Asep Sasa Purnama
Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Disampaikan pada : Seminar Kebencanaan Nasional “ Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana � Di Ruang Teater Wisma Menpora Komplek Kemenpora, 8 Juni 2013
Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial 1
Latar Belakang
Indonesia merupakan negara rawan bencana karena berada di atas kawasan cincin api pasifik, yang ditandai ratusan gunung berapi yang secara bergiliran akan meletus dari waktu ke waktu; Menurut National Geographic (Vulacano, 2010) dinyatakan bahwa gunung-gunung berapi di cincin api pasifik adalah yang paling aktif di dunia. Sebanyak 450 dari 1.900 gunung api yang berada di dunia, ada d kawasan tapal kuda yang terentang sepanjang 40.000 km ini. Letusan gunung berapi dan gempa tsunami menjadi cirikhas daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana hebat. Namun kita juga memeiliki potensi bencana tambahan, seperti banjir dan tanah longsor. Bencana tambahan tersebut selain dipicu oleh alam, kini kerapkali diperburuk oleh akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yakni aksi oerusakan hutan.
Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial 2
3
Untuk menyelesaikan PMKS harus mendayagunakan peran dan fungsi PSKS sebagai penyelenggara kesos (PSKS as a center of solution).
PMK S
PSKS
Perlu ada kebijakan yang proporsional dalam penanganan PMKS dan penguatan PSKS Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial 44
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai kelembagaan sosial : 1. Penguatan Infrastruktur Sosial 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 3. Penguatan Jejaring Kerja 4. Perluasan Jangkauan Pelayanan
Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial 55
Strategi Penanggulangan Bencana : SS II KK LL U U SS
Masa Pra Bencana Kebijakan Preventif Action dalam rangka mengelola/meminimalisir peristiwa/korban bencana sosial BB EE Masa Bencana Masa Bencana N N Kebijakan Kebijakan Bantuan Bantuan Tanggap Tanggap CC AA Darurat Darurat N N AA Masa Masa Paska Paska Bencana Bencana
Kebijakan Kebijakan Relokasi, Relokasi, Rekonstruksi Rekonstruksi Rehabilitasi Rehabilitasi Sosial Sosial dan dan Penguatan Penguatan Sosial Sosial
6
Infrastruktur kelembagaan sosial masyarakat: • • • • • • • •
UU No. 11/2009 ttg Kesos UU No. 13/2011 ttg Penanganan FM PP No. 39/2012 ttg Penyelenggaraan Kesos Fungsi : • Layanan Informasi • Konsultasi • Advokasi • Rujukan
RS LKKS-LK3-FCSR Kesos SEKOLAH Kab/Kota P2TP2A (Center Link) LBH POLRES Perguruan TinggiPenjangkauan Dunia Usaha dll TKSK
Fungsi : • Administrator • Koordinator • Fasilitator
(Kecamatan)
Penjangkauan
WKSBM (PUSKESOS)
PSM
(Desa/Kelurahan)
KSB
Forum Keserasian Sosial
NET L EP
RBM
AGAT
FCU
GL K GL K
IPSM
MS P
Karang Taruna
Standar Minimum : • Tempat • Tenaga Pelayanan • Peralatan
Rumah Sejahtera
Rumah Adat
Pesantren
7
VISI KAB / KOTA SEJAHTERA SETIAKAWAN P I N T A R
MANDIRI M I S I S E H A T
H I J A U
AGENDA STRATEGIS MP3EI MP3KI
MDG’s PROGRAM LINTAS SEKTOR
BERBAGI
RENSTRA
PROSES TERPADU LINJAMSOS
RESOS
DAYASOS GULKIN
K R E A T I F
P E D U L I
MANKESOS
PROGRAM L INTAS SEKTOR
SINERGI SINKRONISASI AGENDA
PEMERINTAH
INTEGRASI AKSI
MASYARAKA T
HARMONISASI REGULASI
DUNIA USAHA
(LKS, Relawan, KT,PSM,Lembaga Pendidikan/keagamaan dll)
Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial 8
Terima Kasih Menuju Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
9
9