketat. Akhirnya kembali lagi ke Surabaya. Beberapa bulan tidak kuliah dan daripada tidak meneruskan cita-cita menjadi TNI AU, lalu saya mencoba beralih ke bidang manajemen transportasi udara. Bergabung di International Institut Aviation Management (IIAM) mempelajari tentang ilmu transportasi udara dan mempelajari tentang pramugari/ pramugara. Saya kuliah D3 Manajemen Transportasi Udara, tapi di-DO,” urainya tentang jalan hidupnya. Saat kuliah, jalan hidupnya mulai dikendalikan sendiri karena melihat kehidupan keluarga atau orangtuanya pas-pasan. “Saat itu, saya berpikir kok tega ya, membiarkan kedua orangtua mencari biaya kuliah, sedangkan adik saya masih sekolah, SMP. Saya memberanikan diri untuk memutuskan bahwa lebih baik saya tidak kuliah. Saya coba ambil cuti. Diizinkan
oleh pihak institut. Saya cari kerja agar bisa mencukupi kebutuhan biaya kuliah saya dan kehidupan sehari-hari. Saya kerja di restoran Surabaya sebagai Cleaning Service dan Steward (tukang cuci piring) hampir dua tahun. Saya akhirnya jarang kuliah hingga surat SP (surat peringatan) pertama terkait DO (drop out) datang. Saya terima, tapi tidak dikasihkan ke orangtua,” katanya. Kemudian tahun 2009, surat kedua tentang keputusan DO langsung dikirim ke alamat rumah saya. Orangtua pun tahu, lalu tanya, selama ini kamu ke mana. “Saya jawab selama ini saya kuliah sambil kerja kelompok. Terpaksa saya berbohong karena saya butuh dana untuk membiayai kehidupan saya. Meskipun diberi uang sama orangtua, saya tidak gunakan. Uang kuliah, saya bayarkan kuliah. Uang saku, saya kumpulkan untuk kehidupan saya,” bebernya saat berbohong dengan orangtua. Karena surat DO keluar, orangtua pun menyelidiki. “Saat berangkat, pamitnya kuliah dan saya dibuntuti kedua orangtua saya, misal di mall, restoran ada di bawah sana, orangtua ada di lantai atas. Orangtua melihat saya cuci piring dari sana. Sesampai di rumah, saya ditatar habis-habisan, kenapa kamu bisa berbohong, kenapa kamu bisa tidak kuliah. Ini lho surat DO-mu sudah keluar. Saya jawab, saya lakukan itu karena saya ingin mandiri. Saya lakukan karena tidak ingin membebani kedua orangtua saya karena itu prinsip. Prinsip setelah lulus SMA. Saya bilang kepada orangtua, saya akan membiayai kuliah saya sendiri dan akan membiayai kehidupan saya sendiri, tidak perlu orangtua saya memberikan
Stefanus Indra Lesmana di Midtown Xpress Demangan, Yogyakarta
WWW.BOOKING.COM
uang saku atau biaya sepeser pun. Saya akan buktikan empat tahun sejak itu, saya akan wisuda,” ceritanya tentang komitmen untuk mandiri dan wisuda. Dari peristiwa itu, alumni Universitas 45 ini tambah semangat untuk kerja. “Waktu bekerja, saya ketemu salah satu pelanggan di restoran itu. Dia salah satu manajer hotel Shangri La, Surabaya. Beliau melihat kinerja saya dan tertarik. Saya ditawari, kamu mau nggak bekerja di hotel. Saya terima tawaran itu meski tidak tahu pekerjaan, tapi bagi saya, yang penting halal dan dapat penghasilan untuk membiayai kuliah saya karena saya ingin kuliah lagi waktu itu,” katanya. Setelah mengikuti tes di Shangri La, penyuka hobi bermain gitar ini bertanya tentang posisi pekerjaannya apa. “Dijawab, posisi kamu adalah sopir atau kerennya driver. Saya jawab, oke saya terima. Kamu punya SIM, saya jawab punya, padahal saya tidak punya SIM. Kalau orang Surabaya bilang Bonek (bondo nekad). Saya berpikir, dapat uang darimana untuk buat SIM. Harta saya motor dan handphone. Akhirnya, saya jual handphone satusatunya yang ketika itu terkenal, Nokia 6600, laku tujuh ratus ribu, diambil lima ratus ribu untuk buat SIM. Saya berpikir, yang penting, dari semua itu, saya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Akhrinya, saya tes lagi dan diterima dengan membuktikan punya SIM,” ujarnya tentang kenekatannya waktu itu. Tahun 2009, pria kelahiran Surabaya ini diterima bekerja di Shangri La sebagai sopir dan valet service. “Saya tekuni sambil belajar, bagaimana perhotelan itu. Saya minta izin kepada manajer saya agar mengajari saya tentang perhotelan. Setahun, saya diajari sedikit banyak tentang perhotelan. Tahun 2010, akhirnya saya punya kesempatan untuk kuliah. Saya meminta saran dan izin kepada manajer saya. Akhirnya, diberikan lampu hijau untuk bekerja dan kuliah. Saya diberikan saran untuk kuliah di perhotelan. Saya kuliah di Univeristas 45, jurusan perhotelan angkatan ketiga. Kebetulan, kampusnya bersebelahan dengan hotel Shangri La,“ tuturnya. Kuliah sambil kerja ini pun tak mulus seperti semester-semester sebelumnya. “Saya tidak dapat dana atau kesulitan dana di semester empat. Di saat kesulitan dana, saya berpikir bagaimana agar kuliah saya tidak putus dan DO lagi. Harta satu-satunya adalah motor. Motor tidak dijual, tapi digadaikan untuk biaya kuliah. Untung, di pekerjaan saya ini semakin hari semakin mendapatkan rezeki yang lumayan. Di Shangri La, yang diandalkan
bukan gaji pokok, tapi uang tipsnya. Awal bekerja, saya dapat lima belas ribu per hari, tapi tiap tahun naik. Terakhir, sebelum keluar dari Shangri La, lima puluh lima ribu per hari. Untuk mendapatkan uang tips, saya melayani tamu sebaiknya-baiknya, apapun caranya,” jelasnya untuk berbuat sebisa mungkin agar bertahan. Tahun 2013 mendekati wisuda, ia justru memberanikan diri untuk melamar seseorang, salah seroang karyawan di Shangri La. “Saya tertarik karena dia perhatian sama saya. Saya ditanya ayahnya, kamu kerja apa? Saya jawab sebagai sopir. Ayahnya tanya lagi, penghasilanmu berapa sih per bulan, anak saya mau dikasih makan apa? Saya jawab saya berusaha membahagiakan calon istri saya, apapun yang terjadi, saya mau berusaha untuk keluarga saya nantinya. Yang penting hasil kerja saya halal, saya tidak mencuri, merampok, korupsi. Semua hasil kerja saya akan diberikan kepada istri. Awalnya tidak disetujui, tapi saya tunjukkan kinerja saya,” paparnya. Ayah dari Gregorius Alvaro Bastian Lesmana ini mendapatkan inspirasi dari manajernya di Hotel Shangri La. “Manajer saya bilang, kamu keluar saja dari Shangri La. Saya tanya ke manajer, kenapa pak, saya salah apa, saya ingin bekerja di sini. Dia menjawab, kamu sudah saya ajari semuanya tentang perhotelan. Kamu pun kuliah di perhotelan dan sebentar lagi lulus. Ilmumu sudah cukup. Tuangkan ilmumu yang saya berikan, tularkan dan jangan minta apapun dari mereka. Kejadian ini menjadi inspirasi bagi saya, saya memberikan ilmu saya tanpa pamrih. Kenapa, karena saya dapat ilmu dari manajer saya gratis, apakah saya akan memberikan ilmu saya dengan harus membayar? Kan nggak fair,” bebernya. Sebelum wisuda, ia keluar dari Shangri La, lalu menjadi FnB Service di Sheraton selama sebulan. Pindah lagi ke JW Marriot sebagai casual, pekerja harian lepas. Lalu keluar, kerja lagi di salah satu hotel bintang lima sebagai bellboy. Seminggu di bellboy, dinaikan menjadi Receptions selama enam bulan. “Karena manejemen kurang baik dan tidak dibayar selama sebulan, akhirnya saya memutuskan keluar karena saya mau hidup dari apa dan bagaimana meneruskan kuliah saya. Saya coba melamar lagi di hotel depan tempat saya bekerja itu, yaitu Midtown Hotel. Dari dua puluh teman yang ikut seleksi, yang diterima saya. Pada November 2012, saya kerja di Midtown sebagai Reception,” tukasnya. Tahun 2013, skripsinya selesai, lalu meminta izin wisuda kepada Manajer Midtown,
PSIM U-17 Melaju ke 16 Besar JOGJA, BERNAS--Setelah dua kali bermain seri 2-2 dengan PS Bengkulu dan 1-1 melawan PS Polmas Polewali Mandar Sulbar, tim PSIM U-17 akhirnya mampu meraih poin penuh lewat kemenangan 2-0 saat menghadapi PS Bangka Selatan, dalam laga pamungkas Grup E babak 16 besar atau putaran final nasional Piala Soeratin 2016 di Stadion Wergu Wetan Kudus Jawa Tengah, Sabtu ( 26/11) malam.
Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan tim asuhan pelatih Sigit Putranto menempati posisi runner up Grup E di bawah pimpinan klasemen PS Bangka Selatan yang dalam tiga kali penampilannya tak terkalahkan. Dengan demikian, tim PSIM yang meraih total nilai 5 dan PS Bangka Selatan dengan total poin 9 lolos ke babak 16 besar mewakili Grup E yang dijadwalkan digelar di tempat yang sama, Selasa (29/11) besok. Sebagai runner up
Gup E, PSIM akan bertemu juara grup F yang ditempati PS Askab Gowa Sulsel dan PS Bangka Selatan berhadapan dengan runner up Grup F, PS Batam. Berbeda dengan putaran final nasional 32 besar, dalam babak penyisihan 16 besar nanti pertandingan dgelar menggunakan sistem gugur. Artinya, tim pemenang dalam 16 besar yang dibagi menjadi empat grup berhak langsung lolos ke perempatfinal atau babak 8 besar nasional
Dua gol tanpa balas kemenangan PSIM atas PS Bangka Selatan dicetak Gutama Danu menit ke-36 dan Alfred schipper menit ke-86. “Saya berha-rap Fauzi Indra dan kawan-kawan berani bermain fight saat menghada-pi Askab Gowa nanti sehingga bisa tampil sebagai pemenang sekaligus lolos ke 8 besar,” ujar pelatih PSIM U-17, Sigit Putranto dari Kudus Jawa Tengah, Minggu (27/11) sore. (rob)
Dua Gol Ronaldo Hempaskan Sporting
BARCELONA, BERNAS-- Cristiano Ronaldo meneruskan penampilan gemilangnya dengan mencetak dua gol ketika Real Madrid menang 2-1 atas tamunya Sporting Gijon pada Sabtu (26/11) waktu setempat, meski sang pemuncak klasemen mendapat keberuntungan ketika tim tamu menyia-nyiakan penalti pada babak kedua. Penyerang tajam asal Portugal itu membawa Ral memimpin dari titik putih pada menit kelima dan menyundul bola untuk mengukir gol kedua pada menit ke-18, mencatatkan gol kedelapannya dari empat pertandingan liga untuk memuncaki daftar pencetak gol terbanyak di liga dengan koleksi sepuluh gol pada musim ini. Sevilla menang 2-1 atas Valencia untuk menghuni peringkat kedua, sedangkan Espanyol mencatatkan kemenangan kandang pertamanya musim ini dengan menaklukkan Leganes dengan skor 3-0, dan Malaga menjinakkan upaya kebangkitan larut dari Deportivo La Coruna untuk menang 4-3. Meski mencetak gol-gol larut, Real kesulitan untuk mengendalikan permainan di Bernabeu, dan Carlos Carmona mencetak satu gol balasan untuk tim tamu sepuluh menit sebelum turun minum. Sporting memiliki kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-78 setelah Nacho dihukum karena menjatuhkan Victor Rodriguez, namun Duje Cop menyepak bola penalti melewati mistar gawang untuk membuat Real mengukir kemenangan beruntun keenamnya di liga. Real memuncaki klasemen dengan 33 angka, unggul enam angka atas Sevilla di peringkat kedua dan tujuh angka atas Barcelona, yang akan mengunjungi markas Real Sociedad pada Minggu. “Ini merupakan pertandingan untuk dilupakan bagi kami karena tidak ada yang berjalan dengan cara yang kami inginkan. Kami kekurangan sedikit pada semua hal namun kami gembira dengan tiga angka,
Donny Manuarva. ”Saya lulus kuliah setelah menikah. Ketika akan wisuda bulan Juni 2013, saya datang ke orangtua saya. Ini sudah empat tahun, saya lulus. Ini undangannya, tolong hadir. Saya dan orangtua mendapatkan kebanggaan karena tidak dibiayai sepeser pun dari mereka, saya bisa lulus, menikah, menebus motor dan beli handphone baru,” katanya. Setelah menikah, dari tahun 2013, karirnya makin lama makin melesat. Dari Receptions, tahun 2014 menjadi Supervisor Front Office. Pada Oktober 2014, ia diangkat sebagai Duty Manager. “Lalu, karena saya berhasil melayani mystery guest dengan baik dengan penilaian dari msytery guest itu, awal tahun 2016, akhirnya saya memegang salah satu departemen, yaitu Room Division Manager di Jakarta. Pada pertengahan Oktober sampai sekarang, saya ada kesempatan untuk memegang unit di Jogja sebagai Hotel Manager setelah manajer sebelumnya ditarik ke Surabaya,” katasnya. (paulus yesaya jati)
BIODATA Nama : Stefanus Indra Lesmana Tempat lahir : Surabaya, 19 Juni 1989 Pendidikan : Kepariwisataan, Universitas 45 Surabaya Pekerjaan : Hotel Manager di Midtown Xpress Yogyakarta Istri : Yohana Ratna Kusuma Ningrum Anak : Gregorius Alvaro Bastian Lesmana Organisasi : Indonesian Hotel General Manager FB : Stevanus Indra Lesmana IG : Stevanus Indra Lesmana
Bantul Tuan Rumah 16 Besar Linus
JOGJA, BERNAS --Setelah menyelesaikan babak penyisihan 32 besar atau putaran final nasional Grup H Liga Nusantara (Linus) dan Piala Soeratin 2016, Aspov PSSI DIY kembali menggelar babak 16 besar di Stadion Sultan Agung Bantul, Senin (28/11) hingga Selasa (29/11). Ketua panitia Linus dan Piala Soeratin lokal DIY, Dwi Irianto Minggu (27/11) di Sekretariat Aspov PSSI DIY menyatakan, laga 16 besar di Stadion Sultan Agung Bantul nenampilkan empat tim dengan sistem gugur, masingmasing juara dan runner up Grup H, PSN Ngad NTT dan Persipal Palu Suteng serta juara dan runner up Grup G yang telah digelar di Solo, Persilat Lampung Tengah dan PS PU Putra Palangkara-ya Kalteng. Begitu pula untuk Piala Soeratin menampilkan dua tim wakil Grup H, Persab Brebes dan Persesba Sumba Barat NTT serta dua tim wakil Grup G, PS Tanggamus Lampung dan Persita Laha Maluku. Menurut Mbah Putih, sapaan akrabnya, PT Gelora Trisula Semesta (GTS) untuk Senin (28/11) digelar laga Linus antara Persilat Lampung Tengah versus Persipal Palu disusul PSN Ngada kontra PU Putra Palangkaraya. Sedangkan Selasa (29/11) digelar laga Piala
Soeratin antara PS Tanggamus versus Pesesba Sumba Barat dan Persab Brebes melawan Persita Laha Maluku. Berbeda dengan babak 32 besar Grup H, untuk laga pertama babak 16 besar sengaja dimajukan satu jam karena mengantisipasi kemungkinan terjadinya tambahan waktu dan adu penalti. Sebab laga babak 16 besar tidak lagi menggunakan sistem setengah kompetisi melainkan gugur. “Pemenang laga 16 besar langsung lolos ke perempatfinal atau babak 8 besar,” jelasnya. Selain Stadion Sultan Agung Bantul, empat venue lain yang juga ditunjuk menggelar babak 16 besar, yaitu Stadion Wergu Wetan Kudus, Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, Stadion Gemilang dan Stadion Sapta Marga, keduanya di Magelang. Namun, untuk babak 8 besar yang digelar 2 dan 3 Desember mendatang, operator kembali menetapkan venue di Stadion Sultan Agung Bantul dan Stadion Wergu Wetan Kudus. Bahkan Stadion Sultan Agung Bantul masih mendapat kepercayan untuk menggelar babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung 6 dan 7 Desember bulan depan. “Final di Stadion Manahan Solo, 10 dan 11 Desember mendatang,” ujar Mbah Putih. (rob)
BEKASI, BERNAS-- Dua legenda klub Liga Inggris Liverpool, Patrick Berger dan Vladimir Smicer menyambangi Indonesia untuk menemui para penggemar berat tim Merseyside tersebut. Acara itu diselenggarakan di Courts Megastore Bekasi, Jawa Barat, Minggu (27/11). Kedua pemain yang semasa aktif berposisi sebagai gelandang itu disambut oleh penggemar Liverpool dari Indonesia “Big Reds” yang menyanyikan lagu “You’ll Never Walk Alone” milik The Beatles. “Saya sebelumnya belum pernah ke Indonesia. Ini yang pertama dan saya sangat menikmatinya,” ujar Smicer dalam kesempatan tersebut. Senada dengan Smicer, Berger juga menyatakan dia
merasa senang bisa berkunjung dan bertemu dengan para penggemar. Fans Liverpool asal Indonesia menyambut gembira kedatangan dua legenda itu. Smicer dan Berger yang menumpahkan peluh bertahun-tahun untuk “The Reds” dianggap sosok yang bisa membangkitkan semangat, tetapi juga pemain usia muda.“Saya sangat senang, apalagi ini kunjungan mereka ke Bekasi. Semoga bisa menginspirasi munculnya bakatbakat muda,” tutur Rayi Taufik, salah satu “fans” berat Liverpool. Adapun Patrick Berger merupakan pemain Liverpool tahun 1996-2003. Pemain asal Republik Ceko ini berlaga di 148 pertandingan bersama The Reds dan mencetak 28 gol.(ant)
Legenda Liverpol ke Indonesia
ISTIMEWA
RAYAKAN GOL--Pemain Real Madrid, Cristiano Ronaldo merayakan kemenangan saat berhasil membobol gawang Sporting Gijon dalam Liga Spanyol, Sabtu (26/11) waktu setempat.
yang merupakan hal terpenting,” kata pelatih Real Zinedine Zidane kepada para pewarta. “Kami tidak dapat gembira dengan penampilan namun terkadang ini terjadi. Di atas segalanya saya terganggu karena kami mengendalikan permainan dan gol mereka mengubah permainan, mereka keluar dengan lebih termotivasi pada babak
kedu. Pertandingan menjadi rumit namun kami dapat gembira dengan fakta bahwa kami masih tetap di puncak dan tidak terkalahkan,” ujarnya. Sporting pergi ke Bernabeu dengan posisi masih berada di zona degradasi dan tanpa kemenangan pada sembilan pertandingan terakhirnya namun mampu memberi dua kali ancaman kepada Real di awal laga,
ketika Cop dan Carmona menyia-nyiakan peluang bersih mereka. Ronaldo membawa Real memimpin dengan memasukkan penalti untuk menambahi trigolnya pada kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid pada pekan lalu, dan tidak memerlukan waktu lama untuk mengukir gol keduanya, menyambar umpan silang Nacho.(ant)
HOT LINE IKLAN & REDAKSI 0274 - 292 2121 0274 - 292 2323 FAX. 0274 - 2922323
HALAMAN 9
SENIN PAHING, 28 NOVEMBER 2016
Shubuh
: 03.48
Dhuhur
: 11.27
Ashar
: 14.57
Maghrib
: 17.43
Isya’
: 18.58
KIRAB MERTI DESA
Luapan Sungai masih Mungkin Terjadi JOGJA, BERNAS -- Luapan air sungai di Kota Yogyakarta ke permukiman warga di sepanjang bantaran berpotensi masih mungkin terjadi selama musim hujan sehingga warga diminta tetap waspada. “Menghindari luapan air sungai saat musim hujan terlebih saat hujan turun dengan sangat lebat akan sulit
dilakukan,” kata Agus Winarto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Sabtu (26/11). Selain intensitas hujan yang sangat lebat, lanjut Agus, luapan air sungai bisa terjadi karena kondisi drainase permukiman warga yang biasanya lebih rendah dibanding muka air sungai. “Akibatnya, air dari drainase akan
kembali ke permukiman warga saat air sungai penuh. Meskipun demikian, di sebagian besar bantaran, luapan air sungai akan segera surut saat hujan reda,” katanya. Berdasarkan data BPBD DIY periode 10 November hingga 22 November, di Kota Yogyakarta terjadi tujuh kasus banjir yang semuanya terjadi di bantaran sungai,
baik di Sungai Gajah Wong, Belik, Manunggal, Winongo, Code dan Buntung. “Umur talud sungai yang tidak sama juga seringkali menimbulkan permasalahan. Ada saja talud yang ambrol akibat terjangan arus sungai yang deras saat hujan,” katanya. Oleh karena itu, Agus berharap agar instansi terkait dapat menganggarkan
ke hal 15
Pemkot Tambah Anggaran Penertiban
ISTIMEWA
Bregada Mas Karebet dari Dusun Plaosan tampil menyemarakkan Kirab Budaya dalam rangka Merti Desa dan hari jadi Desa Tlogoadi Mlati Sleman, Minggu (27/11) kemarin. Ribuan orang antusias menyaksikan acara tersebut.
JOGJA, BERNAS -Alokasi anggaran penertiban untuk Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2017 akan ditambah signifikan untuk memaksimalkan proses penegakan peraturan daerah (perda). “Ada beberapa kegiatan seperti pembongkaran bangunan, gedung, reklame atau menara telekomunikasi yang melanggar aturan. Kegiatan itu tentunya membutuhkan anggaran,” kata Nurwidi Hartana, Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Sabtu (26/11). Menurut dia, anggaran penertiban pada tahun anggaran 2017 diusulkan naik sebesar Rp 40 juta dibanding tahun ini sehingga total anggaran penertiban pada tahun depan menjadi Rp 60 juta. Nurwidi mengatakan kewajiban untuk membongkar bangunan yang melanggar aturan sebenarnya terletak pada pemilik bangunan itu sendiri. Namun, lanjut dia, sering pemilik bangunan enggan melakukan pembongkaran secara mandiri sehingga kegiatan pembongkaran pun dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Ketertiban.
“Biasanya, warga baru membongkar sendiri bangunan yang melanggar aturan apabila bangunan tersebut memiliki nilai yang tinggi,” katanya. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta Suwarto berharap agar usulan kenaikan anggaran penertiban di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta bisa direalisasikan. “Tujuannya agar kegiatan penegakan peraturan daerah bisa berjalan dengan lebih maksimal. Selama ini, dinas selalu mengeluhkan keterbatasan anggaran penertiban. Tahun depan ditambah. Jika perlu pengadaan alat berat, akan dibelikan,” katanya. Ia mencontohkan, keterbatasan anggaran membuat Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta tidak bisa melakukan pembongkaran menara telekomunikasi yang melanggar aturan. “Padahal sudah diberikan peringatan hingga tiga kali untuk menara yang melanggar,” katanya seraya berharap kenaikan anggaran penertiban akan meningkatkan kinerja Dinas Ketertiban pada tahun depan. (ant)
JOGJA, BERNAS -- Penyusunan naskah akademik yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyandang Disabilitas diharapkan sudah diterima panitia khusus pada akhir November 2016. “Naskah akademik disusun komunitas penguatan hak penyandang disabilitas. Kami berharap naskah akademik sudah selesai akhir November 2016,” kata Muhammad Fauzan, Ketua Panitia Khusus Raperda Penyandang Disabilitas DPRD Kota Yogyakarta, Sabtu (26/11). Pembahasan Raperda Penyandang Disabilitas sempat tertunda karena terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti undang-undang lama. “Karena Raperda Penyandang Disabilitas disusun berdasarkan undang-undang yang lama, maka pembahasan dihentikan guna menyusun naskah akademik yang baru sesuai UU terbaru,” kata Fauzan. Namun demikian, dinamika yang terjadi di dalam proses pembahasan raperda tersebut menyebabkan pansus memutuskan untuk menghentikan pembahasan dan melanjutkannya tahun depan sembari menyusun naskah
akademik baru. “Tetapi, keputusan tersebut mendapat kritikan dari komunitas penyandang disabilitas yang menginginkan agar raperda cepat diselesaikan. Mereka pun bersedia menyusun naskah akademiknya,” katanya. Oleh karena itu, lanjut Fauzan, pembahasan Raperda Penyandang Disabilitas diputuskan tetap dilanjutkan dengan menunggu naskah akademik baru yang disusun komunitas penguatan hak penyandang disabilitas. “Posisi pansus saat ini menunggu,” katanya. Ia memastikan, akan memaksimalkan waktu yang tersisa hingga akhir tahun untuk membahas rancangan peraturan daerah tersebut. “Kami pun harus memberikan informasi kepada pihak eksekutif terkait dilanjutkannya proses pembahasan raperda disabilitas. Eksekutif bisa melakukan persiapan pembahasannya,” katanya. Jika pembahasan tidak dapat diselesaikan pada tahun ini, maka pembahasan akan tetap dilanjutkan tahun depan. “Raperda tidak akan masuk dalam Prolegda 2017. Istilahnya, ini adalah raperda luncuran dari
Prakarya Pancing Kreativitas Siswa Raperda Disabilitas Segera Selesai
JOGJA, BERNAS -Kreativitas tidak terbatas usia. Tua muda, besar-kecil bisa menunjukkan kreativitasnya lewat karyanya. Namun kerap kali generasi muda sulit mengekspresikan kreativitas mereka. Untuk itulah SMK Negeri 5 Yogyakarta di Jalan Kenari
Yogyakarta membekali dan memancing daya kreativitas para siswanya dengan berbagai cara. Salah satunya melalui prakarya dari bahan tertentu. “Kami menstimulan kreativitas anak dengan meminta mereka membuat prakarya dari bahan lunak,” papar Suminah, guru prakarya SMK Negeri
5 Yogyakarta kepada Harian Bernas, pekan lalu. Menurut Suminah, kerajinan yang menggunakan bahan utama bahan lunak harus dikerjakan secara manual. “Ini akan mengeluarkan segala daya kreasi anak. Dan terbukti hasilnya bagus-bagus,” kata Suminah. (jay)
ISTIMEWA
PELATIHAN GURU -- Dua orang guru (tengah) secara simbolis menerima modul pelatihan software dan aplikasi animasi drawing dari dua perwakilan FIF Group, Sabtu (26/11). Pelatihan di SMKN 4 Yogyakarta ini melibatkan 200-an guru SMA dan SMK se-Kota.
Guru Pegang Peran Kunci
JOGJA, BERNAS -- Video pendek Guruku Inspirasiku berdurasi 4 menit, menyedot perhatian para peserta pelatihan tentang software dan aplikasi pembuatan animasi drawing, di SMKN 4 Yogyakarta. Pemutaran video yang mengisahkan perjuangan seorang guru sederhana membantu sesama ini, merupakan bagian dari upaya membangun semangat berkorban untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat.
dana lebih banyak untuk pembangunan atau perbaikan talud karena kejadian serupa terus terulang setiap kali musim hujan. Sedangkan untuk kesiap-siagaan peralatan penanggulangan bencana, BPBD Kota Yogyakarta membutuhkan peralatan penerangan dengan kapasitas
Pemutaran video dalam acara pembukaan pelatihan ini, dihadiri pula tokoh dalam video tersebut, yakni Suharno, mantan guru di salah satu sekolah swasta ternama di Jogja. Sang guru mengaku kaget dan terharu, tidak menyangka yang dia lakukan selama ini ternyata mendapat penghargaan. “Kami mengajak semua pihak untuk ikut melihat dan menyebarkan video ini ke ke hal 15
GALIH WIJAYA/HARIAN BERNAS
KARYA KRIYA -- Siswa SMK N 5 membuat karya kriya Berbahan tanah liat, pekan lalu.
Parade Prajurit Keraton Jadi Atraksi Wisata Menarik
JOGJA, BERNAS – Gelar Bregada Prajurit Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Minggu (27/11), di Alun Alun Kidul Keraton Yogyakarta, menjadi atraksi menarik bagi wisatawan. Ini terlihat dari banyaknya penonton yang menyaksikan acara tersebut. Sepuluh Bregada Prajurit Keraton yakni Bregada Ketanggung, Nyutra, Prawirotomo, Mantrijero, Jogokariyo, Patang Puluh, Daeng, Surakarso dan Bugis berbaris rapi dalam kesatuan masing-masing setelah melakukan parade. Para prajurit keraton melakukan kesiapsiagaan dengan berbagai perintah dalam bahasa Jawa, kemudian dilanjutkan arahan dari pimpinan prajurit yang juga dalam bahasa Jawa. Rata-rata para prajurit itu terlihat tidak muda lagi. Kepala Dinas Pariwisata DIY Ir Aris Riyanta MSi dalam sambutannya mengemukakan keberadaan bregada prajurit dalam perjalanan keraton tidak bisa dipisahkan.
“Bregada prajurit merupakan bagian penting dalam eksistensi keraton. Para prajurit inilah yang menjaga keraton hingga tetap eksis sampai saat ini. Oleh karena itu pemerintah memberi perhatian khusus,” ujarnya. Menurut dia, prosesi ini selain memiliki nilai tinggi, juga sangat menarik karena aba-aba menggunakan bahasa Jawa. “Ke depan pemerintah melalui Dinas Pariwisata akan menjadikan prosesi gelar bregada menjadi atraksi wisata yang sangat bernilai, sehingga para wisatawan yang berkunjung ke DIY akan mendapat pengalaman dan pengetahuan yang semakin menarik,” tambah Aris. Dia mengatakan DIY memiliki banyak potensi khasanah budaya yang unik dan antik. Potensi ini akan diangkat oleh pemerintah untuk bisa menjadi sebuah atraksi wisata. Aji Kumala, seorang pegiat budaya dari Lembaga Pelestari Budaya Nusantara (LPBN) Yogya-
karta mengemukakan keberadaan Bregada Prajurit Keraton Yogyakarta sangat erat dengan perjuangan dan keberadaan keraton. “Nama-nama bregada prajurit dijadikan nama kampung yang memiliki nilai sejarah cukup tinggi. Misalnya kampung Bugisan dulunya dihuni oleh para prajurit Keraton Yogyakarta berasal dari daerah Bugis Sulawesi Selatan. Hal-hal menarik inilah yang menjadi tambahan keunikan pesona budaya Yogyakarta,” terangnya. Saat ini para bregada prajurit tersebut tetap melaksanakan tugasnya di keraton. Destiana, wisatawan dari Jakarta mengemukakan dirinya baru mengetahui para prajurit keraton melakukan aba-aba dalam bahasa Jawa. “Dengan kostum tradisional dan perintah dalam bahasa Jawa terlihat unik, menarik dan memancing rasa ingin tahu. Ini tontonan yang menarik dan bermanfaat memperluas wawasan,” ujarnya sambil mengambil foto para prajurit tersebut. (dwi)
ke hal 15
DWI SUYONO/HARIAN BERNAS
PRAJURIT KERATON -- Barisan Bbregada Prajurit Keraton Yogyakarta melintasi panggung kehormatan saat melakukan apel siaga di Alun alun Kidul, Minggu (27/11).
Senin Pahing, 28 November 2016
berhati nyaman
Wisatawan Pelajar Penuhi Jogja
0
GALIH WIJAYA/HARIAN BERNAS
PENTAS JATILAN – BNN Kota Yogyakarta menggelar pentas Jatilan di Bener, Minggu (27/11) kemarin, sekaligus menjadi ajang sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba.
Pesan Antinarkoba di Pentas Jatilan
JATILAN dikenal sebagai tarian paling tua di Jawa, dikenal pula dengan nama Jaran Kepang. Tarian ini mempertontonkan kegagahan prajurit di medan perang dengan menunggang kuda sambil menghunus pedang. Penari menggunakan kuda tiruan terbuat dari anyaman bambu atau kulit binatang yang disebut Kuda Kepang, diiringi alat musik gendang, bonang, saron, kempul, slompret dan ketipung. Kesenian ini digunakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Yogyakarta untuk sosialisasi gerakan antinarkoba. “Selain ingin mengangkat kembali kesenian tradisional, kami juga ingin lebih dekat dengan masyarakat,” papar Saptohadi, Kepala BNN Kota Yogyakarta kepada Harian Bernas ditemui di sela-sela Pentas Jatilan di Bener Tegalrejo, Minggu (27/11). Dalam kesempatan ini pihaknya menyelipkan peringatan tentang bahaya narkoba. “Kami mengimbau kepada orang tua untuk menjaga putra dan putrinya dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” kata dia. Pagi itu, tampil kelompok jatilan Ngesti Turonggo Mudho. Kelompok yang dikomandani oleh Bagiyo mengusung tari
Jatilan kreasi baru. “Ada empat kelompok jatilan yang kami tampilkan yaitu kelompok anak-anak putra, kelompok anak-anak putri, kelompok remaja dan kelompok bapak-bapak,” papar Bagiyo. Dalam tarian tersebut, penari menggunakan seragam prajurit. Sebagian lagi mengenakan topeng tokoh-tokoh yang beragam, ada Gondoruwo (setan) atau Barongan (singa). Mereka mengganggu para prajurit yang berangkat ke medan perang. Selain di Yogyakarta, Jatilan juga berkembang di wilayah lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, meski masing-masing menampilkan versi yang berbeda. Lakon yang dimainkan umumnya sama seperti Panji, Ario Penangsang atau gambaran kehidupan prajurit pada masa kerajaan Majapahit. Kostum lainnya berupa seragam celana sebatas lutut, kain batik bawahan, kemeja atau kaus lengan panjang, setagen, ikat pinggang bergesper, selempang bahu (srempeng), selendang pinggang (sampur) dan kain ikat kepala (udheng) dan hiasan telinga (sumping). Para penari berdandan mencolok dan mengenakan kacamata hitam. (jay)
nfo INFO HOTEL & RESTORANT Arjuna Plaza Hotel Jl. P. Mangkubumi No. 44. Telepon: 0274-513063 Fax: 0274-561862 Bugisan Hotel Jl. Sugeng Jeroni No. 48 Yogyakarta. Telepon: 0274-388225 Dewi Sri Hotel Jl. Mangkuyudan 65 Yogyakarta. Telepon: 0274-374401 Dewa Ruci II Hotel Jl. Imogiri Timur No. 158. Telepon: 0274-7829888, Fax: 0274-410104 Grage Hotel Jl. Sosrowijayan 242 Yogyakarta. Telepon: 0274-560125 Galuh Anindita Hotel Jl. Candrakirana 10 Sagan Yogyakarta. Telepon: 0274-589426,589557, Fax: 0274560446 Gloria Amanda Hotel Jl. Sosrowijayan GT I/195, Yogyakarta. Telepon: 0274-565286, Fax: 0274-565287 Home Stay Family Jl. Sosrowijayan No. 47, Yogyakarta. telepon: 0274-515010 Harmoni Inn Hotel Jl. Parangtritis Gg. Sartono MJ III/812 Yogyakarta. (Prawirotaman Area) Telepon/Fax:0274-385652,387136 Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro Yogyakarta. Telepon: 0274-566353 Jogjakarta Plaza Hotel Jl. Gejayan Komplek Colombo Yogyakarta. Telepon: 0274-584222 Jayakarta Hotel Jl. Laksada Adisucipto Km.8 Yogyakarta. Telepon: 0274-488418 Wisma Joglo Jl. Laksda Adisucipto Km. 6 Yogyakarta. Telepon: 0274-489109 Fax : 488853 Kinasih Hotel Jl. Nitipuran 347 Yogyakarta. Telepon: 0274-379513 Abadi Hotel Jogja Jl. Pasar Kembang 49 Yogyakarta. Telepon: 0274-563435 Malioboro Inn Hotel & Restorant Jl. Sosrowijayan No.23-25 Yogyakarta. Telp: 0274-561705 Fax: 0274-561720 Melati Hotel Dan Catering Wisma Jl. Pakel Baru No. 34A Yogyakarta. Telepon: 0274-375205 Quality Hotel Jl. Laksda Adisucipto No. 48 Yogyakarta. Telepon: 0274-485005 Ruba Graha Hotel Jl.Mangkuyudan No.1 Yogyakarta. Telepon: 0274-375593 Rama Dan Restorant Indian Food Hotel Jl. Sosrowijayan No.16 Yogyakarta. Telepon: 0274-512885 Ramayana Hotel Jl. Sosrowijayan No. 23 Yogyakarta. Telepon: 0274-512928 Sahid Raya Hotel Jl. Babarsari Tambakbayan Yogyakarta. Telepon: 0274-488888 TILAMAS HOTEL Jl. Prawirotaman 36 Yogyakarta. telepon: 0274-376915 Wilis Hotel Jl. Sultan Agung 12A Yogyakarta. Telepon: 0274-373889 Rose Inn Hotel Restorant & Convension Jl. Lingkar Selatan 110 Yogyakarta. telepon: 0274-384543 Hyatt Regency Yogyakarta Hotel Jalan Palagan Tentara Pelajar, Yogyakarta. Telepon: 0274-869123 Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa JL. Laksda Adisucipto Km 8.7 Yogyakarta. Telepon: 0274-488588 Royal Ambarrukmo Hotel Jl. Laksda Adisucipto No.81 Yogyakarta. Telepon: 0274-488488 The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center JL. Palagan Tentara Pelajar Km. 7 Yogyakarta. Telepon: 0274-888800 @HOM Hotel Jl. Gowongan Kidul No.57 Yogyakarta Telepon: 0274-557070 Horison Ultima Riss Yogyakarta Jl. Gowongan Kidul No. 33-49 Yogyakarta. Telepon: 0274-6429155 Graha Somaya Hotel Jl. Menteri Supeno No.29 Yogyakarta. Telepon: 0274-377555 Hotel Ibis Yogyakarta Malioboro Jalan Malioboro No. 52-58 Yogyakarta. Telepon: 0274-516974 Grand Zuri Malioboro Hotel Jl. P. Mangkubumi No.18 Yogyakarta. Telepon: 0274-6429288 HIBURAN Inul Vizta Family KTV Jogja Jl. Ring Road Utara, Ruko Pandega No 14-16 Yogyakarta Telepon : 0274-4399691 Hotline : 081224449992 INFO RESTAURANT Restoran Tempo dulu Jl. Godean Km. 8 Klajuran, Sidokerto, Godean, Sleman Yogyakarta. Telepon: 0815 7818 1785 Gendhis Sagan Resto Jl. Dewi Sartika No. 11 A Sagan Yogyakarta Telepon: 0274-515626 Rumah Makan Paijo Uleg-Uleg Jl. Pandega Marta Raya. Yogyakarta Telepon: 0811 255 9450 Baleroso Resto Jl. Kaliurang Km 11 Yogyakarta Telepon: 0877 0156 2828 Ginger Resto Jl. Ring Road Utara - Ruko Pandega Yogyakarta Telepon : 0819 0381 0808 INFO RUMAH SAKIT Rumah Sakit Umum Panti Rapih Jl. Cik Di Tiro No.30 Yogyakarta Telepon: 0274-563333 Rumah Sakit Bethesda Jl. Jendral Sudirman No. 70 Yogyakarta. Telepon: 0274-586688 Rumah Sakit Panti Nugroho Jl. Kaliurang KM. 17 Yogyakarta. Telepon: 0274-895186 Rumah Sakit Mata Dr. Yap Jl. Cik Di Tiro No.5, Yogyakarta. Telepon: 0274-562054 INFO BENGKEL JOGJA Nur Motor Barat Perempatan Kentungan Ringroad Utara Telepon: 087843155080 Press Porok Body Mesin & Instalasi Lokasi Timur Kantor Bernas Jogja.
JOGJA, BERNAS -- Libur akhir pekan Sabtu dan Minggu (26-27/11), Kota Yogyakarta dipenuhi wisatawan terutama wisatawan pelajar, mahasiswa dan juga keluarga. Kemarin petang, meski kawasan Malioboro turun hujan rintik-rintik, namun tidak menyurutkan keinginan mereka menyusuri sepenggal jalan yang menjadi ikon kota ini. Malioboro tetap dipadati para remaja yang datang dari berbagai daerah sehingga saking banyaknya mirip cendhol. Bus-bus berbadan besar dan panjang memenuhi jalanan. Taman parkir di Jalan P Senopati atau depan BI, selalu penuh.
Bus-bus datang dan pergi. Selain kawasan Malioboro, Taman Pintar juga mendapat limpahan pengunjung. Sabtu (26/11), pelajar MTsN Tasikmalaya mengunjungi Taman Pintar. Meski jumlahnya sangat banyak, namun mereka tertib antre masuk Gedung Kotak, sementara guru membagikan tiket satu per satu di dekat pintu masuk. Sedang di depan Museum Benteng Vredeburg, ratusan pelajar dari Madiun, Blora, Purwodadi bahkan dari Bali, memenuhi kawasan tersebut. Rata-rata mereka datang rombongan untuk studi tour sekal-
igus rekreasi. Keramaian Jogja ditambah lagi adanya Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) yang berlangsung di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta. Membanjirnya wisatawan remaja ini membawa rezeki bagi para penjual aneka cenderamata. Mulai dari gantungan kunci aneka macam model dijual Rp 10.000 tiga buah, untaian manikmanik berupa gelang maupun pernak-pernik dan dari logam yang murah meriah banyak diminati. Barang lain yang laris manis adalah kaos-kaos seharga Rp 15.000 dengan desain ber-
macam-macam. Bahkan beli tujuh lembar dilepas dengan harga Rp 100.000. Tetutama yang banyak diburu kaos dengan gambar khas Jogja. Bertuliskan Jogja dengan aneka desain, juga bergambar andong, becak, Tugu Golong Gilig dan sebagainya. “Lumayan kalau pengunjung ramai begini, penjualan meningkat,” kata Muhammad Barokah, penjual bakpia di atas kursi roda di depan Benteng Vredeburg. Karena kawasan itu memang seharusnya bebas dari pedagang, Sabtu siang petugas Satpol PP melakukan penertiban rutin.
“Ya pasrah sajalah. Tetapi kami juga harap-harap cemas,” kata seorang pedagang. Sementara sejumlah pedagang kacamata dan cenderamata memilih berjualan di balik pagar Benteng Vredeburg. Tawar menawar dan transaksi dilakukan melalui celah-celah pagar benteng. Tak ketinggalan pedagang nasi pecel, bakmi, baceman, gudangan atau urap di depan pasar Beringharjo juga laris manis. Termasuk pedagang bakpia, geplak dan makanan khas Jogja di depan Beringharjo bisa tersenyum cerah karena penjualan meningkat. (ato)
YVESTA PUTU AYU/HARIAN BERNAS
LOMBA MEWARNAI -- Para siswa mengikuti lomba mewarnai dalam rangkaian peluncuran peluncuran film MURID5 Bergerak dan Lomba Menggambar dan Mewarnai di UC UGM, Sabtu (26/11).
Standar Pelayanan Minimal Belum Terpenuhi JOGJA, BERNAS -- Lembaga pendidikan harus mampu memenuhi standar layanan minimal pendidikan dasar (SPM Dikdas) bagi peserta didik. Hal itu penting karena saat ini masih banyak sekolah belum bisa memenuhi aturan tersebut. “Pemenuhan SPM Dikdas lebih pada tanggung jawab pemerintah daerah dan masingmasing sekolah,” ujar Israr Ardiansyah, Tim Kampanye SPM Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di sela-sela peluncuran film MURID5 Bergerak dan Lomba Menggambar dan Mewarnai di UC UGM, Sabtu (26/11). Dia mencontohkan, tiap siswa wajib mendapat satu set
buku teks sesuai SPM Didkas. Selain itu ketersediaan 70 persen guru yang berkualifikasi akademik S1/D4. Pemerintah dan sekolah pun harus mampu memenuhi durasi kegiatan pembelajaran di tiap tingkatan. Sebab selama ini banyak guru yang belum paham kewajiban mereka sebagai tenaga pendidik. “Ada ketidaktahuan guru kalau mereka memiliki kewajiban mengajar 37 jam per minggunya. Persoalan ini terjadi karena sistem yang terbentuk selama ini membuat mereka tidak perlu memenuhi kewajibannya,” ungkapnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, lanjut Israr, Kemedikbud meluncurkan film MURID5
Bergerak sebagai alat sosialisasi SPM Dikdas. Film yang diluncurkan pertama kali pada 20 Agustus di Youtube tersebut telah ditonton ratusan ribu pengunjung tiap episodenya. Film yang memiliki 17 episode itu merupakan serial pendidikan dasar pertama di Indonesia untuk mendorong pemenuhan SPM Dikdas. Film itu menyasar masyarakat, guru dan orangtua siswa SD dan SMP. “Film ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian akan pentingnya pemenuhan SPM Dikdas,” jelasnya. Israr menambahkan, daerah diharapkan ikut berperan mempercepat pemenuhan SPM Dikdas. Peran serta itu penting
karena kendala pengembangan pendidikan bukan pada anggaran namun rendahnya kreativitas dan daya juang untuk memenuhi SPM Dikdas. Film besutan sutradara ternama Ifa Isfansyah yang tiap episodenya dikemas sekitar 4-5 menit itu diharapkan menjadi alternatif tontonan sarat makna yang bertemakan SPM Dikdas. Film itu juga diharapkan membawa dampak positif dalam memaksimalkan SPM Dikdas di Indonesia. “Peningkatan SPM Dikdas memerlukan perhatian dan kerjasama semua pihak. Karenanya diharapkan semua pihak memberikan sumbangan penting terhadap kegiatan belajar-
KRATON, BERNAS -Bank Sampah Surya Indah (BSSI) Suryoputran Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton, Sabtu (26/11), menyerahkan bantuan bibit tanaman sayur kepada para nasabahnya. Hal itu sebagai dukungan gerakan penghijauan wilayah kampung yang diselenggarakan oleh Ketua RW 08 Suryoputran. “Bibit sayur yang diserahkan oleh BSSI ini, dibeli dari hasil bantuan dana stimulan dan jasa pengelolaan. Sejak berdiri,
para pengurus BSSI sepakat bahwa dedikasinya semata untuk kegiatan positif dalam rangka kebersihan lingkungan dan memberikan kesadaran masyarakat bahwa di balik sampah ternyata ada berkah,” jelas Leonarda Pinahayu, Ketua BSSI kepada Harian Bernas. Ketua RW 08 Suryoputran Seno Pratomo, sangat mengapresiasi kegiatan ibu-ibu dan ke depan ia berharap kepengurusan BSSI dapat dibantu oleh bapak-bapak serta melibatkan
pemudanya. “BSSI meskipun kepengurusannya tidak langsung di bawah Ketua RW, namun saya berharap ke depannya bisa melibatkan bapak-bapak dan pemuda, minimal untuk membantu angkatangkat apabila nasabah semakin bertambah banyak. Dan selalu menjunjung profesionalitas layaknya bank pada umumnya, maka BSSI akan tetap lestari,” pesan Seno Pratomo, Ketua RW yang pernah jadi anggota DPRD Kota Yogyakarta ini. (ted)
BANK SAMPAH -- Ketua RW 08 Suryoputran Seno Pratomo disaksikan BSSI, Sabtu (26/11), di Kantor BSSI Suryoputran Yogyakarta, secara simbolik menyerahkan bantuan bibit tanaman sayuran kepada nasabah yang juga warga setempat.
Bank Sampah Serahkan Bibit Sayur
mengajar yang baik, nyaman dan berkualitas anak-anak didik seluruh Indonesia,” tandasnya. Salah seorang pemain MURID5 Bergerak, Richo Naovan mengungkapkan kebahagiaannya bisa berpartisipasi dalam film itu. Dalam syuting yang dijalani sekitar Maret 2016 tersebut, siswa SMPN 1 Sleman itu mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru. “Film ini dilakukan di Yogyakarta. Semoga film ini bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi pendidikan di Indonesia. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Dan bagi proyek MURID5 Bergerak sendiri semoga ada bentuk-bentuk lainnya,” imbuhnya. (ptu)
ISTIMEWA
DIY Sambut Liburan Akhir Tahun Oleh: Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
PEMERINTAH DIY melalui Dinas Pariwisata DIY memberikan fasilitasi guna menyambut kunjungan wisatawan saat liburan akhir tahun 2016 dan tahun baru 2017. Sejumlah atraksi siap digelar di sejumlah obyek wisata di kabupaten/kota se-DIY. Dimulai bulan November hingga Desember, agenda-agenda sudah dirancang sedemikian rupa, sebagian lagi dikemas khusus untuk menerima kunjungan wisatawan lokal dari berbagai daerah di Indonesia dan tentu saja wisatawan mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata DIY Ir Aris Riyanta MSi menyampaikan, pihaknya selain memberikan fasilitasi juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait termasuk asosiasi-asosiasi pariwisata maupun Pramuka. Kerja sama diperlukan mengingat setiap liburan akhir tahun, wisatawan yang berlibur ke DIY jumlahnya sangat besar. Seluruh destinasi wisata hampir pasti ramai pengunjung, baik yang berada di pusat Kota Yogyakarta
seperti Keraton Yogyakarta, kawasan Malioboro, Pasar Beringharjo, Taman Pintar, Tamansari, maupun tempat-tempat wisata di wilayah Gunungkidul, Sleman, Bantul maupun Kulonprogo. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata Dinas Pariwisata DIY Marlina Handayani SPd menambahkan, dalam upaya memberikan layanan sekaligus penyebarluasan informasi kepada wisatawan secara maksimal, sejumlah posko akan didirikan di beberapa titik. Di antaranya TIS (Tourist Information Services) Bandara Adisutjipto, TIS Stasiun Tugu Yogyakarta, TIC Malioboro serta posko di depan Kantor Dinas Pariwisata DIY Jalan Malioboro. “Untuk menyambut kehadiran wisatawan pada liburan akhir tahun, kami menyiapkan berbagai event sebagai atraksi alternatif. Jangan sampai wisatawan sudah berdatangan namun tidak ada atraksi yang menarik untuk mereka,” ungkap Marlina Handayani. Atraksi-atraksi tersebut disajikan guna memberikan kesan
yang mendalam. Begitu menikmati pergelaran seni budaya wisatawan membawa pulang kesan yang indah dan istimewa tentang Yogyakarta sehingga dengan sendirinya akan tercipta kunjungan ulang. Khusus menjelang pergantian tahun 2016 ke 2017, Sabtu (31/12), berbagai atraksi sudah disiapkan. Di obyek wisata Kaliurang Sleman, Orkes Melayu akan tampil menghibur pengunjung. Sedangkan di Museum Gunung Merapi Kaliurang Pakembinangun diselenggarakan Pentas Band. Masih di kawasan lokasi wisata berhawa sejuk itu tepatnya di Tlogo Putri Kaliurang pada malam hari jelang pergantian tahun akan digelar pesta kembang api, festival lentera (lampion) maupun pentas seni pertunjukan lainnya. Pantai Glagah Kulonprogo juga siap memberikan sambutan untuk wisatawan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat. Untuk memberikan hiburan bagi wisatawan yang memadati Malioboro, digelar pentas wayang kulit spesial tahun baru (Leather Puppet Shadow Special New Year). Acara ini akan berlangsung di Halaman Kantor Dinas Pariwisata
DIY Sabtu (31/12) malam mulai pukul 19:00 sampai selesai. Pergelaran seni tradisional itu melengkapi sajian Pelangi Nusantara Bintang Party Malioboro. Sementara di Titik Nol Kilometer tepatnya di Monumen SO 1 Maret Yogyakarta digelar Pentas Kangen Yogya mulai pukul 19:30 dan berakhir pukul 22:00. Marlina Handayani menambahkan, berbagai event tersebut sekaligus sebagai persiapan bagi Dinas Pariwisata DIY menggelar kegiatan di bulan Januari. Tujuannya supaya event-event di seluruh DIY nantinya mampu jadi kemasan menarik. Ini sekaligus untuk menguatkan citra DIY sebagai Kota Pariwisata yang memiliki kekayaan seni dan budaya. Itu sebabnya Dinas Pariwisata DIY menetapkan Januari sebagai bulan atraksi. Adapun support dari Pemerintah DIY dimaksudkan supaya event yang sifatnya kecilkecil tersebar di kabupaten/kota mampu terlihat lebih gebyar. Selain itu, gaungnya juga menyebar dalam skala lebih luas lagi. Sebagai gambaran, tercatat ada 81 event yang teragenda di Kalender Event Bulan November 2016 Dinas Pariwisata DIY. Sedangkan pada bulan Desember tercatat 68 event. (*)
sembada
Senin Pahing, 28 November 2016
UGM Juara Olimpiade Sains
ISTIMEWA
MEDALI -- Thomas Edison Prasetyo (Pendidikan Dokter) dan Amelia (Pendidikan Dokter) masing-masing meraih medali perak pada Olimpiade Sains Pertamina, di Depok, Jawa Barat, Jumat lalu.
DEPOK, BERNAS -- Mahasiswa UGM berhasil menyabet gelar juara dalam Olimpiade Sains Pertamina pada 19-25 November di Depok, Jawa Barat. Dalam kompetisi bergengsi tersebut, delegasi UGM membawa pulang dua medali perak dari dua bidang perlombaan. Medali pertama dipersembahkan oleh Thomas Edison Prasetyo (Pendidikan Dokter) pada kategori teori bidang Kimia. Medali kedua diraih oleh Amelia (Pendidikan Dokter) dari kategori teori bidang Biologi. Olimpiade Sains Pertamina 2016 diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kompetisi mem-
pertandingkan dua kategori lomba, yaitu kategori teori bidang Biologi, Kimia, Fisika, dan Matematika serta kategori proyek sains. Ahmad Agus Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D, Kasubdit Kreativitas Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan UGM, mengaku bangga atas prestasi yang dicapai oleh delegasi UGM. Dia berharap kedepan delegasi UGM mampu meraih lebih banyak prestasi dalam kompetisi serupa. “Hasil yang diraih sudah cukup baik. Namun, di tahun depan diharapkan prestasi yang diraih bisa lebih meningkat,” jelasnya, kemarin.
Keberhasilan yang diraih delegasi UGM tidak terlepas dari upaya pembinaan dan pelatihan yang diberikan secara kontinu. Salah satunya melalui Komunitas Olimpiade Nasional MIPA karena para mahasiswa nantinya akan dipersiapkan secara matang untuk mengikuti kompetisi sains dalam bidang Biologi, Kimia, Matematika, serta Fisika. “UGM terus berupaya meningkatkan pembinaan bagi mahasiswa dengan harapan kualitas mahasiswa dapat meningkat sehingga bisa menorehkan prestasi dalam berbagai perlombaan di tingkat nasional, regional, hingga internasional,” pungkasnya. (*)
NILA HASTUTI/HARIAN BERNAS
KERIPIK BELUT -- Salah satu produsen kripik belut, Wartiyen warga Klaci Margoluwih Seyegan Sleman, menunjukkan kripik hasil olahannya. Dalam sebulan, Wartiyen bisa menghasilkan kripik belut antara 500 kg sampai 1 ton kripik belut.
FOTO BERSAMA -- Para pemenang festival kuliner desa wisata foto bersama Kepala Dinas Pariwisata DIY, Aris Riyanta usai menerima piala.
ISTIMEWA
Sleman Borong Kejuaraan Kuliner SLEMAN,BERNAS -Sleman sering memborong kejuaraan dalam berbagai lomba. Kali ini Sleman membuktikan keberhasilan itu dengan memborong kejuaraan dalam Festival Kuliner Desa Wisata dan Kampung Wisata se DIY yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY, di Desa Wisata Kalaijo Pajangan Bantul, Kamis (24/11) lalu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sle-
man, Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM, Minggu (27/11), menjelaskan, dalam event itu Sleman mengirimkan empat desa wisata yaitu Sidoakur, Kelor, Pancoh dan Tanjung dari keseluruhan peserta dari kabupaten/kota se DIY sebanyak 40 kelompok. Kategori yang dilombakan meliputi ingkung, gudeg manggar, sate klathak dan mie lethek dengan unsur penilaian kekompakan dan kerjasama,
penampilan sajian, rasa, kreativitas penyajian, bahan dan keserasian, ketepatan waktu serta kebersihan dan kerapian. Dalam festival tersebut Sleman memperoleh prestasi sebagai Juara 1 Kategori Sate Klathak oleh Desa Wisata Sidoakur Jethak II, Juara Favorit Desa Wisata Kelor, Juara 1 Kategori Mie Lethek oleh Desa Wisata Tanjung, Juara 3 Kategori Ingkung oleh Desa Wisata Sidoakur Jethak
II, Juara Harapan 1 Kategori Gudeg Manggar oleh Desa Wisata Tanjung dan Juara Harapan 1Kategori Ingkung oleh Desa Wisata Pancoh. Ayu sangat mengapresiasi perolehaan kejuaraan yang diperoleh desa-desa wisata Sleman. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan kualitas desa wisata di Sleman dinilai sudah cukup baik dibuktikan dengan kualitas sajian kuliner yang
sungguh menggembirakan. Oleh karenanya diharapkan para pengelola desa wisata di Sleman untuk terus berjuang keras berkreasi daan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan yang datang ke desa wisata. “Kejuaraan bukanlah akhir dari perjuangan, yang terpenting adalah implementasi dari semangat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada wisatawan,” kata Ayu. (nil)
kualitas perguruan tinggi negeri di Indonesia menjadi program signifikan dalam melakukan internasionalisasi perguruan tinggi negeri Indonesia. Ia mengatakan, dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, para peneliti yang tergabung didalamnya adalah merupakan kombinasi antara peneliti dalam negeri yang berasal dari perguruan tinggi tersebut dengan peneliti internasional. “Secara baku tidak ada patokan berapa persentase antara peneliti domestik dengan peneliti internasional. Tapi sebaiknya memang berimbang agar kualitas dari suatu penelitian semakin diakui dunia internasional,” terang Dwikorita. Lebih jauh, kata dia, undangan kehadiran peneliti internasional, khususnya yang pernah menjadi rektor di perguruan tinggi luar negeri, bukan untuk meniadakan peran serta kualitas peneliti dalam negeri. Tetapi lebih untuk mengikuti aturan dan standarisasi internasional terkait hasil penelitian yang berstandar internasional. (ant)
DEPOK, BERNAS -- Manusia dapat mempresentasikan sesuatu dengan berbagai deskripsi verbal. Tak hanya terbatas lewat penyampaian verbal, paparan akan sesuatu dapat disampaikan juga melalui gambar. Berbeda dengan kata-kata yang merupakan representasi verbal, gambar merupakan representasi visual yang kerap kali dipakai. Maka, sering disebutkan bahwa representasi piktorial adalah natural mengingat verbal hanya merupakan konvensi. Istilah representasi dalam filsafat seni memiki makna khusus yakni perluasan dari kata mimesis yang berarti imitasi. Mimesis merupakan salah satu teori filsafat seni awal yang pada perkembangannya digunakan dengan berbagai variasi oleh para filsuf. Representasi piktorial mengalami problema ketika Susanne K. Langer mengemukakan teori filsafat seninya. Namun, pada waktu itu Langer sendiri belum menggunakan istilah representasi piktorial. Sudaryanto, mahasiswa S3 Program Studi Filsafat, Fakultas Filsafat UGM, melakukan penelitian kepustakaan untuk menemukan pemikiran tentang
representasi piktorial yang tersembunyi dalam teori umum Langer. Tidak hanya sampai disitu, Sudaryanto juga ingin merumuskan terkait representasi piktorial dari teori Langer. “Hasil kajian terkait representasi piktorial teori Langer itu lah yang dipakai untuk menginterpretasi penggambaran bentuk wayang purwa,” ujar Sudaryanto. Pada ujian terbuka doktor yang dilakukan Sudaryanto pada Rabu (23/11) di Fakultas Filsafat, penelitiannya menemukan bahwa filsafat seni Langer berangkat dari studio tempat para seniman berkarya, bukan dari galeri. Langer memulai dari konsep dasar seni, yakni; ekspresi, kreasi, dan bentuk yang saling berinterelasi. Sudaryanto menambahkan masing-masing seni menciptakan ilusi primernya sendiri-sendiri. “Ilusi primer dari seni piktorial adalah ruang virtual,” jelas Sudaryanto. Sudaryanto menambahkan, Langer juga mengadopsi teori Gestalt untuk menjelaskan proses penciptaan seni. Penciptaan gambar sebagai simbol presentasional memiliki banyak kriteria, yakni sebuah gambar tidak mengandung simbol yang
mandiri terlepas dari konteks. Kriteria lainnya yakni pesan dalam sebuah gambar tidak mungkin diterjemahkan dengan melalui ekspresi bahasa atau ekpresi lain dan dua kriteria lainnya yang merujuk dari teori Gestalt yang dipakai Langer. Selanjutnya, dari sumbangan pemikiran representasi piktorial Susanne K. Langer digunakan dalam intepretasi penggambaran wayang purwa gaya Yogyakarta. Sudaryanto menyimpulkan bahwa penggambaran wayang purwa adalah visualisasi tokoh-tokoh seputar mitologi yang bersumber dari Ramayana dan Mahabarata. Sudaryanto juga menambahkan bila merujuk pemikiran Langer maka visualisasi itu berarti penyalinan atau pengalihan dari memori virtual ke dalam ruang virtual. “Penyalinan ini lah yang didasarkan pada pembentukan visual analog atau bentuk logis dengan peran dan karakter tokoh di dalam cerita,” jelas Sudaryanto. Ia juga menjelaskan bahwa penggambaran wayang purwa gaya Yogyakarta tidak dapat sekali jadi, melainkan melalui proses abstraksi bertahap. (*)
UGM Sambut Interpretasi Wayang Purwa Lewat Teori Langer Internasionalisasi Kampus DEPOK, BERNAS -- Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita Karnawati menyambut baik rencana pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk melaksanakan internasionalisasi perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. “Setahu saya, program yang hendak dijalankan Mendikbud itu adalah untuk melakukan internasionalisasi terhadap perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia,” ujarnya saat ditemui di resepsi pernikahan putra dari salah seorang Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM, Minggu. Menurut dia, hingga saat ini masih banyak perguruan tinggi di Indonesia yang sulit meningkatkan standarisasinya akibat terhadang pembiayaan untuk mengundang peneliti dari luar negeri yang berstandar internasional. Karena itu, alokasi dana pemerintah pusat yang disediakan untuk mendatangkan peneliti internasional dalam mendukung peningkatan
Curah Hujan Sampai Seminggu Tinggi
SLEMAN, BERNAS -Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Yogyakarta memprediksi curah hujan dalam satu minggu ke depan akan mengalami peningkatan dan masuk kategori tinggi antara 150 hingga 300 milimeter/ minggu. Kepala Pos Klimatologi, BMKG Yogyakarta, Djoko Budiyono, Minggu mengatakan potensi hujan lebat sepekan ke depan dikarenakan adanya peningkatan suhu permukaan laut di perairan selatan Jawa . “Suhu permukaan laut selatan Jawa naik sebesar 1,52 derajat Celcius dari kondisi normal,” katanya. Kemudian kandungan uap air di atas wilayah Yogyakarta yang relatif lembab dengan RH
70-90 persen. “Serta adanya belokan dan pertemuan angin di sekitar Jawa, akibat munculnya pusat tekanan rendah di sekitar ekuator Indonesia,” katanya. Ia mengatakan, kondisi tersebut menyebabkan peningkatan potensi hujan lebat di wilayah DIY dengan curah hujan diatas 50 milimeter per hari. “Hujan lebat juga disertai petir bersamaan angin kencang. Berpotensi menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Untuk angin kecepatan diatas 45 kilometer per jam,” katanya. Djoko mengatakan, potensi hujan dengan kategori tinggi ini terjadi di beberapa wilayah. Untuk Sleman, di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Sleman, Ngaglik, Ngemplak,
Kalasan, Depok, Berbah, dan Prambanan. Kulonprogo di Kecamatan Samigaluh dan Kalibawang. Bantul di Kasihan, Sewon, Banguntapan dan Piyungan. Gunungkidul di Ponjong, Semanu dan Rongkop. Serta sebagian besar wilayah Kota Yogyakarta. “Wilayah lainnya yang tidak termasuk di kategori tinggi, masuk ke kategori menengah. Curah hujan 50 hingga 150 milimeter per minggu,” katanya. Peluang terjadinya gelombang laut juga tetap ada. Ketinggian antara 2,5 hingga empat meter. “Pemerintah daerah dan masyarakat diharap untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana itu,” katanya. (ant)
Usaha Olahan Ikan Maju Pesat
SLEMAN, BERNAS -Usaha kecil menengah pengolah ikan di Kabupaten Sleman berkembang pesat. Bahkan kini produknya tidak kalah dengan kalangan pabrikan. “Produk olahan ikan di Kabupaten Sleman kini sudah berkembang cukup pesat dengan berbagai macam bentuk olahan,” kata Supramono, Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DPPK) Sleman, Minggu (27/11). Usaha kecil menengah olahan ikan ini, menurut Supramono hampir terdapat di seluruh wilayah Sleman baik di wilayah Sleman barat, tengah serta Sleman timur, dengan jumlah mencapai hampir 20 kelompok. “Produk dari olahan ikan di Sleman saat ini sudah sangat bagus, bahkan tidak kalah dengan hasil produksi pabrikan,” katanya. Adapun jenis olahan ikan yang diproduksi di Sleman dikatakan Supramono sangat beragam. Mulai bentuk camilan seperti krispi nila, belut goreng, serta abon ikan, juga dalam
bentuk makanan olahan basah, seperti bakso ikan, nugget serta otak-otak ikan. Produk lain olahan ikan ini akan terus dilakukan pembinaan produksi maupun pemasaran, sehingga benar-benar member nilai tambah perekonomian bagi petani. Sementara mengenai keuntungan produk olahan ikan dengan konsumsi ikan secara konvensional diakui Supramono , sama-sama menguntungkan dan untuk kelebihan ikan olahan dapat dipasarkan dalam waktu lebih lama, selain itu juga dapat menjadi alternatif, ketika produksi ikan Sleman melimpah dan kurang terserap pasar. Salah seorang produsen olahan ikan berupa kripik belut, Wartiyen (52) warga Klaci II Desa Margoluwih Seyegan Sleman pada hari biasa sebulan bisa memproduksi kripik belut atara 500 kg sampai 1 ton kripik. Dengan harga jual kripik belut kualitas 1 Rp 130.000 per kg, kualitas 2 Rp 120.000 perk kg dan Rp 105.000 per kg untuk kualitas 3. (nil)
Senin Pahing, 28 November 2016
projotamansari
Eksekusi Proyek Tak Harus di DPU ICHSAN MUTAQIN/HARIAN BERNAS
PENGURUS PAN --Para pengurus DPD PAN dan DPD PAN Sekar Surya Kabupaten Bantul dilantik di kawasan hutan mangrove di kawasan Pantai Baros, Bantul, Minggu (27/11) kemarin.
Pengurus PAN Harus Dukung Kader Potensial BANTUL -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Nazaruddin meminta para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten/Kota di Jogja agar mendukung kader potensial yang maju dalam Pemilu Legislatif (Pilleg) 2019 yang akan datang. Pesan ini disampaikan karena selama ini masih ada indikasi adanya upaya menghalangi calon potensial agar tidak mendapat pesaing kuat. “Para pengurus DPD biasanya menjadi pengampu di daerah pemilihan (dapil) tertentu atau di kepengurusan tingkat kecamatan atau DPC. Biasanya ada tindakan yang menghalanghalangi kader lain maju agar tidak ada saingan yang kuat di daerah pemilihannya,” kata Nazar di sela-sela pelantikan pengurus DPD PAN dan DPD PAN Sekar Surya Kabupaten Bantul di kawasan hutan mangrove, Kawasan Pantai Baros, Bantul, Minggu (27/11). Menurut mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta ini, tindakan menghalangi kader potensial hanya akan merugikan partai sendiri. Sebab, dengan semakin banyak kader potensial yang maju di salah satu dapil maka perolehan kursi juga akan semakin banyak. Namun hal itu
Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bertugas memfasilitasi proses lelang. Dan ULP bisa diorder oleh dinas manapun, tidak harus DPU,” kata Setiya kepada Bernas melalui sambungan telepon, Minggu (27/11). Bila alasan pemda adalah bab kemampuan SKPD non DPU untuk mengeksekusi, alasan tersebut tidak jelas. Misalnya, pada Dinas Perindagkop, yang selama ini melakukan eksekusi pembangunan pasar dari sumber dana APBN melalui TP (tugas pembantuan). Terbukti mereka mampu melakukan, meski dalam tataran teknis
masih harus “meminjam” SDM dari DPU. Namun PPK dan penanggungjawab kegiatan tetap di dinas bersangkutan, tidak berpindah ke DPU. “Selama ini, pengusulan dan penganggaran hingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masih di kantor pasar. Namun pascapenetapan APBD dalam buku DIPA sudah pindah ke DPU,” katanya. Nah, pada pembahasan RAPBD 2017 Komisi B menemukan adanya program rehabilitasi pasar dengan nilai Rp 6,012 miliar yang diberikan
keterangan anggaran dipindah ke DPU. Ketika ditanyakan lebih jauh, kenapa dipindah, mereka tidak bisa memberikan penjelasan lebih jauh, selain itu merupakan policy lama. “Kami berharap, dalam kepemimpinan bupati baru ini, policy dapat dikembalikan kepada prosedur dan tata aturan yang semestinya. Toh DPU sudah mengelola anggaran infrastruktur 196M lebih,” katanya. Proses eksekusi di dinas bersangkutan tanpa pindah ke DPU akan membuat pengawasan bisa lebih optimal. Di samping juga
kebutuhan dari SKPD akan lebih bisa diakomodasi. Misalnya tentang bentuk, ukuran, kualitas bangunan dan seterusnya. Kalau pindah dinas, sering terjadi miss-leading. Policy/kebijak ini tentu diharapkan tidak hanya di kantor pasar, yang akan menjadi dinas perdagangan, namun juga di SKPD lain. Apakah itu dinas kesehatan dan sebagainya. “Sehingga eksekusi proyek tidak harus di DPU namun pada masing-masing dinas yang mengusulkan, kendati secara teknis tetap konsultasi atau ada orang DPU yang masuk,” kata Setiya. (sri)
akan berbeda jika hanya ada dua kader potensial sementara sisanya kader tidak potensial maka mendapatkan kursi dua saja tidak akan tercapai. “Yang bisa kerja kan hanya dua kader sementara kader lainnya tidak kerja. Bagaimana mendapatkan suara banyak,” ungkapnya. Memberikan peluang yang besar kader PAN yang potensial untuk maju menjadi caleg salah satu cara untuk membesarkan PAN meski masih banyak cara yang lainnya. “Besar suatu partai itu dilihat dari perolehan suara dan perolehan kursi di DPR tingkat dua hingga pusat,” katanya. Di Bantul sendiri yang kini mendapatkan enam kursi seharusnya bisa ditingkatkan bahkan menjadi pemenang pemilu yang sudah menjadi langganan PDIP. “Syaratnya kita harus mengidentifikasi dan memobiliasi potensi yang ada,” katanya. Nazar mengingatkan jika hanya kader itu-itu saja yang terpilih menjadi anggota dewan justru sangat mengkhawatirkan karena PAN krisis kader yang potensial dan lebih buruk lagi kalau sampai partisipasi pemilih berkurang. “Kalau sudah krisis kader maka akan terjadi krisis partisipasi,” ungkapnya. (qin)
Alokasi Dana Desa Naik BANTUL, BERNAS --Alokasi dana desa (ADD) untuk semua desa di Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 7 miliar dari dana yang dialokasikan pada 2016. “Untuk alokasi dana desa pada 2017 ini naik menjadi Rp 107 miliar dan tahun ini hanya sebesar Rp 100 miliar,” kata Heru Wismantoro, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Bantul, di Bantul, Jumat (225/11) lalu. Menurut dia, alokasi dana desa (ADD) merupakan anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah kepada desa-desa. Dana tersebut sebesar 10 persen dari DAU (dana alokasi umum) dikurangi DAK (dana alokasi khusus) pada anggaran tahun itu. Kenaikan ADD untuk seluruh desa di Bantul yang berjumlah 75 desa tersebut, karena adanya kenaikan dana yang dialokasikan pemerintah pusat sehingga berdampak pada besaran ADD untuk desadesa. “Anggaran sudah kami plotkan dan sudah dihitung, tetapi
BANTUL, BERNAS --Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul H Setiya menyoroti kebijakan Pemkab Bantul selama ini yang memusatkan pelaksanaan urusan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), meski pengusulan dan penganggarannya dari dinas lain. Misalnya, pada SKPD Kantor Pasar, yang selama ini menganggarkan rehabilitasi pasar tradisional. Meski pengusulan dan penganggarannya ada di Kantor Pasar, namun begitu pelaksanaannya selalu di DPU. “Padahal kita kan punya
belum ada peraturan bupatinya. Setelah disahkan nanti tinggal menuju penyusunan peraturan bupatinya,” katanya lagi. Kenaikan ADD itu, menurut dia, membuat besaran ADD yang diterima masing-masing desa juga bertambah meski tidak signifikan. Rata-rata setiap desa sebanyak 75 desa menerima Rp1 miliar sampai Rp 2 miliar. Dia menegaskan pula bahwa pencairan ADD tahun 2016 berjalan lancar, karena mayoritas desa di Bantul sudah memenuhi persyaratan pencairan yang dilakukan setiap bulan. “Karena ADD ini per bulan kelihatannya lancar juga, memang ada satu dua belum selesai, namun sudah teratasi tinggal mengajukan saja. Sebetulnya hanya karena faktor administrasinya saja,” katanya. Sedangkan terkait dengan rencana ADD 2017, pihaknya juga berencana mengundang seluruh lurah dan perangkat desa sekaligus memberikan bimbingan teknis, mengingat pada tahun depan sistem pengelolaan keuangan desa berbeda dengan 2016. (ant)
JALUR LINTAS SELATAN
HENDRA NURDIYANSYAH/ANTARA
Seorang pengendara sepeda motor menghindari genangan air di proyek pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Baros, Kretek, Bantul, Minggu (27/11). Proyek pemerintah pusat berupa pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang melintasi kabupaten Bantul tersebut terhenti karena sejumlah lahan terkendala sengketa kepemilikan tanah.
Sapi Bunting Ditargetkan 24.600 Ekor BANTUL, BERNAS --Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul menargetkan sebanyak 24.600 sapi betina produktif di daerah ini mengalami bunting pada tahun depan. “Pada tahun 2017 Bantul dapat bantuan imseminasi buatan (IB) program nasional, sehingga ditargetkan di Bantul bisa menyasar sekitar 24.600 sapi betina produktif,” kata Pelaksa Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Pulung Haryadi di Bantul, Minggu (27/11). Menurut dia, langkah peningkatan populasi sapi tersebut digulirkan melalui Gerakan Serentak Imseminasi Buatan (IB) dalam rangka pelaksanaan Upaya Khusus (Upsus) Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab) tahun 2017 program Kement-
erian Pertanian. Melalui program tersebut tidak boleh ada sapi betina produktif tidak bunting dan di wilayah Bantul yang terdapat sekitar 24.800 sapi betina, sekitar 24.600 sapi akan menjadi calon yang disasar program itu. “Sampai saat ini baru dilakukan sosialisasi ke masing-masing kelompok ternak di Bantul karena secara efektif program ini direncanakan berjalan mulai Januari 2017. Di setiap daerah harus mencanangkan program ini,” katanya. Ia mengatakan bahwa program Upsus Siwab di Bantul ini akan menyasar ke semua sapi betina produktif milik kelompok peternak di Bantul yang sebelum dilakukan gerakan IB atau kawin suntik, petugas kesehatan hewan memeriksa terlebih dahulu kon-
disi ternak. “Kalau program SIWAB ini pertama dilakukan pemeriksaan dahulu untuk melihat apakah sapi bisa menjadi indukan, kemudian setelah bunting (usai disuntik) diperiksa lagi, dan kalau kondisinya normal, kelahiran 100 persen,” katanya. Ia mengatakan total populasi sapi di Bantul hingga saat ini mencapai sekitar 53.000 ekor. Namun, dari jumlah itu, tidak semuanya siap potong karena jumlah tersebut dihitung dari sapi mulai dari usia bayi sampai tua. “Makanya, dengan program ini diharapkan bisa mendukung swasembada daging pemerintah. Untuk di Bantul, program Upsus Siwab akan mengerahkan 34 petugas IB yang tersebar di 17 kecamatan,” katanya. (ant)
Tiga Guru Raih Penghargaan
ISTIMEWA
BERIKAN PENGHARGAAN --Tiga guru di MTs Negeri Sumberagung menerima penghargaan bersamaan dengan peringatan Hari Guru dan HUT ke-71 PGRI, Jumat (25/11) lalu.
JETIS, BERNAS --Tiga guru di MTs Negeri Sumberagung meraih penghargaan saat peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-71 PGRI di sekolah tersebut yang ditandai dengan upacara bendera, Jumat (25/11) lalu. Tiga guru yang menerima penghargaan dari Kepala Sekolah Hj Sri Pangatun SPd, MSI adalah H Mulyo Rejoso, Drs Kusdiyanto dan Narti SPd.. “Hari jadi PGRI harus membuat langkah semakin lebih baik. Guru harus mengedepankan tugas sebagai pendidik dalam menyongsong masa depan,” kata Hj Sri Pangatun. Tantangan ke depan semakin tinggi dan tentu harus disikapi secara profesional dan totalitas sebagai seorang guru untuk mencetak generasi anak bangsa ini. “Dengan keikhlasan, totalitas dan perjuangan sesuai dengan cita-cita sebagai guru,” katanya. Sementara salah seorang siswa, Puja, pada kesempatan itu
membacakan puisi untuk guru. “Jika ada pahala biarlah mengalir untuk guru-guru hamba. Jika ada cela, semoga Allah ampuni mereka. Jika ilmu laksana kuda liar, maka tulisan gurulah tali ikatnya. Tiada kata yang pantas kami ucapkan, selain terima kasih atas segala jasamu. Maafkan kami bila telah membuatmu kecewa. Jasa-jasamu akan kami semat abadi sepanjang hidup kami,” ucap Puja penuh penghayatan yang membuat terharu semua yang hadir mulai kepala sekolah, guru, karyawan dan seluruh siswa. Sedangkan Narti SPd menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diraih. “Kriteria penerima penghargaan menjadi kewenangan pihak sekolah. Tentunya saya berharap penghargaan ini akan menjadikan saya lebih giat lagi dalam memberikan dedikasi bagi dunia pendidikan,” katanya sumringah. (sri)
SARIYATI\/HARIAN BERNAS
ELAR DIALOG -- Warga Desa Sumbermulyo, Kec Bambanglipuro menggelar kegiatan coffe morning di aula pertemuan desa setempat, Jumat (25/11) lalu.
Forum Kerukunan Antarumat Beragama Dibentuk BAMBANGLIPURO, BERNAS --Warga Desa Sumbermulyo, Kec Bambanglipura sepakat untuk membentuk Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKAUB) tingkat desa saat coffe morning di aula balai desa setempat, Jumat (25/11) pagi hingga sore hari. Forum dihadiri jajaran Muspika Bambanglipuro, Lurah Desa Sumbermulyo Dra Anik Widayani, Romo Herman Yosef Singgih Sutoro Pr dari Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus (HKTY) Ganjuran, tokoh agama Islam, Kristen, tokoh masyarakat dan ratusan warga setempat. Di Desa ini sendiri, warganya ada yang beragama Islam, Katolik dan Kristen. Di Sumbermulyo, selain masjid juga ada gereja terbesar di Bantul dan tergolong tua di DIY dengan umat yang sangat banyak dari berbagai wilayah yakni Gereja HKTY Ganjuran. Maka dengan keberagaman itu diusulkan ada forum. “Kami bersepakat untuk membentuk FKAUB dalam rangka menciptakan kerukunan, kedamaian dan persatuan di tengah masyarakat. Kerukunan ini menjadi salah satu modal bagi pembangunan di Sumbermulyo,” kata Lurah Anik kepada
Bernas di lokasi. Untuk itu, kerukunan itu senantiasa harus dipupuk, salah satunya melalui FKAUB tersebut. Selain itu forum juga menyepakati untuk mengadakan doa bersama lintas agama yang digelar setiap selapan hari sekali (35 hari) pada malam Sabtu Legi yang diikuti semua perwakilan agama. Kemudian dalam forum tersebut juga diinformasikan bahwa untuk pembangunan desa dilaksanakan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang terhimpun dalam APBDes Sumbermulyo. ADD senilai Rp 1,6 miliar digunakan untuk pembangunan fisik skala desa. Sehingga dana Rp 1,1 miliar itu akan dibagi ke 16 pedukuhan seSumbermulyo dengan jumlah yang bervariasi di tiap pedukuhan dengan melihat tingkat kebutuhan masing-masing warga. Sedangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk Sumbermulyo Rp 700 juta per tahun dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan. (sri)
5GPKP 2CJKPI 0QXGODGT
$'0)-'. /1614
#%%'514+'5 2TQOQ 2$ " OCJ " OCJ " OCJ " OCJ " OCJ " :KCOQK 46 " 8+8#0 46 " 46 " 5724 9+&' " (+5*';' " .'& UVKM " 2GPICODKNCP OKPKO REU %2 2+0 (
+06'4+14 /1$+. %#- 47-+0 /GNC[CPK 2GODWCVCP ,QI /QDKN 2NCHQP &CUDQT -CTRGV 5VKT FNN ,N +OQIKTK $CTCV -/ 0Q ,QVCYCPI $CPIWPJCTLQ 5GYQP $CPCVWN UGNCVCP 2CUCT 6GNQ 6GNR
#% ,#%-; #% 5RGUKCNKU #% /QDKN DWU 'OGTIGPE[ ,CO ,N 44 $CTCV 2QPQYCTGP 5NO 6M 6GNR
241610 #% #761 %#4' ,N 9QPQUCTK -O )CPFW ;M 6GNR 5RGEKCNKU #% /QDKN $WU 4WCPICP /GNC[CPK $QPIMCT RCUCPI #% UGICNC OGTM 'OGTIGPE[ LCO
#*.+ 57/74 9% #JNK 5WOWT DQT UWPVKM UGTXKU UGFQV 9% UCNWTCP DWPVW RQORC CKT 2CM &7. 6CLGO ,N )QFGCP ,N 9CVGU UIT
#*.+ 57/74 $74 )#.+ UFV 9%UCN DWPVW UXU RQORC 2 0WT -CTCPI /CNCPI ,N )GLC[CP ;QI[CMCTVC
5GFQV YE DWPVW . UWOWT FCNCO O *WD ICTCPUK 2 9KFK 2QIWPI ,CMCN CNCV UGPFKTK
$+0#6#0) 2+#4##0 &KLWCN EGRCV OWTCJ OCECO CPLKPI RKVDWN FQIQ TQQV YCNNGT JWD
$#0)70#0 )#,#* /#&# );257/ $#,# 4+0)#0 ,WCN DJP ROUCPICP JTI VTOTJ &+; ,N 9CVGU MO -CFKRKTQ ;QI[CMCTVC
#TUKVGM DU FVI IDT F KOD TCD TD O $QTPI TOJ TGPQ VGPCIC DGUCT MGEKN * 2KTCOKF
$#*#0 $#0)70#0 7& &9+ ,#;# ,N +OQIKTK $CTCV -O 4CPFWDGNCPI 0Q 6GNR /GP[GFKCMCP $CJCP DCPIWPCP UGOGP DGUK ICORKPI OKN DCVW DCVC RCUKT DCVW RQPFCUK DCVCMQ FNN FCP ,WCN VCPCJ RGMCTCPICP NWCU O JCTIC LWVC O 0GIQ NQMCUK &GUC 5QICP 6GOQP 9CVGU VKODCPICP MG UGNCVCP O
67-#0) $#0)70#0 6#/#0 /GPGTKOC RGMGTLCCP DCPIWP DCTW TGPQXCUK 4WOCJ *QVGN 4WMQ -CPVQT -QNCO 4GPCPI 6COCP *WD ;QI[CMCTVC
6+/$7. 4','-+ ,WCN $CODW ,N 2CTCPIVTKVKU -O &CFCRCP .QT $CPVWN 6GNR /GP[GFKCMCP $CODW DGTDCICK LGPKU #RWU NGIK 9WNWPI 2GVWPI )GFGI 2[CP /QVKH DKCUC FCP -CPFCPI #[CO $CODW /GPGTKOC RGUCPCP 2CTVCK MGEKN
5YCNC[CP RKPVW LCVK TD OCJQPK TD MWUGP LCVK TD O /WNKC ,CVK ,QILCMCTVC
0$# )[RUWO 5QNWUK 7 4WOCJ #PFC 2NCHQP 2CTVKUK 45VWFKQ ,. 2CNCICP 5CTKJCTLQ 0ICINKM 5NOP
$'0)-'.
Å’ 074 /1614 Å’
/GNC[CPK 5GTXKEG UGICNC OGTM /QVQT 5RCTGRCTV 2TGUU 2QTQM $QF[ +PVCNCUK 5RWNN FNN ,N -CNKWTCPI MO 4KPI 4QCF 7VCTC -GPVWPICP ;QI[CMCTVC 5GDGNCJ DCTCV $CPILQ -GPVWPICP 6GNR
/#,7 /1614 5GTXKEG 1NK URCTG RCTV 8CTKCUK VGTKOC UGTXKEG 6155# 4QFC VKIC UGT XKU DGTICTCPUK ,N ,QILC 5QNQ -O 0Q 6GNR DCTCV -4
$'0)-'. /1$+. $'0)-'. /1$+. 4#6+0 /GNC[CPK 5GTXKEG /GUKP 6WP 7R .CU -GPVGPI %CV $QF[ 4GRCKT FCP /GP[GFKCMCP 5RGTRCTV 8CTKCUK /QDKN &NN ,N +OQIKTK $CTCV -O
5GNCVCP 2CUCT 0IQVQ 6GNR
2416'%6 #761 %#4' 5'4 8+ %' ,N $CPVWN 0Q &WMWJ ;M 6GNR *QVNKPG 2QNGU EWEK OQ VQT OQDKN DGPIMGN QXGT JQWN VW PG WR MCTDW KPLGMUK QNK FCP NCKP NCKP
&76# /#5 5*1%$'-'4 ,N #FK 5WEKRVQ -O 0Q ;QI[C MCTVC 5RGEKCNKUV MCMK MCMK OQDKN 6GNR ;M
6CODCN $#0 $7&+ /GP[GFKCMCP 8GNI $CP FCP OGNC[CPK VCODCN DCP *WDWPIK $WFK FK CVCW NCPIUWPI MG LN $CPVWN MO WVCTC IGTDCPI MCUQPICP DCTCV LCNCP
$+41 ,#5# $+ 4GRTGUGPVCVKH WTWU *CM %KRVC RCVGP OGTM *1 5+72 5+7,- 6&+ 6&2 +/$ 26 %8 JCNCN 7-. 72. NCR 2CLCM 2GECJ VCPCJ RGPIGTKPICP +26 +2#- *
.1910)#0
/1$+. &+,7#.
/CLW ,C[C 6TCPU 'ZRGFKUK ,CUC CPIMWV DCTCPI FCP TGPVCN OQDKN OGNC[CPK FCNCO FCP NWCT MQVC ,CUC RKPFCJCP MQUV LCUC RKPFCJ TWOCJ LCUC CPIMWV GZRGFKUK DCTCPI % 2 9# 2+0 $$ % #
&KDWV MWTKT NCMK VJ OKP 5.6# &QOKUKN LQILC RP[ 5KO% OQVQT ,WLWTNOT NUI MG 5[PWU &4 5WVQOQ ;M
61;16#
%#6'4+0) Å&#x2019; 4'<# %#6'4+0) Å&#x2019; /GNC[CPK ECVGTKPI CNCV RGUVC -CTCPIIQPFCPI 4V 2GPFQYQ JCTLQ 5GYQP $CPVWN 6GNR (CZ *2
(#5*+10 2GPIGP DWCV 2CMCKCP FI OQVKH [I PIICM RCUCTCP *WD -7/ $#6+5*12 ,N 4KPFCPI -CUKJCP $CPVWN
UGNCVCP $CPILQ -CUKJCP 6GNR 9# 2KP $$ ( # 6GTKOC RGUCPCP RCTVCK $GUCT -GEKN
Å&#x2019; #/'. (#5*+10 Å&#x2019; /GP[GFKCMCP -GDC[C GPEKO DCJCP MCVWP UCPVWPI VCRGPVC 7- UCORCK LWODQ /GPGTKOC RGUCPCP RGO DWCVCP WPVWM UGTCICO #NCOCV .CPVCK $NQM $+ .QU 0Q /GVTQ $GTKPIJCTLQ ,N 2CVCPI RWNWJCP 0Q ;M
2GTNGPIMCRCP &CP QNGJ QNGJ 7OTQJ *CLK Å&#x2019; 61-1 /1.'- Å&#x2019; ,N 0[CK #JOCF &CJNCP 0Q ;QI[C MCTVC 6GNR
FCTK 2-7 /WJCOCFK[CJ ,N #JOCF &CJNCP MG 5GNCVCP O
*'./ 2TQOQ +0- %'0641 " %: " -[V XKUQT" *+7" 6)2 5GPU 0QCJ"
+PH 5GPVTQ " 10- XKUQT " *CTIC MJWUWU FGPICP DWMVK -QTCP $GTPCU %2 RKP & (
*16'. *16'. $#.'%#674 +0 2TQOQ TD 1PN[ 4QQO ,N 9CVGU MO ;QI[CMCTVC VGNR RKP # E
$'4.+#0 *16'. ,N 2CUCT -GODCPI ;M 6GNR ;M
Å&#x2019; 0+6+274#0 2'4/#+ Å&#x2019; *16'. 0KVKRWTCP ,N 9CVGU -O ;M 6GNR (CZ
9#*;7 .15/'0 ,N 2CUCT -GODCPI 0Q # ;M 6GNR ;QI[CMCTVC
)'&10)-70+0) *16'. ,N )GFQPIMWPKPI # ;QI[C 2J
+0(14/#5+ ,CUC 6WVWR -CTVW MTGFKV -6# $C[CT NWPCU .GICN (KVTKOGIC
$CTCPI $GMCU FCP -NKVKMCP Å&#x2019; $#$' -'.+- Å&#x2019; ,N $GUQNG 4C[C # 6TKJCPIIQ 6GNR ;QI[CMCTVC
5CCVP[C RWP[C DKUPKU UGPFKTK OQFCN LWVCCP WPVWPI TD DCJ MCP LWVCCP /KPCV JWD (CSKJ 9#
#ECTC 5GOKPCT +MNCP 6CNM 5JQY CPFC OCW FKNKRWV FKVC[CPIMCP FK 4$ 68 ! *WD $+07#0) 5#6+ 241 &7%6+10 %2
$VJ 6PI RTKC YPV W YTPI OCMCP NCWPFT[ YKN UGVWTCP LLT PKCV MTL RPINOP FKWVOCMP
-1/276'4 #JNK UGTXKEG RTKPVGT +PMLGV .CUGTLGV .CRVQR %27 .%& 2TQLGEVQT /QPKVQT 4GHKNN 6KPVC 6QPGT UCVTKC EQORWVKPFQ *R
-74575
$GNK TWOCJ OWTCJ LV &2 LV #PI TD DN .CPIU FRV MTL W QTI ICLK DPU LV DN &CHVCT ERV XKC5OU $GNK MG
0GGFGF (GOCNG 5VCHH #EVKXG KP 'PINKUJ %QORWVGT .KVGTCVG #DNG KP UJKHV 5GPF EX VQ OQGUUQPAICNNGT[ "JQVOCKN EQO
2GPFCHVCTCP /WTKF $CTW .2#FCPC &CPEGT CPCM TGOCLC ,N /CYCT $CEKTQ 0Q ;M 6
.2- 7PKICOC DWMC MGNCU DCTW RTQIO 6J /WNVKOGFKC 6GTRCFW VGMPKUK DN2GTMCPVQTCP /WNVKFUIP &TCHVGT 5MGVEJ7R .CRVQR *R #WVQECF 2GOGVCCP /[QD 'FKV 8KFGQ ,N /C[LGP $CODCPI 5WIGPI 6NR
$GNWO DKUC P[GVKT )CNCWWW 0CUYC UVKT UQNWUKP[C *WD 9# RKP $$ G C
#0 $NC\GT $GPIMGN 1PFGTFKN -JWUWU1RGN $NC\GT &CP %JGXTQNGV ,QILC *2
,#5# #0)-76
-74575 56+4 /1$+. 76#/# 6GTOWTCJ FKLQILC 'TVKIC #XCP\C :GPKC TD LCO ,N /QPLCNK 0Q # 7VCTC 2QO $GPUKP %2 ;QI[CMCTVC
-WTUWU .25&/ '&1%1/ 6'4#-4'&+6#5+ $#0 .-2 OGODWMC RPFHVTP UKUYC DCTW 2TQITCO -QORWVGT RGTMCPVQTCP MQOR )TCHKU MQOR #MWPVCPUK #WVQECF FGUCKP YGD VGMPKUK MQOR $KC[C OWTCJ $QPWU -CQU (CUNV 5GTVKHKMCV FCP OQFWN CVM 5WOWTCP 2CNDCRCPI $CPVWN
-4'&+6 /74#* 2UVK%CKT *T+PK ,OKPMP $2-$ /VT /DN0Q5WTXGK 0Q2QV 4UOK #OCP 2NCV 0QP #$ $KUC
&KDWVWJMCP MCT[CYCVK WPVWM MCPVKP OKPKOCN 5.6# WOWT OCZK OCN VCJWP LWLWT EGMCVCP JWDWPIK
&KDWV IWTW 6- 5& W 9KN $VN +OQIKTK &+; UWMC FWPKC CPCM OKP 2)6- & 5 5GOWC LWTWUCP FVI NPIU )CVTC LN /CULKF PQ RGPFQRQ *QVGN 2WTKVWOGPIIWPI 2CMWCNCOCP ;M
$WV 246 RWVTK ,QILC 9CLKD VKFWT FNO 9CLKD VKVKR -62 CUNK )CLK *WD 9CLKD VGNHQP 5/5 VFM FKDCNCU
/1$+. &+5'9#-#0 )TGUKMC 6TCPURQTV UGYC DWU ODN OGFKWO UGCV OKETQ NQPI UGCV UJQTV UGCV +PQXC #XCP\C :GPKC FNN *
#PCU 4GPV /DN /VT %QP %CV ,CMCN -O #VT ,RV FI VPR 5QRKT
#UGNKC 0GY#XP\ 0GY+PQXC 0GY ,C\\ #UGNKC ;CTKU :GPKC .WZWT[ #RX #UGNKC )/ RKEM7R )/ $QZ '.( .WZKQ#UGNKC 6TCXGNNQ 6 ;6 MQOWVGT 6TWM 25#UGNKC 'PIMGN $QZ (QTVWPGT #NRJCTF #UGNKC 5KCR CPVCT YYY UGYC TGPVCN OQDKNLQILC EQO
/W[KPI 5GYC *KCEG R 5RKT $$/ 9KHK #MWC $WNCP 2TQOQUK &KUE TD JCTK
-'*+.#0)#0
/1$+. &+,7#.
6GNCJ JNI 560- 0QRQN #$ #* C P 5WIK[CPVKPK F C &CPWMWUWOCP )- 4V $CEKTQ )- ;M
/CW ,WCN $GNK /QDKN 5GMGPF $GMCU *WD #/'. /1$+.+0 &1 ,N KOQIKTK $CTCV -O ,QVCYCPI 4V 0Q 6GNR 4GCF[ 5VQEM 6Q[QVC *QPFC &CKJCVUW 5W\WMK /KVUW DJKUK -KC 0KUUCP +UW\W &CVUWP %JKXTQNGV FNN *CTIC FKLCOKP /KTKPI
6GNCJ JNI 560- 0QRQN #$ )7 C P +OCO 5WMCOVQ F C 0IGORNCM -CTCPILCVK 4V 4Y 5KPFWCFK /NCVK 5NGOCP
6GNCJ JNI 560- 0QRQN #$ #9 C P -WUJCGTK F C )GTLQ 4V )TQIQN 2CNK[CP )- ;QI[CMCTVC
6GNCJ JNI 560- 0QRQN #$ %6 C P 5WJCTVQ F C -CNCPICP 6VJCTIQ -TGVGM $CPVWN ;QI[CMCTVC
6GNCJ JNI 560- 0QRQN #$ %, C P 2CPIIKJ 0KICPVQTQ F C -GVCPFCP 4V 4Y $IVR $CPVWN
6GNCJ JNI 560- 0QRQN #$ 4, C P 5CLK[GO F C 2WNWJCP .QT 6TKOWTVK 5TCPFCMCP $CPVWN
-.+0+ $2/ Å&#x2019; 2'4/#6# 5#4+ Å&#x2019; ,N ;WFKRCVK $ /CPECUCP -KFWN
4KPI 4QCF 7VCTC %QPFQPIECVWT )TK[C 5GJCV +PFQPGUKC 5NGOCP 6GNR *2 /GNC[CPK -$ $CD[ 5RC 6TGCVOGPV RKLCV DC[K $WMC LCO
-'%#06+-#0
Å&#x2019; )4#*# -757/# Å&#x2019; -WUWOC /QO CPF $CD[ %CTG $GCWV[ 5CNQP DGTCFC FKLCNCP $CP VWN MO &KTQ 2GPFQYQJCTLQ 5GYQP $CPVWN ;QI[CMCTVC /GNC[CPK $C D[ 5RC -KFURC /CUCIG .WNWT %TGCO DCTVJ *CKT /CUM *CKT 5RC FCP RGNC[CPCP (KUKQVGTCRK &KUEQP
-'5'*#6#0 &KCDGVGU 5VTQMG ,CPVWPI #UCO 7TCV 2CVCJ VWNCPI #PFC UCMKV UWFCJ FK 45 VCRK ICM UGODWJ ! -COK RWP[C MQPUGR MGUGJCVCP P[C -QPUWNV )TCVKU 6FM CFC [I UKC UKC FCTK UGDWCJ KMJVKCT KPIKP UGODWJ +PU[C #NNCJ %2 RKP %&' '
#NVKU ) #$ -QPFKUK $CIWU 5GMCNK *
)TCPF +PQXC &KGUGN #$ ,CTCPI2CMCK -O TD *WD 2GTWO $GTNKCP +PFCJ
#I[C URV DCTW MO FKMKV KUVKOGYC UKNXGT CD CUNK
)TGCV %QTQNNC 5') 5KNXGT 6J #UNK #$ #VCU 0COC 5GPFKTK *WD
&#+*#657 #NN0GY:GPKC 4 &NZ #$ #UNK+EG $NWG 1TK .WCT &NO *I LV 0GIQ *WD
+PQXC ' 6J 'WTQ 2NCV $ 5NXT /NU 1TK .WCT &NO #% &QWDNG &KPIKP (WN -CNGPI *TI LV 6
#NRJCTF 5 #WFKQNGUU 2WVKJ #$5NGOCP &CTK $CTW -QPFKUK /WNWUUUU 6GTCYCV 5GMCNK *WD
#XCP\C ) )TCPF +PQXC ) 5OWC*VO /CPWCN #$ 6IP $GPUKP 1TKUKPN ,COCN -O $U66 -TGFKV
(QTVWPGT 64& 806 /CPWCN #MJKT *VO #UNK ## /IN 6I 2LM )TGU -O TD+UVY ,COCN -O 66 -TFV
#XCP\C ) 5KNXGT #UNK #$ 5NOP-QPFKUK 1TKUKPKN +UVKOGYC LV 0GIQ *WD
0GY ;CTKU 64& # 6 #$ 6CPICP 5OCTV -G[ -/ .QY 2WVKJ -JWUWU -TGFKV LV *WD
57<7-+ 'TVKIC ): 2WVKJ 6JP #UNK #$ -O 2CLCM $WNCP -62 0GORGN *WD
#GTKQ /CVKM +UVKOGYC #$ 5NGOCP 6J $QF[ /UP #% #WFKQ 29 25 $CP LV 0GIQ 6IN2CMG 5IT
5RNCUJ ). #$ #UNK 2LM 2LI /CPWCN $KTW6WC/GV -O TD 4GEQTF *TI LV -JUU -TFV &2 LV
5\M -CTKOWP 9CIQP 6J ): #UNK #$ /CPWCN +UVKOGYC *
'TVKIC ): *KVCO #UNK 5NOP 6I .QY-/ 1TK. & 5IV6TYV /PWCN (WN 8CT LV 0I ,. /IN -O 6
5YKHV )6 /CVKE #UNK #$ 5NOP6IP /WNWUUU 6GTCYCV 5GMCNK *WD
,. %RV -CTKOWP ): %QMNCV /GV 6J * LV -CVCPC ): *KVCO /GV 6J *I LV 5OWC 1TU %CV
&CKJCVUW 5KTKQP 6J #UNK #$ 6IP /UJ 1TKIKPCN 5GOWC *WD )WU (CPFK
:GPKC :K &NZ 2NWU *KVCO 2NCV ##6GOCPIIWPI 2CLCM 2CPLCPI LV 0GVV -TGFKV *WD
6GTKQU 65 'ZVTC $ 6J 1TKUKPKN $CIWU 6TYV #% &KPIKP /GUKP -GTKPI 5WTCV UWTCV .GPIMCR LV
-+# -+# 4+1 6J /CPWCN #UNK #$ -/4GPFCJ 2CLCM 2CPLCPI +UVKOGYC *WD
&LN ERV ODN ECTPKXCN -+# JVO UQNCT OCPWCN RNCV #$ VJ PGIQ *
#NN PGY 2KECPVQ VJ CDW -QP FKUK DCIWU 5KCR RCMCK %CUJ 66 MTGFKV &R 4KPICP
+57<7
/+657$+5*+ 5VTCFC &DN %CDKP6TKVQP Z VJ /GTCJ 1TU %CV 6I &T $T $MP 'Z 2TQ[GM $U #0 2ODNK &LOP +UVY
*10&# *QPFC %KV[ #NN 0GY /PN *KVCO 0QRQN ,CVGPI #UNK 6IP -/ 4GPFCJ LV 0GIQ6KRKU *WD
%KV[ +&5+ #$ 5NOP 2LM $TW 1TK. & 5IV 6TYV .QY -/ /PWCN 5NXT 5VQP LV 0I ,. /IN -O 6
*QPFC EKV[ XVGEJ CUNK CD KUVKOGYC RCLCM DT MO FKMKV OGTCJ
* (TGGF 25& VJ #DW OVN 0GY OQFGN -QPFU DIU 6GTCYCV *TI LV$U ECUJ 66 -TFV FR ,V
61;16#
(TGGF 5& &QDGN $NQYGT 5NKFKPI2KPVW -KTK 2WVKJ #$ 5NOP &T $CTW -O TKDW 5RVK $CTW
#XCP\C 8GNQ\ /CVKE 2WVKJ #$ 6IP -O TD $WMCP 'Z 4GPVCN 262MV-TGFKV LV *WD
0GY ;CTKU 5 64& 5RQTVKXQ # 6#$ 5OCTV -G[ 2WVKJ -JWUWU -TGFKV LV *WD
)TCPF +PPQXC ' 7R /CVKE )TG[ -O TD 4GEQTF 6Q[QVC (WN 1TKIKPCN *CTIC LV 0GIQ *WD
;CTKU 64& 5RQTVKXQ 6J #PVKM -/ 4GPFCJ #$ 6IP /CUKJ 1TKIKPCN *WD )WU (CPFK
#XCP\C ) 6J 2NCV $ 5KNXGT 1TK .WCT &NO 'Z 9CPKVC (WN -NGPI #% &KPIKP /UP ,QU LV 6
#XCP\C ) 5KNXGT #UNK #$ 5NOP -QPFKUK 1TKUKPKN +UVKOGYC LV 0GIQ *WD
#NN 0GY %COT[ 8 # 6 *KVCO #$ LV ,C\\ 45 # 6 2WVKJ #$ LV 0I
5'/$#&# 126+,N 2TQH ;QJCPGU * 5CICP VGNR ;M
574;# #)70) 126+ ,N 5WNVCP #IWPI 0Q 6GNR ;QI[CMCTVC
,C\\ 45 #6 /TJ #$ /QDKNKQ 45 #6 2VJ ## %48 /6 2VJ 5OWC 6IP ,COCN -O $U66 -TGFKV
(TGGF 25& 2WVKJ /WVKCTC #FC -COGTC ,QM #UNK -NV 84 2LM2LI 2NCV ,CVGPI LV 0GVV -TFV
$7 ,C\\ 45 /CVKE 6J 5KNXGT *TI LV (GTKQ /CVKE 5NXT LV #0 2ODNK 5OWC 6I 1TU %CV
2'0&+&+-#0 .25&/ '&1%1/ 6GTCMTGFKVCUK $#0 .-2 2WUCV RFFM -QOR -QOR RGTMCPVQTCP MQOR )TCHKU -QOR #MWPVCPUK #WVQECF &GUCKP YGD 6GMPKUK 0252 5WOWTCP 2CNDCRCPI $CPVWN &+; *2
2#4(7/ ,WCN 6GZCRQP /GVCPQN $KDKV 2CTHWO 5QFKWO 5WNRJCVG ITQUKT %2 ,N $CPVWN MO &KTQ $CPVWN ;QI[CMCTVC
24+06'4 ,1),# +0- 4GHKNN VKPVC VQPGT KPHWU UGTXKEG RTKPVGT .#2612 ,N /C IGNCPI MO RQLQM DCPILQ WVCTC #NKXG %JKMGP % 2 RKP $$ H
2'4%'6#-#0 5RGEKCNKU EGVCM HWNEQNQWT QHHUGV EGRCV COCP *WD 2GTE 0IGMUKIQPFQ DWMVKMCP
2'0,#*+6 % , 6CKNQT /QFKUVG ,N $CPVWN -/ 0[GOGPICP $CPVWN 6GNR /GPGTKOC ,CJKV 2TKC 9CPKVC 5GICNC /QFGN 5GFKC #PGMC OCECO DCJCP ,GCPU .QTGPI 5GTCICO 5GMQNCJ 5GTCICO -CPVQT $CLW %GNCPC ,CMGV 4QM 2&. 2&* ,GCPU 2GTOCM ,GCPU
VQVC DKCUC $CLW -CQU 4GUNGVKPI
,CMGV %GNCPC 6CU
/GPGTKOC 2GTOCM FCP ,CJKVCP DGTDCICK OQFGN FCP DGDCICK LGPKU DCJCP $CLW %GNCPC ,CMGV 4QORK 2&. 2&* 5GTCICO 5GMQNCJ -CP VQT *WDWPIK $#0&70) ,'#05 ,N 2CTCPIVTKVKU -/ 0Q 6GNR
#$#&+ 6#;.14 /GPGTKOC UGICNC OCECO LCJKVCP 5GTCICO 5GMQNCJ -CPVQT ,CU 8GTOCZ ,WIC OGPLWCN DGTDCICK LGDKU MCKP +/')1 *7)1 FNN % 2 #NCOCV ,N /CIGNCPI MO &GPIIWPI 6TKFCFK 5NGOCP UGNCVCP 1NKXG %JKMGP
2'4*+#5#0 6QMQ/CU )CFLCJ /CU ,N -GVCPFCP ;M OGODNK GOCU JTI6IIKVTOC RGPIGODCNKCP VM NCKP MQNGMUKNMR 6TKOC LWCN DGNK DGTNKCP $WVWJWCPI VWPCK MCOK UKCR OGODCPVW
6QMQOCU .QICO/WNKC ,N # ;CPK ;M JCP[C MCOK [I WVCOCMCP MYCNKVCU FKLCOKP RGPI GODCNKCPP[C MQNGMUK NGPIMCR OGPLWCN RCNKPI OTJ OGODGNK FGPICP JCTIC VKPIIK 6TKOC DCTCPI MGODCNK CP FCTK 6QMQ NCKP
2'.7#0) 75#*# $GNK TWOCJ OWTCJ LV &2 LV #PI TD DN .CPIU LCFK #IGP W QTI ICLK DPU LV DN &CHVCT ERV XKC5OU $GNK MG
2'0)1$#6#0 &KLWCN QDCV CORWJ JGTDCN CUCO WTCV RGTUGPFKCP IGLCNC IKPLCN * KOWPI
2+,#6 64#&+5+10#. /GNC[CPK 2KLCV MGTKM RKLCV ECRGM NWNWT #NCOCV 6KOWT DCPILQ &GPIIWPI OGVGT ,N )KVQ )CVK
/GPIQDCVK 'FKPK .U[CJYCV +ORQVGPUK FKLOP 'PLQ[ MJU DRM *WD /DCM 5CPVK 9+$ DKUC FRIN
4KNZMP 6DJ &I 2LV 6TCF $QF[ 5ETWD&K -KPCPVK /CUUCIG ,N %CPFK 5CODKUCTK 7VT 2UT 5QTQIGPGP
$WPIC &CWP OUI .QN[ /C[C (CP[ .KVC 9KPC TCOCJ HWN #% 44WVT DTV 720 F GGEH
2TCYCVCP 6DJ &K 6GNCIC 5RC 6GORCV #OCP 0[COCP 6GTCRKU 2INOP ,N 5QNQ-/ 5QTQIGPGP
4'0))#0+5 4KCU 2GPICPVKP 9GFFKPI 2CEMCIG ,N +OQIKTK $CTCV -O ,QVCYCPI $CPIWPJCTLQ 5GYQP $CPVWN 6GNR 9# 5RGEKCN /GNC[CPK 4KCU 2GPICPVKP &GMQTCUK 2GNCOKPCP %CVGTKPI 5GTXKEG /% 1TCP 6WPIICN 5QWPF 5[UVGO 8KFGQ FCP (QVQ
126+- 57-5'5 ,N )CPFGMCP .QT 0Q ;QI[C MCTVC 6GNR 6GTKOC #UMGU ,CO 5QUVGM +PJGCEVJ
6PJ UVTVIU EEM W WUJC LV O NF O LN CURCN O TCOCK WVCTC RUT 2K[WPICP RGOCPFCPICP KPFCJ
5GPUCUK 2GFCU .WCT $KCUCJJJJ 210&1- $'.76 -4'/'5 O$QM 5KPIICJ ,N +OQIKTK 6KOWT -O
2GTVKICCP )NCICJ 6COCPCP MG $CTCV O 6GNR 9# 5RGUKCN /GPW $GNWV -TGOGU $GNWV .QODQM +LQ 5CODGN $GNWV 4KEC 4KEC $GNWV 0CUK )QTGPI $GNWV /GPGTKOC 2GUCPCP 7NVCJ 4CRCV #TKUCP 5GOKPCT FNN &KLCOKP 'PCM FCP /WTCJ
6PJ RGM TD O O NF LN ODN UKORCPICP UWODGT DGTDCJ
Å&#x2019; IWFGI ;7 &,7/ Å&#x2019; /CW QNGJ QNGJ MJCU ,QILC ! ;W &LWO RWUCV VGORCVP[C *WD -CTCPICUGO ODCTGM %6 +++ ,N -CNKWTCPI MO ;QI[CMCTVC 6GNR *2 $WMC 9+$ 2GUCP FCRCV FKCPVCT UCORCK MGVGORCV VWLWCP
Å&#x2019; IWFGI ;7 &,7/ Å&#x2019; /CW QNGJ QNGJ MJCU ,QILC ! ;W &LWO RWUCV VGORCVP[C %#$#0) ,N .CMUFC #FKUWEKRVQ MO ;QI[CMCTVC UCORKPI *QVGN 5JGTCVQP LCO DWMC 9+$ 6GNR *2 2GUCP FCRCV FKCPVCT UCORCK MGVGORCV VWLWCP
Å&#x2019; IWFGI ;7 &,7/ Å&#x2019; /CW QNGJ QNGJ MJCU ,QILC ! ;W &LWO RWUCV VGORCVP[C %#$#0) ,N 9CVGU MO #ODCT MGVCYCPI )CORKPI 5NGOCP ;QI[C MCTVC LCO DWMC 9+$ 6GNR 2GUCP FCRCV FKCPVCT UCORCK MGVGORCV VWLWCP
47/#* &+-1064#&KMQPV &LN 4OJ $CTW /KPKOCNKU .U O (WNN$CPI 5*/ +/$ &K 5CNCMCP46 49 5GNQOCTVCPK 5NGOCP -CNCUCP ,QILC /KPCV *D &KMQPV 4OJ 7 -GNI $CKM -6 -/FK 9% 46OW 4/MP &RT %CTRQTV &K4GVPQFWOKNCJ &GRQMCP -V)F
&KMQPV 4OJ &K /KPIIKTCP 6KOWT 2UT$TPI 2#56; 46OW 46IJ -6FT -/F &RT *I0GIQ *WD +DW 'PVKM 6
47/#* &+,7#.
2GTWO 0QIQVKTVQ 'NQM .6 .$ -6 -/ 46COW 4/MP &CRWT )TUK /QDKN ,GOWTCP 5 WOWT 2&#/ 5*/ +/$ *CTIC LV *WD
&LN TWOCJ UKCR JWPK )TK[C #NXKVC & LN 9CVGU MO ,IL * ,WCN 4/* 62 5*/ O .MU 2TGOKWO $ET -6 -O FRT 4 6COW 4 /CMCP 4 -GN )TU /QDKN 2#8 4 6$- *4) O 5GTKWU *
2TQOQ 4WOCJ /TJ LV $QPWU NCPIU *QPFC $GCV &CHVCT XKC 5/5 2TQOQ MG
2TO TOJ FK LN 9QPQUCTK MO XKNNCFC VGPVTGO VKPIICN WPKV NI JTI LV PGIQ VPJ O V[RG MOT J FI KFC
. O NF O VKOWT 45 ,+* ,N 4C[C %GORCMC PQ )QTQPICP JWD
5#.10 5#.10 014/# OGNC[CPK RQVQPI HCEKGN ETGODCV VQPKPI RGYCTPC LWIC OGNC[CPK 4+#5 2'0)#06+0 ,N )KVQ )CVK 6KOWT DCPILQ &GPIIWPI OGVGT % 2 *2
5# 5NP 5RC /N[PK 5IN /EO2TYVP (CU #% #KT 2PU $V JWD 2TMKT .WCU 0CPIIWNCP 4KPI 4QCF /IY C C G
5#.10 /1$+. &#;610# #WVQ UGTXKEG DQF[ 4GRCKT 5GTXKEG 5VCVKQP EWEK OQDKN *KFTQKM 5PQY 9CUJ 5CNQP OQDKN #E OQDKN ECV QXGP DQ F[ 4GRCKT ,N -CNKWTCPI MO VGNR ;M ,#/5
,C[C #IWPI /QVQT 5RQTV
)4+;# #761 %#4' ,N /GPWMCP % ;M 6GNR EWEK UCNQP ICPVK QNK EWEK DWUC UCNLW GU MTKO CPGMC YCTPC CTQOC RCMGV RGTCYCVCP MGPFCTCCP CPFC
5PQY 9CUJ 5CNQP /QDKN /QVQT ,N -CNKWTCPI MO )CFKPICP ;M *WD 6GNR
47#0) 75#*#
%WEK 5CNQP #% /QDKN Å&#x2018; $.+0- Å&#x2018; ,N 2CPFGICTKPK 0Q # ,CMCN MO 44 7VCTC RGTGORCVCP #RQVKM -GP VWPICP MG 6OT 2* *2 ;M
6#0#/#0
2TO TOJ FK LN YQPQUCTK MO XKNNCFC VGPVTGO VKPIICN WPKV NI JTI LV PGIQ VPJ O V[RG MOT J FI KFC
&LN FKMQPVT VPJ RIT LN T[ ;- /IN DCTCV LN &GPIIWPI UDNJ $CPM /CPFKTK 5[CTKCJ . O
5*/ UCYCJ MGTKPI NWCU O .F O /CPIMW LN #URN 2TQRKPUK O WVT MGN $4+ $KOQOCTVCPK PIGORNCM 5NGOCP $KUC MTFV 66 ODN
5GN 7++ ,CMCN O O LV O O LV O VGRK CURCN &QPQJCTLQ 0ICINKM O LV O
5*/2 . .F OGVGT NQM 6OT -CORWU +5+ #MDKF ,N 2CTKU MO 5GYQP UVTCVGIKU CURCN EEM 46 MQU JTI PGIQ *WD ;M
6PJ 5*/ 2MT O .F O 6CO DCMDC[CP DNMI -ORU #VOCLC[C $C DCTUCTK MQUV 'ZENWUKX O *WD ;QI[CMCTVC
5*/ 2MT O .DT O ,N 6C LGO .QVGOTV 7PTK[Q MG 7VT EEM 7 KPXU 2OUKWP JTI LV *WD ;QI[CMCTVC
&KLWCN VCPCJ VGICNCP OGVGT FK FGUC $WTIQ 5GNQRCOKQTQ $CPVWN TD O C P UGPFKTK JWDWPIK UGIGTC
6PJ 5*/ $CTCV 2'/&# 5NGOCP ,N 4CLKOKP 2CPIWMCP FGMCV )14 $20 2QNUGM .WCU .& RGOKNKM
6PJ UVTVIU EEM W WUJC LV O .F O LN CURCN O TCOCK WVTC RCUCT2K[PICP RGOFPIP KPFCJ
2GM TD O O NF O LN VPJ O UWODGTMKFWN RCDTKM TQMQM DGTDCJ MGVKOWT
,N VPJ OWTCJ 5*/ O .F O VOT ,N 6CLGO OIYQ WVT RUT 5VCP EEM WVM MQU LV O *WD 62
&KLWCN 6CPCJ )WFCPI HWNN DCPIWPCP TCPIMC $CLC NWCU / .QMCUK UGNCVCP 6GTOKPCN ,QODQT 5NGOCP JCTIC 0GIQ *WD
6174 64#8'. 2CMGV #MJKT 6CJWP $CPIMQM LV 5KP /CNC[UKC LV *QPIMQPI /CECW5*< LV 6: 6TCXGN
07#05# 61745 26 ,N 0CICP -WNQP 0Q -CYCUCP -TCVQP ;M 2J 5/5 6KMGV FKCPVCT
64#8'. )#;# $#47 5',#*6'4# 64# 8'. ,N &KRQPGIQTQ 0Q ;QI[C MCTVC /GNC[CPK ,WTWUCP ,QILC ,CMCTVC ,QILC $PFT .CORWPI ,QILC $QIQT 6GNR /GPGTKOC VKVKRCP 2CMGV FCP %CTVGTCP
#.4+0 64#8'. ,WTWUCP ,QILC 2GOCNCPI 2WTYQMGTVQ 9CPIQP 6GICN ,QILC 5QNQ 2WTYQFCFK 2CVK (CUKNKVCU #% 5PCEM $CPVCN UGNKOWV . 'NH #28 )TCPF /CZ VGTKOC ECTVGT UGOWC VWLWCP ,N /WPIIWT &GOCPICP 6GNR ;M
<JCPILKCLKG *T LV -QTGC $CTGPI #NKMC LV &WDCK *T LV /QVQ)2 5GRCPI *T LV 6: ,QILC
7/41* *#,+ /WJCTTQO RNWU +UVCPDWN 7OTQJ RNWU 5KPICRQTG 7OTQJFKTGEV /CFKPCJ 6GNR ;M
9#470) /#-#0 #[CO 2CPIICPI -NCVGP Å&#x2019; $7 0#0+- Å&#x2019; ,N 9CVGU MO -CFKRKTQ WVCTC LCNCP 6KOWT 21/ $GPUKP /GPGTKOC 2GUCPCP 2CTVCK DGUCT MGEKN 0CUK $QZ RCMGV CVGT *WD ;QI[CMCTVC
9CTWPI /CMCP 5GFGTJCPC Å&#x2019; $7 274 Å&#x2019; /CUCMCP CUNK LCYC CPGMC UC[WT NCWM RCWM #[CO MCORI MTKURK #[CO MGECR FNN ,WIC OGPGTKOC RGUCPCP PCUK DQZ #NCOCV )TK[C #TIC 2GTOCK LNP 6CORQ /CU # %2 ;QI[CMCTVC
Å&#x2019;6GNCJ FKDWMC Å&#x2019; 9#470) /#-#0 %1-41 /7.;1 9CTWPI 5CVG $WPVGN MCU 5QNQ 6QPIUGPI 4KEC VWNCPI 5WOUWO 6GPIMNGPI MCU 5QNQ 5CVG -CODKPI 5CVG $WPVGN 0CUIQT -CODKPI )WNK )QTGPI F C ,N *QU %QMTQCOKPQVQ 0Q /CW RGUCP *WD /CU 2TCU 0Q *2 ;M
.GODCJ &GUC VCDWNCORQV RWUCV VCPCOCP DWCJ DGTMYCNKVCU *WD LN KOQIKTK VKOWT
-QUV 'MUMNWUKH FK -QVC 2CNGODCPI MOT PGVV KPEQOG RGTDWNCP LWVC
FKMGNQNC OCPCL RTQH NQM FMV 2CNGODCPI 5SWCTG / 0)
&KLWCN 4WOCJ NWZ DCTW UKCR RCMCK FK MQORNGMU MTCVQP ,N 2CVGJCP NWCU OGVGT 5GTVKHKMCV *CM /KNKM#E CKT RCPCU FKPIKP 62 *WD
,WCN DGNK UGRGFC OQVQT UGICNC OGTM %CUJ -TGFKV #5# /QVQT ,N +OQIKTK $CTCV -/ ,QVCYCPI $CPIWPJCTLQ 5GYQP $CPVWN 6GNR
126+-
/#674 6'0)-;7 #[CO 2II -NV )WTCOK WVWJ TD 0CUK $QZ TD 5PCEM TD 2UP 5MTI 6GNR (TGFKXT[
4+#5
5WRTC: )TCPF 5VCT #56 % %T[RVQP 4K[CVOK $QFGJ ,N 9VU
6#0#* &+,7#.
/1614 &+,7#.
47/#* /#-#0
*QPFC $TKQ OCPWCN 2WVKJ -O TD -QPFKUK CUNK QTKUKPKN %CUJ MTGFKV
#NN0GY #XCP\C /CPWCN 5FJ &DN#KT$CI 5NXT 5GTXKEG4GEQTF 0CUOQEQ 2MV-TFV LV 6&2 LV
126+- #4+( ,N -*# &CJNCP 0Q 6GNR ;M ,N /6 *CT[QPQ 0Q ,N )QFGCP MO 6GNR
+UW\W '.( $CP &KUE *KPIIC
2GTKQFG 0QX &GU *WDWPIK
;1);# 126+ ,N % 5KOCPLWPVCM 6GNR ;QI[CMCTVC
.WNWT +DW [CPI FKRTQUGU CNCOK UET VTCFKUKQPCN WVM MWNKV UGJCV KPFCJ *WD RKP DYGD YYY NWNWT KDW QHHKEKCN EQO KPVTCICO NWNWT KDW QHHKEKCN
126+-
6#0#* &+,7#. ,WCN VCPCJ UVTCVGIKU 9CTCM /NCVK O MCYCUCP 2GTWO *WDWPIK
9CTWPI OCMCP /DCJ 4GUQ LN $CPVWN MO TV OQPIICPI RGPFQYQJCTLQ 6GTKOC RGUCPCP IWFGI OCPIWV NGNG DWDWT 6GNR JCTIC MQPEQ FGYG= ? /CU +OCO /CU $WFK 0GY 2GRVKUKFC 9CTWPI OCMCP 2CYQP 5KODCJ C[CO IGRTGM LN RGOWFC PQ VGTWOCP DCPVWN 6GNR JCTIC OWNCK TD
Senin Pahing, 28 November 2016
Karangmojo Tambah Wisata Water Park WONOSARI -- Pemerintah Desa Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul mulai membuka secara resmi wisata air “Karangmojo Water Park” untuk menggerakan perekonomian masyarakat setempat. Kepala Desa Karangmojo Supriyo, Minggu, mengatakan pembangunan waterpark ini dalam rangka mendukung pengembangan pengentasan kemiskinan di Karangmojo. “Karangmojo Water Park ini, sebagai sarana pelengkap lainnya dari program pengentasan kemiskinan wilayah pedesaan di Karangmojo,” kata Supriyo. Ia mengatakan Karangmojo Water Park ini hanya salah satu program yang akan dikembangkan di Desa Karangmojo. Masih ada rencana lain yang Insyaallah mulai tahun 2017, satu per satu program-program pengentasan kemiskinan ini akan direalisasikan. Pembangunan “waterpark” ini dengan meggunakan dana desa 2016 sebesar Rp462 juta. Pembangunan ini adalah pembangunan tahap pertama dari tiga tahap yang direncanakan. Tahap pertama ini adalah pembangunan sarana bermain air. Tahap kedua tahun 2017 akan membangun sarana renang dewasa, dan tahap ketiga adalah pembuatan sarana penunjang pertemuan dan resto. Supriyo mengatakan dengan
adanya sarana bermain Karangmojo Water Park ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkanya sebagai sarana rekreasi keluarga. “Tidak perlu jauh-jauh kalau ingin berwisata. Saat ini di Karangmojo telah hadir wahana bermain keluarga yang sangat menarik,” kata dia. Rencananya ada program pembuatan bendungan untuk pengairan pertanian dan wisata agro. Program wisata Gua Winong yang juga akan segera ditata. Pembuatan sarana pencarian bakat “Gastra” dan program pembuatan jus suplemen hewan yang sudah ditunggu oleh pasar. “Berbagai program tersebut dalam rangka mengurangi kemiskinan dan menggerakan ekonomi masyarakat,” katanya. Bupati Gunungkidul, Badingah mengatakan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangmojo untuk mengembangkan potensi wilayah demi terciptanya tatanan masyarakat yang mandiri patut untuk diapresiasi. Program-program pengentasan kemiskinan yang langsung dapat menyentuh kebutuhan masyarakat harus terus ditingkatkan, mengingat dana desa saat ini sangat besar di desa. “Dana desa harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Sehingga memiliki banyak efek lainnya yang dapat segera dirasakan masyarakat desa,” kata Badingah. (ant)
WONOSARI, BERNAS -- Bupati Gunungkidul, Badingah segera mengumumkan hasil lelang terbuka sekretaris daerah definitif dari tiga nama yang lolos seleksi. “Tunggu saja akan segera diumumkan tidak sampai akhir tahun, sebentar lagi,” kata Badingah di Gunungkidul, Minggu. Tiga nama yang masuk seleksi tahap akhir adalah Kepala Bappeda Gunung Kidul Syarief Armunanto, Sekretaris DPRD DIY Drajat Ruswandono, dan Sekretaris KPU DIY Retno Setijowati. Ia mengatakan sekda yang terpilih diharapkan bisa meningkatkan kinerja pemkab. “Mudah-mudahan secepatnya, agar bisa segera bekerja,” kata Badingah. Ketua DPRD Gunungkidul
Suharno berharap siapa pun yang nantinya dipilih mempertimbangkan aspek kualitas yang dimiliki. Hal ini penting karena menyangkut perkembangan pembangunan di Gunung Kidul kedepannya. “Kami serahkan ke bupati untuk memilih sekda definitif,” katanya. Selain itu, kata dia, seorang sekda harus mampu berkomunikasi dengan DPRD dan masyarakat. “Saya hanya mencontohkan, apa yang dilakukan oleh Supartono (pejabat sekda) sangat baik,” katanya. Sementara Penjabat Sekda Gunung Kidul Supartono mengatakan, jabatan yang diduduki sejak 1 November 2015 itu akan terus diperpanjang hingga terpilih sekda definitif yang baru. (ant)
binangun - handayani
Penambang Tewas Tertimpa Batu WONOSARI, BERNAS -- Seorang penambang batu tradisional, Surisno (50) warga Dusun Bendogede II, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, tewas seketika dengan tubuh hancur, akibat tertimpa bongkahan batu yang ditambang dengan berat sekitar 5 ton. Peristiwa ini terjadi Jumat (25/11) sekitar pukul 17.00, namun korban baru berhasil dievakuasi sekitar pukul 03.00 Sabtu (26/11) dinihari. Proses evakuasi hingga berlangsung sekitar 10 jam, karena sulitnya medan dan besarnya bongkahan batu yang menimbun korban. Peristiwa ini berawal ketika korban bersama Parlan (36) dan Udin (20) warga setempat melakukan penambangan batu keprus pada sebuah lahan, tidak jauh dari rumahnya. Kegiatan ini menurut saksi Parlan, sudah lama dilakukan. Bahkan lokasi penambangan batu ini sudah membentuk goa. Korban dan saksi juga tahu jika ada bongkahan batu yang terancam ambrol. “Makanya
pada bagian bawah bongkahan batu ini disangga dengan tiang dari bambu,” katanya ketika ditemui dilokasi kejadian, Sabtu dinihari. Meski tiang penyangga ini sudah beberapa hari di pasang dan bongkahan batu juga tidak ada tanda bergerak, maka sebelum peristiwa tragis ini terjadi, oleh korban tiang penyangga ini sengaja dihilangkan, karena menghalangi untuk pengerjaan penambangan selanjutnya. Tindakan yang dilakukan ini ternyata justru berakibat fatal. Karena getaran linggis yang terus dihujamkan korban untuk melakukan penambangan, berakibat batu sebesar truk ini ambrol, dan langsung menimpa tubuh korban. Upaya pertolongan yang dilakukan puluhan warga untuk memindahkan bongkahan batu ini tidak membawa hasil. Bahkan petugas gabungan berbagai elemen masyarakat termasuk polisi, PMI, SAR, BPBD, juga tidak mampu memindahkan bongkahan batu seberat 5 ton
tersebut. Selain berat, juga lokasi medan yang sangat sulit, menyebabkan petugas tidak bisa bekerja maksimal, ditambah gelapnya malam. Meski lampu penerangan sudah dipasang, namun para regu penolong tidak bisa bekerja maksimal. Karena berbagai upaya secara manual gagal dilakukan, akhirnya didatangkan alat berat berupa backhoe. Upaya ini akhirnya membawa hasil. Alat berat ini hanya bekerja sekitar 1 jam, bongkahan batu berhasil disingkirkan, dan tubuh korban berhasil dievakuasi, namun kondisinya sudah hancur. Kapolsek Ponjong, Kompol Saman mengatakan, jika kondisi tambang yang berbentuk seperti goa sempat menyulitkan petugas untuk mengevakuasi korban. sehingga pihaknya berkoordinasi dengan petugas gabungan yang lain untuk menerjunkan alat berat agar korban berhasil ditemukan. “Awalnya kita hanya menggunakan alat manual, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Sehingga, kor-
SUTARYONO/HARIAN BERNAS
EVAKUASI KORBAN -- Alat berat berupa backhoe melakukan evakuasi untuk menyingkirkan bongkahan batu seberat 5 ton yang menimpa penambang batu di Desa Sumbergiri Kecamatan Ponjong, Sabtu (26/11) dinihari.
ban dievakuasi menggunakan backhoe,” jelasnya. Setelah korban berhasil diangkat, langsung dibawa ke rumah korban, dan langsung dikubur. Dengan kejadian ini Kapolsek Ponjong, Kompol Saman berharap agar peristiwa ini menjadi peristiwa yang terakhir. “Kami harap para penambang
tidak bekerja secara nekat. Jika kondisi lokasi penambangan sudah membentuk goa dan membahayakan jiwanya, penambangan agar dihentikan,” pintanya. Untuk itulah pihaknya akan koordinasi dengan para tokoh masyarakat termasuk kepala desa, agar peristiwa itu tidak terjadi lagi. (ryo)
Sekda Definitif segera Diumumkan
Program Bumdes Dipermasalahkan WONOSARI, BERNAS -- Meski pemkab Gunungkidul terus mendorong pada desa-desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun dalam perjalanannya justru ada yang mempermasalahkan. Sebagaimana Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari. “Kami kurang setuju dengan pembentukan BUMDes, karena dalam jangka panjang dampaknya justru akan merugikan masyarakat,” kata Kades Baleharjo, Agus Setiawan pada wartawan, beberapa hari lalu. Bahkan diakui, pihaknya sudah menyampaikan hal ini dalam forum terbuka membahas unit usaha desa yang digagas Pemkab Gunungkidul belum lama ini. Dalam pertemuan itu, pihaknya mengaku dengan tegas menyampaikan pendapat tentang penolakan. “Jangan semua desa didorong untuk membentuk BUMDes, karena tidak semua desa memiliki potensi, mampu dan mau melaksanakan,” ujarnya. Dikatakan, jika BUMDes
dibentuk karena tujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, pihaknya balik bertanya dengan apa sejahtera itu diukur. Karena dinilai keberadaan BUMdes justru berpotensi mematikan perekonomian masyarakat luas. “Desa memiliki modal, membangun rumah makan misalnya. Dikelola, dan akhirnya masyarakat pemodal kecil kalah bersaing,” ucapnya. Seharusnya, desa sebagai pusat pemerintahan terkecil tugasnya memfasilitasi saja, untuk kemudian masyarakat yang menentukan. Diwilayahnya, sebenarnya potensi yang dapat dikelola dengan BUMDes sangat banyak. “Namun saya sengaja tidak mau membentuk BUMDes,” ucapnya. Sementara itu, penjabat Sekda Gunungkidul, Supartono mengatakan, keberadaan BUMDes selain untuk memaksimalkan potensi, juga untuk meminimalisir potensi konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat. (ryo)
SRI WIDODO/HARIAN BERNAS
PEMBICARA -- Pengurus IPNU IPPNU Kulonprogo ketika meminta Hasto Wardoyo sebagai pembicara dalam seminar nasional tentang HIV yang diadakan IPNU dan IPPNU pada awal Desember mendatang.
IPNU dan IPPNU Minta Hasto Pembicara Seminar HIV WATES, BERNAS -- Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Putra Putri NU (IPPNU) Kulonprogo akan menggelar seminar nasional tentang HIV pada Desember mendatang. Untuk itu kedua organisasi muda Nahdlatul Ulama (NU) itu meminta Hasto Wardoyo tampil sebagai pembicara pada seminar nasional tersebut. Ketua Panitia, Sofyan Aziz telah menemui Hasto Wardoyo di Wisma Sadewa Wates akhir pekan lalu. Dia bersama kawan
kawannya minta Hasto bersedia menjadi pembicara dalam seminar nasional tersebut. Menurut Sofyan Aziz, Hasto Wardoyo merupakan intelektual sekaligus birokrat yang agamis. Sehingga sangat layak bicara di generasi muda NU. “Kita ingin menampilkan tokoh yang dapat menjadi teladan bagi orang muda. Generasi mudah sekarang ini butuh teladan. Pak Hasto menurut kami layak diteladani,” katanya. Dikatakan, kawula muda harus banyak bekal menyong-
song hari depan yang terbuka. Namun dalam menggapai masa depan tidak lepas dari tantangan. Pergaulan masyarakat termasuk yang mudah saat ini syarat dengan jebakan setan. Bahaya narkoba, pergaulan bebas dengan seks bebas merupakan racun yang ditabur setan. Oleh karena itu IPNU dan IPPNU merasa wajib menanggulanginya. Generasi muda harus paham bahaya tersebut dan bagaimana menanggulanginya. “Generasi muda NU ingin menjadi generasi yang
WATES, BERNAS -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulonprogo 2017 mengalami defisit sebesar Rp 26,66 miliar. Pendapatan direncanakan sebesar Rp 1,37 triliun, sedang anggaran mencapai 1,40 triliun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 195,75 miliar. Demikian dikatakan Pj Bupati, Budi Antono saat membacakan nota keuangan RAPBD 2017 pada rapat paripurna DPRD, Jumat (25/11) di DPRD Kulonprogo.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Akhid Nuryati ini Budi Antono mengatakan, pendapatan sebesar Rp 1,37 triliun, terdiri dari PAD Rp 195,75 miliar, dana perimbangan Rp 979,21 miliar dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 199,68 miliar. “Dibanding APBD tahun lalu PAD meningkat 13,52 persen, Lain-Lain Pendapatan yang Sah naik 3,12 persen. Namun Dana Perimbangan turun 7,84 peren yakni DAK tunjangan profesi guru sebagai dampak dari pengalihan kewenangan guru
SMA dan SMK ke provinsi,” katanya. Sementara untuk anggaran daerah sebesar Rp 1,40 triliun, terdiri dari belanja tak langsung Rp 814,35 miliar yang meliputi belanja pegawai Rp 608,87 miliar, belanja bunga Rp 622,21 juta, belanja hibah Rp 22,91 miliar, belanja bantuan sosial Rp 19,13 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp 6,85 miliar, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp 154 miliar dan belanja tak terduga Rp 2 miliar. (wid)
WONOSARI, BERNAS -- Untuk kesekian kalinya, bencana angin kencang yang terjadi di Gunungkidul, merobohkan rumah warga hingga rata tanah. Kali ini yang menjadi korban rumah milik Sri Lestari (47) di Dusun Wonosari RT 03 RW 07 Desa Jurangjero Kecamatan Ngawen, Sabtu (26/11). Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, hanya saja korban menderita kerugian puluhan juta rupiah. Selain itu korban yang menghuni rumah itu, harus kehilangan tempat tinggal. Untuk sementara korban yang selama ini hidup sendirian, harus mengungsi di rumah tetangga dekatnya. Menurut korban, bencana ini berawal hujan yang tidak terlalu deras. “Hujannya hanya gerimis. Tiba-tiba datang angin kencang menyebabkan rumah saya ambruk ini,” katanya.
Meski korban mengaku bersyukur lepas dari maut, namun rumah kayu berbentuk limasan, kini kondisinya hancur. Tidak hanya itu, berbagai perabot rumahtangga yang ada di dalam rumah juga rusak berat. Dengan peristiwa ini, puluhan warga langsung melakukan kerja bakti untuk menyingkirkan sisa bangunan rumah yang kondisinya sudah rusak berat itu. Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Budhi Harjo mengaku sudah melakukan ceking di lokasi bencana. “Kondisi rumahnya ambruk rata tanah. Sebagian besar bangunan rusak,” katanya. Menurutnya, rumah ini ambruk selain karena angin kencang, namun juga dipicu kondisi bangunan yang sebagian kayunya sudah lapuk. “Sehingga ketika ada angin kencang, langsung ambruk,” jelasnya. (ryo)
sehat dan cerdas,” katanya. Hasto menyambut baik keinginan generasi muda NU tersebut. Dirinya siap memberikan materi baik berkaitan dengan strategi generasi muda menghadapi globalisasi modern, maupun tentang kesehatan bagi remaja. “Bidang kesehatan termasuk menanggulangi HIV ataupun kesehatan reproduksi merupakan tugas seorang dokter. Sementara sebagai pemimpin kita harus membimbing generasi muda menjadi generasi yang
cerdas, dan tahan menghadapi tantangan, termasuk tantangan godaan setan,” ujar Hasto. Hasto membenarkan, dalam membimbing generasi muda memang perlu keteladanan. Diperoleh keterangan, seminar nasional yang akan berlangsung di Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo ini akan mengundang siswa siswi SLTA di Kulonprogo masing masing 2 orang. Perwakilan cabang IPNU IPPNU Jateng DIY serta masyarakat berbagai profesi. (wid)
WONOSARI, BERNAS -- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gunungkidul mengajak masyarakat untuk menggembangkan budidaya kakao. Hal ini perlu dilakukan, karena tanaman kakao jauh lebih menguntungkan dibanding tanaman perkebunan yang lain. Bahkan dari sisi bisnis, tanaman bahan baku coklat ini memiliki nilai prospek yang bagus. Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto kepada wartawan, pekan lalu, hingga saat ini luas lahan yang ditanami kakao ada sekitar 1.300 hektar. Pihaknya terus mendorong ada perluasan lahan kakao sebanyak 100 hektar setiap tahunnya. “Meski penanaman jadi hak dari petani, tapi kami mengajak untuk melakukan budidaya secara massal, sehingga panennya bisa lebih maksimal,” katanya. Menurut dia, banyak manfaat yang didapatkan dalam budidaya kakao. Selain potensi pasar yang masih sangat besar, tanaman ini juga bisa dikembangkan dengan model tumpang sari. Pihaknya mencontohkan, dalam pengembangan desa kakao di Dusun Gambiran, Desa Bunder, Kecamatan Patuk, cara penanaman tidak hanya dilakukan dengan fokus terhadap kakao. Sebab dalam praktiknya, di sekitar kebun juga ditanami beberapa tanaman buah seperti durian, sirsak, mangga atau pun rambutan. “Dengan model ini saya kira
petani bisa dapat untuk lebih. Namun yang paling penting komposisinya harus seimbang, sehingga seluruh tanaman bisa tumbuh maksimal,” ungkapnya.nSaat ini, tanaman kakao banyak ditemukan di sejumlah kecamatan seperti Patuk, Nglipar, Gedangsari, Karangmojo, Semin dan Ponjong. “Dari budidaya ini, Gunungkidul juga masuk dalam delapan daerah pengelola biji kakao terbaik di Indonesia,” imbuh Bambang. Untuk mendukung pengembangan tanaman kakao di Gunungkidul, Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga sudah mendirikan kebun induk kakau. Demplot ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan benih yang dibutuhkan petani. Terlebih lagi, selama ini benih kakao yang ditanam berasal dari Jember, Jawa Timur. “Mudah-mudahan dengan pendirian kebun induk ini, kebutuhan benih mudah didapatkan dan tentunya harganya juga lebih murah,” katanya lagi. Sedang salah seorang petani kakao di Desa Bunder, Kecamatan Patuk Paryanto, mengakui komoditas ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bahkan pangsa pasar dari tanaman untuk membuat coklat ini juga sudah menembus pasar ekspor. Kendati demikian, dia mengakui untuk budidaya yang lebih luas lagi butuh peran yang lebih dari pemerintah. “Karena tanpa komitmen itu maka prosesnya tidak akan maksimal,” ucapnya. (ryo)
APBD Kulonprogo Defisit Rp 26,6 M Tanaman Kakao Lebih Menguntungkan
Rumah Ambruk Disapu Angin
SUTARYONO/HARIAN BERNAS
AMBRUK -- Rumah milik warga Desa Jurangjero Kecamatan Ngawen, ambryk akibat disapu angin kencang, Sabtu (26/11).
Senin Pahing, 28 November 2016
Debat Paslon Dijadwalkan Januari JOGJA, BERNAS -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menjadwalkan menggelar debat pasangan calon (paslon) kepala daerah sebanyak tiga kali yang akan dimulai pada Januari tahun depan. “Sesuai aturan, debat dilakukan tiga kali. Kami jadwalkan sebanyak dua kali pada Januari dan satu kali pada Februari,” kata Sri Surani, Komisioner KPU Kota Yogyakarta, Minggu (27/11). Menurut dia, KPU Kota Yogyakarta akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga seperti lembaga penyiaran publik GALIH WIJAYA/HARIAN BERNAS
PENTAS TEATER -- mahasiswi kebidanan Poltekes Kemenkes Kampus V menggelar pentas teater di Kampus V Poltekes Kemenkes, Sabtu (26/11).
Calon Bidan Belajar Baca Mimik JOGJA, BERNAS -- Puluhan mahasiswi kebidanan Poltekes Kemenkes Kampus V menggelar pertunjukan teater. Pertunjukan rutin tahunan ini merupakan sarana mengasah kemampuan seni dan kompetensi para calon bidan tersebut. “Melalui teater, para mahasiswi kebidanan ini dapat belajar mengenai berekspresi dan membaca mimik,” kata Sri Widatiningsih M Mid, Kepala Program Studi (Kaprodi) Kebidanan kepada Harian Bernas di sela-sela pentas teater di Kampus V Poltekes Kemenkes, Sabtu (26/11). Dengan lakon Lampu Kota, aula Poltekes kebidanan itu dis-
esaki penonton yang didominasi anak muda untuk menyaksikan teater tersebut. Meski rata-rata pemain belum biasa tampil di hadapan orang banyak, pertunjukan ini terbilang sukses. Sebagian besar penonton bertahan di kursinya hingga pertunjukan yang berlangsung satu jam ini berakhir. Sepanjang pertunjukan, gelak tawa, tepuk tangan dan tatapan mata penuh serius mengarah ke panggung. Menurut beberapa pengunjung, selain tertarik menyaksikan para pelakon memainkan teater, intisari dari cerita ini juga cukup menarik dan bermakna. Jalannya cerita bukan hanya
berisi kekocakan atau ketegangan semata. Namun, ada banyak makna yang bisa diambil untuk dijadikan modal di waktu yang akan datang. “Yang patut dikagumi bagaimana mereka mengatur waktu untuk berlatih. Padahal jadwal kuliah cukup padat, namun mereka bisa menyuguhkan permainan yang apik,” kata perempuan yang akrab disapa Widati ini. Beberapa penonton memberikan apresiasi positif atas terlaksananya pagelaran tersebut. “Ada di salah satu scene kita diajarkan untuk mensyukuri kehidupan,” kata Tiwi, mahasiswa yang ikut menonton. (jay)
Luapan Sungai 45.000 kilovolt untuk membantu evakuasi saat malam hari. “Kami hanya memiliki lampu portabel dengan daya 100 watt. Penerangan yang
dihasilkan saat malam hari kurang maksimal, apalagi saat listrik padam,” katanya. Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan
Raperda Disabilitas 2016,” katanya. Secara keseluruhan, Fauzan menilai pembahasan Raperda Penyandang Disabilitas tidak akan membutuhkan waktu lama
karena sudah sempat dibahas sebelumnya. “Perbedaannya hanya pada semangat raperda. Jika raperda lama lebih banyak pada keg-
Festival Luk Ulo pertama penyelenggaraan FLU, selain Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kebumen dan Desa Ambalkumolo. Desa Maduretno disinggahi peserta lomba Perahu Hias. Di tempat ini cukup banyak warga dari luar desa itu melihat lomba rebana dan perahu hias. Seorang ibu rumah tangga, Darsih (52), mengaku untuk pertama kalinya berdagang minuman dan makanan kecil. Dia mengaku tidak pernah berdagang. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk berdagang minuman dan makanan. “Cukup laris pak,“ kata Darsih kepada Bernas. Pengakuan sama diungkapkan beberapa warga yang
memanfaatkan keramaian warga yang menggunakan mobil dan motor dengan menarik jasa parkir. Meskipun mereka tidak menjaga, hampir setiap pengendara mobil dan motor ditarik uang parkir. Terlihat penarikan jasa parkir dadakan, karena hanya menyiapkan sebuah kardus bekas kemasa minuman untuk menampung uang parkir. ”Seikhlasnya pak,” kata seorang pemuda kepada beberapa pengunjung. Ya semoga FLU tidak hanya upaya untuk menumbuhkan penghasilan warga, tetapi menumbuhkan pariwisata di hilir Sungai Luk Ulo. Pengunjung butuh sarana pendukung agar nyaman me-
Sambungan dari halaman 9 iatan pemberian bantuan, tetapi pada raperda baru lebih ke arah pemberdayaan penyandang disabilitas,” katanya. (ant)
syarakat akan mengetahui pasangan calon mana yang menurut mereka memiliki kemampuan untuk memimpin Yogyakarta,” kata Wawan. Pelaksanaan debat tersebut, lanjut Wawan, juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak tahun depan. Pada Pilkada 2017, KPU Kota Yogyakarta menargetkan kenaikan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 3,5 persen dibanding pilkada sebelumnya yaitu menjadi 67,5 persen. Pada debat terbuka tersebut, KPU Kota Yogyakarta merencanakan tidak hanya
JOGJA, BERNAS -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta akan mengembangkan sistem Kelurahan Siaga hingga tingkat dasawisma, agar lebih banyak melibatkan peran aktif masyarakat untuk menjaga kesehatan di lingkungan masingmasing. “Pengembangan sistem Kelurahan Siaga dilakukan bertahap. Setelah dari kelurahan, kami akan kembangkan di rukun warga kemudian ke rukun tetangga dan akhirnya ke tingkat dasawisma siaga,” kata Tri Mardaya, Kepala Bidang Promosi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Sabtu (26/11).
Menurut dia keterlibatan dasawisma untuk mendukung tugas dan fungsi kelurahan siaga sangat penting sebagai pendukung program bina keluarga sehat. Program tersebut mewajibkan salah satu anggota keluarga untuk bertugas mengawasi kesehatan lingkungan rumah tempat tinggalnya maupun kesehatan dari seluruh anggota keluarga. “Bisa ayah, ibu, atau anak ditunjuk untuk mengawasi kondisi kesehatan lingkungan. Misalnya saja jika ada genangan air, potensi jentik nyamuk, kandungan gizi makanan yang dikonsumsi dan kegiatan lainnya,” katanya.
Dinas Kesehatan, lanjut dia, sudah menerbitkan buku panduan tentang keluarga sehat yang bisa menjadi pedoman bagi setiap dasawisma atau keluarga untuk menjalankan program bina keluarga sehat yang rencananya dilakukan mulai 2017. “Dengan demikian, masyarakat akan semakin memahami bagaimana menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Masyarakat yang sehat adalah modal dalam kesuksesan pembangunan,” kata Tri. Ia berharap, keberadaan dasawisma dan program bina keluarga sehat tersebut akan semakin menguatkan keberadaan Kelurahan Siaga. “Pemerintah
Guru Pegang masyarakat, agar semangat ini dapat menginspirasi lebih banyak orang. Negara butuh inspirasi seperti ini,” tutur Indra Gunawan, Direktur FIF Grup, selaku pihak yang menginisiasi pelatihan tersebut. Dia menjelaskan, pelatihan diikuti 200 guru dari sejumlah SMA dan SMK se-Kota Yogyakarta. Pemilihan materi pelatihan merupakan usulan dari dinas, yang merujuk pada kebutuhan dunia pendidikan. Pelatihan merupakan bagian dari
rangkaian peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November setiap tahunnya. Indra mengatakan, pelatihan ini merupakan wujud dari komitmen perusahaan untuk ikut serta mencerdaskan bangsa melalui kegiatan CSR. “Bukan hanya Jogja, kegiatan seperti ini juga kami adakan di sejumlah kota lain. Kami meyakini kualitas guru memegang peran kunci melahirkan generasi penerus yang juga berkualitas,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Hery Suasana menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini. Kegiatan FIF Grup ini sangat membantu meningkatkan kompetensi serta skill guru di wilayah Jogja. Dinas, lanjut dia, juga mendukung penayangan dan penyebaran video Guruku Inspirasiku, sebagai bagian dari kampanye untuk membangun kepedulian sosial. Head of Marketing Communication FIF Grup, Theresia
nikmati kegiatan FLU. Salah satunya sarana Mandi Cuci dan Kakus (MCK), sehingga pengunjung event FLU tidak kesulitan untuk keperluan ke kamar kecil, warga penyedia sarana pendukung juga mendapat penghasilan. Dari pengamatan Bernas belum semua ruas jalan ke event FLU dalam kondisi baik. Misalnya jalan ke Desa Maduretno hampir separuh ruas jalan desa ke tujuan ini, dari jalan kabupaten penghubung Kota Kebumen ke jalan lintas selatan Kebumen kondisinya rusak parah. Ya semoga jika FLU menjadi tradisi tahunan ruas jalan desa ini menjadi lebih baik. (nanang w hartono)
TARI KREASI Pelajar menampilkan tari kreasi saat acara Festival Tari Anak di Alun-alun KotaTemanggung, Jawa Tengah, Minggu (27/11). Acara pentas seni budaya anakanak dalam rangkaian hari jadi ke-182 kabupaten Temanggung tersebut sebagai ajang mengekspresikan bakat seni anak-anak sekaligus untuk menumbuhkan kreativitas di bidang seni tari.
20 Desember 2015. Taman wisata waterpark Jogja Bay seluas 7,8 hektar yang terletak di sebelah utara Stadion Maguwoharjo, Kec Depok, Kab Sleman. Untuk memanjakan para pengunjung, pihak pengelola sudah menyiapkan sedikitnya 19 wahana air yang siap menghibur siapa saja dengan berbagai pengalaman air yang seru. Dengan semua keseruan yang ada, harga tiket masuk Jogja Bay Adventure Waterpark untuk weekedays Rp 60.000 untuk anak dan Rp 90.000 untuk dewasa. Sedangkan weekend Rp 75.000 anak dan Rp 100.000 untuk dewasa serta bagi lansia di atas 65 tahun Rp 60.000 dan anak-anak di bawah usia 2 tahun gratis. “Jam operasional pukul 09.00 – 18.00 WIB. Jogja Bay memiliki keunggulan Kolam Ombak terbesar di Indonesia dengan 9 macam ombak yang berbeda yaitu South Beach dan merupakan satu-satunya waterpark thematic bajak laut di Indonesia,” kata Sugeng. (phj)
ANIS EFIZUDIN/ANTARA
Hari Kebudayaan Borobudur Angkat Potensi Seni KOMUNITAS Seniman Borobudur Indonesia (KSBI) 15 menilai pentingnya perayaan Hari Kebudayaan Borobudur karena bermanfaat mengangkat potensi kesenian masyarakat kawasan guna menunjang pengembangan kepariwisataan. “Perayaan Hari Kebudayaan Borobudur menjadi ajang yang penting karena terutama mengangkat potensi kesenian masyarakat kawasan Candi Borobudur,” kata Umar Chusaeni, Koordinator KSBI 15 Kabupaten Magelang, di Borobudur, Jumat (25/11). Perayaan Hari Kebudayaan Borobudur 2016 diselenggarakan oleh Tim Bakti Budaya Borobudur pada 17-18 Desember mendatang dengan mengangkat tema “Gotong Royong Pitutur Agung Guyub Rukun Gemah
25 Kelompok Ikuti Festival berharap, festival karawitan seperti ini bisa diadakan setiap tahun,” harapnya. Dalam festival itu setiap peserta mendapat kesempatan tampil sekitar 15 menit.
Mereka boleh memainkan gendhing apa saja. Masingmasing kelompok terdiri dari 22 personil, baik penabuh maupun sinden dan gerongnya. (mgs)
Ripah Lohjinawi Jayaning Nusantara Amarga Laku Lelaku”. Ia mengatakan masyarakat yang ditinggal di kawasan Candi Borobudur yang juga warisan budaya dunia itu, hingga saat ini masih terus menghidupi kesenian tradisionalnya dan melakukan tradisi budayanya. Pementasan kesenian tradisional, ujarnya, selain sebagai bagian dari pelaksanaan suatu tradisi masyarakat setempat juga bermanfaat dalam pengembangan kepariwisataan karena menjadi salah satu unsur penting yang menarik wisatawan ke Candi Borobudur dan kawasannya. Apalagi, saat ini pengembangan kepariwisataan kawasan Candi Borobudur sudah menunjukkan hasil yang positif, di mana pengunjung tidak lagi sekadar datang
untuk naik ke candi Buddha terbesar di dunia itu. “Selain naik ke candi juga berwisata di desa-desa sekitarnya. Artinya kesempatan kelompok-kelompok kesenian untuk pentas semakin bertambah, tidak hanya di dekat candi saja tetapi juga di desa-desa wisata sekitarnya,” katanya. Ia mengatakan perayaan Hari Kebudayaan Borobudur 2016 juga menjadi ajang silaturahim antarkelompok kesenian, terutama di kawasan Candi Borobudur. “Mereka saling bersilaturahmi lewat pementasan kesenian, tetapi juga menyerap inpirasi untuk pengembangan kesenian rakyat masingmasing,” katanya. Salah satu koordinator Tim Bakti Budaya Borobudur Abbet Nugroho mengatakan tentang empat lokasi panggung kegiatan perayaan
PGSD UST Juara
Sambungan dari halaman 16
bisa tampil di festival karawitan ini. “Saya gembira bisa ikut festival karawitan ini. Karena saya bisa mengetahui sejauh mana hasil latihan Parikesit selama ini. Saya
Muliani, mengungkapkan pembuatan dan penyebaran video ini, idenya mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kepedulian terhadap dunia pendidikan, guru dan juga kepedulian terhadap masyarakat. “Dengan ikut menonton dan menyukseskan kampanye ini, sama artinya dengan mendukung dan peduli dengan kesejahteraan para guru, utamanya mereka yang bertugas di daerah terpencil,” jelasnya. (aro)
Sambungan dari halaman 16
Sambungan dari halaman 16
cation Jogja Bay Waterpark kepada Bernas di sela-sela menyaksikan festival. Festival angklung dipilih, menurut Sugeng R Lukito, karena Jogja merupakan kota yang masih menjunjung tinggi adat istiadat serta budayadan tradisi yang kental. Dalam hal kesenian musik, kota ini identik dengan gamelan, keroncong dan campursari. Sebagai kota budaya, Yogyakarta tidak hanya menyuguhkan ciri khas daerahnya saja, tapi juga musik daerah lain seperti angklung dari Jawa Barat, juga sudah mulai merambah di setiap sudut Kota Yogyakarta. Dikatakan, Jogja Bay Waterpark menjadi salah satu wadah bagi para seniman angklung untuk mengembangkan kreativitasnya melalui Festival Angklung tingkatTK dan SD se-DIY sebagai salah satu rangkaian acara untuk menyambut Hari Ulang Tahun Jogja Bay Waterpark pada pertengahan Desember 2016. Jogja Bay Pirates Adventure Waterpark sendiri merupakan destinasi wisata yang baru dilaunching pada
pun siap memberikan semacam stimulan untuk mendukung kegiatan tersebut,” katanya. Sebanyak 45 kelurahan di Kota Yogyakarta seluruhnya sudah memiliki kelurahan siaga yang terus mengkampanyekan gaya hidup sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan warga. Kampanye gaya hidup sehat tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga agar terhindar dari berbagai penyakit, khususnya penyakit tidak menular yang menempati sembilan besar penyakit paling banyak diderita warga Kota Yogyakarta, seperti jantung, diabetes militus dan penyumbatan pembuluh darah.(ant)
Sambungan dari halaman 9
Jogja Bay Gelar Festival & Marketing Communication Jogja Bay Waterpark kepada Bernas di Harbour Theatre Jogja Bay Waterpark, tempar festival berlangsung, Sabtu (26/11). Dalam festival itu, peserta tampil sebagai kelompok maupun perorangan. Mereka membawakan sejumlah lagu kebangsaan/ nasional seperti Tanah Air dan sebagainya. Dengan lincah, anak-anak tampil kompak dan membawakan lagu dengan pas yang diiring musik instrumental. “Musik angklung yang dimainkan banyak orang membutuhkan konsentrasi penuh. Karena setiap atau beberapa orang hanya membawakan nada/not tertentu. Dengan demikian, bila salah satu nada/not yang tidak dibunyikan akan membuat sebuah lagu menjadi tidak utuh atau timpang. Jadi, yang paling utama adalah konsentrasi, disiplin dan kompak sehingga sebuah lagu bisa ditampilkan secara utuh dengan irama yang harmonis,” kata Martya Dewati, Marketing Communi-
calon walikota saja yang maju dalam debat terbuka tetapi juga debat antarcalon wakil walikota. Pilkada Kota Yogyakarta 2017 diikuti dua pasangan calon yaitu Imam PriyonoAchmad Fadli yang menjadi pasangan nomor urut satu dan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi sebagai pasangan calon nomor urut dua. Seluruh pasangan calon tengah disibukkan dengan kegiatan kampanye di masyarakat yang dimulai pada 28 Oktober dan berakhir pada 11 Februari 2017. (ant)
Kelurahan Siaga Dikembangkan Bertahap
Sambungan dari halaman 9 Geofisika (BMKG) Yogyakarta memperkirakan, intensitas hujan akan terus meningkat hingga Januari 2017. (ant)
milik pemerintah atau swasta untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan debat. “Kami terus mematangkan teknis dan mekanisme pelaksanaan debat terbuka ini secara internal maupun dengan pasangan calon dan tim pemenangannya,” katanya. Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto menambahkan, debat terbuka antarpasangan calon kepala daerah tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai visi dan misi masing-masing pasangan calon. “Dengan demikian, ma-
Sebab, dalam lomba tersebut peserta dituntut untuk disiplin, kompak dan bekerjasama untuk menghasilkan harmonisasi suara. Dalam lomba tersebut,
tim juri yang terdiri tiga orang yang dipimpin Priyo Dwiarso selain menetapkan kelompok Paduan Suara PGSD sebagai juara untuk kategori Lingkungan Unit UST disusul peringkat
II PS Fakultas Ekonomi dan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa dan peringkat III Fakultas Pertanian UST. Sementara untuk Perguruan Tamansiswa se-DIY, juara diraih Taman
Hari Kebudayaan Borobudur 2016, yakni Lapangan Pondok Tingal, Lapangan Tuk Songo, Dusun Sodongan dan Lapangan Kembanglinmas, sedangkan panggung utama di Taman Lumbini, Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. “Potensi seni budaya dari 20 desa di sekitar Candi Borobudur bakal ditampilkan dalam rangkaian perayaan itu di berbagai panggung,” ujarnya. Rangkaian kegiatan lainnya, seperti lomba bergada, lomba lampion di berbagai desa sekitar Candi Borobudur, peluncuran balai ekonomi desa, pentas gamelan “Gongso Nagari Borobudur”, kirab “Nitilaku Mahakarya Borobudur” dan pentas instrumen “Sound of Borobudur” oleh Dewa Bujana dan Trie Utami. (ant)
Sambungan dari halaman 16 Madya Ibu Pawiyatan, peringkat II Taman Madya Jetis, Kota Yogyakarta dan peringkat III Taman Dewasa dan Taman Karya Nanggulan, Kulonprogo. (philipus jehamun)
Jl. Magelang Km. 8 Mlati, Sleman Yk. Telp. 0274 - 868122 - 081 569 60345
HALAMAN 16
SENIN PAHING, 28 NOVEMBER 2016
PGSD UST Juara Panembrama
PROGRAM studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta meraih juara lomba Panembrama II yang digelar oleh Lembaga Pengembangan Kebudayaan Nasional (LPKN) UST di Ruang Ki Sarino Mangunpranoto Kampus I UST Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Sabt (26/11) pagi. Dalam lomba yang diikuti 10 kelompok yang terdiri dari para dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan Perguruan Tamansiswa wilayah DIY itu, kelompok Paduan Suara (PS) PGSD UST yang membawakan lagu wajib Wasita Rini gubahan Ki Hadjar Dewantara dengan lagu pilihan Suwe Ora Jamu itu tampil atraktif dan memukau. Tak seperti kelompok paduan suara pada umumnya yang tampil monoton, para mahasiswa calon guru ini melakukan improvisasi baik gerak maupun aransemen lagu sehingga tidak membosankan dan sangat menghibur. “Mereka tidak sekadar tampil untuk lomba tapi juga untuk menghibur ratusan penonton, baik peserta maupun penonton yang menyaksikan lomba,” kata Arif, salah satu penonton.
Ketua LPKN UST Drs Macariyus Sudartomo mengatakan, lomba penembrama untuk kedua kalinya ini merupakan salah satu upaya LPKN UST untuk melestarikan seni budaya Jawa. Karena melalui lomba peserta semakin mengenali dan mencintai budayanya sendiri. Dan pemilihan lagu Wasita Rini hasil gubahan Ki Hadjar Dewantara sebagai lagu dimaksudkan untuk mengenalkan karyakarya Ki Hadjar Dewantara kepada generasi muda. “Dengan menyanyikan lagu Waskita Rini maka peserta bisa mengenal salah satu karya Ki Hadjar Dewantara. Lagu ini berisi ajaran untuk para perempuan,” kata Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia UST ini tanpa menjelaskan lebih lanjut isi/ makna dari lagu tersebut dengan alasan karena isi lagu akan dijelaskan pada lamba yang sama pada tahun mendatang. Menurut Macariyus Sudartomo, lomba panembarama (paduan suara bahasa Jawa) selain untuk melestasikan seni budaya Jawa juga untuk menanamkan sikap disiplin, kekompakan dan kerjasama bagi para peserta, baik anggota kelompok maupun antarkelompok itu sendiri. ke hal 15
PHILIPUS JEHAMUN/HARIAN BERNAS
JUARA PANEMBRAMA --Kelompok Paduan Suara (PS) PGSG UST tampil atraktif dalam lomba Panembrama II yang diadakan LPKN UST di Ruang Ki Sarino Mangunpranoto Kampus I UST Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Sabtu (26/11). Mereka meraih juara untuk kategori Unit UST.
Festival Luk Ulo Meriah
PHILIPUS JEHAMUN/HARIAN BERNAS
FESTIVAL ANGKLUNG --Salah satu kelompok SD tampil dalam Festival Angklung 2016 yang diadakan Jogja Bay Waterpark di Harbour Theatre Jogja Bay Waterpark Maguwoharjo, Depok, Sleman, Sabtu (26/11). Festival berlangsung dua hari hingga Minggu (27/11) kemarin.
Jogja Bay Gelar Festival Angklung UNTUK melestarikan seni musik tradisional angklung, Jogja Bay Waterpark menggelar Festival Angklung 2016
tingkat TK dan SD se-Jawa Tengah dan DOY. Festival yang berlangsung dua hari, Sabtu dan Minggu (26-27/11)
itu diikuti 1.200 siswa/ siswi yang berasal dari 300 lebih sekolah. “Festival angklung untuk siswa/siswi TK-SD ini merupakan yang pertama di Indonesia yang diadakan di area waterpark. Kami menggabungkan budaya Jawa Tengah dengan Jawa Barat dalam festival ini. Dan kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap seniman-seniman angklung baik dewasa maupun anakanak di Jogja,” kata Sugeng R Lukito selaku Head of Sales ke hal 15
UNTUK pertama kalinya dalam sejarah Kabupaten Kebumen digelar sebuah festival dengan waktu paling lama dan event terbanyak. Festival ini sebagai upaya menumbuhkan penghasilan warga di sekitar lokasi penyelenggaraan Festival Luk Ulo (FLU), yang mulai digerlar Minggu (27/11) kemarin, setelah Bupati Kebumen Ir HM Yahya Fuad membuka FLU di Desa Ambalkumolo, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen. Suasana pembukaan festival pun berlangsung meriah. Festival yang akan berlangsung selama sebulan dan berahkir 25 Desember 2016 dengan kegiatan Fun Bike Wisata, dari AlunAlun Kebumen ke Pantai Petanahan, Kebumen sejauh 17 km, menurut anggota Panitia FLU/ Asisten I Sekda Kebumen Drs Mahmud Fauzi MSi, salah satunya untuk menumbuhkan penghasilan warga di sekitar kegiatan FLU. Selain untuk mengembangkan kegiatan wisata di sungai terbesar di Kabupaten Kebumen, meskipun kegiatan sebulan mendatang baru diselenggarakan di hilir Sungai Luk Ulo. “Warga bisa memanfaatkan kegiatan ini untuk menambah penghasilan dari
menjual jasa atau berdagang,“ kata Mahmud Fauzi kepada wartawan Kamis (24/11) lalu. Beberapa even yang akan diikuti peserta dari luar Kebumen di pesisir selatan, warga bisa menyewakan sebagian rumahnya atau homestay untuk menginap peserta. Misalnya
peserta wisata sepeda XC Fun yang diselenggarakan di Kecamatan Puring, Buayan dan Ayah. Upaya menumbuhkan penghasilan warga memang sudah terlihat ketika FLU dibuka. Beberapa warga Desa Maduretno, Kecamatan Buluspesantren,
Kebumen kepada Bernas, Minggu (27/11) mengaku mendapatkan penghasilan tambahan dari berdagang minuman dan makanan ringan serta jasa parkir. Desa Maduretno, salah satu desa tempat kegiatan FLU. Desa ini mendapat kesempatam ke hal 15
NANANG W HARTONO/HARIAN BERNAS
PERAHU HIAS --Puluhan perahu hias menyusuri Sungai Luk Ulo dari hilir di Pantai Jogosimo, KLirong menuju hulu Desa Ambalkumolo, Buluspesantren. Sejumlah perahu menunggu penilaian di Desa Maduretno, Buluspesantren, Kebumen, Minggu (27/11) siang jadi tontonan warga.
25 Kelompok Ikuti Festival Karawitan KLATEN, BERNAS --Dewan Kesenian Kabupaten Klaten bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Klaten mengadakan Festi-
val Karawitan se-Kabupaten Klaten 2016. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, Jumat (25/11) itu diikuti 25 kelompok karawitan di Klaten.
Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Klaten FX Setyawan DS mengatakan festival karawitan dimaksudkan untuk nguri-uri seni dan budaya Jawa, khususnya karawitan. “Kita bersyukur
MASAL GURUSINGA/HARIAN BERNAS
PARIKESIT WEDI --Kelompok Karawitan Parikesit Paroki Wedi saat tampil di Festival Karawitan Kabupaten Klaten 2016 di Pendopo Pemkab, Jumat (25/11).
masyarakat Jawa mempunyai seni dan budaya yang sangat beragam. Karena itu untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Jawa ini kita perlu melakukan sesuatu, salah satunya dengan mengadakan festival karawitan. Sebab, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan seni dan budaya Jawa itu,” katanya. Setyawan menambahkan, untuk ngurip-urip (menghidupi) seni dan budaya yang ada, Dewan Kesenian Kabupaten Klaten menempuh ‘Tri Karya Budaya’ yakni meluhurkan seni dan budaya, melestarikan seni dan budaya dan mengembangkan seni dan budaya. “Di Dewan Kesenian Kabupaten Klaten ini ada sembilan komite yang mengurusi seni dan budaya. Komite ini bertugas untuk terus menghidupi dan melestarikan seni dan budaya yang ada di Klaten. Misalnya dengan mengadakan berbagai festival seni dan budaya,” ujar mantan anggota DPRD Klaten ini. Sekretaris Disbudparpora Kabupaten Klaten Sutopo menyambut baik diadakannya festival karawitan ini. Apalagi animo kelompok karawitan untuk mengikuti acaraterus meningkat. “Tahun lalu yang ikut ada 16 kelompok. Tahun ini meningkat menjadi 25 kelompok. Itu pun sudah kita batasi. Kalau tidak kita batasi kemungkinan besar jumlah peserta yang ikut akan lebih banyak lagi,” ujarnya. Penabuh dari Paguyuban Karawitan Anak Parikesit Paroki Wedi, Yosef Bergas Rosarianto mengaku gembira ke hal 15