Buletin KPPA Edisi 15 April 2012 by Buletin KPPA

bulletin

Edisi 15 April 2012

KPPA Pelopor Suara Perempuan & Anak

NENG: “APBD SULTENG HABIS TERSERAP oleh BELANJA APARATUR” The Asia Foundation

Canada

Website: kppasulteng.or.id

Daftar Isi HALAMAN SAMPUL : Mutmainah Korona DAFTAR ISI ............................................................ 2 PENGANTAR REDAKSI Setelah APBD Disahkan Agar Setiap Orang Mengetahuinya .......................... 3 FOKUS UTAMA n Jatah

untuk Penderita Gizi Buruk Rp. 4.207/hari ...................................................... 8 n Kata Mereka Tentang Politik Anggaran .............. 9 SASTRA n Cerpen: Segelas Susu Putih untuk Haris ......................... 11

SISIPAN n Para Pempuan tangguh di ujung Kampung ku

Sebuah catatan pagi di Kalurahan Lambara .... 13 Awak Redaksi ................................................... 16 n n Enam Prinsip Penyusunan APBD .................... 27

Neng : Dari hasil analisis yang kami lakukan, bahwa rata-rata pola penyusunan anggaran dan belanja Daerah di setiap SKPD, Badan, Kantor, Sekretariat mengalalami trent yang sama, yakni belanja Aparatur lebih besar dari pada belanja publik. Jadi APBD kita habis terserap oleh belanja aparatur alias pelayan publik, bukan untuk kepentingan publik. FOKUS UTAMA Anggaran untuk Rakyat Miskin, Perempuan dan Anak di Sulawesi Tengah Antara Realita dan Kebijakan yang Belum Responsive ...................................... 4 AKTIFITAS : SPLP Dorong Pagu Indikatif Untuk Desa dan Kelurahan.................................... 19

...Musrenbang hanya sebagai mekanisme formal semata, tidak sesuai dengan spritnya, pasalnya, banyak usulan-usulan hasil musrenbang hasil partisipasi masyrakat ketika dihadapkan pada realisasi di desa/kelurah an terbentur oleh ketidak adanya anggaran...

AKTIFITAS n Jasmerah ............................................................ 14 TOKOH BICARA n Bahas APBD yang pro Perempuan dan rakyat Perjuangan Anggaran Perlu Dukungan miskin .............................................................. 15 Ekstra Parlementer ............................................ 25 n SPLP Bangun Skema Advokasi Gerakan Aya : Sehebat-hebatnya anggota dewan, saya Perempuan ....................................................... 18 tidak bisa bekerja sendiri, saya membutuhkan n Peringati Womenday Perempuan back up dari teman-teman dan masyarakat di Palu Serahkan CD......................................... 20 secara eksternal, karena perjuangan anggaran n Harga BBM Naik Rakyat Sengsara ................. 21 OPINI n Politik Anggaran, Perempuan, dan Dampak Kenaikan BBM.................................................. 22

harus di back up ekstra parlemen, support data terkait dengan kemiskinan, kekerasan, trafiking sangat saya butuhkan. Demikian juga dukungan publik sangat saya harapkan baik dalam bentuk tekanan publik, hearing ataupun bentuk lainnya.

Susunan Redaksi Penanggung Jawab: Mutmainah Korona. Pimpinan Redaksi : Risnawati.Wakil Pimpinan Redaksi:Rudi Asiko. Redaktur Pelaksana: Victor AZ. Lay-out dan Dokumentasi: Mansyur M.Yahya. Kontributor: Bary Asbara dan Staf KPPA Distributor : Palu : Hadi Suryaman. Poso : Jumrah. Dewan Redaksi: Mutmainah Korona, Risnawati, Sunardi, Rudi Asiko, Victor, Rahmawati, Biro Hukum: Sunardi Katili, SH Biro Keuangan: Sri Haryati. Alamat Redaksi: Jl. Mulawarman No.585 Palu Sulawesi TengahTelp. 0451-461088 email : kppasulteng@gmail.com website : www.kppa-sulteng.org 2

PENGANTAR REDAKSI

SETELAH APBD DISAHKAN AGAR SETIAP ORANG MENGETAHUINYA...

erbicara tentang politik anggaran tentu tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) , yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Suatu ketika tim redaksi datang ke kantor DPRD Sulteng menemui salah satu wakil rakyat, dengan maksud meminta dokumen APBD tahun 2012, akan tetapi dijawab “maaf saya tidak berani memberikan dokumen tersebut”. Kemudian kami menyebrang mendatangi kantor Gubernur yang tidak jauh dari kantor DPRD dengan maksud yang sama dan mendapat jawaban yang sama pula. Contoh peristiwa diatas, nampaknya antara elit politik dan birokrasi sudah kompak. Hanya saja yang didak habis pikir di benak kami, apakah mereka tahu peraturan atau tidak? Mereka yang menetapkan Perda APBD, tapi memberikan dokumen APBD tidak berani. Tapi baiklah, kami mencoba untuk mendorong supaya mereka punya keberanian. Jika Perda sudah ditetapkan dan ditanda tangani, maka Perda tersebut telah dinyatakan mulai berlaku sebagaimana lazimnya dalam setiap peraturan-peraturan lainnya pada pasal penutup yang berbunyi “ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, …” Redaksi menggaris bawahi agar setiap orang mengetahuinya, kenyataannya, dokumen APBD yang sudah dalam bentuk Perda ataupun Pergub tentang APBD, yang sebenarnya merupakan dokumen publik , sangat susah, sulit, dan bertele-tele untuk mendapatkannya, disimpan dan dikunci dalam laci-laci elit politik dan birokrasi ? sementara setiap orang diperintahkan oleh Perda/Pergub untuk mengetahuinya.

Masalah APBD adalah masalah nasib rakyat, masalah yang akan menentukan baik dan buruknya pembangunan di daerah kita, olehnya jangan menjadi barang yang 'seksi' yang hanya dibicarakan oleh para elit politik dan birokrasi, sementara bagi sebagian masyarakat miskin seolaholah menjadi barang yang 'basi', karena tidak memberikan dampak perubahan terhadap peningkatan kesejahteran baginya. Sudah saatnya perbincangan APBD dari barang yang 'basi' menjadi barang yang 'seksi', untuk dibicarakan oleh semua lapisan rakyat agar diperuntukan bagi kepentingan rakyat yang penganggarannya harus lebih besar belanja langsung untuk rakyat dari pada habis tersedot untuk belanja pegawai, dengan demikian APBD yang dipungut dari uang rakyat benarbenar kembali kepada rakyat. Pendapatan daerah yang dipungut dari pajak dan retribusi masyarakat, sudah saatnya menjadi perhatian kita semua, tidak bisa kita biarkan terusmenerus dikorupsi oleh pemungut dan pengelola anggaran, sebab baru-baru ini kita mendengar kembali kabar dana bantuan sosial yang telah dianggarkan APBD Sulawesi Tengah pada tahun 2011 sebesar 8,2 milyard kembali bocor, atas kebocoran tersebut negara telah dirugikan total sebesar 2,6 milyar. Dan yang menyedihkan, kebocoran tersebut terjadi di Badan Rumah Sakit Daerah kab. Banggai dengan nilai kerugian mencapai 1,9 milyar. Kebocoran ini diketahui setelah BPK perwakilan Sulteng melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II kepada DPR RI beberapa pekan kemarin. Uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, penyedian perumahan layak dan murah serta penganggaran yang adil bagi kaum perempuan dan anak, olehnya ketersediaan pelayanan air bersih, MCK umum gratis, taman bermain bagi anak-anak harus mendapat perhatian khusus pemerintah Pelayan Publik. Rakyat harus mengetahui kontruksi anggaran daerah, berapakah uang rakyat yang dihimpun dari pajak dan retribusi terkumpul? berapakah yang telah dibelanjakan? dan yang terpenting untuk apa saja uang tersebut dibelanjakan? apakah kebijakan anggaran daerah sudah sinkron dengan program prioritas nasional yang mencakup reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan? dan yang lebih khusus adalah apakah politik anggaran daerah telah mensinergikan penganggaran program dan kegiatannya telah menyentuh pada keadilan dan kesetaraan gender? Olehnya Penyusunan APBD Tahun Anggaran berikutnya harus dilakukan secara transparan melibatkan partisipasi masyarakat, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD, dengan demikian prinsip-prinsip dalam penyusunan APBD sebagaimana yang diarahkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2012 dapat terpenuhi. Semoga. Sebagai pengantar penutup Redaksi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya baik sebagai nara sumber maupun contributor , sehingga Bulletin KPPA edisi II dapat terbit di bulan April ini. Mudah-mudahan informasi, fakta dan realitas sosial, yang kami sajikan bisa menjadi spirit dalam satu gerakan perubahan bersama mewujudkan demokrasi yang berkesetaraan dan keterwakilan perempuan. Semoga Bulletin KPPA ini bermanfaat bagi kita semua dalam mempelopori suara gerakan perempuan di Sulawesi Tengah. Selamat membaca. Salam Redaksi

FOKUS UTAMA

ANGGARAN UNTUK RAKYAT MISKIN, PEREMPUAN DAN ANAK DI SULAWESI TENGAH Antara Realita dan Kebijakan yang Belum Responsive Oleh : Mutmainah Korona Perempuan setengah baya sedang berjalan kaki sekitar 1 km dari kampungnya ke pasar Inpres Tawaeli. Dia membawa Lima biji kelapa tua untuk di jual di pasar dengan harga 2.500 rupiah perbuah. Perempuan itu hanya tersenyum kaku ketika kutanya uangnya nanti untuk beli apa. Dengan sedikit malu, dia menjawab; eh Ranga, saya belikan ikan kasian untuk anak-anak di rumah.

i tempat lain, sebuah desa di kecamatan Lage Kabupaten Poso mempunyai masalah dengan air bersih. Mereka hanya bisa menggunakan air tadahan hujan untuk kebutuhan masak, mandi dan mencuci. Selain air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat di desa tersebut, peluang kerentanan kesehatan reproduksi perempuan sangat besar dialami oleh para perempuan dengan kebutuhan khusus seperti haid dan nifas, selain masalah kesehatan anak yang akan terganggu jika tidak tersedia air bersih di lingkungannya. Fakta lain, seorang ibu dari sebuah desa di wilayah Parigi Utara dan anak dalam kandungannya yang akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Undata dikarenakan keterlambatan penanganan medis dikampungnya dan keputusan keluarga terhadap ibu tersebut. Cerita tersebut diatas adalah bagian kecil dari sejumlah fakta dilapangan yang menggambarkan situasi kemiskinan dan kesenjangan gender di Sulawesi Tengah. Tentunya komitmen negara dalam mengatasi persoalan tersebut diatas membutuhkan tindakan dan kerja yang lebih berkesesuaian dengan realitas dan kebutuhan objektif masyarakat khususnya kepada kelompok miskin dan termarjinalkan. Kelompok miskin ini adalah kelompok masyarakat yang masih membtuhkan perhatian lebih oleh pemerintah karena secara social dan politik begitu mengalami gap yang begitu besar, apalagi kepada kelompok perempuan, anak, diffable (kelompok cacat), lansia termasuk kelompok minoritas. Jika menilik situasi rill di masyarakat, beberapa data dan

hasil pangamatan langung di lapangan menunjukan Provinsi S u l a w e s i Te n g a h m a s i h disebutkan sebagai daerah tertinggal oleh pemerintah pusat. Sebutan daerah tertinggal bagi pemerintah pusat bisa terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010 menempati urutan ke 22 dari 33 Propinsi di Indonesia dan masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 71,14 dari 17,19 secara nasional. Selain itu, jumlah kemiskinan d i S u l a w e s i Te n g a h y a n g mencapai 423.630 orang atau sekitar 15,83 % dari jumlah penduduk 2,633,430 jiwa masih tergolong tinggi, dengan sebaran kemiskinan di desa (361.740 orang atau 17,89%) lebih banyak dari kota (61.900 orang atau 9,46%). Garis kemiskinan ini ditunjukan dengan tingkat pendapatan masyarakat miskin yang hanya rata-rata sebesar Rp. 235.512,/bulan dan pendapatan perkapita masyarakat yang rata-rata hanya sekitar Rp.1.529/hari. Sementara hampir 35 % penduduk Sulawesi Tengah yang tersebar di 10 Kabupaten dan 1 Kota mempunyai anak tiga sampai dengan empat orang, dan bahkan 4,4 % penduduknya mempunyai anak diatas tujuh orang. Tentunya pendapatan yang sangat rendah dengan jumlah anggota keluarga yang cukup besar sangat berkontribusi terhadap rendahnya kualitas keluarga secara social dan ekonomi. Jika kemiskinan memberi dampak terhadap rendahnya kualitas keluarga, selain karena faktor pendapatan yang rendah sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan ekonomi yang semakin terabaikan, faktor pendidikan dan akses informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

persoalan tersebut. Pendidikan tidak hanya dimaknai dengan bagaimana orang bisa sekolah, namun berbagai pengetahuan dan informasi yang penting didapatkan kepada setiap warga negara, dimana perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Tugas dan tanggungjawab negara adalah memenuhi hak warganya. Kemiskinan Berwajah Perempuan, Tanggungjawab Siapa ? Secara ideal sesungguhnya anggaran pendapatan dibelanjakan untuk pembangunan guna memecahkan dan menyelesaikan persoalan yang ada dimasyarakat. N amu n r ealitas y an g ad a, pembangunan masih menafikan hak dan kepentingan warganya, terutama bagi rakyat miskin, perempuan dan anak. Apalagi perempuan, anak, lansia dari kelompok miskin, serta diffable (cacat) secara akses, partisipasi, control dan manfaat masih mengalami kesenjangan yang begitu jauh dengan kelompok masyarakat lainnya. Pengabaian dari hak mereka inilah yang disebut dengan kemiskinan berwajah perempuan atau kemiskinan structural. Seperti yang diungkapkan oleh seorang perempuan pemecah batu Kota Palu :â&#x20AC;&#x153;Bagaimana bisa menyekolahkan anak sampai SMU jika pendapatan dalam memecah batu hanya didapatkan sebesar empat puluh ribu setiap minggu, sementara saya harus menghidupi sendiri beberapa orang anak karena suami telah pergi. Perusahaan batu yang ambil batu disini, sudah membuat kami semakin kurang mengambil batu disini.Mana sesak nafas karena setiap hari hirup abu dari

FOKUS UTAMA

perusahaan batuâ&#x20AC;?. Atau seorang perempuan janda sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan terpaksa meninggalkan anaknya berusia dua bulan untuk bisa beli susu dan harus menyekolahkan dua orang anaknya yang lain. Sementara fungsi negara adalah memberikan jaminan pemenuhan hak dasar dan rasa aman kepada warga negaranya. Salah satu bentuk pewujudan jaminan pemenuhannya adalah dengan memberikan porsi anggaran kepada rakyat miskin dan kaum perempuan dalam kebijakan pembangunan. Jika jaminan pemenuhan hak dasar adalah menjadi tanggungjawab pemerintah, tentunya situasi dan persoalan kemiskinan berwajah perempuan seharusnya mulai menampakan perubahan yang cukup signifikan. Namun realitas yang ada, pertumbuhan ekonomi hanya naik tidak lebih dari 1 % setiap tahunnya, sementara anggaran terus mengalir bagai bak dengan informasi mengenai besaran anggarannya masih tertutup. Sisi lain, kebijakan politik ekonomi nasional selalu mengikuti pada perkembangan ekonomi secara global yang tidak berbanding lurus dengan tingkat pendapatan masyarakat, apalagi perempuan. Sementara, program pemberdayaan ekonomi, penyediaan fasilitas ekonomi dan pemberian akses ekonomi terhadap rakyat miskin masih terkesan setengah hati dan bahkan hanya bersifat simbolik saja. Apalagi dengan keterbatasan sumber daya dan pemahaman gender yang sangat lemah, kemudian berimbas kepada pembangunan yang tidak responsive pada penyelesaian persoalan rakyat miskin khususnya kepada perempuan miskin. Hal inilah kemudian menjadi kegagalan dalam pembangunan daerah apalagi jika pembangunan dengan mendekatkan proyek dalam perencanaan maupun implemsentasian pembangunan. Pendekatan proyek masih sangat mendominasi, dan hampir terjadi disemua daerah. Sekian program yang adapun terkesan mengadaada. Inilah jawaban dari sumber pemiskinan perempuan karena akibat dari kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat khususnya

pada perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Kesehatan Perempuan Dan Anak Masih Terabaikan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Yang Setengah Hati Persoalan kesehatan masih menjadi isu hangat dalam pembangunan daerah. Seperti kasus kematian ibu dan anak di Indonesia masih berada pada poisisi tertinggi di ASEAN yaitu ada 228 ibu meninggal melahirkan dari 100.000 perkelahiran hidup. Atau ada 20.000 ibu yang meninggal dari 5 juta kelahiran yang terjadi di Indonesia akibat komplikasi kehamilan atau persalinan. Sementara secara nasional, Sulawesi Tengah masuk sebagai wilayah 10 besar kasus kematian ibu dan anak, bahkan berada diatas rata-rata secara nasional Angka Kematian Ibu yaitu 229 per 100.000 kelahiran hidup. Dan hampir 90 % adalah perempuan dari keluarga miskin dan berada di desa. Kasus kematian anak pun mengalami nasib yang sama, angka 58 adalah angka yang cukup tinggi bagi Sulawesi Tengah terkait dengan Angka Kematian Bayi (AKB) atau 58 per 1.000 kelahiran hidup. Jika melihat dari AKI dan AKB yang cukup tinggi di Sulawesi Tengah, keterbatasan pengetahuan mengenai kesehatan dan hak reproduksi perempuan, keterlambatan pelayanan dan minimnya fasilitas kesehatan yang memadai, tingkat pendidikan yang masih sangat rendah ditambah dengan budaya patriarchy yang masih cukup kuat dimasyarakat serta sedikitnya fasilitas pembangunan jalan di desa-desa. Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2010 menyebutkan bahwa daerah Sulawesi Tengah sebagai daerah urutan ketiga terendah dalam hal pemanfaatan fasilitas kesehahatan untuk persalinan perempuan usia produktif yaitu sekitar 12,1%. Sementara tenaga dokter masih berjumlah 522 orang dan tenaga kesehatan sekitar 7.244 orang dari kurang lebih 2,6 juta penduduk di S u l a w e s i Te n g a h y a n g membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan. Jika penduduk miskin berjumlah kurang lebih dari 423 ribu jiwa, dengan keterbatasan

jumlah tenaga medis tersebut diatas, maka bisa dibayangkan hampir dari setengah rakyat miskin yang tidak menggunakan tenaga medis. Hal ini diperjelas dengan beberapa data mengenai kesehatan seperti : 50,3 % bayi usia 0-11 bulan tidak mendapatlan pertolongan persalinan oleh tenaga medis kesehatan, masih sekitar 84,6 % ibu melahirkan di rumah sejak 5 tahun terkakhir. Dan kondisi ini memberi status daerah Sulawesi Tengah sebagai daerah terendah ketiga setelah Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah yang bermasalah dengan pertolongan persalinan oleh tenaga medis. Hal ini diperkuat dengan data bahwa masih sekitar 85,8 % perempuan tidak mendapatkan informasi penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi. Belum lagi perkawinan pada usia muda masih cukup tinggi di Sulawesi Tengah yaitu 40 â&#x20AC;&#x201C; 46 %. Selain kasus kematian ibu dan anak, masalah kesehatan anak khususnya mengenai gizi buruk, imunisasi, juga menjadi bagian dari masalah penting yang perlu dilihat secara sistematis. Status gizi buruk pada bayi tahun 2012 di daerah Sulawesi Tengah masih berada pada 5 wilayah tertinggi kasus gizi buruk. Selain itu, imunisasi dasar masih berada dibawah rata-rata nasional dan frekuensi penimbangan masih sekitar 48,9 % anak balita tidak ditimbang oleh tenaga kesehatan atau kader posyandu. Persoalan pendidikan tidak pernah luput dari tingkat kemiskinan dan kerentanan social serta rendahnya kualitas kesehatan masyarakat apalagi kepada kelompok perempuan. Refleksi terhadap situasi pendidikan di negara kita yang terkesan kapitalis, bisnis oriented dan monoton memberi ruang besar terhadap kualitas manusia yang dihasilan oleh bangsa ini. Negara yang hanya mencetak anak untuk menjadi hitung dan baca bukan untuk mencerdaskan anak bahkan bagaimana membumikan antara konteks realitas kehidupan dan sumber pengetahuan yang ada. Namun dari semua itu, tingkat partisipasi pendidikan anak Sulawesi Tengah masih dibawah rata-rata nasional baik itu angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni maupun angka

FOKUS UTAMA

partisipasi kasar termasuk angka buta huruf. Misalnya Angka Buta Huruf, dibawah 15 tahun berada pada posisi 18, 15-44 tahun peringkat 13 dari 33 propinsi di Indonesia. Berikut kutipan ibu Desa Togean Banggai Kepulauan :Jumlah anak perempuan di sini lebih sedikit mendapat kesempatan sekolah dari anak laki-laki jika melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Dikarenakan Sekolah SMP berada di pusat kecamatan seberang pulau sana, sementara anak-anak perempuan harus membantu orang tuanya dirumah. Kebijakan Anggaran Yang Responsive Gender Dan Pro Rakyat Miskin : Implementasi Setengah Hati Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan anggaran menjadi alat ukur untuk bisa melihat apakah tujuan pengimplementasian otonomi daerah bisa terlaksana. Salah satunya bagaimana kesejahteraan masyarakat lebih meningkat dan pelayanan publik lebih baik dan menyentuh pada alas yang paling bawah. kebijakan anggaran di anggap sebagai penerjemah komitmen politik pemerintah kepada rakyatnya. Tidak salah kalau cerminan pembangunan terlihat dari wajah anggaran. Kebijakan anggaran yang responsive gender di peruntukan untuk bisa menjadi salah satu pemecah ruang kebisuan perempuan untuk memberinya secara affirmasi terhadap pemenuhan haknya. Selain itu, kebijakan anggaran yang responsive gender diharapkan bisa memberikan manfaat beberapa hal yaitu :pertama, berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan tujuan pembangun, kedua, mengkomodir hak-hak kelompok rentan, ketiga, berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pemerataan keempat, berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan kelima, meningkatkan dukungan perempuan terhadap kebijakan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dan rakyat miskin sebagai pemilik dari anggaran tersebut terhadap pemerintah sebagai pelaksana dari anggaran tersebut sangat penting. Keterlibatan perempuan dan

rakyat miskin dalam proses penganggaran tidak hanya dalam tahap penyusunan, tapi lebih dari itu rakyat harus dilibatkan pula dalam tahapan yang lainnya yaitu tahap pembahasan, pelaksanaan, bahkan pada tahap evaluasi. Tentunya hak untuk melakukan kontrol terhadap anggaran tersebut juga harus tetap dilakukan, agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan anggaran tersebut. Sehingga diharapkan anggaran yang dibuat tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di SulawesiTengah, politik anggaran masih terkesan belum menjawab persoalan masyarakat. Terhadap rakyat miskin dan kelompok perempuan masih terdepak jauh dari perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan kata lain, politik anggaran daerah tidak memihak pada hak-hak rakyat miskin dan kaum perempuan. Inilah yang dimaksudkan sebagai sebuah bentuk kemiskinan struktural, suatu kemiskinan yang bersumber dari kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam konteks ini terutama kebijakan APBD. APBD Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2012 ditarget 1,449,932,140,628. Dana pembangunan sebesar itu bersumber dari PAD sebesar 466,870,625,112, Dana perimbangan yang akan dikucurkan dari pemerintah pusat sebesar 982,051,515,516, dan dana hibah sebesar 1,010,000,000.

Namun demikian anggaran yang mencapai 1, 4 trilyun tersebut akan dibelanjakan oleh pemerintah daerah untuk belanja tidak langsung sebesar 837,120,542,885, dan belanja l a n g s u n g s e b e s a r 864,904,325,500. Dengan demikian total belanja daerah untuk tahun 2012 mencapai 1,702,024,868,385. Jadi kesimpulan sementara APBD

Sulteng untuk tahun 2012 dapat dikatakan defisit sebesar 252,092,727,757. atau sekitar 17,39 % dari Total pendapatan daearah. Dari mana menutup defisit tersebut ? Asumsi pertama pemerintah harus bisa menggenjot realisasi pendapatan daerah melebihi dari apa yang sudah targetkan. Asumsi kedua pemerintah akan menutup defisit dengan menggunakan Sisa anggaran tahun sebelumnya yang tidak terserap. Terlepas dari surplus/deficit, kiranya kita perlu mengkritisi untuk apa saja anggaran sebesar 1,4 trilyun akan dibelanjakan? apakah untuk kepentingan publik? atau habis terserap untuk kepentingan pelayan publik ? Target belanja daerah untuk tahun anggaran 2012 yang dikelompokan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada kelompok belanja tidak langsung terdapat belanja pegawai y a n g m e n c a p a i Rp.398.253.461.148 demikian halnya di kelompok belanja langsung terdapat belanja begawai yang besarnya mencapai Rp.108,134,461,524, sehingga total belanja begawai mencapai Rp. 506,387,922,672 atau sekitar 29,75 % dari total belanja daerah. Lalu di pos mana belanja publik dianggarkan? Pada awalnya asumsi saya belanja publik di anggarkan pada kelompok belanja tidak langsung pada pos Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan social, Belanja tidak terduga, yang kesemuanya mencapai Rp. 59,920,000,000, kemudian pada kelompok belanja langsung pada pos belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang besarnya mencapai Rp.756,769,863,976, sehingga total keseluruhan

FOKUS UTAMA

mencapai Rp. 816,689,863,976 atau sekitar 47,98 % dari total belanja daearah. Ternyata asumsi itu salah, sebab jika kita telusuri lebih jauh , pada pos belanja barang dan jasa saja, hampir 75% belanja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya aparatur, seperti makan minum, perjalanan dinas, pengadaan ATK, pemeliharaan dll, bukan untuk kebutuhan yang diperlukan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, air bersih, pengentasan kemiskinan, dll, kalaupun ada untuk publik hanya sedikit jika dibandingkan belanja untuk aparatur. Jika demikian perspektifnya, maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menaikan pertumbuhan ekonomi, akan jalan ditempat.*** Proses Perencanaan Anggaran yang Disharmonis Antara Pemerintah dengan Masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Kami tidak tau apa itu musrenbangâ&#x20AC;?, sebuah pernyataan seorang ibu di salah satu Kelurahan Kota Poso pada saat dilakukan wawancara mengenai keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberi ruang bagi masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan sebuah program pembangunan. Jika dikatakan bahwa seharusnya pembangunan berbasis hak, maka bagian dari proses pembangunan dalam hal perencanaan harus memberi kepastian bagaimana usulan masyarakat khususnya rakyat miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya masuk dalam dokumen perencanaan sampai pada pemutusan programnya. Namun, situasi perencanaan pembangunan yang salah satunya dinamai dengan musrenbang, masih terlihat disharmonis antara usulan masyarakat dengan pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. Besar Pasak dari Pada Tiang Realisasi Kebijakan Anggaran yang Tidak Menjawab Kebutuhan Perempuan dan Anak Persoalan utama kebijakan anggaran disulawesi tengah

adalah, pembagian porsi anggaran terhadap hak publik (pembangunan). sering terjadi ketimpangan dan dari sini dapat dilihat bahwa pemerintah dalam kebijakan politik anggaran berpihak kepada rakyat atau tidak. Terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan anggaran, KPPA menemukan kejangnggalan dalam pengelolaan dan distribusi anggaran rakyat dalam dokumen APBD sulawesi tengah. ketimpangan tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas program pembangunan yang seharusnya tahun anggaran ini dapat ditingkatkan. Pertama, benar pendapatan propinsi suawesi tengah mengalami peningkatan di tahun 2010 dengan pertembuhan 11,9% sementara ditahun 2011 mengalami penurunan sebanyak 0,8% artinya kinerja pemerintah daerah sangatlah lemah dimana PAD justru turun sebesar sebesar 7,1%. Kedua, di tahun 2010 PAD mengalami peningkatan dimana kontribusi PAD sebesar 35% namun bila dianalisa lebih jauh penyumbang terbesar untuk pajak bersumber dari bea balik nama kenderaan bermotor sebesar 161 Milyar dan disektor retribusi kesehatan sebesar 26,8 milyar yang artinya peran masyarakat sangatlah tinggi sementara disektor pertambangan dan investasi yang dijanjikan oleh pemerintah untuk mendokrak PAD sangatlah nihil. Ketiga, dalam waktu kurun tiga tahun terakhir, trend belanja daerah fluktuatif dan alokasi belanja ditahun 2011 cendrung berimbang antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelima, trend sisa anggaran dalam waktu kurun 3 tahun berturut-turut pengalami penurunan hal ini menggambarkan serapan anggaran cukup baik. Lantas untuk siapakah anggaran APBD kita?? Kajian mendalam oleh KPPA selama 4 tahun terakhir, terhadap kebijakan politik anggaran di Sulawesi Tengah membuktikan tidak berpihaknya pemerintah Sulawesi Tengah. Besarnya kontribusi masyarakat dalam peningkatan PAD didak berbanding lurus dengan kesejateraan rakyat seperti telah dijelaskan diatas. Naiknya pendapatan daerah hanya berbanding lurus dengan kesejateraan pejabat daerah.

Sebagai gambaran sederhana, saya akan mengambil contoh proyeksi anggaran yang melekat pada Dinas Kesehatan Propinsi Sulteng. Dalam APBD tahun anggaran 2012, Dinas Kesehatan mendapat jatah belanja sebesar Rp 39.002.542,384 atau sekitar 2,69% dari total APBD. Belanja tersebut dibagi dalam 2 kategori yakni Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 13.749. 348.457 dan Belanja Langsung Rp 25.253.193.927.

Anggaran sebesar Rp. 39.002.542.384, sekitar 60,56 % nya atau sekitar Rp. 23.62 milyar habis terserap untuk belanja aparatur yang digunakan untuk belanja pegawai, makan dan minum, belanja perjalanan dinas, belanja cetak dan Penggandaan, serta belanja lainnya. Jadi hanya 39,44% atau sekitar Rp. 15,38 milyar yang diperuntukan untuk publik.

Jika proporsi anggaran lebih besar digunakan untuk aparatur dari pada untuk publik, maka dapat dipastikan 10 program kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah propinsi yang melekat pada dinas kesehatan, tidak akan pernah tercapai. Dari hasil analisis yang kami lakukan, bahwa rata-rata pola penyusunan anggaran dan belanja Daerah di setiap SKPD, Badan, Kantor, Sekretariat mengalalami trent yang sama, yakni belanja Aparatur lebih besar dari pada belanja publik. Jadi APBD kita habis terserap oleh belanja aparatur alias pelayan publik, bukan untuk kepentingan publik.***

JATAH UNTUK PENDERITA GIZI BURUK RP. 4.207/HARI

FOKUS UTAMA

Oleh : Risnawati Kepala Divisi riset, analisis & advokasi kebijakan KPPA Sulawesi Tengah. ulawesi Tengah salah satu daerah penderita gizi buruk tertinggi di Indonesia. Dari tahun 2010 hingga 2011 penderita gizi buruk pada anak tercatat 538 kasus. Sementara alokasi anggaran untuk penanganan gizi buruk pada masyarakat dari tahun 2010 hingga 2011 mengalokasikan penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat hanya sebesar Rp 900,5 Juta ditahun 2011 atau 4 % dari belanja langsung Rp.24 M. Jika kita hitung, berapa jatah perorang penderita gizi buruk perhari selama Satu tahun? Dari anggaran Rp.900,5 juta dibagi dengan jumlah penderita gizi buruk maka setiap orang penderita gizi buruk perhari mendapat jatah Rp. 4.649 ditahun 2011. Kemudian pada anggaran tahun 2012 jatah untuk penderita gizi buruk dialokasikan Rp. 810.357.000. Dengan demikian bisa dikatakan bantuan untuk penderita gizi buruk jika tota

Ilustrasi grafis By: Didit KPPA

l anggaran kita bagi dengan jumlah penderita gizi buruk kemudian kita bagi perbulan lalu dibagi lagi 30 hari, maka setiap penderita gizi buruk setiap hari mendapat jatah Rp. 4.207 ditahun 2012.

erhatikan indikator pelayanan kesehatan berdasarkan data kasus yang ada. Upaya untuk memenuhi hak dasar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (penanganan gizi) masih jauh dari cita-cita M D G ' s JATAH PERHARI PENDERITA GIZI BURUK TERHADAP ANGGARAN (Millenium PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT TAHUN 2010 - 2012 Development Gaol's) pada poin 1 dan 4 y a i t u pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim dan mengurangi kematian anak. Namun Jika melihat pada grafik maka t e r j a d i Sumber : Data diolah dari APBD sulteng 2010,2011,2012 p e ningkatan Hal ini menunjukan lemahnya alokasi belanja yang signifikan komitmen pemerintah terhadap terhadap belanja aparatur yang penanggulangan gizi buruk, sebab bukannya menaikan anggaran melekat program pelayanan untuk penderita gisi buruk, yang adminsitrasi perkantoran, sarana terjadi justru alokasi anggaran prasaran aparatur dan peningkatan diturunkan, disisi lain alokasi d i s i p l i n a p a r a t u r r a t a - r a t a belanja yang digunakan untuk meningkat 53 %. Kondisi ini tidak lepas dari belanja pegawai, makan dan minum, belanja perjalanan dinas, persoalan kemiskinan dimana belanja cetak dan Penggandaan, pemerintah selaku police maker serta belanja lainnya mencapai Rp. tidak melihat permasalahan dasar 23.62 milyar yang melekat pada di masyarakat. Semestinya berdasarkan data diatas dinas kesehatan. p e m e r i n t a h Ketimpangan meningkatkan alokasi anggaran diatas anggaran untuk menggambark penanggulangan gizi an bahwa b u r u k d a n d a l a m m e n g o p t i m a lkan penyusunan k e g i a t a n y ang anggaran b e r d a p a k p ada b e l u m kabupaten, seperti memp yang diketahui bahwa permasalan kesehatan tertinggi gizi buruk dan gizi kurang adalah di kabupaten parimo, Banggai, banggai kepulauan dan Sigi.*** 1,000,000,000

900,500,000

900,000,000

800,000,000

810,357,000

700,000,000

600,000,000

500,000,000

400,000,000

300,000,000

4,131

4,649

200,000,000 100,000,000

4,184

Jatah Perhari

Anggaran Perbaikan Gizi

2010

2011

2012

Anggaran Perbaikan Gizi

Jatah Perhari

FOKUS UTAMA

KATA MEREKA TENTANG POLITIK ANGGARAN “Belum menyentuh Kepentingan Rakyat Miskin”

embangunan di Sulteng masih setengah mati dan belum bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam AYUBA LASIRA /OM KOTA pembangunan Penyiar Radio dan Presenter infrastruktur. Televisi Masih banyak jalan-jalan yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Dana bantuan social saja, yang seharusnya dananya untuk masyarakat yang membutuhkan karena bencana alam misalnya, malah di salahgunakan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Demikian halnya dengan proses pembahasan APBD yang dilakukan oleh pemerintah itu mestinya harus melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda kalau perlu pers juga di undang supaya bisa di publikasikan lewat media. Semuai itu harus di undang supaya para masyarakat dan tokoh-tokoh itu tahu kalau begini anggaran kita tahun ini. Akibatnya APBD Sulteng tahun anggaran 2012 saya menilai belum diperuntukan kepada kepentingan umum dan dengan kepentingan masyarakat miskin. DPRD yang berfungsi sebagai social controln eksekutif, dalam merumuskan dan mengalokasikan anggaran biasanya tidak pas, atau tidak seimbang dengan kepentingan masyarakat. Banyak proyek-proyek yang dikerjakan itu bermasalah. Jadi cuma rugi percuma dana-dana yang dikeluarkan, sementara pekerjaanya tidak pas. Dan mereka itu harus banyak turun lapangan sehingga tahu betul kepentingan masyarakat, jangan cuma goyang-goyang, putar-putar terus di kursi dan banyak keluar kota yang tidak ada gunanya, padahal diluar sana banyak masyarakat yang membutuhkan.”***

“Belum Fokus Pada Pendidikan dan Kesehatan”

PBD disulteng ini belum fokus pada pendidikan dan kesehatan. Pendidikan terkatung-katung karena biaya pendidikan tinggi terus kalau kesehatan pembagian kartu jam kesmas itu yang belum merata, kartu jam kesda kalau sudah habis periode-nya dia akan berakhir sedangkan data baru-nya sekarang belum ada sebab kalau periodenya sudah habis apa lagi yang menggantikan jam kesda? Mereka belum tahu. Tenaga bidan juga minim, karena ketika ada ibu yang bersalin entah tengah malam atau pukul berapa dimalam itu masyarakat disana sulit sekali untuk mencari Bidan dengan keadaan terdesak mereka harus mencari dukun beranak, yang sebenarnya dalam ilmu kesehatan persalinan itu harus di bantu oleh adah-nya bidan bukan dukun. Nah untuk pos yandu sekarang di kelurahan Lambara masih dirumah-rumah belum memiliki tempat sendiri dan sama hal juga di Anja yang belum ada pos yandu-nya, sebenarnya disana harus ada pos yandu-nya karena disana sudah banyak balita dan ibu hamil. Kita harus berusaha lagi untuk menghadap kepada DPRD atau Dinas-dinas yang terkait agar memenuhi aspirasi kita dan juga mereka harus memperhatikan pendidikan, kesehatan & k e b u t u h a n perempuan seutuhSUMARNI nya, dengan Warga Palu Utara mengalokasikan Anggota Serikat Perempuan anggaran lebih.*** Lembah Palu.

FOKUS UTAMA

â&#x20AC;&#x153;...Asal Semua Kebagian...â&#x20AC;?

alam kaca mata Saya pelaksanaan pembangunan di Sulteng saat ini sangat jauh dari harapan semua pihak,terutama pembangunan pada sector ekonomi kecil untuk penanggulangn kemiskinan. Pembangunan saat ini juga masih sangat jauh dalam menyentuh persoalan perempuan dan anak, yang dalam hitungan persentasi keberpihakan terhadap kepentingan perempuan dan anak di sulteng Karena perencanaan anggaran daerah kian memburuk di era otonomi daerah. Tidak ada sistem pengendalian yang efektif baik dari pusat maupun daerah sendiri. Prinsip yang berjalan ketika menyusun APBD adalah asal semua kebagian, Penyusunan anggaran daerah didominasi oleh para birokrat sendiri yang berkepentingan dengan manfaat ekonomi dari rencana anggaran dan program. Pengawasan yang dilakukan DPRD cenderung tidak efektif. Bahkan, tak jarang sekadar menjadi alat tawar-menawar. Dalam proses perencanaan dan pembahsan APBD Sulteng juga belum transparan apalagi , partisipatif hanyalah akal-akalan saja yang juga hanya tampak seakan ada proses yang di laksanakan partisipatif. Salah satu contoh adalah MUSRENBANG. Giat dilaksanakan dari bawah, namun aspirasi pembangunan tersebut di abaikan setelah sampai pada penentuan priorita. yang ada hanyalah penganggaran berdasarkan kepentingan. Mustinya fungsi DPRD dalam mengontrol dan menetapkan kebijakan anggaran , pengawasan terhadap pelaksanaan Perda APBD harus memiliki beberapa implikasi penting, yakni, DPRD haruslah memiliki kecakapan atau kemampuan secara kelembagaan dalam pengawasan untuk mengimbangi Pemerintah Daerah. Kecakapan ini AGUS SUSANTO Pemuda Palu Utara/anggota Forum Anggaran

dapat diperoleh melalui pembekalan dan pendampingan oleh tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli.LSM Olehnya agar kebijakan anggaran (APBD kita) berpihak pada perempuan, dan masyarakat miskin harus ada upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik, program dan kegiatan pembangunan harus diintegrasikan dengan aspirasi permasalahan perempuan dan anak secara adil serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan berwawasan gender.***

â&#x20AC;&#x153; Perempuan Masih Sulit Dapat Layanan Kesehatanâ&#x20AC;?

PBD kita belum bisa juga di katakan sudah menjawab persoalan perempuan, Anak dan masyarakat miskin. Baru sedikit, hanya sekian persen, itupun melekat pada Pemberdayaan perempuan. Tapi kalau mau di lihat dari realitanya juga tanda Tanya, memprihatinkan. Karena dalam pembangunan di Sulawesi tengah khususnya di kota Palu, itu masih banyak perempuan yang mengalami masalah-masalah tentang kesehatan, pergi berobat dirumah sakit yang di prioritaskan hanya pihak-pihak tertentu saja, sedangkan para masyarakat miskin khususnya perempuan dan anak itu selalu di persulit, harus pakai surat dari Lurah/desa , RT baru bisa di layani oleh Pdt. METTY pihak rumah Rohaniawan/Anggota SKP-HAM sakit.*** Sulteng

SASTRA

CERPEN

SEGELAS SUSU PUTIH UNTUK HARIS

Oleh : Linda (BanuaAnanggodi Poso) Ide Cerita :Sahabat saya, Anisa Mayang Safitri dan Marianti Babutung

atahari begitu terik menyinari langkah Haris yang sedang menjajakan kuenya. Seperti biasanya pukul 13.00 sepulang sekolah Haris membantu ibunya menjajakan kue panada buatan ibunya. Haris terus menelusuri padatnya jalan raya yang berdesakkan dan tak menghiraukan teriknya matahari demi mencari uang untuk menghidupi ibunya dan dirinya sendiri. Sudah beberapa kilo Haris berjalan, kuenya yang laku hanya sedikit masih banyak sisa kue yang harus di jual hari ini. “ Aku harus berusaha dan semangat untuk menjual kue ini, agar aku bisa menggapai cita-cita ku menjadi dokter” Haris berkata dalam hati sambil berjalan terus mencari pembeli. “kuepanada panas...panada panas..” teriakHaris dengan nyaring berulang-ulang kali agar

orang-orang bisa mendengar dan membeli kuenya. Beberapa menit kemudian Haris sedang berjalan di pinggir jalan sambil menjajakan kuenya, tanpa sadar ada seorang anak muda melaju mengendarai motor tanpa terkendali sehingga anak muda itu menabrak Haris, untung saja haris hanya lecet sedikit, tapi sayangnya kue-kue Haris terjatuh dan berserakan di jalanan. Anak muda yang menabrak haris tersebut lari tanpa bertanggung jawab, orang-rang tak adas atupun yang membantu haris, mereka hanya menatap haris begitu saja.“Akuharus sabar mungkin ini hanyacobaanTuhan untuk menguji kesabaranku. Aku harus terus semangat dan jangan putus asa.”Haris Berkata dalam hati sambil menitihkan air mata. Setelah itu haris mengumpulkan kue-kuenya yang berserakan dengan perasaan yang sedih Haris

menghapus air matanya dan melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanan Haris merasa haus dia ingin membeli minuman tapi, pikirannya terbayang kepada ibunya dirumah.“yah uangnya aku hanya sedikit. Uang ini untuk makan malam dan sisanya untuk aku tabung buat sekolah besok tapi aku haus sekali, kalau aku belikan air minum nanti uang makan malam terpotong” keluh Haris dalam Hati. Berjalan beberapa langkah tibatiba mataHaris tertuju pada sebuah rumah yang mewah dia melihat seorang gadis cantik yang tampaknya baik di taman depan rumah itu, gadis itu terlihat sedang asik membaca buku dan duduk di ayunan. Haris pun melangkahkan kakinya menuju rumah mewah itu. “Permisi mba..”sambil berdiri di pagar rumah mewah itu. Suara sapaan Haris itu membuat gadis itu sedikit kaget karena orang yang berdiri di depan rumah itu sama sekali tak dikenalinya dan pemuda itu tampaknya sedikit kumal “ ya.. ada yang bisa saya bantu mas ?” beranjak dari ayunan dan menuju kesosok pemuda yang menyapanya secara tiba-tiba, “ bolehkah saya meminta segelas air putih?” “ohh.... iyah. Tunggu sebentar yah saya akan ambilkan. Tanpa raguragu gadis itu masuk kedalam rumah untuk mengambilkan minuman. Beberapa menit

SASTRA kemudian gadis itu datang membawa minuman. Betapa kagetnya Haris gadis itu membawaka nnya segelas susu putih, padahal tadi Haris hanya meminta segelas air putih. Tapi, apa boleh buat gadis itu telah memberikan susu putih dengan senang hati Haris meminum susu itu. Dengan cepatnya susu putih yang masih hangat itu habis di minum oleh Haris. “Eh.... boleh tau namakamu siapa?” Tanya gadis itu penasaran “saya haris. Nama mba siapa?” “oh... kalau saya Nadia safirtianggara panggil saja saya Nadia” “oo iyah mba... eh maaf Nadia. Kalau boleh tau kamu masih sekolah?” “ia saya masih sekolah. Haris masih sekolah juga yah?” “Ia saya sekarang sudah kelas 3 SMA kalau kamu kelas berapa?” “Sayakelas 3 SMA juga. Kamu sekolahnya di mana? Kalau saya di SMA 3 di pelakang komplek sini.” “ohh... kalau saya di SMA 1”.

karena jatuh berhamburan di jalan raya tadi.*** Sepuluh tahun kemudian, seperti biasanya nadia sedang duduk di ruang keluarga sambil membaca Novel andalannya “HARRY POTTER” yang sangat dia sukai.Tiba-tiba Nadia pingsan dan mamanya pun kaget dan langsung memanggil adiknya nadia untuk menelefon ambulance. Nadia pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera di beri pertolongan. Sesampai di rumah sakit Nadia langsung di periksa, ternyata nadia mengalami kanker otak, tapi bersyukur nadia baru stadium awal dan dokter menyarankannya untuk mengoprasi Nadia secepat mungkin. *** Beberapa bulan kemudian setelah operasi. Nadia sedang duduk di ruang lobi rumah sakit sambil menunggu namanya di panggil untuk membayar semua administrasi selama dia di rumah sakit. “TerimakasihTuhan engkau telah menyelamatkan ku dari penyakit yang nyaris ingin membunuhku” Nadia Berdo'a mengucap syukur pada tuhan Bahwa Nadia masih di beri kesempatan untuk hidup.“Nadia safitrianggaran” seorang suster yang berdiridi depan Nadia memanggil nadia untuk segera menuju keloket pembayaran. “baik sus” nadia beranjak dari tempat duduk dan menuju keloket pembayaran. “maaf yah sus orang tua saya lagi keluar kota, jadi saya yang akan mengurus semua administrasinya jadi berapa sus yang harus saya bayar untuk biaya administrasi saya selama di rumahsakit?” suster itu hanya tersenyum sambil menyodorkan kertas kuitansi pembayaran kepada Nadia.

“ bolehkah saya meminta segelas air putih?”

“ kalau boleh tau lagi agama Nadia apa?” sambil tersenyum, “oh saya Kristen protestan. Kalau agama haris ?”“Saya islam. Eh..terimah kasih yah Nadia safitrianggara atas susunya” haris menyerahkan kembali gelas yang di berikan padanya.“oh iyah sama-sama” dengan senyum yang manis menjawab balasan terima kasih dari haris. Haris pun pergi meninggalkan rumah itu dan kembali kerumahnya dengan rasa yang bahagia karena masih ada orang yang sebaik Nadia di duniaini, tapi walaupun hatinya sedih karena hari ini hanya beberapa saja kuenya terjuals edangkan yang lainnya rusak

Nadia pun membalas senyuman suster itu dan membaca kertas yang di berikan suster tadi. Alangkah kagetnya nadia melihat di kertas itu tertuliskan. “ Jumlah pembayarannya di bayar dengan segelas susu putih”. Nadia sangat terkejut dengan tulisan Di kertas pembayaran itu. Dia sangat penasaran dan bertanya pada suster itu tapi alangkah kagetnya dia melihat Sosok seorang dokter muda yang tampang agah sedang berdiri di tempat suster tadi yang memberikannya kertas pembayaran itu. Dokter muda itu hanya tersenyum. Nadia kembali membaca secara detail kertas itu dan dia melihat nama yang tertulis di pojok kertas bagianbawah itu adalah dr. Haris. Nama itu sangat tak asing bagi Nadia dan wajah dokter itu mengingatkan Nadia pada kejadian 10 tahun yang lalu. “ terima kasih Dengan segelas susu putinya... sama-sama impaskan?” suara yang lembut dan tersenyum. Nadia sangat terkejut ternyata Dokter muda yang tampan ini adalah seorang pemuda penjual kue yang beberapa tahun lalu pernah minta segelas air putih di rumahnya. “ Terimah kasih yah dr. Haris ternyata anda masih ingat dengan kejadian yang suda lama.” “bagaimana saya bisa melupakan kebaikkan nona Nadia memberikan saya segelas susu putih.” Pertemuan yang tak pernah di duga Nadia.Ternyata haris yang dulu seorang penjual kue panada kini dia adalah seorang Dokter muda dan dialah yang telah melakukan oprasi untuk menyembuhkan penyakit kanker otakku.*** “ SEMUA KEBAIKKAN YANG KITA BERIKAN PADA ORANG LAIN DI LAIN WAKTU KITA AKAN MERASAKAN KEBAIKKAN YANG SAMA SEPERTI APA YANG KITA BERIKAN PADA ORANG LAIN”

SISIPAN

Para Perempuan Tangguh di ujung Kampung ku Sebuah catatan pagi di Kalurahan Lambara Oleh : Mutmainah Korona

inggu pagi... ku menyapa mu di teras rumahku.Ku lihat awan begitu indah dan angin segar yang menyentuh wajahku ..kuhirup udara itu sambil duduk dan melihat pemandangan sekitar rumah. Lima belas menit pun berlalu.. Suasana masih sepi sekali karena waktu itu masih jam enam pagi.. Namun ada dua anak bocah perempuan tertawa sambil mengayuh sepeda kecilnya melewati ku yang lagi duduk sendiri.. hehehehe.. Aku juga ikut tertawa dan senyum melihat mereka seakan tidak ada persoalan dengan kehidupan saat ini.. Kehidupan yang semakin tak menentu karena kebijakan Negara ini yang tak bermata.. Tak berhati dan bahkan tak tahu menahu dengan segala penderitaan mereka .. orang-orang kecil.. atau disebut wong deso.. Namun selalu dilirik suaranya untuk bisa memilihnya.. Aaah..ku kembali menghirup udara pagi.. mencoba melupakan segala kepenatan dalam diri ku tentang bangsa ini.. Namun, aku tertegun ketika dari jauh melihat seorang perempuan muda yang sedang berjalan ke arah ku dengan pikulan Dua Belas buah kelapa tua di punggungnya .. Mungkin perempuan itu sudah menikah karena ku tahu dia adalah salah satu teman kecil ku dulu.. Dia tersenyum pada ku dan ku menyapanya..menanyakan kelapa itu dibawa kemana. Dan ku tahu kalau kelapa itu di jual ke pasar dengan harga Dua ribu perbuah. Ku terdiam sejenak, sempat berpikir dengan harga kelapa itu dia bisa menghidupi ekonomi dan biaya sekolah anaknya..

Bagaimana dia harus membiayai keluarganya dengan hasil jualan Dua puluh Satu ribu dari pasar. Padahal dari rumahnya menuju pasar, perempuan itu harus berjalan kaki kurang lebih 1 km. Melihat situasi ini, diri ku seakan tidak ada artinya dengan para perempuan yang kulihat dan ku temui tadi.. Begitu luar biasanya mereka dengan segala apa yang mereka punya.. Dan mungkin mereka mengabaikan kepentingan dirinya untuk keluarganya.. Padahal dia butuh sehat..butuh istirahat.. dan lainnya seperti layaknya dia seorang manusia dengan segala hak yang melekat pada dirinya. Itulah para perempuan tangguh yang kudapati hari ini.. Walau mereka berharap besar dalam hidupnya.. Bukan untuk dirinya.. Namun untuk anak-anaknya.. Dan bahkan cucu-cucunya kelak..

Belum selesai ku berpikir tentang perempuan itu, tiba-tiba seorang wanita setengah baya ..berjalan menghampiri ku juga.. ya.. Mungkin ibu itu telah berumur kurang lebih 45 tahun. Perempuan itu memikul tiga sisir pisang di pundaknya dengan sepotong kayu sebagai penyeimbang berat pisang itu. Kusapa ibu itu..ku Tanya berapa harga pisang Satu sisir.. dia menjawab Tujuh ribu.

Semoga harap dalam dirinya.. Bisa memberiku inspirasi untuk tidak diam dan memikirkan bagai mana situasi ini bisa lebih baik Terimakasih para perempuan tangguh di ujungkampungku.. Dari mu ku dapati pembelajaran hidup Darimu ..

Hati ku semakin terkoyak mendengar kata ibu itu.. Namun dia tersenyum seakan tidak ada beban terhadap dirinya. Padahal dia tahu bahwa kehidupannya begitu berat dengan segala kebutuhan dan persoalan hidup yang tidak pernah usai..

Ku takan berhenti untuk selalu bergerak dan terus berbuat.. ***

Jas M erah

AKTIFITAS

erintah Presiden Soekarno agar jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah) diwujudkan oleh sedikitnya 15 anak-anak Banua Nungana (Rumah Kreatif Anak) dengan melakukan Study Tour ke Museum Sulawesi Tengah Minggu, 22 April 2012 di Jalan Kemiri No.23 Palu. Study Tour ini dilakukan untuk melihat secara langsung benda-benda peninggalan sejarah pada masa lampau, dengan demikian anak-anak dapat mengenal sejarah perjuangan masyarakatnya, yang telah dilakukan oleh Tadulako-tadulako pendahulu kita. Setelah selesai mengelilingi seluruh isi museum yang dibantu oleh seorang Guide Museum, Anak-anak BN binaan Anak-anak kreatif â&#x20AC;&#x153;Banua Nunganaâ&#x20AC;?(BN) berkunjung ke KPPA Sulteng ini menyempatkan latihan theater di baruga museum Sulawesi Tengah, belajar mengenal sejarah lokal. Museum.***Foto: Bary Asbara/Naskah Vicktor A.Z

Seorang Petugas Museum (Guide berkaos hitam) sedang menjelaskan bagian dalam isi musium kepada Anak-anak BN

Beraneka ragam pakaian adat yang ada di Sulteng, menunjukan keberagaman, saling menghargai satu sama lainnya.

Anak-anak BN foto bersama Guide museum di anjungan Taman Nasional Lore Lindu.

Di belakang anak-anak BN adalah salah satu replika alat tradisional petani sedang mengolah sagu.

Anak-anak BN yang ceria, sedang olah suara sebagai prakondisi bermain peran.*Bary Asbara instruktur theater BN sedang memperagakan acting.** Anak-anak BN sedang bermain peran, untuk mempersiapkan pementasan rutin tahunan.***

AKTIFITAS

Bahas APBD yang Pro Perempuan dan Rakyat Miskin

Mutmainah Korona, Direktur KPPA Sulteng, saat membuka acara Pelatihan Membedah dan Menganalisis Anggaran Daerah di Swissbel Hotel Palu,Rabu (28/03/2012)

Risnawati Manager Program Building Better Budget for Women and The Poor (B3WP) saat memfasilitasi peserta pelatihan menyusun kontrak belajar bersama-sama peserta.

omunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulteng, memfasilitasi Forum Anggaran menyelenggarakan Pelatihan dengan fokus bahasan â&#x20AC;&#x153;Membedah dan Menganalisis Anggaran Daerahâ&#x20AC;? di Swissbell Hotel Palu Rabu,(28/03/2012). Pelatihan ini menghadirkan konsultan khusus dari Jakarta yang koncern terhadap anggaran (FITRA), dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bagi peserta yang tergabung dalam Forum Anggaran dalam menganalisis APBD, agar pro perempuan dan rakyat miskin Pelatihan yang diikuti dari berbagai perwakilan NGO dan organisasi perempuan di Palu berakhir pada Sabtu (30/032012.***Foto: Bary Asbara/Naskah Victor A.Z

Ismail Konsultan FITRA sedang membawakan materi dasar, tentang penyusunan anggaran daerah yang pro terhadap perempuan dan masyarakat miskin .

Peserta pelatihan sedang diskusi kelompok berlatih menganalisis dan menyusun anggaran* Salah seorang peserta sedang presentasi hasil diskusi kelompok** Nara sumber sedang menilai dan menanggapi hasil presentasi semua kelompok*** Peserta bersama Nara sumber berfoto bersama diakhir acara yang di gelar selama Tiga hari****

SISIPAN AWAK REDAKSI Mutmainah Korona, Direktur Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) S u l a w e s i Te n g a h , s e k a l i g u s penanggungjawab terbitan alternative Buletin KPPA lebih akrab disapa “Neng Corona”. Perempuan gesit dan lincah, dalam membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak pernah menghiasi layar kaca sebuah TV swasta dalam Program OASIS bertajuk “Karitini dari Timur”. MUTMAINAH KORONA Perempuan kendis kelahir Palu 33 tahun yang lalu menikah dengan Nasution Camang mantan Pimpinan Redaksi harian Media ALkhaairat (MAL) dan kini Kolomnis Media Buletin Silo, telah dikaruniai Tiga orang anak, Ikra, Ikhlas, dan Anggun. Demokrasi yang berkeadilan dengan mengedepankan keterwakilan perempuan dan kesetaraan gender, membebaskan kaum perempuan dari penindasan, dan kesengsaraan adalah sederet “mimpi” (cita-cita Red) Ibu Dir yang masih ingin di capai. Berbagai langkah telah dilakukan seperti menggagas lahirnya Sikolah Mombine (sekolah politik khusus perempuan), Banua Nungana/Ananggodi (rumah kreatif anak ) di Kota Palu dan Kabupaten Poso. Ditengah kesibukannya memimpin KPPA, Ia juga aktif sebagai Presidium Koalisi Perempuan Indoneisa (KPI) Wilayah Sulawesi Tengah, Penggerak Aliansi Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) Sulteng, dan Koordinator Task Force bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Keluarga Kota Palu. Disamping itu sejumlah organisasi juga pernah diikutinya antara lain Yayasan Pendidikan Rakyat (2001), Yayasan Evergreen Indonesia (2001), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (2000), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) InsanCita (1999) dan Nasyiatulaisyiyah Ujung pandang (19941997). Guru TK Aisyiyah Tawaeli (1997-1998). Anggota Solidaritas Perempuan, Kontras Sulawesi, LPSHAM Sulteng, LBH Sulteng, dan Asian Consortium for Human Rights-Based Access to Justice. Setelah Ia melakukan refleksi hampir 10 tahun, saat ini lebih memfokuskan pada kerja-kerja politik advokasi dan pemberdayaan, seperti advokasi politik anggaran dan kepemimpinan perempuan dalam melawan kemiskinan termasuk membangun perdamaian. Baginya perjuangan politik dengan menggerakan perempuan dan kelompok miskin untuk bisa merebut ruang kebijakan politik sangatlah penting, karena pergerakan politik harus dimulai dengan kepemimpinan perempuan. Selain itu, konsolidasi generasi baru dalam membangun masa depan yang lebih baik tanpa kekerasan harus dilakukan dari sekarang bersama anak-anak sejak dini.*** Victor AZ. alias TOYO, kepala unit pendokumentasian dan data base KPPA Sulteng diberi mandat sebagai Redaktur Pelaksana Buletin KPPA. Semua keputusan Dewan Redaksi dikawal dan dijalankan dengan baik. Ia paling gelisah ketika urusan terbitan alternatif ini belum selesai tepat waktu. Olehnya Ia belum mau beranjak berdiri dari kursinya sebelum VICTOR AZ urusan layoutnya kelar. Terjun ke dunia jurnalistik dengan spesialisasi Fothografer ditekuninya secara otodidak. Hampir semua Photo yang ada dalam media ini adalah hasil jepretannya.***

Risnawati,SE, Pimpinan Redaksi, Deputy Internal KPPA Sulawesi Tengah, yang juga Manager Program Building Better Budget for Women and The Poor (B3WP) adalah Aktivis kelahiran Palolo di desa Makmur kab. Sigi 26 Juni 1980 . Ia sudah beregrak dilembaga sosial masyarakat sudah 7 RISNAWATI Tahun lalu. Aktifitasnya senang melakukan diskusi ditingkat masyarakat, mendorong daya kritis perempuan untuk lebih berdaya, dijalani sejak Tahun 2005. Risna panggilan akrab sehari- hari, mahasiswa jebolan Universitas Alkhairaat FE, yang juga merangkap sebagai kepala divisi riset, analisis & advokasi kebijakan KPPA Sulteng juga Intens melakukan kajian analisis anggaran dan melakukan advokasi anggaran. Aktifitas ini ditekuni karena Ia melihat ada banyak persoalan masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya yang tidak berdaya akibat kebijakan yang belum berpihak dan berke adilan gender, tingginya angka putus sekolah, tingkat kematian ibu dan Gizi buruk, semua itu adalah situasi yang cukup menggugah hati nuraninya untuk berperan dan terus berjuang mendorong keberpihakan anggaran yang lebih adil gender dan pro poor, bersama kawan-kawan aktivis lainnya berjuang mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran.*** Rudi Asiko, Wakil Pimpinan Redaksi mendapat tugas khusus untuk mengawasi setiap tulisan yang masuk ke meja redaksi. Pekerjaan sebagai seorang Editor yang RUDI ASIKO menyerap pikiran dan menyita waktu memang membutuhkan kerja konsentrasi. Tapi semua itu dijalaninya dengan senang hati. Kebiasaannya membuat selebaran, pernyataan sikap, dalam setiap aksi Front (dulu Red) menjadikan Bulletin KPPA sebagai pilihan untuk menyalurkan pikiran-pikirannya dalam setiap rapat-rapat redaksi. Ia percaya bahwa bacaan adalah alat pengorganisiran yang masih efektif untuk membangun gerakan, menyadarkan semua manusia tentang apa yang hendak dicapai. Dengan bacaan akan menjadi mengerti dari apa yang belum diketahui, bacaan juga membimbing setiap langkah tindakan. “Olehnya marilah MEMBACA.”ajaknya.***

Rahma, Bernama lengkap Rahmawati Arifin, awalnya aktif berorganisasi sejak tahun 2003 sebagai staf pada Solidaritas Perempuan (SP) Palu, setahun kemudian tepatnya tahun 2004 ia menjadi staf pada Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR). RAHMAWATI Kemudian menjadi paralegal di Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) Sulawesi Tengah (2010-sekarang). Perempuan kelahiran Kota Palu 35 tahun silam yang biasa di sapa Rahma ini, sejak tahun 2010 aktif sebagai volunter untuk advokasi perempuan dan anak korban kekerasan di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah dan kini menjabat sebagai Kepala Unit Pendidikan dan Pengorganisasian KPPA Sulteng (2011 – sekarang). Sebelumnya ia pernah mengikuti Training Feminis Dasar dan Lanjutan yang difasilitasi oleh Solidaritas Perempuan (SP) Palu tahun 2003 – 2004 juga Pelatihan Pendampingan Korban KDRT oleh KPPA di Palu tahun 2008.***

SISIPAN AWAK REDAKSI Sunardi Katili, seorang aktivis pro demokrasi, aktif sejak awal reformasi tepatnya tahun 1996 bermula sebagai pengurus lembaga mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SUNARDI KATILI (Unismuh) Palu. Ia berperan lebih progresif dan matang disaat berkecimpung pada organisasi eksternal kampus sebagai Sekretaris Jenderal Front Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tengah (FMIST) Cabang Unismuh Palu tahun 1999 – 2000. Ditahun yang sama menjabat Sekretaris Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum Unismuh sebagai organisasi internal kampus. Kemudian tahun 2000 – 2001 menjabat sebagai Koordinator Majelis Mahasiswa Fakultas Hukum Unismuh. Sejak di Drop Out (DO) dari kampusnya tahun 2002 akibat memimpin demonstrasi protes terhadap kebijakan Rektor yang saat itu dinilai tidak berpihak pada mahasiswa. DO rektor ini, kemudian menyulut perlawanan mahasiswa lainnya. Ia bersama dengan Dua orang kawan yang bernasib sama memPTUN-kan Rektor Unismuh dan, ternyata perjuangannya tidak sia-sia. Pada pengadilan tingkat banding di Makassar tahun 2002 dimenangkan dan akhirnya DO dicabut. Lelaki kelahiran Luwuk 35 tahun silam, yang biasa disapa akrab dengan Undeng ini, selama 13 tahun menyelesaikan studi hukum, akhirnya mendapatkan gelar sarjana di Universitas Tadulako pada November 2009.

Sri Haryati, perempuan 3 anak yang selalu energik dan ceria walau sering kelelahan dalam mengurusi keuangan di internal KPPA Sulteng, Sri panggilan akrab Staff keuangan KPPA Sulteng yang dipercaya untuk SRI HARYATI mengelola keuangan Redaksi. sebelumnya dia pernahmengelola keuangan kerjasama program SERASI-USAID. Semua kebutuhan yang menunjang kelancaran terbitan selalu direncanakan dengan cermat dan teliti. Ia juga rajin menanyakan Time Sheet, sehingga para awak Redaksi yang belum menyerahkan padanya dibuat sedikit repot.***

BARY ASBARA

Dikalangan aktivis pro demokrasi, ia dinilai masih tetap konsisten pada prinsip perjuangan dan pembelaan terhadap hakhak dasar rakyat sejak tahun 96 hingga sekarang. Saat ini sebagai Deputi Eksternal Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah (2010 – Sekarang), sekaligus Biro Hukum pada Buletin KPPA Sulteng. Selain itu sebagai Koordinator Badan Pimpinan Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) Sulawesi Tengah (2010 – Sekarang) dalam jaringan kerja advokasi rakyat, sebagai Biro Kampanye pada Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Tengah (2011–sekarang). Hingga kini ia masih terus aktif melakukan kampanye dan propaganda dalam bentuk advokasi hak-hak dasar rakyat dan demonstrasi-demonstrasi penolakan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak rakyat. Sebagai inisiator sekaligus pendiri organisasi Ikatan Pemulung Kota Palu (IPKP) tahun 2011, sebelumnya ia pernah aktif di Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Palu tahun 2000 – 2003 dan Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2004 - 2009 serta masih banyak organisasi dan aktifitas lainnya yang pernah ia geluti.*** BARY ASBARA, adalah salah satu staff KPPA Sulteng pada Unit Publikasi, Pendokumentasian & Data Base. Bergabung di KPPA Sulteng mulai dari tahun 2011. Namun sebelumnya sudah lebih awal tergabung di KPPA cabang Poso tahun 2009 sebagai Unit Pendidikan Anak. Disamping kesibukannya mengelola dokumentasi, pada Bulletin KPPA diberi tugas sebagai Kontributor untuk kota Palu. Semua urusan liputan dan wawancara selalu dikerjakan dengan tepat waktu. “Janganlah menunda pekerjaan, sebab hari esok pekerjaan yang lain telah menunggu.” begitu prinsipnya.***

Opini AKTIFITAS

SPLP BANGUN SKEMA ADVOKASI GERAKAN PEREMPUAN Liputan Khusus dari Kongres II SPLP Oleh : Sunardi Katili

erikat Perempuan Lembah Palu (SPLP) melakukan konsolidasi Kongres II membangun skema advokasi organisasi perempuan di Desa Bale Kab.Donggala (23/03/2012). Kongres yang dihadiri 120 anggota SPLP dari kota Palu, Donggala, dan kab.Sigi dibuka langsung oleh Direktur KPPA Sulteng. Dalam sambutannya Ia berharap ada rumusan skema advokasi gerakan perempuan yang harus dijadikan rumusan strategis. â&#x20AC;&#x153;Olehnya Refleksikan gerakan perempuan di Sulawesi Tengah, pembahasan situasi nasional dan daerah secara politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, sangat penting dilakukan sebagai landasan merumuskan skema gerakan perempuanâ&#x20AC;? tata Neng sapaan akrabnya. Kongres yang berlangsung selama Tiga hari menilai bahwa persoalan pokok yang masing membelenggu kaum perempuan adalah feodalisme dalam artian penguasaan dan perampasan tanah kaum tani yang dilakukan oleh tuan-tuan tanah besar masih terus eksis terjadi di berbagai daerah termasuk di Sulawesi Tengah untuk kepentingan perkebunanperkebunan besar utamanya perkebunan sawit, kakau, dan berkebunan besar lainnya. Selain itu perusahaan-perusahaan tambang asing sebagai kaki tangan Imprealis (Kapitalis Monopoli Internasional) tidak kalah eksisinya menguasai berbagai sumber-sumber energi, minyak dan gas dan berbagai jenis tambang di daerah kita. Negara dan pemerintahpun dalam hal ini telah memposisikan diri sebagai pemberi legitimasi bagi kepentingan tuan-tuan tanah besar dan perusahaan-perusahaan pertambangan asing dalam bentuk

peraturan perundang-undangan, regulasi dan berbagai izin. Inilah yang kemudian dipandang sebagai akar problem pokok yang membuat kaum perempuan terbelenggu pada kemiskinan dan keterbelakangan hingga hari ini. Olehnya SPLP meletakkan garis perjuangannya sebagai organisasi yang berkarakter massa berwatak demokratis melawan feodalisme nasional dan imprealisme internasional. Disamping itu kongres juga telah menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu melakukan rapat kerja organisasi tanggal 25 Juni 2012, mempermantap pertemuan-pertemuan bersama jaringan organisasi yang telah ada (Forum Anggaran, FPR Sulteng, Walhi Sulteng, dan berbagai organisasi jaringan lainnya); akan melakukan aksi penolakan BBM tanggal 29 Maret 2012 bersama dengan organisasi Jaringan lainnya yang tergabung dalam Posko Rakyat Tolak Kenaikan BBM; melakukan konsolidasi terkait dengan keanggotaan SPLP; mendesak pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan hak-hak dasar, berupa kesehatan gratis, pendidikan gratis dan sosial politik; menjamin SPLP sebagai organisasi perempuan yang solid untuk menangani kasus yang dialami oleh perempuan dimanapun, mendorong perempuan untuk terlibat dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, mendesak pemerintah dan pihak terkait menyelesaikan setiap laporan kasus kekerasan perempuan dan anak yang ada. Untuk itu, agar organisasi bisa menjalankan mandat Konggres, atas problem pokok kaum perempuan dan rekomendasi kerja maka peserta Kongres memandang perlu penyempurnaan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga , Visi dan Misi dan bentuk organisasi yang kuat olehnya Kongres juga Menetapkan Badan Pimpinan SPLP sebanyak 5 orang dan Badan Pengawas sebanyak 5 orang. Terpilih sebagai Ketua Badan Pimpinan Maida Sita untuk masa periode 2012-2015. ***

Direktur KPPA Sulteng, Mutmainah Korona saat membuka Kongres II SPLP, di Desa Bale Kabupaten Donggala.

AKTIFITAS

SPLP DORONG PAGU INDIKATIF UNTUK DESA DAN KELURAHAN Oleh : Rudi Asiko mekanisme formal semata, tidak sesuai dengan spritnya, pasalnya, banyak usulan-usulan hasil musrenbang hasil partisipasi masyrakat ketika dihadapkan pada realisasi di desa/kelurahan terbentur oleh ketidak adanya anggaran, dan ketika musuk musrenbang di tingkat yang lebih tinggi banyak terpangkas usulanusulan tersebut karena SKPD terkait sudah menyiapkan Rencana Kerja Pembangun tersendiri, yang bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat dibawah. Penentuan prioritas Anggota SPLP sedang mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan pembangunan yang mestinya dilapangan setelah mengasistensi Musrenbang di desa dan kelurahan diputuskan berdasarkan kemendesakan persoalan dan agu indikatif anggaran berpartisipasi dalam proses diputuskan secara musyawarahadalah plaform anggaran pembangunan di desa/kelurahan mufakat, akan tetapi, pada yang harus dialokasikan dimana kita tinggal. Pendek kata, kenyataannya, hampir semua dalam Anggaran Pendapatan dan pemerintah menginginkan agar kebijakan pembangunan, baik Belanja Daerah (APBD) oleh proses pembangunan digagas dari nasional maupun lokal, tidak pemerintah demi bawah. Sehingga, proses menjawab persoalan rakyat. terealisasikannya hasil-hasil musrembang ini harus Demikian halnya dalam Musyawaran Perencanaan menampung partisipasi dan penyusunan APBD juga tidak Pembangunan (Musrenbang) usulan masyarakat seluasmengacu pada proposal Desa/Kelurahan. Musrenbang luasnya. pembangunan dari rakyat yang merupakan amanat UU Serikat Perempuan Lembah Dalam seri diskusi yang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Palu (SPLP) yang berbasis di dilakukan oleh SPLP di kantor sistem perencanaan kelurahan/desa telah didorong KPPA Sulteng (17/2/2012) pembangunan nasional dilakukan untuk terlibat aktif dalam setelah anggota SPLP selama satu mulai dari tingkat desa/kelurahan Musrenbang. Namun dalam bulan mengasistensi Musrenbang hingga nasional. Rumusanprakteknya masyarakat menilai tingkat kelurahan di Palu, rumusan Musrenbang inilah yang Musrenbang hanya sebagai terdapat poin-poin masalah dijadikan dasar Rencana yang muncul kenapa Pembangunan Jangka ...Musrenbang hanya sebagai Musrenbang tidak efektif : Menengah (RPJM) Pertama, partisipasi mekanisme formal semata, tidak desa/kelurahan untuk massa rakyat dalam proses sesuai dengan spritnya, pasalnya, Musrenbang lima tahun, sedangkan hasil sangat minim. musrenbang yang dilakukan banyak usulan-usulan hasil Di tingkat rembug RW, setiap tahun akan dijadikan misanya, biasanya yang musrenbang hasil partisipasi Rencana Kerja masyrakat ketika dihadapkan pada hadir hanya ketua-ketua RT Pembangunan (RKP) dan tokoh masyarakat. desa/kelurahan untuk tingkat realisasi di desa/kelurahan Seharusnya, menurut kami, desa/kelurahan. terbentur oleh ketidak adanya Musrenbang RW alias Dengan Musrenbang , rembug RW ini anggaran... masyarakat diharapkan bisa menghadirkan seluruh

PERINGATI WOMENDAY PEREMPUAN DI PALU SERAHKAN CD

AKTIFITAS masyarakat di lingkungannya. Kedua, proposal /hasil Musrenbang ditingakat desa/kelurahan sering disabotase/dihilangkan oleh birokrasi korup peninggalan kolonial. Dalam banyak kasus, proposal Musrembang dari desa/ kelurahan tidak muncul dalam RKP di tingkat kecamatan diganti oleh proposal birokrasi kecamatan/SKPD terkait. Ketiga, Musrenbang tidak mendapatkan pengawalan oleh organisasi-organisasi rakyat sehingga dengan mudah menguap dan tidak terealisasikan. Dalam banyak kasus, seperti juga diakui banyak pihak, Musrembang kelurahan hingga Musrembang Nasional lebih banyak diisi oleh “manusia berseragam” alias birokrasi (kades/lurah, camat, Bupati, dll). Dari masalah yang muncul tersebut peserta diskusi yang dibantu oleh Fasilitator merekomendasikan Tiga hal prinsip : PertamaProposal musrenbang ditingkat desa/kelurahan harus dijadikan RPJMDes/Kel. KeduaRPJMDes/kel yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa/kel, harus disediakan Pagu indikatif (Plaform anggaran) untuk setiap desa/kelurahan dari APBN/D, demi terlaksananya hasil-hasil musrenbang. KetigaDiperlukan pengawalan dan pengawasan realisasi hasilhasil musrenbang oleh organisasi rakyat di kampong-kampung. Dengan demikian, forum Musrembang ditingkat desa/kelurahan akan berfungsi efektif dan bukan hanya untuk sekedar menjadi rutinitas formal tanpa arah dan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian gagasan/spirit dasar Musrenbang, yakni partisipasi rakyat dalam merumuskan pembangunan, adalah konsep yang memberikan manfaat bagi pembangunan di desa/kelurahan***

Oleh : Sunardi Katili

Korlap aksi sedang menyerahkan bingkisan berupa CD, sebagai simbol agar pelecehan terhadap perempuan tidak terulang kembali.

edikitnya 200an massa yang tergabung dalam Crisis Centre Kekerasan Aparat Polri (CC Kapak) menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari perempuan sedua dengan mendatangi Mapolres Palu dan Mapolda Sulteng di jalan samratulangi, Kamis,(8/3/2012). Kedatangan mereka ke Mapolres dan Mapolda, dilatarbelakangi maraknya berbagai kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, khususnya kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh anggota Polri di Wilayah Sulawesi Tengah. “Dalam rentang waktu 3 bulan sejak Januari sampai Maret 2012 ada sekitar 6 kasus pelecehan dan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Sulawesi Tengah.” Kata Nurlaila Korlap Aksi. Aksi yang dimulai dari taman GOR ini membawa berbagai macam tuntutan anatara lain Menuntut; Institusi Polri jangan melindungi pelaku kekerasan perempuan dan anak; Aparat jangan menzalimi anak; Adili segera polisi pelaku kekerasan seksual dan KDRT terhadap perempuan dan anak; Hukum seberat-beratnya polisi pelaku asusila; Jangan menghancurkan cita-cita dan harapan masa depan anak; Stop kekerasan seksual dan KDRT perempuan oleh pelaku Aparat Kepolisian. Sesampainya di Polda, massa aksi mendesak komitmen dan sikap Kapolda Sulteng secara tertulis terhadap penyelasaian kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh anggota Polri. Akhirnya pihak aparat yang diwakili oleh Kabid Humas dan staffnya menemui para pengunjuk rasa. Setelah puas berdialok, pengunjuk rasa yang diwakili Korlap aksi, menyerahkan 100-an celana dalam (CD) yang dikemas rapi sebagai simbol pelecehan harkat martabat perempuan. Aksi yang diikuti oleh gabungan organisasi seperti SKPHAM Sulteng, SPLP, Laskar Merah Putih, Srikandi Merah Putih, eLSAM Untad, PBHR Sulteng, LPS HAM Sulteng, KPI Sulteng, AMAN KAMALISI dan Banua Nungana, akhirnya membubarkan diri dengan tertib***

AKTIFITAS

HARGA BBM NAIK,.. RAKYAT SENGSARA,.. Oleh : Victor AZ

Sunardi Katili (Foto Kiri) Korlap aksi saat orasi menolak rencana kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Kamis (29/03/2012). Ribuan massa aksi dihalang-halangi polisi (Foto kanan) saat akan memasuki gedung DPRD Sulteng menyampaikan aspirasi mereka yang berujung terjadinya bentrokan. (Foto : Victor)

ari itu matahari terasa menyengat dan membakar kulit para demonstran yang melakukan kampanye massa, tepatnya hari Kamis 29 Maret 2012 hari bersejarah bagi gerakan rakyat di Sulawesi Tengah. Mengapa tidak, kurang lebih 2000 massa rakyat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (Gertak BBM) dari berbagai organisasi rakyat dan NGO yang antara lain Buruh Big Land Palu Utara, AGRA Sulteng, Gerakan Mahasiswa UNTAD (GMU), BEM STAIN, Posko Tolak Kenaikan BBM UNISA, HMI MPO, HMI Cab. Palu, LMND Palu, FMN Palu, Pembebasan, PPRM, KAMMI, PMII, eLSAM Untad, FP2MSM, IPMAS, LS-ADI, FPPI, SRMI, IPPMD, IPKP, SPKR, SPLP, SPHP Sulteng, Komunitas Tatto, Street Punk Palu, Yamaha Bikers Comunity Palu, POLIPA, Front Pemuda Kaili (FPK), PRD Sulteng, Walhi Sulteng, JATAM

Sulteng, SKP HAM, KPPA Sulteng, LBH Sulteng, YPR, YTM, YMP dan pelajar Kota Palu serta Banua Nungana, dalam satu suara meneriakan protes terhadap rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinilai menyengsarakan rakyat. Setelah beberapa lama menunggu massa petani Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sulawesi Tengah meyampaikan tuntutannya di Kantor Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL), lalu bergabung bersama massa pendemo lainnya yang sebelumnya telah menunggu di Taman GOR Jalan Mohammad Hatta (Depan Gedung DPRD Kota Palu). Massa aksi demo dibawah pimpinan Korlap Sunardi Katili tersebut, tepat pukul 11.20 Wita, bertolak menuju kantor DPRD Prov.Sulteng dengan target meminta DPRD Prov menolak

kenaikan harga BBM serta mengusung isu utama Tolak Kenaikan Harga BBM dan Tolak Kenaikan TDL itu berakhir bentrok dengan petugas keamanan Polresta Palu dan Polda Sulteng yang dilengkapi dengan tameng, helm pelindung dan pentungan dibantu alat pengamanan lainnya water cannon, kawat berduri dan senjata gas air mata. Ribuan massa demonstran hanya menggunakan bendera, spanduk, pamflet dan selebaran terus bertahan disaat aparat melakukan tindakan pengamanan, disituasi hujan tembakan water canon dan gas air mata kearah para demostran membalas dengan menghujani batu dan kayu, lebih kurang 2 jam lebih, bentrok disertai kejar mengejar patroli motor, berakibat 100-an massa pendemo ditangkapi, ditahan dalam keadaan luka-luka dibagian wajah, kepala serta seorang mengalami patah kaki.###

OPINI

Politik Anggaran, Perempuan dan Dampak Kenaikan Harga BBM Oleh : Risnawati Deputy Internal, kepala Divisi riset, analisis & advokasi kebijakan KPPA Sulawesi Tengah. Manager Program Building Better Budget for Women and The Poor (B3WP) Rezim anti rakyat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 1 April 2012, tertundanya ini melalui sidang paripurna DPR RI tanggal 31 Maret 2012 lalu. Hal ini terjadi akibat gelombang aksi protes dan penolakan yang begitu gencar dari rakyat seluruh daerah di Indonesia termasuk kita di Kota Palu. ulawesi Tengah, jumlah pendud Risnawati uk tahun 2010 sekitar 2,64 juta jiwa serta angkatan kerja persektor didominasi oleh pertanian dan buruh disusul perhotelan, restoran, serta pekerja informal. Rata-rata kurang lebih totalnya 300,858 jiwa. Angkatan kerja yang cukup banyak, artinya ketika terjadi kenaikan harga BBM dapat dipersamakan dengan kegagalan negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Negara gagal menciptakan keteraturan sosial sebagaimana mandat UUD 1945 menciptakan kesejahteraan dan menjamin penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anggaran dan pembangunan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, anggaran sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan penghidupan rakyat, sehingga dalam pengaturannya amatlah penting memperhatikan prinsip kehati hatian, jangan sampai devisit. Penting juga melihat apakah dalam penyusunan anggaran belanja (APBN/D) lebih besar pembiayaan aparatur daripada belanja untuk kesejahteraan rakyat termasuk subsidi BBM ini, jika terjadi jelaslah akan mengorbankan rakyat. Alasan Pemerintah Saat ini SBY telah menaikkan harga BBM sebanyak tiga kali sejak ia berkuasa, yakni pada

tahun 2005 sebanyak dua kali, dan satu kali pada tahun 2008. Rencana keempat kalinya ini pun, ia memakai alasan yang tetap sama yakni kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai USD 123 per barel telah menguras APBN akibat subsidi yang besar terhadap BBM. Menurut pemerintah, penyebab kenaikan harga BBM terkait dengan kondisi perekonomian dunia yang menurun serta krisis dan ketegangann politik di Timur Tengah dan Negara Barat, khususnya AS. Bahkan jika Iran memblok selat Hormuz (Jalur Perdagangan Minyak dunia), kenaikan harga tersebut bisa mencapai US$ 20-40 per barel per jamnya dari kenaikan harga minyak mentah dunia saat ini, khususnya jenis brent yang berkisar antara US$ 100-130 per barel.

sebesar Rp. 1.677 triliun. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.803 triliun dan tahun 2012 mencapai Rp. 1.937 triliun. Utang ini hanya mendanai proyek-proyek imperialis dan antek-anteknya di dalam negeri seperti pembangunan jalan tol, perumahan mewah, gedunggedung perkantoran mewah, pusat-pusat perbelanjaan besar, dan perluasan areal-areal perkebunan untuk tanaman komoditi pesanan imperialis seperti kelapa sawit, jarak, jagung untuk energi alternatif (biodiesel). Belum lagi habis untuk gaji pejabat tinggi, untuk anggaran militer dan kepolisian, dan pos-pos lain yang tidak terlalu berarti.

Selain politik anggaran yang anti rakyat, SBY juga menujukkan hal yang sama, berwatak anti rakyat dengan memberikan dukungan penuh terhadap A l a s a n U n d a n g ...dalam penyusunan pemerintah Undang Migas b a h w a anggaran belanja (APBN/D) y a n g b a r u . subsidi Salah satunya, lebih besar pembiayaan B B M menteri, membuat memberi aparatur daripada belanja kas negara kuasa penuh untuk kesejahteraan rakyat, terkuras k e p a d a jika terjadi jelaslah akan sesungguhn Kontraktor ya tidak Kontrak Kerja mengorbankan rakyat. b e t u l . S a m a . J u s t r u "Secara tidak terkuras karena membayar utang langsung pemerintah telah luar negeri. Tiap tahun, 30% atau melepas aspek kedaulatan negara Rp. 63 triliun APBN dihabiskan dalam penguasaan kekayaan untuk membayar cicilan bunga alam yang dimilikiâ&#x20AC;?, baca pasal utang saja, belum utang pokoknya, 12 ayat 3 UU Migas Nomor 22 yang dipastikan terus meningkat. tahun 2001. Ketidakadilan kontrak Total hutang luar negeri kita di di sektor pertambangan ini sudah tahun 2010 atau era Presiden SBY disadari sejak lama karena

OPINI menggunakan model dengan basis kontrak karya berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11/1967 yang pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem konsesi zaman kolonial. Alasan lain adalah, kenaikan harga minyak mentah dunia tidak sesuai dengan asumsi makro yang telah ditetapkan pemerintah pada masa pembahasan APBN 2012 sebesar U$D 90/barel, jika dikalkulasikan sebasar 8% dari APBN atau Rp. 123 triliun. Padahal anggaran subsidi BBM tersebut dibawah anggaran belanja modal hanya sekitar Rp. 168,1 triliun dan belanja pegawai yang mencapai Rp. 215,72 triliun. Bahkan tidak jauh berbeda dengan anggaran pembayaran cicilan hutang sebesar Rp.122,2 triliun. Ironisnya selama kurun 7 tahun ini, terjadi kenaikan hingga 400%. Pada 2005, belanja birokrasi dalam APBN sebesar Rp.187 triliun dan terus membengkak dari tahun ke tahun menjadi Rp.733 triliun pada APBN 2012. Namun belanja birokrasi sebesar itu berbanding terbalik dengan kesejahteraan pegawai rendahan dan honorer yang berjumlah mayoritas, artinya anggaran tersebut masih dinikmati oleh para pejabat tinggi saja. Akar Masalah Kenaikan BBM Sesungguhnya, akar masalah kenaikan harga BBM tidak terletak pada kondisi perekenomian dunia semata, suplai yang terganggu akibat krisis politik di Selat Hormuz, ataupun masalah yang disebabkan alam atau terkurasnya APBN, melainkan rezim SBY saat ini tunduk patuh terhadap kapitalis monopoli internasional (Imperialis) yang melakukan kontrol dan penguasaan atas produksi, harga serta distribusi minyak dunia. Perusahaanperusahaan besar milik Imperialis yang beroperasi di negeri kita seperti Exxon Mobile, Chevron, British Petroleum (BP), Shell, TOTAL menguasai produksi dan pasar dunia minyak yang dikontrol melalui New York Mercantile Exchange (Nymex) di New York,

ICE Features di London, dan Dubai. Kelima perusahaan terbesar itu meraup laba 80 milyar dollar AS pada tahun 2010 dengan memainkan harga minyak dunia, sedangkan total biaya produksi per barel hanya sebesar 28,08 dollar AS. Kepatuhan dan ketertundukan SBY pada Imprealis, menjadikan rakyat harus menanggung beban krisis berlipat ganda. Ia memudahkan dominasi, khususnya AS untuk mengeruk migas serta berbagai kekayaan alam negeri kita dengan, Pertama, Kontrak Karya Negara yang tidak memiliki mekanisme kontrol atas pengelolaan perusahaan tambang. Kedua, Penetapan royalti yang kecil. Ketiga, sistem bagi hasil (production sharing contract) dari produksi minyak mentah yang keuntungannya juga kecil. Rezim SBY pun tak malu menunjukkan kadar kebonekaannya yang tinggi dengan mengurang subsidi BBM yang mencapai Rp.165,2 triliun pada tahun 2011 demi terciptanya APBN yang â&#x20AC;&#x153;sehat dan kuatâ&#x20AC;?. Saat ini, pemerintah mengajukan APBN-Perubahan tahun 2012 untuk subsidi BBM sebesar Rp. 137,379 triliun. Lagi-lagi, berkelit sebagai tindakan untuk melindungi rakyat dari pengguna BBM bersubsidi oleh golongan mampu. Di atas gunung penderitaan rakyat itulah, kaum imperialis pemilik berbagai perusahaan minyak asing yang menguasai mayoritas kilangkilang minyak di negeri ini, tersenyum riang dengan mereguk laba berlimpah. Apalagi ditambah oleh lonjakan harga minyak dunia saat ini, mereka pun semakin mendulang untung yang tiada tara. Tentu saja, proses â&#x20AC;&#x153;penjarahanâ&#x20AC;? terhadap sumber energi Indonesia yang dilakukan oleh imperialis, tidak akan pernah berjalan sukses tanpa bantuan para kelas-kelas reaksioner lokal penguasa negeri ini seperti borjuasi komprador, tuan-tuan tanah besar dan kapitalis

birokrat. Mereka inilah yang pertama kali mesti bertanggungjawab atas penjarahan dan perampokan kekayaan alam negeri kita, dimana mayoritas rakyat menjadi korban dan tumbal akibat keserakahan mereka. Dampak dan Beban Kenaikan Harga BBM Bagi Rakyat : Dampak negatif dari kenaikan harga BBM sangat jelas akan memukul penghidupan rakyat yang secara mayoritas dihuni oleh klas buruh (20%) dan kaum tani (65%) dari jumlah penduduk Indonesia saat ini 237.641.326 jiwa, selain rakyat pekerja diluar klas Buruh dan Kaum Tani (10%) serta (4%) pemilik modal sedang dan kecil. Jika sebelumnya semua sektor ini telah merasakan hantaman akibat naiknya harga sembako yang menjerat leher, saat ini tentu akan semakin membuat nasib sektor ini semakin terpuruk kedalam jurang penderitaan yang amat semakin dalam. Rendahnya upah dan pendapatan rakyat ratarata dibawah 2 US $/hari, dapat dipastikan barang-barang dan berbagai kebutuhan lainnya akan sulit terjangkau. Hal ini tentu saja akan mematikan perekonomian dalam negeri. Kemiskinan dan angka pengangguran juga pasti akan meningkat. Menurut data Asian Development Bank (ADB) tahun 2008 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 40,4 juta, tahun 2010 mencapai 43,1 juta, dan ditiga tahun terakhir, melonjak tajam, berdasarkan data terakhir ADB, orang miskin di Indonesia bertambah 2,7 juta orang yaitu mencapai 45,8 juta. Sementara Lembaga Kajian Reformasi P e r t a m b a n g a n d a n E n e rg i memperkirakan, jika kenaikan harga BBM 30% berpotensi orang miskin bertambah sebesar 8,55% atau sekitar 15,68 juta jiwa dan pengangguran diprediksikan meningkat 16,92% dari angka pengangguran resmi yang dilansir BPS sebesar 10,11 juta. Situasi negatif ini jelas akan menghancurkan daya hidup klas buruh, kaum tani miskin dan buruh

OPINI tani, pegawai negeri rendah, prajurit pangkat rendah (TNI/Polri), nelayan, intelektual demokratis, pedagang kecil dan semua klas semiproletar perkotaan (tukang asongan, loper koran, pemulung, tukang becak, tukang ojek,dsb) termasuk perempuan semakin lemah dan terancam bangkrut. Bagi Buruh, mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk transportasi menuju tempat kerja, mereka terpaksa harus kembali â&#x20AC;&#x153;mengencangkan ikat pinggangâ&#x20AC;? sebab harga sembako semakin naik sedangkan upah tidak bergerak naik. Selain itu memperbesar ongkos produksi perusahaan. Pilihan yang mungkin diambil adalah PHK atau melipatgandakan produksi dengan memaksa buruh bekerja lebih lama dengan penambahan jam kerja agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh. Bagi Buruh Migrant, telah mencekik keluarga-keluarga buruh migran di tanah air. Tentu saja, jepitan kemiskinan akan semakin memaksa keluargakeluarga miskin di Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Di tengah sistem penempatan yang penuh dengan pemerasan, keadaan ini justru memperburuk kehidupan rakyat, pun dengan biaya pemberangkatan dan pemulangan yang secara otomatis akan meningkat. Bagi Petani, terutama buruh tani yang bekerja pada tuantuan tanah. Biaya produksi, khususnya terkait distribusi benih, pupuk dan obat untuk pertanian pasti akan bergerak naik. Dalam satu kali proses produksi (mulai tanam hingga panen) ongkos produksi yang dikeluarkan pasti akan semakin mahal. Sementara hasilnya masih saja dihargai dengan harga yang rendah. Derita ini tentu saja akan semakin bertambah karena harga barang kebutuhan pokok juga beranjak naik, tani miskin pun akan sangat mudah kehilangan tanah akibat jeratan utang para lintah darat yang mengincar tanah mereka, dengan memanfaatkan ketidakberdayaan tani miskin dalam memenuhi

beban kebutuhan hidup, sebuah pukulan terbarat bagi kaum tani. Para Nelayan, tidak berani melaut, bukan faktor cuaca melainkan karena takut merugi. Menurut pengalaman kenaikan BBM pada tahun 2008, biaya BBM yang harus ditanggung nelayan sangatlah besar, mencapai 50 %, bahkan khususnya bagi nelayan kecil bisa mencapai 65 % dari total biaya melaut. Sementara pendapatan nelayan rata-rata tidak mengalami peningkatan. Harga jual ikan tangkapan ditentukan sepihak oleh tengkulak. Akibatnya, nelayan-nelayan sedang dan miskin mengalami kebangkrutan. Dalam keadaan itu, nelayan-nelayan buruh menjadi pihak yang pertama kali tersingkir, menganggur, dan dibelit utang. Bagi pelajar dan mahasiswa,

Bagi kaum perempuan, beban ekonomi keluarga akan semakin menghimpit ditengah naiknya harga kebutuhan sembako... lapangan pekerjaan akan semakin sulit didapatkan perusahaan melakukan PHK dan membatasi penerimaan karyawan baru. Menurut LIPI, kenaikan BBM tahun 2008, angka pengangguran mencapai 16 juta orang, tentunya 2012 ini semakin meningkat, selain itu sarana dan prasarana penunjang pendidikan bisa dipastikan naik. Harga buku, peralatan laboratorium dan peralatan praktek lain akan semakin mahal. Disisi lain, alokasi anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah tidak pernah dinaikkan bahkan tahun ini sampai harus dipotong dengan alasan untuk menutup defisit APBN, semua akan berdampak pada jumlah anak putus sekolah dan jumlah buta aksara semakin tinggi sehingga program 12 tahun sekolah serta pemberantasan buta aksara gagal terlaksana, semakin banyak lulusan SMA atau yang sederajat tidak bisa mengecap

bangku perguruan tinggi sekaligus ancaman terhadap mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena tidak sanggup lagi membayar beban tinggi pendidikan. Pun demikian bagi perempuan miskin di perkotaan dan pedesaan. Bagi kaum perempuan, beban ekonomi keluarga akan semakin menghimpit ditengah naiknya harga kebutuhan sembako, karena kaum perempuanlah yang banyak berperan dalam mengatur ekonomi keluarga. Akhirnya kaum perempuan akan bekerja lebih keras untuk pemenuhan sandang dan pangan bagi keluarga serta mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan baik agar kebutuhan di dapur, pendidikan sekolah anak, kesehatan tetap bisa dipenuhi. Di Sulawesi Tengah, gizi buruk adalah masalah serius akibat kemiskinan serta pelayanan infrastuktur kesehatan yang lemah dan belum memadai. Hal lain relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, akan menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling dirugikan akibat kenaikan harga BBM ini. Kenapa tidak, ketika lapangan kerja tidak ada akibat PHK dan penguasaan tanah-tanah oleh para tuan tanah, tekanan ekonomi semakin tajam, pastinya dirasakan oleh keluarga-keluarga miskin dan menengah yang berefek pada tingginya angka KDRT. Sementara rencana pemerintah memberikan bantuan langsung sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi BBM, dengan skema uang Rp. 150 ribu bukanlah jawaban. Keadaan rakyat tidak akan teratasi dengan skema pragmatis pemerintah seperti itu, selain BLSM juga pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin, penambahan jumlah beras miskin (Raskin) dan kompensasi bagi sektor transportasi. Intinya, penghidupan rakyat akan semakin merosot oleh kebijakan yang anti rakyat dan semakin tertindas oleh penindasan fasisme SBY yang semakin meningkat.***

TOKOH BICARA

PERJUANGAN ANGGARAN PERLU DUKUNGAN EKSTRA PARLEMENTER P

emerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2012, harus memperhatikan kesetaraan gender. Hal ini telah di tegaskan dalam Permendagri No.22 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun 2012. Selain harus memperhatikan persoalan gender, Pemda juga harus menganggarkan program penanggulangan HIV/AIDS dan malaria, perlindungan sosial bagi para lanjut usia, dan penyandang cacat. Pendek kata penyusunan APBD harus, mencerdaskan, menyehatkan, dan mensejahterakan rakyat. Apakah APBD di kota/daerah pembaca telah memperhatikan kesetaraan gender, mencerdaskan, menyehatkan dan mensejahterakan ? Kali ini Vicktor Zaenong dari redaksi Bulletin KPPA mencoba membedah APBD Kabupaten Donggala tahun anggaran 2012 dengan melakukan wawancara khusus bersama Soraya Sultan, aktivis perempuan 98 yang biasa dipanggil Aya dan kini menjadi anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi PDI Perjuangan di rumahnya Jl Selar No 21 Palu. Berikut adalah hasil petikan wawancaranya: kegiatan tidak perlu ada anggaran Redaksi : Kita sering mendengar bukan karena Pemdanya berpihak, honorarium bagi pegawai, karena istilah politik anggaran, menurut karena mungkin jumlah itu sudah masuk atau include anda apa yang dimaksud dengan pegawainya yang sedikit dari dengan gaji yang pegawai politik anggaran..? pegawai yang ada di kota Palu. dapatkan selama 1 bulan itu, tapi Karena jumlah pegawai sangat Aya : Saya sih sederhana saja kalau ini kan tidak. Makanya mempengaruhi struktur APBD di pengertian politik anggaran paradigmanya pegawai itu harus daerah itu sendiri. khususnya bagi kami yang duduk dirubah dalam melihat itu. Coba dilegislatif, politik anggaran Kemudian kita masuk lagi lihat (sambil menunjukan data) adalah semacam usaha atau kebelanja langsung. Kalau belanja pada anggaran tahun 2012, 38% perjuangan yang dilakukan tidak langsung kan terkait dengan belanja langsung masih lagi legislative dalam hal ini wakil jumlah pegawainya berapa. Nah terbagi sebesar 11% belanja rakyat untuk memperjuangkan belanja langsung juga, biasanya pegawai, 42% masuk kebelanja anggaran yang betul-betul sesuai orang awam berpikir 300 miliar barang dan jasa, dan 47% yang dengan kebutuhan dan itu sudah banyak untuk belanja hanya masuk belanja modal. kepentingan masyarakat. Baik langsung untuk masyarakat secara Redaksi : Berapakah besaran masyarakat yang kami wakili umum, tapi jangan salah! Dalam anggaran APBD Donggala yang dalam hal ini konstituen yang item belanja langsung masih dialokasikan untuk kesehatan, memilih kami maupun dibagi lagi, ada belanja pegawai pendidikan, perempuan dan masyarakat pada umumnya. juga disitu, contohnya honoranak..? honor kegiatan, karena selain Redaksi : Politik anggaran tidak Aya : Alokasi anggaran untuk mereka menerima gaji, mereka terlepas dari penyusunan dan program masyarakat disektor juga menerima honor, uang pembahasan APBD, bagaimana kesehatan, dari keseluruhan perjalanan dinas, itu semua anda melihat komposisi atau belanja langsung hanya 5%, Ini sebenarnya sudah masuk di struktur APBD di Donggala tahun jelas masih belum sesuai dengan belanja pegawai pada pos belanja anggaran 2012..? perintah UU yang mensyaratkan tidak langsung, tapi pada pos mencapai 10% dari total APBD. belanja langsung dianggarkan Aya : Secara umum struktur Dari 5% ini kalau kita lihat APBD donggala dibandingkan kembali belanja pegawai. kedalam, masih dibagi untuk dgn Kota lain, Palu misalnya, Redaksi : Apakah menurut anda belanja pegawai, perjalanan dinas, Donggala sedikit lebih baik dan struktur anggaran APBD makan dan minum dan lain lain, berimbang dari sisi presentasenya, Donggala sudah efektif dan nah pertanyaannya berapa yang ini mungkin juga karena jumlah efisien..? akan sampai ke masyarakat? pegawai kita yang lebih sedikit. Begitu juga dengan rumah sakit Misalnya anggaran tahun 2012 Aya : Menurut saya masih daerah, makanya menurut saya sebanyak 62% untuk belanja tdk tumpang tindih belanja, misalnya rumah sakit di Donggala susah langsung dan sisanya 38% masuk seorang pegawai kan sudah digaji untuk berkembang, karena ke item belanja langsung. Kalau di setiap bulan, mestinya jika ada memang perspektif paradigma kota Palu mencapai 70%. Tapi ini SKPD yang menyelenggarakan

TOKOH BICARA

anggaran yang diterapkan di pemerintahan dalam hal ini khususnya di TAPD masih jauh sekali dari komitmen perbaikan fasilitas kesehatan, itu tergambar di anggaran rumah sakit, jadi bagaimana sudah dengan puskesmas, puskesdes, sedangkan Rumah sakit saja cuma dapat 1% dari total APBD. Kemudian kalau di sector pendidikan alokasi anggaran mencapai 36%, itupun karena banyak anggaran DAK dan alokasi khusus yang kalau di totalkan mencapai 30 miliar sekian, yang bersumber juga dari APBN. Nah kalau alokasi anggaran khusus untuk perempuan dan anak melekat pada Dinas social dan Pemberdayaan perempuan yang masing-masing mendapat jatah 1% dari total APBD, mulai dari membangun rumah kumuh, pemberdayaan terhadap lansia, pemberdayaan terhadap perempuan2 PSK misalnya. Kalau kita lihat rincianya yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan perempuan terjumlah 6 miliar, tapi kalau kita liat strukturnya, belanja pegawainya saja sudah lebih dari 2,5 miliar, khusus honor-honor kegiatan skitar 700 juta, belanja barang dan jasa 1,7 miliar, belanja modal pemberdayaan perempuan dan termasuk keluarga berencana, penyuluhan kontrasepsi, penyuluhan KB, kesehatan reproduksi dan lain2 nya, masuk di 1,1 miliar. Jadi kalau kita mau menstrukturkan secara detail Berapa alokasi korban2 kekerasan misalnya? Jadi alokasi anggaran terhdap perlindungan anak, pemberdayaan perempuan miskin kalau kita strukturkan jelas semakin sedikit. Redaksi : Apa yang musti harus dilakukan Pemerintah, agar alokasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin perempuan dan anak ..? Aya : Menurut saya maju

mundurnya satu daerah tergantung leadership nya. Paradigma berpikirnya bagaimana dulu, kita juga ada banyak contoh yang cukup berhasil, karena memang paradigma berpikir pemimpinnya betul-betul bisa memberdayakan masyarakat, kalau Saya lihat secara umum dari implementasi APBD hanya meletakan masyarakat sebagai objek, objek dari kegiatan-kegiatan yang rutin setiap tahunnya. Mestinya masyarakat harus menjadi subyek pembangunan. Seperti pembahasan APBD, yang merupakan urat nadi kepentingan masyarakat, atau kepentingan rakyat yang sedang dibicarakan. Mulai dari scedul pembahasan dan lain-lain, itu semestinya masyarakat bisa mengakses informasinya. Misalnya bulan ini ada pembahasan anggaran. Karena pembahasan anggaran itu bersifat terbuka, dan siapa saja bisa ikut, meskipun tidak ikut bicara tapi ikut mendengarkan, dan bisa memberi masukan kepada anggota badan anggaran. Masalahnya banyak masyarakat yang tidak tahu. Apalagi kalau sudah menjadi document APBD, terkadang susah diakses. Kalau Saya siapa saja yang minta langsung saja saya kasih, karena ini merupakan document public. Tidak terdistribusikannya dokumen APBD ke kelompok masyarakat inilah salah satu problem tata kelola anggaran kita menjadi tidak terkontrol, transparan dan akuntable. Redaksi : Apa yang sudah anda lakukan bersama anggota dewan perempuan lainya dalam memperjuangkan politik anggaran untuk masyarakat miskin, perempuan dan anak..? Aya : Kalau itu Saya melihat tergantung personality anggota dewan itu sendiri, karena walaupun dia perempuan kadang2 dia tidak memahami paradigma anggaran yang pro gender

misalnya. Sebenarnya sudah ada usaha melakukan lobi-lobi soal jamkesda, karena kalau jamkesda di Donggala dari sisi jumlahnya masih sedikit. Jadi masyarakat miskin yang tidak memperoleh Jamkesmas diupayakan dapat jamkesda, untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Upaya lain bagaimana kita melakukan pendekatan personal, melakukan hubungan yang baik dengan SKPD terkait, dan mendorong SKPD untuk Mendata masyarakat miskin yang harus dibantu. Demikian pada dinas pendidikan, sebelum melakukan pembahasan kami meminta ada mappaing, berapa jumlah sekolah yang rusak, buta aksara dan lain-lain, sudah Tiga tahun Saya menjadi anggota dewan tapi sampai sekarang itu tidak ada, makanya kami mendesak ditahun 2012 ini, dinas pendidikan mau tidak mau, suka tidak suka harus mengadakan itu. Walaupun dalam bentuk yang paling sederhana, karena itu jadi pegangan dewan. Saya bersama anggota dewan yang lain juga sedang menginisiasi Perda tentang perlindungan terhadap kaum perempuan dan Anak dan jika memungkinkan Perda tentang trafiking (perdagangan perempuan) karena di Donggala cukup marak praktek trafiking. Redaksi : Apa yang anda harapkan dari masyarakat dalam memperjuangan politik anggaran agar pro masyarakat miskin, perempuan dan anak..? Aya : Sehebat-hebatnya anggota dewan, saya tidak bisa bekerja sendiri, saya membutuhkan back up dari teman-teman dan masyarakat secara eksternal, karena perjuangan anggaran harus di back up ekstra parlemen, support data terkait dengan kemiskinan, kekerasan, trafiking sangat saya butuhkan. Demikian juga dukungan publik sangat saya harapkan baik dalam bentuk tekanan publik, hearing ataupun bentuk lainnya.***

SISIPAN

ENAM PRINSIP PENYUSUNAN APBD

roses politik anggaran bagi sebagian masyarakat masih belum dianggap penting. Keterlibatan Masyarakat dalam pembahasan, penyusunan dan peng-alokasian anggaran pembangunan masih terbatas pada kelompok-kelompok pemerhati, pengamat dan peneliti anggaran. Bisa jadi fenomena ini terjadi karena kuasa anggaran tidak mau direcoki, dan tidak ingin terbongkar praktek-praktek mafia anggaran di lembaga politik ataupun instasi birokrasi. Dengan semangat reformasi birokrasi dalam mengelola tata pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipasi publik, semoga tahapan penyusunan APBD ini bisa memberi manfaat bagi kita semua untuk lebih aktif mengikuti penyusunan dan pembahasan APBD kita. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didasarkan pada Enam prinsip : 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal; 3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD; 4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat; 5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 6. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Agar penyusunan APBD memenuhi Prinsip ke-3 dan prinsip Ke-4, bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, memberikan usulan, meminta dan memberi informasi, terkait dengan penyusunan APBD yang pro Rakyat miskin, berikut adalah tahapannya : Tabel 1. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD NO 1. 2.

URAIAN Penyusunan RKPD Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah Penyampaian KUA dan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD KUA dan PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA-SKPD Penyusunan dan pembahasan RKASKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD

WAKTU Akhir bulan Mei Minggu 1 bulan Juni

1 minggu

Pertengahan bulan Juni

6 minggu

Pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan kepala daerah

Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan

Hasil evaluasi Rancangan APBD

15 hari kerja (bulan Desember)

10.

Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Paling Lambat Akhir Desember (31 Desember)

3. 4. 5. 6.

LAMA

Akhir bulan Juli Awal bulan Agustus

1 minggu

Awal Agustus sampai dengan akhir September

7 minggu

Minggu pertama bulan Oktober

2 bulan

Jika masyarakat yang sudah berpartisipasi, memberikan usulan, memberi informasi, terkait dengan prioritas yang harus dibiayai APBD belum teranggarkan dan belum pro Rakyat miskin, maka masyarakat harus mendesak pada saat ada pembahasan APBD Perubahan, berikut adalah tahapannya : Tabel 2. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD NO 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

URAI AN P en yam paian R ancang an Perub ah an KUA d an PPAS k ep ada DPRD Kesep akatan Perub ahan KUA dan PP AS an tara Kepala Daerah d an DPRD P ed om an Pen yu sun an RKA- S KPD P eru bah an APBD P en yam paian R aperda APBD berserta l am piran k epad a DPR D P en gam bilan p ers et uju an bersama DPRD d an kep ala d aerah terhadap Raperda P eru bah an APBD P en yam paian k epad a M enteri Dalam Negeri/ g ub ern u r un tu k diev aluasi Kep utu san M enteri Dalam Negeri/Gub ern ur t en tang hasil evalu asi PAPBD Prov ins i, Kab up aten/Ko ta T A 20 12 P en ges ahan Perda PAPBD yan g telah d ievalu asi dan d iang gap s esuai den gan k etentu an P en yem pu rn aan p erd a ses uai hasil ev aluasi ap abila di an gg ap bertent an gan d eng an k epen ting an u mum dan p eratu ran yang lebih t ing gi P em batalan Perd a PAPBD ap abila tidak d ilaku kan p eny emp urnaan

W AK TU M ing gu p ertam a Ag ust us M ing gu k edu a Ag ust us

L AMA

7 h ari

M ing gu k etiga Agu stu s M ing gu k edu a Sep temb er Akh ir Sep tember (3 bu lan sebelu m tah un an gg aran berakh ir) 3 h ari kerja Perten gah an Okto ber 1 5 hari kerja Perten gah an Okto ber

M ing gu k e-III Okto b er

7 h ari k erja

3 h ari k erja

P en cabu tan Rap erd a PAPB D 7

M ing gu k e-IV Okto ber(s etelah pem beritahu an un tuk pen yemp urn aan sesu ai h asil evalu as i) M ing gu k e-I Nop ember

P em beritah uan un tu k pen yamp aian ran can gan p eru bah an DPA-S KPD

M ing gu k e-III Okto b er(setelah P-APB D d isah kan )

h ari kerja

oraya Sultan, SE, M.Si, adalah Anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi PDI Perjuangan. Saat ini duduk di Komisi I yang membidangi masalah Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Aktivis perempuan kelahiran Makasar 34 tahun silam yang akrab dipanggil Aya, dikalangan aktivis gerakan dikenal gigih dalam membela dan memperjuangkan hak-hak dasar kaum perempuan, demokrasi dan kesetaraan gender, maka pada tahun 2001 bersama kawan-kawan sevisinya mendirikan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST).

Hampir selama 10 tahun sejak 98 perjuangan ekstra parlemen Ia jalani, akhirnya Ia berkeyakinan bahwa memperjuangkan hak-hak dasar kaum perempuan, demokrasi dan kesetaraan gender tidaklah cukup dengan taktik ekstra parlementer, tetapi harus diimbangi dengan masuk parlemen. Maka pada Tahun 2007, Alumni FE Untad ini menetapkan pilihan untuk masuk Srikandi Demokrasi Indonesia sebuah oraganisasi sayap perempuan PDI Perjuangan dan terpilih sebagai ketua, dan sebelumnya pernah aktif berorganisasi di Front Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tengah (19981999), KIPP Sulteng (19992000), Yayasan Evergreen (20002001), serta Poso Center (20052006)***