PERKEMBANGAN BPJS : KEBIJAKAN STRATEGIS DAN KENDALA DI LAPANGAN
DIPRESENTASIKAN OLEH WAMENKES RI Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, Ph.D
Mukernas BSMI Pekanbaru Sabtu, 15 Juni 2013
SISTEMATIKA PENYAJIAN 11
PERAN PERANDAN DANPOSITIONING POSITIONINGINDONESIA INDONESIADALAM DALAMUHC UHCDI DITINGKAT TINGKAT GLOBAL GLOBAL
22
DESAIN DESAINPENYELENGGARAAN PENYELENGGARAANJKN JKN
33
PETA PETAJALAN JALANJAMINAN JAMINANKESEHATAN KESEHATANNASIONAL NASIONAL(JKN) (JKN)
44
RENCANA RENCANAAKSI AKSIPELAYANAN PELAYANANKESEHATAN KESEHATAN
55
PERMASALAHAN PERMASALAHANDAN DANISU ISUKRUSIAL KRUSIAL
PERAN DAN POSITIONING INDONESIA DALAM UHC DI TINGKAT GLOBAL
• PRESIDEN RI sbg Co-Chair Post-MDGs Draft Development • Indonesia perjuangan di WHA • Indonesia sbg anggota Foreign Policy and Global Health Initiative Draft Resolusi PBB • Ministerial Level Meeting Organized by WHO dan WORLD BANK (Dirjen WHO) and (Wamenkes) • Perbandingan pencapaian UHC di Negara ASEAN
Comparison of UHC Achievement in ASEAN Countries
4
Country
Pop covera ge
Health service coverage
Financial protection*
Malaysia
100%
PHC services focus on MNCH. But long waiting time, and limited number of family physicians; Survey reports 62% of ambulatory care was provided by private clinics
40.7%
Thailand
98%
Comprehensive benefit package, free at point of service for all three public insurance schemes
19.2%
Indonesia
48%
Good policy intention but low per capita government subsidy for the poor of US$ 6 per year
30.1%
Philippines
76%
High level of co-payment, 54% of the bill are reimbursed
54.7%
Vietnam
54.8%
Benefit package comprehensive but substantial level of copayment, 5-20% of medical bills
54.8%
Lao PDR
7.7%
Low level of government funding support to the poor results in a small service package
61.7%
Cambodia
24%
The poor covered by the health equity fund but the scope and quality of care provided at government health facilities are limited
60.1%
Financial protection * measured by OOP as % of THE, 2007
4
Scope of the analysis • Three dimension of UHC
High Financial risk protection: magnitude of out of pocket and catastrophic health spending
High
Service coverage: Utilization rates
Low
5
Population coverage: % population covered
High
5
Comparison of Fiscal space in the context of insurance coverage and general government expenditure in ASEAN Coutries
Note: The size of the spheres indicate the size of the fiscal space as measured by tax revenues as percentage of gross domestic product. GGHE=general government expenditure. THE=total health expenditure. 6
6
DESAIN PENYELENGGARAAN JKN DASAR HUKUM: UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3) UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2) Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) PP No. 101/2012 ttg Penerima Bantuan Iuran (PBI) Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan dan Ketentuan lainnya
Sistem Kesehatan Nasional Health System Performance
Goal Performance
Other Factors 8
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Sistem Pembiayaan Pelayanan Kesehatan & Konsep Pelayanan di Puskesmas
Public Health& Goods
Sistem rujukan
Private Goods BP, Klinik Ibu Anak, Rawat inap, Lab
Jaminan Kesehatan (UKP)
Posyandu, PHN, K Kesling, PHBS, UKS, UKGS, UKGMD
Individu Sehat, dan DTPK
Individu Sakit UKP: Upaya Kesehatan Perorangan 09/08/2012
Program Kesehatan (UKM)
UKM: Upaya Kesehatan Masyarakat Wamenkes RI: Sistem Rujukan
9
DESAIN PENYELENGGARAAN JKN Jaminan Kesehatan Nasional
Pemerintah
Peserta Jaminan Kes
Memberi Pelayanan Mencari Pelayanan
Sistem Rujukan
Kendali Biaya & kualitas Yankes
ke l uha n
nan
Pe nan ga
Ba yar iu
Regulator
ma jasa Ker uian laim janj an k laim Per Ajuk aran K bay Pem
ran
BPJS Kesehatan
Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Single payer, regulated, equity
Fasilitas Kesehatan
Peta Jalan Kepesertaan Menuju Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)
96,4 96,4juta jutaPBI PBI
Penduduk Pendudukyang yangdijamin dijamindidi berbagai berbagaiskema skema148,2 148,2jtjtjiwa jiwa
90,4juta 90,4jutabelum belumjadi jadipeserta peserta
124,3 124,3juta jutapeserta peserta dikelola dikelolaBPJS BPJS Keesehatan Keesehatan
KEGIATAN: KEGIATAN: Pengalihan, Pengalihan,Integrasi, Integrasi,Perluasan Perluasan
50,07 50,07jJuta jJutapst pst dikelola oleh dikelola olehBadan Badan Lain Lain 73,8 73,8juta jutabelum belumjadi jadi peserta peserta
Pengalihan PengalihanPeserta PesertaJPK JPKJamsostek, Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI Jamkesmas, Askes PNS, TNIPolri Polrike keBPJS BPJS Kesehatan Kesehatan Perpres PerpresDukungan Dukungan Operasional Operasional Kesehatan Kesehatanbagi bagiTNI TNI Polri Polri Penyusunan Penyusunan Sisdur Sisdur Kepesertaan Kepesertaan dan dan Pengumpulan Pengumpulan
Iuran Iuran
`Perusahaan
2014
2015 2016
USAHA BESAR USAHA SEDANG USAHA KECIL USAHA MIKRO
20% 20% 10% 10%
50% 50% 30% 25%
2017
2018
75% 100% 75% 100% 50% 70% 100% 40% 60% 80%
257,5 257,5juta jutapeserta peserta (semua (semuapenduduk) penduduk) dikelola dikelolaBPJS BPJS Keesehatan Keesehatan
2019
Tingkat TingkatKepuasan Kepuasan Peserta Peserta85% 85% 100%
Integrasi IntegrasiKepesertaan KepesertaanJamkesda/PJKMU Jamkesda/PJKMUdan danaskes askeskomersial komersialkekeBPJS BPJSKesehatan Kesehatan
Pengalihan Pengalihan Kepesertaan Kepesertaan TNI/POLRI TNI/POLRIkekeBPJS BPJS Kesehatan Kesehatan
Pemetaan Pemetaan Perusahaan Perusahaan dan dan sosialisasi sosialisasi
Sinkronisasi SinkronisasiData DataKepesertaan: Kepesertaan: JPK JPKJamsostek, Jamsostek,Jamkesmas Jamkesmasdan dan Askes AskesPNS/Sosial PNS/Sosial----NIK NIK
Perluasan PerluasanPeserta PesertadidiUsaha UsahaBesar, Besar,Sedang, Sedang,Kecil Kecil&&Mikro Mikro B S K
20%
50%
75%
100%
20%
50%
75%
100%
10%
30%
50%
70%
100%
Pengukuran Pengukurankepuasan kepuasanpeserta pesertaberkala, berkala,tiap tiap66bulan bulan Kajian Kajianperbaikan perbaikanmanfaat manfaatdan danpelayanan pelayananpeserta pesertatiap tiaptahun tahun
100%
PETA JALAN ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN Belum Belumada ada peraturan peraturan pelaksana pelaksana yang yang disahkan disahkan
Sebagian Sebagian besar besar Peraturan Peraturan Pelaksana Pelaksana disahkan disahkan
KEGIATAN-KEGIATAN: KEGIATAN-KEGIATAN:
PP PPPBI PBI
Seluruh SeluruhPeraturan PeraturanPelaksana Pelaksana disahkan disahkan Sebagian Sebagianbesar besarPeraturan Peraturan Teknis Teknissudah sudahdibuat dibuat
Peraturan PeraturanPelaksana Pelaksanadan danPeraturan PeraturanTeknis Teknisdisempurnakan disempurnakan
PER PERPRES PRES JAMINAN JAMINAN KESEHATANN KESEHATANN
Penyesuaian Penyesuaian Per PerPres Pres Jaminan Jaminan Kesehatan Kesehatan
Perpres PerpresDukungan Dukungan Operasional OperasionalKesehatan Kesehatan bagi bagiTNI TNIPolri Polri
PP PPModal ModalAwal Awaldan dan Pengelolaan PengelolaanDana Dana PP PPPelaksanaan PelaksanaanUU UUBPJS BPJS Perpres PerpresTata Tata Cara CaraPemilihan Pemilihan Dewas Dewas&&Direksi DireksiBPJS BPJS Kepres KepresPengangkatan Pengangkatan Pertama PertamaKali KaliDewas Dewas &&Direksi DireksiBPJS BPJS
Penyesuaian Penyesuaian Per PerPres Pres Jaminan Jaminan Kesehatan Kesehatan
1
Ijin Prakarsa dari Presiden
2
Bentuk Panitia Antar Kementrian/Lembaga
3
Harmonisasi di Kemenhukham
4
Hasil harmonisasi ke Kementrian/Lembaga teknis
5
Hasil harmonisasi ke Mensesneg/Sekab
6
Pengajuan ke Presiden
12
PETA JALAN MANFAAT DAN IURAN Manfaat Manfaatbervariasi bervariasi belum belumkomprehensif komprehensif sesuai sesuaikebutuhan kebutuhanmedis medis
Iuran Iuranbervariasi bervariasi
Konsensus Konsensus manfaat manfaat
Iuran PBI Diusulkan Rp 22.201 Non PBI: 3% - 2% 1% tambahan Rp 40.000/Rp 50.000
- -Manfaat Manfaatstandar standar -Komprehensif -Komprehensif sesuai sesuaikeb kebmedis medis ---Berbeda - Berbedanon non medis medis
KEGIATAN-KEGIATAN KEGIATAN-KEGIATAN
Nilai NilaiIuran Iuransama sama untuk semua untuk semua penduduk penduduk
Iuran Iuran: : Masih berbeda Masih berbedaPBI PBI dan danNon NonPBI PBI
Penetapan Penetapan manfaat manfaatdlm dlm Perpes PerpesJK, JK, termasuk termasuk koordinasi koordinasi manfaat manfaat
Manfaat Manfaatsama sama untuk untuksemua semua penduduk penduduk
Penyesuaian Penyesuaian
Perpres Perpres Jamkes Jamkes
Penyesuaian Penyesuaian Perpres Perpres Jamkes Jamkes
Kajian Kajian berkala berkala tahunan tahunantentang tentangupah upah, ,iuran, iuran,efektifitas efektifitasmanfaat manfaat, ,dan dan pembayaran pembayaranantar antarwilayah wilayah Telaah Telaahutilisasi utilisasikontinyu kontinyuuntuk untukmenjamin menjaminefisiensi, efisiensi,menurunkan menurunkanmoral moral hazard, hazard,dan dankepuasan kepuasanpeserta pesertadan dantenaga/fasilitas tenaga/fasilitaskesehatan kesehatan
13
PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN • •Distribusi Distribusibelum belum merata merata • •Kualitas Kualitasbervariasi bervariasi • •Sistem Sistemrujukan rujukanbelum belum optimal optimal • •cara caraPembayaran Pembayaran belum belumoptimal optimal
RENCANA RENCANAAKSI AKSI PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN FASKES, FASKES,NAKES, NAKES, SISTEM SISTEMRUJUKAN RUJUKAN DAN DANINFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR
-Perluasan -Perluasandan dan Pengembangan Pengembangan faskes faskesdan dannakes nakes secara secara komprehensif komprehensif -Evaluasi -Evaluasidan dan penetapan penetapan pembayaran pembayaran
KEGIATAN-KEGIATAN: KEGIATAN-KEGIATAN:
•Jumlah •Jumlahmencukupi mencukupi • •Distribusi Distribusimerata merata • •Sistem Sistemrujukan rujukan berfungsi berfungsioptimal optimal • •Pembayaran Pembayarandengan dengan cara caraprospektif prospektifdan dan harga hargakeekonomian keekonomian untuk untuksemua semuapenduduk penduduk
Implementasi Implementasiroadmap: roadmap:pengembangan pengembanganfaskes, faskes,nakes, nakes,sistem sistemrujukan rujukan dan daninfrastruktur infrastrukturlainnya. lainnya. Kajian Kajianberkala berkalatahunan tahunanelijibilitas elijibilitasFaskes, Faskes,kredensialing, kredensialing,kualitas kualitaslayanan layanandan dan penyesuaian penyesuaianbesaran besaranpembayaran pembayaranharga hargakeekonomian keekonomian
Penyusunan Penyusunan Standar, Standar, prosedur prosedurdan dan pembayaran pembayaran faskes faskes
Implementasi, Implementasi,pemantauan pemantauandan danpenyempurnaan penyempurnaansistem sistemrujukan rujukandan dan telaah telaahutilisasi utilisasi Implementasi Implementasipembayaran pembayaranKapitasi Kapitasidan danINA-CBGs INA-CBGsserta sertapenyesuaian penyesuaian besaran besaranbiaya biayadua duatahunan tahunandengan denganharga hargakeekonomian keekonomian 14
RENCANA AKSI 1
PENGEMBANGAN FASYANKES FASYANKES FASYANKESTINGKAT TINGKATPERTAMA PERTAMA PUSKESMAS PUSKESMAS SWASTA SWASTA FASYANKES FASYANKESTINGKAT TINGKATLANJUT LANJUT RUMAH RUMAHSAKIT SAKIT
2
STANDAR, PEDOMAN DAN AKREDITASI PENYEMPURNAAN PENYEMPURNAANSTANDAR, STANDAR,PEDOMAN, PEDOMAN,AKREDITASI AKREDITASI
SISTEM SISTEMRUJUKAN RUJUKAN
RENCANA AKSI 3
PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
4
FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
5
STANDARISASI TARIF
6
REGULASI, MANAJEMEN DAN INFORMASI
7
SOSIALISASI DAN ADVOKASI
8
DUKUNGAN SEKTOR TERKAIT
Tabel 3.1.4 KONDISI
BAIK RUSAK RINGAN RUSAK SEDANG
Kondisi Bangunan Puskesmas BANGUNAN UTAMA RUMAH DINAS DOKTER PUSKESMAS
RUMAH DINAS PERAWAT
Jumlah 5.715
Persen 62%
Jumlah 5.180
Persen 51,1%
Jumlah 6.244
2.182
24%
2.635
26,0%
3.726
886
10%
1.432
14,1% 8,9%
2.057 1.608
Persen 45,8% 27,3% 15,1%
RUSAK BERAT
163
2%
899
TIDAK ADA DATA
239
3%
47 KAB/KOTA
JUMLAH
9.185
100%
10.146
100,0%
13.635
100,0%
JUMLAH RUSAK
3.470
38%
4.966
49%
7.391
54,2%
11,8%
47 KAB/KOTA
RENCANA PEMENUHAN PUSKESMAS Tahun 2013 - 2015 No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi
Na nggroe Aceh Da rus s a l a m Suma tera Uta ra Suma tera Ba ra t RIAU JAMBI Suma tera Se l a ta n Bengkul u La mpung KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI Ja ka rta Ja wa Ba ra t Ja wa Te nga h YOGYAKARTA Ja wa Ti mur BANTEN Ba l i Nus a Te ngga ra Ba rat NUSA TENGGARA TI MUR Ka l i ma nta n Ba ra t Ka l i ma nta n Te nga h Ka l i ma nta n Se l a ta n Ka l i ma nta n Ti mur SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH Sul a we s i Sel a ta n SULAWESI TENGGARA Goronta l o SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA IRI AN JAYA BARAT PAPUA Jumlah
Kekurangan Puskesmas
13 14 15 7 12 23 8 9 7 1 0 25 4 0 5 9 3 0 15 3 5 7 4 27 10 7 17 10 5 11 6 67 81 430
Pembangunan Gedung Baru + Meubelair 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Pemasangan Listrik
12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Pemasangan Air Bersih
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Jumlah Total Biaya
19.721.000.000 21.238.000.000 22.755.000.000 10.619.000.000 18.204.000.000 34.891.000.000 12.136.000.000 13.653.000.000 10.619.000.000 1.517.000.000 37.925.000.000 6.068.000.000 7.585.000.000 13.653.000.000 4.551.000.000 22.755.000.000 4.551.000.000 7.585.000.000 10.619.000.000 6.068.000.000 40.959.000.000 15.170.000.000 10.619.000.000 25.789.000.000 15.170.000.000 7.585.000.000 16.687.000.000 9.102.000.000 101.639.000.000 122.877.000.000 652.310.000.000
Instansi Puskesmas Rumah Sakit Total
Tabel 3.1.6 Usulan Anggaran Bangunan, Alat dan Ambulans Berdasarkan E-Planning 2012 Usulan Alat Kesehatan Usulan Gedung Usulan Ambulance 1.922.412.608 2.821.281.150 415.359.783 10.675.044.744 10.708.666.068 12.597.457.352 13.529.947.218 415.359.783
Total 4.743.693.758 21.799.070.595 26.542.764.353
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS TAHUN 2014 TENAGA KESEHATAN DOKTER UMUM
KEADAAN TH 2012
KEKURANGAN S.D TH 2014
KEBUTUHAN TH 2014
17,750
3.035
20,785
6,878
4.732
11,610
105,419
14.359
119,778
10,217
3.897
14,114
101,947
6.783
108,730
APOTEKER
1.539
7.971
9.510
TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
8.274
10.476
19.020
DOKTER GIGI PERAWAT PERAWAT GIGI BIDAN
KESEHATAN MASYARAKAT
21,442
3.196
24,638
SANITARIAN
10,505
3.322
13,827
TENAGA GIZI
9,588
3.317
12,905
ANALIS KESEHATAN
5,017
5.736
10,753
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014 TENAGA KESEHATAN
KEADAAN TH 2012
KEKURANGAN S.D TH 2014
KEBUTUHAN TH 2014
DR SP ANAK
2.236
1.468
3.704
DR SP OBGYN
2.522
1.373
3.895
DR SP PENYAKIT DALAM
2.435
1.381
3.816
DR SP BEDAH
2.016
1.443
3.459
DR SP RADIOLOGI
855
1.312
2.167
DR SP REHAB MEDIK
147
484
631
1.292
663
1.955
DR SP ANESTESI
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014 TENAGA KESEHATAN DR UMUM DR GIGI
KEADAAN TH 2012 11.669 2.178
DR GIGI SP
663
PERAWAT
27.092
BIDAN
6.745
APOTEKER
2.118
TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN*)
7.997
KEKURANGAN S.D TH 2014
KEBUTUHAN TH 2014
4.351
16.020
1.399
3.577
953
1.616
98.244
125.336
17.141
23.886
5.121
7.239
6.481
14.478
PERKIRAAN KEMAMPUAN PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH LULUSAN S/D TAHUN 2014 JENIS TENAGA
KEKURANGAN TAHUN 2014 *)
LULUSAN
KEMAMPUAN PEMENUHAN **)
1
DR SP dan DRG SP
9.077
1.425
KURANG
2
Dokter Umum
7.386
20.817
CUKUP
3
Dokter Gigi
6.131
5.025
KURANG
4
Bidan
23.924
55.635
CUKUP
5
Perawat
112.603
474.000
CUKUP
6
Nakes lain
49.787
71.019
CUKUP
NO
*) Kekurangan th 2014 : - Kekurangan mencakup rumah sakit (pemerintah dan swasta) dan puskesmas -Belum termasuk klinik, balai kesehatan, kantor kesehatan, praktek perorangan/bersama. -**) Kemampuan pemenuhan: diasumsikan kekurangan semua dapat terpenuhi dengan mendayagunakan lulusan yang ada, namun untuk kategori tertentu masih kurang krn keterbatasan kapasitas produksi. 23
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUT
Tabel 3.2.6 Kebutuhan Rumah Sakit Per Provinsi Propinsi
NAD Sumatera Utara Sumatera Barat RIAU JAMBI Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Babel Kepri DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah
Kebutuhan RS Pratama s.d Th. 2019
2 9 2 3 3 9 6 12 3 1 0 15 19
Usulan Pembangunan RS Kelas A, B,C,D berdasarkan tempat tidur A B C D
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
Tabel 3.2.6 Kebutuhan Rumah Sakit Per Provinsi Propinsi
Kebutuhan RS Pratama s.d Th. 2019
Usulan Pembangunan RS berdasarkan tempat tidur A B C D
Banten Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tgh Kalimantan Sel Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
6 3 1 8 10 7 2 3 6 4 13 10 2 0 3 2 2 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DATA RATA-RATA BOR & KEKURANGAN TT PER-PROPINSI NO
PROVINSI
JUMLAH TEMPAT TIDUR
BOR RATARATA
TOTAL
KLS 3
RS
KLS 3
1395
621
63
101
-926
805
427
45
49
-275
KEKURANGA N TT
1
BALI
2
BANGKA BELITUNG
3
BANTEN
1654
799
74
86
-5908
4
BENGKULU
1003
470
49
60
-620
5
D.I. YOGYAKARTA
1051
559
72
78
-281
6
GORONTALO
899
459
47
55
-389
7
JAMBI
1365
656
49
58
-1071
8
JAWA BARAT
7826
3957
75
82
-22055
9
JAWA TENGAH
10949
5125
75
95
-9031
10
JAWA TIMUR
10837
4989
68
81
-13128
11
KALIMANTAN BARAT
2140
1399
68
74
-2444
DATA RATA-RATA BOR & KEKURANGAN TT PER-PROPINSI NO
PROVINSI
JUMLAH TEMPAT BOR RATA-RATA TIDUR KEKURANGAN TT TOTAL KLS 3 RS KLS 3
12 KALIMANTAN SELATAN
2228
1149
62
64
-1671
14 KALIMANTAN TIMUR
2432
1312
68
78
-1505
638
304
43
35
-54
16 LAMPUNG
1889
1184
66
69
-4715
17 MALUKU
1089
769
59
51
-487
19 NANGGROE ACEH D
3486
2090
58
51
-1047
20 NUSA TENGGARA BARAT
1181
771
78
78
-888
21 NUSA TENGGARA TIMUR
1466
813
49
58
-1362
22 PAPUA
2390
1513
77
77
-1218
666
465
59
55
-386
15 KEPULAUAN RIAU
23 PAPUA BARAT
DATA RATA-RATA BOR & KEKURANGAN TT PER-PROPINSI NO
PROVINSI
23 PAPUA BARAT
JUMLAH TEMPAT BOR RATA-RATA TIDUR KEKURANGA N TT TOTAL KLS 3 RS KLS 3 666
465
59
55
-386
1930
1033
60
62
-2153
465
251
47
34
-282
26 SULAWESI SELATAN
4966
2465
73
84
-1848
27 SULAWESI TENGAH
1876
1094
60
69
-888
28 SULAWESI TENGGARA
1170
670
49
51
-4005
29 SULAWESI UTARA
1301
944
52
62
-832
30 SUMATERA BARAT
2748
1309
60
66
-1575
31 SUMATERA SELATAN
1791
944
58
60
-3317
32 SUMATERA UTARA
3434
1688
51
50
-3745
24 RIAU 25 SULAWESI BARAT
Pembenahan Sistem Rujukan RESTRUKTURISASI KESEHATAN
PELAY ANAN
Sistem Kesehatan di Provinsi
c t ru
tu
s Un ed
r ry ma P ri e r Ca
St
ru
u ct
re
d
Tertiary
Se Ca
nd
ar
re
yC ar e
lf
Secondary
Se
co
Rujukan Kewenanga n
Primary Care
44 Tertiary Care
Dokter
Regionalisasi Pelayanan Kesehatan
45
Pengembangan Sistem Informasi pada Sistem Rujukan (Terintegrasi dengan E-Health) dengan Sinkronisasi Data PT Askes Membangun Transactional System untuk mendukung UC, melalui : 1. Data Dictionary 2. Pengembangan Model Rujukan keterkaitan Person, Provider dan Buyer
3. Master Patient Index 4. Regional Data Warehouse